POLITIK
Kominfo Diminta Memblokir Konten 'Ngemis Online' di TikTok
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo) untuk melakukan pemblokiran atau take down konten yang meresahkan masyarakat, salah satunya adalah fenomena viral ngemis online melalui TikTok.\"Atas fenomena ini, DPR mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan atensi khusus. Dalam hal ditemukan pelanggaran terkait konten, Kominfo harus mengambil tindakan pemblokiran/take down,” ucap Christina dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Christina berpandangan, kalau pun Kominfo merasa konten tersebut tidak terkait hal dilarang seperti terorisme, pornografi, judi online, radikalisme, hoaks, dan misinformasi, Kominfo tetap perlu melihat lebih jauh konten tersebut sebagai sesuatu yang meresahkan masyarakat.\"Kominfo harus responsif terhadap banyaknya pengaduan masyarakat yang melihat aksi tersebut sebagai sangat tidak terpuji, merendahkan martabat manusia, dan tidak mendidik. Hal-hal bersifat eksploitatif harus dinilai sebagai konten yang perlu untuk dilakukan pemblokiran,\" tuturnya.Christina mengatakan bahwa pihaknya mendukung langkah Kepolisian yang mengambil tindakan memproses kasus ini ke ranah hukum.Harapannya, sambung Christina, untuk memberikan pelajaran agar masyarakat lebih bijaksana dalam memanfaatkan media sosial.\"Kami juga menghimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kearifan bermedia sosial. Kasus semacam ini membuktikan literasi digital kita masih rendah. Konten creator maupun warga net perlu untuk terus belajar. Saya mengapresiasi bentuk koreksi spontan dari sesama pengguna media sosial ketika menemukan hal-hal yang dianggap tidak pantas dan cenderung merusak,\" ucapnya.Saat ini ramai pemberitaan mengenai \"ngemis online\" melalui Tiktok. Hal ini banyak dilakukan dengan cara mandi lumpur yang melibatkan anak muda maupun orang tua yang menimbulkan polemik terkait eksploitasi.(ida/ANTARA)
Komisi IX akan Memberi Masukan RUU Omnibus Law Kesehatan
Jakarta, FNN - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan komisi nya akan memberi masukan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan yang saat ini tengah berproses di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.\"Bisa jadi dalam rangka memberikan masukan, dalam rangka untuk harmonisasi boleh-boleh saja Komisi IX untuk melakukan suatu koordinasi untuk memberikan masukan kepada Baleg,\" kata Rahmad ketika dihubungi di Jakarta, Jumat.Ia menjelaskan bahwa Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan belum melakukan pembahasan terkait RUU Omnibus Law Kesehatan karena saat ini proses legislasi nya masih bergulir di Baleg DPR RI.\"Kalau secara Komisi IX memang belum pernah dibahas terhadap isu ini,\" ujarnya.Meski demikian, Rahmad menyebut anggota Komisi IX DPR RI yang menjadi perwakilan fraksi dan duduk di Baleg DPR RI sedianya dapat menyampaikan pula masukan terkait draf RUU Omnibus Law Kesehatan.\"Saya kira Baleg yang dari unsur-unsur Komisi IX ya pasti akan menyampaikan menyuarakan penyempurnaan, perbaikan dan mendengarkan aspirasi untuk disampaikan di dalam draf rancangan usulan menjadi satu kesatuan dalam usulan DPR,\" tuturnya.Selain itu, ia mengatakan Baleg DPR akan menerima masukan dari masyarakat selama proses pembahasan dan penyusunan draf RUU Omnibus Law Kesehatan.\"Karena ini adalah pembahasannya di ranah Baleg, tentu Baleg yang menjadi lokomotif untuk memunculkan draf atau masukan di bawah kendali Baleg,\" tuturnya.Ia mengatakan masukan-masukan terhadap draf RUU Omnibus Law Kesehatan juga dimungkinkan karena tahapan nya masih digodok parlemen, sebelum akhirnya mencapai kesepakatan dengan Pemerintah.\"Masih dibahas dari unsur pengusul dalam hal ini parlemen, masih dalam proses yang sangat panjang untuk membahas dengan pemerintah. Jadi saya kira ketika saat ini, kita menjadi satu kesatuan untuk dibahas di bawah Baleg yang mengkoordinasikan orkestranya,\" ucap Rahmad.Untuk diketahui, Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (Omnibus Law) Dalam Perubahan Ketiga 2020-2024 Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional masuk sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023.(ida/ANTARA)
Masih Terus Blusukan ke Pasar, Kerahkan ASN, Jokowi Belum Menyerah Kejar 3 Periode
Jakarta, FNN – Sampai saat ini, Pak Jokowi masih saja blusukan. Terakhir, Jokowi blusukan di Pasar Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis (19/1/2023). Dalam blusukannya tersebut Jokowi berkeliling menyapa pedagang untuk membagikan bantuan sosial (bansos) sembako dan bantuan tunai. Momen blusukan ini juga dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk memeriksa harga-harga sembako. Tetapi, beredar kabar di Whatsapp dari para pimpinan di sana bahwa para Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) diminta mengerahkan ASN dan tenaga harian lepas untuk berpura-pura menjadi pembeli di pasar. Dengan demikian pasar tampak sangat hidup dan mereka pasti akan menjadi tim hore-nya Pak Jokowi. Ini bisa membuat Pak Pak Jokowi terlena dan merasa bahwa dirinya masih dielu-elukan. Beliau tidak tahu bahwa itu adalah bagian dari rekayasa di tingkat bawah. “Lepas dari segala macam kontroversi, Pak Jokowi tetap ingin 3 periode, karena itu dia blusukan terus. Bahkan, mengerahkan aparat untuk seolah-olah mendukung. Karena itu menunjukkan bahwa elektabilitas beliau sebetulnya sudah nggak ada, endorsement powernya sudah tidak ada, ngapain blusukan lagi,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Jumat (20/01/23). Dalam sebuah pembahasan yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky mengatakan bahwa kondisi di Indonesia ini sangat kontras dengan negara Vietnam, negara komunis yang seharusnya memupuk kekuasaan, tetapi presidennya menganggap bahwa dirinya bersalah. “Ini pelajaran utama bahwa kekuasaan itu harusnya sadar diri. Presiden Vietnam sadar bahwa dia tidak mampu untuk menyelesaikan korupsi, malah makin tinggi. Oleh karena itu dia minta berhenti,” tambah Rocky Gerung. Demikian juga di New Zealand, lanjut Rocky. Perdana Menteri New Zealand, Jacinda Ardern, perempuan usia muda berhasil menjadi simbol pemberantasan covid di era pandemi 2 tahun kemarin.Dia sukses, tetapi dia tidak mau memperpanjang suksesnya. Bahkan, sebelum pemilu dia sudah mengatakan bahwa dia akan meletakkan jabatan. Menurut Rocky, Jacinda adalah contoh bagaimana di negera barat kekuasaan ditumbuhkan secara etis. Presiden Vietnam adalah contoh negara komunis di mana kekuasaan diperlihatkan secara etis. “Di Indonesia, Presiden Jokowi terus blusukan karena ingin memperpanjang jabatan. Padahal, seluruh data ekonomi menunjukkan Presiden Jokowi gagal membawa Indonesia bahkan ke taraf yang disebut negara menengah,” tegas Rocky. Data terakhir menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam daftar 100 negara termiskin di dunia. Itu artinya Jokowi gagal. “Kalau gagal, ngapain memperpanjang, ngapain masih blusukan, bahkan di Minahasa terlihat bahwa memang ada mobilisasi,” ujar Rocky. “Saya kenal sifat-sifat kekuasaan yang berupaya untuk terus mendekatkan diri pada rakyat, tapi dengan cara yang masuk akal. Kalau yang ini tidak masuk akal. Jadi, kita tahu di mana Jokowi berkumpul di situ rakyat berkumpul, tetapi rakyat yang dimobilisasi, bukan rakyat yang datang karena pengetahuan dia tentang sukses Jokowi,” tandas Rocky. Jadi, lanjut Rocky, kepalsuan itu ada pada politik Indonesia dan Presiden Jokowi sebetulnya dia paham bahwa di sekitar dia ada kamera yang merekam. Mestinya Pak Jokowi bisa minta untuk menyingkirkan kamera, tetapi sudah tidak bisa karena beliau sudah tidak punya endorsement power. Dan di saat-saat terakhir, beliau justru menghidupkan kembali apa yang dilakukan 7 tahun lalu, blusukan sambil melempar-lempar hadiah. Dia tidak mengerti bawa orang sudah jengkel. Tetapi, lanjut Rocky, orang-orang di sekitarnya tetap mengelu-elukan Jokowi. Mereka bilang Bapak Presiden dicintai, Bapak Presiden masih pakai baju sutera yang disulam dengan benang emas, tapi semua orang yang punya akal sehat tahu bahwa beliau sebetulnya telanjang. Jadi itu yang kita mau bikin kontras antara kepemimpinan yang paham tentang etika dan kepemimpinan yang boros politik tapi justru miskin etik.(ida)
Muatan Keppres 17 Tahun 2022 Bisa Menyasar ABRI dan Bung Karno?
Oleh Sri Widodo Soetardjowijono - Wakil Pemimpin Redaksi FNN Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) kembali menyelenggarakan diskusi strategis dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang beberapa hari lalu mengeluarkan Keppres 17 tahun 2022, dimana ada 12 kasus terkait pelanggaran HAM berat masa lalu mulai tahun 1965 s/d 2019. Tentu lahirnya Keppres ini membuat kaget banyak pihak, khususnya para sejarawan, aktivis HAM, dan tokoh bangsa. Karena, bagi yang paham sejarah pasti akan langsung menangkap ke mana arah rezim hari ini sebenarnya. Hadir sebagai narasumber antara lain sejarawan Dr Anhar Gonggong, mantan Ketua Komnas HAM Prof. Hafids Abbas, pakar politik dan juga dosen UI Dr Mulyadi, budayawan sepuh Taufik Ismail, dan sebagai clossing penutup Panglima TNI 2017-2019 Jenderal Gatot Nurmantiyo. Prof. Hafids menyatakan, sebenarnya tak perlu lagi pemerintah menerbitkan Keppres yang justru kemungkinan akan menjadi masalah baru, khususnya masalah tragedi 30/S/PKI tahun 1965. Karena ketika beliau menjabat sebagai Ketua Komnas HAM telah menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat ketika itu, namun yang terjadi adalah konflik horizontal dua kelompok yang pro komunis (PKI) dan yang anti Komunis. Dan itu sudah clear secara standar hukum hak asasi manusia. Sejarawan Anhar Gonggong juga menambahkan, mustinya kalau mau jujur, yang dipermasalahkan tidak saja tragedi tahun 1965-66 saja, akan tetapi harus dimulai sejak tahun 1961. Anhar menegaskan Soekarno yang jadi Presiden ketika itu berniat baik menyatukan kelompok Nasionalis, Agama dan Komunis, namun di kalangan arus bawah hal ini tidak terjadi. Justru yang terjadi, adalah pembunuhan dan kriminalisasi oleh kelompok PKI terhadap kalangan agamais seperti NU, dan para pejabat bupati hingga polisi.Keinginan Soekarno menyatukan Nasakom, kata Anhar termotivasi pikirannya tahun 1926. Anhar Gonggong menambahkan bahwa sesungguhnya yang paling menjadi korban dari kebiadaban PKI ini adalah warga NU. Ribuan santri dan kiyai dibunuh oleh PKI di Jawa Timur, tragedi sumur koco sebagaimana yang tertulis dalam buku “Banjir Darah PKI”. Semua kebiadaban itu terjadi di tahun 1961-1965. “Artinya, tragedi pembunuhan terhadap antek PKI tahun 1965 adalah balas dendam dari kelompok Islam (NU) dan nasionalis terhadap PKI yang gagal Kudeta 1965,\" tegas sejarawan senior yang juga mengajar di Lemhannas RI tersebut. Begitu juga dengan pernyataan Dr Mulyadi. Dalam perspektif ilmu politik, Presiden Jokowi harus hati-hari terhadap Keppres yang dikeluarkannya. Karena diduga bukan menyelesaikan masalah, namun justru akan menambah masalah baru. Mulyadi menambahkan ada faktor geopolitik global saat ini, maupun korelasinya dari masa lalu dari dua kekuatan besar global yang selalu ingin mengadu domba sesama anak bangsa sampai hari ini. Kalau tahun 1965 ada perang dingin, sedangkan sekarang hampir sama oleh dua kekuatan tersebut. Mulyadi wanti-wantai agar jangan sampai justru lahirnya Keppres no 17 ini, Jokowi secara tak langsung memobilisasi para musuhnya bertambah banyak. Sedangkan, permasalahan itu sebenarnya sudah selesai. Jangan sampai Keppres ini untuk jadi ajang “balas dendam” satu kelompok. Apalagi, kata Mulyadi ada 9 dari 12 kasus tersebut melibatkan sebuah institusi dan personal yang sebagian besar dari kalangan militer dan bapak bangsa. Sementara budayawan Taufik Ismail meski sudah sepuh, namun semangatnya akan nasib bangsa ini ke depan masih begitu luar biasa. Ia selalu beraoi-api jika bicara soal kekejaman komunis. Dengan lugas tanpa basa-basi, Taufik Ismail yang berdarah Minangkabau ini membacakan data-datanya, “Di Moskow ada gereja terbesar yang di tutup saat ini kemudian dijadikan masjid besar yang juga diresmikan oleh walikotanya langsung dengan meriah. Di Inggris ada 500 gereja ditutup, lalu 423-nya juga di jadikan masjid. Dan ada 9 kota yang walikotanya adalah dari muslim,\" paparnya. Artinya, lanjut Taufik di Eropa antara komunitas Islam dan Barat baik itu dengan Katolik dan bahkan sosialis-komunis khususnya di Rusia sudah hidup damai dan mesra. \"Ini adalah fakta hari ini yang begitu indah sekali,,\" kata Taufik. Taufik Ismail lalu memaparkan banyaknya korban di pihak atas kebiadaban komunis masa lalu. “Di satu sisi, dalam catatan sejarah, ada tragedi di 74 negara dalam 76 tahun lamanya terjadi pembunuhan terhadap umat muslim sebanyak 4000 jiwa setiap hari. Hal ini kalau kita simpulkan ada 108 juta jiwa umat Islam dibantai dalam sejarah komunis berkuasa di dunia,\" paparnya. Apa yang mesti kita ambil pelajaran dari itu semua, bahwa di belahan dunia barat dan Eropa, pertumbuhan Islam sangat luar biasa. \"Mereka (kelompok komunis) terdesak dan tidak laku lagi di sana. Akhirnya melihat Indonesia, sebuah negara muslim terbesar yang sedang merangkak bangkit. Makanya mereka (kelompok komunis) itu bersepakat untuk masuk secara diam-diam ke Indonesia untuk menguasai Indonesia. Kita mesti paham ini! Demi Allah umat Islam mesti sadar dan paham akan ancaman ini, “ kata budayawan itu dengan mata berkaca-kaca penuh khidmat. Sebagai penutup diskusi yang hangat dan menarik tersebut, Jenderal Gatot Nurmantiyo menyampaikan kesimpulan dari catatannya bahwa Presiden Jokowi harus hati-hati terhadap para pembisiknya. “Pak Jokowi hati-hati dan menganalisa kembali apa yang sudah diterbitkan. Karena, kalau berbicara negara minta maaf kepada korban PKI, berarti institusi negara yang akan menerima kesalahan itu adalah ABRI (TNI/POLRI) dong? Apa salah ABRI? Dan ini berbahaya, karena dunia internasional akan mengucilkan ABRI, generasi muda yang belajar sejarah yang sudah diputarbalikkan. Mereka akan menghujat ABRI. Sedangkan ABRI adalah tulang punggung negara. Kalau ABRI di hancurkan nama baiknya, itu sama saja menghancurkan negara demi kepentingan satu kelompok,\" tegas Gatot. Gatot mengingatkan tragedi 1965-1967 siapa presidennya ketika itu? Siapa Panglima besar tertinggi saat itu? Ya jelas Soekarno kan? Apa rela bangsa ini, mengorbankan nama besar Bapak Pendiri Bangsa. Kita semua dikorbankan jadi penanggung jawab semua kejahatan kemanusiaan di masa beliau Presiden. Karena secara hukum humaniter hal itu tak akan dapat dipisahkan. Jenderal Gatot juga melanjutkan, “Setelah ada korban, tentu ada penjahatnya. Lalu penjahatnya siapa? ABRI? Umat Islam? Bung Karno? Pak Harto yang menerima mandat dari Soekarno dengan Supersemar? Lalu yang dibantai PKI pada tahun 1961-1965 bagaimana? Termasuk pahlawan revolusi? Belum lagi nanti akan muncul ribuan atau bahkan jutaan orang yang mengaku jadi korban dan minta uang ganti rugi? \"Untuk itu pada kesempatan ini, saya melihat justru Keppres ini bukam saja menusuk bahkan mengoyak-ngoyak luka lama berdarah kembali. Kalau bicara rekonsoliasi, toh secara alamiah sebenarnya hal itu sudah terjadi. para anak ex PKI hak politiknya sudah kembali. Ada yang jadi menteri, kepala daerah, dan anggota dewan. Kurang apa lagi coba? \" tegas mantan Pangkostrad dan KSAD ini. Diskusi yang dipandu wartawan senior FNN Hersubeno Arief ini disiarkan live streaming di kanal Forum News Network dan kanal Refly Harun. Tampak juga hadir di studio politisi dan advokat Dr Ahmad Yani, mantan Jubir Gus Dur Adhi Massardi, Said Didu, Anton Permana, Hendri Harmen, dan para aktifis serta Mahasiswa. (*)
KTT ASEAN Indonesia Diawali Dengan Pertemuan Menlu pada Februari
Jakarta, FNN - Rangkaian KTT ke-43 ASEAN di Indonesia tahun ini akan diawali dengan pertemuan menteri-menteri luar negeri negara-negara anggota perhimpunan bangsa Asia Tenggara itu pada 3-4 Februari.Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Sidharto R. Suryodipuro mengatakan bahwa salah satu agenda yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut adalah menindaklanjuti keanggotaan Timor Leste sebagai anggota baru di ASEAN.“Tanggal 3 Februari adalah pertemuan dari Dewan Koordinator ASEAN, badan tertinggi di bawah summit, yang juga berfungsi membuat keputusan yang akan diambil terkait dengan Timor Leste,” ujar Sidharto dalam pengarahan pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Kamis.Menurut Sidharto, menteri luar negeri Timor Leste juga untuk pertama kalinya akan hadir dalam pertemuan Dewan Koordinator ASEAN ke-32 di Indonesia itu.“Insyaallah akan disepakati tentang modalitas partisipasi Timor Leste sebagai negara anggota ke-11 ASEAN. Tapi yang perlu diputuskan adalah bagaimana bentuk partisipasinya agar mencapai tahap partisipasi penuh,” katanya.Selain itu, pertemuan tersebut juga akan membahas lebih lanjut perihal rekomendasi High Level Task Force on Strengthening ASEAN Capacity dan Institutional Effectiveness, yang disampaikan pada KTT 2022.“Isu Myanmar juga akan dibahas,” ujar Sidharto.Seluruh kegiatan pertemuan tersebut akan dilaksanakan di Sekretariat ASEAN di Jakarta.KTT ASEAN di Indonesia direncanakan digelar pada Mei dan hanya diikuti 10 negara, tanpa Timor Leste.Namun Sidharto belum dapat memastikan terkait lokasi penyelenggaraan KTT 2023.(sof/ANTARA)
Keputusan Calon Anggota KPI Pusat Diumumkan Pekan Depan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan keputusan atas hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2022-2025 akan diumumkan pada Selasa (24/1). \"Kita akan melakukan rapat internal untuk pengambilan keputusan itu hari Selasa, minggu depan. Hari Selasa, jam 13.00 Insya Allah nanti kita akan adakan rapat internal,\" kata Abdul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis. Ia menjelaskan bahwa Komisi I DPR telah dua hari menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 27 calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025 yang dibagi ke dalam lima sesi. \"Berakhir tadi pada sesi kelima, sekitar jam 16.00 WIB berakhir,\" ucapnya. Ia menyebut sedianya tahapan uji kelayakan dan kepatutan akan dilanjutkan dengan rapat internal Komisi I DPR untuk mengambil keputusan terhadap sembilan calon anggota KPI Pusat yang akan ditetapkan, namun terpaksa diundur karena beberapa hal. \"Mestinya dilanjutkan dengan rapat internal untuk pengambilan keputusan, namun karena sudah terlalu sore, juga sebagian anggota banyak tabrakan acara,\" ujarnya. Abdul juga menyebut 27 nama calon anggota KPI Pusat yang telah dikirimkan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Rekrutmen Calon Anggota KPI Pusat Periode 2022–2025 ke DPR RI telah memenuhi semua persyaratan untuk dapat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. \"Nah, kita sudah mendengarkan paparan mereka kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada mereka dan sudah dijawab dengan baik, dan kami sudah punya penilaian terhadap mereka,\" tuturnya. Meski demikian ia mengatakan belum mengantongi sembilan nama anggota KPI Pusat yang akan ditetapkan karena mekanisme penentuannya harus diambil melalui rapat internal Komisi I DPR. \"Prosesnya besok kita sepakati dalam rapat internal tapi pasti langsung diumumkan hari Selasa (24/1) hasilnya, paling satu jam selesai,\" katanya. Ia menyebut pihaknya menyoroti pula perihal peran pengawasan KPI dalam melakukan tahun pemilu saat uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan terhadap 27 calon anggota tersebut. \"Hampir semua pertanyaan anggota itu mempertanyakan kepada calon anggota KPI bagaimana sikap dia melakukan pengawasan terhadap TV, baik swasta maupun publik, dalam tahun politik yang akan datang. Semua ditanyakan dan dijawab rata-rata dengan baik oleh calon anggota KPI,\" papar Abdul. Mengutip situs resmi DPR RI, 27 nama calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025 yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan tersebut, yaitu Afgiansyah, Ahmad Alhafiz, Amad Junaidi, Akbar Ciptanto, Aliyah, Amin Shabana, Arif Adi Kuswardono, Bondan Kartiko, Cecep Suryadi, Evri Rizqi Monarsih, Geofakta Razali, dan Gustav Aulia. Kemudian, I Made Ray Kurna Wijaya, I Made Sunarsa, Ida Fitri Halili, Imam Wahyudi, M Sudama Dipawikarta, Maryuni Kabul Budiono, Mimah Susanti Mohammad Reza, Mohammad yusuf Andibachtiar Siswo, Muhammad Hasrul Hasan, Mukhamad Rofik, Mulyo Hadi Purnomo, Tantri Relatami, Tulus Santoso, dan Ubaidillah.(sof/ANTARA)
Pembangunan Bandara di Bali Utara Berbenturan Dengan Rakyat
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai bahwa pembangunan bandara internasional di Bali Utara berbenturan dengan berbagai persoalan, salah satunya pembelian tanah rakyat secara masif.“Apa yang disampaikan Ibu Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDIP) sangat tepat. Pembangunan bandara lebih digerakkan para pemodal besar dengan pembenaran statistik kemajuan, namun di tingkat implementasinya berbenturan dengan berbagai persoalan, seperti pembelian tanah rakyat secara masif,” kata Hasto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Ujung-ujungnya, kata Hasto, rakyat hanya menjadi penonton, terlebih dengan begitu banyak investor asing yang akan digalang untuk menggarap bandara internasional tersebut.“Saat ini baru ada rencana saja, sudah terjadi perburuan tanah rakyat. Hal ini tidak boleh terjadi,” ujar Hasto.Dalam jangka menengah, kata dia, pembangunan bandara tersebut pasti diikuti dengan berbagai infrastruktur turisme yang lebih berorientasi pada keuntungan investor semata dan derasnya orang asing yang masuk dipastikan akan mengubah kultur Bali.“Kekuatan Bali itu terletak pada kultur yang hidup, menyatu, dan menumbuhkan jiwa spiritualitas yang otentik. Hal inilah yang menjawab mengapa atmosfir kehidupan Bali sangat khas, ada kehidupan spiritual yang menyatu dengan alam. Berbagai aspek spiritualitas ini menjadi kekuatan Bali, dan inilah yang dijaga Ibu Megawati,” ujar Hasto.Apa yang ditegaskan oleh Megawati Soekarnoputri, menurut Hasto, bertujuan menjaga Bali dengan seluruh tradisi dan nilai kulturalnya. Oleh karena itu, PDIP berpandangan lebih baik menggunakan pendekatan yang berbeda.Daripada berpikir mengubah Bali hanya melalui pendekatan infrastruktur, Hasto berpandangan bahwa lebih baik menggali seluruh kekayaan peradaban Bali melalui lontar dan lain-lain.“Langkah terpenting sekarang ini justru menggali keseluruhan nilai-nilai peradaban Bali. Falsafah kebahagiaan melalui Tri Hita Karana misalnya, sangat tepat ditransformasikan untuk Indonesia dan dunia. Di situlah peran penting Bali, bukan malah mereduksinya dengan bandara internasional di Bali Utara,” ucap Hasto.(sof/ANTARA)
Masa Jabatan Kades Enam Tahun Dinilai Sudah Cukup oleh APDESI Paser
Paser, FNN - Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Paser, Kaltim, Nasri mengatakan masa jabatan seorang kepala desa (kades) enam tahun dinilai sudah cukup untuk membangun desa.\"Masa jabatan enam tahun Kades sudah cukup, kalau sembilan tahun terlalu lama,\" kata Nasri di Tanah Grogot, Kamis.Dia mengatakan, seperti diketahui saat ini para kades seluruh Indonesia yang tergabung dalam APDESI menggelar demo di Jakarta menuntut DPR RI melakukan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Nasri menilai, perpanjangan masa jabatan Kades menjadi sembilan tahun adalah sebuah kemunduran demokrasi, karena hal itu sama saja kembali kepada sistem lama yang lebih mengedepankan kepentingan politik kelompok tertentu.Padahal jika memang kades bekerja dengan baik untuk kesejahteraan masyarakatnya, yang bersangkutan tentu akan dipilih kembali. Menurut pendapatnya soal batasan tiga periode untuk jabatan kades agar dihapus saja.\"Kalau kades itu kerjanya bagus, mau tiga periode, empat periode, atau lima periode, pasti akan dipilih kembali. Sebaliknya jika kinerja kades tidak baik, jangankan tiga periode, setengah periode saja bisa didemo warga,\" katanya.Yang lebih penting, ucapnya, bagaimana kades bisa menyelaraskan program desa dengan visi dan misi kepala daerah, karena hal itu bentuk sinergi program pembangunan yang berbasis desa atau membangun dari pinggiran.\"Desa adalah ujung tombak pembangunan dari bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kalau ada kades yang tidak sejalan dengan kepala daerah, itu patut dipertanyakan loyalitasnya dalam mendukung pembangunan,\" kata Nasri.Meski demikian berbeda berpendapat dengan mereka yang menuntut perpanjangan masa jabatan kades dari enam ke sembilan tahun, itu adalah hak mereka untuk menyampaikan pendapat.\"Itu sah sah saja dan legal menyuarakan ke DPR RI, karena DPR tempat mengadu. Kita kembalikan ke masyarakat apakah mereka juga setuju dengan jangka waktu yang panjang jabatan karena masyarakat jugalah yang memilih,\" ujarnya.Terus ditambahkannya, mereka selain menuntut perpanjangan masa jabatan juga meminta alokasi dana dari dana desa sebesar tiga persen untuk operasional kades.Selama ini alokasi tiga persen dari dana desa hanya untuk operasional pemerintah desa bukan operasional kades.(ida/ANTARA)
Ngamuk Soal Bandara Bali Utara, Jokowi Main Petak Umpet dengan Megawati
Jakarta, FNN - Meskipun proyek pembangunan bandara di Bali Utara sudah dicoret dari proyek strategi nasional (PSN) oleh Jokowi, tampaknya proyek ini masih akan berlanjut. Pemprov Bali, dalam hal ini Gubernur Bali, juga belum mengambil keputusan untuk membatalkan atau melanjutkan proyek ini. Tetapi, kecenderungannya akan dilanjutkan karena sudah ada agreement dengan China. Padahal, Megawati tidak setuju, bahkan sempat ngamuk berkaitan dengan masalah proyek ini. “Wah, ini Bu Mega sekarang punya dua petugas partai yang mbalelo,” kata Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Kamis (19/01/23). Menurut Rocky, ambisi Pak Jokowi tidak mungkin tertahankan karena di balik ambisi itu ada komponen lain yang kita sebut keinginan China untuk menguasai industri-industri di Indonesia. “Kalau itu sudah menjadi kesepakatan bisnis, susah buat Ibu Mega untuk ngamuk karena nanti kalau dia dibatalkan berapa banyak yang musti diganti rugi ke China atau China akan ambil alih bandara itu karena wanprestasi,” ujar Rocky dalam sebuah pembahasan yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Kalau dihitung secara politis, kata Rocky, Jokowi menganggap bahwa teguran Bu Mega tidak ada akibatnya. Lain kalau misalnya Bu Mega langsung membatalkan Gubernur Bali dengan mencabut mandatnya. “Jadi, sebetulnya Ibu Mega dihadapkan pada kesulitan, yaitu dia akhirnya separuh diolok-olok oleh publik nanti kalau dia nggak berhasil untuk menghalangi bandara itu,” tambah Rocky. Kita mau lihat rakyat Bali berpihak kepada siapa. Menurut Rocky, tentu akan ada provokasi supaya itu diteruskan kalau PDIP ambil sikap yang radikal itu harus dihentikan. Jadi sebetulnya endorsement power dari Ibu Mega terhadap PDIP berkurang terus karena Gubernur Bali yang adalah kader PDIP mestinya melaporkan pada ketua partai tentang perkembangan pembangunan bandara di Bali Utara itu. “Ini petanda bahwa istana akan fight back, istana akan menguji sejauh mana kekuatan Megawati untuk menghalangi pembangunan bandara itu,” tegas Rocky. Ini juga merupakan cara Jokowi menguji apakah Megawati mampu menggusur Bali dan kalau itu nggak bisa berarti dia nggak mampu untuk menegur atau menjewer presiden yang adalah kader dia. Di sini kita lihat persaingan politik antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi justru akan diuji di Bali, yang adalah markasnya Megawati secara politis maupun secara darah keturunan Bali. Sementara itu, direktur utama Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) menyatakan bahwa Ibu Megawati bukan marah tetapi menunjukkan kekhawatiran terhadap lingkungan di Bali. Dia menjamin bahwa kekhawatiran Ibu Megawati terjadi karena belum mendapat penjelasan yang lebih komprehensif. Pihaknya yakin kalau Ibu Mega sudah mendapatkan penjelasan akan menerima. “Direktur ini kan petugas doang, ngapain dia ngomong yang begituan. Sebagai Dirut BIBU, beliau itu ditugaskan oleh Gubernur untuk membujuk Bu Mega, Gubernur ditugaskan oleh Jokowi untuk membujuk Bu Mega, tetapi di ujungnya Megawati yang mesti kasih keputusan, menolak atau mau dibujuk,” kata Rocky. Mestinya, kata Rocky, minimal ada pertemuan dengan Jokowi karena pada waktu itu Jokowi mengingat pesan Ibu Mega, lalu dia coret proyek itu. Dalam pandangan Rocky, Presiden Jokowi juga sedang pasang sinyal apakah Ibu Mega mampu menegur ulang dia, sementara di belakang layar bisnis sudah jalan. Artinya sudah ada cashback segala macam. Jadi, ini akhirnya sudah kejeblos saja karena China pasti akan komplain. Kalau dia mangkrak karena Mega ngamuk, itu akan menjadi bahan pembicaraan di China. (ida)
Panglima TNI Mutasi 223 Perwira, Termasuk Kasum
Jakarta, FNN - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono melakukan mutasi terhadap 223 orang perwira termasuk Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Eko Margiyono.Mutasi itu tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/48/I/2023 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI tertanggal 16 Januari 2023 yang salinan dokumennya diperoleh ANTARA pada Kamis.Eko Margiyono dirotasi menjadi Komandan Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Dankodiklat) TNI, menggantikan Letjen Bambang Ismawan yang bertukar jabatan menjadi Kasum TNI.Dalam surat keputusan yang sama, Panglima TNI juga menunjuk Laksamana Muda TNI Irvansyah menjadi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.Jabatan itu sebelumnya dipegang Laksamana Muhammad Ali yang sejak 28 Desember 2022 dilantik Presiden RI Joko Widodo sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal).Sementara jabatan Irvansyah sebelumnya, yakni Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III kini diduduki Laksamana Muda TNI Agus Hariadi yang sebelumnya menjabat Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil).Sedangkan Laksamana Muda Yayan Sofiyan dirotasi dari jabatan sebelumnya Kepala Staf Koarmada RI menjadi Pangkolinlamil.(ida/ANTARA)
POPULER
