Jakarta, FNN - Ketua Umum Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Uni Zulfiani Lubis menilai statuta atau anggaran dasar mengenai keharusan tentang adanya minimal seorang perempuan menjadi anggota Dewan Pers seharusnya selalu ada untuk memastikan terwujudnya kesetaraan gender.

"Seharusnya, statuta di Dewan Pers bahwa minimal ada satu perempuan di setiap periode itu harusnya selalu ada, minimal satu," kata Uni Lubis saat memberikan sambutan dalam Sarasehan Jurnalis Perempuan Indonesia 2023 bertajuk "Menyusuri Jejak Sumatera Pelopor Pers Perempuan di Indonesia", seperti dipantau melalui kanal YouTube FJPI Channel di Jakarta, Selasa.

Uni menambahkan pandangannya tersebut juga merupakan salah satu bentuk kritik terhadap segenap insan pers Tanah Air yang kerap menyuarakan terwujudnya kesetaraan, terutama kesetaraan gender di semua bidang, tetapi tidak memperhatikan kesetaraan gender di Dewan Pers itu sendiri.

"Minimal satu (perempuan), harusnya kan lebih banyak, karena apa? Karena pers ini paling bawel, paling suka teriak-teriak kesetaraan di semua bidang, tapi gagal menerapkannya pada diri sendiri," ucap Uni.

Selain itu, lanjutnya, kesetaraan gender itu belum terwujud pada konvensi yang digelar dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2023.

Uni mengkritik deretan narasumber dalam beberapa sesi konvensi HPN 2023 yang hanya melibatkan seorang narasumber perempuan, yakni jurnalis Najwa Shihab.

"Itu juga kritik saya kepada line up dari pembicara-pembicara di Hari Pers Nasional. Yang saya lihat di konvensi besok, cuma ada satu sesi yang ada perempuannya, Najwa Shihab; yang lainnya, all male panel. Perempuan cuma ditempatkan, padahal pemred (pemimpin redaksi) loh ini, sebagai moderator," ujar Uni Lubis.

Dia lalu berharap Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, yang hadir pula dalam sarasehan tersebut, dapat mendorong kesetaraan gender di bidang pers, terutama terkait keanggotaan Dewan Pers.(sof/ANTARA)