POLITIK
Aktivis Militan GMNI Putuskan Dukung Anies Baswedan Capres
Jakarta, FNN - Mantan Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Yusuf Blegur memutuskan menjadi \"tanduk\" pemenangan Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024. Yusuf Blegur bahkan menjadi Ketua Umum BroNies, relawan yang tersebar ke seluruh Indonesia untuk mengantarkan Anies ke tampuk kekuasaan. Yusuf yang mengaku sangat Soekarnois itu prihatin melihat pemerintah saat ini menjalankan praktek kekuasaannya jauh dari ajaran Bung Karno. “Ada kecenderungan selama ini banyak distorsi penyelenggaraan negara yang saat ini banyak dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang notabene berasal dari katakanlah kelompok nasionalis, Marhaenis, dan Soekarnois,” ujar Yusuf saat berbincang di kanal Youtube Refly Harun, Senin (16/1/23). “Boleh jadi kekacauan bahkan kecenderungan kehancuran bangsa ini disebabkan oleh perilaku kekuasaan yang menyimpang itu,” tambahnya. Karenanya, imbas dari kekhawatiran adanya kerusakan oleh penguasa yang juga menurut Yusuf diisi oleh beberapa pihak yang mengatasnamakan diri sebagai Soekarnois, dalam hal ini salah satunya PDIP sebagai partai penguasa, maka Yusuf dan rekan-rekannya yang juga bentuk relawan menjatuhkan pilihan ke sosok yang dianggap sebagai kebalikan dari “kerusakan” yang tadi disinggung. Atas dasar itu Yusuf blak-blakan mendukung Anies Baswedan, sosok yang dinarasikan sangat berseberangan dengan PDIP. “Saya melihat bahwa Anies cenderung menjadi antitesis, bukan pada figur, tapi pada situasi politik kekinian juga di mana banyak distorsi penyelenggaraan negara, termasuk krisis kepemimpinan. Banyak sekali pemimpin yang tidak berintegritas, tidak satunya kata dalam perbuatan, dia bekerja dalam rangka katakanlah mengejar jabatan dan materi bukan sebagai pengemban amanah rakyat, itu jadi persoalan,” jelasnya. Yusuf melihat figur Anies adalah figur yang bisa jadi antitesis atau pembaharu, bahwa ada kepemimpinan Pak Anies yang menarik, pertama soal intelektual dan ideologis, kemudian persoalan behavior bagaimana dia mengedepankan politik akhlak, kesantunan, kecerdasan, dan kesabaran. Yusuf yakin Anies bisa tampil lebih baik saat kontestasi Pilpres 2024 dimulai dan berharap eks Gubernur DKI Jakarta tersebut bisa jadi presiden. Ia menyebut bahwa Anies adalah pemimpin yang dibutuhkan saat ini untuk bangsa Indonesia. “Insya Allah, dengan situasi kondisi negara yang sudah sangat distortif bahkan di ambang kehancuran, Anies ini adalah figur yang buat bangsa to be or not to be. Jadi kalau buat bangsa Indonesia kalau ingin selamat dan ingin melihat eksistensi NKRI ke depan, figur pemimpin yang tepat, amanah dan berdedikasi tinggi untuk kepentingan rakyat maka Anies jawabannya. Yusuf mengaku bahwa pilihannya untuk tidak ikut dalam arus Megawati dan PDIP didasarkan pada kepeduliannya pada kondisi bangsa. “Justru dengan pilihan politik saya yang seperti ini yang lebih banyak ke katakanlah figur pemimpin di luar Soekarnois dan PDIP ya saya pikir itu yang terbaik juga buat bangsa,” pungkasnya. (Ida)
Dilepeh PDIP, Ganjar Makin Ambyar
Jakarta, FNN - Nasib calon presiden pilihan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ganjar Pranowo tampaknya makin tidak jelas. Sampai saat ini kader PDIP itu belum juga dilirik partainya. Bahkan cenderung disingkirkan. Menanggapi posisi Ganjar Pranowo saat ini, akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung, menilai sudah tidak ada harapan Gubernur Jawa Tengah itu akan diusung oleh partainya sendiri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Rocky bahkan menyebut Ganjar Pranowo sudah berantakan. \"Sebagai salah satu tokoh yang digadang-gadang bakal jadi bakal calon presiden, Ganjar Pranowo sekarang sudah berantakan,\" paparnya. Hal tersebut dikatakan Rocky Gerung di sela memperbincangkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang kini mulai bermanuver untuk menjadi bakal calon presiden. \"Iya, tentu Cak Imin tahu bahwa Ganjar itu udah diusir oleh PDIP. Jadi Ganjar itu udah berantakan,\" kata Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal Youtube Rocky Gerung Official, Senin (16/1/2023). Ganjar Pranowo lanjut Rocky tidak mungkin maju sendiri karena terbentur dengan aturan-aturan kepemiluan. Seperti aturan 20 persen ambang batas parlemen dan partai pendukung. Berbeda dengan Cak Imin, menurut Rocky, Cak Imin tak memiliki masalah seperti yang dialami Ganjar. Kalau pun Cak Imin membuka peluang bagi Ganjar, Ia akan diposisikan sebagai bakal calon wakil presiden meskipun elektabilitasnya lebih tinggi. \"Jadi bukan Ganjar - Cak Imin, tapi Cak Imin - Ganjar. Karena Cak Imin yang punya tiketnya,\" paparnya. Rocky menegaskan bahwa Cak Imin punya portofolio sebagai ketua partai dan itu memungkinkan dia untuk deal dengan Ganjar dan elemen-elemen Ganjar,\" tambah Rocky. Lebih jauh Rocky mengatakan bisa saja terjadi koalisi kembali antara PDIP dan PKB. Akan tetapi bukan Ganjar atau Puan yang mungkin akan dicalonkan. \"Tapi satu waktu mungkin Ibu Mega merasa Cak Imin juga banyak pendukungannya maka terjadilah koalisi antara PDIP dan PKB. Ibu Mega presiden, Cak Imin wakil presiden,\" kata dia. Sebelumnya, Rocky juga menilai bukan Ganjar Pranowo yang akan diusung PDIP di Pilpres 2024. Menurut Rocky dari pidato peringatan HUT ke-50 PDIP, Megawati Soekarnoputri disebut memberikan sinyal akan mencalonkan Puan Maharani. \"Saya kira bagus juga ini ada perkembangan baru. Pasti orang menghitung ada pinangan kedua dari Prabowo pada Puan dan pinangan kedua ini biasanya susah ditolak,\" pungkasnya. (Ida)
Bogor Menjadi Tuan Rumah Rakornas Kepala Daerah
Kabupaten Bogor, FNN - Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan alasan kembali memilih Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah se-Indonesia.\"Selain sarana dan prasarana di Kabupaten Bogor yang menjadi pilihan kami, Kabupaten Bogor memiliki kapasitas ruangan yang begitu besar tepatnya di SICC (Sentul International Convention Center), karena peserta juga cukup banyak,\" ungkap Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, saat menjadi narasumber secara virtual di Radio Tegar Beriman milik Pemkab Bogor, Senin.Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri juga melihat rekam jejak Pemerintah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan kegiatan berskala nasional yang kerap berjalan dengan aman dan lancar.\"Teman-teman kepala daerah juga ketika kembali ke daerahnya mendapat suatu nuansa yang bagus dan nyaman, bersosialisasi berkomunikasi dengan seluruh jajaran serta masyarakat di sekitar tempat kegiatan,\" ujarnya.Ia berharap Rakornas yang akan berlangsung pada Selasa, 17 Januari 2023 di SICC, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu dapat memberikan nilai tambah kepada Kabupaten Bogor di berbagai aspek kehidupan, terutama untuk aspek ekonomi.\"Kegiatan di Bogor akan menambah PAD, karena hotel-hotel yang berada di sekitar kegiatan kita ini otomatis penuh semua. Kita sangat berterima kasih dan mengapresiasi kepada pemerintah dan masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor,\" kata dia. Ia menjelaskan, Presiden Joko Widodo diagendakan membuka Rakornas Kepala Daerah tahun 2023 sekaligus memberikan arahan kepada peserta Rakornas.Rakornas tahun ini mengangkat tema \"Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi\".Rakornas tahun ini, kata dia, akan diisi materi mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, investasi dan kemudahan perizinan, penanganan Covid-19, kekerdilan pada anak, kemiskinan dan jaring pengaman sosial, serta stabilitas politik, hukum, keamanan dan pengawasan dari para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bayu Rahmawanto, menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor bangga karena kembali menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional kepala daerah se-Indonesia.\"Rakornas kembali dilaksanakan di Kabupaten Bogor setelah sebelumnya Rakornas serupa pernah sukses dilaksanakan pada 2019,\" kata dia. Ia menjelaskan, Rakornas yang rencananya menghadirkan 2.800 orang itu akan ditutup Wakil Presiden, KH Ma\'ruf Amin, yang juga dijadwalkan memberikan arahan kepada jajaran kepala daerah dan Forkopimda se-Indonesia.(sof/ANTARA)
Untuk Pengawasan Lalu Lintas, Korlantas Polri Menggunakan Drone
Jakarta, FNN - Dirgakkum Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan institusinya berencana menerapkan teknologi pesawat tanpa awak (drone) untuk pengawasan arus lalu lintas.\"Jadi kami sedang mengkaji, menguji dan melihat rencana yang akan membuat satu pendukung untuk patroli, pengawasan arus lalu lintas dengan menggunakan pesawat tanpa awak,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.Dia mencontohkan saat terjadi kemacetan, Korlantas bisa patroli ke lokasi sumber kemacetan tersebut. Selanjutnya, pesawat tanpa awak akan mengirimkan informasi ke command center.\"Selanjutnya ada komando kepada anggota yang di lapangan untuk mengurangi kemacetan tersebut,\" ujarnya.Aan menjelaskan dengan adanya teknologi tersebut bisa mempermudah petugas saat akan melakukan survey dan monitoring suatu ruas yang mungkin tidak bisa melalui jalur darat. Kedepan teknologi tanpa awak akan dikembangkan untuk penegakan hukum melalui tilang elektronik (ETLE).\"Kita akan kembangkan ini dengan melakukan penegakan hukum melalui ETLE dengan basis drone. Nantinya dengan kamera yang sesuai dengan spesifikasi bisa mengambil gambar plat nomornya,\" jelasnya.Pesawat tanpa awak spesifik diciptakan untuk surveyor dan monitoring, dengan keunggulan menggunakan baterai yang bisa bertahan selama tiga jam, dapat memperbesar gambar atau zoom 40 hingga 80 kali dari kamera biasanya, sehingga akan terlihat lebih jelas, bisa meng-capture objek, radius 40-50 km dari take off, diterbangkan dengan Vertical Take-Off Landing atau VTOL.Teknologi pesawat tanpa awak ini dirancang semudah mungkin, namun mengutamakan keselamatan. Dilengkapi dengan parasut, jika terjadi gangguan sinyal dan baterai melemah pesawat akan kembali ke lokasi take off secara otomatis.(sof/ANTARA)
FKUB Banten Mengimbau Agar Rumah Ibadah Tidak Dijadikan untuk Kegiatan Politik
Serang, FNN - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Banten mengimbau agar siapa pun tidak melakukan aktivitas politik di rumah ibadah memasuki tahun politik menghadapi Pemilu 2024“Kami mengimbau agar jangan melakukan aktivitas atau kegiatan politik di rumah-rumah ibadah,” kata Ketua FKUB Banten, AM Romli, di Serang, Banten, Senin.Ia memahami kegiatan politik dilakukan agar bagaimana caranya menarik simpati masyarakat, sehingga kemudian menjatuhkan pilihan sebagaimana dimintakan politisi atau tim dan pendukungnya.“Tapi ya itu tadi kalau di rumah ibadah, tolong hormati. Jangan,” katanya.Ia mengungkapkan aktivitas politik yang diimbau agar tidak dilakukan di rumah ibadah tersebut adalah aktivitas berupa permintaan dukungan maupun hanya sekedar permintaan atau permohonan doa restu dari masyarakat.Ia juga mewanti-wanti agar aktivitas politik tersebut tidak kebablasan dengan mendiskreditkan pihak lain atau lawan politik.“Jangan menjelek-jelekkan. Karena itu rentan memprovokasi masyarakat,” katanya.Menurut dia, potensi kerawanan akan terjadinya gesekan antar pendukung dalam kegiatan politik di Banten cenderung lebih banyak di wilayah selatan Banten.“Kalau di perkotaan kan orang relative sudah banyak fokusnya. Kalau di daerah khan orang masih guyub, ya termasuk guyub dalam hal politik,” kata dia. Sebelumnya, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mengajak keluarga besar Kementerian Agama bersama para tokoh agama dan pemuda untuk terus merawat kerukunan, menghargai perbedaan, dan menghindari perpecahan.Pesan ini disampaikan saat melepas Jalan Sehat Kerukunan di halaman kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta. Kegiatan ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Amal Bhakti ke-77 Kementerian Agama.(sof/ANTARA)
Kerusuhan di Morowali Sama Dengan Malari, Masalah Investasi Asing dan Ketidakadilan
Jakarta, FNN - Kerusuhan di Morowali Sabtu malam lalu, terjadi hanya satu hari sebelum kita memperingati hari Malari, 15 Januari 1974. Masalah yang diangkat pun sama, yaitu protes terhadap investasi asing. Melihat fenomena kedua peristiwa tersebut yang hampir sama, Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Senin (16/01/23/ mengatakan, “Kalau kita pelajari sebelumnya, pola di dalam perubahan sosial, di Indonesia terutama, perubahan sosial itu selalu dimulai oleh keresahan rakyat, geneologi dari power atau asal usul dari kekuasaan selalu datang dari keresahan rakyat.” Rocky mencontohkan, Pak Harto, misalnya, masuk memegang tampuk kekuasan selama 32 tahun karena ada keresahan rakyat di masa orde lama. Demikian juga waktu kita melakukan transisi dari otoriterisme orde baru ke demokrasi reformasi ’98. “Jadi, selalu ada hal yang final di dalam teori perubahan politik, yaitu public disthrush dan itu yang kelihatannya mulai terjadi hari-hari ini,” tambah Rocky dalam acara yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Pada peristiwa Malari Januari ’74 lalu, kata Rocky, ada semacam antipati terhadap modal asing, terutama Jepang, yang dianggap memonopoli industri Indonesia karena di-backup oleh satu think tank yang dikuasai oleh Ali Murtopo, yaitu CSIS. Malari sebagai peristiwa politik menimbulkan perubahan kebijakan. Sejak itu kita tahu ada SD Inpres, ada Puskesmas. Tekanan rakyat menyebabkan kebijakan berubah. “Sekarang hal yang sama terjadi. Jika dulu adalah rakyat dan mahasiswa versus Jepang, sekarang rakyat, mahasiswa, buruh, versus China. Jadi, di latar belakang Morowali itu ada ketegangan modal di situ, bukan sekedar kecemburuan etnis China versus lokal, tapi ada ketidakadilan yang dasarnya eksploitasi kapitalistik,” ungkap Rocy. Menurut Rocky, sebetulnya bangsa ini toleran. Hanya bila terjadi ketidakadilan yang menyangkut perut maka terjadi ketegangan di mana-mana. Keadaannya akan biasa saja jika tidak ada eksploitasi, tapi begitu masuk wilayah industri-industri strategis dan kelihatan bahwa tenaga kerja asing lebih mewah dan lebih makmur dibandingkan dengan lokal, maka terjadi ketegangan sosial. Jadi bukan karena etnisitas. “Jadi, dasar dari Morowali itu adalah ketidakadilan yang disebabkan oleh kebijakan yang memihak pada tenaga kerja asing, dalam hal ini China,” tegas Rocky. Peristiwa Morowali pasti terjadi karena di Morowali dan beberapa wilayah ada ketegangan agraria, konflik agraria, dan sekarang konflik perkembangan. Ini sebetulnya akumulasi dari kejengkelan karena pemerintah tidak peduli. “Jadi dari awal pemerintah melempar puntung berasap ke jerami di Morowali, dan akan ada jerami lain yang kena puntung yang sama,” ujar Rocky. Jadi, potensi kerusuhan sosial dari awal memang sudah terjadi, menurut Rocky, karena kapital oligarki tidak mungkin menahan akumulasi. Sementara pemerintah tidak berpihak pada rakyat. Ombnibuslaw itu di mata buruh di Morowali artinya pemerasan terhadap hak-hak dia. Bahkan, di tingkat yang lebih menengah, sekarang publik tahu bahwa semua hanya dimaksudkan untuk menimbun kekayaan 4-5 orang. “Jadi, sekali lagi, mulai terlihat akibat-akibat dari kegagalan pemerintah untuk melindungi hak rakyat,“ ujar Rocky. Ini pelajaran mahal yang pasti akan berulang, tambah Rocky. Rocky memastikan bahwa ini akan berulang di tempat yang lain, yang sudah mulai berasap, seperti Papua, Aceh, karena soal-soal yang sama. “Jadi konflik industrial dan konflik agraris justru terjadi karena kebijakan pemerintah tidak memperlihatkan keadilan,” tegas Rocky. (ida)
Memperingati Hari Dharma Samudera 2023, Kasal Memimpin Upacara Tabur Bunga
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin upacara tabur bunga dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudera Tahun 2023 dari geladak utama KRI Banda Aceh (593) di Markas Besar Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Jakarta, Senin.\"Peringatan Hari Dharma Samudera ini intinya adalah memperingati gugurnya para pahlawan kita, khususnya para pahlawan TNI Angkatan Laut, dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia,\" kata Ali dalam keterangannya usai upacara di Jakarta, Senin.Peringatan Hari Dharma Samudera Tahun 2023 mengangkat tema \"Kobarkan Semangat Perjuangan Samudera untuk Kejayaan Indonesia\". Peringatan itu juga sebagai momentum untuk mengenang heroisme perjuangan dan pengorbanan para prajurit Jalasena.Dalam upacara tersebut, Ali sempat melarungkan karangan bunga dan melakukan prosesi tabur bunga dari geladak utama KRI Banda Aceh dan diikuti oleh sejumlah perwira tinggi TNI AL yang hadir.Peringatan Hari Dharma Samudera bertujuan untuk mengenang sejumlah pertempuran laut yang dilakukan sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, dengan puncaknya pada pertempuran di Laut Aru yang menyebabkan gugurnya Komodor Yos Sudarso dan tenggelamnya kapal motor torpedo boat (MTB) RI Macan Tutul pada 15 Januari 1962.\"Peristiwa ini memberikan semangat kepada para pelaut dan prajurit TNI AL yang masih ada untuk meneruskan perjuangan beliau (Yos Sudarso), terutama dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatan di seluruh perairan nasional,\" jelasnya.Lebih lanjut dia berharap peringatan Hari Dharma Samudera, yang menggambarkan keberanian Komodor Yos Sudarso, juga dapat menginspirasi generasi muda Indonesia untuk bergabung dengan TNI AL dan meneruskan jejak perjuangan pahlawan nasional itu.\"Itu harapan kami; dan seperti yang disampaikan Panglima TNI (Laksamana TNI Yudo Margono), kami telah membuka satuan pendidikan di beberapa daerah untuk merekrut pemuda-pemuda bergabung dengan AL dan nantinya bisa meneruskan perjuangan Yos Sudarso dan pahlawan-pahlawan laut lainnya,\" ujar Muhammad Ali.(ida/ANTARA)
MK Tidak Mengatur Sistem Pemilu Terbuka atau Tertutup
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menekankan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengatur sistem pemilu, terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, melainkan hanya membatalkan atau meluruskan UU.\"Urusan proporsional terbuka atau tertutup itu urusan legislatif, bukan urusan MK; karena MK tidak boleh mengatur, tapi boleh membatalkan atau meluruskan. Proporsional terbuka atau tertutup itu silakan legislatif,\" kata Mahfud saat dimintai tanggapannya soal uji materi UU Pemilu di Jakarta, Senin.Mahfud menceritakan saat dirinya masih menjabat sebagai ketua MK, dia tidak menetapkan sistem pemilu terbuka; namun hanya mencoret persyaratan sistem terbuka, sementara penetapannya tetap di legislatif.\"Itu zaman saya; kalau MK punya pandangan lain, silakan saja,\" ujarnya.Saat ini, sejumlah pihak mengajukan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka di MK. Hal itu menuai pro dan kontra, di mana sejumlah partai politik di parlemen menolak pemberlakuan kembali sistem pemilihan proporsional tertutup.Terkait polemik itu, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menilai usulan perubahan kembali sistem pemilihan menjadi proporsional tertutup dalam Pemilu 2024 adalah tidak logis dan dapat membahayakan demokrasi.Oleh karena, menurut Muhaimin, usulan sistem pemilihan proporsional tertutup baru digaungkan setahun sebelum pelaksanaan Pemilu 2024.(ida/ANTARA)
Rocky Gerung: Bebek Liar Cari Kandang Aman di NU
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar disebut sebagai bebek liar oleh pengamat politik Rocky Gerung. Cak Imin panggilan akrab Muhaimin juga disebut keluar kandang untuk mencari tempat aman di Nahdlatul Ulama (NU). Pernyataan ini disampaikan Rocky Gerung dalam perbincangannya dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin (16/1/2023). Menurut Rocky saat ini sedang ramai soal bebek membebek. Setelah sitting duck, lame duck, sekarang ada bebek liar. \"Bebeknya keluar kandang tanpa ada gembala lagi, jadi ke mana-mana tuh,\" papar Rocky. Rocky menegaskan bebek liar dari PKB ingin cari kandang di tempat yang paling aman, yaitu NU. Analisis ini disampaikan Rocky mengomentari hasil Ijtima Ulama PKB yang merekomendasikan Cak Imin untuk menjadi bakal calon presiden. Rocky menilai hal ini \'liar\' bagi Cak Imin yang belakangan santer disebut akan dipasangkan sebagai bakal calon presiden Prabowo. Rocky mengaitkan Ijtima Ulama PKB ini dengan NU. Sebab PKB dan organisasi massa Islam terbesar di tanah air tersebut saling berkaitan. Namun demikian Rocky menilai bahwa NU tidak memenuhi keinginan Cak Imin. \"NU sudah memberi sinyal, bahwa gak bisa NU jadi politisi,\" tegas Rocky. Menurut Rocky, pada Pilpres 2024 ini merupakan kesempatan terakhir bagi Cak Imin untuk memaksimalkan peluangnya menjadi Presiden RI. Cak Imin kata Rocky tinggal intens melakukan konsolidasi politik. \"Kalau ada cocktail effect dari hasil konsolidasi, pasti NU akan datang ke Cak imin tuh. Tapi tergantung juga dari sikap NU, apakah NU betul-betul mau mengundurkan diri dari politik dan mengkonsolidasi kenahdatulan ulamanya, atau juga mau bermain,\" imbuhnya. Secara pribadi Rocky mendorong Cak Imin untuk mengganti tulisan di baligo lamanya. Harus tegas, di baliho mesti ditulis Cak Imin sebagai calon presiden. \"Saya usulkan baliho-baliho Cak Imin ditulis sekarang saatnya nyapres beneran. Ini kita nyumbang judul nih sama Cak Imin,\" pungkas Rocky. (*)
Rocky Gerung Sebut 'Presiden Kapal Karam' Cocok untuk Jokowi Ketimbang SBY
Jakarta, FNN - Ahli filsafat yang juga pengamat politik Rocky Gerung membandingkan kinerja antara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menilai jika pemerintahan Jokowi lebih buruk ketimbang SBY. Rocky Gerung bahkan blak-blakan menyebut \'kapal\' yang dinahkodai oleh Jokowi telah karam. Pernyataan ini dilontarkan oleh Rocky saat berbincang dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Ahad (15/01/23). \"Orang menganggap Pak Jokowi jadi kapten kapal, ya kapalnya sedang tenggelam gitu,\" tegas Rocky. Rocky Gerung juga menyinggung soal SBY yang dulu pernah disebut sebagai presiden kapal karam. Menurutnya, istilah kapal karam lebih pas disematkan untuk Jokowi. \"Jadi memang orang harus merumuskan bahwa istilah kapal karam justru lebih tepat kepada Pak Jokowi dari pada Pak SBY,\" ujar Rocky. Menurut Rocky hal itu lantaran SBY tidak lagi akan menahkodai karena mau berlabuh. \"Jadi SBY merasa mau berlabuh bukan karam,\" sambungnya. Rocky juga mengungkapkan bahwa pemerintahan SBY lebih baik jika dibandingkan dengan Megawati Soekarnoputri. Tak hanya itu, secara terang-terangan ia menilai jika SBY juga lebih bagus daripada Jokowi. Hal ini salah satunya dilihat dari segi industri ekstraktif yang ada di Indonesia. \"Periode SBY lebih baik dari periode sebelumnya, dari periode Ibu Mega dalam segala pencapaian itu. Nah sekarang Pak Jokowi lebih buruk dari SBY,\" papar Rocky. Rocky mencontohkan statistik tentang berapa banyak industri ekstraktif yang balik ke negara. \"Ya zaman SBY 28 persen masih balik ke negara itu. Zaman Pak Harto 33 persen. Zaman Pak Jokowi tinggal 8 persen. Jadi memang karam,\" pungkasnya. (sof).
POPULER
