POLITIK
Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Menandakan Hubungan Sangat Baik
Jakarta, FNN - Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni menilai pertemuan antara Presiden RI Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menandakan hubungan kedua tokoh nasional itu sangat baik. \"Pertemuan tersebut menandakan bahwa hubungan di antara keduanya sangat baik dan humanis,\" kata Sahroni kepada ANTARA di Jakarta, Jumat. Sahroni mengaku bangga atas pertemuan Jokowi dan Surya Paloh karena keduanya adalah tokoh panutan. Lebih lanjut, Sahroni mengatakan dirinya mengetahui pertemuan tersebut dilaksanakan pada Kamis (26/1) sore. Namun, dia tidak mengetahui isi perbincangan kedua tokoh tersebut. \"Saya tidak tahu apa yang dibicarakan karena tidak ikut dalam pertemuan tersebut,\" ujarnya. Sebelumnya, pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh telah dibenarkan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. Bey mengatakan pertemuan tersebut dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/1). \"Betul, ada pertemuan tersebut kemarin sore,\" ucapnya. Namun, ia tidak mengungkapkan lebih rinci mengenai isi pertemuan tersebut. Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem Charles Meikyansyah yang mengatakan tidak ada kader NasDem ikut mendampingi Surya Paloh dalam pertemuan tersebut. Akan tetapi, Charles juga tidak menjelaskan secara detail pembahasan dalam pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi itu. Pertemuan tersebut terjadi di tengah berembusnya kabar reshuffle kabinet karena adanya desakan dari politikus PDIP atas menteri-menteri yang berasal dari Partai NasDem, karena partai itu telah mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu 2024.Presiden Jokowi juga sudah beberapa kali berkomentar soal perombakan kabinet, namun tidak menyebut waktu pastinya. Presiden hanya meminta publik untuk menunggu waktu reshuffle.(ida/ANTARA)
Demokrat Berharap Koalisi Segera Mendeklarasikan Anies Baswedan Menjadi Capres
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya berharap koalisi Partai Nasdem, PKS dan Demokrat segera mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pemilu 2024.\"Harapan kami tiga partai segera menandatangani dukungan untuk Anies Baswedan sebagai calon presiden,\" katanya usai pertemuan bersama tim kecil koalisi di rumah Anies Baswedan, Jakarta, Jumat.Ia menegaskan saat ini Demokrat terus mendorong untuk menyegerakan deklarasi karena kecukupan ambang patas pencalonan presiden sebesar 20 persen sangat penting.\"Kami yakin PKS dan Nasdem juga akan menyegerakan,\" ujarnya.Menurut ia, percepatan deklarasi sangat penting untuk selanjutnya diglorifikasi dan disebarkan kepada seluruh pendukung dan masyarakat Indonesia.Riefky menegaskan dalam pertemuan itu, partainya menegaskan komitmen dan posisi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang secara terang benderang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.Sebelumnya, mantan Gubernur DKI sekaligus bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan bertemu perwakilan tim kecil koalisi di rumahnya, Jakarta Selatan, Jumat siang.Hadir dalam pertemuan itu, Sudirman Said selaku jubir Anies Baswedan, Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman, dan Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto.(ida/ANTARA)
Anies Baswedan Bertemu Tim Kecil Koalisi Perubahan
Jakarta, FNN - Mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu tim kecil koalisi perubahan dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kediamannya di Jakarta Selatan, Jumat.\"Kami berkumpul makan siang bersama di rumah, bersama dengan teman-teman partai koalisi, yaitu NasDem, Demokrat, dan PKS,\" kata Anies usai pertemuan.Dia menjelaskan pertemuan itu membahas perkembangan koalisi untuk terus bergerak bersama dan menguatkan soliditas menjelang Pemilu 2024.Hadir dalam pertemuan itu antara lain Juru Bicara Tim Anies Baswedan, Sudirman Said, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman, dan Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto.Sudirman Said menjelaskan pertemuan antara Anies dengan tokoh-tokoh koalisi itu sering dilakukan untuk membahas perkembangan dinamika pencapresan.\"Kadang-kadang sepekan dua kali. Setiap makan pasti ada pertemuan dan hari ini bertemu untuk mendengar berbagai progres atau update dari masing-masing partai politik,\" kata Sudirman.Dalam pertemuan di kediaman Anies Baswedan itu juga merespons pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait komitmennya mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.\"Ketua Umum Partai Demokrat mengeluarkan rilis atau pernyataan bahwa telah secara resmi mendukung pencalonan,\" tambahnya.Menurut Sudirman, pernyataan AHY itu merupakan perkembangan penting di mana tinggal selangkah lagi koalisi tersebut sudah mencukupi 20 persen persentase pencalonan.\"Tinggal satu lagi dan insya Allah kami doakan mudah-mudahan teman dari PKS juga akan menyusul pernyataan semacam itu,\" katanya.Sebelumnya, AHY mengajak Partai NasDem dan PKS untuk segera membentuk sekretariat perubahan sebagai bukti keseriusan dan komitmen bersama. Terkait usungan capres, dia mengatakan sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024.\"Bagi Demokrat, Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan,\" ujar AHY.(ida/ANTARA)
Soal Keputusan Bakal Cawapres, Demokrat Menyerahkan Sepenuhnya ke Anies
Jakarta, FNN - Partai Demokrat yang saat ini condong berkoalisi dengan Partai NasDem dan menyerahkan sepenuhnya keputusan bakal calon wakil presiden (cawapres) kepada bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan yang akan didukung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.“Demokrat menyerahkan keputusan bacawapres kepada bacapres yang kami usung,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, di Jakarta, Jumat.Sejauh ini, belum ada titik terang siapa sosok yang akan mendampingi Anies sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Namun yang jelas, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi salah satu kandidat kuat yang digadang-gadang akan berduet dengan Anies.AHY sendiri terang-terangan mengajak Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk segera membentuk Sekretariat Perubahan. Ajakan ini sebagai bukti keseriusan dan komitmen Partai Demokrat untuk mewujudkan Koalisi Perubahan.Kendati AHY sudah mengajak NasDem dan PKS untuk membentuk Sekretariat Perubahan guna mewujudkan Koalisi Perubahan, Herzaky masih enggan berkomentar lebih jauh. Ia belum mau menanggapi secara perinci apa yang diutarakan ketua umumnya tersebut.Pada sisi lain, AHY menegaskan pertemuan yang dilakukan koalisi Demokrat, PKS, dan NasDem bukan untuk politik transaksional dan pragmatisme.Koalisi Demokrat, PKS, dan NasDem dipersatukan oleh visi dan semangat yang sama, senasib, dan seperjuangan untuk mengemban amanah rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Sebenarnya, kerja tim kecil Koalisi Perubahan sudah mendekati tahap final. Dengan rentang waktu komunikasi lebih dari enam bulan, sudah cukup untuk mengambil keputusan yang penting dan fundamental.Bahkan AHY menyebut sudah ada kesamaan cara pandang ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. “Bagi Demokrat, Mas Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan,” kata AHY.Terkait bakal cawapres, AHY mengaku Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi kader utamanya. Sebagai aspirasi selaku calon anggota koalisi, hal tersebut merupakan hal yang wajar, namun yang terpenting adalah diskusi bakal cawapres hendaknya tidak menghambat finalisasi koalisi sehingga pembentukan koalisi perubahan menjadi sebuah keniscayaan.“Kami rasional saja. Jangan sampai faktor penentuan bacawapres ini justru menjadi hal yang menghambat bagi terbentuknya Koalisi Perubahan. Untuk itu, Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan bacawapres kepada bacapres yang kami usung, sehingga tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi,\" katanya pula.Nantinya, kata dia lagi, pasangan yang akan diusung ketiga partai akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan, sehingga bukan sekadar \"kawin paksa\".Mengenai kriteria bakal cawapres, seperti yang disampaikan oleh Anies Baswedan, AHY merasa tidak ada kendala secara prinsip sehingga merupakan hak dari bakal capres.(ida/ANTARA)
Koalisi Anies Terbentuk: Jika Mau Lepas dari Cengkeraman Oligarki, Relawan Harus Mau Saweran
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kemarin menyatakan bahwa mereka sudah sepakat untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024. Tetapi, mengenai bakal calon wakil presiden belum diumumkan. Tampaknya, bagi mereka yang penting saat ini adalah kesepakatan dukungan terlebih dahulu, baru kemudian membicarakan bersama tentang bakal calon wakil presiden. Menanggapi penyataan AHY tersebut, Rocky Gerung, dalam Kanal Youtube Roocky Gerung Official edisi Jumat (26/01/23/) mengatakan, “Saya kira itu yang paling tepat, statement yang paling terukur. Seperti biasa, AHY dan Pak SBY ini terukur. Supaya ada kepastian rakyat bahwa Anies tetap punya potensi untuk memenangkan pemilu dan PKS pasti juga akan melakukan hal yang sama. Yang penting Anies merasa lega.” Menurut Rocky, ini sebetulnya bukan buat Demokrat, tetapi buat Anies, karena Anies selama ini diombang-ambingkan. Sementara itu, sampai saat ini tidak ada calon yang mampu mengatakan bahwa dia bukan penerus Jokowi. Itulah etika politik. Karena Demokrat dan PKS ada di dalam posisi oposisi, tapi orang tetap ingin melihat bahwa ada calon dari pihak oposisi, dan itu hanya Anies. Dengan demikian, ada yang ‘melawan’ posisi Jokowi hari ini, dalam arti supaya ada pilihan. Ini merupakan teknik yang bagus dari Demokrat untuk mengeluarkan rilis. Sedangkan soal calon wakil presiden, harus ada pembicaraan bersama-sama satu kamar. Setelah Demokrat menyatakan dukungannya, kini tinggal nunggu PKS, karena konon pernyataan dukungan dari PKS tinggal menunggu waktu. “Pastilah tinggal menunggu waktu. PKS pada akhirnya juga akan begitu, tapi seperti kata pepatah time is money,” canda Rocky dalam sebuah pembahasan yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Maksudnya, memang tidak perlu mahar, tetapi tetap harus ada semacam uang kerohiman dalam politik, semacam persahabatan di antara partai oposisi, saling memperkuat . Salah satu cara memperkuat adalah dengan transaksi yang signifikan. Memang, dalam pilpres dengan sistem politik seperti sekarang ini, dibutuhkan biaya yang besar untuk membiayai politik, mulai dari kampanye, saksi-saksi, dan lain-lain. Selama ini, masalah biaya menjadi pintu masuk bagi oligarki untuk mengendalikan partai-partai politik. Oleh karena itu, saat ini adalah momentum bagi para relawan untuk menunjukkan keseriusan mereka melawan oligarki. “Ya, saya kira itu poin. Tentu kita atau lewat FNN kita usulkan bahwa kalau koalisi terbentuk, lakukan aktivitas pengumpulan dana berbasis relawan. Jadi, begitu Anies muncul, walaupun secara elektoral mungkin akan dijegal juga karena nggak bisa nyampe 20%, tetapi sudah dibuat tradisi bahwa 3 partai ini punya relawan, dan relawan akan bilang this is my share. Di Amerika biasa begitu, walaupun hanya 10 dolar ini tanda dukungan saya. Supaya terjadi semacam crowd funding yang dasarnya adalah partisipasi, bukan mobilisasi,” ujar Rocky. Jadi, tambah Rocky, jangan menunggu partai-partai itu beli suara. Justru kita, kalau ingin perubahan, kita dukung dengan sumbangan, mau Rp 100.000 atau Rp10.000 tidak apa-apa. Jadi jelas oligarki tahu bahwa dana yang akan menghadapi dia. Secara mental, secara moral, orang Indonesia sekali dia merasa ada keadilan, orang akan berbondong-bondong mengumpulkan uang. Itu juga yang terjadi pada Pilpres tahun 2019, pada relawan Sandi dan Prabowo.(sof)
Anies Resmi Capres Demokrat 2024, PKS Sepakat Segera Membentuk Sekber
Jakarta, FNN – Akhirnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyepakati ajakan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk segera membentuk sekretariat bersama dengan Partai Nasdem. Sekretaris bersama yang diberi nama Sekretariat Perubahan ini dimaksudkan untuk menunjukkan keseriusan mereka, sekaligus mematangkan langkah koalisi perubahan yang terdiri dari NasDem, Demokrat, dan PKS, untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024. “Kami menyambut baik usulan Partai Demokrat terkait usulan pembentukan Sekretariat Perubahan sebagai bentuk persiapan menuju deklarasi bersama 3 partai, tapi berharap hal tersebut akan semakin memperkuat soliditas dan kebersamaan, serta memperkuat komitmen kerjasama koalisi antara 3 partai,” kata juru bicara, sekaligus anggota tim kecil dari PKS, Muhammad Khalid, seperti dikutip dari kumparan.com. Sebenarnya, selama ini ketiga partai sudah membentuk tim kecil koalisi perubahan untuk mematangkan kesepakatan-kepakatan penting dalam rencana koalisi, tambah Khaluid. Tim kecil tersebut merupakan perwakilan resmi PKS, Nasdem, dan Demokrat dan sudah bekerja dengan sangat baik. Mereka setuju jika tim kecil tersebut bisa ditransformasikan menjadi Sekretariat Perubahan. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam keterangan tertulisnya secara resmi mengumumkan dukungan partainya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta untuk maju pada pemilihan presiden tahun 2024. AHY mengajak calon mitra koalisinya untuk segera membentuk Sekretariat Perubahan. AHY menyatakan bahwa kerja tim kecil koalisi perubahan mendekati tahap final. Dari pertemuan intens yang dilakukan oleh Demokrat, Nasdem, dan PKS selama 6 bulan belakangan, AHY menyatakan cukup bagi Demokrat untuk memutuskan pilihan penting dan fundamental menghadapi Pemilu 2024 dan Pilpres 2024. Ketiga partai tersebut sudah satu pandangan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. “Adapun terkait bakal calon presiden, sudah ada persamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres,” ujar AHY. AHY juga mengatakan bahwa Anies Baswedan merupakan sosok yang mampu memberikan perubahan dan perbaikan. “Bagi Demokrat, Mas Anis adalah tokoh perubahan dan perbaikan,” ujar AHY. Dengan keputusan Demokrat yang telah memastikan akan mengusung Anies sebagai calon presiden, sekarang tinggal PKS yang ditunggu-tunggu sikapnya. Sejumlah sumber yang dekat dengan Anies dan mengetahui detail pembicaraan di tim kecil, menyebutkan bahwa pengumuman PKS tinggal menunggu waktu. PKS menyerahkan sepenuhnya keputusan pencapresan kepada Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri. Seperti diketahui bahwa pada 22 Desember lalu, Salim Segaf Al Jufri telah bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, di Cikeas. Dapat dipastikan bahwa pertemuan keduanya membahas secara serius pencalonan Anies Baswedan. Pengumuman keputusan Demokrat mengusung Anies Baswedan disampaikan tidak lama setelah para petinggi Demokrat mengadakan semacam pertemuan terbatas di kampung halaman Pak SBY, di Pacitan, Jawa Timur, setegah bulan lalu. “Untuk koalisi, kami tetap mengupayakan agar koalisi perubahan bersama Nasdem dan PKS bisa segera terwujud secara resmi,” kata sekretaris Majelis Tinggi Partai, Andi Malarageng, kepada media, Senin (16/01/23). Meski koalisi ketiga partai sepakat untuk mengusung Anies sebagai capres, kesepakatan siapa yang akan diusung sebagai calon wakil presiden belum jelas. Demokrat menginginkan AHY sebagai cawapres, sementara PKS menyodorkan Aher. Namun, sikap PKS kelihatannya lebih lentur dibandingkan Demokrat soal siapa yang akan diusung sebagai cawapres. Pertimbangan PKS lebih pada soal logistik Pemilu. Saat ini, Demokrat sudah mengumumkan dukungannya kepada Anies, lalu kapan PKS akan juga mengumumkannya? “Secara kalkulasi politik, bagi PKS ya koalisi bersama Nasdem dan Demokrat untuk mengusung Anies adalah pilihan yang terbaik,” ujar Hersubeno Arief dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Kamis (25/01/23). Jika PKS sudah menyatakan dukungannya kepada Anies maka penantian panjang Anies untuk mendapatkan tiket capres akan berakhir. Kontestasi politik nasional juga akan sangat menarik setelah Anies dipastikan mendapat tiket pencapresan dari koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Tetapi, kini, ketika media ramai-ramai memberitakan keputusan Demokrat untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capresnya, tiba-tiba sejumlah politisi Nasdem yang dipimpin oleh Ahmad Ali melakukan kunjungan ke sekretariat bersama Gerindra dan PKB. “Ini langkah kuda apalagi? Saya kira ini yang membuat para pendukung Anies sampai sekarang masih belum bisa menarik nafas lega, apakah akhirnya Anies Baswedan ini betul-betul mendapat tiket atau tidak,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Tadinya orang berpikir bahwa setelah Demokrat menyatakan akan mendukung Anies maka tinggal menunggu PKS, tetapi ternyata tidak. Setelah Nasdem mengungi Sekber Gerindra – PKB, orang kembali bertanya-tanya, ada apa? “Orang di lingkaran dekat Anies saya kontak, dia menjawabnya secara bercanda bahwa ini hanya silaturahmi dan ini benchmark untuk membuat sekretariat bersama. Mudah-mudahan bener seperti itu,” harap Hersu. (ida)
Kepala Desa
Oleh Daniel Mohammad Rosyid - Guru Besar ITS SETELAH sindiran Megawati dalam HUT PDIP ke-50 baru-baru ini telah menyurutkan wacana perpanjangan jabatan Presiden melalui penundaan Pemilu 2024 atau amandemen UUD 2002, kini muncul gelombang tuntutan para Kepala Desa untuk diperpanjang masa jabatannya dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Para kepala desa juga mengancam anggota DPR jika tidak memenuhi tuntutan ini melalui perubahan UU No.6/2014 tentang Desa, maka partai-partai politik yang menolak tuntutan mereka itu akan \"dihabisi\" para kepala desa tersebut. Seperti yang dikatakan Ubeidilah Badrun, gerakan para kepala desa ini tidak mungkin dipisahkan dari agenda pemenangan parpol tertentu dalam Pemilu 2024, termasuk Pilpres. Tuntutan para Kepala Desa ini secara substantif bermasalah. Yang pertama, setiap jabatan publik, bahkan di tingkat desa sekalipun, adalah amanah yang harus diselesaikan secepat mungkin untuk kemudian diserahkan ke pengganti yang lebih muda. Kedua, jika masa jabatan Presiden saja dibatasi 5 tahun, urusan di tingkat desa yang jauh lebih sederhana seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Alasan perpanjangan jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun seperti yang disampaikan oleh tokoh PDIP Budiman Sujatmiko tidak masuk akal dan mengada-ada. Kali ini Budiman tidak seperti biasanya yang cerdas, kini tampak dungu. Ketiga, tidak ada jabatan publik yang layak dipertahankan mati-matian atau dipanjang-panjangkan, kecuali karena motiv koruptif. Bahkan memberi kesempatan menjabat 2 periode pun tidak punya pijakan praktis dan etis. Membuka kemungkinan menjabat dua periode akan menimbulkan sindrom petahana yang buruk bagi good governance termasuk upaya mereformasi birokrasi agar makin meritokratik. Jika semula UU diciptakan atas inisiatif Pemerintah atau DPR, maka perubahan atas UU Desa ini seolah didesakkan dari bawah oleh para Kepala Desa. Selama beberapa tahun terakhir ini, banyak bukti bahwa keduanya adalah maladministrasi publik yaitu praktek pembuatan UU yang diabdikan untuk kepentingan elite, kali ini elite desa, bukan untuk kepentingan publik pemilih atau masyarakat desa. Apakah memperpanjang jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun akan meningkatkan pelayanan publik di desa? Negatif. Kekuasaan cenderung korup, dan memperlamanya akan menambah dan memperluas korupsi. Sudah banyak laporan korupsi atas dana desa akibat pilkades yang tidak murah. Setiap investasi hanya akan value for money jika memenuhi 2 syarat : birokrasi yang bersih, dan operator pelaksana yang profesional. Dua hal ini masih langka ditemui di banyak desa. Akibatnya, banyak dana desa yang gagal menghadirkan pelayanan yang value for money tapi hanya pelayanan yang value for monkeys desa saja. Sebagai agenda reformasi, desentralisasi ke tingkat Kabupaten atau Kota hingga hari ini belum memenuhi harapan, yaitu peningkatan pelayanan publik di daerah otonom. Bahkan seorang Bupati baru-baru ini secara terbuka berselisih dengan seorang Dirjen soal Dana Bagi Hasil SDA. Desa bukanlah daerah otonom. Kepemimpinan desa masih mudah dimanipulasi oleh Bupati dan Walikota hingga elite politik di Jakarta. Sulit untuk menghindari kecurigaan bahwa gerakan para Kepala Desa ini digalang oleh kepentingan pemenangan Pemilu 2024 termasuk Pilpres. Kita berharap para Kepala Desa ini tidak berubah menjadi monyet desa di tahun-tahun politik ini. Jemursari, Surabaya, 26 Januari 2023
Peserta Pemilu Maksimal Punya 10 Akun Medsos untuk Kampanye
Jakarta, FNN - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengingatkan bahwa pada masa kampanye Pemilu 2024 mendatang para peserta pemilu hanya dapat memiliki maksimal 10 akun media sosial (medsos) di tiap platform untuk melakukan kampanye.Afif, sapaan akrab Mochammad Afifuddin, mengatakan hal tersebut telah diatur oleh pihaknya dalam Pasal 35 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu).\"Nah, ini di Pasal 35 (PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu), medsos bisa dibuat paling banyak (oleh peserta pemilu) 10 akun. Contohnya, Instagram-nya 10, Facebook-nya 10,\" ujar Afif saat menjadi narasumber dalam seminar bertajuk \"Pers dan Pemilu Serentak 2024\" di Jakarta, Kamis.Sebagaimana dimuat dalam Pasal 35 ayat (1) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, disebutkan bahwa peserta pemilu dapat melakukan kampanye melalui media sosial.Kemudian di ayat (2), disebutkan bahwa akun media sosial yang digunakan oleh peserta pemilu untuk melakukan kampanye dapat dibuat paling banyak 10 akun untuk setiap jenis aplikasi atau platform.Berikutnya dalam ayat (3), disebutkan bahwa desain dan materi pada media sosial paling sedikit memuat visi, misi, dan program peserta pemilu.Dalam kesempatan yang sama, Afif pun menyampaikan, saat ini KPU telah membentuk gugus tugas atau satuan tugas (satgas) untuk mengawasi akun-akun di media sosial di tengah penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.Gugus tugas itu, lanjut dia, terdiri atas KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).\"Saya mau menjelaskan kalau medsos ada gugus tugas lagi yang isinya hanya tiga KPU, Bawaslu, Kemenkominfo ini menjembatani seluruh platform. Tanda tangan pertama satgas ini di Bawaslu waktu itu. Kalau enggak salah, ada 13 platform,\" kata dia.(sof/ANTARA)
Ada Ide Parpol Pendukung Proporsional Terbuka Membuat Koalisi
Jakarta, FNN - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan adanya gagasan delapan partai politik yang mendukung penerapan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu 2024 membentuk koalisi bersama.\"Ada delapan partai yang menginginkan proporsional terbuka. Lalu kemudian ada ide tadi, bagaimana kalau delapan ini membentuk suatu koalisi permanen bersama di dalam menghadapi Pileg dan Pilpres,\" kata Dasco di Sekber Gerindra-PKB, Jakarta, Kamis.Ia menyebut pembicaraan terkait hal tersebut dibahas saat DPP Partai NasDem mengunjungi Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Gerindra-PKB pada hari ini.\"Itu menurut saya kan sah-sah saja, sepanjang dari delapan partai ini kan mau semua dan kita berdoa, mudah-mudahan,\" ujarnya.Ia menyebut pembicaraan bersama DPP NasDem juga menggarisbawahi soal politik yang dinamis. Untuk itu, komunikasi politik yang diinisiasi DPP NasDem dengan mengunjungi Sekber Gerindra-PKB sudah seyogianya dilakukan.\"Tadi juga saling berbicara bahwa politik ini dinamis sehingga komunikasi-komunikasi seperti tadi itu memang harusnya dilakukan antarpartai politik. Bahwa kemudian nanti terjadi hal yang di luar direncanakan, ya itu namanya politik, bisa saja mungkin terjadi sehingga kedatangan teman-teman (NasDem) tadi kita sambut juga dengan tangan terbuka,\" tuturnya.Selain memberikan ucapan selamat atas peresmian Sekber Gerindra-PKB, Dasco mengatakan pembicaraan bersama DPP NasDem membahas pula kesepakatan untuk membangun sistem demokrasi yang baik, serta komunikasi-komunikasi politik terkait pemilu ke depannya.\"Kita melaksanakan pesta demokrasi ini tentunya dengan penuh suka cita, jangan kemudian terpolarisasi seperti yang sudah-sudah,\" ucapnya.Dasco pun tak menutup kemungkinan bahwa ke depannya akan melangsungkan pertemuan kembali dengan Partai NasDem.Ia juga menyebut koalisi Gerindra-PKB terbuka bagi parpol lain yang ingin bergabung dalam sekoci koalisinya.\"Direncanakan pertemuan itu akan tidak cuma sekali. Pertemuan akan dilakukan beberapa kali, dan kami juga di Sekber ini dengan tangan terbuka menerima jika ada partai-partai lain yang akan melakukan komunikasi dan melakukan rencana-rencana politik ke depan,\" katanya.Sebelumnya, DPP Partai NasDem menjadi tamu parpol pertama yang datang menyambangi Sekber Partai Gerindra-PKB di Jakarta, Kamis, tiga hari setelah diresmikan pada Senin (23/1).Anggota DPP Partai NasDem yang dipimpin Waketum Partai NasDem Ahmad Ali disambut oleh sejumlah petinggi Partai Gerindra dan PKB, di antaranya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda.(sof/ANTARA)
Megawati Seakan Dikepung untuk Mengumumkan Ganjar Pranowo
Jakarta, FNN - Pengamat politik Hendri Satrio menilai seolah-olah Megawati Soekarnoputri dikepung dari berbagai sisi agar mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang akan diusung PDIP di Pemilu 2024. \"Seolah-olah Megawati dikepung dari berbagai sisi untuk segera mengumumkan Ganjar Pranowo,\" kata Hendri Satrio yang juga pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi dalam diskusi \"Kemana Mega Berlabuh\" di Jakarta, Kamis. Menurut dia, hal itu lah yang terlihat belakangan ini dalam penentuan calon presiden yang akan diusung PDI Perjuangan pada Pemilu 2024. \"Tiba-tiba muncul sosok Ganjar Pranowo, seperti muncul dari kekuatan luar partai politik, munculnya slogan-slogan mengancam PDI Perjuangan \'ora Ganjar ora\' atau seperti yang saya katakan tadi dikepung Megawati Soekarnoputri seolah-olah harus Ganjar Pranowo,\" kata dia. Menurut Hendri ada yang mengatakan penentuan calon presiden dengan elektabilitas tinggi seperti elektabilitas Ganjar Pranowo saat ini akan memberikan efek ekor jas terhadap suara yang diraup partai. Namun, lanjut dia hal tersebut ternyata tidak terjadi jika melihat hasil Pemilu 2014 dan 2019. \"Apakah betul Ganjar Pranowo akan menyumbangkan cocktail effect yang besar kepada PDIP. Jokowi saja dengan Jokowi efeknya 2014 hanya menyumbangkan 4,6 persen untuk PDIP Perjuangan,\" kata dia Bahkan, lanjut Hendri, pada Pemilu 2019 kepuasan publik 60 sampai 70 persen terhadap Presiden Jokowi dan saat itu hanya menyumbang 0,38 persen untuk PDI Perjuangan. Menurut dia, Megawati Soekarnoputri menentukan calon presiden yang akan diusung PDIP bukan hanya berdasarkan elektabilitas semata, tapi lebih berdasarkan penilaian ideologi yang dimiliki para kandidat. \"Berdasarkan catatan-catatan demi catatan, biasanya Megawati menentukan berdasarkan ideologi, bagaimana sih calon memiliki ideologi yang mirip dengan perjuangannya PDI Perjuangan,\" kata Hendri Satrio.(sof/ANTARA)
POPULER
