POLITIK
Jawa Barat Lumbung Suara Terbesar di Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menyebut Provinsi Jawa Barat masih menjadi lumbung suara nasional terbesar pada Pemilu Serentak 2024.\"Kalau mau menang di Pemilihan Presiden 2024 atau pemilu di Indonesia secara umum, tentu penguasaan basis di Jawa Barat itu menjadi mutlak dilakukan,\" kata Umam dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Menurut dia, para peserta pemilu memerlukan suara pemilih dari Jawa Barat, khususnya bagi partai politik serta pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang membutuhkan suara besar untuk memenangkan pemilu.\"Siapa yang menguasai Jawa Barat, berpotensi menjadi pemenang,\" tambahnya.Guru Besar Ilmu Politik Universitas Paramadina tersebut menyatakan lebih dari 204,5 juta suara akan diperebutkan pada pesta demokrasi tahun depan. Dari angka tersebut, 58 persen di antaranya merupakan suara pemilih di Jawa.Oleh karena itu, apabila kontestan Pemilu 2024 menang di Jawa Barat dan kemenangan itu dikombinasikan dengan perolehan suara terbanyak di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta atau Banten, maka peluang menang akan semakin besar.Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, yang mengatakan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu lumbung suara terbesar untuk pemilu di Indonesia.\"Jawa Barat adalah lumbung suara penting yang mesti direbut jika ingin menang pilpres,\" katanya.Dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia, lanjutnya, Jawa Barat menjadi idola bagi kontestan pemilu. Bahkan, menurut Adi, menang di Jawa Barat bisa menutup kekalahan di wilayah lain yang jumlah pemilihnya tidak signifikan.\"Sangat rasional klaim yang menyebut menang di Jawa Barat adalah kunci menuju kemenangan, dengan catatan di wilayah kunci lainnya seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah juga menang,\" jelasnya.Terkait dengan sosok Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai tokoh berpengaruh dan populer di Jawa Barat, Adi mengatakan Ridwan Kamil diklaim dapat memberikan tambahan elektabilitas untuk partai politik.\"Setidaknya di Jawa Barat efeknya akan sangat terasa,\" ujar Adi.(sof/ANTARA)
Ridwan Kamil Memenuhi Kriteria yang Dibutuhkan Golkar
Jakarta, FNN - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa bergabungnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai kader Partai Golkar karena telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh partai nya. \"Partai Golkar merasa Kang Emil (Ridwan Kamil) salah satu tokoh masyarakat yang memenuhi kriteria yang selama ini diemban oleh Partai Golkar, dan secara ideologis tidak berbeda karena selama ini juga sudah bekerja keras untuk kesejahteraan rakyat,\" kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu. Selain itu, Airlangga menyebut telah mengenal pula kinerja dari Ridwan Kamil lantaran bekerja bersama-sama menangani pandemi COVID-19 selama beberapa waktu terakhir. \"Selama menangani COVID-19 bekerja sama dengan Kang Emil selama tiga tahun terakhir, jadi cara kerjanya kenal juga,\" ujarnya. Airlangga menyebut bahwa pria yang akrab dipanggil Kang Emil itu bergabung ke Partai Golkar secara bertahap dengan lebih dulu masuk sebagai anggota dari Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 yang merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) pendiri Partai Golkar. \"Didahului kemarin Pak Emil sudah masuk ke dalam ormas yang mendirikan partai Golkar yaitu Kosgoro 1957,\" ucapnya. Ia mengatakan bahwa Ridwan Kamil mendapuk posisi sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih dan co-chair Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar. \"Diberikan tugas salah satunya adalah untuk menggalang pemilih dan juga untuk memenangkan pemilu, karena ini penting karena pemilu masih tinggal satu tahun,\" tuturnya. Untuk itu, ia berharap bergabung Ridwan Kamil sebagai politisi Jawa Barat terkemuka dapat semakin melengkapi Partai Golkar dalam berkontestasi pada Pemilu 2024, di mana Jawa Barat menjadi provinsi dengan lumbung suara yang besar pula bagi partai nya. \"Keberadaan Pak Emil akan memperkuat Golkar tidak hanya di Jawa Barat, tapi tugas dari Pak Emil adalah lebih luas dari itu yaitu selalu co-chair Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu),\" imbuhnya. Sementara, Ridwan Kamil mengatakan dengan bergabung sebagai kader Partai Golkar maka dirinya akan taat pada apa yang menjadi aturan dan keputusan partai sebagai referensi nya dalam bersikap, termasuk keputusan untuk mengusung Airlangga sebagai calon presiden (capres) dari Partai Golkar. \"Dan urusan tadi sudah jelas Partai Golkar memutuskan untuk mengusung Pak Airlangga di Pilpres, karena saya anggota Golkar artinya saya harus mengamankan itu. Caranya seperti apa? Nanti kreativitas-kreativitas yang akan saya bawa untuk menjadi jawaban dari hal tersebut,\" paparnya. Ia mengatakan dirinya telah mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak yang menjadi bahan pertimbangan sebelum akhirnya memutuskan bergabung ke Partai Golkar yang diakuinya telah ia lirik selama dua tahun belakangan. \"Menurut saya, saya punya banyak hal yang bisa saya sumbangkan ya ke negeri ini melalui institusi-institusi lain, salah satunya partai ini. Menurut saya, sudah saatnya karena saya sudah 10 tahun di eksekutif jadi pengalaman itu jadi manfaat,\" kata Emil. Kang Emil kemudian bergegas menaiki vespa berwarna kuning dengan mengenakan jaket kuning Partai Golkar dan helm putih usai pengumuman dirinya yang resmi bergabung dengan keluarga besar Partai Golkar. Selain dihadiri Ridwan Kamil dan Airlangga Hartarto, acara tersebut dihadiri pula oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurul Arifin, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily, Bendahara Umum DPP Partai Golkar Dito Ganinduto, hingga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita.(sof/ANTARA)
Nasdem Serahkan Cawapres ke Anies, Jika Golkar Bergabung Bakal Menjadi Game Changer
Jakarta, FNN - “Di dalam hiruk pikuk politik, di dalam kasak kusuk bahkan, dan di dalam tukar tambah politik, selalu kita mesti kembali pada pikiran awal pendirian negeri ini. Negeri ini antikorupsi dari awal karena presiden pertama kita Insinyur Soekarno tidak pernah sedikit pun mengambil atau terlibat dalam korupsi. Demikian juga pendiri-pendiri bangsa yang lain, lebih ingin bersoal jawab tentang etika politik ketimbang arogansi kekuasaan,” ujar Rocky Gerung dalam sebuah pembahasan bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, di Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Rabu (18/01/23). Bandingkan apa yang pernah dibayangkan oleh founding person kita dengan keadaan sekarang yang transaksinya gila-gilaan. Kepemimpinan sejarah politik Indonesia itu tidak ada semacam keinginan untuk menumpuk kekayaan. Kita punya pelajaran etik yang panjang dalam sejarah kita. “Yang kita persoalkan, kenapa tiba-tiba bangsa ini jadi rakus dan arogan?” tanya Rocky. Sekarang, lanjut Rocky, kita tidak melihat bagaimana menteri-menteri mencontoh pemimpin-pemimpin awal kita karena disibukkan dengan transaksi. Jadi, betul-betul kita kekurangan intelektualitas dalam politik. Sementara itu, berkaitan dengan pencapresan Anies Baswedan, Surya Paloh kembali mengingatkan bahwa kewenangan untuk menentukan cawapres ada di tangan Anies. Namun, kelihatannya persoalan siapa yang akan jadi cawapres, di luar soal ada mahar, menjadi handicap kenapa tiga partai ini Nasdem, Demokrat, dan PKS tidak segera mendeklarasikan Anies. Kelihatannya Demokrat tetap pada posisi menginginkan AHY menjadi cawapres. “Saya ngerti kondisi di dalam koalisi itu, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Yang saya nggak ngerti adalah kenapa saling tunggu untuk tukar tambah maharnya,” tukas Rocky. Padahal, lanjut Rocky, itu bisa dibagi ketika Anies sudah menjadi presiden, tetapi mereka maunya dibagi di depan. Meskipun demikian, sinyal-sinyal menunjukkan bahwa pada akhirnya mereka akan bersatu. “Mungkin minggu depan sudah harus diucapkan. Kalau tidak, mereka menyiksa Anies dan siksaan itu justru dibaca oleh orang semacam Pak Firly,” kata Rocky. Menurut Rocky, kalau Anies mendeklarasikan bahwa dia sudah punya wakil presiden, KPK agak sulit, karena KPK akan menganggap bahwa Anies ternyata sudah punya dukungan publik yang kuat. Dalam soal transaksi itu, menurut Rocky, tentu Pak SBY akan hadir lebih maksimal dibandingkan dengan PKS, karena dia mantan presiden. Bahwa AHY yang diunggulkan di situ ya dengan sendirinya karena AHY adalah ketua partainya. “Jadi, Pak Surya Paloh saya kira mengerti juga secara pragmatis bahwa kalau Anies mau maju nggak mungkin dia sendirian tanpa backup dari tokoh. Tokoh yang dia lihat tentu adalah SBY, walaupun kita tahu bahwa pemilih Anies dan AHY sama. Jadi, secara elektabilitas tidak signifikan untuk tambah,” jelas Rocky. Kalau AHY jadi wakil presiden, menurut Rocky, Anies pasti akan menyerahkan banyak hal pada AHY. Mungkin Pak Surya Paloh akan berada di belakang layar karena SBY akan tampil. “Tetapi, orang akan ingat bahwa Surya Paloh adalah king maker yang cerdas dan cerdik. PKS tentu sedang dilobby supaya tidak terlalu baper, karena ini untuk kepentingan betul-betul mencari figur yang bisa jadi antitesis terhadap Jokowi. Kira-kira itu,” ujar Rocky. “Ibu Mega pasti juga akan melakukan kalkulasi setelah Anies dideklarasikan misalnya bersama AHY. Demikian juga Pak Erlangga, pasti juga akan berupaya untuk konsolidasi Golkar mau ke mana,” ujar Rocky. Atau mungkin ada kesepakatan baru, tambah koalisi, Golkar masuk di situ, karena KIB sudah berantakan, lalu muncul analisis baru bahwa Pak Erlangga juga bisa jadi wakil presiden,\" pungkas Rocky. (sof)
Tempatkan Airlangga-Moeldoko Teratas, Pengamat: CNN Lembaga Survei Tak Kredibel
Jakarta, FNN - Lembaga survei Citra Network Nasional (CNN) dinilai tidak kredibel dengan merilis temuannya yang menempatkan pasangan Airlangga Hartarto-Muldoko (30,2%) posisi teratas. \"Lembaga survei seperti itu sudah abai terhadap etika ilmiah yang mengedepankan objektifitas. Mereka ini tak layak menjadi peneliti, karena dapat memanipulasi data sesuai kehendak pemesan,\" kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga kepada wartawan, Rabu (8/1/2023). Menurut Jamiluddin, elektabilitas Airlangga dan Moeldoko bahkan masih jauh di bawah AHY. Level elektabilitas Airlangga dan Moeldoko masih setara dengan Puan Maharani. Jamiluddin menegaskan, hasil survei CNN yang menempatkan Airlangga-Moeldoko tertas layak diragukan disebabkan dua hal. Pertama, kesalahan metodologi, khususnya dalam menetapkan sampel dan alat ukur (instrument) yang digunakan. Kesalahan dua hal ini akan menyebabkan hasil penelitian menjadi invalid. \"Kedua, kesalahan dari peneliti. Kesalahan ini bisa disengaja dan tidak disengaja. Kalau kesalahan tidak disengaja tentu dapat dimaafkan. Sebab, bisa saja keterbatasan pengetahuan si peneliti tentang metode survei,\" paparnya. Namun bila disengaja, maka jelas ada upaya manipulasi data untuk mengerek elektabilitas seseorang. Lembaga survei seperti ini jelas memanfaatkan hasil riset untuk membentuk dan menggiring pendapat umum. \"Karena datanya invalid, maka pendapat umum yang dibentuk tentulah menyesatkan. Pendapat umum seperti ini disebut pendapat umum palsu,\" jelasnya. Kata Jamiluddin, lembaga survei seperti CNN sudah abai terhadap etika ilmiah yang mengedepankan objektifitas. Mereka ini tak layak menjadi peneliti, karena dapat memanipulasi data sesuai kehendak pemesan. Jadi, sudah saatnya dilakukan penertiban terhadap lembaga survei. Jangan sampai mereka berlindung di lembaga survei, tapi sebenarnya mereka melaksanakan peran tim sukses pemenangan kandidat atau partai tertentu. \"Orang-orang berkedok seperti itu harus sudah diakhiri. Mereka sudah merusak tatanan demokrasi dengan berkedok hasil survei,\" pungkas Jamiluddin. Citra Network Nasional (CNN) merilis temuannya yang menempatkan pasangan Airlangga Hartarto-Muldoko (30,2%) Unggul atas Prabowo Subianto-Muhaimin Iskandar (22,2%), Puan Maharani-Ganjar Pranowo (21,2%), dan Anies Baswedan-Agus Hatimurti Yudhoyono (12,6%), dan tidak memilih (13,8%). (sws)
Sistem Pengawasan Mencegah Jual Beli Restorative Justice Dimiliki Polri
Jakarta, FNN - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya memiliki sistem pengawasan terhadap jajarannya dalam mencegah praktik jual beli penyelesaian perkara melalui Program Restorative Justice.\"Sudah ada Dumas dan Propam Presisi, masyarakat bisa langsung mengadu secara online dan ditindaklanjuti,\" kata Dedi kepada ANTARA saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.Dumas atau pengaduan masyarakat merupakan layanan kepolisian yang dimiliki Polri untuk mengakomodir aduan masyarakat terkait kepolisian.Polri meluncurkan aplikasi Dumas Presisi pada September 2021, bertujuan untuk menyampaikan pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri.Layanan pengaduan tersebut bisa langsung diakses oleh masyarakat 24 jam, di mana saja, tanpa perlu datang ke kantor polisi terdekat. Aplikasi Dumas Presisi bisa diunduh melalui Playstore.Begitu pula bagi masyarakat yang mengetahui tindakan polisi melanggar hukum dapat melapor lewat aplikasi Propam Presisi.Lahirnya kedua aplikasi ini agar kerja polisi dapat diawasi tidak hanya secara internal, tetapi juga secara eksternal. Sesuai dengan era keterbukaan saat ini.Dugaan praktik jual beli restorative justice ini diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Adang Daradjatun dalam rapat bersama Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK), di Gedung Parlemen, Senin (16/1).Menanggapi hal itu, Dedi menjelaskan bahwa Program Restorative Justice atau pengampunan karena alasan subjektif hukum tersebut memiliki aturan, sehingga ada ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi dalam penyelesaian perkara lewat keadilan restoratif.Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang restorative justice.Perpol 8 Tahun 2021 ini mengatur tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.\"Aturan itu yang menjadi dasar penyidik,\" katanya pula.Dia menegaskan, apabila ada anggota Polri yang melakukan tindakan melanggar aturan tersebut atau melakukan praktik jual beli restorative justice merupakan pelanggaran etik yang dapat diproses dan ada sanksi tegas yang menanti.\"Kalau ada pelanggaran, maka penyidik melanggar kode etik bisa diproses, kalau terbukti pidana juga diproses. Sudah jelas dan setiap pelanggaran yang terbukti akan ditindak tegas,\" kata Dedi menegaskan.Pada tahun 2022 penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif di kepolisian mengalami peningkatan sebesar 1.672 perkara atau 11,8 persen, yakni 15.809 pekara di tahun 2022, dan 14.137 perkara di tahun 2021.Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam rilis akhir tahun, Sabtu (31/12) lalu, menyebut restorative justice yang dilakukan Polri bagian dari upaya untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat, sehingga tidak terulang lagi kasus seperti Nenek Minah, pencuri kakao.\"Kami melihat dari hasil survei, masyarakat rata-rata memang menginginkan terhadap kasus-kasus tertentu diselesaikan dengan restorative justice,” kata Sigit.(ida/ANTARA)
Projo Mulai Tinggalkan Jokowi,Tegas Tolak Tiga Periode
Jakarta, FNN - Perlahan tapi pasti Presiden Jokowi mulai ditinggalkan pendukungnya. Satu persatu mulai para pendukungnya dengan tegas menolak gagasan menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatannya menjadi 3 periode. Setelah sebelumnya Ketua Umum DPP PDIP Megawati menyatakan dengan tegas menolak, kini sejumlah relawan Jokowi, termasuk Projo (pro Jokowi), juga dengan tegas menolak. Bahkan, Projo menilai bahwa gagasan penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan merupakan jebakan politik untuk menjerumuskan Jokowi. Seruan menolak penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan itu berkembang dalam Musyawarah Rakyat atau Musra ke-13 yang dilaksanakan di Surabaya, Ahad, 15 Januari 2023. Sejumlah spanduk bertebaran di arena Musra yang dilaksanakan di Gedung Grand City, di Surabaya, dan di beberapa kawasan lain di Kota Surabaya. “Jangan jerumuskan Jokowi dengan jebakan 3 periode dan penundaan Pemilu”; “Tolak 3 periode tolak tunda pemilu”. Demikian kalimat yang tertulis di spanduk berlogo relawan Projo. “Ini bukan spanduk liar ya, bukan black campaign,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Dalam acara di mana semula Jokowi dijadwalkan hadir itu, ketua panitia nasional Musra ke-13, Panel Barus, membenarkan bahwa merekalah yang menyebarkan spanduk penolakan tersebut. “Kami tegas menolak 3 periode karena itu berbahaya bagi demokrasi dan kami melihat itu menjerumuskan Jokowi, karena itu rayuan ingin menjerumuskan Jokowi,” kata Panel Barus kepada wartawan. Sementara itu, nama Jokowi secara mengagetkan tidak muncul dalam rekomendasi Musra di Surabaya. Padahal, selama ini, daerah ini dikenal sebagai basis pendukung PDIP. Yang muncul justru nama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Airlangga Hartarto. Hersu menduga nama Jokowi tidak muncul karena sejak awal memang para relawan Jokowi yang berkumpul di Surabaya ini sudah menegaskan mereka akan mencari penerus Presiden Jokowi. Hersu mengatakan bahwa keputusan Musra yang tegas menolak 3 periode dan penundaan Pemilu ini sedikit mengejutkan, karena sebelumnya Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, seperti halnya Pak Jokowi, selalu bersikap mendua dalam menyikapi seruan 3 periode ini. Di satu sisi menyatakan taat konstitusi, tetapi di sisi lain tidak akan menghalangi aspirasi rakyat bila memang menginginkannya. “Dengan sikap tegas relawan Jokowi pada Musra ke-13 di Surabaya ini sesungguhnya gagasan memperpanjang masa jabatan Jokowi dengan cara menunda Pemilu sekarang sudah tidak punya basis dukungan lagi, tidak punya basis legitimasi lagi, baik dari sisi partai politik maupun sisi para relawan,” ujar Hersu. “Jadi, sesungguhnya ini sekarang ini semua pintu sudah tertutup bagi Bapak Jokowi dan para pendukungnya,” tegas Hersu. Kalau PDIP sebagai partai pengusung Jokowi saja sudah menolak, apalagi partai-partai lain. Apakah setelah penolakan dari PDIP dan relawan Pak Jokowi dan pendukungnya masih akan tetap memaksakan untuk misalnya melalui dekrit atau Perpu? “Kalau itu dilakukan, saya kira Pak Jokowi tampaknya memang sedang mencoba menjemput takdir lain,” kata Hersu. Hersu menyarankan ada baiknya Pak Jokowi memperhatikan peringatan Ibu Megawati. “Silahkan Pak Jokowi mempertimbangkan kembali apa akan tetap taat konstitusi seperti yang selama ini dia dengung-dengungkan dan mengakhiri masa jabatan dua periode pada tahun 2024 atau mengikuti rayuan kelompok yang mendorong-dorongnya tiga periode, tapi sebagai jebakan yang menjerumuskan,” pungkas Hersubeno dalam sebuah pembahasan di Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Selasa (17/01/23). (sof)
Perpanjangan Masa Jabatan Kades Dinilai Meringankan Anggaran Pemilihan
Jakarta, FNN - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah menilai perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dari 6 tahun menjadi 9 tahun akan semakin meringankan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi anggaran pemilihan kades.\"Sesuai mandat Undang-Undang (UU) Desa, pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) dilakukan secara serentak di kabupaten/kota tersebut, sehingga beban penganggaran pemilihan kepala desa melalui APBD tentunya cukup besar,\" kata Said, di Jakarta, Selasa.Maka dari itu, dirinya mengapresiasi aspirasi para kepala desa yang menghendaki perubahan masa jabatan agar jarak kontestasi pilkades bisa lebih lama. Adapun kepala desa menyampaikan aspirasi ke DPR untuk merevisi secara terbatas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, utamanya terkait masa jabatan kepala desa.Jarak pilkades yang lebih lama juga tak akan menguras energi sosial warga desa akibat dampak pembelahan sosial karena pilkades. Sebagaimana diketahui, proses pilkades dalam banyak kasus menimbulkan ketegangan bahkan fragmentasi sosial yang terkadang memuncak secara eksesif dalam waktu yang lama dan membutuhkan pemulihan.Selain mengurangi anggaran pemilihan, menurut Said, perubahan masa jabatan kepala desa juga akan memberikan kesempatan kepada kepala desa terpilih untuk merealisasikan janji kampanye dengan kecukupan waktu tanpa terganggu segera memikirkan kembali untuk mengikuti kontestasi berikutnya di pilkades karena singkatnya masa jabatan.Dengan demikian untuk mengakselerasikan pemerintahan desa, maka masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pun nantinya harus mengikuti masa jabatan kepala desa yang berubah dari 6 tahun menjadi 9 tahun.\"Akselerasi ini diperlukan agar kontrol BPD bisa berjalan efektif dan paralel secara waktu dengan periode masa jabatan kepala desa, dimana dapat dipilih kembali untuk dua periode masa jabatan,\" katanya lagi.Kendati demikian, ia menegaskan perubahan masa jabatan kepala desa yang lebih lama memerlukan kontrol yang lebih efektif tidak saja dari kelengkapan struktural, baik melalui BPD sebagai mitra kerja kepala desa, tetapi juga pemerintah daerah sebagai organisasi pembina pemerintah desa.Kontrol yang aktif dari segenap kekuatan sipil di desa seperti organisasi masyarakat kepemudaan, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa pun turut diperlukan.(sof/ANTARA)
Seribuan Personel Tim Gabungan Disiagakan untuk Mengamankan Harlah NU di Solo
Solo, FNN - Tim gabungan telah menyiagakan seribuan personel dari unsur kepolisian, TNI dan Pemerintah Kota setempat untuk mengamankan kegiatan Peringatan Hari Lahir (Harlah) Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) 2023 dengan menggelar Porseni di Solo, Jawa Tengah, mulai 15 hingga 22 Januari mendatang.Kepala Polresta Surakarta Kombes Pol Iwan Saktiadi di Solo, Selasa, mengatakan, pengamanan disiagakan mulai Jamuan Makam Malam di Pura Mangkunegaran, pada Minggu (15/1) malam, kemudian kegiatan Porseni dan puncaknya kegiatan jalan sehat yang akan diikuti ribuan peserta warga NU pada Minggu (22/1) pagi.KIwan Saktiadi mengatakan tim gabungan yang diturunkan untuk pengamanan penyelenggaraan peringatan Harlah satu abad NU tersebut sebanyak 1.128 personel dari unsur kepolisian, TNI dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta.Bahkan, acara puncak Harlah satu abad NU di Solo, kegiatan jalan sehar rencana dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, dan pada pejabat VVIP lainnya.Iwan Saktiadi menyampaikan Polresta Surakarta akan berkoordinasi dengan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), karena kegiatan tersebut berdampingan dengan pelaksanaan Car Free Day (CFD) di Jalan Slamet Riyadi Solo.Menurut Iwan kegiatan jalan sehat dengan CFD yang bersamaan bakal diupayakan melaksanakan rekayasa arus lalu lintas. Namun, jalur apakah ditutup atau dialihkan nanti melihat perkembangan situasional di lapangan.Menurun Iwan kegiatan CFD prosedural pelaksanaan seperti biasa.Menyinggung soal pembagian personel pengamanan yang bersamaan dengan perayaan Tahun Baru Imlek 2023 Kota Solo, yang terpusat di kawasan Pasar Gede, pada Sabtu (21/1). Dia memastikan bakal mengoptimalkan seluruh personel dan tetap melakukan pembagian anggota pengamanan.Menurut dia, semua sudah disiapkan baik pengamanan perayaan malam Imlek maupun peringatan Harlah satu abad NU. (sof/ANTARA)
Perubahan Periodisasi Jabatan Kepala Desa Disetujui Jokowi
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui usulan perubahan periodisasi jabatan kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, guna mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu pembangunan desa.Hal itu disampaikan politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko usai bertemu Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.Awalnya Budiman menjelaskan bahwa Presiden memanggilnya ke Istana untuk menanyakan informasi soal demonstrasi kepala desa yang menuntut revisi Undang-Undang Desa.Presiden menanyakan kepada Budiman, karena Budiman memang kerap mengurus dan membantu isu-isu tentang desa.“Tadi Bapak itu banyak bertanya soal keadaan, kebetulan hari ini ada belasan ribu kepala desa demonstrasi meminta revisi UU Desa. Beliau tanya apa yang saya ketahui, karena saya selama ini kan juga banyak mengurus, membantu desa ya,” ujar Budiman kepada wartawan usai pertemuan dengan Jokowi.Budiman menyampaikan kehadirannya di Istana tidak mewakili para kepala desa yang berdemonstrasi, melainkan hanya bercerita kepada Presiden mengenai apa yang diketahuinya seputar tuntutan para kepala desa.Budiman yang ikut menggagas UU Desa menyampaikan kepada Presiden bahwa kepala desa menuntut adanya perubahan periodisasi jabatan kepala desa yang diatur dalam UU Desa.Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diatur bahwa masa jabatan kepala desa per periode adalah 6 tahun, dan dapat dipilih kembali dalam dua periode selanjutnya.“Jadi enam tahun dikalikan tiga, (karena) bisa dipilih dua kali lagi. Sehingga total 18 tahun kesempatan seorang kepala desa begitu ya. Namun temuan-temuan di lapangan dirasakan bahwa itu boros dan menimbulkan banyak konflik sosial,” kata Budiman mengulangi apa yang disampaikannya kepada Presiden.Dia menjelaskan lingkup pemilihan kepala desa banyak bersinggungan dengan tetangga dan keluarga, sehingga manakala terjadi konflik dalam pemilihan, biasanya harus diselesaikan pada saat masa jabatan dan mengganggu kerja kepala desa.Oleh karena itu, para kepala desa meminta periodisasi jabatan kepala desa diperpanjang hingga 9 tahun.“Karena kadang-kadang tiga tahun, dua tahun pertama (masa jabatan) enggak selesai konfliknya, sehingga sisa tiga tahun atau sisa empat tahun itu nggak cukup untuk membangun desa. Sementara harus pilkades lagi,” ujarnya pula.“Sehingga relatif kerja konsentrasi membangun desa hanya dua tahun, tiga tahun. Sementara empat tahun atau tiga tahun yang lain habis untuk ‘berkelahi’. Ada tuntutan ini menjadi sembilan tahun periodisasinya, bisa kali dua atau terserah lah ya, tapi jabatannya nggak lagi 6 tahun periodisasinya,” katanya lagi.Menurut Budiman, Presiden setuju dengan tuntutan kepala desa untuk memperpanjang periodisasi kepala desa.“Saya ngobrol dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi mengatakan sepakat dengan tuntutan itu. Beliau mengatakan tuntutan itu masuk akal. Memang dinamika di desa itu berbeda dengan dinamika di kabupaten/kota (misal pemilihan) gubernur. Saya berani mengatakan, meskipun saya tidak mewakili kepala desa itu, tapi karena diajak diskusi, maka saya sampaikan pernyataan beliau setuju dengan tuntutan tersebut,” katanya pula.(sof/ANTARA)
Setelah Marah ke Jokowi, Kini Megawati Mengamuk
Jakarta, FNN - Ibu Megawati marah lagi kepada Pak Jokowi dan minta agar ditulis “Ibu Mega ngamuk”. Ibu Megawati marah ketika melakukan kunjungan ke Bali terkait masalah pembangunan bandara di Bali Utara. Sebenarnya ini bukan kali pertama Ibu Megawati mempersoalkan hal itu, bahkan sampai menteri-menteri datang ke rumah Bu Mega untuk meyakinkan hal itu, tetapi Ibu Megawati menolak. Meski Ibu Mega menolak, kelihatannya proyek akan tetap jalan sambil menunggu Ibu Mega meleng. “Ya, saya kira Megawati punya sense of environment etic,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Selasa (17/01/23). Ini selaras dengan pidato Bu Mega yang sempat menimbulkan kehebohan kemarin. Ibu Mega mengatakan rawatlah lingkungan, yang artinya isu lingkungan kuat sekali dalam pidato tersebut. Dalam acara yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa dalam kasus bandara Bali Utara, Ibu Mega konsisten dan berniat untuk memarahi lagi Jokowi, karena memang harusnya ada konservasi di Bali karena Bali terlalu dieksploitisir untuk kepentingan devisa. Padahal, rakyat Bali sebetulnya tidak memperoleh hal yang signifikan dari pariwisata. Sementara, kalau ditambah bandara lagi itu artinya ada kebisingan di pulau itu. Lepas dari kebutuhan investasi, menurut Rocky, Ibu Mega betul, karena menganggap bahwa Bali terlalu dieksploitisir, sementara pulau-pulau lain justru ditelantarkan. “Jadi, demi keseimbangan ekologis, Ibu Mega benar, omelin sekeras-kerasnya Pak Jokowi, dan kalau bisa panggil sebagai kader kok nggak paham tentang etika lingkungan. Padahal, seluruh dunia, bahkan Indonesia ikut dalam semua upaya untuk menurunkan emisi karbon, juga kebisingan udara,” tegas Rocky. Sebetulnya, kata rocky, bandara adalah sumber polusi sehingga mestinya kita ikuti instruksi Ibu Mega bahwa emisi karbon dan penurunan suhu tidak akan terjadi di Bali. Padahal, Bali berkali-kali menjadi pusat konferensi internasional tentang lingkungan. “Jadi saya kira konteks itu yang mesti kita perhatikan, bukan karena Mega jengkel (ngamuk) pada Jokowi saja, tetapi Mega jengkel (ngamuk) karena Jokwi tidak paham etika lingkungan, kira-kira begitu,” Ujar Rocky. Kemarahan Ibu Mega bisa dimengerti karena Pulau Bali adalah pulau yang sangat kecil, yang bisa dijangkau dengan kendaraan mobil dari mana-mana. Jika harus ditambah lagi satu bandara internasional, betapa bisingnya Bali. Kapasitas Bandara Ngurah Rai sendiri sangat besar dan lebih dari cukup untuk penerbangan internasional. “Jadi, tidak ada rasionalitasnya membangun lagi bandara di pulau sekecil itu,” tegas Rocky. Pembangunan bandara di Bali utara terkesan eksploitatif dan semata-mata berpihak kepada para pengusaha. Ini jauh sekali dari prinsip keselarasan antara manusia dengan manusia, keselarasan manusia dengan alam, dan sebetulnya merusak citra Bali, kata Rocky. “Sebelum dewa-dewa ngamuk, nah biarin Ibu Mega mewakili ngamuknya dewa-dewa,” kelakar Rocky.(ida)
POPULER
