POLITIK
Soal "Reshuffle" Kabinet, Ini Tanggapan Hasto
Bandung, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sabtu, menanggapi soal kemungkinan perombakan atau reshuffle kabinet.\"Kalau reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden (Joko Widodo) dan itu kewenangan Bapak Presiden,\" kata Hasto di Bandung, Jawa Barat, Sabtu.Menurut dia, perombakan kabinet menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo. PDI Perjuangan, sebagai partai koalisi Jokowi-Ma\'ruf Amin, menyerahkan kapan hal tersebut dilakukan.Hasto menjelaskan bahwa sebagai partai pendukung Pemerintah, PDI Perjuangan memang telah memberikan berbagai masukan. Namun, pihaknya belum bisa membeberkan nama-nama siapa saja yang terkait perombakan Kabinet Indonesia Maju karena hal tersebut berkaitan dengan masa depan seseorang.\"Tentu saja sebagai partai kami memberikan masukan, tapi terkait dengan nama, ada aspek-aspek teknis. Ini menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan,\" tambahnya.Saat ditanya kemungkinan pengumuman reshuffle oleh Presiden Jokowi pada Rabu Pon (1/2), Hasto mengatakan setiap orang memiliki momentum dan preferensi masing-masing dalam pertimbangan memutuskan berbagai hal penting.\"Ya, Rabu Pon, berbagai momentum pada Rabu Pon itu memang sering mengandung sesuatu yang istimewa, dalam pengertian muncul kesadaran batin di dalam mengambil keputusan-keputusan strategis. Setiap orang punya preferensi itu,\" katanya.Dia kemudian mencontohkan Presiden pertama RI Soekarno juga memiliki preferensi pada angka, termasuk Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Maka, kata Hasto, dalam membangun Waduk Jati Luhur pun memiliki makna pada angka-angka tersebut.\"Dalam menetapkan pola pembangunan semesta berencana, itu total halamannya seperti itu, mewakili (tanggal) 17, (bulan) 8, (tahun) 45; sehingga itu preferensi biasa dipilih para pemimpin. Ya, tunggu saja apakah akan terjadi reshuffle atau tidak. Kita tunggu saja keputusan Presiden,\" ujar Hasto Kristiyanto.(ida/ANTARA)
Jokowi Mendadak Panggil Surya Paloh, Cemas Karena Anies Unstoppable?
Jakarta, FNN – Membicarakan masalah politik dalam negeri, tampaknya tahun politik datangnya lebih cepat. Meski baru bulan Januari 2023, tapi banyak sekali perkembangan politik yang mengejutkan. Kemarin, misalnya, tiba-tiba Demokrat sepakat untuk mendukung Anies Baswedan. Mereka mengesampingkan sementara soal cawapres, karena yang penting bagi mereka adalah 20% dulu. Sedangkan dukungan dari PKS tinggal soal waktu. Sementara itu, tiba-tiba juga kemarin Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi. Menurut keterangan teman-teman di Nasdem, Surya Paloh dipanggil Pak Jokowi secara mendadak. Kira-kira apa yang sebetulnya terjadi? “Kelihatannya Pak Jokowi harus menerima fakta bahwa Anies itu unstoppable. Jadi mau diputar kiri atau kanan, perselisihan antara Jokowi dan Megawati itu bukan faktor untuk menunda Keputusan Presiden tentang Anies boleh maju atau tidak,” ujar Rocky Gerung dalam sebuah pembahasan bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (28/01/23). Manurut Rocky, Anies unstoppable karena Anies sudah diasuh oleh satu situasi yang menginginkan ada perubahan politik. Jadi, kegagalan Pak Jokowi untuk memprediksi bahwa Anies itu bukan diusulkan oleh partai, Anies itu dikehendaki oleh rakyat, karena itu dibaca oleh Nasdem lebih awal. Tentu Demokrat sebetulnya juga menginginkan AHY, tetapi Demokrat adalah partai yang rasional sehingga menyetujui Anies di depan. Kalau AHY melakukan counter force justru terpecah kekuatan oposisi. “Jadi, SBY dan AHY tahu tentang yang disebut balancing dalam politik. Karena itu, kemarin Demokrat segera mengatakan kami mendukung Anies, soal siapa jadi cawapresnya belakangan,” tegas Rocky. Selama ini publik gelisah karena seolah Anies diombang-ambingkan oleh tiga partai ini. Jadi, Demokrat dengan penuh perhitungan melangkah lebih lebih cermat dengan menyatakan Anies adalah calon presiden kami. Demikian juga PKS yang dalam waktu dekat akan melakukan hal yang sama. Inilah yang tampaknya membuat presiden cemas. “Saya kira itu yang kemudian mencemaskan presiden dan akhirnya presiden tiba pada semacam ya pragmatisme saja, di depan dia ada Anies yang terus moncer, sementara tokoh-tokoh yang diusulkan itu nggak bergerak,” ujar Rocky. Tidak mungkin Ganjar tiba-tiba naik ke 40% karena Ganjar sudah diukur per 3 semester ini minimal, segitu-segitu saja. Demikian juga Pak Prabowo, tambah Rocky. “Anies sebaliknya. Anies itu betul-betul kuda hitam yang mau ditunggangi oleh siapapun itu akan tiba di finish, karena yang dilakukan Anies sekarang belum apa-apa. Dia baru 3 - 4 provinsi aja ledakan dukungannya udah gila-gilaan. Jadi, istana akhirnya mesti paham bahwa mereka ini atau Pak Jokowi ditipu oleh lembaga survei yang membesar-besarkan Ganjar,” jelas Rocky. Menurut Rocky, sebetulnya Pak Jokowi panik, kemudian panggil Surya Paloh, dengan satu keyakinan bahwa bisa atau tidak kalau Surya Paloh membatalkan Anies. “Tidak mungkin pertemuan itu bukan tentang Anies. Tentu ada banyak basa-basi, tapi sinyalnya pasti untuk membatalkan Anies, karena itu yang berkembang selama ini,” kata Rocky. Tetapi, menurut Rocky, orang semacam Surya Paloh itu kalau sudah terlanjur basah akan dilanjutkan saja. Surya Paloh orang yang punya prinsip, jadi mungkin dia juga berhitung bisnisnya akan diganggu segala macam, tapi dia tidak peduli lagi. Surya Paloh punya watak yang kuat, yang menganggap bahwa keinginan dia itu pasti akan diikuti oleh kehendak partainya. Kehendak partai itu yang terlihat aktif. Jadi, kalau kita lihat Nasdem sangat aktif mengusung Anies Baswedan, itu artinya Surya Paloh mau berkelahi dengan istana. Kira-kira begitu menurut Rocky. (sof)
Masyarakat Diimbau Hindari Judi Daring Karena Dipastikan Kalah
Jakarta, FNN - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan mengimbau masyarakat tidak tergiur bermain judi dalam jaringan atau daring karena keuntungan yang diraih sudah diatur dan dipastikan kalah.“Jadi boleh dikatakan ikut perjudian, judi online ini dipastikan kalah, karena sudah disetting (diatur),” kata Ramadhan di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (27/1).Ramadhan mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan iming-iming kemenangan besar yang dipromosikan para komplotan judi daring lewat pesan WhatsApp dan pesan SMS.Karena, kata dia, perjudian bukan tempat untuk mencari kekayaan. Kemenangan dalam permainan judi daring sudah diatur. Sejatinya kemenangan ditujukan untuk bandar.“Kepada masyarakat seluruh netizen pengguna ruang digital agar tidak mudah terpancing dengan ajakan judi online dengan pancingan ajakan-ajakan cepat kaya, karena sudah disetting, kemenangan bagi bandar,” katanya.Kemenangan yang sudah diatur ini juga disampaikan oleh Kasubdit I Ditipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol. Reinhard Hutagaol.Menurut Reinhard, komplotan judi daring Mastertoge78 yang telah diringkus pihaknya mendapatkan keuntungan Rp2 miliar dari 3.000 masyarakat yang menjadi korban karena ikut bermain judi daring.“Jangan tergiur dengan promosi-promosi karena biar bagaimanapun sebenarnya sudah disetting kekalahan, kemenangan sudah disetting,” kata dia.Ia mengungkapkan pemain judi daring hanya punya peluang mendapatkan kemenangan sebesar 20 persen. Oleh karena itu permain judi daring tidak menjanjikan kekayaan.“Kemenangan itu hanya 20 persen dari pada yang main. Jadi kalau yang berharap dan bermimpi main judi online bisa kaya itu salah sama sekali,” kata Reinhard.Pada Rabu (18/1) Dittipidter menangkap 12 orang operator sindikat judi daring di apartemen kawasan Pluit, Jakarta Utara. Selain itu, penyidik masih memburu empat orang tersangka yang kini masuk daftar pencarian orang, diduga melarikan diri ke luar negeri. Dua di antara empat orang DPO tersebut merupakan bos dari komplotan judi daring Mastertogel78.(ida/ANTARA)
Usulan Jabatan Kades Sembilan Tahun Bukan Soal Kerakusan
Yogyakarta, FNN - Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Sutoro Eko Yunanto meminta usulan perpanjangan masa jabatan diajukan sejumlah kepala desa menjadi sembilan tahun jangan serta-merta dipandang bentuk kerakusan terhadap kekuasaan.\"Ini menjadi sarana kita berdialektika untuk pencerahan, bukan bergunjing lalu mengadili seolah kepala desa itu rakus, serakah, primitif, dan memperkaya diri. Enggak, kekayaan mereka tidak seberapa,\" kata Sutoro, di STPMD Yogyakarta, Jumat.Sutoro yang merupakan salah satu perancang Undang-Undang (UU) Desa ini berharap isu terkait perpanjangan masa jabatan itu dapat disikapi dan diurai secara jernih.\"Kades itu sangat dekat dengan masyarakat. Apa pun yang dilakukan kades diketahui oleh masyarakatnya. Mereka punya motor baru saja sudah diolok-olok, apalagi punya mobil,\" ujar Sutoro.Menurutnya, usulan itu digaungkan para kepala desa sebagai bentuk negosiasi mereka terhadap pemerintah pusat agar pemerintahan desa bisa lebih berdaulat, bukan sekadar soal angka atau durasi jabatan semata.Sutoro menilai dengan menggaungkan isu masa jabatan tersebut, kades menginginkan ada ruang dialog untuk memulihkan porsi kewenangan mereka sebagai pemimpin di level desa.\"Jangan digeser hanya soal sembilan tahunnya, tapi soal kedaulatan demi kesejahteraan masyarakat desa,\" kata dia.Menurut dia, selama ini banyak agenda-agenda yang telah dirancang kepala desa berdasarkan hasil musyawarah desa mendapat intervensi dari pemerintah pusat sehingga terpaksa harus diubah, salah satunya dalam pemanfaatan dana desa.\"Seberapa pun masa jabatan kades baik enam atau sembilan tahun, tapi kalau kepala desa hanya ditempatkan menjadi kepala kantor atau menjadi mandor proyek, itu tidak ada maknanya,\" kata dia pula.Sutoro berharap masyarakat tidak memandang jabatan kepala desa laiknya saat zaman Orde Baru yang mendudukkan mereka sebagai penguasa tunggal.Pada era saat ini, kata dia, berbagai pihak dapat mengontrol atau mengawasi kinerja kepala desa, antara lain melalui badan permusyawaratan desa (BPD), bahkan pengawasan juga dilakukan pemerintah pusat.\"Situasinya sudah sangat berbeda. Sekarang ada mekanisme akuntabilitas, ada musyawarah, ada partisipasi,\" kata dia lagi.Sebelumnya, sejumlah kepala desa berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI menuntut perpanjangan masa jabatan yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun.Mereka meminta DPR merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan mengkaji positif dan negatif terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dalam usulan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.\"Kami kaji dulu positifnya apa, negatifnya apa. Kalau banyak positifnya, ya kenapa tidak? Tapi kalau banyak mudaratnya, ya mungkin tetap di posisi Undang-Undang Desa sekarang, enam tahun kali tiga, jadi 18 tahun, kan lama juga itu. Ada positif (dan) negatifnya. Kami, prinsip dari Kemendagri, kami mengkaji,\" kata Tito Karnavian, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/1).(ida/ANTARA)
Koalisi Perubahan Menyerahkan Nama Cawapres pada Anies
Jakarta, FNN - Juru Bicara Tim Anies Baswedan, Sudirman Said, mengatakan Koalisi Perubahan yang terdiri atas Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS menyerahkan sepenuhnya nama calon wakil presiden kepada Anies Baswedan untuk mendampinginya di Pemilu 2024.\"Ini semua merupakan dinamika yang patut disyukuri,\" kata Sudirman Said dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Sudirman menambahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk bertarung di Pilpres 2024.\"Tentu yang paling baru kita ketahui bahwa Ketum Demokrat AHY telah menyatakan dukungan pencalonan Bapak Anies Baswedan,\" kata mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut.Dia juga menyambut baik langkah Partai Demokrat karena hal itu akan membuat syarat presidential threshold dapat terpenuhi.\"Itu sebagai progres karena dengan begitu kita sudah mendekati 20 persen. Tinggal satu lagi insya Allah teman dari PKS menyusul,\" kata Sudirman yang juga Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut.Sejalan dengan Sudirman Said, perwakilan dari Partai Demokrat Tengku Riefky berharap PKS segera mengikuti jejak Partao NasDem dan Partai Demokrat untuk segera mendeklarasikan dukungan. Sehingga, harapannya akan membentuk simpatisan baik di level partai maupun akar rumput.\"Harapan kami, tiga partai segera menandatangani dukungan untuk Pak Anies. Ini terus kami dorong karena deklarasi 20 persen, sehingga bisa segera diglorifikasi rakyat yang mendukung perubahan,\" kata Riefky.Selain itu, perwakilan dari PKS Sohibul Iman mengapresiasi langkah Partai Demokrat atas sikap politiknya. PKS pun masih dalam proses mematangkan dukungan di internal partai.\"Seperti sudah disampaikan, itu masalah deklarasi partai per partai, tergantung proses internal masing-masing partai dan kami menghormati hak tersebut,\" ujar Sohibul Iman.(ida/ANTARA)
Anggota DPR Ramai-ramai Menolak Kenaikan Biaya Haji, Sejauh Mana Kehadiran Negara?
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VIII DPR RI dari semua fraksi ramai -ramai menolak kenaikan biaya ibadah haji tahun 2023 yang diusulkan oleh Kementerian Agama. Keberatan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR RI dengan panitia kerja BPIH tahun 1444 Hijriyah atau tahun 2023, yang dihadiri oleh Dirjen Badan Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji dari Departemen Perhubungan, dan instansi terkait lain seperti Garuda, Saudi Air, dan Angkasa Pura, Kamis (26/01/23). Sebelumnya Menteri Agama mengusulkan BPIH tahun 2023 naik menjadi Rp90.893.000,- dan 69 juta lebih di antaranya harus ditanggung oleh para jemaah. Jumlah biaya tersebut naik sangat tinggi karena sebelumnya hanya RP 39.886.000,-. Kenaikan sangat tinggi tersebut terjadi karena pemerintah saat ini mengubah komponen BPIH dari sebelumnya, terutama dalam penggunaan nilai manfaat atau dikenal sebagai subsidi. Komposisinya berubah menjadi 70% : 30%, di mana 70% berasal dari BPIH yang dibayarkan oleh para jemaah, 30% dari manfaat dana yang dikelola. Padahal, sebelumnya para calon jemaah haji hanya membayar 40,54% dan dari nilai manfaat 59,46%. Anggota Komisi VIII DPR RI, John Kenedy Aziz, mengingatkan bahwa dia mendapat banyak sekali keluhan dari para calon jemaah haji di daerah pemilihannya, Sumatera Barat. Untuk itu, dia minta agar komponen tiga besar dalam berhaji yaitu pesawat, catering, dan hotel bisa diturunkan harganya. Keberatan yang juga disampaikan oleh anggota Komisi VIII, Abdul Wahid dan Hasbi Asyidiki. “Kehadiran negara dalam masalah haji sejauh mana? Yang dikatakan negara ini adalah termasuk bapak-bapak itu, yang namanya Angkasa Pura, Garuda, juga termasuk kesehatan, ini sejauh mana kehadiran negara,” tanya Wahid. Wahid kemudian membandingkan pelaksanaan haji di Malaysia. Biaya naik haji di Malaysia 108 juta, tapi yang dibebankan kepada jemaah hanya 30 juta (kalau nggak salah). Artinya, itu di-cover oleh negara dan dana haji. “Mestinya, bapak-bapak dari Garuda, Angkasa Pura, Kesehatan, atau yang lain, sudah menyiapkan, bila perlu dimasukkan dalam anggaran tiap tahun. Artinya, ini negara hadir,” ujar Wahid. Wahid juga mengingatkan bahwa yang berangkat haji reguler 70% adalah tukang macul, kuli bangunan, dan ibu-ibu petani sehingga tidak mampu kalau dinaikkan sebanyak itu. “Kenapa ini selalu kita bahas dan angkanya sampai kita minta turun turun turun turun, kehadiran negara sampai di mana ini,” lanjut Wahid. Sementara, Hasbi Assyidiki menyampaikan bahwa komisi 8, Panja khususnya, menolak usulan Kemenag dalam hal BPIH bukan karena semata-mata kita masuk tahun politik sehingga pencitraan, tapi semata-mata karena usulan ini tidak rasional. Kenaikan itu sangat membebani. Dia paham bahwa kenaikan tidak bisa dihindari, tapi dia ingin kenaikan yang rasional. Jadi harus ada rasionalisasi. “Lalu saya bertanya kepada diri sendiri untuk apa ada BPKH yang kepala pelaksanaannya adalah seorang pakar keuangan, semua ahli keuangan ini di BPKH, ini ahli, lalu ke mana nilai manfaat itu sehingga skema menjadi 30 : 70?” tanya Hasbi. Namun, penjelasan dari Kepala BPKH mengisyaratkan bahwa kendati anggota DPR ramai-ramai menolak, BPIH tetap akan naik. Berapa besarannya akan belum tahu. Alasannya, kalau tidak naik maka penggunaan dana manfaat akan sangat besar sehingga untuk jemaah berikutnya yang masih dalam daftar tunggu (sekitar 5 jutaan orang) bisa tidak kebagian karena habis untuk mensubsidi jemaah haji yang berangkat lebih awal. Tetapi, berapapun besarnya nanti, dipastikan akan tetap naik. Kalau naik menjadi 50 juta, misalnya, maka jemaah harus membayar lagi 25 juta per jemaah. “Jadi, bagi Anda semua yang mendapat kuota haji tahun ini, harus siap-siap membongkar tabungan, tinggal dikalikan saja berapa orang yang akan berangkat haji,” saran Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Jumat (27/01/23).(ida)
Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Menandakan Hubungan Sangat Baik
Jakarta, FNN - Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni menilai pertemuan antara Presiden RI Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menandakan hubungan kedua tokoh nasional itu sangat baik. \"Pertemuan tersebut menandakan bahwa hubungan di antara keduanya sangat baik dan humanis,\" kata Sahroni kepada ANTARA di Jakarta, Jumat. Sahroni mengaku bangga atas pertemuan Jokowi dan Surya Paloh karena keduanya adalah tokoh panutan. Lebih lanjut, Sahroni mengatakan dirinya mengetahui pertemuan tersebut dilaksanakan pada Kamis (26/1) sore. Namun, dia tidak mengetahui isi perbincangan kedua tokoh tersebut. \"Saya tidak tahu apa yang dibicarakan karena tidak ikut dalam pertemuan tersebut,\" ujarnya. Sebelumnya, pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh telah dibenarkan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. Bey mengatakan pertemuan tersebut dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/1). \"Betul, ada pertemuan tersebut kemarin sore,\" ucapnya. Namun, ia tidak mengungkapkan lebih rinci mengenai isi pertemuan tersebut. Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem Charles Meikyansyah yang mengatakan tidak ada kader NasDem ikut mendampingi Surya Paloh dalam pertemuan tersebut. Akan tetapi, Charles juga tidak menjelaskan secara detail pembahasan dalam pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi itu. Pertemuan tersebut terjadi di tengah berembusnya kabar reshuffle kabinet karena adanya desakan dari politikus PDIP atas menteri-menteri yang berasal dari Partai NasDem, karena partai itu telah mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu 2024.Presiden Jokowi juga sudah beberapa kali berkomentar soal perombakan kabinet, namun tidak menyebut waktu pastinya. Presiden hanya meminta publik untuk menunggu waktu reshuffle.(ida/ANTARA)
Demokrat Berharap Koalisi Segera Mendeklarasikan Anies Baswedan Menjadi Capres
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya berharap koalisi Partai Nasdem, PKS dan Demokrat segera mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pemilu 2024.\"Harapan kami tiga partai segera menandatangani dukungan untuk Anies Baswedan sebagai calon presiden,\" katanya usai pertemuan bersama tim kecil koalisi di rumah Anies Baswedan, Jakarta, Jumat.Ia menegaskan saat ini Demokrat terus mendorong untuk menyegerakan deklarasi karena kecukupan ambang patas pencalonan presiden sebesar 20 persen sangat penting.\"Kami yakin PKS dan Nasdem juga akan menyegerakan,\" ujarnya.Menurut ia, percepatan deklarasi sangat penting untuk selanjutnya diglorifikasi dan disebarkan kepada seluruh pendukung dan masyarakat Indonesia.Riefky menegaskan dalam pertemuan itu, partainya menegaskan komitmen dan posisi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang secara terang benderang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.Sebelumnya, mantan Gubernur DKI sekaligus bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan bertemu perwakilan tim kecil koalisi di rumahnya, Jakarta Selatan, Jumat siang.Hadir dalam pertemuan itu, Sudirman Said selaku jubir Anies Baswedan, Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman, dan Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto.(ida/ANTARA)
Anies Baswedan Bertemu Tim Kecil Koalisi Perubahan
Jakarta, FNN - Mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu tim kecil koalisi perubahan dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kediamannya di Jakarta Selatan, Jumat.\"Kami berkumpul makan siang bersama di rumah, bersama dengan teman-teman partai koalisi, yaitu NasDem, Demokrat, dan PKS,\" kata Anies usai pertemuan.Dia menjelaskan pertemuan itu membahas perkembangan koalisi untuk terus bergerak bersama dan menguatkan soliditas menjelang Pemilu 2024.Hadir dalam pertemuan itu antara lain Juru Bicara Tim Anies Baswedan, Sudirman Said, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman, dan Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto.Sudirman Said menjelaskan pertemuan antara Anies dengan tokoh-tokoh koalisi itu sering dilakukan untuk membahas perkembangan dinamika pencapresan.\"Kadang-kadang sepekan dua kali. Setiap makan pasti ada pertemuan dan hari ini bertemu untuk mendengar berbagai progres atau update dari masing-masing partai politik,\" kata Sudirman.Dalam pertemuan di kediaman Anies Baswedan itu juga merespons pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait komitmennya mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.\"Ketua Umum Partai Demokrat mengeluarkan rilis atau pernyataan bahwa telah secara resmi mendukung pencalonan,\" tambahnya.Menurut Sudirman, pernyataan AHY itu merupakan perkembangan penting di mana tinggal selangkah lagi koalisi tersebut sudah mencukupi 20 persen persentase pencalonan.\"Tinggal satu lagi dan insya Allah kami doakan mudah-mudahan teman dari PKS juga akan menyusul pernyataan semacam itu,\" katanya.Sebelumnya, AHY mengajak Partai NasDem dan PKS untuk segera membentuk sekretariat perubahan sebagai bukti keseriusan dan komitmen bersama. Terkait usungan capres, dia mengatakan sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024.\"Bagi Demokrat, Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan,\" ujar AHY.(ida/ANTARA)
Soal Keputusan Bakal Cawapres, Demokrat Menyerahkan Sepenuhnya ke Anies
Jakarta, FNN - Partai Demokrat yang saat ini condong berkoalisi dengan Partai NasDem dan menyerahkan sepenuhnya keputusan bakal calon wakil presiden (cawapres) kepada bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan yang akan didukung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.“Demokrat menyerahkan keputusan bacawapres kepada bacapres yang kami usung,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, di Jakarta, Jumat.Sejauh ini, belum ada titik terang siapa sosok yang akan mendampingi Anies sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Namun yang jelas, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi salah satu kandidat kuat yang digadang-gadang akan berduet dengan Anies.AHY sendiri terang-terangan mengajak Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk segera membentuk Sekretariat Perubahan. Ajakan ini sebagai bukti keseriusan dan komitmen Partai Demokrat untuk mewujudkan Koalisi Perubahan.Kendati AHY sudah mengajak NasDem dan PKS untuk membentuk Sekretariat Perubahan guna mewujudkan Koalisi Perubahan, Herzaky masih enggan berkomentar lebih jauh. Ia belum mau menanggapi secara perinci apa yang diutarakan ketua umumnya tersebut.Pada sisi lain, AHY menegaskan pertemuan yang dilakukan koalisi Demokrat, PKS, dan NasDem bukan untuk politik transaksional dan pragmatisme.Koalisi Demokrat, PKS, dan NasDem dipersatukan oleh visi dan semangat yang sama, senasib, dan seperjuangan untuk mengemban amanah rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Sebenarnya, kerja tim kecil Koalisi Perubahan sudah mendekati tahap final. Dengan rentang waktu komunikasi lebih dari enam bulan, sudah cukup untuk mengambil keputusan yang penting dan fundamental.Bahkan AHY menyebut sudah ada kesamaan cara pandang ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. “Bagi Demokrat, Mas Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan,” kata AHY.Terkait bakal cawapres, AHY mengaku Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi kader utamanya. Sebagai aspirasi selaku calon anggota koalisi, hal tersebut merupakan hal yang wajar, namun yang terpenting adalah diskusi bakal cawapres hendaknya tidak menghambat finalisasi koalisi sehingga pembentukan koalisi perubahan menjadi sebuah keniscayaan.“Kami rasional saja. Jangan sampai faktor penentuan bacawapres ini justru menjadi hal yang menghambat bagi terbentuknya Koalisi Perubahan. Untuk itu, Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan bacawapres kepada bacapres yang kami usung, sehingga tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi,\" katanya pula.Nantinya, kata dia lagi, pasangan yang akan diusung ketiga partai akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan, sehingga bukan sekadar \"kawin paksa\".Mengenai kriteria bakal cawapres, seperti yang disampaikan oleh Anies Baswedan, AHY merasa tidak ada kendala secara prinsip sehingga merupakan hak dari bakal capres.(ida/ANTARA)
POPULER
