POLITIK
Pengumaman Dukungan PKS Membuat Anies Menjadi Capres Pertama yang Punya Tiket Pilpres 2024
Jakarta, FNN – Akhirnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi menyampaikan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk menjadi bacapres (bakal calon presiden) pada pilpres 2024. Dukungan resmi PKS itu disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, sekaligus anggota tim kecil koalisi perubahan, Muhammad Sohibul Iman, di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Senin malam (30/01/23). Sohibul mengumumkan hal tersebut setibanya dia di Bandara Soeta setelah menemui dan mendapat pengarahan dari Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufri, yang kini tengah berada di Istambul, Turki. Hadir dalam acara tersebut antara lain Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, sekaligus anggota tim kecil koalisi perubahan, Muhammad Sohibul Iman; Sudirman Said, tim kecil dari Anies Baswedan; Sekjen Demokrat, Teuku Rifki Harsa; dan Ketua DPP Nasdem, Sugeng Suparwoto. Di awal acara, Sudirman Said menyampaikan bahwa setelah berkegiatan bersama dengan tim sekretariat perubahan di kediaman Pak Anies, Bapak Sohibul Iman dan dirinya diutus untuk ke Istambul menemui Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufri, dan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, yang sedang dalam tugas di sana, dilanjutkan dengan umroh. Tujuannya adalah menyingkronkan langkah-langkah sekaligus memberikan update mengenai perkembangan politik terakhir, untuk memperoleh pandangan atau saran-saran dari mereka sebagai pimpinan PKS. Kemudian, Ketua Majelis Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman, menyampaikan mengenai keputusan yang telah diambil oleh PKS berkaitan dengan dukungan atas pencalonan Bapak Anies Baswedan calon presiden dalam Pemilu 2024. Seperti diketahui bahwa Partai Nasdem dan Partai Demokrat sudah menyatakan secara eksplisit organisatoris bahwa mereka mendukung Bapak Anies. Sedangkan dukungan eksplisit organisatoris dari PKS masih menjadi dipertanyakan meski beberapa jubir PKS sudah hadir bersama tim kecil lain ke kediaman Anies Baswedan hari Jumat lalu. Rupanya, PKS harus berkonsultasi terlebih dulu dengan Ketua Majelis Syuro PKS dan Presiden PKS sebelum menyatakan dukungan secara resmi. Akhirnya mereka pun menemui kedua piminan PKS tersebut. Pertemuan dan konsultasi berjalan sangat baik dan dari konsultasi tersebut mereka mendapatkan pesan untuk disampaikan kepada keluarga besar PKS secara khusus dan juga kepada masyarakat Indonesia secara umum. Pertama, sebagaimana ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai-partai pendukung Anies Rasyid Baswedan, PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Baswedan tersebut di Pilpres 2024 sehingga kondisi ini memenuhi PT 20%. Kedua, PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai bacapres 2024-2029 pada Rapat Badan Pekerja Majelis Syuro PKS yang bersamaan dengan rapat kerja nasional atau Rakernas DPP PKS, 24 Februari 2023. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi percepatan sesuai dengan dinamika politik yang berkembang, terutama setelah Ketua Majelis Syuro PKS dan presiden PKS kembali ke tanah air pada 3 Februari tahun 2023. Di akhir pernyataannya, Sohibul Iman menyampaikan bahwa tidak ada niat sedikitpun dari mereka untuk membuat tidak nyaman siapapun, “Tidak ada yang kami inginkan dan kami rindukan selain kebaikan-kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia, sekuat kemampuan yang kami miliki,”ujarnya. Dengan pengumuman PKS maka Anies Baswedan menjadi bacapres pertama yang sudah mengantongi tiket memenuhi persyaratan, karena didukung oleh tiga partai, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS. Total jumlah kursi dari ketiga partai tersebut adalah 163 kursi, sudah melampaui syarat minimal presidential threshold 20%. Keputusan PKS untuk secara resmi mendukung Anies Baswedan bergabung dengan Nasdem dan Demokrat ini menjadikan konstelasi politik akan berubah. Dipastikan partai-partai lain juga akan segera bergerak untuk membentuk koalisi atau bahkan sangat mungkin ada partai lain yang bergabung dengan koalisi pendukung Anies Baswedan. “Jadi, pengumuman PKS ini dipastikan akan membuat situasi politik semakin dinamis. Pengaruh yang paling dekat adalah berkaitan nanti dengan reshuffle kabinet yang spekulasinya akan diumumkan pada hari Rabu, 1 Februari 2023, atau bertepatan dengan hari Rabu pon. Apakah dengan pengumuman PKS ini kemudian Pak Jokowi akan tetap melakukan reshuffle dan menendang Partai Nasdem dari kabinet seperti yang diharapkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ini saya kira mesti dikalkulasi ulang kembali,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Hersubeno Point edisi Senin (30/10/23).(ida)
PKS Sore Ini Mendeklarasikan Pencaprean Anies di Bandara Cengkareng, Situasi Darurat?
Jakarta, FNN – Sore tadi, undangan dikirim oleh Humas DPP PKS ke berbagai media, termasuk FNN. Undangannya sangat menarik dan berbunyi, “Yang terhormat teman-teman media: Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Muhammad Sohibul Iman, baru kembali dari Turki setelah mendapat arahan dari Ketua Majelis Syuro PKS Doktor Salim Segaf Al Jufri. Pada kesempatan ini, Dr. Sohibul Iman akan memberikan keterangan media terkait koalisi dan capres PKS, pada hari ini, Senin, 30 Januari 2023, pukul 18.00 WIB, di terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, kedatangan internasional.” Dalam undangan tersebut juga disebutkan bahwa akan hadir juga Sudirman Said, tim kecil dari Anies Baswedan; Sekjen Demokrat, Teuku Rifki Harsa; dan Ketua DPP Nasdem, Sugeng Suparwoto. Undangan ditupu dengan “Untuk itu, kami mengundang teman-teman media untuk hadir. Demikian undangan kami sampaikan atas perhatian teman-teman kami ucapkan terima kasih.” Mendapat undangan tersebut, Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Senin (30/01/23) mengatakan, “Ini undangan tentu saja sangat mengejutkan, walaupun sebenarnya kita sudah bisa menduga ini pasti berkaitan dengan pengumuman dari sikap PKS dalam soal koalisi untuk mendukung Anies Baswedan .” Saat ini, dari 3 partai politik yang digadang-gadang akan bergabung dalam koalisi perubahan, yakni Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS, tinggal PKS yang belum mengumunkan sikapnya. Seperti kita ketahui bahwa Nasdem sudah lebih dahulu mendeklarasikan Anies Baswedan, yakni pada tanggal 3 Oktober 2022. Pengumuman ini terkesan mendadak karena rencananya baru akan diumumkan pada tanggal 10 November 2022 bersamaan dengan Peringatan Hari Pahlawan. Kemudian, tiba-tiba saja Rabu (25/01/230) Ketua DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono membuat pernyataan tertulis yang dikirim ke media tentang sikap Partai Demokrat yang menyatakan secara resmi akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres. “Tetapi, Demokrat mengumumkannya terkesan tidak formal, padahal ini kan soal yang sangat serius. Karena bagaimanapun kesannya sambil lalu saja disampaikan secara tertulis, tidak ada seremonial khusus,” ujar Hersu. Kemudian pada hari Kamis (26/01/23) terjadi beberapa peristiwa penting, di antaranya DPP Nasdem, di bawah Wakil Ketua Umum Ahmad Ali, melakukan kunjungan ke Sekber Gerindra – PKB. Yang menjadi peristiwa paling penting adalah hari itu juga Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dipanggil secara mendadak oleh Pak Jokowi ke istana. Padahal, kedua tokoh tersebut sudah 3 bulan tidak bertemu karena Pak Surya Paloh berada di Eropa melakukan general check up di Jerman. Lalu muncul juga berita tentang pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Luhut Panjaitan di London. Wakil Ketua Dewan Pakar Nasdem, Peter Gonta, yang mendampingi pertemuan keduanya menjelaskan bahwa mereka sepakat untuk tidak sepakat dalam hal pilihan siapa yang menjadi calon presiden pada pilpres 2024. Keesokan harinya, tim kecil yang terdiri dari unsur PKS, Nasdem, dan Demokrat bertemu di rumah Anies Baswedan. Saat itu, Sekjen Demokrat menjelaskan mereka berharap 3 partai segera menandatangani dukungan untuk Pak Anies sebagai calon presiden, dan deklarasi yang paling penting adalah untuk PT 20%. Jadi, walaupun tidak dilakukan seremonial, itu adalah sikap resmi Demokrat mendukung Anies Baswedan. Soal cawapres dibicarakan kemudian secara baik-baik dan setara. Sekarang, tiba-tiba Sohibul Iman mendadak pulang dari Turki dan diperintahkan oleh Ketua Majelis Suro untuk mengumumkan pencapresan Anies Baswedan dari PKS. “Namun, pertanyaannya, mengapa itu dilakukan secara mendadak. Mengapa harus dilakukan dalam keadaan seolah-olah sangat urgen, ketika dia baru tiba di bandara, langsung wartawan diundang ?” tanya Hrsu. Demikian juga pimpinan Nasdem dan Demokrat yang hadir secara khusus di bandara. Ini juga menimbulkan tanda tanya, apakah ada situasi yang genting? Sebab, dengan pengumuman PKS ini, berarti Anies Baswedan akan menjadi calon presiden pertama yang secara resmi sudah mendapat dukungan yang melampaui PT 20%, sehingga dipastikan Anies akan menjadi calon presiden dari sisi dukungan partai politik. “Jadi, kalau PKS mendadak mengumumkan pencapresan Anies seperti halnya Demokrat, apakah para petinggi Demokrat dan PKS sudah mendapat informasi spesifik tentang ‘penjegalan’ Anies dari sisi hukum? Apakah ini konteksnya?’ tanya Hersu. Kita tunggu saja kepastiannya nanti. (sof)
Delapan Wakil Ketua DPD Nasdem Surabaya Mengundurkan Diri
Surabaya, FNN - Delapan wakil ketua DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Surabaya, Jawa Timur, mengajukan pengunduran diri dari jabatannya setelah adanya mosi tidak percaya terhadap Ketua DPD Robert Simangunsong.\"Per hari ini kami memutuskan untuk mundur, tapi kami tetap sebagai kader Nasdem,\" kata Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Nasdem Surabaya Onny S.D. Philippus bersama pengurus DPD lainnya saat menggelar jumpa pers di Surabaya, Senin.Delapan wakil ketua DPD Nasdem Surabaya meliputi Onny S.D. Philippus (Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu), Sri Hono Jularko (Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik), Wendik Arifiyanto (Wakil Ketua Bidang Digital dan Siber), Gatot Indarto (Wakil Ketua Bidang UMKM), Anugrah Ariyadi (Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja), M. Choirul Anwar (Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga), Gunawan (Wakil Ketua Bidang Kehutanan, Agraria dan Tata Ruang), dan Tatiek Efendi (Wakil Ketua Bidang Migran).Onny menegaskan keputusan kedelapan kader untuk mundur sebagai pengurus partai dilandasi atas mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua DPD Nasdem Surabaya Robert Simangunsong.Mosi tidak percaya itu dibuktikan dengan berkirim surat ke DPP Nasdem pada 19 Desember 2022 yang isinya memohon ada penggantian jabatan ketua DPD Nasdem Surabaya karena Robert dinilai tidak mampu menakhodai pengurus di tingkat DPD, DPC (kecamatan), maupun DPRt (ranting).Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti DPW Nasdem Jatim dengan menggelar rapat pada 16 Januari 2023. Namun, hasilnya tidak ada pergantian ketua, melainkan hanya meninggalkan 11 catatan yang pada poinnya meminta Robert membenahi pola komunikasi antarpengurus dan memperbaiki kepemimpinan.Menurut Onny, ada delapan hal yang dikeluhkan pengurus terhadap kepemimpinan ketua DPD Nasdem Surabaya. Pertama, Robert dinilai tidak mampu mengonsolidasi pengurus harian DPD sesuai SK DPP.Kedua, tidak terciptanya harmonisasi di struktur DPD. Lalu, ketiga, tidak difungsikannya pengurus DPD sesuai tupoksi personal pengurus, namun lebih pada ditunjuk oleh ketua DPD.Keempat, Robert juga dinilai tidak mampu membentuk DPRt se-Kota Surabaya yang dibuktikan secara legalitas. Kelima, dana bantuan partai politik tidak pernah dibahas dan dilaporkan kepada pengurus harian.Kemudian, keenam, suasana kantor DPD NasDem Surabaya disebut tidak mencerminkan suasana kantor parpol yang terbuka dan demokratis. Ketujuh, kantor juga tak difungsikan sebagai rumah untuk menampung aspirasi rakyat, dan terakhir tidak ada rapat-rapat pengurus DPD sesuai AD/ART.\"Kami mundur karena tidak mau menjadi tanggung jawab moral apabila target Nasdem Surabaya pada Pemilu 2024 gagal karena masih dipimpin RS,\" kata Onny.Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik DPD Nasdem Surabaya Sri Hono Jularko menambahkan penggunaan bantuan partai politik juga tidak pernah transparan.Total, bantuan partai politik yang diterima NasDem Surabaya pada 2022 sekitar Rp800 juta dan pada 2023 diperkirakan meningkat menjadi Rp1,3 miliar. Namun, laporan penggunaannya tidak pernah disampaikan secara rinci.\"Sejak Robert menjabat itu sudah kami pertanyakan. Sebenarnya yang menanyakan kader-kader di tingkat DPC dan ranting. Saat itu kami sebagai pengurus sudah mengingatkan, namun hingga sekarang penggunaan banpol tetap tidak transparan. Pengurus tidak pernah diberitahu penggunaannya secara garis besar apalagi rinci,\" kata Sri Hono.Sementara itu, Ketua DPD NasDem Surabaya Robert Simangunsong belum memberikan respons saat dikonfirmasi mengenai pengunduran diri delapan pengurus itu.Saat dihubungi wartawan melalui telepon selulernya, terdengar nada sambung, namun tidak diangkat. Begitu pun saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp hanya dibaca, tapi tidak dibalas.(sof/ANTARA)
Soal "Reshuffle" Rabu Pon, Pramono Anung Menjawab
Jakarta, FNN - Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta, Senin, mengaku tahu soal isu perombakan Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo, namun dia enggan menjelaskan hal itu lebih lanjut.\"Rabu sore (1/2) pergi ke Bali sampai Kamis (2/2). Walaupun (saya) tahu (soal reshuffle), mohon maaf nggak diomongin,\" kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.Awalnya, wartawan menanyakan apakah Presiden Jokowi jadi melakukan pelantikan menteri pada Rabu Pon (1/2). Jokowi diketahui beberapa kali sudah melakukan langkah politik terkait susunan kabinet pada hari Rabu Pon.\"Rabu saya mendampingi Presiden ke Bali, sore berangkat,\" tambah Pramono singkat.Kabar perombakan kabinet berembus karena ada desakan dari politikus PDI Perjuangan terhadap menteri-menteri dari Partai NasDem, khususnya karena Partai NasDem telah mendeklarasikan akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.Menteri asal Partai NasDem di Kabinet Indonesia Maju adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.Ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, Siti Nurbaya Bakar enggan berkomentar soal isu reshuffle tersebut.\"Ya gimana sih, kok tanya ke saya?\" kata Siti Nurbaya.Sementara itu, Johnny G. Plate mengatakan pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu untuk membahas terkait pembangunan nasional.\"Kalau itu kan Pak Surya dan Bapak Presiden yang tahu isinyalah. Nanti dari mereka saja. Pertemuannya bagus, baik untuk kepentingan pembangunan nasional kita yang lebih lancar di tengah situasi yang penuh tantangan,\" kata Johnny.Presiden Joko Widodo dan Surya Paloh melakukan pertemuan secara internal di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (26/1).(sof/ANTARA)
Sandiaga Menyebut Perjanjian Prabowo-Anies-Sandiaga Tetap Berlaku
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menyebut ada perjanjian tertulis antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017 dan masih berlaku sampai saat ini.\"Seingat saya memang pernah ada perjanjian itu, itu bisa jadi batu pijakan dan jadi diskusi yang baik karena diskusi-diskusi itu bisa menganalisa bagaimana pembentukan koalisi dan kesepakatan-kesepakatan seperti apa yang dituangkan dalam sebuah perjanjian,\" kata Sandiaga di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Senin.Sebelumnya dalam wawancara kanal YouTube politikus Partai NasDem, Akbar Faizal, Sandiaga Uno mengungkap perjanjian politik antara Ketua Umum Prabowo Subianto dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelum Pilkada DKI 2017.Awalnya Akbar Faisal bertanya soal potongan video pernyataan Anies yang mengaku tak akan maju di Pilpres jika Prabowo juga mencalonkan diri. Alasan yang disampaikan Sandiaga adalah karena ada perjanjian politik antara Prabowo dan Anies Baswedan.\"Bentuk fisik-nya sendiri tentunya perjanjiannya ditandatangani 3 pihak (yaitu) saya, Pak Prabowo dan Pak Anies, dan saat itu yang \'ngedraf\' dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadli Zon dan setahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasco, jadi nanti mungkin Pak Dasco atau Pak Fadli yang mungkin bisa memberikan keterangan karena itu juga menyangkut sisi Pak Prabowo dan Pak Anies,\" jelas Sandiaga.Saat ini Fadli Zon menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, sedangkan Ahmad Sufmi Dasco menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra.\"Isi perjanjian itu terkait Pilkada DKI 2017. Malam itu kita tanda tangan sebelum kita mendaftar ke KPUD pada September 2016, tapi isinya secara lebih etis disampaikan yang punya kopinya, saya sendiri tidak pegang,\" ungkap Sandiaga.Sandiaga pun tidak menjelaskan apakah perjanjian tersebut terkait dengan Pilpres 2024 atau lainnya.\"Menurut saya nanti lebih baik diterangkan oleh yang memegang perjanjiannya, tapi memang perjanjian itu waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan, koalisi waktu itu kan ada Gerindra dan PKS tapi kan paslon-nya itu saya sebagai wagub, Pak Anies dan Pak Prabowo,\" tambah Sandiaga.Sandiaga mempersilakan wartawan untuk menanyakan kepada Fadli Zon atau Sufmi Dasco.\"Perjanjian itu kan pasti berlaku dan jika tidak diakhiri maka perjanjian itu akan berlaku, tapi mungkin isinya nanti bisa disampaikan, apalagi sekarang saya sama-sama bertugas di pemerintahan bersama Pak Prabowo, jadi pihak yang netral yang bisa menyampaikan supaya tidak bias,\" tutur Sandiaga.Sandiaga pun menyebut perjanjian tersebut legal dengan dilengkapi materai.\"Saya sih \'commit\' (dengan perjanjian) sampai saat ini, saya tanda tangan dan komitmen dan mungkin yang lain bisa ditanyakan,\" ungkap Sandiaga.(sof/ANTARA)
Prabowo Terjebak di Antara Perjanjian Tertulis dengan Mega dan Anies
Jakarta, FNN - Perjanjian Pak Prabowo dengan Anies Baswedan terkait pemilihan presiden diungkit kembali oleh Sandiaga Uno. Menurut Sandiaga, dalam perjanjian menyangkut Prabowo dan Anies, mengandung sejumlah poin yang cukup detil dan disepakati. Kesepakatan itu bermula saat Anies dan Sandiaga maju Pilgub DKI Jakarta 2017 hingga langkah politik ke depan. Mengomentari hal ini, Rocky Gerung dalam Kanal Yotube Rocky Gerung Official edisi Senin (30/01/23) mengatakan, “Bagi Pak Prabowo, Anies menjadi semacam ya duri dalam melon, kira-kira begitu, karena dianggap bahwa Anies tidak disangka-sangka elektabilitasnya mungkin sudah melampaui Pak Prabowo.” Kalau di awal kita lihat setting politiknya, kata Rocky, Pak Prabowo dianggap akan membawa suara oposisi . Oleh karena karena itu, orang merasa Prabowo ada kesempatan berikutnya untuk menjadi Presiden. “Tetapi, Pak Prabowo masuk kabinet. Jadi, itu juga membatalkan pacta sunt servanda karena detingnya berubah,” ujar Rocky. Jadi, kata Rocky, ini adalah perjanjian politik yang peralatan-peralatan awal untuk memastikan perjanjian itu sudah banyak berubah. Anies dideklarasikan oleh Nasdem, padahal sebetulnya juga belum ada kepastian. Mestinya Pak Prabowo biasa saja, Anies bisa dibatalkan. Lain kalau Pak Prabowo memang sudah merasa bahwa beliaulah satu-satunya yang harus tampil sebagai penantang dari Presiden Jokowi. Kalau bicara soal perjanjian Pak Prabowo, sebenarnya bukan hanya perjanjian dengan Anies. Pak Prabowo juga adan perjanjian dengan Ibu Mega di Batu Tulis tahun 2014. Perjanjian dengan Bu Mega ini, menurut Rocky, lebih kuat karena lebih positioning bagi Pak Prabowo. Perjanjian dengan Ibu Mega ini membuat Pak Prabowo langsung mendapat partai koalisi. Dalam pembahasan yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, Rocky juga mengatakan bahwa perjanjian Prabowo dengan Anies merupakan perjanjian yang unik, karena Anies tidak punya partai. “Jadi, hal-hal yang belakangan kita lihat sebagai fenomena adalah Anies melejit dan semua orang merasa perlu mengungkit-ungkit perjanjian dengan Anies. Itu betul, tapi nanti publik akan melihat ini politik cemburu atau politik apa,” ungkap Rocky. Menurut Rocky, dari awal Anies sudah diproyeksikan untuk tidak masuk dalam Gerindra. Lain kalau Anies kemudian dinyatakan sebagai Gerindra. Jadi kalau kita lihat, misalnya settingnya Pak Prabowo kalau dia tagih, ada perjanjian apa dengan Anies? Kalau sebagai tokoh politik, pada waktu itu Anies belum menjadi tokoh politik; kalau sebagai kader Gerindra, pada waktu itu juga Anies belum kader Gerindra. Jadi, kata Rocky, memang Pak Prabowo menduga bahwa Anies akan melejit. Oleh karena itu, dia membuat perjanjian. Kalau perjanjian dengan Bu Mega sudah terhapus oleh peristiwa-peristiwa politik. Kalau dengan Anies justru perjanjian itu baru mulai terasa potensi pencapaiannya, karena Anies elektabilitasnya naik. Kalau Anies elektabilitasnya 45%, pasti Pak Prabowo akan anggap penting perjanjian itu. “Jadi, itulah sifat dari perjanjian politik, di belakangnya ada teks, ada konteks, di belakangnya ada halaman-halaman yang lain yang barangkali sudah berubah angkanya,” tegas Rocky. Tetapi, tambah Rocky, yang paling menarik tentu setiap orang yang bikin perjanjian dengan Pak Prabowo akan merasa kok berubah, mestinya Pak Prabowo ada di kubu oposisi. Di dalam hukum perjanjian, ucapan itu sudah mengikat. “Jadi kita mesti anggap bahwa perjanjian politik di Indonesia itu semacam lips service aja,” ujar Rocky.(ida)
Pekan ini KIB Bertemu Bahas Capres
Jakarta, FNN - Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono mengatakan pekan ini koalisi Indonesia bersatu (KIB) akan bertemu membahas pematangan calon presiden (capres).\"Mungkin minggu ini. Kemarin Pak Airlangga telepon, begitu Pak Zul sudah pulang, nanti kita bergerak,\" katanya di Jakarta, Senin.Pembahasan itu kata dia diagendakan saat tiga pimpinan partai politik di KIB berkumpul yakni Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan dia mewakili PPP.Dia menegaskan sudah ada pematangan tentang tokoh-tokoh nanti yang layak diusung oleh masing-masing parpol yang tergabung di KIB.Mardiono menyatakan PPP selalu mendorong tokoh-tokoh nasional untuk tampil ke publik. Tujuannya agar mereka menjadi bagian dalam pembangunan bangsa dan negara ini.\"Kalau tokoh-tokoh itu tidak tampil ke ruang-ruang publik, tidak tampil ke masyarakat, kan masyarakat jadi enggak tahu,\" ujarnya.Dia mencontohkan sejumlah tokoh nasional yang hadir dalam beberapa rangkaian kegiatan PPP di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisatan Sandiaga Uno dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.(ida/ANTARA)
Apresiasi Diberikan untuk KBRI Riyadh yang Selamatkan Pekerja Indonesia
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengapresiasi gerak cepat Kedutaan Besar RI Riyadh dalam menyelamatkan seorang pekerja migran Indonesia (PMI) yang memohon untuk dipulangkan ke Tanah Air.Melalui akun Twitter resminya, @mohmahfudmd, pada Senin, Mahfud memuji langkah tindak lanjut cepat KBRI Riyadh atas penyelamatan PMI asal Cianjur berinisial SK tersebut.Dalam cuitan yang sama, Mahfud juga mengaku prihatin bahwa situasi serupa yang dialami SK kerap ditemuinya saat mengunjungi tempat-tempat penampungan KBRI di luar negeri.\"Bagus, \'gercep\'. Banyak TKI/TKW kita yang diperlakukan seperti budak di luar negeri dan di kapal-kapal laut milik asing. Pengirimannya pun melalui transaksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh sindikat-sindikat. Saya melihat \'shelter\' di beberapa KBRI kita di luar negeri. Sangat memprihatinkan,\" demikian cuit Mahfud.Cuitan Mahfud juga mengutip laporan dari KBRI Riyadh via akun Twitter resmi @IndonesiaInRYD yang menyampaikan tindak lanjut penyelamatan SK pada Minggu (29/1) malam. Cuitan Mahfud tersebut belakangan ditanggapi oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mengapresiasi langkah tersebut, sembari menyarankan agar ada dukungan dalam bentuk kebijakan guna meningkatkan pencegahan hal serupa berulang.\"Support moral & policy juga Pak .. Surat dari Bapak ke aparat terkait untuk penindakan pasti akan jadi prioritas,\" demikian cuit Susi melalui akun Twitter resminya, @susipudjiastuti.Tanggapan itu dijawab oleh Mahfud bahwa ia kerap kali sengaja menempuh jalur media sosial agar isu-isu tertentu bisa lekas menjadi perhatian bersama sembari memastikan bahwa prosedur wajib tetap dilakukan.\"Siap, Bu Susi. Semua prosedur wajib sudah kita lakukan, seperti rakor, kirim surat, tinjau lapangan, kirim tim, dsb. Untuk kasus-kasus darurat saya sering lewat medsos agar cepat jadi kepedulian bersama. Banyak yang cepat rampung dengan medsos. Yang lebih sistemik, kita lakukan secara lebih resmi pula,\" tulis Mahfud sembari mengutip cuitan Susi. Sebelumnya, sempat beredar viral video seorang PMI perempuan asal Cianjur yang memohon agar dipulangkan ke Indonesia karena kerap mendapat perlakuan fitnah dari anak-anak majikannya.Video itu kemudian semakin viral ketika Mahfud menautkan dalam cuitannya pada Kamis (26/1) lalu yang menyebut bahwa penyidik dari tim Direktorat Tindak Pidana Siber Polri telah berhasil diidentifikasi lokasinya dan info tersebut dilanjutkan ke Kementerian Luar Negeri.(ida/ANTARA)
Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tidak Mencerminkan Demokrasi
Surabaya, FNN - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga (Unair) Dr. Lanny Ramli MHum menyebut tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak mencerminkan demokrasi.Lanny di Surabaya, Sabtu mengatakan penghapusan ataupun perubahan aturan harus memiliki dasar hukum dan alasan yang kuat serta tidak bertentangan dengan aturan di atasnya.\"Penghapusan atau perubahan undang-undang harus memperhatikan tiga hal yaitu filosofi, sosiologi, dan yuridis. Oleh karena itu, tuntutan penghapusan periodisasi dan perpanjangan masa jabatan kepala desa ini tidak mencerminkan demokrasi,\" ujar Lanny.Menurut dia, alasan-alasan yang melatarbelakangi tidak berasal dari keinginan penduduk desa sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, melainkan berasal dari keinginan kepala desa itu sendiri.\"RPJMDes yang belum selesai dalam 6 tahun tentunya dapat dilanjutkan oleh kepala desa selanjutnya karena pembangunan desa tidak pada kepala desa oriented, melainkan pemenuhan kebutuhan desa,\" tutur dia.Selain itu, untuk alasan mendamaikan calon kepala desa dan pendukungnya yang kalah saat pemilihan sejati nya dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman secara mendalam tentang hakikat dari pemilihan itu sendiri.Terakhir, Lanny menegaskan bahwa tuntutan penghapusan periodisasi dan perpanjangan masa jabatan kepala desa sangatlah tidak elok.\"Hal ini mencerminkan kerakusan akan kekuasaan, otoriter, dan keegoisan karena tidak memberi kesempatan pada penduduk desa lainnya,\" ujarnya menegaskan.(sof/ANTARA)
PDI Perjuangan Terbuka untuk Kaesang
Bandung, FNN - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya terbuka untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang ingin terjun ke politik mengikuti jejak ayahnya dan kakaknya, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.Hasto menekankan PDI Perjuangan tidak mengenal keluarga berpolitik pada jalur partai berbeda-beda.\"Di PDI Perjuangan tak dikenal yang namanya satu keluarga inti berada dalam partai politik yang berbeda-beda,\" kata Hasto di Bandung, Jawa Barat, Sabtu.Dengan demikian, Hasto menilai akan lebih baik jika Kaesang masuk ke PDI Perjuangan di mana Jokowi dan Gibran merupakan kader partai banteng moncong putih itu.\"Ya sekiranya mau masuk, ke PDI Perjuangan; karena kami ini punya aturan bahwa dalam satu keluarga tidak bisa masuk dalam pilihan partai-partai yang berbeda,\" tegasnya.Dia menilai komitmen satu keluarga untuk terjun ke politik lewat satu partai, yaitu PDI Perjuangan itu, merupakan hal yang sangat penting untuk dibangun.\"Karena itu juga menunjukkan suatu emotional bonding, kesadaran, dan pendidikan politik itu dimulai dari keluarga,\" tambahnya.PDI Perjuangan tentu sangat terbuka bagi Kaesang untuk bergabung dan mengajukan permohonan untuk bergabung ke partai itu. Partai tersebut menggunakan model stelsel aktif, lanjutnya, sehingga siapa pun harus mengajukan permohonan kalau mau bergabung.\"Mengapa ada stelsel aktif? Karena itu sebagai sebuah momentum bahwa ketika masuk ke partai, mereka harus menyatukan diri, harus merelatifkan kepentingan individunya, dan mengedepankan kepentingan kolektif partai,\" jelasnya.Untuk menjadi kader partai pun, kata Hasto, Kaesang tidak perlu harus menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pendaftaran kader cukup dilakukan dengan mendaftar lewat sistem daring yang telah disediakan partai.\"Kalau untuk menjadi anggota, stelsel aktif, bisa melalui daring. Kami partai digital juga yang telah mengembangkan sistem informasi yang sangat baik. Ada aplikasi MPP (Media Pinta Perjuangan) yang telah dikembangkan oleh Mas Prananda Prabowo, sehingga setiap simpatisan yang ingin menjadi anggota itu terbuka,\" katanya.Anggota keluarga kader PDI Perjuangan bisa juga menjadi kader partai. Namun, terkait penugasan, partai tetap memegang semangat reformasi sehingga ada batasan tertentu.\"Dalam suatu keluarga itu kan ada pembatasan-pembatasan dari segi jumlah, kecuali menjadi anggota, dan satu keluarga tidak boleh ditugaskan dalam satu tingkatan yang sama. Tapi, untuk menjadi anggota dalam suatu keluarga, tidak ada batasan sama sekali; dari kakek, nenek, bapak, ibu, cucu, semuanya bisa bergabung ke PDI Perjuangan,\" ujar Hasto.(ida/ANTARA)
POPULER
