POLITIK
Demokrat Mengajak Nasdem dan PKS Membentuk Sekretariat Perubahan
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak Partai Nasdem dan PKS untuk segera membentuk sekretariat perubahan sebagai bukti keseriusan dan komitmen bersama.“Koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem dipersatukan oleh visi dan semangat yang sama, senasib dan seperjuangan, untuk mengemban amanah rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.Dia mengungkapkan kerja tim kecil Koalisi Perubahan sudah mendekati tahap final. Dengan rentang waktu komunikasi lebih dari enam bulan kata dia, sudah cukup untuk mengambil keputusan yang penting dan fundamental.Adapun terkait bakal calon presiden (Bacapres), sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Bacapres 2024.“Bagi Demokrat, Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan,” ujarnya.Dia menegaskan bakal calon wakil presiden (Bacawapres) diserahkan kepada Bacapres, sebagaimana telah diketahui, Nasdem menyerahkan penuh kepada Bacapres Anies Baswedan.Sementara itu, AHY mengakui, Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi kader utamanya sebagai Bacawapres.“Sebagai aspirasi selaku calon anggota koalisi, itu wajar,” ujarnya.Yang terpenting, lanjutnya, diskusi Bacawapres hendaknya tidak menghambat finalisasi koalisi.“Kami rasional saja. Jangan sampai faktor penentuan Bacawapres ini justru menjadi hal yang menghambat bagi terbentuknya Koalisi Perubahan,\" katanya menegaskan.Selain itu, menurut dia, Bacapres akan memiliki independensi dalam menentukan pasangannya, tanpa diintervensi oleh pihak manapun.“Sehingga pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan ‘kawin paksa’,” jelasnya.AHY mengungkapkan untuk waktu yang tidak terlalu lama, akan dilakukan deklarasi resmi ketiga Parpol Koalisi Perubahan beserta pasangan Bakal Capres-Cawapres yang akan diusung. Inilah yang ia sebut dengan ‘Paket Komplet’.“Prinsipnya, bagi Demokrat, Koalisi Perubahan adalah koalisi yang terbuka. Yang terpenting, kita memiliki cara pandang dan komitmen yang sama, agar saling menguatkan, bukan saling melemahkan,” katanya.(ida/ANTARA)
Anggota DPP NasDem Menyambangi Sekber Gerindra-PKB
Jakarta, FNN - DPP Partai NasDem menjadi tamu partai politik (parpol) pertama yang datang menyambangi Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Gerindra-PKB, tiga hari setelah diresmikan pada Senin (23/1).Anggota DPP Partai NasDem yang dipimpin Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali disambut oleh sejumlah petinggi Partai Gerindra dan PKB, di antaranya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda.\"Kita mau minum kopi,\" kata Ali yang tiba di Sekber Gerindra-PKB sekitar pukul 12.23 WIB.Ali tampak didampingi dengan lima anggota DPP Partai NasDem, di antaranya hadir pula Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya.Adapun Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid dan Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal tiba kemudian sekitar pukul 12.45 WIB.Sebelumnya, Ali telah lebih dulu mengkonfirmasi bahwa anggota DPP Partai NasDem akan menyambangi Sekber Gerindra-PKB di Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis.\"Iya, benar mau ke sana. Gini, sebagai parpol jadi ada kamar yang harus kita bedakan. Di mana kamar persaingan, kapan kita kontestasi, kapan kita menjadi teman,\" kata Ali ketika dihubungi wartawan, Kamis.Ia menyebut kunjungan tersebut dimaksudkan dalam rangka bersilaturahmi antara partai politik (parpol) yang berbeda koalisi tersebut. Sekaligus, untuk memberikan ucapan selamat atas peresmian Sekber Gerindra-PKB, Senin (23/1).\"Koalisi-koalisi ini kan untuk kontestasi. Bagi NasDem memandang bahwa kawan itu, perbedaan koalisi atau usungan itu jangan memotong mata rantai persahabatan,\" ujarnya.Untuk itu, ia menepis bahwa kunjungan DPP Partai NasDem serta merta ditafsirkan untuk merapatkan sekoci koalisi.\"Itu kan pikirannya konspirasi lagi kan, kan saya bilang ke sana itu sebagai teman memberikan ucapan selamat atas berdirinya Sekber,\" katanya.Ia menyebut kedatangannya ke Sekber Gerindra-PKB tidak ada sangkutannya dengan Anies Baswedan yang diusung Partai NasDem sebagai capres. Adapun pembicaraan politik, lanjut dia, menjadi bahasan diskusi yang wajar dalam pertemuan antara parpol.\"Enggak, kan ini enggak ada urusannya sama Mas Anies. Emang mau pergi melamar? Tapi bahwa nanti dalam pertemuan itu ada bicara politik, itu sudah pasti namanya juga parpol,\" imbuhnya.Adapun, Wasekjen DPP PKB Syaiful Huda mengatakan menerima dengan senang hati sejumlah anggota DPP Partai NasDem yang bertandang ke Sekber Gerindra-PKB di Menteng, Jakarta Pusat.“Siang ini kami akan menerima kawan-kawan NasDem yang mau silaturahmi ke Sekber Gerindra-PKB. Sebagai tamu pertama, kami akan terima dengan senang hati,” kata Huda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Huda mengatakan belum mengetahui agenda khusus yang dibawa DPP Partai NasDem dengan bertandang ke Sekber Gerindra-PKB, namun berdasarkan informasi yang disampaikan pengurus DPP NasDem mereka akan bersilaturahmi.“Ya, hendak bersilaturahmi, tapi apakah akan ada pembicaraan terkait persiapan Pemilu 2024, nanti tunggu saja hasil pertemuannya,” ujarnya.Huda mengatakan sikap koalisinya yang terbuka dengan partai politik (parpol) lain jelang Pemilu 2024. Ia menyebut hal tersebut didasarkan pada kesadaran dibutuhkannya kolaborasi kolektif dalam rangka membangun Indonesia.“Jadi kalau ada yang mau bergabung untuk mencari peluang-peluang terbaik untuk Indonesia lebih baik kami akan sangat terbuka,” katanya.(ida/ANTARA)
Kerusuhan PT GNI Merupakan Masalah Bangsa
Jakarta, FNN - Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Djoko Heriyono mengatakan bahwa masalah di PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Morowali Utara bukan hanya isu soal serikat pekerja, tetapi juga merupakan persoalan bangsa Indonesia.\"Masalah di PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Morowali Utara ini bukan hanya masalahnya serikat pekerja, tetapi masalahnya bangsa ini; masalahnya kaum pekerja yang butuh perlindungan dari negara,\" kata Djoko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Djoko menilai para pekerja berhadapan dengan korporasi. Menurutnya, jika para pekerja perorangan tidak mendapat perlindungan negara, sementara korporasi cukup kuat dan dilindungi negara, maka hal itu akan sangat berbahaya.\"Kami meminta hak-hak pekerja betul-betul diperhatikan karena itu perintah konstitusi. Kalau tuntutan kami terkait hak-hak pekerja tidak dipenuhi, maka kami akan terus melakukan aksi setiap minggu sampai tuntutan kami dipenuhi,\" katanya.Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Indra mengatakan kerusuhan antarpekerja di PT GNI Morowali Utara itu disebabkan oleh persoalan regulasi dan politik hukum yang bermasalah.\"Selagi persoalan regulasi ini tidak dituntaskan, maka persoalan-persoalan kerusuhan seperti itu akan terus terjadi di berbagai tempat,\" kata Indra.Kerusuhan yang terjadi di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/1), menyebabkan dua pekerja asli Indonesia di pabrik perusahaan tambang nikel PT GNI tewas dan lebih dari 70 pekerja ditahan. Peristiwa itu cukup menjadi perhatian publik, tidak hanya dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.Sebelumnya, Kamis (19/1), Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor telah meninjau PT GNI di Morowali Utara dan bertemu dengan manajemen perusahaan terkait kerusuhan tersebut.Dia meminta manajemen PT GNI untuk segera melakukan perbaikan, baik terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), hubungan industri, maupun hal lain terkait ketenagakerjaan. Dengan dilakukannya segala perbaikan, kata Afriansyah, maka kejadian serupa diharapkan tidak terjadi lagi dan proses produksi perusahaan berjalan lancar.(ida/ANTARA)
Blunder Besar, Jokowi Menyerang Balik Anies, Tapi Salah Amunisi
Jakarta, FNN - Presiden Jokowi tak tinggal diam dengan sindiran mantan Gubernur DKI Jakarta soal kereta cepat. Oleh karena itu, Jokowi segera melancarkan serangan balik ke Anies Baswedan dengan menyatakan kinerja Anies yang buruk dalam menangani banjir di Jakarta. Sayangnya, serangan Pak Jokowi ini menjadi blunder besar karena menggunakan data yang salah. Netizen mengungkap fakta yang sebaliknya dan yang telak adalah menggunakan data yang pernah dilansir oleh Kementerian PUPR. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa pada hari Ahad, 22 Januari lalu, Anies menggunggah foto dirinya yang sedang naik kereta api Argo Parahyangan sepulang dari safarinya ke Bandung, Jawa Barat, di akun Instagram dan twitternya, lengkap dengan captionnya. Kemudian netizen menafsirkan bahwa foto dan captionnya sebagai sindiran pada kinerja pemerintahan Jokowi. Pendukung Pak Jokowi merasa tersinggung. Bukan hanya netizen pendukung Pak Jokowi yang terpancing emosinya dan kesal. Ternyata istana juga kesal sehingga kemudian merencanakan pembalasan terhadap Anies Baswedan. Dua hari setelah tweet Anies itu, Presiden Jokowi didampingi oleh pejabat Gubernur DKI, Heru Budiartono dan Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyono, meninjau progres pembangunan sodetan Sungai Ciliwung ke kanal banjir timur. Peninjauan-peninjauan semacam ini sesungguhnya hal biasa, namun narasi yang disampaikan Presiden Jokowi dan Menteri PUPR bahwa proyek ini telah mangkrak selama 6 tahun dan kemudian Pak Jokowi memuji pejabat Heru Budi yang bisa menyelesaikan hanya dalam waktu satu setengah bulan, membuat orang banyak terkejut. Proyek sodetan ini adalah proyek Kementerian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kebagian untuk pembebasan lahan. “Jadi, kalau kemudian proyek ini dinyatakan mangkrak selama 6 tahun, ini kan mudah diartikan bahwa selama setidaknya 5 tahun Anies menjadi gubernur DKI itu, dia tidak berhasil menyelesaikan tugasnya untuk membebaskan lahan yang akan dijadikan semacam sodetan dari Sungai Ciliwung menuju kanal banjir timur,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Rabu (25/01/23). Masalah banjir memang sering digunakan oleh Pak Jokowi untuk mendeskriditkan Anies Baswedan. Padahal, membebaskan Jakarta dari banjir hampir menjadi hal yang tidak mungkin. Bahkan, ketika Pak Jokowi sendiri yang menjadi gubernur di DKI Jakarta pun, tidak bisa membereskan banjir di Jakarta. Malah, saat Pak Jokowi menjadi gubernur di DKI Jakarta, banjir di Jakarta sampai merendam halaman istana. Kini Pak Jokowi memuji Heru Budi yang dalam satu setengah bulan berhasil menyelesaikan proyek yang mangkrak selama 6 tahun. Pernyataan Pak Jokowi diperkuat oleh Menteri PUPR yang menyatakan bahwa selama 6 tahun proyek sodetan ini tidak diapa-apakan. “Hati-hati Pak Basuki, ini juga menjadi tugas Anda, jadi kalau Anda menyatakan bahwa selama 6 tahun nggak diapa-apakan, bisa juga orang kemudian nilai loh kalau gitu apa yang dilakukan oleh Kementerian PUPR,” pesan Hersu. “Dengan meninjau proyek sodetan kali Ciliwung ini Pak Jokowi itu secara langsung menyerang Anies dengan sangat telak, sekaligus mengangkat citra Heru Budi sebagai pejabat gubernur yang hebat,” ujar Hersu. Padahal, selama 3 bulan menjabat Pak Heru Budi banyak sekali menjadi bulan-bulanan para pengamat karena kebijakannya banyak blunder dan menabrak berbagai aturan. Kalau kita berhenti sampai di sini, Pak Jokowi sudah berhasil membalikkan sindiran Anies menjadi serangan yang telak. Namun, netizen menemukan fakta yang bertolak belakang. Cuitan Tatka Ujiati, mantan TGUPP pada masa Anies, mengunggah fakta berdasarkan sumber dari Kementerian PUPR. Dalam status di Twitternya, Tata membandingkan cuitan Presiden Jokowi dengan status Kementerian PUPR tentang proyek sodetan BKT. “Yang bener itu mangkrak 6 tahun atau sudah dikerjakan sejak tahun 2021 ya?” tanya Tatak. Dari fakta yang ditemukan netizen, tampaknya dalam kasus sodetan di Kali Ciliwung info yang diterima Pak Jokowi tidak akurat dan kemudian menjadi blunder. Alih-alih berhasil menyerang balik Anis Baswedan, serangan ini malah menjadi bumerang bagi Pak Jokowi. Pak Jokowi pun menjadi sasaran para netizen dan sulit untuk membantah karena faktanya memang salah. “Pak Jokowi memang mesti hati-hati, harus cek dan ricek, jangan mau terima begitu saja laporan staf asal bapak senang, apalagi untuk isu-isu yang sensitif. Karena salah-salah ini bukan menjadi amunisi yang mematikan untuk lawan-lawan politik Pak Jokowi, justru bisa berbalik menjadi amunisi yang mematikan buat Pak Jokowi,” saran Hersu.(ida)
Fahri Hamzah Ingatkan Kepala Desa Tidak Tergiur Iming-iming Perpanjangan Masa Jabatan 9 Tahun, karena Tidak Punya Konsekuensi Anggaran
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menilai para kepala desa lebih baik meminta penambahan anggaran desa dan kenaikan gaji daripada penambahan masa jabatan. \"Coba yang diminta adalah sesuatu yang membuat desa menerima transfer yang lebih besar setiap tahun dari pemerintah di atasnya. Itu lebih real daripada memperpanjang masa jabatan,\" kata Fahri dalam Gelora Talks ke-79 bertajuk \'Aparat Desa Unjuk Aksi, DPR Beraksi, Ada Apa?, Rabu (25/1/2023). Menurut Fahri, masa depan pembangunan Indonesia adalah di desa, sehingga pembiayaan pembangunannya perlu ditingkatkan lagi, bukan pada penambahan masa jabatan. \"Saat ini justru terlalu banyak anggaran yang terpotong di tingkat pemerintah pusat daripada di desa. Harus ada Presiden yang berani menjanjikan, kalau dia terpilih Rp 5 Miliar setiap desa misalnya,\" ujar Fahri. Fahri mengatakan, peningkatan anggaran desa harus meningkat agar pengelolaan desanya juga meningkat. Sebab, pembangunan desa, terutama infrastruktur dan pengelolaan kebersihan desa saat ini sedang masif dilakukan. Jika insfrastrukturnya bagus dan pengelolaan kebersihanya di desa-desa Indonesia dijaga, maka akan dapat menarik untuk wisatawan untuk berkunjung. \"Desa kita akan menjadi desa bersinar, mengeluarkan cahaya karena bersih. Sungainya bersih, got-gotnya bersih. Barulah dia bisa menjadi tujuan kunjungan wisatawan dan sebagainya. Jadi menurut saya masa depan pembiayaan pembangunan kita itu, di desa aja,\" katanya. Hal itu, kata Fahri, yang seharusnya menjadi fokus perjuangan para kepala desa untuk diperjuangkan, bukan sebaliknya meminta penambahan masa jabatan. Fahri menilai dalam sistem demokrasi tidak ada istilah penambahan masa jabatan. Sebab, dalam penerapan sistem tersebut masa jabatan justru harus dikurangi. Bahkan semakin matang demokrasi, biasanya masa jabatannya akan dipotong seperti yang terjadi dalam demokrasi Amerika Serikat (AS). \"Tidak ada yang namanya ekstensi jabatan. Dalam demokrasi jabatan itu malah harus dikurangi,\" katanya. Partai Gelora yang mendapatkan nomor urut 7 pada Pemilu 2024 ini, mengusulkan agar jabatan kepala desa justru diturunkan menjadi 5 tahun dan disamakan periodenya seperti jabatan diatasnya di republik ini, bukan selama 6 tahun atau ditambah menjadi 9 tahun. Fahri mengatakan, para kepala desa harusnya lebih realistis meminta penambahan anggaran desa daripada penambahan masa jabatan. ia mengingatkan para Kepala Desa agar jangan mau dijanjikan perpanjangan masa jabatan. \"Jadi jangan teman-teman Kepala Desa itu mau diiming-imingi dengan perpanjangan masa jabatan yang tidak punya konsekuensi anggaran,\" kata mantan Wakil Ketua DPR Periode 2004-2009 ini. Fahri lantas menambahkan, nominal gaji kepala desa yang hanya Rp 2 juta per bulan, yang sebelumnya dibayarkan per tiga bulan. Sementara gaji lurah di DKI Jakarta mencapai Rp. 30 juta per bulan. Padahal kepala desa itu, dipilih rakyat secara langsung, sementara lurah di DKI ditunjuk oleh pejabat. \"Jadi mesti melihat desa itu menjadi unit yang independen dia bisa lebih kuat dari negara, income per kapita desa bisa lebih kuat dari negara, pembangunan desa itu bisa lebih hebat dari ibu kota,\" kata Fahri. \"Karena itu lihatnya desa itu sebagai satu unit yang mau kita lengkapkan, demokrasinya lengkap, organisasinya lengkap, sistem pemerintahannya lengkap, gajinya juga dikasih baik,\" imbuh dia. Fahri kemudian menyebut nominal gaji per bulan kades Rp 2 juta adalah hal yang tak masuk akal, karena gaji lurah di DKI mencapai puluhan juta rupiah. \"Masa gaji kepala desa Rp 2 juta, sementara gaji lurah di DKI gajinya puluhan juta tidak dipilih oleh rakyat. Kalau gaji lurah DKI segitu besarnya gaji kepala desa yang dipilih rakyat langsung, Rp 15 juta misalnya. Itu saya kira realistis,\" tegasnya. Pada prinsipnya, Partai Gelora setuju UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa direvisi, tapi revisi tersebut tidak terkait dengan pernambahan jabatan kepala desa, tetapi menyangkut pembiayaan dan pengelolaan pembangunan desa. \"Sehingga menjadikan pengelolaan desa itu maksimal, uangnya harus besar, makanya yang kita pikirkan bukan aparatnya, yang pertama kita pikirkan rakyat desa. Kita ingin orang-orang desa lebih maju dari Jakarta seperti Pak Ryas Rasyid yang dulunya mantan lurah bisa jadi menteri (mantan Menteri Otonomi Daerah era Presiden Abdurrahman Wahid),\" ujarnya. Godaan Parpol Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (MPO APDESI), Muhammad Asri Anas mengatakan, bahwa wacana penambahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, itu godaan dari parpol tertentu. Sebab, kepala desa yang menyuarakan usulan penambahan masa jabatan itu, tidak lebih dari 15 persen. Apalagi kepala desa itu, dituntut untuk membuat video ucapan selamat kepada partai tertentu, bahwa aspirasi penambahan jabatan telah disuarakan. \"Makanya kami menganggap, bahwa ini godaan dari, ya mohon maaf ya, saya sebut saja partai politik, politisi ini kok enggak berdinamika bicara tentang substansi. Dan kepala desa yang mendukung itu, hanya sekitar 15 persen, tidak mewakili semua, dan para kepala desa itu diminta buat video ucapan selamat,\" ujar Asri Anas. Hal ini tentu saja membuat APDESI menjadi terbelah, karena ada kepala desa yang mendukung penambahan jabatan 9 tahun, dan ada yang menilai masa jabatan 6 tahun 3 periode sudah cukup. Udah luar biasa itu kalau periodisasi,\" tutur Asri Anas. Asri Anas berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR segera mengambil sikap untuk mengakhiri pro kontra penambahan masa jabatan kepala daerah. Sebab, isu ini cukup sensitif dan membuat pemerintahan desa di seluruh Indonesia menjadi terbelah. \"Ini termasuk isu yang cukup sensitif dan dan membuat terbelah pemerintahan desa di Indonesia. Kami berharap DPR dan pemerintah cepat mengambil sikap, teman-teman APDESI menunggu hal itu,\" tegas mantan Anggota DPD RI ini. Ketua Umum APDESI versi Arifin Abdul Majid menambahkan, bahwa usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun belum menjadi kesepakatan bersama di internal APDESI, hanya disuarakan sebagai kecil anggota. Ia pun tak menampik usulan masa jabatan itu dapat dipolitisasi berkaitan kepentingan Pemilu 2024 lantaran terkesan ada yang menggerakan mereka untuk menyuarakan hal itu ke DPR. \"Nah yang menjadikan masalah ini akan jadi bumerang bagi kepala desa yang seolah-olah usulan kemarin itu seolah-olah sudah ditetapkan dan mereka euphoria dengan sendirinya, bahwa masa jabatan mereka itu akan diperpanjang menjadi 9 tahun,\" kata Arifin. Arifin takut APDESI terjebak oleh gerakan politik menjelang Pemilu 2024, meskipun usulan penambahan masa jabatan kepala desa itu, hak asasi anggota. Namun, gerakan tersebut bisa mempengaruhi penilaian maupun citra publik terhadap APDESI. \"Jadi soal masa jabatan sebenarnya kita sudah pernah mengalami satu tahun pernah, 4 tahun pernah, 5 tahun pernah, 8 tahun pernah dan pernah juga 10 tahun,\" katanya. Ia menegaskan, UU Desa sekarang sebenarnya sudah cukup mengakomodasi kepentingan masyarakat desa dan pemerintah desa. \"UU Desa sekarang sudah bagus, belum perlu direvisi untuk saat ini, laksanakan saja dulu. Tapi yang perlu dibicarakan sekarang adalah masalah turunan atau regulasi dari UU Desa. Sehingga penyelenggaraan pemeritahan dan pembangunan di desa berjalan dengan baik,\" katanya. Belum Ada Keputusan Sementaara itu, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan, bahwa usulan perpajangan jabatan kepala desa dan merevisi UU Desa itu, baru sekedar aspirasi, belum menjadi keputusan Komisi II DPR, apalagi DPR secara kelembagaan. \"Mereka menyampaikan hal itu (para kepala desa) untuk bisa diperjuangkan disalurkan dengan cara merevisi UU No.6 Tahun 2014. Jadi sebenarnya baru aspirasi yang kita tampung, belum ada keputusan,\" kata Guspardi Gaus. Guspardi menegaskan, bahwa revisi UU No.6 Tahun 2014 tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023, tapi masuk dalam Prolegnas 2000-2024. Jika ingin direvisi, maka Badan Legislasi harus merevisi Prolegnas Proritas 2023 dan memasukkan revisi UU Desa. \"Jadi revisi UU Desa itu tidak masuk Prolegnas Prioritas 2023, kalau mau dibahas ya harus direvisi Prolegnas Prioritasnya dan sampai sekarang belum ada pembahasan untuk merevisinya,\" tegas Politisi PAN ini. Guspardi berharap agar Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar melakukan kaji mendalam dari berbagai aspek mengenai efektifitas perpenjangan jabatan kades 9 tahun, dan tidak sekedar melempar wacana dan membuat polemik di publik. \"Masalah perpanjangan jabatan ini, saya mengatakan, menteri tolong dilakukan kajian mendalam dari aspek sosial politik, ekonomi dan berbagai aspek lainnya agar ada solusi dan cara mengatasinya,\" kata Anggota Komisi II DPR ini. Ia mengingatkan, agar Halim Iskandar mendengar berbagai alasan mengenai pro kotra perpanjangan jabatan kepala desa, seperti ketika kepala desa yang terpilih ternyata tidak berkualitas dan tidak punya inovasi, sementara jabatannya masih panjang. \"Ujung-ujungnya nanti yang dikorban masyarakat desa. Masukan dan saran seperti ini akan menjadi pendapat Komisi II DPR. Karena itu, saya menyampaikan apresiasi kepada Partai Gelora yang punya kepedulian untuk menyampaikan aspirasi, gagasan persoalan-persoalan dan dinamika di ranah desa,\" ujarnya. Sedangkan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, masa jabatan sembilan tahun untuk kepala desa bisa menimbulkan chaos di masyarakat. \"Kalau satu periodenya adalah sembilan tahun, kalau ada ketidakpuasan dari masyarakat, maka yang terjadi adalah chaos. Kalau (masa jabatan) empat tahun atau lima tahun bisa cepat, oke kita menunggu bahwa masa jabatannya habis kita mengadakan pemilihan lagi. Tetapi kalau sembilan tahun, kalau baru tiga tahun dirasakan kepala desa sudah tidak bisa melayani masyarakat, maka yang terjadi adalah chaos, yang terjadi adalah demo dan penggantian-penggantian di tengah jalan,\" kata Anthony. Menurut Anthony, masa jabatan kepala desa yang singkat dapat membuktikan bahwa sosok tersebut adalah orang yang mampu bekerja dengan baik. \"Jadi, semakin pendek itu masa jabatan, tentu saja cukup untuk membuktikan bisa bekerja dan itu semakin baik. Makanya kalau di negara maju kebanyakan empat tahun,\" tambah Anthony. Anthony juga menyoroti sikap DPR yang langsung menyatakan akan mempertimbangkan wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa. Menurutnya, itu hanya lah janji yang manis dilakukan DPR. \"Nah ini kan asal menjanjikan yang tadi itu. Jangan sampai asal menjanjikan, asal mengiming-imingi saja. Ladahal pada saat itu tidak bisa dibahas,\" tambahnya. (sws)
Kerja Sama, Koordinasi, dan Sinergi Kunci Pengamanan Laut
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali menegaskan bahwa kerja sama, koordinasi, dan sinergi dengan unsur-unsur maritim lain menjadi kunci strategi pengamanan laut yang dilakukan TNI AL.\"Strateginya untuk mengatasi luasnya lautan Indonesia guna mengawal perbatasan ini, maka kita harus kerja sama, koordinasi, dan sinergi dengan aparat maritim lain, seperti Bakamla maupun KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan),\" kata Ali dalam keterangan pers selepas Upacara Serah Terima Jabatan Sejumlah Pejabat TNI AL di Markas Komando Lintas Laut Militer, Jakarta, Rabu.Menurut Kasal, kerja sama, koordinasi, dan sinergi dengan Badan Keamanan Laut serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diperlukan karena TNI AL memiliki keterbatasan jumlah kapal apabila dibandingkan dengan luasnya lautan Indonesia.\"Untuk itu kita harus sinergi,\" ujarnya.Kasal menambahkan sinergi juga dilakukan dengan jajaran Polisi Air (Polair) di bawah Polri untuk pelaksanaan patroli di laut-laut sempit seperti perairan selat.Kasal menyatakan bahwa ke depan TNI AL akan terus meningkatkan sinergi dan kombinasi patroli bersama dengan unsur-unsur maritim lain untuk melanjutkan program yang pernah dicanangkan Bakamla.\"Ke depan kita akan melaksanakan patroli melalui udara, jadi dengan unsur-unsur udara kita maupun mungkin unsur udara dari TNI Angkatan Udara akan kita libatkan. Intinya kerja sama yang erat, koordinasi yang baik, dan sinergi yang lebih baik,\" katanya.Di sisi lain, kata dia, untuk mengantisipasi praktik penyelundupan yang mungkin terjadi di laut, maka TNI AL akan aktif menjalin kerja sama dengan negara lain guna melakukan patroli terkoordinasi bersama.\"Masalah penyelundupan biasanya terjadi di selat-selat yang cukup sempit, seperti Selat Malaka. Itu kita kerja sama dengan negara-negara lain dalam melaksanakan patroli terkoordinasi antara negara-negara sahabat, seperti kita ada patroli dengan Malaysia, kita melakukan patroli bersama,\" pungkas Ali.(sof/ANTARA)
Di Era Disrupsi, Insan Pers Penting Menjaga Kualitas Kerja Jurnalistik
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Dewan Pers Muhammad Agung Dharmajaya mengatakan pentingnya insan pers menjaga kualitas kerja-kerja jurnalistik di tengah era disrupsi digital saat ini.Hal tersebut disampaikan-nya dalam pembukaan seminar nasional dan diskusi buku \"Media Massa Nasional Menghadapi Disrupsi Digital\" yang diluncurkan dalam rangka Hari Pers Nasional 2023 di Kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu.\"Yang menjadi persoalan tanggung jawab kita bersama, bagaimana tetap menjaga kualitas kerja-kerja jurnalis dan ini menjadi penting, era boleh berubah, situasi boleh berubah dari analog ke digital, COVID-19 tidak bisa dibendung tapi kerja-kerja jurnalis yang berkualitas tetap menjadi penting,\" kata Agung yang hadir mewakili Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu.Agung mencatat tiga hal yang perlu dicermati dalam menghadapi era disrupsi digital saat ini yakni, siap kah media menghadapi era disrupsi digital? Lalu, bagaimana peran pemerintah terhadapnya, serta sikap dari pelaku usaha media massa itu sendiri.Ia menyebut jawaban-jawaban atas hal tersebut didedah dalam buku \"Media Massa Nasional Menghadapi Disrupsi Digital\" setebal 293 halaman yang ditulis oleh Agus Sudibyo yang merupakan mantan anggota Dewan Pers periode 2019-2022.Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan buku tersebut mendedah pula perlunya membangun kemandirian nisbi media massa dalam menghadapi era disrupsi digital.Di samping itu, lanjut dia, perlu adanya payung hukum dari pemerintah dalam upaya merawat keberlanjutan media massa di tengah era disrupsi digital.\"Seperti diungkap di buku Mas Agus, ada upaya-upaya yang bersifat mandiri yang dilakukan oleh teman-teman media dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya di tengah era disrupsi digital saat ini,\" ucapnya.Adapun Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S. Depari mengatakan buku tersebut dapat menjadi rujukan bagi insan pers Indonesia karena menyuguhkan pemetaan tentang keadaan industri media Tanah Air saat ini yang tengah menghadapi tekanan-tekanan digital.Atal berharap di tengah konvergensi disrupsi digital saat ini, yang terjadi justru bukan disrupsi total yang menyebabkan matinya seluruh media massa konvensional. Melainkan, melahirkan sebuah keseimbangan baru (new equilibrium) yang memungkinkan media lama hidup berdampingan dengan media baru.\"Bahwa media konvensional dapat hidup berdampingan dengan media sosial jika perlu keduanya berkolaborasi, iklim yang saling menguntungkan dan bersama-sama mencerahkan masyarakat,\" tuturnya.Ia juga menambahkan bahwa di tengah kegelisahan masyarakat atas terpaan arus informasi yang membawa muatan-muatan konfliktual dan berpotensi memecah belah masyarakat di platform digital, keberadaan pers justru semakin dibutuhkan dan media massa menemukan relevansi-nya kembali.Kepala Monumen Pers Nasional Widodo Hastjaryo menganalogikan disrupsi digital sebagai dua mata pisau yang bergantung pada pemaknaan individu itu sendiri dalam memanfaatkannya. Untuk itu, ia menilai buku \"Media Massa Nasional Menghadapi Disrupsi Digital\" dapat menjadi petunjuk arah bagi industri media massa dan insan pers dalam negeri.\"Menjelaskan seluk beluk dinamika yang terjadi dalam industri media saat ini bagaimana dominasi platform digital sangat berpengaruh terhadap eksistensi industri media pada disrupsi teknologi dan peran algoritma menjadi vital dalam pengelolaan media massa dalam beberapa waktu ke depan sehingga dapat memberikan banyak wawasan,\" tutur Widodo.Dalam acara diskusi tersebut turut hadir pula, Rektor Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Ninok Leksono, Ketua Dewan Pengurus Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred) Arifin Asydhad, mantan Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo, hingga mantan Ketua Dewan Pers dan Ketua Mahkamah Agung Prof. Bagir Manan dan perwakilan pimpinan redaksi media massa nasional lainnya.(sof/ANTARA)
Prabowo Siap Mendukung Gibran Ikut Kontestasi Pilkada
Jakarta, FNN - Anggota Badan Pemenangan Pemilu Partai Gerindra Ade Rezki Pratama mengatakan Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto mendukung Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka maju dalam kontestasi pilkada, baik di Jawa Tengah maupun DKI Jakarta.\"Wali Kota Surakarta memiliki visi dan misi yang baik, bagaimana karakter secara pribadi, ketokohan, dan mengelola pemerintahan. Pak Prabowo sudah sampaikan, apakah untuk di Jawa Tengah atau DKI Jakarta, beliau siap untuk mendukung,\" kata Ade Rezki dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Ade menambahkan Partai Gerindra mendukung Gibran mencalonkan diri menjadi gubernur karena putra pertama Presiden Joko Widodo itu dinilai memiliki karakter ketokohan dan pengelolaan pemerintah yang baik selama menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.\"Beberapa waktu lalu, Mas Gibran sudah berkunjung ke kediaman Pak Prabowo. Ini membuat situasi sangat baik dan kondusif. Gerindra membuka peluang terhadap dukungan bagi Mas Gibran di 2024,\" tambahnya.Anggota DPR RI itu pun menyampaikan bahwa Prabowo memberikan kesempatan terhadap kader-kader partai maupun tokoh eksternal untuk menjadi kepala daerah. Menurut Menteri Pertahanan (Menhan) itu, kata Ade, seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi memajukan bangsa dan negara.\"Pak Prabowo memberikan ruang bagi pemuda Indonesia, termasuk kepada Mas Gibran, dalam rangka rencana ke depan. Apakah dalam kontestasi Pilkada tahun depan, Gerindra sambut baik kinerja yang dilakukan Wali Kota Surakarta sejauh ini,\" ujarnya.Sebelumnya, Prabowo Subianto bertemu dengan Gibran di Surakarta, Selasa (24/1). Pertemuan tersebut dilakukan di sela-sela penyerahan motor dan alat komunikasi kepada bintara pembina desa (babinsa) di Komando Rayon Militer (Koramil) Serengan 03 Surakarta, Jawa Tengah.(sof/ANTARA)
Kaesang Terjun ke Politik, Lengkap Sudah Dinasti Politik Jokowi
Jakarta, FNN - Tadi malam Pak Prabowo bertemu dengan Gibran di Solo, di rumah dinas Walikota Solo. Kemudian Pak Prabowo menyatakan dukungannya terhadap Gibran untuk maju menjadi Gubernur di Jakarta atau Jawa Tengah. Selain Pak Prabowo, dukungan untuk Gibran juga datang dari politisi lain. Yang menarik adalah soal Kaesang yang tiba-tiba ‘katanya’ membuat terkejut Pak Jokowi karena mau masuk ke dunia politik. Keadaan ini membuat banyak orang menyimpulkan sebagai politik dinasti. Sebelum membahas lebih jauh mengenai keinginan Kaesang masuk dunia politik, mari kita mengingat kembali pada istilah dinasiti. Dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Rabu (25/01/23), Rocky Gerung menjelaskan bahwa pengertian dinasti itu mengingatkan kita pada sistem kerajaan di masa lalu untuk orang yang memperoleh kekuasaan karena fatwa dari langit dan karena jenis darah yang sama warnanya, darah biru. Tetapi, klaim bahwa kekuasaan itu diberikan dari langit kemudian dibatalkan saat revolusi Prancis dan raja Louis ke-16 dipancung kepalanya karena mengklaim bahwa kekuasaan dia hanya akan berpindah dari dia ke anaknya terus-menerus, tidak mungkin balik kepada rakyat. Kemudian, di suatu pagi di tahun 1789, ada warga negara Prancis nenteng-nenteng kepala Louis ke-16. Rakyat kemudian bergembira dan menganggap bahwa ternyata kepala Louis ke-16 itu bukan diberi mahkota dari langit. Buktinya mahkotanya bisa lepas dari kepalanya, bahkan kepalanya lepas dari badannya. “Jadi ada semacam kesepakatan bahwa mahkota raja itu adalah mahkota rakyat. Dari situ kemudian timbul istilah vox populi vox dei ‘suara rakyat adalah suara Tuhan’. Jadi bukan suara Tuhan yang adalah suara rakyat, tapi apa yang diputuskan rakyat pasti akan disetujui Tuhan. Dari situ kemudian kita melihat evolusi bahwa kekuasaan akhirnya tumbuh di dalam sistem demokrasi. Bukan lagi karena darahnya sama atau karena sama-sama dapat wahyu dari langit, tapi karena profesionalisme, karena aktivitas untuk membantu politik ketika ayahnya atau ibunya sedang berkuasa,” jelas Rocky. Jadi, pendidikan politik di dalam keluargalah yang menyebabkan dinasti politik modern. Indonesia bukan sistem dinasti kerajaan, tetapi di Indonesia sudah mulai dibiasakan untuk melihat bahwa mungkin sistem dinasti juga akan tumbuh di Indonesia. “Tetapi yang penting adalah dinasti atau bukan dinasti, kompetisinya fair apa enggak dengan orang yang bukan dinasti. Jadi, previlage dinasti itu tidak ditentukan oleh dari mana dia memperoleh pendidikan politik atau keahlian politik. Gibran dan Kaesang tentu belajar dari ayahnya, tetapi kalau Gibran dan Kaesang misalnya setuju dengan PT 20% karena ayahnya mungkin akan punya partai yang bisa mencalonkan karena 20% maka itu artinya dinasti yang feodal,” ujar Rocky dalam sebuah pembahasan yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Persoalan dinasti bukan persoalan anak siapa menjadi apa. Pendidikan politik dari orang tua merupakan konsekuensi logis karena anak-anak tumbuh dan melihat aktivitas orang tuanya. Adalah suatu kewajaran kalau anak politisi menjadi politisi. “Ketidakwajaran terjadi kalau anak dari si politisi itu nebeng pada kekuasaan ibunya, sementara ibunya juga protektif terhadap dia,” ujar Rocky. Jadi, tambah Rocky, ada Puan di PDIP yang adalah dinasti Ibu Mega. Puan menjadi dinasti yang rasional kalau dia memang berkompetisi internal di dalam kepemimpinan PDIP. Demikian juga di SBY. Kalau AHY yang berkompetisi internal di dalam partai yang didirikan oleh ayahnya. Kalau tidak terjadi kompetisi yang setara di dalam partai hanya karena membawa nama, itu namanya dinasi yang sifatnya kerajaan walaupun sistem demokrasi. “Jadi, sekali lagi, kedinastian itu sebagai istilah saja, hanya ingin menunjukkan bahwa ada pewarisan tradisi di dalam satu keluarga, tetapi pewarisan itu tidak boleh membatalkan prinsip demokrasi, yaitu suksesi yang berdasarkan meritokrasi, berdasarkan kemampuan argumen, berdasarkan visi,” ujar Rocky. (sof)
Sindir Kereta Cepat China, Anies Mulai Unjuk Gigi sebagai Antitesa Jokowi
Jakarta, FNN - Capres Partai Nasdem, Anies Baswedan pelan-pelan mulai menunjukkan sikap dan pilihan politiknya jika dia terpilih menjadi presiden Republik Indonesia. Anies akan menjadi antitesa Jokowi sehingga tidak akan meneruskan berbagai proyek mercusuar Jokowi yang banyak diprotes oleh rakyat, seperti kereta api cepat China Jakarta-Bandung, juga Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Seperti biasa, Anies tidak secara frontal menyampaikan sikapnya tersebut, tapi melalui simbol, baik berupa foto maupun tulisan di status media sosialnya. Ahad lalu, 22 Januari 2023, Anies mengunggah foto dirinya yang sedang naik kereta api Argo Parahyangan dari Bandung menuju Jakarta. Di dalam kereta tersebut Anies berfoto selfie dengan penumpang lain. Unggahan foto tersebut disertai tulisan “Mengakhiri rangkaian kegiatan yang seru dan bermakna di Bandung, Jawa Barat, kini kembali ke Jakarta dengan naik Argo Parahyangan, kereta yang penuh sejarah kenangan dan terus menjadi pilihan bagi begitu banyak orang. Cerita ini telah membuat perjalanan jadi pengalaman”. “Kalimatnya pendek, tapi Anda pasti akan tahu nanti ketika Anda juga paham konteksnya,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Yuotube Hersubeno Point edisis Selasa (24/01/23). Publik pun langsung mengaitkan dengan rencana pemerintah menghapuskan kereta api Argo Parahyangan menyusul akan beroperasinya kereta api cepat China Jakarta – Bandung pada Juni 2023 nanti. Di antara komentar netizen yan sangat menarik adalah pernyataan dari Ardyawan Arif: “Saya yakin Pak Anies naik kereta Parahyangan memang sengaja untuk membuat narasi menyentil pihak tertentu secara halus dan elegan. Saya suka acara Bapak memberi kritik, butuh kecerdasan dan emosi yang teruji untuk bisa menyampaikan kritik dengan elegan dan tepat sasaran.” Rencana penghapusan kereta api Argo Parahyangan demi beroperasinya kereta api cepat China mengundang kontroversi. Banyak yang menilai bahwa berbagai macam cara ditempuh oleh pemerintah untuk menyenangkan investor, dalam hal ini China. Bahkan, pemerintah menyingkirkan hal-hal yang bisa menghalangi beroperasinya kereta api cepat ini, seperti kereta api Argo Parahyangan ini. Pemerintah tidak peduli bahwa penghapusan kereta api Argo Parahyangan akan sangat merugikan rakyat banyak karena kereta api ini memang sudah menjadi kereta favorit bagi penggunanya. Kereta ini sudah beroperasi sejak tahun 1971 sehingga kalau dihapus kita seperti dipaksa untuk naik kereta api cepat China dengan tarif yang lebih mahal. Berdasarkan data dari PT KAI, orang yang menggunakan jasa kereta api Argo Parahyangan sekitar 8.500-an sampai 11.000 orang per hari. Tarifnya sekitar Rp 80.000,- untuk kelas ekonomi dan Rp 100.000 - 120.000 untuk kelas eksekutif. Waktu tempuh perjalan sekitar 3 jam. Kalau menggunakan kereta cepat China, tarif pada tahun pertama, jarak terdekat Rp125.000 dan terjauh Rp 250.000. Tahun berikutnya diperkirakan tarif naik lagi terdekat Rp 150.000 dan Rp terjauh 350.000. Belum lagi stasiun pemberhentiannya. Di Jakarta, stasiun awalnya di Halim. Itu artinya, kalau calon penumpang yang tinggal di sekitar Jabodetabek, misalnya, harus mengeluarkan biaya taksi untuk ke Halim. Ini berbeda dengan kalau stasiunnya di Gambir, calon penumpang bisa naik KRL untuk menuju Gambir sehingga ongkosnya lebih murah. Stasiun pemberhentian kereta api cepat ada dua, yaitu Stasiun Padalarang dan mengakhiri perjalanan di Stasiun Tegal, di luar kota Bandung. Memang, jarak tempuhnya hanya 40 menit. “Tapi Anda jangan senang dulu, karena itu hanya dihitung dari stasiun awal di Halim, kemudian menuju Stasiun Padalarang. Sedangkan Padalarang jauh di luar kota Bandung. Untuk menuju kota Bandung kita harus naik kereta api lagi atau kendaraan umum lain,” ujar Hersu. Bila ditotal, akhirnya jarak tempuhnya tidak jauh beda dengan Argo Parahyangan,tapi dengan tarif yang jauh lebih mahal. Kereta cepat China ini bisa mengangkut penumpang sampai 30.000-31000 per hari. Kalau memang terpenuhi jumlah penumpan sesuai target, yaitu 31.000 orang, maka itu bright event point atau kembali modal dalam waktu 40 tahun. “Nah, untuk mengejar jumlah penumpang dan agar segera bright event point inilah yang membuat pemerintah kemudian berencana menghentikan atau menghapus operasi kereta api Argo Parahyangan sehingga tidak terjadi kanibalisme,” kata Hersu. Kalau masih ada kereta api Argo Parahyangan, orang pasti akan kereta ini, dan itu berarti tidak bisa segera kembali modal. “Jadi, dalam bahasa yang lebih tegas, Argo Parahyangan harus dibunuh demi memberi kesempatan kereta cepat China untuk beroperasi dan segera kembali modal,” tegas Hersu. Soal inilah yang mengundang kontroversi di masyarakat.(ida)
POPULER
