POLITIK
Sindir Kereta Cepat China, Anies Mulai Unjuk Gigi sebagai Antitesa Jokowi
Jakarta, FNN - Capres Partai Nasdem, Anies Baswedan pelan-pelan mulai menunjukkan sikap dan pilihan politiknya jika dia terpilih menjadi presiden Republik Indonesia. Anies akan menjadi antitesa Jokowi sehingga tidak akan meneruskan berbagai proyek mercusuar Jokowi yang banyak diprotes oleh rakyat, seperti kereta api cepat China Jakarta-Bandung, juga Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Seperti biasa, Anies tidak secara frontal menyampaikan sikapnya tersebut, tapi melalui simbol, baik berupa foto maupun tulisan di status media sosialnya. Ahad lalu, 22 Januari 2023, Anies mengunggah foto dirinya yang sedang naik kereta api Argo Parahyangan dari Bandung menuju Jakarta. Di dalam kereta tersebut Anies berfoto selfie dengan penumpang lain. Unggahan foto tersebut disertai tulisan “Mengakhiri rangkaian kegiatan yang seru dan bermakna di Bandung, Jawa Barat, kini kembali ke Jakarta dengan naik Argo Parahyangan, kereta yang penuh sejarah kenangan dan terus menjadi pilihan bagi begitu banyak orang. Cerita ini telah membuat perjalanan jadi pengalaman”. “Kalimatnya pendek, tapi Anda pasti akan tahu nanti ketika Anda juga paham konteksnya,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Yuotube Hersubeno Point edisis Selasa (24/01/23). Publik pun langsung mengaitkan dengan rencana pemerintah menghapuskan kereta api Argo Parahyangan menyusul akan beroperasinya kereta api cepat China Jakarta – Bandung pada Juni 2023 nanti. Di antara komentar netizen yan sangat menarik adalah pernyataan dari Ardyawan Arif: “Saya yakin Pak Anies naik kereta Parahyangan memang sengaja untuk membuat narasi menyentil pihak tertentu secara halus dan elegan. Saya suka acara Bapak memberi kritik, butuh kecerdasan dan emosi yang teruji untuk bisa menyampaikan kritik dengan elegan dan tepat sasaran.” Rencana penghapusan kereta api Argo Parahyangan demi beroperasinya kereta api cepat China mengundang kontroversi. Banyak yang menilai bahwa berbagai macam cara ditempuh oleh pemerintah untuk menyenangkan investor, dalam hal ini China. Bahkan, pemerintah menyingkirkan hal-hal yang bisa menghalangi beroperasinya kereta api cepat ini, seperti kereta api Argo Parahyangan ini. Pemerintah tidak peduli bahwa penghapusan kereta api Argo Parahyangan akan sangat merugikan rakyat banyak karena kereta api ini memang sudah menjadi kereta favorit bagi penggunanya. Kereta ini sudah beroperasi sejak tahun 1971 sehingga kalau dihapus kita seperti dipaksa untuk naik kereta api cepat China dengan tarif yang lebih mahal. Berdasarkan data dari PT KAI, orang yang menggunakan jasa kereta api Argo Parahyangan sekitar 8.500-an sampai 11.000 orang per hari. Tarifnya sekitar Rp 80.000,- untuk kelas ekonomi dan Rp 100.000 - 120.000 untuk kelas eksekutif. Waktu tempuh perjalan sekitar 3 jam. Kalau menggunakan kereta cepat China, tarif pada tahun pertama, jarak terdekat Rp125.000 dan terjauh Rp 250.000. Tahun berikutnya diperkirakan tarif naik lagi terdekat Rp 150.000 dan Rp terjauh 350.000. Belum lagi stasiun pemberhentiannya. Di Jakarta, stasiun awalnya di Halim. Itu artinya, kalau calon penumpang yang tinggal di sekitar Jabodetabek, misalnya, harus mengeluarkan biaya taksi untuk ke Halim. Ini berbeda dengan kalau stasiunnya di Gambir, calon penumpang bisa naik KRL untuk menuju Gambir sehingga ongkosnya lebih murah. Stasiun pemberhentian kereta api cepat ada dua, yaitu Stasiun Padalarang dan mengakhiri perjalanan di Stasiun Tegal, di luar kota Bandung. Memang, jarak tempuhnya hanya 40 menit. “Tapi Anda jangan senang dulu, karena itu hanya dihitung dari stasiun awal di Halim, kemudian menuju Stasiun Padalarang. Sedangkan Padalarang jauh di luar kota Bandung. Untuk menuju kota Bandung kita harus naik kereta api lagi atau kendaraan umum lain,” ujar Hersu. Bila ditotal, akhirnya jarak tempuhnya tidak jauh beda dengan Argo Parahyangan,tapi dengan tarif yang jauh lebih mahal. Kereta cepat China ini bisa mengangkut penumpang sampai 30.000-31000 per hari. Kalau memang terpenuhi jumlah penumpan sesuai target, yaitu 31.000 orang, maka itu bright event point atau kembali modal dalam waktu 40 tahun. “Nah, untuk mengejar jumlah penumpang dan agar segera bright event point inilah yang membuat pemerintah kemudian berencana menghentikan atau menghapus operasi kereta api Argo Parahyangan sehingga tidak terjadi kanibalisme,” kata Hersu. Kalau masih ada kereta api Argo Parahyangan, orang pasti akan kereta ini, dan itu berarti tidak bisa segera kembali modal. “Jadi, dalam bahasa yang lebih tegas, Argo Parahyangan harus dibunuh demi memberi kesempatan kereta cepat China untuk beroperasi dan segera kembali modal,” tegas Hersu. Soal inilah yang mengundang kontroversi di masyarakat.(ida)
Kemendagri Mengkaji Perpanjangan Masa Jabatan Kades
Jakarta, FNN - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengkaji ketentuan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dalam usulan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.\"Kami kaji dulu positifnya apa, negatifnya apa. Kalau banyak positifnya, ya kenapa tidak? Tapi kalau banyak mudaratnya, ya mungkin tetap di posisi Undang-Undang Desa sekarang, enam tahun kali tiga, jadi 18 tahun, kan lama juga itu. Ada positif (dan) negatifnya. Kami, prinsip dari Kemendagri, kami mengkaji,\" kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu.Tito menambahkan jika nantinya DPR RI berinisiatif merevisi UU Desa guna memperpanjang masa jabatan kades, Kemendagri akan hadir menyampaikan pendapat soal hasil kajian tersebut.Dalam mengkaji usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa itu, katanya, Kemendagri akan mengundang sejumlah tokoh yang memahami masalah desa dan para pegiat desa.\"Kami juga akan mengundang beberapa tokoh yang paham mengenai masalah desa, pegiat desa. Itu terdengar jelas suaranya,\" ucap Tito.Sebelumnya, usulan revisi UU Desa terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa disampaikan oleh ribuan kepala desa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/1).Saat ini, Pasal 39 dalam UU Desa mengatur bahwa masa jabatan kepala desa adalah enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Lalu, mereka dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.Presiden Joko Widodo, Selasa (24/1), mempersilakan para kepala desa menyampaikan aspirasi soal masa jabatan itu kepada DPR RI.\"Yang namanya keinginan, yang namanya aspirasi, itu silakan disampaikan kepada DPR,\" kata Jokowi saat meninjau proyek sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur di Jakarta Timur, Selasa.(ida/ANTARA)
Komunitas Muslim Rusia Perlu Belajar ke Indonesia
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan komunitas Muslim di Rusia perlu belajar ke Indonesia untuk mengetahui bagaimana cara hidup damai dan berdampingan antarumat. \"Saya yakin Islam Indonesia \'Ahlul Sunnah wal Jamaah\' bisa membantu merintis perdamaian antara Rusia dan Ukraina karena sesama Muslim bisa mendamaikan perang di sana,\" kata Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin dalam keterangannya di Jakarta Selasa. Menurut Cak Imin, Indonesia sebagai negara yang multietnis dan agama telah terbukti dan bahkan diakui banyak negara karena tetap rukun. Rusia yang sedang berperang melawan Ukraina dapat belajar banyak kepada bangsa Indonesia. Cak Imin meminta Rusia segera mengakhiri perang melawan Ukraina agar umat manusia, khususnya di kedua negara yang bertikai tersebut kembali hidup damai Cak Imin menjelaskan konflik Rusia dengan Ukraina merugikan negara di dunia, termasuk bangsa Indonesia. Negara Indonesia yang mayoritas pemeluk Agama Islam diyakini siap merintis perdamaian di kedua negara tersebut. Menurut Cak Imin, saat ini di Eropa sedang kebingungan menghadapi paham radikal wahabi yang menjamur. Cak Imin mengusulkan agar takmir Indonesia dikirim ke Eropa untuk menjadi takmir masjid-masjid dan melawan paham wahabi di Eropa. \"Beberapa pesantren mungkin bisa diimpor ke Eropa dan Rusia, pasti bermanfaat,\" kata Wakil Ketua DPR RI tersebut. Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva mengaku bahwa Rusia merupakan negara Islam, bahkan sama dengan di Indonesia yang melindungi semua agama, suku, dan bangsa. Menurut Lyudmila Vorobieva, sebetulnya Islam datang lebih awal ke Rusia sebelum ke Asia Tenggara. Bahkan, saat ini terjadi kebangkitan Islam di Rusia karena keberadaan masjid meningkat 70 kali sehingga totalnya ada 7.000 masjid. Pada 2022 tepat saat Rusia berperang melawan Ukraina, umat Muslim Rusia merayakan 1.100 Tahun Islam di Rusia. \"Saat ini penduduk Rusia sebanyak 150 juta orang, 30 juta di antaranya beragama Islam. Tradisi Rusia dan Indonesia sama, yaitu semua agama dan bangsa bisa hidup bersama. Tapi kami lebih dekat ke Islam,\" ujar Lyudmila Vorobieva.(sof/ANTARA)
PR KPI Pusat Mengawasi Netralitas Tayangan Jelang Pemilu
Jakarta, FNN - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan sembilan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2022-2025 yang baru ditetapkan memiliki pekerjaan rumah (PR) khusus dalam rangka mengawasi netralitas tayangan jelang Pemilu 2024.\"Tahun 2023 ada PR yang lebih yaitu bagaimana menjaga agar TV-TV ini tetap dapat melakukan siaran secara cerdas, netral, terhadap Pemilu 2024,\" kata Meutya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.Hal tersebut, kata Meutya, penting untuk dicermati mengingat Pemilu 2024 hanya tinggal hitungan satu tahun lagi untuk dihelat. \"Ini tahun politik, ini tahun yang challenge-ing, tahun yang penuh tantangan bagi semua pihak terutama teman-teman di industri penyiaran. Jadi KPI harus dapat mengawasi netralitas tayangan,\" ujarnya.Meutya menyebut calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025 juga mengemban tugas perihal digitalisasi penyiaran yang disertai dengan masifnya berbagai konten, menyusul perkembangan transformasi digital di segala bidang. \"Karena kita sudah digital, kemudian ekses dari digitalisasi penyiaran itu yang baru dialami oleh KPI yang sekarang karena yang sebelumnya kan belum, jadi mereka punya PR baru yang berbeda dari sebelumnya juga itu,\" tuturnya. Untuk itu, lanjut dia, Komisi I DPR RI menekankan pula pentingnya tugas dan fungsi KPI agar lebih inovatif, adaptif, lincah (agile) dalam membumikan program-program strategis pengawasan siaran. \"Dan penguatan pemirsa dalam hal ini literasi juga sosialisasi penyiaran yang sehat bagi masyarakat,\" ucapnya. Ia menekankan pula tugas yang selalu melekat pada KPI dalam mengawasi konten-konten siaran berbau kekerasan, termasuk melakukan kampanye antikekerasan seksual yang tidak menutup gender manapun. Untuk itu, ujarnya lagi, Meutya juga menyebut Komisi I DPR mempertimbangkan pula terpenuhinya 30 persen keterwakilan perempuan dengan menetapkan tiga orang perempuan dari sembilan orang calon anggota KPI Pusat terpilih.\"Memang tidak ada relasi khusus dengan lebih banyak perempuan, kekerasan seksualnya menurun. Tapi paling tidak kami dorong supaya jumlah perempuannya 30 persen, dan kita dapat 30 persen perempuan dan tiga-tiganya bagus,\" katanya.Guna menjawab berbagai tantangan tersebut, ia mengatakan bahwa Komisi I DPR mempertimbangkan berbagai keterwakilan unsur dan latar belakang dalam menetapkan sembilan nama calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025, mulai dari latar belakang industri penyiaran hingga akademisi.\"Berbagai background lah jadi tidak cuma satu. Kita pastikan betul ini beragam isinya, tidak hanya terlalu banyak di industri, tidak terlalu banyak di akademisi karena harus jadi melting pot untuk memahami dinamika perkembangan ke depan,\" tuturnya.Sebelumnya, Komisi I DPR RI menetapkan sembilan nama calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025 yang diputuskan dalam rapat internal, Jakarta, Selasa.\"Komisi I DPR melaksanakan rapat internal hari ini untuk memutuskan sembilan calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025,\" kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid di Kompleks Parlemen Senayan.Ke-9 nama anggota KPI baru itu adalah (1) Aliyah; (2) Amin Shabana; (3) Evri Rizqi Monarsih; (4) I Made Sunarsa; (5) Mimah Susanti; (6) Mohammad Reza; (7) Muhammad Hasrul Hasan; (8) Tulus Santoso; (9) Ubaidillah.(sof/ANTARA)
Komisi Informasi Pusat Membentuk Majelis Etik
Jakarta, FNN - Komisi Informasi (KI) Pusat membentuk Majelis Etik sebagai tindak lanjut laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran etik salah satu komisioner KI Pusat. \"Majelis Etik dibentuk berdasarkan hasil pleno Komisioner KI Pusat akan bekerja selama 20 hari sejak ditetapkan untuk mendapatkan rekomendasi terhadap Anggota KI Pusat yang diduga telah melakukan pelanggaran etik,\" kata Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi (Litdok) KI Pusat Rospita Vici Paulyn di Jakarta, Selasa. Lembaga Negara Komisi Informasi (KI) Pusat itu membentuk Majelis Etik yang bersifat adhoc demi untuk memenuhi tuntutan dan permintaan masyarakat. Adapun anggota majelis etik, menurut dia adalah tokoh masyarakat, pakar hukum, praktisi keterbukaan informasi publik, dan akademisi. Anggota Majelis Etik terdiri dari Fitra Arsil yang berlatar belakang Pakar Hukum Tata Negara FH UI dan Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara UI. Kemudian, Inisiator RUU KMIP/ UU KIP Agus Sudibyo, Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta KH. Syamsul Ma’arif, Mantan Hakim Agung, Mahkamah Agung Sofyan Sitompul, dan akademisi Ida Budhiati. Majelis etik akan melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik. \"Majelis etik yang akan merekomendasikan apakah terlapor berinisial AS terbukti atau tidak melanggar kode etik,\" ucap Vici menjelaskan. Sementara, Komisioner Bidang Kelembagaan KI Pusat Handoko Agung Saputro menyampaikan jika terbukti adanya pelanggaran etik, maka yang bersangkutan akan mendapat salah satu dari sanksi, yaitu teguran tertulis, sanksi sedang, atau sanksi berat. \"Namun, jika dalam rekomendasi majelis etik ternyata tidak terjadi pelanggaran etik maka harus dilakukan pemulihan nama baik dari terlapor,\" tutur Handoko. Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik (Reglik) KI Pusat Gede Narayana menyampaikan secara bijak sebenarnya KI Pusat menyandang gelar sebagai pelaksana keterbukaan informasi publik, maka spirit partisipasi masyarakat harus diperhatikan. \"Kami bertujuh komisioner komisi informasi pusat beriktikad baik merespon laporan publik sehingga terbentuk majelis etik untuk membuktikan secara bersungguh-sungguh bahwa telah melaksanakan transparansi ke publik,\" ujarnya. Sementara, Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro menyatakan sebagai Lembaga Negara KI Pusat menjalankan tugasnya menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi maka harus menjalankan keterbukaan informasi publik. Pembentukan dan pengumuman adanya majelis etik sebagai bagian dari pelaksanaan KIP yang dilakukan oleh KI Pusat.(sof/ANTARA)
Gerindra - PKB Bikin Sekber, tapi Capres Belum Jelas: Korban PHP Jokowi?
Jakarta, FNN – Partai Gerindra dan PKB membuat sekretariat bersama. Ini merupakan partai pertama yang cukup serius dalam hal koalisi karena koalisi-koalisi sebelumnya tidak jelas. Tetapi, meskipun sudah membuat Sekber, mereka belum mengumumkan capres dan cawapresnya. Padahal, koalisi kedua partai tersebut sudah memenuhi presidential threshold 20%. “Ya, dia nggak mungkin ucapkan capres cawapres, karena dia juga tahu ini kan dua elit yang satu Gerindra dan PKB, Prabowo dan Cak Imin, dua-duanya ada di kabinet dan tahu bahwa Jokowi belum tentu mau menjalankan pemilu. Kalau sinyalnya sudah jelas maka dia tahu arah dari politik elektoral kita,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Selasa (24/01/23). Menurut Rocky, selama Pak Jokowi tetap blusukan, tetap berupaya untuk membujuk rakyat agar supaya ya dipilih lagi, ditunda lagi. Semua itu terlihat. Mobilisasi kepala desa itu menunjukkan bahwa pemilu tidak mungkin dilakukan. Jadi, Jokowi dan timnya tetap memantau potensi bila tidak terjadi pemilu. Sementara, Prabowo dan Cak Imin tidak mungkin kalau tidak ada Pemilu. Mereka kehilangan kesempatan timing politiknya. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartwan senior FNN, tersebut Rocky juga mengatakan, “Jadi, ini akibat dari ketidakpastian politik yang dibuat oleh Pak Jokowi sendiri, yang dari awal kita tahu Jokowi kalau dia aman dengan masa depannya, kalau dia lagi jalan, jalan aja lurus, toh nyampe juga. Mau dituntun oleh Prabowo, mau dituntun oleh Megawati, mau dituntun oleh Ganjar, mau dituntun oleh Anies, nggak ada soal. Cuman dia nggak mau dituntun oleh Anies, dia ragu dituntun oleh Megawati, gelisah kalau dituntun oleh Ganjar. Jadi itu yang terjadi kalau kita bikin metafor itu,” ujar Rocky. Galaunya Prabowo, menurut Rocky, kalau penundaan Pemilu berarti dia kehilangan timing dalam ambisinya menjadi presiden. Galaunya Pak Jokowi, kalau ternyata tidak ada yang jamin dia di masa depan, dia juga kehilangan momentum untuk memastikan dinastinya. Sementara, Gibran sudah siap-siap untuk maju di Jawa Tengah. Jadi, semua perhitungan itu disebabkan oleh ketidakpastian politik yang dibuat sendiri oleh Presiden Jokowi. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya, orang seperti Ganjar, Pak Prabowo, dan banyak figur lain di-php oleh Pak Jokowi, didorong-dorong oleh Pak Jokowi untuk menjadi capres. Padahal, di luar itu Pak Jokowi masih terus ingin menyimpan ambisinya memperpanjang masa jabatan. “Jangan pernah mendengar omongan Pak Jokowi. Itu tipu-tipu. Gibran sendiri menganggap bahwa dia kalau mau maju Gubernur dia tidak mau mendengar bujukan Presiden atau usulan Presiden. Itu bagus. Gibran menganggap mending dia mendengar analis politik daripada menguping apa keinginan bapaknya yang adalah presiden. Itu mungkin semacam joke untuk kita tahu bahwa presiden ini doyan untuk umpan kiri umpan kanan,” ungkap Rocky. “Sekali lagi kegelisahan Pak Prabowo dan Cak Imin, dua-duanya enggak ngerti mau ngapain sebetulnya,” tambah Rocky. Menurut Rocky, kalau Pak Prabowo langsung gandeng Cak Imin lalu tiba-tiba Jokowi tidak berkenan, bagaimana caranya. Demikian juga Cak Imin yang berupaya mendekati Prabowo, bisa saja tiba-tiba Jokowi mengatakan bahwa dia masih ada masalah sama dengan Jokowi. Sementara, Ibu Mega juga jaga-jaga apa sebetulnya yang mesti dia ucapkan karena kaderisasinya juga tidak selesai. Jadi, semua ini berlangsung karena kedunguan-kedunguan politik internal di istana. Pertengkaran antara Ibu Mega dan Pak Jokowi diam-diam masih berlangsung. Fungsi-fungsi kekuasan dari Ibu Mega satu persatu dipreteli. Jadi, itu sebetulnya duel elit yang sangat bias dan tertutup, rakyat tidak mengerti. “Kita mau bantu agar rakyat mengerti bahwa istana itu lagi bohongi rakyat, seolah-olah akan ada Pemilu, tapi ada persiapan perpanjangan. Seolah tidak ada perpanjangan tapi persiapan untuk Pemilu dibuat kabur. Kalau memang persiapan Pemilu bagus, Prabowo dan Cak Imin langsung saja bilang bahwa menurut kami, kami akan maju berdua dan kami sudah survei segala macam. PDIP juga akan bilang begitu. Menurut kami, tanpa ada Ganjar kami akan maju dengan Puan. Itu kekonyolan dalam politik kita,” tegas Rocky.(sof)
Koalisi Setengah Hati Gerindra – PKB
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, kemarin, 23 Januari 2023, meresmikan Kantor Sekretariat Bersama yang terletak di Jalan Mangun Sarkoro No. 1, Menteng, Jakarta. Namun, kedua partai ini belum menyepakati siapa capres dan cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2024 kendati sudah meresmikan sekretariat bersama. ”Jadi, hari ini adalah salah satu bukti bahwa kerjasama kami solid, tekat kami solid, semangat kami tinggi, optimisme kami besar, kami akan maju membela kepentingan rakyat,” kata Prabowo. Prabowo menyebut bahwa pembentukan sekretariat bersama ini menjadi awalan yang jelas ada partai kebangsaan yang agamis, ada partai agamis yang berkebangsaan. Sementara Cak Imin menyebut sekretariat bersama ini sebagai usaha saling percaya antara kedua partai. PKB dan Gerindra adalah kekuatan yang saling melengkapi dan akan sangat lengkap lagi disusul partai-partai yang akan bergabung untuk Indonesia yang adil dan makmur. “Jadi kalau dari pernyataan ini memang masih terbuka ya peluang mereka untuk mengutak-atik siapa yang jadi capres maupun cawapresnya, tapi saya kira kalau dilihat dari posisi Gerindra mungkin yang paling masih terbuka peluang adalah mengotak-atik siapa yang akan jadi cawapresnya,” ujar Hersubeno Arief dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Senin (23/01/23). Sebelum peresmian Sekber ini, banyak yang menduga selain peresmian juga akan disertai pengumuman siapa capres dan cawapres yang akan mereka usung, karena kedua politisi dari kedua partai ini memberi sinyal-sinyal bahwa nanti akan ada perbincangan soal capres cawapres. Kedudukan semacam ini wajar karena sebagai partai koalisi Gerindra dan PKB sudah memenuhi syarat presidensial thresh hold 20%. Jadi tunggu apalagi? Cak Imin memberi sinyal bahwa mereka akan memutuskan capres dan cawapresnya setelah PDIP mengumumkan capresnya sambil menunggu partai-partai lain bergabung. Sedangkan PDIP sampai saat ini belum juga memutuskan capres yang akan mereka usung. Berdasarkan pidato Ibu Megawati pada HUT PDIP lalu, mereka baru akan mengumumnkan capresnya pada bulan Juni nanti. Namun, sinyal yang bisa ditangkap dari pidato Ibu Mega sepertinya mengarah untuk mengusung Puan Maharani sebagai capres dari PDIP. Sementara, ijtima\' ulama PKB memberi batas waktu pencapresan sampai bulan Maret ini. Mengapa Gerindra dan PKB belum sepakat tentang capres dan cawapres yang akan diusung? “Hal itu saya kira keliatannya karena Prabowo sendiri belum terlalu yakin dia akan berpasangan dengan Cak Imin,” ujar Hersu. Walaupun Cak Imin merupakan representasi dari nahdliyin, elektabilitasnya tidak cukup tinggi dan bisa mengompensasi kekurangan elektabilitas Pak Prabowo. “Sebagai capres yang sudah berlaga tiga kali dalam pilpres, elektabilitas Pak Prabowo sudah mentok, nggak mungkin dikapitalisasi lagi. Naik itu nggak mungkin, kalau turun itu sangat mungkin. Oleh karena itu, dia perlu cawapres yang bisa mendongkrak elektabilitasnya,” ujar Hersu. Dengan kalkulasi semacam itu, tampaknya sangat kecil peluang Cak Imin untuk diusung menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. “Dugaan saya, koalisi ini akan terpaksa berlanjut bila akhirnya PDIP memutuskan untuk mengusung calon presiden sendiri, dan kemudian Anies Baswedan itu pada akhirnya dapat tiket pencapresan dari NasDem, Demokrat, dan PKS,” kata Hersu. Bagi Gerindra, lanjut Hersu, apapun kalkulasinya Prabowo harus menjadi capres. Kalaupun nantinya Pak Prabowo kembali gagal jadi calon presiden, namun elektabilitas partai Gerindra tetap dapat dipertahankan. Karena pencapresan Pak Prabowo besar sekali dampaknya terhadap coat-tail effect terhadap elektabilitas partai Gerindra. Sulit buat bagi Gerindra untuk bisa bertahan menjadi partai papan bila Pak Prabowo tidak maju sebagai capres. “Jadi, bagi Gerindra, pencalonan Pak Prabowo sebagai calon presiden ini to be or not to be, sementara bagi PKB posisi Cak Imin jauh lebih lentur,” ungkap Hersu. Menurut Hersu, yang realistis buat PKB adalah harus tetap dalam kabinet bersama dengan capres cawapres yang akan memenangkan pemilu pada pilpres pada tahun 2024. Seandainya saja PKS, Demokrat, dan Nasdem memutuskan berkoalisi mengusung Anies, kemudian ada kesepakatan misalnya menggandeng Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, maka PKB akan lebih menarik bila bergabung dengan koalisi ini daripada bertahan dengan Gerindra. Sedangkan Prabowo, bila hubungan Jokowi dengan Ibu Megawati terus menegang kemudian Ibu Megawati tetap menolak Ganjar dan memutuskan mengusung Puan Maharani sebagai capres atau cawapres, maka lebih menarik bila berkoalisi dengan PDIP dan berpasangan dengan Puan Maharani. Karena itu, kita bisa memahami mengapa Gerindra dan PKB belum memutuskan memutuskan capres dan cawapresnya kendati sudah membentuk sekretariat bersama. Sikap tegas dari Ibu Megawati yang menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Jokowi membuat situasi politik menjadi cair dan koalisi partai pendukung pemerintah itu mulai melakukan kalkulasi ulang dengan siapa mereka akan berkoalisi. “Jadi Anda jangan terlalu kaget jika banyak manuver yang mungkin terjadi dalam beberapa pekan yang akan datang,” pungkas Hersu. (ida)
Generasi Z Menjadi Kunci Kemenangan dalam Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Ketua bidang Politik, Pusat Studi Literasi Komunikasi Politik (Pustera Kompol) Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting mengungkapkan, generasi Z akan menjadi kunci kemenangan dalam pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang. Generasi Z yang jumlahnya mendekati 30 persen, potensial bagaikan ‘gadis cantik’ yang akan diperebutkan dalam kontestasi Pemilu 2024. “Kontestan politik yang berhasil merebut suara Generasi Z, berpeluang besar mendulang suara kemenangan dalam kontestasi Pemilu 2024,” kata Selamat Ginting pada Seminar Nasional dengan tema: Meningkatkan Kualitas Partisipasi Politik Generasi Z dalam Pemilu 2024 di Kampus Unas, Jakarta, Selasa (24/1). Seminar diselenggarakan Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta. Tampil pula narasumber Lolly Suhenty, anggota Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Bawaslu RI. Analis komunikasi politik dan militer dari Unas itu menjelaskan, Generasi Z memainkan peranan potensial, karena dapat meraup suara melalui kekuatan dahsyat media sosial (medsos) bersama generasi kakak atau abangnya, yakni Generasi Y atau Generasi Milenial. Kedua generasi ini adalah penguasa media sosial dengan berbagai aplikasi atau platformnya. Generasi dengan ciri khas digital native yang bisa didekati dengan aplikasi popular. Jika menggunakan penggolongan kelompok penduduk versi William H. Frey, maka yang disebut Generasi Z adalah mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga tahun 2012 (berusia 11-26 tahun). Sementara Generasi Y atau Milenial adalah mereka yang lahir antara tahun 1981 hingga tahun 1996 (berusia 27-42 tahun). Apabila melihat data sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 lalu, lanjut Selamat Ginting, populasi Generasi Z mencapai 74,9 juta atau sekitar 27,7 persen dari total penduduk Indonesia yakni sekitar 270,20 juta jiwa. “Kita bulatkan saja sekitar 30 persen pada 2024 mendatang. Artinya apa? Jangan pandang Gen Z dengan sebelah mata, karena mereka menguasai sepertiga dari calon pemilih dalam kontestasi electoral 2024,” ujar dosen FISIP Unas tersebut. Selamat Ginting memprediksi para kontestan pemilu 2024, baik partai politik maupun politikus yang akan tampil dalam pertarungan politik akan menggunakan strategi komunikasi politik tertentu untuk meraup suara dari Generasi Z. Apalagi jika ditambah dengan Generasi Y atau Generasi Milenial yang jumlahnya juga hampir sama, maka hampir 60 persen Generasi Y dan Generasi Z akan menentukan kemenangan kontestasi Pemilu 2024 mendatang. Dikemukakan, pada kontestasi Pemilu 2019 lalu, Generasi Milenial menjadi kelompok penduduk yang paling diperebutkan. Jumlah mereka saat itu sekitar 69,90 juta jiwa atau setara dengan 25,87 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 270,2 juta jiwa. Sehingga dalam pemilu 2024 mendatang, baik Generasi Z maupun Y memiliki pengaruh signifikan dalam proses politik di Indonesia. Ia mengharapkan tampilnya Generasi Z dalam Pemilu 2024 mendatang mestinya menjadi perhatian khusus bagi penyelenggara Pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Terutama agar mereka menjadi pemilih yang partisipatif pada pemilu mendatang. “Para penyelenggara Pemilu harus memiliki kebijakan politik dan pendekatan khusus melalui media sosial agar Generasi Z dan Generasi Y mau berpartisipasi aktif dalam pemilu,” kata Ginting yang selama sekitar 30 tahun menjadi wartawan bidang politik. Sosialisasi politik untuk penyelenggaraan Pemilu 2024, lanjutnya, harus penuh dengan warna aplikasi yang digemari Generasi Z maupun Genersi Y. Hal yang sama berlaku bagi partai politik dan politikus jika mereka hendak mengambil suara dari kalangan Generasi Z maupun Generasi Y. Apalagi tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai sejak 14 Juni 2022 lalu. Persis tinggal satu tahun lagi pemilihan suara serentak pada pertengahan Februari 2024. Menurut Selamat Ginting, mau tidak mau penyelenggara rezim Pemilu, partai politik, serta politikus yang akan tampil sebagai calon legislative maupun calon eksekutif politik (presiden/wapres, gubernur/wagub, bupati/wabup, walikota/wawali) harus beradaptasi dengan kebiasaan Generasi Z dan Y yang selalu memegang telepon selular dengan teknologi baru (gadget). “Yang beradaptasi justru kalangan yang akan mempengaruhi mereka. Harus berinovasi untuk merayu mereka agar mau ikut dalam Pemilu dan mau memilih para kontestan. Apakah mereka tertarik dengan dunia politik? Itu tantangan kita semua, termasuk dunia kampus,” ujar Selamat Ginting. Dikemukakan, mesti diteliti lagi, aplikasi apa yang sering digunakan gadget para Generasi Z dan Y ini. Mulai dari Tiktok, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. “Inilah sesungguhnya revolusi politik di zaman kekinian, karena komunikasi politik harus dikemas dalam bentuk platform hiburan. Jadi politik bukan sekadar pertarungan gagasan, tetapi kini menjadi pertarungan hiburan dalam aplikasi media sosial maupun media hiburan,” pungkasnya. (sws)
Soal Perombakan Kabinet, Semua Pihak Diminta Tunggu
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menunggu terkait perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang isunya menguat selama beberapa pekan terakhir.\"Tunggu,\" kata Jokowi di sela-sela kegiatannya meninjau proyek sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur, Selasa.Jokowi tidak menjawab pasti kapan perombakan kabinet itu akan dilakukan. Ia juga diam dan beranjak meninggalkan wartawan saat ditanya apakah reshuffle akan dilakukan pada Februari.Isu mengenai perombakan kabinet menguat beberapa pekan terakhir. Sinyal perombakan kabinet juga ditunjukkan Jokowi dalam beberapa kesempatan.Pada Kamis (5/1) lalu, Jokowi mengatakan perombakan kabinet bisa dilakukan kapan saja.\"Besok. Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu,\" katanya kala itu.Sebelumnya, Senin (2/1), Jokowi juga sempat mengimbau semua pihak agar menunggu kemungkinan adanya reshuffle kabinet.\"Ya, tunggu saja,\" kata Jokowi saat meninjau Pasar Tanah Abang Jakarta.Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 sebelumnya sudah tiga kali mengalami perombakan. Pertama, pada 23 Desember 2020, di mana terdapat enam pejabat baru untuk pos menteri kesehatan, menteri sosial, menteri agama, menteri perdagangan, menteri kelautan dan perikanan, serta menteri pariwisata dan ekonomi kreatif.Kemudian, pada 28 April 2021, Jokowi melakukan perombakan kedua di Kabinet Indonesia Maju, dengan melantik dua pejabat baru untuk menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi serta menteri investasi/kepala BKPM.Terakhir, perombakan ketiga terjadi pada 15 Juni 2022, saat Jokowi melantik sejumlah pejabat baru untuk menteri perdagangan, menteri agraria dan tata ruang(ATR)/kepala BPN, wakil menteri ATR, wakil menteri dalam negeri, dan wakil menteri ketenagakerjaan.(ida/ANTARA)
Keinginan Kaesang Terjun ke Politik Diungkap oleh Gibran
Surakarta, FNN - Wali Kota Surakarta sekaligus putra pertama Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan keinginan sang adik, Kaesang Pangarep, untuk terjun ke dunia politik.Gibran di Surakarta, Selasa, mengatakan keinginan itu disampaikan Kaesang sendiri di depan dirinya dan ayahnya, Jokowi, saat pulang ke Surakarta.\"Yang kami bicarakan di meja makan itu Kaesang. Saya juga kaget, dia secara terbuka menyampaikan ke kami ada ketertarikan di politik,\" kata Gibran.Meski demikian, ia belum tahu apakah Kaesang akan mulai terjun pada Pemilihan Daerah (Pilkada) Serentak 2024.\"Nggak tahu, saya baru dengar kemarin. Bapak juga kaget. Biasanya nggak pernah membicarakan itu, ini penjajakan dulu,\" tambahnya.GIbran mengatakan ketertarikan Kaesang tersebut karena ingin berkontribusi pada daerah. Apalagi, sejak beberapa tahun terakhir, putra bungsu Jokowi itu juga sudah terjun langsung mengurusi Klub Sepak Bola Persis Surakarta.\"Kalau saya lihat, misalnya Persis, itu kan yang kerja keras Kaesang. KLB (Kongres Luar Biasa) PSSI kan Kaesang juga intens di situ. Kalau saya lihat, mampu, anak muda, tapi belajarnya cepat,\" katanya memuji Kaesang.Gibran juga berkesempatan mengajak Kaesang dan Jokowi ke beberapa proyek infrastruktur yang sedang dalam proses pengerjaan di Kota Surakarta.\"Kemarin kan kami ajak juga ke Solo Safari, Technopark, Ngarsopuro. Ya, melihat pembangunan-pembangunan di Solo. Pokoke ada ketertarikan untuk membangun, ikut membantu, lebih ke kontribusi,\" katanya.Sementara itu, terkait partai politik yang ingin diikuti oleh Kaesang, Gibran mengaku belum mengetahuinya.\"Nanti biar Kaesang saja yang memutuskan,\" imbuhnya.Disinggung mengenai isu dinasti politik yang mungkin akan mencuat, Gibran mengatakan bahwa kontestasi dalam politik merupakan kompetisi.\"Bisa menang, bisa kalah. Kaesang kemarin hanya melontarkan keinginan, kalau keseriusan tanya Kaesang sendiri,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
POPULER
