POLITIK
Pekan ini KIB Bertemu Bahas Capres
Jakarta, FNN - Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono mengatakan pekan ini koalisi Indonesia bersatu (KIB) akan bertemu membahas pematangan calon presiden (capres).\"Mungkin minggu ini. Kemarin Pak Airlangga telepon, begitu Pak Zul sudah pulang, nanti kita bergerak,\" katanya di Jakarta, Senin.Pembahasan itu kata dia diagendakan saat tiga pimpinan partai politik di KIB berkumpul yakni Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan dia mewakili PPP.Dia menegaskan sudah ada pematangan tentang tokoh-tokoh nanti yang layak diusung oleh masing-masing parpol yang tergabung di KIB.Mardiono menyatakan PPP selalu mendorong tokoh-tokoh nasional untuk tampil ke publik. Tujuannya agar mereka menjadi bagian dalam pembangunan bangsa dan negara ini.\"Kalau tokoh-tokoh itu tidak tampil ke ruang-ruang publik, tidak tampil ke masyarakat, kan masyarakat jadi enggak tahu,\" ujarnya.Dia mencontohkan sejumlah tokoh nasional yang hadir dalam beberapa rangkaian kegiatan PPP di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisatan Sandiaga Uno dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.(ida/ANTARA)
Apresiasi Diberikan untuk KBRI Riyadh yang Selamatkan Pekerja Indonesia
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengapresiasi gerak cepat Kedutaan Besar RI Riyadh dalam menyelamatkan seorang pekerja migran Indonesia (PMI) yang memohon untuk dipulangkan ke Tanah Air.Melalui akun Twitter resminya, @mohmahfudmd, pada Senin, Mahfud memuji langkah tindak lanjut cepat KBRI Riyadh atas penyelamatan PMI asal Cianjur berinisial SK tersebut.Dalam cuitan yang sama, Mahfud juga mengaku prihatin bahwa situasi serupa yang dialami SK kerap ditemuinya saat mengunjungi tempat-tempat penampungan KBRI di luar negeri.\"Bagus, \'gercep\'. Banyak TKI/TKW kita yang diperlakukan seperti budak di luar negeri dan di kapal-kapal laut milik asing. Pengirimannya pun melalui transaksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh sindikat-sindikat. Saya melihat \'shelter\' di beberapa KBRI kita di luar negeri. Sangat memprihatinkan,\" demikian cuit Mahfud.Cuitan Mahfud juga mengutip laporan dari KBRI Riyadh via akun Twitter resmi @IndonesiaInRYD yang menyampaikan tindak lanjut penyelamatan SK pada Minggu (29/1) malam. Cuitan Mahfud tersebut belakangan ditanggapi oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mengapresiasi langkah tersebut, sembari menyarankan agar ada dukungan dalam bentuk kebijakan guna meningkatkan pencegahan hal serupa berulang.\"Support moral & policy juga Pak .. Surat dari Bapak ke aparat terkait untuk penindakan pasti akan jadi prioritas,\" demikian cuit Susi melalui akun Twitter resminya, @susipudjiastuti.Tanggapan itu dijawab oleh Mahfud bahwa ia kerap kali sengaja menempuh jalur media sosial agar isu-isu tertentu bisa lekas menjadi perhatian bersama sembari memastikan bahwa prosedur wajib tetap dilakukan.\"Siap, Bu Susi. Semua prosedur wajib sudah kita lakukan, seperti rakor, kirim surat, tinjau lapangan, kirim tim, dsb. Untuk kasus-kasus darurat saya sering lewat medsos agar cepat jadi kepedulian bersama. Banyak yang cepat rampung dengan medsos. Yang lebih sistemik, kita lakukan secara lebih resmi pula,\" tulis Mahfud sembari mengutip cuitan Susi. Sebelumnya, sempat beredar viral video seorang PMI perempuan asal Cianjur yang memohon agar dipulangkan ke Indonesia karena kerap mendapat perlakuan fitnah dari anak-anak majikannya.Video itu kemudian semakin viral ketika Mahfud menautkan dalam cuitannya pada Kamis (26/1) lalu yang menyebut bahwa penyidik dari tim Direktorat Tindak Pidana Siber Polri telah berhasil diidentifikasi lokasinya dan info tersebut dilanjutkan ke Kementerian Luar Negeri.(ida/ANTARA)
Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tidak Mencerminkan Demokrasi
Surabaya, FNN - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga (Unair) Dr. Lanny Ramli MHum menyebut tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak mencerminkan demokrasi.Lanny di Surabaya, Sabtu mengatakan penghapusan ataupun perubahan aturan harus memiliki dasar hukum dan alasan yang kuat serta tidak bertentangan dengan aturan di atasnya.\"Penghapusan atau perubahan undang-undang harus memperhatikan tiga hal yaitu filosofi, sosiologi, dan yuridis. Oleh karena itu, tuntutan penghapusan periodisasi dan perpanjangan masa jabatan kepala desa ini tidak mencerminkan demokrasi,\" ujar Lanny.Menurut dia, alasan-alasan yang melatarbelakangi tidak berasal dari keinginan penduduk desa sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, melainkan berasal dari keinginan kepala desa itu sendiri.\"RPJMDes yang belum selesai dalam 6 tahun tentunya dapat dilanjutkan oleh kepala desa selanjutnya karena pembangunan desa tidak pada kepala desa oriented, melainkan pemenuhan kebutuhan desa,\" tutur dia.Selain itu, untuk alasan mendamaikan calon kepala desa dan pendukungnya yang kalah saat pemilihan sejati nya dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman secara mendalam tentang hakikat dari pemilihan itu sendiri.Terakhir, Lanny menegaskan bahwa tuntutan penghapusan periodisasi dan perpanjangan masa jabatan kepala desa sangatlah tidak elok.\"Hal ini mencerminkan kerakusan akan kekuasaan, otoriter, dan keegoisan karena tidak memberi kesempatan pada penduduk desa lainnya,\" ujarnya menegaskan.(sof/ANTARA)
PDI Perjuangan Terbuka untuk Kaesang
Bandung, FNN - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya terbuka untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang ingin terjun ke politik mengikuti jejak ayahnya dan kakaknya, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.Hasto menekankan PDI Perjuangan tidak mengenal keluarga berpolitik pada jalur partai berbeda-beda.\"Di PDI Perjuangan tak dikenal yang namanya satu keluarga inti berada dalam partai politik yang berbeda-beda,\" kata Hasto di Bandung, Jawa Barat, Sabtu.Dengan demikian, Hasto menilai akan lebih baik jika Kaesang masuk ke PDI Perjuangan di mana Jokowi dan Gibran merupakan kader partai banteng moncong putih itu.\"Ya sekiranya mau masuk, ke PDI Perjuangan; karena kami ini punya aturan bahwa dalam satu keluarga tidak bisa masuk dalam pilihan partai-partai yang berbeda,\" tegasnya.Dia menilai komitmen satu keluarga untuk terjun ke politik lewat satu partai, yaitu PDI Perjuangan itu, merupakan hal yang sangat penting untuk dibangun.\"Karena itu juga menunjukkan suatu emotional bonding, kesadaran, dan pendidikan politik itu dimulai dari keluarga,\" tambahnya.PDI Perjuangan tentu sangat terbuka bagi Kaesang untuk bergabung dan mengajukan permohonan untuk bergabung ke partai itu. Partai tersebut menggunakan model stelsel aktif, lanjutnya, sehingga siapa pun harus mengajukan permohonan kalau mau bergabung.\"Mengapa ada stelsel aktif? Karena itu sebagai sebuah momentum bahwa ketika masuk ke partai, mereka harus menyatukan diri, harus merelatifkan kepentingan individunya, dan mengedepankan kepentingan kolektif partai,\" jelasnya.Untuk menjadi kader partai pun, kata Hasto, Kaesang tidak perlu harus menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pendaftaran kader cukup dilakukan dengan mendaftar lewat sistem daring yang telah disediakan partai.\"Kalau untuk menjadi anggota, stelsel aktif, bisa melalui daring. Kami partai digital juga yang telah mengembangkan sistem informasi yang sangat baik. Ada aplikasi MPP (Media Pinta Perjuangan) yang telah dikembangkan oleh Mas Prananda Prabowo, sehingga setiap simpatisan yang ingin menjadi anggota itu terbuka,\" katanya.Anggota keluarga kader PDI Perjuangan bisa juga menjadi kader partai. Namun, terkait penugasan, partai tetap memegang semangat reformasi sehingga ada batasan tertentu.\"Dalam suatu keluarga itu kan ada pembatasan-pembatasan dari segi jumlah, kecuali menjadi anggota, dan satu keluarga tidak boleh ditugaskan dalam satu tingkatan yang sama. Tapi, untuk menjadi anggota dalam suatu keluarga, tidak ada batasan sama sekali; dari kakek, nenek, bapak, ibu, cucu, semuanya bisa bergabung ke PDI Perjuangan,\" ujar Hasto.(ida/ANTARA)
Soal "Reshuffle" Kabinet, Ini Tanggapan Hasto
Bandung, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sabtu, menanggapi soal kemungkinan perombakan atau reshuffle kabinet.\"Kalau reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden (Joko Widodo) dan itu kewenangan Bapak Presiden,\" kata Hasto di Bandung, Jawa Barat, Sabtu.Menurut dia, perombakan kabinet menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo. PDI Perjuangan, sebagai partai koalisi Jokowi-Ma\'ruf Amin, menyerahkan kapan hal tersebut dilakukan.Hasto menjelaskan bahwa sebagai partai pendukung Pemerintah, PDI Perjuangan memang telah memberikan berbagai masukan. Namun, pihaknya belum bisa membeberkan nama-nama siapa saja yang terkait perombakan Kabinet Indonesia Maju karena hal tersebut berkaitan dengan masa depan seseorang.\"Tentu saja sebagai partai kami memberikan masukan, tapi terkait dengan nama, ada aspek-aspek teknis. Ini menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan,\" tambahnya.Saat ditanya kemungkinan pengumuman reshuffle oleh Presiden Jokowi pada Rabu Pon (1/2), Hasto mengatakan setiap orang memiliki momentum dan preferensi masing-masing dalam pertimbangan memutuskan berbagai hal penting.\"Ya, Rabu Pon, berbagai momentum pada Rabu Pon itu memang sering mengandung sesuatu yang istimewa, dalam pengertian muncul kesadaran batin di dalam mengambil keputusan-keputusan strategis. Setiap orang punya preferensi itu,\" katanya.Dia kemudian mencontohkan Presiden pertama RI Soekarno juga memiliki preferensi pada angka, termasuk Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Maka, kata Hasto, dalam membangun Waduk Jati Luhur pun memiliki makna pada angka-angka tersebut.\"Dalam menetapkan pola pembangunan semesta berencana, itu total halamannya seperti itu, mewakili (tanggal) 17, (bulan) 8, (tahun) 45; sehingga itu preferensi biasa dipilih para pemimpin. Ya, tunggu saja apakah akan terjadi reshuffle atau tidak. Kita tunggu saja keputusan Presiden,\" ujar Hasto Kristiyanto.(ida/ANTARA)
Jokowi Mendadak Panggil Surya Paloh, Cemas Karena Anies Unstoppable?
Jakarta, FNN – Membicarakan masalah politik dalam negeri, tampaknya tahun politik datangnya lebih cepat. Meski baru bulan Januari 2023, tapi banyak sekali perkembangan politik yang mengejutkan. Kemarin, misalnya, tiba-tiba Demokrat sepakat untuk mendukung Anies Baswedan. Mereka mengesampingkan sementara soal cawapres, karena yang penting bagi mereka adalah 20% dulu. Sedangkan dukungan dari PKS tinggal soal waktu. Sementara itu, tiba-tiba juga kemarin Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi. Menurut keterangan teman-teman di Nasdem, Surya Paloh dipanggil Pak Jokowi secara mendadak. Kira-kira apa yang sebetulnya terjadi? “Kelihatannya Pak Jokowi harus menerima fakta bahwa Anies itu unstoppable. Jadi mau diputar kiri atau kanan, perselisihan antara Jokowi dan Megawati itu bukan faktor untuk menunda Keputusan Presiden tentang Anies boleh maju atau tidak,” ujar Rocky Gerung dalam sebuah pembahasan bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (28/01/23). Manurut Rocky, Anies unstoppable karena Anies sudah diasuh oleh satu situasi yang menginginkan ada perubahan politik. Jadi, kegagalan Pak Jokowi untuk memprediksi bahwa Anies itu bukan diusulkan oleh partai, Anies itu dikehendaki oleh rakyat, karena itu dibaca oleh Nasdem lebih awal. Tentu Demokrat sebetulnya juga menginginkan AHY, tetapi Demokrat adalah partai yang rasional sehingga menyetujui Anies di depan. Kalau AHY melakukan counter force justru terpecah kekuatan oposisi. “Jadi, SBY dan AHY tahu tentang yang disebut balancing dalam politik. Karena itu, kemarin Demokrat segera mengatakan kami mendukung Anies, soal siapa jadi cawapresnya belakangan,” tegas Rocky. Selama ini publik gelisah karena seolah Anies diombang-ambingkan oleh tiga partai ini. Jadi, Demokrat dengan penuh perhitungan melangkah lebih lebih cermat dengan menyatakan Anies adalah calon presiden kami. Demikian juga PKS yang dalam waktu dekat akan melakukan hal yang sama. Inilah yang tampaknya membuat presiden cemas. “Saya kira itu yang kemudian mencemaskan presiden dan akhirnya presiden tiba pada semacam ya pragmatisme saja, di depan dia ada Anies yang terus moncer, sementara tokoh-tokoh yang diusulkan itu nggak bergerak,” ujar Rocky. Tidak mungkin Ganjar tiba-tiba naik ke 40% karena Ganjar sudah diukur per 3 semester ini minimal, segitu-segitu saja. Demikian juga Pak Prabowo, tambah Rocky. “Anies sebaliknya. Anies itu betul-betul kuda hitam yang mau ditunggangi oleh siapapun itu akan tiba di finish, karena yang dilakukan Anies sekarang belum apa-apa. Dia baru 3 - 4 provinsi aja ledakan dukungannya udah gila-gilaan. Jadi, istana akhirnya mesti paham bahwa mereka ini atau Pak Jokowi ditipu oleh lembaga survei yang membesar-besarkan Ganjar,” jelas Rocky. Menurut Rocky, sebetulnya Pak Jokowi panik, kemudian panggil Surya Paloh, dengan satu keyakinan bahwa bisa atau tidak kalau Surya Paloh membatalkan Anies. “Tidak mungkin pertemuan itu bukan tentang Anies. Tentu ada banyak basa-basi, tapi sinyalnya pasti untuk membatalkan Anies, karena itu yang berkembang selama ini,” kata Rocky. Tetapi, menurut Rocky, orang semacam Surya Paloh itu kalau sudah terlanjur basah akan dilanjutkan saja. Surya Paloh orang yang punya prinsip, jadi mungkin dia juga berhitung bisnisnya akan diganggu segala macam, tapi dia tidak peduli lagi. Surya Paloh punya watak yang kuat, yang menganggap bahwa keinginan dia itu pasti akan diikuti oleh kehendak partainya. Kehendak partai itu yang terlihat aktif. Jadi, kalau kita lihat Nasdem sangat aktif mengusung Anies Baswedan, itu artinya Surya Paloh mau berkelahi dengan istana. Kira-kira begitu menurut Rocky. (sof)
Masyarakat Diimbau Hindari Judi Daring Karena Dipastikan Kalah
Jakarta, FNN - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan mengimbau masyarakat tidak tergiur bermain judi dalam jaringan atau daring karena keuntungan yang diraih sudah diatur dan dipastikan kalah.“Jadi boleh dikatakan ikut perjudian, judi online ini dipastikan kalah, karena sudah disetting (diatur),” kata Ramadhan di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (27/1).Ramadhan mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan iming-iming kemenangan besar yang dipromosikan para komplotan judi daring lewat pesan WhatsApp dan pesan SMS.Karena, kata dia, perjudian bukan tempat untuk mencari kekayaan. Kemenangan dalam permainan judi daring sudah diatur. Sejatinya kemenangan ditujukan untuk bandar.“Kepada masyarakat seluruh netizen pengguna ruang digital agar tidak mudah terpancing dengan ajakan judi online dengan pancingan ajakan-ajakan cepat kaya, karena sudah disetting, kemenangan bagi bandar,” katanya.Kemenangan yang sudah diatur ini juga disampaikan oleh Kasubdit I Ditipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol. Reinhard Hutagaol.Menurut Reinhard, komplotan judi daring Mastertoge78 yang telah diringkus pihaknya mendapatkan keuntungan Rp2 miliar dari 3.000 masyarakat yang menjadi korban karena ikut bermain judi daring.“Jangan tergiur dengan promosi-promosi karena biar bagaimanapun sebenarnya sudah disetting kekalahan, kemenangan sudah disetting,” kata dia.Ia mengungkapkan pemain judi daring hanya punya peluang mendapatkan kemenangan sebesar 20 persen. Oleh karena itu permain judi daring tidak menjanjikan kekayaan.“Kemenangan itu hanya 20 persen dari pada yang main. Jadi kalau yang berharap dan bermimpi main judi online bisa kaya itu salah sama sekali,” kata Reinhard.Pada Rabu (18/1) Dittipidter menangkap 12 orang operator sindikat judi daring di apartemen kawasan Pluit, Jakarta Utara. Selain itu, penyidik masih memburu empat orang tersangka yang kini masuk daftar pencarian orang, diduga melarikan diri ke luar negeri. Dua di antara empat orang DPO tersebut merupakan bos dari komplotan judi daring Mastertogel78.(ida/ANTARA)
Usulan Jabatan Kades Sembilan Tahun Bukan Soal Kerakusan
Yogyakarta, FNN - Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Sutoro Eko Yunanto meminta usulan perpanjangan masa jabatan diajukan sejumlah kepala desa menjadi sembilan tahun jangan serta-merta dipandang bentuk kerakusan terhadap kekuasaan.\"Ini menjadi sarana kita berdialektika untuk pencerahan, bukan bergunjing lalu mengadili seolah kepala desa itu rakus, serakah, primitif, dan memperkaya diri. Enggak, kekayaan mereka tidak seberapa,\" kata Sutoro, di STPMD Yogyakarta, Jumat.Sutoro yang merupakan salah satu perancang Undang-Undang (UU) Desa ini berharap isu terkait perpanjangan masa jabatan itu dapat disikapi dan diurai secara jernih.\"Kades itu sangat dekat dengan masyarakat. Apa pun yang dilakukan kades diketahui oleh masyarakatnya. Mereka punya motor baru saja sudah diolok-olok, apalagi punya mobil,\" ujar Sutoro.Menurutnya, usulan itu digaungkan para kepala desa sebagai bentuk negosiasi mereka terhadap pemerintah pusat agar pemerintahan desa bisa lebih berdaulat, bukan sekadar soal angka atau durasi jabatan semata.Sutoro menilai dengan menggaungkan isu masa jabatan tersebut, kades menginginkan ada ruang dialog untuk memulihkan porsi kewenangan mereka sebagai pemimpin di level desa.\"Jangan digeser hanya soal sembilan tahunnya, tapi soal kedaulatan demi kesejahteraan masyarakat desa,\" kata dia.Menurut dia, selama ini banyak agenda-agenda yang telah dirancang kepala desa berdasarkan hasil musyawarah desa mendapat intervensi dari pemerintah pusat sehingga terpaksa harus diubah, salah satunya dalam pemanfaatan dana desa.\"Seberapa pun masa jabatan kades baik enam atau sembilan tahun, tapi kalau kepala desa hanya ditempatkan menjadi kepala kantor atau menjadi mandor proyek, itu tidak ada maknanya,\" kata dia pula.Sutoro berharap masyarakat tidak memandang jabatan kepala desa laiknya saat zaman Orde Baru yang mendudukkan mereka sebagai penguasa tunggal.Pada era saat ini, kata dia, berbagai pihak dapat mengontrol atau mengawasi kinerja kepala desa, antara lain melalui badan permusyawaratan desa (BPD), bahkan pengawasan juga dilakukan pemerintah pusat.\"Situasinya sudah sangat berbeda. Sekarang ada mekanisme akuntabilitas, ada musyawarah, ada partisipasi,\" kata dia lagi.Sebelumnya, sejumlah kepala desa berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI menuntut perpanjangan masa jabatan yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun.Mereka meminta DPR merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan mengkaji positif dan negatif terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dalam usulan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.\"Kami kaji dulu positifnya apa, negatifnya apa. Kalau banyak positifnya, ya kenapa tidak? Tapi kalau banyak mudaratnya, ya mungkin tetap di posisi Undang-Undang Desa sekarang, enam tahun kali tiga, jadi 18 tahun, kan lama juga itu. Ada positif (dan) negatifnya. Kami, prinsip dari Kemendagri, kami mengkaji,\" kata Tito Karnavian, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/1).(ida/ANTARA)
Koalisi Perubahan Menyerahkan Nama Cawapres pada Anies
Jakarta, FNN - Juru Bicara Tim Anies Baswedan, Sudirman Said, mengatakan Koalisi Perubahan yang terdiri atas Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS menyerahkan sepenuhnya nama calon wakil presiden kepada Anies Baswedan untuk mendampinginya di Pemilu 2024.\"Ini semua merupakan dinamika yang patut disyukuri,\" kata Sudirman Said dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Sudirman menambahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk bertarung di Pilpres 2024.\"Tentu yang paling baru kita ketahui bahwa Ketum Demokrat AHY telah menyatakan dukungan pencalonan Bapak Anies Baswedan,\" kata mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut.Dia juga menyambut baik langkah Partai Demokrat karena hal itu akan membuat syarat presidential threshold dapat terpenuhi.\"Itu sebagai progres karena dengan begitu kita sudah mendekati 20 persen. Tinggal satu lagi insya Allah teman dari PKS menyusul,\" kata Sudirman yang juga Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut.Sejalan dengan Sudirman Said, perwakilan dari Partai Demokrat Tengku Riefky berharap PKS segera mengikuti jejak Partao NasDem dan Partai Demokrat untuk segera mendeklarasikan dukungan. Sehingga, harapannya akan membentuk simpatisan baik di level partai maupun akar rumput.\"Harapan kami, tiga partai segera menandatangani dukungan untuk Pak Anies. Ini terus kami dorong karena deklarasi 20 persen, sehingga bisa segera diglorifikasi rakyat yang mendukung perubahan,\" kata Riefky.Selain itu, perwakilan dari PKS Sohibul Iman mengapresiasi langkah Partai Demokrat atas sikap politiknya. PKS pun masih dalam proses mematangkan dukungan di internal partai.\"Seperti sudah disampaikan, itu masalah deklarasi partai per partai, tergantung proses internal masing-masing partai dan kami menghormati hak tersebut,\" ujar Sohibul Iman.(ida/ANTARA)
Anggota DPR Ramai-ramai Menolak Kenaikan Biaya Haji, Sejauh Mana Kehadiran Negara?
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VIII DPR RI dari semua fraksi ramai -ramai menolak kenaikan biaya ibadah haji tahun 2023 yang diusulkan oleh Kementerian Agama. Keberatan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR RI dengan panitia kerja BPIH tahun 1444 Hijriyah atau tahun 2023, yang dihadiri oleh Dirjen Badan Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji dari Departemen Perhubungan, dan instansi terkait lain seperti Garuda, Saudi Air, dan Angkasa Pura, Kamis (26/01/23). Sebelumnya Menteri Agama mengusulkan BPIH tahun 2023 naik menjadi Rp90.893.000,- dan 69 juta lebih di antaranya harus ditanggung oleh para jemaah. Jumlah biaya tersebut naik sangat tinggi karena sebelumnya hanya RP 39.886.000,-. Kenaikan sangat tinggi tersebut terjadi karena pemerintah saat ini mengubah komponen BPIH dari sebelumnya, terutama dalam penggunaan nilai manfaat atau dikenal sebagai subsidi. Komposisinya berubah menjadi 70% : 30%, di mana 70% berasal dari BPIH yang dibayarkan oleh para jemaah, 30% dari manfaat dana yang dikelola. Padahal, sebelumnya para calon jemaah haji hanya membayar 40,54% dan dari nilai manfaat 59,46%. Anggota Komisi VIII DPR RI, John Kenedy Aziz, mengingatkan bahwa dia mendapat banyak sekali keluhan dari para calon jemaah haji di daerah pemilihannya, Sumatera Barat. Untuk itu, dia minta agar komponen tiga besar dalam berhaji yaitu pesawat, catering, dan hotel bisa diturunkan harganya. Keberatan yang juga disampaikan oleh anggota Komisi VIII, Abdul Wahid dan Hasbi Asyidiki. “Kehadiran negara dalam masalah haji sejauh mana? Yang dikatakan negara ini adalah termasuk bapak-bapak itu, yang namanya Angkasa Pura, Garuda, juga termasuk kesehatan, ini sejauh mana kehadiran negara,” tanya Wahid. Wahid kemudian membandingkan pelaksanaan haji di Malaysia. Biaya naik haji di Malaysia 108 juta, tapi yang dibebankan kepada jemaah hanya 30 juta (kalau nggak salah). Artinya, itu di-cover oleh negara dan dana haji. “Mestinya, bapak-bapak dari Garuda, Angkasa Pura, Kesehatan, atau yang lain, sudah menyiapkan, bila perlu dimasukkan dalam anggaran tiap tahun. Artinya, ini negara hadir,” ujar Wahid. Wahid juga mengingatkan bahwa yang berangkat haji reguler 70% adalah tukang macul, kuli bangunan, dan ibu-ibu petani sehingga tidak mampu kalau dinaikkan sebanyak itu. “Kenapa ini selalu kita bahas dan angkanya sampai kita minta turun turun turun turun, kehadiran negara sampai di mana ini,” lanjut Wahid. Sementara, Hasbi Assyidiki menyampaikan bahwa komisi 8, Panja khususnya, menolak usulan Kemenag dalam hal BPIH bukan karena semata-mata kita masuk tahun politik sehingga pencitraan, tapi semata-mata karena usulan ini tidak rasional. Kenaikan itu sangat membebani. Dia paham bahwa kenaikan tidak bisa dihindari, tapi dia ingin kenaikan yang rasional. Jadi harus ada rasionalisasi. “Lalu saya bertanya kepada diri sendiri untuk apa ada BPKH yang kepala pelaksanaannya adalah seorang pakar keuangan, semua ahli keuangan ini di BPKH, ini ahli, lalu ke mana nilai manfaat itu sehingga skema menjadi 30 : 70?” tanya Hasbi. Namun, penjelasan dari Kepala BPKH mengisyaratkan bahwa kendati anggota DPR ramai-ramai menolak, BPIH tetap akan naik. Berapa besarannya akan belum tahu. Alasannya, kalau tidak naik maka penggunaan dana manfaat akan sangat besar sehingga untuk jemaah berikutnya yang masih dalam daftar tunggu (sekitar 5 jutaan orang) bisa tidak kebagian karena habis untuk mensubsidi jemaah haji yang berangkat lebih awal. Tetapi, berapapun besarnya nanti, dipastikan akan tetap naik. Kalau naik menjadi 50 juta, misalnya, maka jemaah harus membayar lagi 25 juta per jemaah. “Jadi, bagi Anda semua yang mendapat kuota haji tahun ini, harus siap-siap membongkar tabungan, tinggal dikalikan saja berapa orang yang akan berangkat haji,” saran Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Jumat (27/01/23).(ida)
POPULER
