POLITIK
Kemenkominfo Mengajak Warganet Santun dan Beretika di Tahun Politik
Jakarta, FNN - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajak warganet untuk tetap bijak, santun, dan beretika dalam bermedia sosial saat memasuki tahun politik guna meminimalisasi munculnya ujaran kebencian, hoaks, atau disinformasi politik.Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong kepada ANTARA di Jakarta, Senin, juga mengimbau para pengguna media sosial agar beretika dalam pemilihan kata, diksi, dan lainnya.\"Dalam hal ini kita tahu warganet Indonesia terkadang termasuk kurang santun dalam bermedia sosial. Dalam konteks politik tentu kami mengedukasi pula bahwa ada etika politik yang harus dicermati dalam penggunaan media sosial,\" kata Usman.Selain beretika, Kemenkominfo juga mengajak warganet untuk mengedepankan nilai-nilai budaya, ideologi Pancasila, bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kearifan lokal, serta nilai-nilai agama dalam berinteraksi di dunia maya.Menurut Usman, selama ini Kemenkominfo berkomitmen untuk menjaga ruang digital publik, terlebih dalam kaitannya dengan tahun politik Pemilu 2024. Mekanisme yang disiapkan adalah menjaga ruang digital dari sisi hulu, tengah, dan hilir.\"Dari hulu kami lakukan literasi digital yang sifatnya preventif dan edukatif melalui empat pilar, yaitu keterampilan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital. Di sinilah kami berupaya mengedukasi masyarakat dalam bermedia sosial, salah satunya dengan memperhatikan etika digital dan budaya digital,\" papar Usman.Di hilir, kata Usman, Kemenkominfo memiliki mekanisme korektif untuk memantau konten-konten negatif atau terlarang seperti ujaran kebencian, hoaks, pornografi, atau disinformasi politik.Mekanisme sisi ini, lanjutnya, bisa dimanfaatkan khalayak bila menemukan dugaan pornografi, disinformasi, hoaks, atau pun ujaran kebencian melalui laman aduankonten.id.\"Kalau kami menemukan ada pelanggaran maka kami akan meminta platform untuk menurunkan (take down) konten terkait. Lalu dengan memanfaatkan media arus utama, kanal-kanal kami serta kementerian atau lembaga lain, kami sampaikan kepada publik bahwa informasi tadi bersifat hoaks atau terjadi disinformasi,\" ungkapnya.Sedangkan di bagian hilir, dalam konteks pemilu, Kemenkominfo berkoordinasi dengan Polri, KPU, dan Bawaslu untuk menindaklanjuti subjek yang terbukti telah melakukan pelanggaran.(sof/ANTARA)
Ketiga Anak Megawati Mendoakan Agar Ibunya Tetap Semangat Membangun Bangsa
Jakarta, FNN - Ketiga anak Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri turut memberikan doa kepada sang ibu yang memasuki usia 76 tahun agar tetap semangat membangun bangsa dan negara.Doa itu dipanjatkan ketiga anak Megawati, yakni M. Rizki Pratama, M. Prananda Prabowo, dan Puan Maharani dalam acara perayaan hari ulang tahun sang ibu di kediaman Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin.\"Selamat ulang tahun Bu Mega. Sehat, bahagia, dan menjadi panutan bagi kita semua. Tetap semangat dalam membangun bangsa dan negara,” kata Puan Maharani.Rizki Pratama atau akrab disapa Mas Tatam yang merupakan putra tertua Megawati berharap sang ibu terus memberi inspirasi kepada orang sekitar, bangsa, dan negara.\"Saya berbahagia ibu sampai umur 76 tahun dan diberi kesehatan, semoga beliau tetap sehat dan diberikan umur panjang oleh Allah SWT. Semoga Bu Mega tetap menjadi inspirasi bagi rakyat Indonesia,\" ucap Tatam.Prananda Prabowo yang akrab disapa Mas Nanan pun memanjatkan doa untuk ibundanya.\"Dari saya tentunya semoga ibu diberikan karunia umur panjang dan kesehatan. Berkah dan kebahagiaan dan dalam lindungan Allah SWT. Saya selalu bersyukur ibu selalu dalam sehat dan diberi lindungan oleh Yang Maha Kuasa. Bersyukur juga Ibu Mega sehat di masa pandemi COVID-19 kemarin,\" kata Nanan.Acara ulang tahun Ketua Umum PDIP Megawati berlangsung tertutup dengan hanya mengundang keluarga, kerabat dekat, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, dan pengurus DPP PDIP.Acara berlangsung dengan sederhana. Meski hanya mengundang tamu terbatas, kegiatan ulang tahun itu berjalan dengan khidmat dan penuh sukacita.Pada kesempatan itu, putri Proklamator RI Bung Karno itu memberikan kue ulang tahunnya kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Guntur Soekarnoputra, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.(sof/ANTARA)
Sekber PKB-Gerindra untuk Kerja Politik Majukan Bangsa
Jakarta, FNN - Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan Sekretariat Bersama (Sekber) Koalisi Partai Gerindra dan PKB dapat digunakan bagi kedua belah pihak untuk melakukan kerja politik demi memajukan bangsa dan memakmurkan Indonesia. \"Sekber ini menjadi momentum untuk kerja-kerja politik yang memajukan bangsa dan memakmurkan Indonesia,\" ujar Cak Imin, sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandar dalam acara Peresmian Sekber Gerindra dan PKB di Jakarta, Senin. Cak Imin menyampaikan makna pemilihan waktu Peresmian Sekber Gerindra dan PKB pada 23 Januari 2023 atau bertepatan dengan 1 Rajab sejalan dengan makna dari bulan ketujuh di kalender Hijriah, yakni momentum bagi kedua partai untuk berbenah menjadi lebih baik. \"Memang kita pilih hari ini, 23 Januari 2023, tepatnya 1 Rajab bagi kalangan santri dan umat Islam. 1 Rajab ini momentum berbenah dan persiapan membawa keberkahan menuju Ramadhan,\" ujar dia. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman mengatakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Cak Imin akan sering bertemu di Sekber Gerindra-PKB untuk memaksimalkan koalisi. “Ya, akan sering Pak Prabowo dan Cak Imin (bertemu). Mungkin di hari \'weekend\' karena beliau-beliau itu kan penyelenggara negara, ya. Mungkin di hari-hari yang libur mereka ketemu di sini,” kata Habiburokhman. Pernyataan tersebut ia sampaikan sebelum peresmian sekretariat bersama. Dalam kesempatan itu, Habiburokhman mengatakan bahwa seluruh pusat aktivitas kedua partai akan berlangsung dan berpusat di sekretariat bersama ini. Peresmian sekretariat bersama, tutur Habiburokhman, merupakan bukti keseriusan dan kemajuan dalam Koalisi Gerindra dan PKB. “Dengan sekber ini, tentu semua kerja-kerja koalisi kita bisa maksimalkan di sini. Komunikasi lebih mudah ketemu teman-teman di dua fraksi itu, mulai hari ini,” tutur Habiburokhman.(ida/ANTARA)
Prabowo-Cak Imin Meresmikan Sekretariat Bersama Gerindra-PKB
Jakarta, FNN - Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra dan PKB di Menteng, Jakarta Pusat, Senin.“Hari ini kami resmi membuka Sekretariat Bersama Gerindra-PKB,” kata Prabowo ketika meresmikan Sekretariat Bersama Gerindra-PKB di Jakarta Pusat.Peresmian Sekretariat Bersama ini, tutur Prabowo, merupakan wujud implementasi dari kerja sama politik yang sudah diputuskan dan disepakati Gerindra dan PKB pada 13 Agustus 2022 di Sentul, Jawa Barat.“Hari ini adalah suatu bukti bahwa kerja sama kita solid, tekad kita solid, semangat kita tinggi, optimisme kita besar, keyakinan kita besar, dan kita akan maju ke rakyat untuk membela kepentingan rakyat,” kata Prabowo.Dalam kesempatan tersebut, Prabowo membuka kesempatan partai lain untuk bergabung dengan Koalisi Gerindra-PKB.“Ini awalan yang jelas, ada partai kebangsaan yang agamis, partai agamis yang kebangsaan. Kami yakin, nanti logonya tidak hanya terbatas dua partai,” tuturnya.Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra G. Budisatrio Djiwandono menjabarkan Gerindra-PKB sebelumnya telah menandatangani Piagam Deklarasi Koalisi kemudian pertukaran kunjungan antara kedua ketua umum dalam acara resmi masing-masing partai.Budi menambahkan bahwa Peresmian Sekber Koalisi Gerindra-PKB akan menunjukkan kedudukan yang sejajar dalam perumusan ideologi, strategi, dan arah pembangunan bangsa secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh struktur kedua partai dari tingkat pusat hingga daerah.\"Sekber ini bukan hanya menjadi wadah untuk pemenangan Pemilu 2024, tetapi sebagai platform perjuangan bersama untuk menggabungkan pandangan dan program masing-masing partai untuk membangun Indonesia dalam bingkai persatuan,\" tuturnya.(ida/ANTARA)
Alarm Palsu Jokowi Versus Optimisme Palsu Menkeu Sri Mulyani
Jakarta, FNN - Di berbagai kesempatan, Pak Jokowi selalu mengingatkan bahwa situasi global memburuk dan kalau tidak hati-hati dampaknya bisa sampai ke Indonesia. Peringatan ini disebut masyarakat sebagai alarm palsu. Sementara, Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa itu bukan fals alarm, karena memang terjadi di negara-negara tetangga dan bisa menyambar ke Indonesia. Sri Mulyani juga mengatakan bahwa Indonesia masih baik-baik saja. “Ya, itu juga false optimism. Optimisme palsu dari Sri Mulyani. Karena yang riil itu adalah Morowali, yang menggambarkan miniatur Indonesia, yaitu kesulitan ekonomi, disparitas, ketegangan etnis, dan itu yang membuat kita tahu bahwa kita ada dalam bahaya,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Senin (23/01/23), dalam sebuah pembahasan bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Kalau hanya masalah nilai tukar, kata Rocky, itu wilayah transaksi moneter, bukan hal yang riil. Hal yang riil adalah sinyal-sinyal dari bawah, yaitu pertentangan kelas, pertentangan buruh, dan itu dibaca sebagai bagian buruk dari ekonomi Indonesia. Rocky Gerung paham bahwa Sri Mulyani mesti memberi semacam optimisme keuangan. Tidak boleh Menteri Keungan pesimis. Tetapi, Jokowi jadi pesimis dalam upaya untuk membujuk rakyat supaya percaya bahwa dia bisa menyelamatkan Indonesia. “Jadi dua posisi politik yang berbeda, Sri Mulyani harus optimis karena dia tahu lalu lintas kebijakan yang bisa membahayakan Indonesia,” kata Rocky. Menurut Rocky, Pak Jokowi terus-menerus mengatakan bahwa situasi global memburuk dan bisa berdampak pada Indonesia karena dia ingin supaya krisis itu bisa dijadikan alasan untuk perpanjangan masa jabatan. Jadi, sebetulnya berbeda antara yang diterangkan oleh Sri Mulyani dan Jokowi. Kalau dikatakan tidak ada krisis, kata Rocky, memang tidak ada krisis di Indonesia. Karena dari segi pendapatan nasional, dalam beberapa semester ini justru melimpah, tapi karena komoditas yang tinggal dipetik. Sedangkan industri kita tidak tumbuh, tidak ada industri inovatif yang ditumbuhkan. Semua proyek yang masuk ke Indonesia selalu didampingi oleh teknologi asing dan pekerja asing. “Jadi, kalau kita lihat aktivitas Jokowi yang masih blusukan ke mana-mana, dia memang mempersiapkan semacam rencana darurat bila ekonomi memburuk sesuai dengan prediksi dia. Rencana darurat itu adalah menunda semua aktivitas politik karena alasan ekonomi,” tegas Rocky. Jadi, tambah Rocky, Jokowi memang menginginkan ekonomi memburuk supaya dia mendapat keuntungan dari situasi itu. Sedangkan Ibu Sri Mulyani tidak begitu jalan pikirannya. Dia selalu tahu bahwa orang tahu Sri Mulyani bisa menjaminkan reputasinya di dunia internasional. Tetapi, kalau pemburukan itu terjadi bukan karena faktor-faktor internasional, Sri Mulyani mau bikin apa. Jadi, kita mesti mendengar Sri Mulyani memberi keterangan sebagai keterangan yang teknokratik saja, sedangkan keterangan Jokowi yang bertentangan Sri Mulyani itu keterangan politis. (ida)
Warga Nahdliyin Harus Kuatkan NU
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta warga Nahdliyin harus sehat agar bisa menguatkan Nahdlatul Ulama (NU).“Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Kalau Nahdliyin sehat, maka NU semakin kuat. Teruslah semangat dalam bergotong royong untuk kemajuan Indonesia,” kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.Hal itu disampaikan Puan saat mengikuti Jalan Sehat Porseni NU bersama Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Jalan sehat sepanjang 3,5 kilometer yang dimulai dari Pura Mangkunegaran itu digelar dalam rangka Penutupan Porseni NU sekaligus rangkaian acara menuju Satu Abad NU.Pada acara itu, Puan berangkat menuju lokasi pembukaan jalan sehat di depan Pura Mangkunegaran bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Minggu (22/1). Sampai di titik start jalan sehat, keduanya menuju panggung utama untuk mengikuti pembukaan acara jalan sehat bersama Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara, Iriana.Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI itu kemudian mengikuti jalan sehat di baris depan dengan Presiden Jokowi. Sejak dari panggung hingga saat pelaksanaan jalan sehat, Puan menyapa warga NU yang sudah berkumpul di lokasi sejak dini hari.Sekitar 50 ribu warga NU mengikuti jalan sehat yang dimulai dengan salat Subuh berjamaah. Puan mengaku senang bisa hadir dalam acara ini dan menyapa warga NU sekaligus berolahraga.“Selain menyambung silaturahim, acara ini membuat kita sehat jasmani dan rohani,” kata Puan.Jalan Sehat Porseni NU turut dihadiri Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf beserta jajaran pengurus NU, termasuk Yenny Wahid. Selain itu ada sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju.(ida/ANTARA)
Kenaikan Bipih Rasional Agar Terhindar Skema Ponzi
Dokumentasi Pribadi. Jakarta, FNN - Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Asep Saepudin Jahar menilai kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) menjadi Rp69.193.733,60 rasional agar jamaah terhindar dari skema Ponzi.\"Usulan sangat rasional, tepat, dan menghindari skema Ponzi,\" kata Asep dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.Dia mengatakan berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 2010-2022 tampak nilai manfaat (NM) dana jamaah haji tidak mencerminkan nilai riil.Sebagai contoh, dalam waktu empat tahun 2010-2014 (NM 2010 Rp4,45 juta; NM 2014 Rp19,24 juta), nilai manfaat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di atas 400 persen.”Ini mustahil. Inilah yang menjadi kekhawatiran sehingga ada kecenderungan (peluang) skema Ponzi dalam penggunaan nilai manfaat dana haji,” kata dia.Dia mengatakan tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan skema Ponzi karena ada unsur ketidakadilan dan berbahaya untuk jangka panjang. Asep menegaskan kenaikan Bipih menjadi penting sehingga biaya untuk berhaji didasarkan pada kebutuhan riil, subsidi pemerintah, dan terhindar dari penyalahgunaan keuangan.Dia mengingatkan kasus yang menimpa calon jamaah umrah First Travel adalah akibat skema Ponzi, di mana perusahaan menawarkan harga murah dan mengatur keuangan dengan skema Ponzi.”Perputaran uang secara sepihak yang tidak transparan sama halnya dengan menginvestasikan uang tanpa persetujuan dari pendaftar,” kata Asep.Dia menyarankan Kementerian Agama dalam hal ini diwakili Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan berbagai pangawasan komprehensif untuk menghindari kasus penggelapan dana jamaah haji.Masa tunggu haji yang lama, kata dia, jangan lantas dijadikan alasan bagi para oknum untuk menangguk keuntungan dari dana haji yang mengendap sembari menunggu pelunasan.”Bagi perusahaan travel yang kedapatan melakukan itu, maka harus ditindak tegas,” ujarnya.Faktor lainnya, menurut Asep, adalah \"istithoah\" dan keadilan di mana dana haji yang relatif kurang rasional menjadikan penumpukan para calon jamaah hingga puluhan tahun.Menurutnya, jika hal ini tidak dibenahi akan berakibat pada spekulasi dana pada satu sisi dan masa tunggu yang tidak rasional sehingga langkah Kemenag untuk menaikkan ongkos Bipih dengan landasan rasionalisasi ini perlu diapresiasi.(ida/ANTARA)
Tamsil Linrung Sebaiknya Segera Dilantik, Jika Hukum Bisa Batalkan Keputusan DPD, maka Hukum Juga Bisa Batalkan Pelantikan Pimpinan MPR
Jakarta, FNN - Sidang perkara Fadel Muhammad yang menggugat Keputusan DPD RI menemui jalan buntu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan menerima eksepsi para tergugat, dan memutuskan tidak berwenang memutus serta mengadili sengketa yang diajukan penggugat. Penarikan Fadel sebagai Wakil Ketua MPR untusr DPD disebutkan sebagai kewenangan absolut lembaga DPD melalui forum tertinggi Sidang Paripurna. Demikian putusan PN Jakarta Pusat yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Bakri pada Rabu (18/1). Merujuk pada putusan tersebut, Fadel Muhammad praktis tak lagi menyandang posisi sebagai Wakil Ketua MPR unsur DPD, dan digantikan oleh Tamsil Linrung sesuai hasil keputusan Paripurna DPD 18 Agustus 2022. Menanggapi putusan ini Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf menyarankan agar Pimpinan MPR RI segera melantik Tamsil Linrung. Berikutnya pernyataannya yang disampaikan kepada redaksi FNN, Ahad (22/01/23). Petikannya: Bagaimana tanggapan Anda, atas kandasnya gugatan Fadel Muhammad terhadap Keputusan DPD? Saya kira upaya hukum sudah maksimal dilakukan Fadel Muhammad meskipun masih tersedia peluang banding, kasasi dan PK. Merujuk pada putusan hakim kan sangat jelas, bahwa obyek sengketa merupakan bagian kewenangan DPD melalui forum tertinggi yaitu Sidang Paripurna. Jadi saya pikir persepi di tingkat yang lebih tinggi akan sama. Apalagi hakim merujuk pada yurisprudensi MA. Apa yang harus dilakukan pimpinan MPR atas putusan PN Jakarta Pusat? Ya seharusnya MPR segera melantik Tamsil Linrung. MPR harus mempertimbangkan alasan penolakan Hakim PN tersebut agar tidak berlanjut kekosongan pimpinan MPR. Kapan kita kira Tamsil Linrung bisa dilantik sebagai Wakil Ketua MPR unsur DPD? Ya secepatnya. Berdasarkan Peraturan MPR 1/2019 tentang Tata Tertib MPR Pasal 29 Ayat 3, semestinya tanpa menunggu 30 hari pimpinan MPR sudah bisa mengambil Keputusan untuk menetapkan wakil ketua MPR yang sudah diusulkan oleh kelompok DPD. Apakah ada alasan hukum menunda pelantikan Tamsil Linrung? Logika hukumnya begini, jika hukum bisa membatalkan keputusan DPD maka tentunya hukum juga bisa membatalkan pelantikan pimpinan MPR. Seharusnya jika pelantikan MPR menunggu hingga proses PK kubu Fadel, mengapa berpikirnya MPR sekarang, dilantik aja dulu Tamsil Linrung, nantinya menang PK, gugat lagi pelantikan pimpinan MPR. Ini persoalan sederhana, mengapa jadi rumit begini? Karena esensi persoalan ini adalah persoalan politik, yang diselesaikan melalui sidang paripurna DPD. Tetapi dibawa ke penyelesaian hukum. Ya jadi rumit lah. (sws)
Anggota KPI Pusat Harus Memenuhi Keterwakilan Perempuan
Jakarta, FNN - Sekretaris Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengatakan bahwa penetapan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2022-2025 harus memperhatikan komposisi keterwakilan perempuan.“Keanggotaan KPI harus memperhatikan keterwakilan perempuan. Kalau di (KPI) Pusat ada sembilan orang anggota, maka seharusnya minimal tiga orang di antaranya adalah perempuan,” kata Neng Eem dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Hal tersebut, kata Neng Eem, sebagaimana masukan dari organisasi perempuan Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) terhadap uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang diikuti 27 calon anggota KPI Pusat, dengan komposisi 22 laki-laki dan lima perempuan.“Yang diajukan untuk fit and proper test dari 27 calon didominasi laki-laki. Hanya ada lima orang perempuan. Keterwakilan perempuan tidak hanya angka, tetapi juga representasi bahwa perempuan akan membawa kepentingan perempuan dan anak-anak,” ujarnya.Untuk itu, ia menilai sensitivitas gender, sangat diperlukan untuk memberi masukan terkait keputusan atau kebijakan dalam penentuan ataupun pengawasan konten penyiaran.Terlebih, lanjut dia, isi konten siaran saat ini masih banyak mengeksploitasi perempuan sehingga keterwakilan kaum perempuan di lembaga pengawas penyiaran tersebut menjadi sangat penting.\"Bahkan pemberitaan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ataupun perbuatan kriminal lain yang korbannya adalah perempuan dan anak-anak masih seringkali belum berpihak pada korban (perempuan dan anak-anak),\" kata Ketua Bidang Advokasi, Hukum dan Politik Pimpinan Pusat (PP) Fatayat NU itu.Sebelumnya, Kamis (19/1), Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan keputusan atas hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2022-2025 akan diumumkan pada Selasa (24/1).\"Kita akan melakukan rapat internal untuk pengambilan keputusan itu hari Selasa, minggu depan. Hari Selasa, jam 13.00 InsyaAllah nanti kita akan adakan rapat internal,\" kata Abdul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.Ia menjelaskan bahwa Komisi I DPR telah dua hari menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 27 calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025 guna menentukan sembilan anggota KPI Pusat terpilih.(sof/ANTARA)
Kotak Suara Keliling dan Pos untuk Pemungutan Luar Negeri, Rawan
Jakarta, FNN - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya metode kotak suara keliling dan metode pos paling dinilai rawan untuk pemungutan suara bagi WNI di luar negeri. \"Yang paling banyak masalah metode kotak suara keliling dan metode pos. Perlu diketahui kotak suara keliling ini terobosan untuk memfasilitasi pemilih pada negara yang mempunyai banyak pekerja migran Indonesia,” kata Rahmat Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Bagja mengatakan pemilu di luar negeri menggunakan tiga metode pemungutan suara, yakni metode tempat pemungutan suara (TPS), kotak suara keliling, dan metode pos. Kotak suara keliling menurut dia rentan atas dokumen ganda seperti penggunaan paspor dan kartu pekerja. \"Menurut saya, kotak suara keliling ini masih relevan sampai sekarang dengan perlunya penguatan pengawasan,\" ucap dia. Berikutnya, dia mengatakan potensi masalah menggunakan metode pos paling banyak akibat pemilih yang mengambil dua metode sekaligus, yakni mencoblos di TPS yang biasanya ada di kedutaan besar sekaligus juga memilih menggunakan metode pos. \"Sehingga memilih dua kali di TPS dan metode pos karena metode pos dikirim dua minggu sebelum hari pemungutan suara,\" ujar Bagja. Selain itu, permasalahan lain menurut dia biasanya berasal dari daftar pemilih tetap (DPT), termasuk persoalan pakai paspor atau tidak. Bagja mengatakan pengalaman pemilu sebelumnya, di Malaysia paspor ditahan oleh pengusaha sehingga pekerja migran hanya mempunyai kartu pekerja. Kemudian, alamat domisili juga sering pula menjadi masalah di negara yang banyak pekerja migran. \"Dulu, ada kasus di Kuala Lumpur, satu alamat untuk sekitar 500 pemilih untuk satu tempat alamat, sehingga kesulitan dalam mengirimkan formulir undangan (C-6),\" ujarnya. Meski begitu, Bagja meyakinkan kalau negara melalui upaya pemerintah dan penyelenggara pemilu sangat kuat untuk menjamin hak pilih.(sof/ANTARA)
POPULER
