POLITIK
Seleksi CASN 2023 Dibuka untuk Umum
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2023 akan dibuka untuk umum. “Seleksi tahun ini juga akan dibuka untuk umum, tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan,” ujar Anas, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa. Ia pun mengatakan terkait formasi seleksi CASN yang melingkupi seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara selektif dan terbatas serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) itu, selain pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan pendidikan, pemerintah juga berfokus pada pemenuhan talenta digital. Hal tersebut, kata dia, sebagai bentuk transformasi digital yang sedang dilakukan dalam membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). \"Pemerintah juga memberi prioritas kepada talenta digital sebagai bentuk transformasi digital yang kini sedang dijalankan dalam kerangka arsitektur SPBE. Formasi lain yang juga akan dibuka adalah hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya,” ucapnya. Lebih lanjut, Anas menyampaikan saat ini instansi pemerintah dalam tahapan persiapan pengusulan formasi seleksi CASN. “Sekarang, semuanya sedang berproses pada tahap persiapan pengusulan formasi dari sejumlah instansi pemerintah,” ujar dia. Rekrutmen CASN 2023, lanjut Anas, juga mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu, seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan sumber daya manusia guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran. Ia lalu meminta instansi-instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN untuk tahun 2023 yang menjadi prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing. Usai usulan kebutuhan dari masing-masing instansi, tahap selanjutnya adalah penetapan kebutuhan. Formasi ditetapkan dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN). Anas juga menyampaikan ada empat arah kebijakan dalam pengadaan ASN tahun 2023. Pertama adalah fokus pelayanan dasar. Kedua, kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital. Ketiga, merekrut CASN secara selektif. Keempat, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Dengan demikian, ujarnya, pemerintah saat ini masih menganalisis jabatan-jabatan yang bisa terdampak oleh perkembangan digital. “Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi,” ujar Anas.(ida/ANTARA)
Kejagung Sebut Hakim Keliru Menerapkan Hukum dalam Kasus Indosurya
Jakarta, FNN - Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan lepas terdakwa Henry Surya (HS) dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indonsurya menyebut majelis hakim keliru dalam penerapan hukum.“Majelis hakim dalam memutus perkara tersebut tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Ketut mengatakan putusan lepas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu tidak sejalan dengan tuntutan dari penuntut umum. Sejumlah fakta pun dibeberkan sebagai pertimbangan pengajuan memori kasasi ke MA.Ia menerangkan, fakta-fakta tersebut di antaranya, KPS Indosurya memiliki 23 ribu nasabah. Kemudian melakukan pengumpulan dana nasabah hingga terkumpul Rp106 triliun. Namun, dari hasil audit terungkap ada 6.000 nasabah yang uangnya tidak terbayarkan dan tidak kembali, dengan kerugian nasabah sebesar Rp16 triliun.“Pengumpulan dana itu dilakukan secara ilegal dengan memanfaatkan kelemahan hukum perkoperasian dijadikan alasan untuk mengeruk keuntungan dari masyarakat,” katanya.Tidak hanya itu, KSP Indosurya tidak memiliki legal standing sebagai koperasi, karena tidak pernah melakukan rapat anggota. Kemudian, anggota yang direktur tidak memiliki kartu keanggotaan dan tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan seperti pembagian deviden atau sisa hasil usaha setiap tahunnya.Selain itu juga, produk yang dijual tidak sesuai dengan peraturan perbankan, seperti simpanan berjangka yang nilai simpanannya mulai Rp50 juta sampai jumlah tidak terbatas dengan iming-iming bunga 8,5 persen sampai 11 persen.“Ini tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia,” kata Ketut.Pertimbangan lainnya, KSP Indosurya juga memperluas wilayah dengan membuka dua kantor pusat dan 191 kantor cabang di seluruh Indonesia tanpa pemberitahuan kepada Kementerian Koperasi dan UKM serta tidak diketahui oleh anggota. Upaya itu semata-mata dilakukan atas perintah Henry Surya dibantu oleh June Indira dan Suwito Ayub, selaku pengurus KPS Indonsurya.Setelah uang nasabah kembali dari tahun 2021 sampai dengan 2020, kata Ketut, atas perintah Henry Surya, sebagian dana tersebut dialirkan ke 26 perusahaan cangkang milik tersangka Henry Surya dan sisanya diberikan aset berupa tanah, bangunan dan mobil atas nama pribadi dan atas nama PT Sun Internasional Capital.“Perbuatan para terdakwa dengan dalih membuat koperasi simpan pinjam, semata-mata untuk mengelabui masyarakat yang membuat pengumpulan uang KSP Indosurya seolah-olah untuk kepentingan dan kesejahteraan para anggota,” katanya.Padahal, lanjut Ketut, perbuatan tersebut dilakukan untuk menghindari adanya pengawasan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menghindari proses perizinan penghimpunan dana masyarakat melalui BI.Oleh karena itu, kata Ketut, penerapan hukum perdata dalam perkara Indosurya jauh dari rasa keadilan dan sangat melukai masyarakat yang menjadi korban investasi bodong, karena seluruh korban tidak pernah merasa menjadi anggota koperasi tetapi lebih kepada menjadi korban penipuan investasi bodong.“Oleh karena tidak ada perbuatan perdata sama sekali yang dilakukan oleh Henry Surya dan kawan-kawan, justru memanfaatkan celah hukum dengan menggunakan tipu muslihat, memperdaya korban dalam hal ini nasabah dengan kedok koperasi, seolah-olah seluruh kegiatan menjadi legal,” kata Ketut.Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memvonis bebas dua petinggi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya dalam kasus penipuan dan penggelapan dana KSP Indosurya. Mereka adalah pemilik sekaligus pendiri dan Ketua KSP Indosurya Henry Surya dan Kepala Administrasi KSP Indosurya June Indria.(ida/ANTARA)
Poin Piagam Koalisi Sudah Dibahas
Jakarta, FNN - Utusan Anies Baswedan untuk tim koalisi, Sudirman Said, mengungkapkan poin-poin piagam koalisi sudah selesai dibahas dalam tim kecil.\"Materi-materi poinnya sudah kami bahas, tapi mungkin perlu finalisasi,\" katanya di Jakarta, Senin.Dia menegaskan poin-poin itu akan dibuat dalam dokumen resmi yang disebut sebagai piagam Koalisi. Penandatanganan akan dilakukan setelah pimpinan partai bertemu secara formal.Menurut dia, delapan orang anggota tetap di tim kecil koalisi PKS, Nasdem dan Demokrat rutin melalukan pertemuan. Pada Jumat (27/1) tim kecil bertemu dan makan siang bersama di rumah Anies Baswedan.Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan tim kecil yang dibentuk koalisi tiga partai untuk menggodok empat hal penting yakni platform, pasangan, pemenangan dan portofolio.\"Keempat hal inilah yang kami bahas. ketika kami sepakat dengan empat hal ini, itulah yang menjadi pertimbangan paling mendasar pilihan kepada calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan,\" jelasnya.(ida/ANTARA)
PKS Serahkan Penentuan Cawapres Kepada Anies Baswedan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyatakan bahwa partai menyerahkan penentuan calon wakil presiden (cawapres) kepada Anies Baswedan.\"PKS memiliki sikap bahwa proses penentuan cawapres itu semua partai berhak mengajukan, tapi pada akhirnya pemilihan diserahkan kepada capres, tentu saja melalui mekanisme yang objektif,\" katanya di Jakarta, Senin.Dia menegaskan selama cawapres yang dipilih itu mendongkrak kemenangan, siapa pun dia dan tidak harus kader PKS. \"PKS tetap akan dalam koalisi ini,\" ujarnya.Sohibul menjelaskan alasan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden merupakan hasil musyawarah Majelis Syura PKS pada Agustus 2022.Terdapat tiga kriteria untuk calon presiden yang diusung PKS, yakni sosok simbol perubahan, sosok nasionalis religius, dan memiliki elektabilitas yang memungkinkan untuk menang.\"Kami tidak memiliki istilah elektabilitas survei tertinggi karena dinamika hari ini tentu berbeda dengan dinamika saat 14 Februari 2024,\" katanya.Terkait elektabilitas, kata dia, paling sederhana masuk dalam tiga besar elektabilitas survei hari ini.(ida/ANTARA)
Pengumaman Dukungan PKS Membuat Anies Menjadi Capres Pertama yang Punya Tiket Pilpres 2024
Jakarta, FNN – Akhirnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi menyampaikan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk menjadi bacapres (bakal calon presiden) pada pilpres 2024. Dukungan resmi PKS itu disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, sekaligus anggota tim kecil koalisi perubahan, Muhammad Sohibul Iman, di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Senin malam (30/01/23). Sohibul mengumumkan hal tersebut setibanya dia di Bandara Soeta setelah menemui dan mendapat pengarahan dari Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufri, yang kini tengah berada di Istambul, Turki. Hadir dalam acara tersebut antara lain Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, sekaligus anggota tim kecil koalisi perubahan, Muhammad Sohibul Iman; Sudirman Said, tim kecil dari Anies Baswedan; Sekjen Demokrat, Teuku Rifki Harsa; dan Ketua DPP Nasdem, Sugeng Suparwoto. Di awal acara, Sudirman Said menyampaikan bahwa setelah berkegiatan bersama dengan tim sekretariat perubahan di kediaman Pak Anies, Bapak Sohibul Iman dan dirinya diutus untuk ke Istambul menemui Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufri, dan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, yang sedang dalam tugas di sana, dilanjutkan dengan umroh. Tujuannya adalah menyingkronkan langkah-langkah sekaligus memberikan update mengenai perkembangan politik terakhir, untuk memperoleh pandangan atau saran-saran dari mereka sebagai pimpinan PKS. Kemudian, Ketua Majelis Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman, menyampaikan mengenai keputusan yang telah diambil oleh PKS berkaitan dengan dukungan atas pencalonan Bapak Anies Baswedan calon presiden dalam Pemilu 2024. Seperti diketahui bahwa Partai Nasdem dan Partai Demokrat sudah menyatakan secara eksplisit organisatoris bahwa mereka mendukung Bapak Anies. Sedangkan dukungan eksplisit organisatoris dari PKS masih menjadi dipertanyakan meski beberapa jubir PKS sudah hadir bersama tim kecil lain ke kediaman Anies Baswedan hari Jumat lalu. Rupanya, PKS harus berkonsultasi terlebih dulu dengan Ketua Majelis Syuro PKS dan Presiden PKS sebelum menyatakan dukungan secara resmi. Akhirnya mereka pun menemui kedua piminan PKS tersebut. Pertemuan dan konsultasi berjalan sangat baik dan dari konsultasi tersebut mereka mendapatkan pesan untuk disampaikan kepada keluarga besar PKS secara khusus dan juga kepada masyarakat Indonesia secara umum. Pertama, sebagaimana ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai-partai pendukung Anies Rasyid Baswedan, PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Baswedan tersebut di Pilpres 2024 sehingga kondisi ini memenuhi PT 20%. Kedua, PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai bacapres 2024-2029 pada Rapat Badan Pekerja Majelis Syuro PKS yang bersamaan dengan rapat kerja nasional atau Rakernas DPP PKS, 24 Februari 2023. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi percepatan sesuai dengan dinamika politik yang berkembang, terutama setelah Ketua Majelis Syuro PKS dan presiden PKS kembali ke tanah air pada 3 Februari tahun 2023. Di akhir pernyataannya, Sohibul Iman menyampaikan bahwa tidak ada niat sedikitpun dari mereka untuk membuat tidak nyaman siapapun, “Tidak ada yang kami inginkan dan kami rindukan selain kebaikan-kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia, sekuat kemampuan yang kami miliki,”ujarnya. Dengan pengumuman PKS maka Anies Baswedan menjadi bacapres pertama yang sudah mengantongi tiket memenuhi persyaratan, karena didukung oleh tiga partai, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS. Total jumlah kursi dari ketiga partai tersebut adalah 163 kursi, sudah melampaui syarat minimal presidential threshold 20%. Keputusan PKS untuk secara resmi mendukung Anies Baswedan bergabung dengan Nasdem dan Demokrat ini menjadikan konstelasi politik akan berubah. Dipastikan partai-partai lain juga akan segera bergerak untuk membentuk koalisi atau bahkan sangat mungkin ada partai lain yang bergabung dengan koalisi pendukung Anies Baswedan. “Jadi, pengumuman PKS ini dipastikan akan membuat situasi politik semakin dinamis. Pengaruh yang paling dekat adalah berkaitan nanti dengan reshuffle kabinet yang spekulasinya akan diumumkan pada hari Rabu, 1 Februari 2023, atau bertepatan dengan hari Rabu pon. Apakah dengan pengumuman PKS ini kemudian Pak Jokowi akan tetap melakukan reshuffle dan menendang Partai Nasdem dari kabinet seperti yang diharapkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ini saya kira mesti dikalkulasi ulang kembali,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Hersubeno Point edisi Senin (30/10/23).(ida)
PKS Sore Ini Mendeklarasikan Pencaprean Anies di Bandara Cengkareng, Situasi Darurat?
Jakarta, FNN – Sore tadi, undangan dikirim oleh Humas DPP PKS ke berbagai media, termasuk FNN. Undangannya sangat menarik dan berbunyi, “Yang terhormat teman-teman media: Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Muhammad Sohibul Iman, baru kembali dari Turki setelah mendapat arahan dari Ketua Majelis Syuro PKS Doktor Salim Segaf Al Jufri. Pada kesempatan ini, Dr. Sohibul Iman akan memberikan keterangan media terkait koalisi dan capres PKS, pada hari ini, Senin, 30 Januari 2023, pukul 18.00 WIB, di terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, kedatangan internasional.” Dalam undangan tersebut juga disebutkan bahwa akan hadir juga Sudirman Said, tim kecil dari Anies Baswedan; Sekjen Demokrat, Teuku Rifki Harsa; dan Ketua DPP Nasdem, Sugeng Suparwoto. Undangan ditupu dengan “Untuk itu, kami mengundang teman-teman media untuk hadir. Demikian undangan kami sampaikan atas perhatian teman-teman kami ucapkan terima kasih.” Mendapat undangan tersebut, Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Senin (30/01/23) mengatakan, “Ini undangan tentu saja sangat mengejutkan, walaupun sebenarnya kita sudah bisa menduga ini pasti berkaitan dengan pengumuman dari sikap PKS dalam soal koalisi untuk mendukung Anies Baswedan .” Saat ini, dari 3 partai politik yang digadang-gadang akan bergabung dalam koalisi perubahan, yakni Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS, tinggal PKS yang belum mengumunkan sikapnya. Seperti kita ketahui bahwa Nasdem sudah lebih dahulu mendeklarasikan Anies Baswedan, yakni pada tanggal 3 Oktober 2022. Pengumuman ini terkesan mendadak karena rencananya baru akan diumumkan pada tanggal 10 November 2022 bersamaan dengan Peringatan Hari Pahlawan. Kemudian, tiba-tiba saja Rabu (25/01/230) Ketua DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono membuat pernyataan tertulis yang dikirim ke media tentang sikap Partai Demokrat yang menyatakan secara resmi akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres. “Tetapi, Demokrat mengumumkannya terkesan tidak formal, padahal ini kan soal yang sangat serius. Karena bagaimanapun kesannya sambil lalu saja disampaikan secara tertulis, tidak ada seremonial khusus,” ujar Hersu. Kemudian pada hari Kamis (26/01/23) terjadi beberapa peristiwa penting, di antaranya DPP Nasdem, di bawah Wakil Ketua Umum Ahmad Ali, melakukan kunjungan ke Sekber Gerindra – PKB. Yang menjadi peristiwa paling penting adalah hari itu juga Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dipanggil secara mendadak oleh Pak Jokowi ke istana. Padahal, kedua tokoh tersebut sudah 3 bulan tidak bertemu karena Pak Surya Paloh berada di Eropa melakukan general check up di Jerman. Lalu muncul juga berita tentang pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Luhut Panjaitan di London. Wakil Ketua Dewan Pakar Nasdem, Peter Gonta, yang mendampingi pertemuan keduanya menjelaskan bahwa mereka sepakat untuk tidak sepakat dalam hal pilihan siapa yang menjadi calon presiden pada pilpres 2024. Keesokan harinya, tim kecil yang terdiri dari unsur PKS, Nasdem, dan Demokrat bertemu di rumah Anies Baswedan. Saat itu, Sekjen Demokrat menjelaskan mereka berharap 3 partai segera menandatangani dukungan untuk Pak Anies sebagai calon presiden, dan deklarasi yang paling penting adalah untuk PT 20%. Jadi, walaupun tidak dilakukan seremonial, itu adalah sikap resmi Demokrat mendukung Anies Baswedan. Soal cawapres dibicarakan kemudian secara baik-baik dan setara. Sekarang, tiba-tiba Sohibul Iman mendadak pulang dari Turki dan diperintahkan oleh Ketua Majelis Suro untuk mengumumkan pencapresan Anies Baswedan dari PKS. “Namun, pertanyaannya, mengapa itu dilakukan secara mendadak. Mengapa harus dilakukan dalam keadaan seolah-olah sangat urgen, ketika dia baru tiba di bandara, langsung wartawan diundang ?” tanya Hrsu. Demikian juga pimpinan Nasdem dan Demokrat yang hadir secara khusus di bandara. Ini juga menimbulkan tanda tanya, apakah ada situasi yang genting? Sebab, dengan pengumuman PKS ini, berarti Anies Baswedan akan menjadi calon presiden pertama yang secara resmi sudah mendapat dukungan yang melampaui PT 20%, sehingga dipastikan Anies akan menjadi calon presiden dari sisi dukungan partai politik. “Jadi, kalau PKS mendadak mengumumkan pencapresan Anies seperti halnya Demokrat, apakah para petinggi Demokrat dan PKS sudah mendapat informasi spesifik tentang ‘penjegalan’ Anies dari sisi hukum? Apakah ini konteksnya?’ tanya Hersu. Kita tunggu saja kepastiannya nanti. (sof)
Delapan Wakil Ketua DPD Nasdem Surabaya Mengundurkan Diri
Surabaya, FNN - Delapan wakil ketua DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Surabaya, Jawa Timur, mengajukan pengunduran diri dari jabatannya setelah adanya mosi tidak percaya terhadap Ketua DPD Robert Simangunsong.\"Per hari ini kami memutuskan untuk mundur, tapi kami tetap sebagai kader Nasdem,\" kata Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Nasdem Surabaya Onny S.D. Philippus bersama pengurus DPD lainnya saat menggelar jumpa pers di Surabaya, Senin.Delapan wakil ketua DPD Nasdem Surabaya meliputi Onny S.D. Philippus (Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu), Sri Hono Jularko (Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik), Wendik Arifiyanto (Wakil Ketua Bidang Digital dan Siber), Gatot Indarto (Wakil Ketua Bidang UMKM), Anugrah Ariyadi (Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja), M. Choirul Anwar (Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga), Gunawan (Wakil Ketua Bidang Kehutanan, Agraria dan Tata Ruang), dan Tatiek Efendi (Wakil Ketua Bidang Migran).Onny menegaskan keputusan kedelapan kader untuk mundur sebagai pengurus partai dilandasi atas mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua DPD Nasdem Surabaya Robert Simangunsong.Mosi tidak percaya itu dibuktikan dengan berkirim surat ke DPP Nasdem pada 19 Desember 2022 yang isinya memohon ada penggantian jabatan ketua DPD Nasdem Surabaya karena Robert dinilai tidak mampu menakhodai pengurus di tingkat DPD, DPC (kecamatan), maupun DPRt (ranting).Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti DPW Nasdem Jatim dengan menggelar rapat pada 16 Januari 2023. Namun, hasilnya tidak ada pergantian ketua, melainkan hanya meninggalkan 11 catatan yang pada poinnya meminta Robert membenahi pola komunikasi antarpengurus dan memperbaiki kepemimpinan.Menurut Onny, ada delapan hal yang dikeluhkan pengurus terhadap kepemimpinan ketua DPD Nasdem Surabaya. Pertama, Robert dinilai tidak mampu mengonsolidasi pengurus harian DPD sesuai SK DPP.Kedua, tidak terciptanya harmonisasi di struktur DPD. Lalu, ketiga, tidak difungsikannya pengurus DPD sesuai tupoksi personal pengurus, namun lebih pada ditunjuk oleh ketua DPD.Keempat, Robert juga dinilai tidak mampu membentuk DPRt se-Kota Surabaya yang dibuktikan secara legalitas. Kelima, dana bantuan partai politik tidak pernah dibahas dan dilaporkan kepada pengurus harian.Kemudian, keenam, suasana kantor DPD NasDem Surabaya disebut tidak mencerminkan suasana kantor parpol yang terbuka dan demokratis. Ketujuh, kantor juga tak difungsikan sebagai rumah untuk menampung aspirasi rakyat, dan terakhir tidak ada rapat-rapat pengurus DPD sesuai AD/ART.\"Kami mundur karena tidak mau menjadi tanggung jawab moral apabila target Nasdem Surabaya pada Pemilu 2024 gagal karena masih dipimpin RS,\" kata Onny.Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik DPD Nasdem Surabaya Sri Hono Jularko menambahkan penggunaan bantuan partai politik juga tidak pernah transparan.Total, bantuan partai politik yang diterima NasDem Surabaya pada 2022 sekitar Rp800 juta dan pada 2023 diperkirakan meningkat menjadi Rp1,3 miliar. Namun, laporan penggunaannya tidak pernah disampaikan secara rinci.\"Sejak Robert menjabat itu sudah kami pertanyakan. Sebenarnya yang menanyakan kader-kader di tingkat DPC dan ranting. Saat itu kami sebagai pengurus sudah mengingatkan, namun hingga sekarang penggunaan banpol tetap tidak transparan. Pengurus tidak pernah diberitahu penggunaannya secara garis besar apalagi rinci,\" kata Sri Hono.Sementara itu, Ketua DPD NasDem Surabaya Robert Simangunsong belum memberikan respons saat dikonfirmasi mengenai pengunduran diri delapan pengurus itu.Saat dihubungi wartawan melalui telepon selulernya, terdengar nada sambung, namun tidak diangkat. Begitu pun saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp hanya dibaca, tapi tidak dibalas.(sof/ANTARA)
Soal "Reshuffle" Rabu Pon, Pramono Anung Menjawab
Jakarta, FNN - Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta, Senin, mengaku tahu soal isu perombakan Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo, namun dia enggan menjelaskan hal itu lebih lanjut.\"Rabu sore (1/2) pergi ke Bali sampai Kamis (2/2). Walaupun (saya) tahu (soal reshuffle), mohon maaf nggak diomongin,\" kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.Awalnya, wartawan menanyakan apakah Presiden Jokowi jadi melakukan pelantikan menteri pada Rabu Pon (1/2). Jokowi diketahui beberapa kali sudah melakukan langkah politik terkait susunan kabinet pada hari Rabu Pon.\"Rabu saya mendampingi Presiden ke Bali, sore berangkat,\" tambah Pramono singkat.Kabar perombakan kabinet berembus karena ada desakan dari politikus PDI Perjuangan terhadap menteri-menteri dari Partai NasDem, khususnya karena Partai NasDem telah mendeklarasikan akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.Menteri asal Partai NasDem di Kabinet Indonesia Maju adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.Ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, Siti Nurbaya Bakar enggan berkomentar soal isu reshuffle tersebut.\"Ya gimana sih, kok tanya ke saya?\" kata Siti Nurbaya.Sementara itu, Johnny G. Plate mengatakan pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu untuk membahas terkait pembangunan nasional.\"Kalau itu kan Pak Surya dan Bapak Presiden yang tahu isinyalah. Nanti dari mereka saja. Pertemuannya bagus, baik untuk kepentingan pembangunan nasional kita yang lebih lancar di tengah situasi yang penuh tantangan,\" kata Johnny.Presiden Joko Widodo dan Surya Paloh melakukan pertemuan secara internal di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (26/1).(sof/ANTARA)
Sandiaga Menyebut Perjanjian Prabowo-Anies-Sandiaga Tetap Berlaku
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menyebut ada perjanjian tertulis antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017 dan masih berlaku sampai saat ini.\"Seingat saya memang pernah ada perjanjian itu, itu bisa jadi batu pijakan dan jadi diskusi yang baik karena diskusi-diskusi itu bisa menganalisa bagaimana pembentukan koalisi dan kesepakatan-kesepakatan seperti apa yang dituangkan dalam sebuah perjanjian,\" kata Sandiaga di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Senin.Sebelumnya dalam wawancara kanal YouTube politikus Partai NasDem, Akbar Faizal, Sandiaga Uno mengungkap perjanjian politik antara Ketua Umum Prabowo Subianto dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelum Pilkada DKI 2017.Awalnya Akbar Faisal bertanya soal potongan video pernyataan Anies yang mengaku tak akan maju di Pilpres jika Prabowo juga mencalonkan diri. Alasan yang disampaikan Sandiaga adalah karena ada perjanjian politik antara Prabowo dan Anies Baswedan.\"Bentuk fisik-nya sendiri tentunya perjanjiannya ditandatangani 3 pihak (yaitu) saya, Pak Prabowo dan Pak Anies, dan saat itu yang \'ngedraf\' dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadli Zon dan setahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasco, jadi nanti mungkin Pak Dasco atau Pak Fadli yang mungkin bisa memberikan keterangan karena itu juga menyangkut sisi Pak Prabowo dan Pak Anies,\" jelas Sandiaga.Saat ini Fadli Zon menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, sedangkan Ahmad Sufmi Dasco menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra.\"Isi perjanjian itu terkait Pilkada DKI 2017. Malam itu kita tanda tangan sebelum kita mendaftar ke KPUD pada September 2016, tapi isinya secara lebih etis disampaikan yang punya kopinya, saya sendiri tidak pegang,\" ungkap Sandiaga.Sandiaga pun tidak menjelaskan apakah perjanjian tersebut terkait dengan Pilpres 2024 atau lainnya.\"Menurut saya nanti lebih baik diterangkan oleh yang memegang perjanjiannya, tapi memang perjanjian itu waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan, koalisi waktu itu kan ada Gerindra dan PKS tapi kan paslon-nya itu saya sebagai wagub, Pak Anies dan Pak Prabowo,\" tambah Sandiaga.Sandiaga mempersilakan wartawan untuk menanyakan kepada Fadli Zon atau Sufmi Dasco.\"Perjanjian itu kan pasti berlaku dan jika tidak diakhiri maka perjanjian itu akan berlaku, tapi mungkin isinya nanti bisa disampaikan, apalagi sekarang saya sama-sama bertugas di pemerintahan bersama Pak Prabowo, jadi pihak yang netral yang bisa menyampaikan supaya tidak bias,\" tutur Sandiaga.Sandiaga pun menyebut perjanjian tersebut legal dengan dilengkapi materai.\"Saya sih \'commit\' (dengan perjanjian) sampai saat ini, saya tanda tangan dan komitmen dan mungkin yang lain bisa ditanyakan,\" ungkap Sandiaga.(sof/ANTARA)
Prabowo Terjebak di Antara Perjanjian Tertulis dengan Mega dan Anies
Jakarta, FNN - Perjanjian Pak Prabowo dengan Anies Baswedan terkait pemilihan presiden diungkit kembali oleh Sandiaga Uno. Menurut Sandiaga, dalam perjanjian menyangkut Prabowo dan Anies, mengandung sejumlah poin yang cukup detil dan disepakati. Kesepakatan itu bermula saat Anies dan Sandiaga maju Pilgub DKI Jakarta 2017 hingga langkah politik ke depan. Mengomentari hal ini, Rocky Gerung dalam Kanal Yotube Rocky Gerung Official edisi Senin (30/01/23) mengatakan, “Bagi Pak Prabowo, Anies menjadi semacam ya duri dalam melon, kira-kira begitu, karena dianggap bahwa Anies tidak disangka-sangka elektabilitasnya mungkin sudah melampaui Pak Prabowo.” Kalau di awal kita lihat setting politiknya, kata Rocky, Pak Prabowo dianggap akan membawa suara oposisi . Oleh karena karena itu, orang merasa Prabowo ada kesempatan berikutnya untuk menjadi Presiden. “Tetapi, Pak Prabowo masuk kabinet. Jadi, itu juga membatalkan pacta sunt servanda karena detingnya berubah,” ujar Rocky. Jadi, kata Rocky, ini adalah perjanjian politik yang peralatan-peralatan awal untuk memastikan perjanjian itu sudah banyak berubah. Anies dideklarasikan oleh Nasdem, padahal sebetulnya juga belum ada kepastian. Mestinya Pak Prabowo biasa saja, Anies bisa dibatalkan. Lain kalau Pak Prabowo memang sudah merasa bahwa beliaulah satu-satunya yang harus tampil sebagai penantang dari Presiden Jokowi. Kalau bicara soal perjanjian Pak Prabowo, sebenarnya bukan hanya perjanjian dengan Anies. Pak Prabowo juga adan perjanjian dengan Ibu Mega di Batu Tulis tahun 2014. Perjanjian dengan Bu Mega ini, menurut Rocky, lebih kuat karena lebih positioning bagi Pak Prabowo. Perjanjian dengan Ibu Mega ini membuat Pak Prabowo langsung mendapat partai koalisi. Dalam pembahasan yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, Rocky juga mengatakan bahwa perjanjian Prabowo dengan Anies merupakan perjanjian yang unik, karena Anies tidak punya partai. “Jadi, hal-hal yang belakangan kita lihat sebagai fenomena adalah Anies melejit dan semua orang merasa perlu mengungkit-ungkit perjanjian dengan Anies. Itu betul, tapi nanti publik akan melihat ini politik cemburu atau politik apa,” ungkap Rocky. Menurut Rocky, dari awal Anies sudah diproyeksikan untuk tidak masuk dalam Gerindra. Lain kalau Anies kemudian dinyatakan sebagai Gerindra. Jadi kalau kita lihat, misalnya settingnya Pak Prabowo kalau dia tagih, ada perjanjian apa dengan Anies? Kalau sebagai tokoh politik, pada waktu itu Anies belum menjadi tokoh politik; kalau sebagai kader Gerindra, pada waktu itu juga Anies belum kader Gerindra. Jadi, kata Rocky, memang Pak Prabowo menduga bahwa Anies akan melejit. Oleh karena itu, dia membuat perjanjian. Kalau perjanjian dengan Bu Mega sudah terhapus oleh peristiwa-peristiwa politik. Kalau dengan Anies justru perjanjian itu baru mulai terasa potensi pencapaiannya, karena Anies elektabilitasnya naik. Kalau Anies elektabilitasnya 45%, pasti Pak Prabowo akan anggap penting perjanjian itu. “Jadi, itulah sifat dari perjanjian politik, di belakangnya ada teks, ada konteks, di belakangnya ada halaman-halaman yang lain yang barangkali sudah berubah angkanya,” tegas Rocky. Tetapi, tambah Rocky, yang paling menarik tentu setiap orang yang bikin perjanjian dengan Pak Prabowo akan merasa kok berubah, mestinya Pak Prabowo ada di kubu oposisi. Di dalam hukum perjanjian, ucapan itu sudah mengikat. “Jadi kita mesti anggap bahwa perjanjian politik di Indonesia itu semacam lips service aja,” ujar Rocky.(ida)
POPULER
