POLITIK
Huru Hara Akan Terjadi Tahun Ini
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih KONDISI saat ini ada pada pola kehidupan yang : ciut - cekak dan cekek. Situasinya menjadi Cekak: pikiran dan rasa yang cekak - \"tidak cukup - terlalu kecil\". Ciut: \"semuanya menjadi sempit dan picik, menjadi sempit; menyusut; mengerut ruang geraknya\" dan Cekek : \"dicekam tidak dapat bernapas dalam perkelahian\" Bukan hanya kering bahkan watak pemimpin yang memiliki sifat negawaran menghilang, semua serba kekinian: saya dapat jabatan apa dan berapa yang harus saya dapat, serba-serbi hedonis. Keadaan didominasi cara hidup injoy live (saat ini saya dapat apa) tidak peduli masa depan tidak peduli bagaimana nasib kehidupan anak cucunya di masa depan. Konon 10 tahun lagi Sumber Daya Alam kita akan habis dan tidak ada penggantinya. Utang negara sudah melampaui batas wajar dan akan menjadi beban generasi ke generasi berikutnya. Lebih mengerikan bangsa ini sedang disulap tanpa sadar agar tidak lagi mengenali dirinya sendiri (asing terhadap jati dirinya sebagai Bangsa Indonesia). Fakta saat ini makna Ibu Pertiwi sudah tidak dikenali lagi Akan sampai pada tatanan kehidupan generasi ini hanya berpikiran aku dadi apa dan dapat apa (aku mendapatkan apa dan akan mendapatkan hasil apa). Maka tepuk tangan - tertawa - tangis - taek semua hasil drama dan sandiwara, dan dalangnya sangat-sangat canggih tidak kelihatan tetapi memiliki daya rusak dan mematikan. Sadar atau tidak lahirnya UU, hujan Keppres, Perpres, Perppu dan semua aturan yang berkaitan dengan kehidupan rakyat saat ini hanya untuk merusak tatanan konstitusi, akibat UUD 45 sudah diubah atau diganti. Terdengar kidung manusia yang menyesali lahirnya reformasi yang berahir hancur lebur karena dalam perjalanan semua konstitusi justru dengan mudahnya di bajak/ dirampok kekuatan besar yang ingin mengundurkan Ibu Pertiwi. Menyeruak suara lantang keadaan hanya bisa diatasi dengan People Power atau Revolusi adalah bentuk lain karena keadaan negara kembali ke titik nol dan harus berjuang lagi melawan kekuatan penjajahan bentuk baru yang saat ini lebih mengerikan dan berbaya. Kita harus berjuang perang lagi, melawan Iblis manusia yang sedang bekerja menutup dan membuat buta para pengelola dan penyelenggara negara saat ini. Iblis itu makhluk yang tidak punya kebaikan - isinya balas dendam. Ahirnya dikutuk oleh Allah SWT. Demikian pula dengan Iblis manusia tidak memiliki belas kasihan dan kesolehan sosial yang penting bisa berkuasa. Aslinya itu baik hanya karena lupa melampaui batas dan bahkan berani protes (merasa dirinya lebih tahu) kepada Sang Penciptanya ahirnya terkena kutukan. Protes iblis itu karena pengalaman makhluk yang telah ada sebelum Adam hanya buat kerusakan dan saling membunuh. Maka berani protes atas kejadian Adam dan menolak untuk sujud kepadanya Iblis kurang cerdas dan hati hati. Sujud itu sebenarnya bukan untuk menyembah tetapi perintah sebagai penghormatan kepada makhluk baru buata-Nya. Iblis itu terdiri dari jin dan manusia. Iblis itu aslinya baik dan sebaik baiknya makhluk (pimpinan Malaikat). Hanya karena menolak perintah Allah SWT untuk sujud kepasa Adam akhirnya dilaknat Allah SWT. Pancasila dan UUD 45 itu memuat pedoman hidup dengan muatan tuntutan nilai-nilai ilahiah dirusak, sadar atau tidak pasti akan datang kutukan. Yang merusak negara karena ada kekuatan *hulahop*, permainan*lato lato* (mengadu domba) dan dikendalikan oleh nafsu semata . Berdasarkan ilmu titen percaya atau tidak (bukan mistik) kalau tidak hati hati, tahun ini akan terjadi keributan (huru hara) atau akan terjadi kejadian yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita wajib berjaga jaga ikhtiar minimal seperti semut membawa air akan memadamkan Nabi Ibrahim yang sedang dibakar. Sekalipun logikanya tidak mungkin semut bisa memadamkan Ibrahim dengan air yang dibawanya. Tugas perjuangan kita hanya menanam jagung - selanjutnya serahkan kepada yang mencipta alam ini yang akan menumbuhkan dan buah. Akan berbuah atau tidak semua ada dalam kuasa Tuhan YME. Tugas kita ihtiar berjuang lillaahi ta\'ala. Bisa saja kita sebagai bola, tali atau menjadi tukang membenturkan seperti permainan lato lato. Karena permainan lato lato sangat serius saat ini. Kita harus ingat Syetan itu bukan makhluk tetapi energinya iblis. Sebagai umat yang beriman harus menyadari bahwa jangan pernah merasa beriman sebelum Aku (Allah SWT) mengujinya. Bisa terjadi yang zalim justru diumbar oleh Allah SWT, sedang yang benar dihancurkan. Hanya yakinlah ketika datang yang hak maka kebatilan akan lenyap dan itu hanya bisa dilakukan dengan perjuangan tangan bukan hanya dengan cara sim salabim atau hanya dengan berdoa.***
Jepang Menilai Potensi Kerja Sama Indonesia Masih Menarik untuk Bisnis
Tokyo, FNN - Pemerintah Jepang menilai potensi kerja sama dan pasar di Indonesia begitu besar sehingga memberi nilai menarik tersendiri untuk investasi dan bisnis. “Memang pasar 270 juta (orang penduduk Indonesia) itu cukup menarik untuk business-to-consumer (B2C) langsung,” kata Koordinator Senior Regional Divisi Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Jepang Miyakawa Katsutoshi kepada Antara di Tokyo, Selasa petang. Menurut Miyakawa, beberapa perusahaan telah melakukan investasi berbisnis dengan skema B2C mulai dari sektor ritel hingga makanan dan minuman di Indonesia. Hal itu, ujar dia, dinilai menjadi pendorong yang baik bagi perluasan kerja sama kedua negara dalam mendukung peningkatan hubungan bilateral yang telah terbangun selama 65 tahun. Pemerintah Jepang pun menyampaikan keseriusannya untuk terus meningkatkan kerja sama yang baik bersama Indonesia dalam memperingati 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2023, baik di sektor ekonomi, maupun politik. “Kita terus menjalin hubungan baik yang berjalan sudah sangat lama sejak 1958, hal itu sangat bersejarah bagi hubungan dua negara,” kata Miyakawa. Menurut dia, saat ini Indonesia dan Jepang telah menyepakati hubungan sebagai mitra strategis mulai tingkat bilateral, regional, hingga internasional. Indonesia, lanjutnya, juga merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara yang berperan dalam membangun kawasan. “Sekitar 40 persen GDP (Produk Domestik Bruto/PDB) ASEAN itu adalah Indonesia,” jelas Miyakawa. Dia berpendapat, kontribusi Jepang terhadap perekonomian Indonesia pun cukup signifikan. Sebanyak 2.000 perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia sehingga berkontribusi menciptakan lapangan kerja. “Terkait lapangan kerja, untuk pegawai lokal pada 2015 sekitar 4,7 juta dan pada 2018 sekitar 7,2 juta pegawai,” ungkap Miyakawa. Sementara itu, perusahaan Negeri Sakura menghasilkan Produk Domestik Bruto bagi Indonesia sekitar 52,5 miliar dolar AS pada 2015 dan meningkat jadi 85 miliar dolar AS pada 2018. Perusahaan Jepang juga berkontribusi pada ekspor Indonesia sebesar 18,1 persen pada 2015 yang meningkat jadi 24,4 persen pada 2018.Dia menilai terdapat sejumlah fasilitas yang masih perlu ditingkatkan, antara lain keselarasan regulasi, kestabilan kondisi, dan perpajakan yang inklusif dalam mendukung investor ke Indonesia. Jepang dan Indonesia juga dinilai Miyakawa sebagai negara yang mampu menjaga demokrasi. Atas hal itu, Miyakawa menambahkan selain kerja sama ekonomi, kedua negara pun dapat berbagi pengetahuan dan praktek terbaik terkait nilai-nilai demokrasi.(IDA/ANTARA)
Isu Penundaan Pemilu 2024 Bukan Datang dari Pemerintah
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan isu penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak bersumber dari internal Pemerintah.\"Kalau dari Pemerintah, jelas. Bahwa kemudian ada pikiran-pikiran lain, saya katakan itu di luar pemerintah dan itu hak,\" kata Mahfud saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Penyampaian Arah Kebijakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Tahun Anggaran 2023 bertajuk \"Transformasi Lemhannas RI 4.0\" di Gedung Pancagatra Lemhannas RI, Jakarta, Rabu.Menurut Mahfud, aspirasi seseorang untuk menunda penyelenggaraan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden tidak bisa dihalangi, karena itu merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum.\"Kita tidak bisa menghalangi kalau seorang ketua partai politik, kelompok masyarakat tertentu, berwacana itu (masa jabatan presiden) harus diperpanjang. Itu kan ya tidak melanggar hukum,\" tambahnya.Dia menambahkan jika ada gerakan atau gerilya mengenai penundaan pemilu, maka hal itu terkait dengan persoalan di luar ranah politik.\"Masalah yang mungkin harus kita hadapi, situasi di balik layar, bukan soal-soal politik internal yang seperti itu. Misalnya, bencana alam, geopolitik, kejadian luar biasa,\" jelasnya.Di luar persoalan beragam aspirasi tersebut, dia menyampaikan sejauh ini Pemerintah telah mempersiapkan penyelenggaraan pemilu.Selain itu, detail lain soal pemilu, mulai dari persoalan prosedural, kelembagaan, hingga aturan mengenai pesta demokrasi, sudah disiapkan oleh pihak penyelenggara.\"Sampai saat ini, kesiapan kita itu kalau secara internal, prosedural, personel, kelembagaan, aturan-aturan; itu sudah kami siapkan semua. Tahapan-tahapannya sudah kami siapkan. Kita akan pemilu tahun 2024,\" ujar Mahfud.(ida/ANTARA)
Tidak Ada Agenda di Istana Presiden pada Rabu
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan tidak ada agenda di Istana Presiden pada Rabu.“Nggak tahu saya. Nggak ada agenda di Istana besok (Rabu), besok Presiden ke Bali,” kata Mahfud usai menghadiri rangkaian Perayaan HUT 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Taman Mini Indonesia Indah, Selasa (31/1) malam.Saat ditanya wartawan apakah dirinya mendapat informasi soal rencana perombakan kabinet oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu, Mahfud menyampaikan bahwa hal tersebut hanya Presiden yang mengetahuinya.“Nggak tahu ya, itu Presiden sendiri yang tahu,” ujarnya.Dia mengatakan tidak ada undangan dari Presiden kepada dirinya untuk datang ke Istana Jakarta, Rabu. Adapun Presiden Jokowi secara terpisah, ketika ditanya wartawan mengenai isu dirinya akan melakukan \"reshuffle\" Menteri Kabinet Indonesia Maju pada Rabu, 1 Februari 2023, yang bertepatan dengan Rabu Pon dalam kalender Jawa meminta masyarakat untuk menunggu.\"Ya, ditunggu saja besok. Rabu Pon besok. Kamis-nya, Kamis Wage,\" kata Jokowi usai menghadiri Puncak Perayaan HUT Ke-8 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta, Selasa (31/1) malam.Isu Jokowi akan melakukan \"reshuffle\" kabinet pada Rabu 1 Februari 2023 mencuat lantaran Presiden diketahui punya rekam jejak kerap mengumumkan kebijakan penting pada hari Rabu Pon.Kabar perombakan Kabinet Indonesia Maju berembus setelah ada desakan dari politikus PDI Perjuangan agar Presiden Jokowi melakukan hal itu terhadap menteri-menteri dari Partai NasDem setelah partai tersebut mendeklarasikan akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.Dalam Kabinet Indonesia Maju terdapat tiga menteri asal Partai NasDem, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.(ida/ANTARA)
KIB di Persimpangan, KIB Digoyang
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dab Pemerhati Bangsa KOALISI Indonesia Bersatu (KIB) adalah koalisi yang paling awal berdiri. Lahir pada tanggal 13 Mei 2022. Koalisi yang digawangi oleh tiga partai yaitu Golkar, PPP dab PAN merupakan koalisi yang merepresentasikan loyalitas partai kepada penguasa. Keterlibatannya diduga kuat melibatkan kepentingan pihak penguasa untuk pilpres 2024. Meski paling awal, namun hingga saat ini KIB belum juga mengumumkan capresnya. Bukan rahasia lagi, capres yang digadang-gadang oleh KIB adalah Ganjar Pranowo. Ini juga sekaligus sosok rambut putih yang dikehendaki istana. Mengapa tidak segera deklarasi? Karena Ganjar yang saat ini masih menjadi kader PDIP, tidak punya cukup nyali untuk menerima pinangan partai lain sebelum ada restu dari Megawati. Meski iklan dan branding terus dilakukan oleh tim Ganjar untuk meluluhkan hati Ketum PDIP. Alih-alih direstui, Ganjar justru sering dihajar oleh lingkaran elit PDIP dan dituduh sebagai oposisi Megawati. Itulah faktor nyata mengapa KIB belum juga deklarasikan Ganjar. Tanpa PDIP, Ganjar juga akan kehilangan banyak basis pendukungnya yaitu pemilih PDIP. Apakah jika Ganjar tidak diusung PDIP dan tidak cukup berani melawan Megawati dengan menolak KIB, lalu KIB akan tetap bertahan dengan mengusung capres baru? Berat! Airlangga, Zulkifli Hasan dan Mardiono kansnya masih sangat kecil untuk menjadi capres atau cawapres. Di tengah kegalauan KIB, muncul KIB baru. Sebut saja KIB tandingan. KIB baru ini singkatan dari Kuning (Golkar), Ijo (PPP) dan Biru (PAN). Kader Golkar yang berafiliasi ke Akbar Tanjung, Jusuf Kalla, mungkin juga Abu Rizal Bakri, telah merapat ke Anies dan mendukungnya. Keder dan pemilih PPP di bawah mayoritas adalah mendukung Anies. Termasuk para mantan pengurus DPP dan mantab anggota DPR PPP telah menyatakan dukungannya kepada Anies. Sementara kader PAN di bawah asuhan Soetrisno Bachir (Ketua Dewan Kehormatan PAN Periode 2020-2025) juga mendukung Anies. Kumpulan dari para kader tiga partai yang diabaikan aspirasinya oleh elit partai tersebut hari ini (1/2/2023) launching Sekretariat Bersama (Sekber) untuk merumuskan rencana deklarasi besar-besaran terhadap Anies Baswedan di Hotel Century Senayan. Apakah suara kader ini pada akhirnya kelak akan menyadarkan ketiga partai untuk mengubah haluan politiknya demi menjaga soliditas partai dan suara konstituen. Politik itu dinamis. Semua bisa berubah pada waktunya. Jakarta, 1 Februari 2023.
Riuh Downgrade Anies, Berhasilkah? Gak Lah!
Oleh Ady Amar - Kolumnis Teranyar Sandiaga Uno yang ikut-ikutan mencoba downgrade Anies. Tampil di podcast Akbar Faizal Uncensored, Sabtu (28 Januari 2023). Itu setelah Sandi sebelumnya bertemu dengan Prabowo Subianto empat mata. Bisa jadi keduanya bicara soal perjanjian politik yang pernah dibuat Anies dengan Partai Gerindra, saat akan maju sebagai Gubernur DKI Jakarta (2017). Isinya, Anies Baswedan tidak boleh mencalonkan diri sebagai Capres, jika Prabowo Subianto maju mencapreskan diri. Sandi membuka info tentang perjanjian politik itu, meski ia lalu menyarankan agar Akbar Faizal mengundang Fadli Zon. Katanya, sepertinya Fadli Zon yang pegang dokumen perjanjainnya. Sandi membuka info itu seiris, dan meski seiris itu upayanya men-downgrade Anies, yang sepertinya akan lancar menuju pencapresan. Downgrade itu bentuk menjatuhkan citra pada seseorang. Sandi memilih membocorkan, seolah perjanjian rahasia, soal Anies terlarang maju sebagai capres jika Prabowo masih berkehendak maju lagi, meski dua kali gagal di tangan Joko Widodo (2014 dan 2019). Gagal dua kali dari anak asuhnya, saat maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi hanya 2 tahunan sebagai gubernur, dan lalu maju sebagai capres melawan pengasuhnya Prabowo Subianto. Mungkin Sandi tahu, atau Prabowo pastinya juga buat perjanjian dengan Jokowi, seperti yang dilakukan dengan Anies. Atau hanya pada Anies perjanjian itu dibuat, itu karena sudah belajar dari sakitnya ditelikung Jokowi. Betapa sakitnya hati Prabowo saat itu, di mana Jokowi yang dibawanya dari Solo untuk menjadi Gubernur DKI, tapi itu cuma dijalaninya tidak perlu satu periode lalu lompat menantang Prabowo sebagai capres dan mengalahkannya. Anies Baswedan maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017, bersama Sandiaga Uno, itu memang di- endorse Partai Gerindra dan PKS. Dan menang di Pilkada itu. Tahun 2019, saat Prabowo Subianto maju lagi sebagai capres, ia meminta Anies mendampinginya sebagai cawapresnya. Anies menolak, karena ia tidak mau menghianati warga Jakarta yang memilihnya untuk 5 tahun. Katanya, Biarkan saja saya ngurus Jakarta sampai selesai, sebagaimana yang diamanahkan. Lebih kurang itu yang disampaikan Anies, sebagai penolakan ajakan Prabowo. Dari sini kita bisa lihat bagaimana kualitas Anies, yang meski \"dibujuk\" Prabowo tetap kukuh dengan pendirian untuk tidak khianat. Setelah itu, Anies menyarankan sebaiknya Prabowo memilih Sandi saja sebagai cawapresnya, itu setelah Anies ditanya siapa yang pas mendampinginya. Saran \"memakai\" Sandi itu muncul dari Anies. Prabowo melirik Anies, dan Anies melirik pada Sandi untuk dipilih membersamai Prabowo. Sandi pun tidak menolak. Terjadilah pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno, sebagai capres-cawapres. Di balik pencapresan pada Pilpres 2019, itu tampak sikap Anies yang konsisten, memilih untuk tetap bersama warga Jakarta yang memilihnya untuk masa jabatan 5 tahun. Anies tidak tergiur rayuan Prabowo untuk membersamai untuk jabatan lebih tinggi. Tapi tidak pada Sandi, justru memilih tergiur lompat dari wakil gubernur, memilih peruntungan sebagai cawapres membersamai Prabowo. Sikap Sandi meninggalkan warga Jakarta yang memilihnya, itu memang hak pribadinya, meski mencederai janji politik pada warga Jakarta, yang memilihnya sebagai wakil gubernur, dan itu untuk 5 tahun. Anies ditinggal sendirian lebih kurang setahunan tanpa wakil gubernur disampingnya. Terjadi tarik-ulur antara Gerindra dan PKS, siapa pengganti Sandi yang akan membersamai Anies. Mestinya itu jatah PKS, tapi Gerindra menganggap itu masih bagiannya. Dan, PKS kalah dengan meninggalkan lara yang akan diingat selamanya. Gerindra lalu mengirim wakilnya membersamai Anies. Maka, jika saat ini dimunculkan janji politik Anies yang terlarang sebagai capres, itu jika Prabowo maju lagi sebagai capres. Artinya, itu sama dengan tidak boleh ada Anies jika Prabowo maju sebagai capres. Menjadi aneh, dan karenanya tidak salah jika perjanjian itu banyak yang menilai, bahwa itu berlaku untuk Pilpres 2019. Dibuat lebih agar peristiwa lompat model Jokowi tidak terulang. Itu baru perjanjian yang bisa dinalar, agar warga Jakarta menjadi tidak dirugikan. Meski Anies masih juga dirayu untuk mau maju sebagai cawapres pada Pilpres 2019, dan itu berarti Anies hanya menjalankan tugasnya sebagai gubernur hanya 2 tahun. Di sini tampak Gerindra membuat perjanjian politik itu hanya untuk kepentingan sempit, bukan untuk warga Jakarta. Karenanya, jika muncul cara yang dilakukan Sandi, dan itu Partai Gerindra, dengan mencoba men-downgrade Anies itu pastilah kontra produktif. Bahkan menjadi menggelikan, saat mengatakan bahwa perjanjian politik yang dibuat dengan Anies itu juga untuk Pilpres 2024. Meski perjanjian itu belum di-publish, tapi cukup membuat keriuhan dan itu downgrade Anies. Berhasilkah? Sepertinya tidak ya, justru di banyak grup perkawanan WhatsApp itu jadi bahan gurauan. Sampai ada yang menyebut, perjanjian itu dibuat bahkan untuk pencapresan Prabowo hingga 8 kali. Netizen memang sadis jika ingin membuka akal sengkarut pihak yang irrasional dan absurd, yang cuma bermodal ngotot. Begini ya, meski perjanjian politik itu pernah dibuat, itu sama sekali tidak punya kekuatan hukum. Bahkan tidak bernilai apa-apa. Bersikap fair lah jika memang masih siap mengikuti perhelatan Pilpres. Jika tak siap berhadapan dengan Anies, maka jangan teruskan ikut Pilpres. Prabowo bagus jika memilih sebagai Guru Bangsa saja, itu terhormat untuknya... Sekian!
Untuk Pelaksanaan Sidang Kode Etik Pemilu, DKPP Menggandeng Polri
Jakarta, FNN - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) menggandeng Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pelaksanaan sidang kode etik penyelenggara pemilu.\"MoU (memorandum of understanding) dengan Polri pekan ini diharapkan selesai. Bahkan, sebelum ada MoU pun DKPP sebenarnya sudah bisa menggunakannya,\" kata Ketua DKPP Heddy Lugito di Jakarta, Selasa. Heddy menyampaikan itu usai melakukan audiensi dengan Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan.Menurut ia, dalam pertemuan dengan Kapolri dibahas sejumlah isu terkait pemilu, khususnya penegakan kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang menjadi tugas pokok dan fungsi DKPP.DKPP dan Polri juga membahas rencana kerja sama pemanfaatan fasilitas kepolisian di daerah untuk pelaksanaan sidang pemeriksaan KEPP. Langkah itu sebagai upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang mengadu ke DKPP.\"Kalau tidak memungkinkan menggunakan ruangan Bawaslu atau KPU di daerah, kami diizinkan menggunakan ruangan milik kepolisian nantinya,\" kata Heddy. Ia mengatakan tidak semua sidang pemeriksaan KEPP di daerah akan memanfaatkan fasilitas milik kepolisian, hanya sidang tertentu yang dinilai melibatkan banyak pihak sehingga memerlukan pengamanan ekstra.\"Perhatian kami bukan soal pengamanannya, tetapi pelayanan maksimal kepada masyarakat yang mengadu ke DKPP, terutama saat sidang pemeriksaan,\" tambahnya.Melalui kerja sama dengan Polri, Heddy berharap kesulitan DKPP mencari ruang sidang yang representatif di daerah tidak akan terjadi lagi.(sof/ANTARA)
Ketua DPD RI: Skema Rasional Dibutuhkan dalam Pengentasan Kemiskinan
Surabaya, FNN - Anggaran pengentasan kemiskinan yang tersebar di kementerian/lembaga (KL) disinyalir banyak tersedot untuk kegiatan rapat hingga studi banding. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, melihat perlunya skema yang rasional agar tidak banyak anggaran yang digunakan untuk kegiatan tidak semestinya. Dia meminta agar upaya pengentasan kemiskinan berfokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga dan pembiayaan usaha yang dapat diakses oleh penerima manfaat. \"Skema pengentasan kemiskinan harus rasional. Treatment atau perlakuannya dibedakan antara masyarakat yang bisa diberdayakan dan tidak,\" kata LaNyalla yang sedang kunjungan dapil ke Jatim, Senin (30/1/2023). LaNyalla mencontohkan untuk masyarakat yang mempunyai keterampilan dan berpotensi diberdayakan, alangkah baiknya jika mereka diberikan bantuan modal yang berkisar Rp10 juta hingga Rp20 juta. Uang sebesar itu bisa digunakan untuk membuka usaha atau melakukan aktivitas produktif untuk memenuhi kebutuhan. \"Kemudian untuk masyarakat yang sulit diberdayakan secara ekonomi, mereka inilah yang diberi dana simultan atau dana BLT,\" tutur Mantan Ketum Kadin Jatim ini. LaNyalla juga meminta Kementerian atau lembaga membuka ke publik program pengentasan kemiskinan yang dilakukan. Supaya masyarakat luas bisa melihat sejauh mana anggaran tersebut terserap dan tepat sasaran. \"Pemerintah harus jujur menyampaikan detail informasi anggaran pengentasan kemiskinan. Bukan jumlah totalnya, tetapi terperinci,\" kata dia. Ditambahkan LaNyalla, fenomena anggaran triliunan rupiah habis untuk rapat, sosialisasi atau studi banding merupakan persoalan klasik. LaNyalla meminta kepala daerah mencermati hal itu. \"Di sini dibutuhkan kepekaan para kepala daerah, supaya anggarannya betul-betul menyasar masyarakat miskin dan kelompok-kelompok rentan,\" tukasnya.(*)
Umat Jangan Terprovokasi Aksi Pembakaran Al Qur'an
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mengajak agar umat Islam tetap tenang dan tidak terprovokasi aksi pembakaran salinan Al Qur\'an di Swedia. \"Membakar Al Qur\'an itu jelas melukai umat Islam, saya mendorong aparat kepolisian di Swedia menindak tegas para pelaku. Tapi yang paling penting kita (umat Islam) harus tetap tenang, tidak terprovokasi dengan aksi itu,\" kata Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Tindakan tidak terpuji tersebut dilakukan Rasmus Paludan, pemimpin partai politik sayap kanan Denmark Garis Keras di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm, Sabtu, 21 Januari. Paludan yang juga berkewarganegaraan Swedia, pernah menggelar sejumlah demonstrasi di masa lalu, ketika dia membakar Al Qur\'an. Muhaimin mengutuk keras aksi keji tersebut. Selain bertentangan dengan nilai keislaman, dia menyebutkan aksi Paludan bisa memicu ketegangan antar-umat beragama di dunia, terutama Islam. \"Saya tentu saja mengecam keras aksi pembakaran Kitab Suci Al Qur\'an di Swedia, itu bukan saja tidak sesuai dengan nilai keagamaan dan toleransi, malah lebih dari itu bisa memicu ketegangan,\" ucap Muhaimin. Negara Arab, seperti Arab Saudi, Yordania, dan Kuwait pun mengecam Paludan. Kementerian Luar Negeri Saudi menyatakan Arab Saudi menyerukan untuk menyebarkan nilai-nilai dialog, toleransi, dan hidup berdampingan, serta menolak kebencian dan ekstremisme Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, juga sudah menyikapi kejadian itu. Indonesia mengutuk keras aksi pembakaran kitab suci Alquran oleh Rasmus Paludan. Aksi penistaan kitab suci itu telah melukai dan menodai toleransi umat beragama. Kebebasan berekspresi harusnya dilakukan secara bertanggung jawab. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyayangkan sikap Rasmus Paludan. KH Yahya mendoakan agar Paludan sadar dan mendapatkan nilai-nilai kebenaran usai tindakan yang dilakukan Paludan. “Whatever his cause is, it is doomed to fail. Mari kita teruskan saja duduk santai menikmati kesyahduan iman kita sendiri sambil menunggu Rasmus Paludan runtuh bersama segala cita-citanya atau dia insaf kemudian berbelok ke jalan yang benar,” kata Gus Yahya.(ida/ANTARA)
Pembicaraan Gibran dengan Megawati Saat di Semarang, Dirahasiakan
Solo, FNN - Gibran Rakabuming Raka merahasiakan pembicaraan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat bertemu pada pelantikan Hevearita G Rahayu sebagai Wali Kota Semarang di Semarang, Senin (30/1).\"Baca saja ekspresi muka saya waktu digandeng bu Mega, itu cukup menjawab,\" katanya di Solo, Selasa.Disinggung mengenai kemungkinan untuk maju pada Pemilihan Gubernur 2024, ia enggan menjawab secara lugas.\"Nggak tahu, baca sendiri (ekspresi wajahnya, red.). Nanti dululah itu, nanti saja dibahasnya, yang penting sudah ketemu ibu (Megawati, red.), sudah,\" katanya.Meski merahasiakan isi pembicaraan dengan Megawati, ia mengakui banyak kesan yang dirasakannya saat pertemuan. Sempat mengantarkan Megawati hingga ke mobil untuk kembali ke Jakarta, ia mengatakan pada kesempatan itu tidak ada pembicaraan berdua antara dirinya dengan Megawati.\"Enggak, kemarin sudah cukup, singkat, padat, jelas,\" katanya.Sebelumnya sempat tersebar foto Megawati yang menggandeng tangan Gibran saat pertemuan di Semarang. Meski dalam foto tersebut keduanya terlihat dekat, ia enggan menyebut jika gandengan tersebut merupakan bagian dari simbol politik.\"Enggak, beliau sudah seperti ibu, eyang saya sendiri. Pokoknya tugasku kalau beliau di sini saya ngantar, mendampingi,\" katanya.Sementara itu, saat disinggung mengenai persiapan Pilkada 2024, ia mengaku tidak ada persiapan apapun.Termasuk merealisasikan 16 proyek prioritas di Solo, dikatakannya, upaya tersebut bukan bagian dari persiapan untuk melaju pada kontestasi politik yang lebih tinggi.\"Nggak ada, lha \'aku meh ngopo to?\' (saya mau melakukan apa?). Proyek prioritas itu kan pekerjaan sekarang, tugas saya menyelesaikan itu. Saya nggak mau pamer, biar warga yang menilai,\" katanya.(ida/ANTARA)
POPULER
