POLITIK
Pemerintah Diminta Mengawasi Jajanan "Chiki Ngebul"
Bandung, FNN - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah mengawasi langsung peredaran jajanan atau makanan ringan \"Chiki Ngebul\" yang membuat beberapa anak keracunan akibat mengandung nitrogen cair. \"Penggunaan bahan berbahaya nitrogen cair pada makanan berisiko bagi tubuh, terutama untuk anak-anak. Pemerintah harus turun ke lapangan melakukan pengawasan agar penggunaan nitrogen cair pada makanan tidak dilakukan secara sembarangan dan bebas,\" kata Netty dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Bandung, Selasa. Netty menuturkan pengawasan ini penting karena anak-anak tidak tahu dan tidak mengerti mana yang baik dan mana yang berbahaya bagi kesehatan.\"Anak-anak umumnya tertarik pada warna, bentuk atau keunikan makanan. Kita khawatir ada jenis jajanan lain yang juga mengandung zat berbahaya bagi tubuh,\" katanya. Ada 24 anak di Tasikmalaya dan empat anak di Bekasi yang dilaporkan keracunan makanan yang diduga berasal dari jajanan Chiki Ngebul. \"Pemerintah dalam hal ini BPOM perlu sidak ke lapangan karena sebagian besar pedagang Chiki Ngebul itu pasti tidak tahu bahaya dari nitrogen cair yang dicampur dalam makanan. BPOM harus melakukan edukasi kepada para pedagang agar tidak memasukkan zat-zat bahaya ke dalam makanan,\" kata Netty. Menurut dia, penggunaan nitrogen cair dalam makanan sebagaimana saran dari para pakar kesehatan harus dilakukan oleh chef-chef bersertifikat, tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang. Netty juga meminta agar BPOM melakukan sosialisasi efektif kepada orang tua, guru dan tokoh masyarakat terkait zat-zat yang berbahaya dalam makanan, serta berpartisipasi dalam pengawasan di lingkungan. \"Sosialisasi tentang makanan yang aman dan sehat harus terus di-update karena jenis dan variannya selalu berkembang. Jangan sampai setelah ada kejadian dan jatuh korban, pemerintah baru sibuk mengeluarkan peringatan,\" katanya.(sof/ANTARA)
Terkait Kuota Haji 2023, MPR Mengapresiasi Kinerja Kemenag
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto mengapresiasi kinerja Kementerian Agama (Kemenag) terkait kuota haji tahun 2023 yang mencapai 221 ribu.Dia mengaku lega karena pada tahun 2023, kuota haji yang disepakati antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi mencapai 221.000 orang.“Mereka sudah menunggu sejak lama atau tertunda karena COVID-19, karena itu layani para jamaah sebaik-baiknya,” kata Yandri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.Hal itu dikatakannya saat mengunjungi Pameran Haji dan Umroh 2023 di Jeddah Superdrome, Arab Saudi, Senin (9/1).Dia mengatakan di tahun 2022, kuota jamaah haji dari Indonesia dan negara lain dikurangi dengan alasan adanya pandemi COVID-19 sehingga aktivitas haji dibatasi. Menurut dia, dengan kuota haji sebanyak 221 ribu, maka antrean umat Islam Indonesia untuk naik haji, kembali seperti sebelum wabah COVID-19. “Saya berharap normalnya kembali kuota haji bisa dimanfaatkan pemerintah Indonesia dan penyelenggara haji untuk melayani para tamu Allah dengan sebaik-baiknya,” ujarnya. Yandri berharap dengan kuota tersebut, antrean jamaah haji Indonesia, akan kembali normal bahkan menjadi lebih cepat.Dia memberikan apresiasi kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang telah bekerja keras untuk melobi Pemerintah Arab Saudi agar kuota haji Indonesia di tahun 2023 dikembalikan angkanya, bahkan ditambah.Menurut dia, lobi yang dilakukan Menag sukses, setelah ditandatanganinya kesepakatan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah.“Sebagai wakil rakyat yang pernah menjadi Ketua Komisi VIII dan sampai saat ini masih tercatat di komisi itu, saya mendukung sepenuhnya langkah Kementerian Agama dalam urusan haji,” katanya.Yandri mengatakan dukungan yang dilakukannya tersebut agar pelaksanaan haji tahun 2023 sukses sehingga para jamaah menjadi haji yang mabrur. Turut Hadir dalam pameran tersebut antara lain Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latief, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Peningkatan Ekspor dan Perluasan Pasar Luar Negeri Al Hilal Hamdi, Konjen RI Jeddah Eko Hartono, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah.(sof/ANTARA)
Perludem Mengingatkan KPU Agar Menjaga Keberimbangan Alokasi Kursi DPR di Jawa-Luar Jawa
Jakarta, FNN - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI agar menjaga proporsionalitas atau keberimbangan alokasi kursi DPR RI di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa pada Pemilu 2024. \"Situasi hari ini KPU sedang menyusun kembali kursinya, daerah pemilihannya, dan kami rasa dalam waktu dekat akan disampaikan kepada Komisi II DPR RI dan yang kami tegaskan adalah bahwa penting untuk juga menjaga alokasi kursi di Jawa dan luar Jawa,\" ujar Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dalam diskusi bertajuk \"Alokasi Kursi DPR Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa Pascaputusan Mahkamah Konstitusi\", sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Perludem di Jakarta, Selasa.Ninis, sapaan akrab Khoirunnisa Agustyati, juga menyampaikan menjaga proporsionalitas alokasi kursi DPR RI tersebut juga merupakan salah satu hal yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 80/PUU-XX/2022. \"Hal berikutnya yang disebutkan dalam putusan MK ini adalah penting untuk menjaga keberimbangan atau proporsionalitas kursi di setiap provinsi sesuai jumlah penduduk yang ada,\" ucap Ninis. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 80/PUU-XX/2022 memutuskan bahwa penataan dan penentuan daerah pemilihan (dapil) serta alokasi kursi anggota DPR RI dan DPRD provinsi adalah wewenang KPU. Melalui putusan tersebut, MK menyatakan ketentuan norma Pasal 187 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, \"Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU (PKPU)\". Berikutnya, MK mengatakan ketentuan norma Pasal 189 ayat (5) UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, \"Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU (PKPU)\". Melalui putusan tersebut, dapil dan jumlah kursi DPR RI yang semula diatur di Pasal 186 Perppu Nomor 1 Tahun 2022 akan diganti dan diatur kembali dalam PKPU. Begitu pula dengan dapil dan jumlah kursi DPRD provinsi. Sebelumnya, KPU hanya berwenang menata dapil serta alokasi kursi anggota DPRD kota/kabupaten.(sof/ANTARA)
Megawati Menyindir Jokowi, Ganjar, dan FX Rudy
Jakarta, FNN - Analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting menilai, pidato Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam acara HUT ke 50 partai tersebut, secara implisit ditujukan kepada Presiden Jokowi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo. \"Megawati menyindir Jokowi, Ganjar, dan FX Rudy dengan gaya komunikasi asertif. Menyampaikan secara terbuka serta menjaga rasa hormat kepada orang lain,\" kata Selamat Ginting di Kampus Unas, Jakarta, Selasa (10/1). Ia menanggapi pidato Megawati pada peringatan HUT ke 50 PDIP di Jakarta, Selasa (10/1). Menurut Selamat Ginting, pidato Megawati secara terang-terangan disampaikan secara asertif dengan pesan komunikasi yang kuat dan tegas namun dilakukan dengan tenang. Inti dari pidato Megawati, kata dia, memberikan pesan kepada kader PDIP, terutama Jokowi, Ganjar Pranowo, dan Rudy agar tidak keluar dari aturan partai dalam bertindak. Bahkan Megawati mengancam akan memecat kader yang tidak mematuhi keputusan partai. Dikemukakan, ada tiga poin pesan yàng ditujukan kepada ketiga petugas partai. Petugas partai adalah istilah yang sering diucapkan Megawati bagi kader PDIP yang menduduki jabatan di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Pertama, untuk Jokowi, Megawati secara tegas menjelaskan, tanpa PDIP, mantan Gubernur DKI Jakarta itu, bukan siapa-siapa. Bahkan tidak akan pernah menjadi Presiden Indonesia. Kedua, untuk Ganjar Pranowo, Megawati meminta agar mematuhi aturan partai dan jangan coba membuat manuver dalam menghadapi kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024. \"Siapa bakal calon presiden dan wakil presiden, itu menjadi kewenangan penuh Megawati yang telah memimpin partainya selama 30 tahun,\" ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Ketiga, untuk FX Hadi Rudyatmo, Megawati bahkan secara khusus mencarinya saat berpidato. Megawati menceritakan awalnya Rudy seorang preman, kemudian diajak bergabung ke PDI. \"Rudy maunya berantem melulu,\" ucap Ginting menirukan Megawati. Di situ, lanjut Ginting, Megawati menyindir posisi Rudy yang sudah diberikan sanksi keras dan terakhir akibat dukungan kerasnya terhadap Ganjar Pranowo untuk menjadi bakal calon presiden. Sementara Ganjar Pranowo juga sudah diberikan teguran lisan atas pernyataannya yang bersedia menjadi bakal capres. Kedua kader PDIP itu mendapatkan teguran pada November tahun lalu. Pada kesempatan pidato kali ini, ungkap Ginting, Megawati juga membuka rahasia politik saat pilpres 2019 lalu. \"Dialah yang menyorongkan nama Maruf Amin untuk menjadi cawapres dampingi Jokowi. Padahal sebelumnya calon yang akan dibawa Jokowi adalah Mahfud MD,\" ungkap Ginting, Ketua bidang Politik Pusat Studi Literasi Komunikasi Politik Unas. Menurutnya, dengan mengungkapkan pidato secara asertif, sesungguhnya Megawati ingin mengirimkan pesan bahwa dia masih sebagai \"queen maker\" dan PDIP masih berada dalam genggamannya secara penuh. \"Artinya apa? Jangan coba-coba melawan Megawati jika tidak ingin menanggung akibatnya,\" pungkas Ginting. (sws)
Megawati Menyerahkan Nasi Tumpeng kepada Jokowi
Jakarta, FNN - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerahkan nasi tumpeng kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres KH Ma\'ruf Amin. Penyerahan tumpeng itu dilakukan di tengah pelaksanaan HUT Ke-50 PDIP yang dilaksanakan di Jakarta Internasional Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Selasa. Awalnya, pembawa acara mempersilakan Ketua Umum PDIP Megawati bersama Presiden Jokowi dan Wapres KH. Ma\'ruf Amin untuk naik ke atas panggung di mana tumpeng sudah tersedia. Tak hanya tiga tokoh itu, pembawa acara juga memanggil Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo, Sekjen Hasto Kristiyanto, Bendum Olly Dondokambey, dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung naik ke panggung. Setelah mereka berkumpul di atas panggung, pembawa acara mempersilakan Ketum PDIP Megawati untuk memotong tumpeng. Pada kesempatan itu, ada 50 tumpeng yang sudah disediakan PDIP. Satu berada dalam Aula A1 JIExpo, sedangkan sisanya berada di pelataran. Di dalam aula itu, Presiden Kelima RI itu dipersilakan memegang alat potong. Tumpengan pertama pun diberikan kepada Presiden Jokowi. Jokowi menerima tumpengan itu dengan senyum dan sedikit menundukkan kepalanya. Tumpeng berikutnya kepada Wapres Ma\'ruf Amin. Setelah menyerahkan tumpengan itu, Ketum Megawati melakukan foto bersama di atas panggung. Sementara di sisi luar, tumpengan PDIP juga diberikan kepada kader dan masyarakat. Tumpengan yang di sisi luar berisi buah, sayur, dan bahan pokok lainnya. Setelah acara tumpeng itu selesai, kegiatan HUT PDIP ditutup dengan pembacaan doa yang dibawakan Imam Besar Masjid Istiqlal KH. Nasaruddin Umar. PDIP pada 10 Januari 2023 merayakan HUT Ke-50 sebagai bagian konsolidasi partai dalam rangka pemenangan pemilu. Parpol berlambang banteng moncong putih itu mengusung tema \"Genggam Tangan Persatuan dengan Jiwa Gotong Royong dan Semangat Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam\" dengan subtema Persatuan Indonesia untuk Indonesia Raya dalam perayaan HUT Ke-50.(ida/ANTARA)
Soal Nama Capres, Megawati Tidak Mau Tergiur untuk Umumkan di HUT PDIP
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri masih enggan untuk mengumumkan nama calon presiden (capres) yang akan diusung oleh partai nya pada Pemilu 2024 saat perayaan HUT Ke-50 PDIP. Namun, Megawati menyadari beberapa pihak menunggu PDIP mau mengumumkan capres saat HUT Ke-50 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa. \"Ngopo (mengapa), toh, yo, orang ini sebetulnya seremonial 50 tahun, karena ini yang ditunggu-tunggu kalau orang main taruhan sudah masang. Sing arep (yang mau) yang diumumkan Ibu sopo (siapa),\" kata Megawati dalam pidatonya. Ucapan Megawati lantas menuai tepuk tangan dari peserta HUT ke-50 yang didominasi ribuan kader PDIP. Namun, Megawati sedikit bercanda terhadap reaksi tersebut dengan mengaku tidak akan tergiur mengumumkan Capres 2024 dari PDIP saat HUT ke-50. \"Ya, nanti dahulu, memangnya aku, situ tepuk tangan, mau tergiur umumkan. Enggak,\" kata dia. Presiden Kelima RI itu mengaku sebagai pemilik mandat dari PDIP untuk menunjuk Capres 2024 dari partainya, akan menunggu waktu tepat memilih calon pemimpin Indonesia itu. \"Iya, dong, kan, mesti keren, kan, saya ketum terpilih di kongres partai sebagai institusi tertinggi partai, maka oleh kongres partai diberikan, lah, ketum terpilih hak prerogratif siapa yang akan dicalonkan,\" katanya. \"Sekarang nungguin, enggak ada, ini (nama capres) urusan gue,\" kata Megawati.(ida/ANTARA)
Tegas, PDIP Tolak Penundaan Pemilu: Masih Mau Coba-coba Lagi Pak Jokowi?
Jakarta, FNN – Selasa, 10 Januari 2023, hari ini, adalah hari ulang tahun (HUT) PDIP yang ke-50. Tampaknya, acara HUT PDIP ini akan akan dirayakan secara besar-besaran, karena 25.000 orang diperkirakan hadir. Para anggota legislatif dari seluruh provinsi juga diundang. Tetapi, sebenarnya puncak peringatan HUT PDIP sudah dilakukan lebih awal jika menyimak statemen Puan Maharani yang menyatakan bahwa penundaan Pemilu tidak masuk akal. Walaupun Pak Jokowi dan Ibu Mega akan berpidato dalam acara tersebut, tetapi mungkin gaungnya akan lebih kuat soal ini. Ini berarti, sudah dua kali Pak Jokowi dihadang oleh PDIP. “Saya kira memang itu poinnya, yaitu kepastian bahwa harus ada Pemilu supaya ada peluang historis bagi PDIP untuk menunjukkan bahwa ada kader di dalam partainya. Jadi, itu yang sudah kita prediksi dari awal bahwa pasti PDIP tidak ingin ada penundaan artinya membatalkan seluruh perencanaan strategis, dan bahkan lebih tinggi lagi perencanaan ideologi dari PDIP,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Selasa (10/01/23) dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Menurut Rocky, PDIP sangat percaya diri bahwa dalam keadaan di mana bangsa memerlukan semacam tuntunan arah, PDIP dari awal punya arah yang lengkap, yang kita sebut Soekarnoisme. “Jadi, saya bayangkan dalam 2 hari ini ada konsolidasi, mungkin teman-teman di Litbang PDIP memutuskan untuk mengajukan satu proposal pada ibu Mega supaya Ibu Mega kuat di dalam menghadapi godaan-godaan politik dari istana. Kira-kira itu latarnya,” tambah Rocky. “Kalau saya sedikit ngintip atau nguping, ada satu keyakinan bahwa ke depan tetap Indonesia memerlukan sinyal ketokohan historis, dan itu ada pada Ibu Mega karena tradisi PDIP yang konsisten di dalam mendukung Soekarno, walaupun di dalam praktek kebijakannya itu diperlihatkan bahwa Pak Jokowi sebagai kader PDIP nggak paham tentang Soekarnoisme,” ungkap Rocky. Apalagi kalau disebut ekonomi yang berdiri di atas kaki sendiri, berdikari, itu tidak ada di dalam pikiran Presiden Jokowi sebagai kader PDIP, yang ada berdiri dan ditopang oleh orang lain, tambah Rocky. Menurut Rocky, HUT PDIP ini merupakan satu upacara yang akan membuat bangsa ini berpikir ulang tentang arah demokrasi dan arah keadilan sosial. Itu patut kita sambut dengan gembira bahwa PDIP dalam usia ke-50 akal sehatnya pulih lagi. “Saya kira, keterangan yang paling final adalah yang diucapkan oleh Mbak Puan bahwa tidak mungkin akan ada penundaan pemilu,” tegas Rocky. Pernyataan dari Mbak Puan bisa kita artikan sebagai pernyataan Ibu Megawati yang disampaikan oleh Mbak Puan. “Pasti begitu, dan pasti Ibu Mega akan bicara nanti dalam pidato bahwa soal Pemilu terutama. Intinya itu. Bahwa ada seremoni ulang tahun oke, tetapi kita mau lihat bagaimana reaksi istana terhadap keputusan PDIP,” ujar Rocky. Tentu ada soal lain, tukar tambah lain, karena tetap kalau kita analisis satu lapis lebih dalam, konfrontasi politik antara Megawati dan Jokowi belum selesai. Jadi, tetap kita duga dengan kuat bahwa Pak Jokowi mungkin akhirnya mengerti bahwa yang bisa menyelamatkan Jokowi adalah PDIP, lanjut Rocky. Jadi, kalau kita kumpulkan ke depan siapa yang mampu melindungi Jokowi kalau terjadi semacam perubahan politik dan banyak hal yang diajukan untuk mempersoalkan Jokowi. Sekarang saja udah ada konsolidasi yang cukup kuat di DPR untuk pemakzulan dan teori pemakzulan itu bukan tidak mungkin terjadi. Pak Jokowi pasti sudah mendapat sinyal bahwa ada partai-partai yang secara serius menganggap bahwa Jokowi memang melanggar konstitusi. Jadi, hal itu kira-kira akan menjadi gambaran atau background political setting di dalam pidato nanti. Dengan demikian, artinya sekarang sudah diputuskan bahwa tidak ada penundaan Pemilu. Itu berarti pula bahwa relevan jika saat ini bicara calon presiden. Tetapi, menurut Rocky, Ibu Mega atau PDIP tetap menganggap bahwa ada tukar tambah untuk menunda Pemilu. Oleh karena itu, Ibu Mega melakukan tindakan mendahului melalui suara Mbak Puan. Jadi, urutan-urutan berpikirnya begitu, yaitu ada konsolidasi PDIP dalam satu minggu ini untuk memutuskan bahwa harus ada Pemilu supaya ada kader yang diucapkan. Sekarang orang tinggal lihat kadernya siapa. “Saya kira, bagi PDIP itu, dia akan kembali pada keinginan untuk menunjukkan bahwa dia punya kader dan kader itu bukan kader Jokowi,” ujar Rocky.(sof)
Kalteng-Kalsel Mengoptimalkan Ketentraman-Ketertiban di Perbatasan
Palangka Raya, FNN - Pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Kalimantan Selatan (Kalsel) bertekad mengoptimalkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), khususnya di perbatasan kedua wilayah.\"Kami berupaya bersama-sama (Kalsel) saling bekerja sama untuk memastikan masyarakat di wilayah perbatasan kedua provinsi merasa aman, nyaman serta tidak ada gangguan,\" kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kalteng Baru I Sangkai di Palangka Raya, Senin.Untuk itu kedua belah pihak membahas tindak lanjut jalinan kerja sama maupun mekanisme yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan atau payung hukum, terutama oleh jajaran Satpol PP dalam pelaksanaan tugas di lapangan.Dalam pertemuan tersebut, Kalteng dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Suhaemi didampingi sejumlah kepala maupun perwakilan perangkat daerah lainnya bersama DPRD setempat, sedangkan Kalsel meliputi perangkat daerah terkait seperti Satpol PP serta jajaran Komisi I DPRD.Baru I Sangkai mengatakan, di wilayah perbatasan kerap ditemukan potensi konflik masyarakat yang harus dicegah atau tanggulangi, misalnya berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti permasalahan tanah.\"Ini yang memang harus kita jaga, supaya tidak terjadi konflik. Mudah-mudahan perjanjian kerja sama Kalteng-Kalsel sesegera mungkin terwujud, supaya dapat menjadi payung hukum kami, melakukan kerja sama antar OPD,\" ucapnya.Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng Kuwu Senilawati mengatakan, karena ini berkaitan dengan masalah lintas batas maka kedua belah pihak utamanya di jajaran pimpinan bisa menyelesaikan terlebih dahulu, tentang tapal batas wilayah pada beberapa titik yang belum sinkron sepenuhnya.\"Jadi memang kami (DPRD) menunggu dan mendukung kerja sama ini nantinya, tidak hanya dalam trantibumlinmas, namun juga perikanan dan kelautan, serta lainnya,\" ujarnya.Dia mengatakan, kedua provinsi ini awalnya merupakan satu kesatuan, sehingga masyarakat di kedua wilayah tak bisa dipisahkan kehidupannya terutama yang berada di perbatasan.\"Untuk mengatur tertibnya, memang perlu ada payung hukum dan kerja sama. Kerja sama itu berdasar payung hukum yang ada. Payung hukum pertama selesainya masalah perbatasan, hingga perda masing-masing provinsi dan lainnya sebagai petunjuk teknis di lapangan,\" jelasnya.Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel Siti Noortita menjelaskan, pihaknya ingin agar jalinan kerja sama ini bisa segera dirampungkan mengingat pentingnya dampak yang diberikan untuk kedua provinsi.(ida/ANTARA)
Soal Kejutan di Rakernas PDIP, Ganjar Mengaku Tidak Tahu
Brebes, FNN - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku tidak mengetahui kejutan di Rapat Kerja Nasional sekaligus perayaan Hari Ulang Tahun Ke-50 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang akan digelar di Jakarta, Selasa (10/1).“Kejutannya apa, ya ndak tahu. Namanya saja kejutan, besok belum tahu kejutannya apa,\" katanya di sela melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Brebes, Senin.Hal tersebut disampaikan Ganjar terkait dengan Rakernas PDIP yang disebut-sebut sejumlah pihak akan menghadirkan kejutan.Salah satunya, banyak pihak menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan sosok calon presiden yang akan diusung partai banteng moncong putih pada Pemilu 2024.\"Kalau soal itu, itu urusannya DPP, Bu Mega dan Pak Sekjen. Intinya kalau saya, besok itu waktunya refleksi bagi PDIP selama 50 tahun berkiprah itu seperti apa,\" ujarnya.Menurut Ganjar, sebagai kader dirinya bangga menjadi bagian dari PDIP karena banyak pihak menilai kaderisasi yang dicanangkan Megawati Soekarnoputri di PDIP berjalan sukses.\"Kaderisasi itu melahirkan banyak kader sekarang. Peningkatan kapasitas yang dilakukan melalui diklat ada hasilnya. Sekarang kepemimpinan antara perempuan dan laki-laki sudah banyak, sebenarnya ini bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Partai Politik dan sebagai kader PDIP saya merasa bangga,\" katanya.Mantan anggota DPR RI itu menyebut banyak kader PDIP yang sukses menjadi pemimpin seperti di Kabupaten Brebes.\"Kita tidak pernah berpikir dulu Mas Narjo di Brebes, yang mohon maaf dari gerakan paling bawah, ekonomi paling bawah, ternyata bisa memimpin. Beliau berpasangan dengan Bu Idza itu bisa dan perempuan lagi. Ini bagian dari kaderisasi yang bagus,\" ujarnya.Hal itu, lanjut Ganjar, akan menjadi fokus Rakernas sekaligus perayaan HUT Ke-50 PDIP dan acara akan diisi dengan kegiatan yang bersitat refleksi.\"Mungkin besok akan ada pidato politik yang kita semua punya cita-cita PDIP menang \'hattrick\' tiga kali,\" katanya.(sof/ANTARA)
KPU Tidak Berpihak pada Sistem Tertentu Dalam Pemilu
Jakarta, FNN - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan pihaknya tidak berpihak pada sistem tertentu, baik sistem proporsional terbuka maupun tertutup, dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. \"Jadi, enggak ada kecondongan ke kanan kiri lah,\" ujar Afif, sapaan akrab Mochammad Afifuddin kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin. Ia lalu menyampaikan KPU akan tetap menjaga prinsip independensi dan netralitas dengan menjalankan penyelenggaraan pemilu menggunakan sistem yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana nantinya putusan dari uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait dengan sistem proporsional terbuka yang sedang berlangsung saat ini. Apabila uji materi itu dikabulkan oleh MK, sistem Pemilu 2024 akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup memungkinkan para pemilih hanya disajikan logo partai politik (parpol) pada surat suara, bukan nama kader partai yang mengikuti pemilihan legislatif (pileg). Afif juga mengatakan KPU RI akan memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem tersebut dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menjadwalkan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan dari KPU sebagai pihak terkait pada Selasa, 17 Januari 2023. Hal yang disampaikan Afif tersebut pun merupakan tanggapan atas salah satu poin hasil kesepakatan dari pertemuan delapan partai politik di Parlemen, yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Gerindra, di Jakarta, Minggu (8/1). Poin kesepakatan tersebut adalah terkait dengan sistem dalam Pemilu 2024, kedelapan partai politik tersebut meminta KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(sof/ANTARA)
POPULER
