Oleh Ady Amar - Kolumnis 

Teranyar Sandiaga Uno yang ikut-ikutan mencoba downgrade Anies. Tampil di podcast Akbar Faizal Uncensored, Sabtu (28 Januari 2023). Itu setelah Sandi sebelumnya bertemu dengan Prabowo Subianto empat mata. Bisa jadi keduanya bicara soal perjanjian politik yang pernah dibuat Anies dengan Partai Gerindra, saat akan maju sebagai Gubernur DKI Jakarta (2017). Isinya, Anies Baswedan tidak boleh mencalonkan diri sebagai Capres, jika Prabowo Subianto maju mencapreskan diri.

Sandi membuka info tentang perjanjian politik itu, meski ia lalu menyarankan agar Akbar Faizal mengundang Fadli Zon. Katanya, sepertinya Fadli Zon yang pegang dokumen perjanjainnya. Sandi membuka info itu seiris, dan meski seiris itu upayanya men-downgrade Anies, yang sepertinya akan lancar menuju pencapresan.

Downgrade itu bentuk menjatuhkan citra pada seseorang. Sandi memilih membocorkan, seolah perjanjian rahasia, soal Anies terlarang maju sebagai capres jika Prabowo masih berkehendak maju lagi, meski dua kali gagal di tangan Joko Widodo (2014 dan 2019). Gagal dua kali dari anak asuhnya, saat maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi hanya 2 tahunan sebagai gubernur, dan lalu maju sebagai capres melawan pengasuhnya Prabowo Subianto.

Mungkin Sandi tahu, atau Prabowo pastinya juga buat perjanjian dengan Jokowi, seperti yang dilakukan dengan Anies. Atau hanya pada Anies perjanjian itu dibuat, itu karena sudah belajar dari sakitnya ditelikung Jokowi. Betapa sakitnya hati Prabowo saat itu, di mana Jokowi yang dibawanya dari Solo untuk menjadi Gubernur DKI, tapi itu cuma dijalaninya tidak perlu satu periode lalu lompat menantang Prabowo sebagai capres dan mengalahkannya.

Anies Baswedan maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017, bersama Sandiaga Uno, itu memang di- endorse Partai Gerindra dan PKS. Dan menang di Pilkada itu. Tahun 2019, saat Prabowo Subianto maju lagi sebagai capres, ia meminta Anies mendampinginya sebagai cawapresnya. Anies menolak, karena ia tidak mau menghianati warga Jakarta yang memilihnya untuk 5 tahun. Katanya, Biarkan saja saya ngurus Jakarta sampai selesai, sebagaimana yang diamanahkan. Lebih kurang itu yang disampaikan Anies, sebagai penolakan ajakan Prabowo. Dari sini kita bisa lihat bagaimana kualitas Anies, yang meski "dibujuk" Prabowo tetap kukuh dengan pendirian untuk tidak khianat.

Setelah itu, Anies menyarankan sebaiknya Prabowo memilih Sandi saja sebagai cawapresnya, itu setelah Anies ditanya siapa yang pas mendampinginya. Saran "memakai" Sandi itu muncul dari Anies. Prabowo melirik Anies, dan Anies melirik pada Sandi untuk dipilih membersamai Prabowo. Sandi pun tidak menolak. Terjadilah pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno, sebagai capres-cawapres.

Di balik pencapresan pada Pilpres 2019, itu tampak sikap Anies yang konsisten, memilih untuk tetap bersama warga Jakarta yang memilihnya untuk masa jabatan 5 tahun. Anies tidak tergiur rayuan Prabowo untuk membersamai untuk jabatan lebih tinggi. Tapi tidak pada Sandi, justru memilih tergiur lompat dari wakil gubernur, memilih peruntungan sebagai cawapres membersamai Prabowo. Sikap Sandi meninggalkan warga Jakarta yang memilihnya, itu memang hak pribadinya, meski mencederai janji politik pada warga Jakarta, yang memilihnya sebagai wakil gubernur, dan itu untuk 5 tahun.

Anies ditinggal sendirian lebih kurang setahunan tanpa wakil gubernur disampingnya. Terjadi tarik-ulur antara Gerindra dan PKS, siapa pengganti Sandi yang akan membersamai Anies. Mestinya itu jatah PKS, tapi Gerindra menganggap itu masih bagiannya. Dan, PKS kalah dengan meninggalkan lara yang akan diingat selamanya. Gerindra lalu mengirim wakilnya membersamai Anies.

Maka, jika saat ini dimunculkan janji politik Anies yang terlarang sebagai capres, itu jika Prabowo maju lagi sebagai capres. Artinya, itu sama dengan tidak boleh ada Anies jika Prabowo maju sebagai capres. Menjadi aneh, dan karenanya tidak salah jika perjanjian itu banyak yang menilai, bahwa itu berlaku untuk Pilpres 2019. Dibuat lebih agar peristiwa lompat model Jokowi tidak terulang. Itu baru perjanjian yang bisa dinalar, agar warga Jakarta menjadi tidak dirugikan. Meski Anies masih juga dirayu untuk mau maju sebagai cawapres pada Pilpres 2019, dan itu berarti Anies hanya menjalankan tugasnya sebagai gubernur hanya 2 tahun. Di sini tampak Gerindra membuat perjanjian politik itu hanya untuk kepentingan sempit, bukan untuk warga Jakarta.

Karenanya, jika muncul cara yang dilakukan Sandi, dan itu Partai Gerindra, dengan mencoba men-downgrade Anies itu pastilah kontra produktif. Bahkan menjadi menggelikan, saat mengatakan bahwa perjanjian politik yang dibuat dengan Anies itu juga untuk Pilpres 2024. Meski perjanjian itu belum di-publish, tapi cukup membuat keriuhan dan itu downgrade Anies. Berhasilkah? Sepertinya tidak ya, justru di banyak grup perkawanan WhatsApp itu jadi bahan gurauan. Sampai ada yang menyebut, perjanjian itu dibuat bahkan untuk pencapresan Prabowo hingga 8 kali. Netizen memang sadis jika ingin membuka akal  sengkarut pihak yang irrasional dan absurd, yang cuma bermodal ngotot.

Begini ya, meski perjanjian politik itu pernah dibuat, itu sama sekali tidak punya kekuatan hukum. Bahkan tidak bernilai apa-apa. Bersikap fair lah jika memang masih siap mengikuti perhelatan Pilpres. Jika tak siap berhadapan dengan Anies, maka jangan teruskan ikut Pilpres. Prabowo bagus jika memilih sebagai Guru Bangsa saja, itu terhormat untuknya... Sekian!