Tokyo, FNN - Pemerintah Jepang menilai potensi kerja sama dan pasar di Indonesia begitu besar sehingga memberi nilai menarik tersendiri untuk investasi dan bisnis.
  “Memang pasar 270 juta (orang penduduk Indonesia) itu cukup menarik untuk business-to-consumer (B2C) langsung,” kata Koordinator Senior Regional Divisi Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Jepang Miyakawa Katsutoshi kepada Antara di Tokyo, Selasa petang.

  Menurut Miyakawa, beberapa perusahaan telah melakukan investasi berbisnis dengan skema B2C mulai dari sektor ritel hingga makanan dan minuman di Indonesia.

  Hal itu, ujar dia, dinilai menjadi pendorong yang baik bagi perluasan kerja sama kedua negara dalam mendukung peningkatan hubungan bilateral yang telah terbangun selama 65 tahun.

  Pemerintah Jepang pun menyampaikan keseriusannya untuk terus meningkatkan kerja sama yang baik bersama Indonesia dalam memperingati 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2023, baik di sektor ekonomi, maupun politik.

“Kita terus menjalin hubungan baik yang berjalan sudah sangat lama sejak 1958, hal itu sangat bersejarah bagi hubungan dua negara,” kata Miyakawa.
  Menurut dia, saat ini Indonesia dan Jepang telah menyepakati hubungan sebagai mitra strategis mulai tingkat bilateral, regional, hingga internasional.

Indonesia, lanjutnya, juga merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara yang berperan dalam membangun kawasan.
  “Sekitar 40 persen GDP (Produk Domestik Bruto/PDB) ASEAN itu adalah Indonesia,” jelas Miyakawa.

  Dia berpendapat, kontribusi Jepang terhadap perekonomian Indonesia pun cukup signifikan. Sebanyak 2.000 perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia sehingga berkontribusi menciptakan lapangan kerja.

  “Terkait lapangan kerja, untuk pegawai lokal pada 2015 sekitar 4,7 juta dan pada 2018 sekitar 7,2 juta pegawai,” ungkap Miyakawa.

Sementara itu, perusahaan Negeri Sakura menghasilkan Produk Domestik Bruto bagi Indonesia sekitar 52,5 miliar dolar AS pada 2015 dan meningkat jadi 85 miliar dolar AS pada 2018.

Perusahaan Jepang juga berkontribusi pada ekspor Indonesia sebesar 18,1 persen pada 2015 yang meningkat jadi 24,4 persen pada 2018.Dia menilai terdapat sejumlah fasilitas yang masih perlu ditingkatkan, antara lain keselarasan regulasi, kestabilan kondisi, dan perpajakan yang inklusif dalam mendukung investor ke Indonesia.

Jepang dan Indonesia juga dinilai Miyakawa sebagai negara yang mampu menjaga demokrasi.

Atas hal itu, Miyakawa menambahkan selain kerja sama ekonomi, kedua negara pun dapat berbagi pengetahuan dan praktek terbaik terkait nilai-nilai demokrasi.(IDA/ANTARA)