POLITIK
Hercules Dijadwalkan Akan Diperiksa KPK Terkait Suap Penanganan Perkara MA
Jakarta, FNN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Rosario De Marshall alias Hercules sebagai saksi kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung.\"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi Sabias Rangku Osan, Rosario De Marshall dan Judhi Watsu Decyana,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.Dalam keterangannya, Rosario De Marshall alias Hercules akan diperiksa sebagai saksi dalam kapasitas sebagai tenaga ahli PD Pasar Jaya.Saksi Sabias akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai karyawan Bank BCA dan saksi Judhi dari pihak swasta.Ketiganya diperiksa sebagai saksi penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap penanganan perkara di Mahkamah Agung, untuk tersangka Sudrajat Dimyati (SD)Penyidik KPK telah menetapkan 14 orang tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan kasus di Mahkamah Agung. Para tersangka tersebut, yakni Hakim Yustisial Edy Wibowo, Hakim Agung Gazalba Saleh, Hakim Yustisial Prasetio Nugroho, dan Redhy Novarisza selaku staf Gazalba Saleh.Tersangka lainnya adalah Hakim Agung Sudrajat Dimyati, Hakim Yudisial atau panitera pengganti Elly Tri Pangestu (ETP), dua aparatur sipil negara (ASN) Kepeniteraan MA Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH), serta dua ASN di Mahkamah Agung Nurmanto Akmal (NA) dan Albasri (AB).Kemudian, pengacara Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) serta debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka (HT), dan debitur Koperasi Simpan Pinjam Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).(ida/ANTARA)
DPR Mendengarkan Aspirasi Kades Soal Perubahan Masa Jabatan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya mendengarkan aspirasi para kepala desa (kades) yang menuntut pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait perubahan masa jabatan kepala desa.\"Saya keluar (menemui para kepala desa yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI) menyampaikan agar kawan-kawan ini segera tahu bahwa aspirasi mereka (tentang revisi UU Desa terkait perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun) didengar,\" ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.Bahkan, tambah dia, Badan Legislasi DPR RI akan menerima perwakilan dari kepala desa yang berunjuk rasa itu pada siang ini untuk mendengarkan pendapat dan aspirasi mereka tentang revisi UU Desa sekaligus agar revisi tersebut bisa masuk Prolegnas 2023.Hal tersebut disampaikan Dasco usai menemui ribuan kepala desa yang berunjuk rasa menuntut dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terkait perubahan masa jabatan kepala desa, dari enam tahun menjadi sembilan tahun dalam satu periode.Pada saat ini, Pasal 39 Undang-Undang Desa mengatur bahwa masa jabatan kepala desa adalah selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Lalu, mereka dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.Dalam kesempatan yang sama, Dasco meminta para kepala desa yang berunjuk rasa itu untuk melakukan lobi ke pemerintah, sebagai salah satu pihak yang berkompeten merevisi undang-undang.Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Poja, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Robi Darwis mengatakan pihaknya meminta adanya revisi UU Desa terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa karena masa jabatan enam tahun yang berlaku saat ini membuat persaingan politik semakin terasa.\"Memang 6 tahun ini sangat kurang. Ketika 6 tahun, kami tetap persaingan politik. Jadi, tidak cukup dengan 6 tahun karena selama 6 tahun itu kami tetap ada persaingan politik. Harapan kami, ketika 6 tahun jabatan kades, maka persaingan politik agak kurang karena waktu cukup lama,\" ujar dia.(ida/ANTARA)
Rakornas Forkopimda Arahan Buat Daerah Soal Ekonomi-Inflasi
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Rapat Koordinasi Nasional Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Rakornas Forkopimda) diharapkan dapat memberikan masukan dan arahan langkah-langkah aplikatif harus dikerjakan oleh daerah terkait penguatan ekonomi dan pengendalian inflasi. \"Melalui momentum yang baik ini diharapkan dapat memberikan masukan dan arahan tentang langkah-langkah aplikatif yang harus dikerjakan oleh daerah,\" kata Mendagri Tito Karnavian dipantau dari kanal YouTube resmi Kemendagri, di Jakarta, Selasa. Rapat tersebut, kata Mendagri, digelar dalam empat panel diskusi. Panel pertama tentang pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Panel kedua tentang penguatan investasi, hilirisasi dan perizinan berusaha. Panel ketiga membahas penanganan COVID-19, stunting, kemiskinan dan jaring pengaman sosial. Dan, panel keempat tantang stabilitas politik, hukum, keamanan, dan pengawasan \"Karena topik (polhukam) memang di bagian akhir, dengan Bapak Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kabinda hadir pada sesi terakhir kami harapkan teman-teman yang ada di bawahnya tidak akan kabur. Kalau sudah sudah jaksa, polisi, BIN tetap di tempat, maka kepala daerah tidak mungkin juga kabur (dari rakornas),\" ujarnya pula. Pada laporan tersebut, Mendagri juga menyampaikan capaian upaya pengendalian inflasi daerah selama 2022. Menurut dia, Kemendagri setiap minggu menggelar rapat koordinasi rutin pengendalian inflasi daerah bersama pemda dan forkopimda. \"Rapat koordinasi rutin mingguan pengendalian inflasi daerah setiap Senin yang diikuti oleh seluruh kepala daerah jajaran forkopimda pimpinan instansi vertikal tingkat provinsi kabupaten kota, sejak Oktober 2022 sampai dengan saat ini,\" kata dia lagi. Mendagri juga menyampaikan perkembangan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang terus menunjukkan angka positif, berdasarkan pada laporan BPS pada kuartal III 2022 mencapai angka 5,72 persen. Tingkat inflasi, kata dia, juga terkendali dengan baik, pada September 2022 BPS mencatat sebesar 5,95 persen, pada Oktober 2022 turun menjadi 5,71 persen, dan November 2022 turun menjadi 5,45 persen. \"Dan terakhir untuk Desember terjadi kenaikan sedikit 5,51 persen, karena adanya pola demand yang bersifat musiman adanya Hari Raya Natal dan perayaan tahun baru,\" ujarnya pula.(ida/ANTARA)
Isu Reshuffle Kabinet 1 Februari 2023 Ditepis
Jakarta, FNN - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menepis isu rencana perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang dirumorkan bakal terjadi pada 1 Februari 2023.\"Enggak ada cerita reshuffle. Enggak ada cerita apa-apa,\" kata Pratikno kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (16/1) kemarin, saat dikonfirmasi rumor Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan reshuffle kabinet pada 1 Februari.Pratikno, yang saat itu baru selesai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna pertama tahun 2023 dipimpin Presiden Jokowi, bahkan menyebut bahwa Kepala Negara banyak menyampaikan apresiasi atas evaluasi kinerja bagus Kabinet Indonesia Maju sepanjang 2022.\"Kinerjanya bagus, evaluasi 2022 juga sangat bagus. Banyak sekali yang disampaikan Presiden, banyak sekali capaian positif di saat-saat yang sangat sulit,\" kata Pratikno.Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung memilih untuk berkelit dengan kelakar ketika ditanya mengenai isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat.\"Saya enggak tahu kalau ada yang bocor. Saya bagian yang nyimpen yang enggak bocor. Pokoknya saya nyimpen yang enggak bocor, abis kamu tanya bocorannya, saya nyimpen yang enggak bocok,\" ujar Pramono di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (16/1) kemarin.Sinyalemen tentang rencana reshuffle kabinet sempat muncul kembali awal tahun ini, ketika Presiden Jokowi sengaja memberi jawaban mengambang saat ditanya mengenai hal itu di sela-sela kunjungan kerja ke Riau pada 5 Januari 2023.\"Besok. Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu,\" kata Jokowi kala itu kepada awak media.Jawaban itu hanya berselang dua hari dari pernyataan menggantung lainnya, yang sempat disampaikan Presiden dalam kegiatan di Pasar Tanah Abang, Jakarta, pada 2 Januari.\"Ya tunggu saja,\" kata Jokowi saat itu, sembari memberi jawaban identik ketika ditanya soal kemungkinan perubahan komposisi partai politik di jajaran Kabinet Indonesia Maju.Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 sebelumnya sudah tiga kali mengalami perombakan oleh Presiden Jokowi. Pertama pada 23 Desember 2020, di mana terdapat enam pejabat baru untuk pos Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Agama, Menteri Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.Kemudian pada 28 April 2021 Jokowi melakukan reshuffle kedua Kabinet Indonesia Maju dengan melantik dua pejabat baru untuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).Selanjutnya reshuffle ketiga terjadi pada 15 Juni 2022 saat Jokowi melantik sejumlah pejabat baru untuk pos Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang(ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan.(ida/ANTARA)
Aktivis Militan GMNI Putuskan Dukung Anies Baswedan Capres
Jakarta, FNN - Mantan Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Yusuf Blegur memutuskan menjadi \"tanduk\" pemenangan Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024. Yusuf Blegur bahkan menjadi Ketua Umum BroNies, relawan yang tersebar ke seluruh Indonesia untuk mengantarkan Anies ke tampuk kekuasaan. Yusuf yang mengaku sangat Soekarnois itu prihatin melihat pemerintah saat ini menjalankan praktek kekuasaannya jauh dari ajaran Bung Karno. “Ada kecenderungan selama ini banyak distorsi penyelenggaraan negara yang saat ini banyak dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang notabene berasal dari katakanlah kelompok nasionalis, Marhaenis, dan Soekarnois,” ujar Yusuf saat berbincang di kanal Youtube Refly Harun, Senin (16/1/23). “Boleh jadi kekacauan bahkan kecenderungan kehancuran bangsa ini disebabkan oleh perilaku kekuasaan yang menyimpang itu,” tambahnya. Karenanya, imbas dari kekhawatiran adanya kerusakan oleh penguasa yang juga menurut Yusuf diisi oleh beberapa pihak yang mengatasnamakan diri sebagai Soekarnois, dalam hal ini salah satunya PDIP sebagai partai penguasa, maka Yusuf dan rekan-rekannya yang juga bentuk relawan menjatuhkan pilihan ke sosok yang dianggap sebagai kebalikan dari “kerusakan” yang tadi disinggung. Atas dasar itu Yusuf blak-blakan mendukung Anies Baswedan, sosok yang dinarasikan sangat berseberangan dengan PDIP. “Saya melihat bahwa Anies cenderung menjadi antitesis, bukan pada figur, tapi pada situasi politik kekinian juga di mana banyak distorsi penyelenggaraan negara, termasuk krisis kepemimpinan. Banyak sekali pemimpin yang tidak berintegritas, tidak satunya kata dalam perbuatan, dia bekerja dalam rangka katakanlah mengejar jabatan dan materi bukan sebagai pengemban amanah rakyat, itu jadi persoalan,” jelasnya. Yusuf melihat figur Anies adalah figur yang bisa jadi antitesis atau pembaharu, bahwa ada kepemimpinan Pak Anies yang menarik, pertama soal intelektual dan ideologis, kemudian persoalan behavior bagaimana dia mengedepankan politik akhlak, kesantunan, kecerdasan, dan kesabaran. Yusuf yakin Anies bisa tampil lebih baik saat kontestasi Pilpres 2024 dimulai dan berharap eks Gubernur DKI Jakarta tersebut bisa jadi presiden. Ia menyebut bahwa Anies adalah pemimpin yang dibutuhkan saat ini untuk bangsa Indonesia. “Insya Allah, dengan situasi kondisi negara yang sudah sangat distortif bahkan di ambang kehancuran, Anies ini adalah figur yang buat bangsa to be or not to be. Jadi kalau buat bangsa Indonesia kalau ingin selamat dan ingin melihat eksistensi NKRI ke depan, figur pemimpin yang tepat, amanah dan berdedikasi tinggi untuk kepentingan rakyat maka Anies jawabannya. Yusuf mengaku bahwa pilihannya untuk tidak ikut dalam arus Megawati dan PDIP didasarkan pada kepeduliannya pada kondisi bangsa. “Justru dengan pilihan politik saya yang seperti ini yang lebih banyak ke katakanlah figur pemimpin di luar Soekarnois dan PDIP ya saya pikir itu yang terbaik juga buat bangsa,” pungkasnya. (Ida)
Dilepeh PDIP, Ganjar Makin Ambyar
Jakarta, FNN - Nasib calon presiden pilihan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ganjar Pranowo tampaknya makin tidak jelas. Sampai saat ini kader PDIP itu belum juga dilirik partainya. Bahkan cenderung disingkirkan. Menanggapi posisi Ganjar Pranowo saat ini, akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung, menilai sudah tidak ada harapan Gubernur Jawa Tengah itu akan diusung oleh partainya sendiri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Rocky bahkan menyebut Ganjar Pranowo sudah berantakan. \"Sebagai salah satu tokoh yang digadang-gadang bakal jadi bakal calon presiden, Ganjar Pranowo sekarang sudah berantakan,\" paparnya. Hal tersebut dikatakan Rocky Gerung di sela memperbincangkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang kini mulai bermanuver untuk menjadi bakal calon presiden. \"Iya, tentu Cak Imin tahu bahwa Ganjar itu udah diusir oleh PDIP. Jadi Ganjar itu udah berantakan,\" kata Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal Youtube Rocky Gerung Official, Senin (16/1/2023). Ganjar Pranowo lanjut Rocky tidak mungkin maju sendiri karena terbentur dengan aturan-aturan kepemiluan. Seperti aturan 20 persen ambang batas parlemen dan partai pendukung. Berbeda dengan Cak Imin, menurut Rocky, Cak Imin tak memiliki masalah seperti yang dialami Ganjar. Kalau pun Cak Imin membuka peluang bagi Ganjar, Ia akan diposisikan sebagai bakal calon wakil presiden meskipun elektabilitasnya lebih tinggi. \"Jadi bukan Ganjar - Cak Imin, tapi Cak Imin - Ganjar. Karena Cak Imin yang punya tiketnya,\" paparnya. Rocky menegaskan bahwa Cak Imin punya portofolio sebagai ketua partai dan itu memungkinkan dia untuk deal dengan Ganjar dan elemen-elemen Ganjar,\" tambah Rocky. Lebih jauh Rocky mengatakan bisa saja terjadi koalisi kembali antara PDIP dan PKB. Akan tetapi bukan Ganjar atau Puan yang mungkin akan dicalonkan. \"Tapi satu waktu mungkin Ibu Mega merasa Cak Imin juga banyak pendukungannya maka terjadilah koalisi antara PDIP dan PKB. Ibu Mega presiden, Cak Imin wakil presiden,\" kata dia. Sebelumnya, Rocky juga menilai bukan Ganjar Pranowo yang akan diusung PDIP di Pilpres 2024. Menurut Rocky dari pidato peringatan HUT ke-50 PDIP, Megawati Soekarnoputri disebut memberikan sinyal akan mencalonkan Puan Maharani. \"Saya kira bagus juga ini ada perkembangan baru. Pasti orang menghitung ada pinangan kedua dari Prabowo pada Puan dan pinangan kedua ini biasanya susah ditolak,\" pungkasnya. (Ida)
Bogor Menjadi Tuan Rumah Rakornas Kepala Daerah
Kabupaten Bogor, FNN - Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan alasan kembali memilih Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah se-Indonesia.\"Selain sarana dan prasarana di Kabupaten Bogor yang menjadi pilihan kami, Kabupaten Bogor memiliki kapasitas ruangan yang begitu besar tepatnya di SICC (Sentul International Convention Center), karena peserta juga cukup banyak,\" ungkap Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, saat menjadi narasumber secara virtual di Radio Tegar Beriman milik Pemkab Bogor, Senin.Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri juga melihat rekam jejak Pemerintah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan kegiatan berskala nasional yang kerap berjalan dengan aman dan lancar.\"Teman-teman kepala daerah juga ketika kembali ke daerahnya mendapat suatu nuansa yang bagus dan nyaman, bersosialisasi berkomunikasi dengan seluruh jajaran serta masyarakat di sekitar tempat kegiatan,\" ujarnya.Ia berharap Rakornas yang akan berlangsung pada Selasa, 17 Januari 2023 di SICC, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu dapat memberikan nilai tambah kepada Kabupaten Bogor di berbagai aspek kehidupan, terutama untuk aspek ekonomi.\"Kegiatan di Bogor akan menambah PAD, karena hotel-hotel yang berada di sekitar kegiatan kita ini otomatis penuh semua. Kita sangat berterima kasih dan mengapresiasi kepada pemerintah dan masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor,\" kata dia. Ia menjelaskan, Presiden Joko Widodo diagendakan membuka Rakornas Kepala Daerah tahun 2023 sekaligus memberikan arahan kepada peserta Rakornas.Rakornas tahun ini mengangkat tema \"Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi\".Rakornas tahun ini, kata dia, akan diisi materi mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, investasi dan kemudahan perizinan, penanganan Covid-19, kekerdilan pada anak, kemiskinan dan jaring pengaman sosial, serta stabilitas politik, hukum, keamanan dan pengawasan dari para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bayu Rahmawanto, menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor bangga karena kembali menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional kepala daerah se-Indonesia.\"Rakornas kembali dilaksanakan di Kabupaten Bogor setelah sebelumnya Rakornas serupa pernah sukses dilaksanakan pada 2019,\" kata dia. Ia menjelaskan, Rakornas yang rencananya menghadirkan 2.800 orang itu akan ditutup Wakil Presiden, KH Ma\'ruf Amin, yang juga dijadwalkan memberikan arahan kepada jajaran kepala daerah dan Forkopimda se-Indonesia.(sof/ANTARA)
Untuk Pengawasan Lalu Lintas, Korlantas Polri Menggunakan Drone
Jakarta, FNN - Dirgakkum Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan institusinya berencana menerapkan teknologi pesawat tanpa awak (drone) untuk pengawasan arus lalu lintas.\"Jadi kami sedang mengkaji, menguji dan melihat rencana yang akan membuat satu pendukung untuk patroli, pengawasan arus lalu lintas dengan menggunakan pesawat tanpa awak,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.Dia mencontohkan saat terjadi kemacetan, Korlantas bisa patroli ke lokasi sumber kemacetan tersebut. Selanjutnya, pesawat tanpa awak akan mengirimkan informasi ke command center.\"Selanjutnya ada komando kepada anggota yang di lapangan untuk mengurangi kemacetan tersebut,\" ujarnya.Aan menjelaskan dengan adanya teknologi tersebut bisa mempermudah petugas saat akan melakukan survey dan monitoring suatu ruas yang mungkin tidak bisa melalui jalur darat. Kedepan teknologi tanpa awak akan dikembangkan untuk penegakan hukum melalui tilang elektronik (ETLE).\"Kita akan kembangkan ini dengan melakukan penegakan hukum melalui ETLE dengan basis drone. Nantinya dengan kamera yang sesuai dengan spesifikasi bisa mengambil gambar plat nomornya,\" jelasnya.Pesawat tanpa awak spesifik diciptakan untuk surveyor dan monitoring, dengan keunggulan menggunakan baterai yang bisa bertahan selama tiga jam, dapat memperbesar gambar atau zoom 40 hingga 80 kali dari kamera biasanya, sehingga akan terlihat lebih jelas, bisa meng-capture objek, radius 40-50 km dari take off, diterbangkan dengan Vertical Take-Off Landing atau VTOL.Teknologi pesawat tanpa awak ini dirancang semudah mungkin, namun mengutamakan keselamatan. Dilengkapi dengan parasut, jika terjadi gangguan sinyal dan baterai melemah pesawat akan kembali ke lokasi take off secara otomatis.(sof/ANTARA)
FKUB Banten Mengimbau Agar Rumah Ibadah Tidak Dijadikan untuk Kegiatan Politik
Serang, FNN - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Banten mengimbau agar siapa pun tidak melakukan aktivitas politik di rumah ibadah memasuki tahun politik menghadapi Pemilu 2024“Kami mengimbau agar jangan melakukan aktivitas atau kegiatan politik di rumah-rumah ibadah,” kata Ketua FKUB Banten, AM Romli, di Serang, Banten, Senin.Ia memahami kegiatan politik dilakukan agar bagaimana caranya menarik simpati masyarakat, sehingga kemudian menjatuhkan pilihan sebagaimana dimintakan politisi atau tim dan pendukungnya.“Tapi ya itu tadi kalau di rumah ibadah, tolong hormati. Jangan,” katanya.Ia mengungkapkan aktivitas politik yang diimbau agar tidak dilakukan di rumah ibadah tersebut adalah aktivitas berupa permintaan dukungan maupun hanya sekedar permintaan atau permohonan doa restu dari masyarakat.Ia juga mewanti-wanti agar aktivitas politik tersebut tidak kebablasan dengan mendiskreditkan pihak lain atau lawan politik.“Jangan menjelek-jelekkan. Karena itu rentan memprovokasi masyarakat,” katanya.Menurut dia, potensi kerawanan akan terjadinya gesekan antar pendukung dalam kegiatan politik di Banten cenderung lebih banyak di wilayah selatan Banten.“Kalau di perkotaan kan orang relative sudah banyak fokusnya. Kalau di daerah khan orang masih guyub, ya termasuk guyub dalam hal politik,” kata dia. Sebelumnya, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mengajak keluarga besar Kementerian Agama bersama para tokoh agama dan pemuda untuk terus merawat kerukunan, menghargai perbedaan, dan menghindari perpecahan.Pesan ini disampaikan saat melepas Jalan Sehat Kerukunan di halaman kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta. Kegiatan ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Amal Bhakti ke-77 Kementerian Agama.(sof/ANTARA)
Kerusuhan di Morowali Sama Dengan Malari, Masalah Investasi Asing dan Ketidakadilan
Jakarta, FNN - Kerusuhan di Morowali Sabtu malam lalu, terjadi hanya satu hari sebelum kita memperingati hari Malari, 15 Januari 1974. Masalah yang diangkat pun sama, yaitu protes terhadap investasi asing. Melihat fenomena kedua peristiwa tersebut yang hampir sama, Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Senin (16/01/23/ mengatakan, “Kalau kita pelajari sebelumnya, pola di dalam perubahan sosial, di Indonesia terutama, perubahan sosial itu selalu dimulai oleh keresahan rakyat, geneologi dari power atau asal usul dari kekuasaan selalu datang dari keresahan rakyat.” Rocky mencontohkan, Pak Harto, misalnya, masuk memegang tampuk kekuasan selama 32 tahun karena ada keresahan rakyat di masa orde lama. Demikian juga waktu kita melakukan transisi dari otoriterisme orde baru ke demokrasi reformasi ’98. “Jadi, selalu ada hal yang final di dalam teori perubahan politik, yaitu public disthrush dan itu yang kelihatannya mulai terjadi hari-hari ini,” tambah Rocky dalam acara yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Pada peristiwa Malari Januari ’74 lalu, kata Rocky, ada semacam antipati terhadap modal asing, terutama Jepang, yang dianggap memonopoli industri Indonesia karena di-backup oleh satu think tank yang dikuasai oleh Ali Murtopo, yaitu CSIS. Malari sebagai peristiwa politik menimbulkan perubahan kebijakan. Sejak itu kita tahu ada SD Inpres, ada Puskesmas. Tekanan rakyat menyebabkan kebijakan berubah. “Sekarang hal yang sama terjadi. Jika dulu adalah rakyat dan mahasiswa versus Jepang, sekarang rakyat, mahasiswa, buruh, versus China. Jadi, di latar belakang Morowali itu ada ketegangan modal di situ, bukan sekedar kecemburuan etnis China versus lokal, tapi ada ketidakadilan yang dasarnya eksploitasi kapitalistik,” ungkap Rocy. Menurut Rocky, sebetulnya bangsa ini toleran. Hanya bila terjadi ketidakadilan yang menyangkut perut maka terjadi ketegangan di mana-mana. Keadaannya akan biasa saja jika tidak ada eksploitasi, tapi begitu masuk wilayah industri-industri strategis dan kelihatan bahwa tenaga kerja asing lebih mewah dan lebih makmur dibandingkan dengan lokal, maka terjadi ketegangan sosial. Jadi bukan karena etnisitas. “Jadi, dasar dari Morowali itu adalah ketidakadilan yang disebabkan oleh kebijakan yang memihak pada tenaga kerja asing, dalam hal ini China,” tegas Rocky. Peristiwa Morowali pasti terjadi karena di Morowali dan beberapa wilayah ada ketegangan agraria, konflik agraria, dan sekarang konflik perkembangan. Ini sebetulnya akumulasi dari kejengkelan karena pemerintah tidak peduli. “Jadi dari awal pemerintah melempar puntung berasap ke jerami di Morowali, dan akan ada jerami lain yang kena puntung yang sama,” ujar Rocky. Jadi, potensi kerusuhan sosial dari awal memang sudah terjadi, menurut Rocky, karena kapital oligarki tidak mungkin menahan akumulasi. Sementara pemerintah tidak berpihak pada rakyat. Ombnibuslaw itu di mata buruh di Morowali artinya pemerasan terhadap hak-hak dia. Bahkan, di tingkat yang lebih menengah, sekarang publik tahu bahwa semua hanya dimaksudkan untuk menimbun kekayaan 4-5 orang. “Jadi, sekali lagi, mulai terlihat akibat-akibat dari kegagalan pemerintah untuk melindungi hak rakyat,“ ujar Rocky. Ini pelajaran mahal yang pasti akan berulang, tambah Rocky. Rocky memastikan bahwa ini akan berulang di tempat yang lain, yang sudah mulai berasap, seperti Papua, Aceh, karena soal-soal yang sama. “Jadi konflik industrial dan konflik agraris justru terjadi karena kebijakan pemerintah tidak memperlihatkan keadilan,” tegas Rocky. (ida)
POPULER
