POLITIK
KIB di Persimpangan, KIB Digoyang
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dab Pemerhati Bangsa KOALISI Indonesia Bersatu (KIB) adalah koalisi yang paling awal berdiri. Lahir pada tanggal 13 Mei 2022. Koalisi yang digawangi oleh tiga partai yaitu Golkar, PPP dab PAN merupakan koalisi yang merepresentasikan loyalitas partai kepada penguasa. Keterlibatannya diduga kuat melibatkan kepentingan pihak penguasa untuk pilpres 2024. Meski paling awal, namun hingga saat ini KIB belum juga mengumumkan capresnya. Bukan rahasia lagi, capres yang digadang-gadang oleh KIB adalah Ganjar Pranowo. Ini juga sekaligus sosok rambut putih yang dikehendaki istana. Mengapa tidak segera deklarasi? Karena Ganjar yang saat ini masih menjadi kader PDIP, tidak punya cukup nyali untuk menerima pinangan partai lain sebelum ada restu dari Megawati. Meski iklan dan branding terus dilakukan oleh tim Ganjar untuk meluluhkan hati Ketum PDIP. Alih-alih direstui, Ganjar justru sering dihajar oleh lingkaran elit PDIP dan dituduh sebagai oposisi Megawati. Itulah faktor nyata mengapa KIB belum juga deklarasikan Ganjar. Tanpa PDIP, Ganjar juga akan kehilangan banyak basis pendukungnya yaitu pemilih PDIP. Apakah jika Ganjar tidak diusung PDIP dan tidak cukup berani melawan Megawati dengan menolak KIB, lalu KIB akan tetap bertahan dengan mengusung capres baru? Berat! Airlangga, Zulkifli Hasan dan Mardiono kansnya masih sangat kecil untuk menjadi capres atau cawapres. Di tengah kegalauan KIB, muncul KIB baru. Sebut saja KIB tandingan. KIB baru ini singkatan dari Kuning (Golkar), Ijo (PPP) dan Biru (PAN). Kader Golkar yang berafiliasi ke Akbar Tanjung, Jusuf Kalla, mungkin juga Abu Rizal Bakri, telah merapat ke Anies dan mendukungnya. Keder dan pemilih PPP di bawah mayoritas adalah mendukung Anies. Termasuk para mantan pengurus DPP dan mantab anggota DPR PPP telah menyatakan dukungannya kepada Anies. Sementara kader PAN di bawah asuhan Soetrisno Bachir (Ketua Dewan Kehormatan PAN Periode 2020-2025) juga mendukung Anies. Kumpulan dari para kader tiga partai yang diabaikan aspirasinya oleh elit partai tersebut hari ini (1/2/2023) launching Sekretariat Bersama (Sekber) untuk merumuskan rencana deklarasi besar-besaran terhadap Anies Baswedan di Hotel Century Senayan. Apakah suara kader ini pada akhirnya kelak akan menyadarkan ketiga partai untuk mengubah haluan politiknya demi menjaga soliditas partai dan suara konstituen. Politik itu dinamis. Semua bisa berubah pada waktunya. Jakarta, 1 Februari 2023.
Riuh Downgrade Anies, Berhasilkah? Gak Lah!
Oleh Ady Amar - Kolumnis Teranyar Sandiaga Uno yang ikut-ikutan mencoba downgrade Anies. Tampil di podcast Akbar Faizal Uncensored, Sabtu (28 Januari 2023). Itu setelah Sandi sebelumnya bertemu dengan Prabowo Subianto empat mata. Bisa jadi keduanya bicara soal perjanjian politik yang pernah dibuat Anies dengan Partai Gerindra, saat akan maju sebagai Gubernur DKI Jakarta (2017). Isinya, Anies Baswedan tidak boleh mencalonkan diri sebagai Capres, jika Prabowo Subianto maju mencapreskan diri. Sandi membuka info tentang perjanjian politik itu, meski ia lalu menyarankan agar Akbar Faizal mengundang Fadli Zon. Katanya, sepertinya Fadli Zon yang pegang dokumen perjanjainnya. Sandi membuka info itu seiris, dan meski seiris itu upayanya men-downgrade Anies, yang sepertinya akan lancar menuju pencapresan. Downgrade itu bentuk menjatuhkan citra pada seseorang. Sandi memilih membocorkan, seolah perjanjian rahasia, soal Anies terlarang maju sebagai capres jika Prabowo masih berkehendak maju lagi, meski dua kali gagal di tangan Joko Widodo (2014 dan 2019). Gagal dua kali dari anak asuhnya, saat maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi hanya 2 tahunan sebagai gubernur, dan lalu maju sebagai capres melawan pengasuhnya Prabowo Subianto. Mungkin Sandi tahu, atau Prabowo pastinya juga buat perjanjian dengan Jokowi, seperti yang dilakukan dengan Anies. Atau hanya pada Anies perjanjian itu dibuat, itu karena sudah belajar dari sakitnya ditelikung Jokowi. Betapa sakitnya hati Prabowo saat itu, di mana Jokowi yang dibawanya dari Solo untuk menjadi Gubernur DKI, tapi itu cuma dijalaninya tidak perlu satu periode lalu lompat menantang Prabowo sebagai capres dan mengalahkannya. Anies Baswedan maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017, bersama Sandiaga Uno, itu memang di- endorse Partai Gerindra dan PKS. Dan menang di Pilkada itu. Tahun 2019, saat Prabowo Subianto maju lagi sebagai capres, ia meminta Anies mendampinginya sebagai cawapresnya. Anies menolak, karena ia tidak mau menghianati warga Jakarta yang memilihnya untuk 5 tahun. Katanya, Biarkan saja saya ngurus Jakarta sampai selesai, sebagaimana yang diamanahkan. Lebih kurang itu yang disampaikan Anies, sebagai penolakan ajakan Prabowo. Dari sini kita bisa lihat bagaimana kualitas Anies, yang meski \"dibujuk\" Prabowo tetap kukuh dengan pendirian untuk tidak khianat. Setelah itu, Anies menyarankan sebaiknya Prabowo memilih Sandi saja sebagai cawapresnya, itu setelah Anies ditanya siapa yang pas mendampinginya. Saran \"memakai\" Sandi itu muncul dari Anies. Prabowo melirik Anies, dan Anies melirik pada Sandi untuk dipilih membersamai Prabowo. Sandi pun tidak menolak. Terjadilah pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno, sebagai capres-cawapres. Di balik pencapresan pada Pilpres 2019, itu tampak sikap Anies yang konsisten, memilih untuk tetap bersama warga Jakarta yang memilihnya untuk masa jabatan 5 tahun. Anies tidak tergiur rayuan Prabowo untuk membersamai untuk jabatan lebih tinggi. Tapi tidak pada Sandi, justru memilih tergiur lompat dari wakil gubernur, memilih peruntungan sebagai cawapres membersamai Prabowo. Sikap Sandi meninggalkan warga Jakarta yang memilihnya, itu memang hak pribadinya, meski mencederai janji politik pada warga Jakarta, yang memilihnya sebagai wakil gubernur, dan itu untuk 5 tahun. Anies ditinggal sendirian lebih kurang setahunan tanpa wakil gubernur disampingnya. Terjadi tarik-ulur antara Gerindra dan PKS, siapa pengganti Sandi yang akan membersamai Anies. Mestinya itu jatah PKS, tapi Gerindra menganggap itu masih bagiannya. Dan, PKS kalah dengan meninggalkan lara yang akan diingat selamanya. Gerindra lalu mengirim wakilnya membersamai Anies. Maka, jika saat ini dimunculkan janji politik Anies yang terlarang sebagai capres, itu jika Prabowo maju lagi sebagai capres. Artinya, itu sama dengan tidak boleh ada Anies jika Prabowo maju sebagai capres. Menjadi aneh, dan karenanya tidak salah jika perjanjian itu banyak yang menilai, bahwa itu berlaku untuk Pilpres 2019. Dibuat lebih agar peristiwa lompat model Jokowi tidak terulang. Itu baru perjanjian yang bisa dinalar, agar warga Jakarta menjadi tidak dirugikan. Meski Anies masih juga dirayu untuk mau maju sebagai cawapres pada Pilpres 2019, dan itu berarti Anies hanya menjalankan tugasnya sebagai gubernur hanya 2 tahun. Di sini tampak Gerindra membuat perjanjian politik itu hanya untuk kepentingan sempit, bukan untuk warga Jakarta. Karenanya, jika muncul cara yang dilakukan Sandi, dan itu Partai Gerindra, dengan mencoba men-downgrade Anies itu pastilah kontra produktif. Bahkan menjadi menggelikan, saat mengatakan bahwa perjanjian politik yang dibuat dengan Anies itu juga untuk Pilpres 2024. Meski perjanjian itu belum di-publish, tapi cukup membuat keriuhan dan itu downgrade Anies. Berhasilkah? Sepertinya tidak ya, justru di banyak grup perkawanan WhatsApp itu jadi bahan gurauan. Sampai ada yang menyebut, perjanjian itu dibuat bahkan untuk pencapresan Prabowo hingga 8 kali. Netizen memang sadis jika ingin membuka akal sengkarut pihak yang irrasional dan absurd, yang cuma bermodal ngotot. Begini ya, meski perjanjian politik itu pernah dibuat, itu sama sekali tidak punya kekuatan hukum. Bahkan tidak bernilai apa-apa. Bersikap fair lah jika memang masih siap mengikuti perhelatan Pilpres. Jika tak siap berhadapan dengan Anies, maka jangan teruskan ikut Pilpres. Prabowo bagus jika memilih sebagai Guru Bangsa saja, itu terhormat untuknya... Sekian!
Untuk Pelaksanaan Sidang Kode Etik Pemilu, DKPP Menggandeng Polri
Jakarta, FNN - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) menggandeng Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pelaksanaan sidang kode etik penyelenggara pemilu.\"MoU (memorandum of understanding) dengan Polri pekan ini diharapkan selesai. Bahkan, sebelum ada MoU pun DKPP sebenarnya sudah bisa menggunakannya,\" kata Ketua DKPP Heddy Lugito di Jakarta, Selasa. Heddy menyampaikan itu usai melakukan audiensi dengan Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan.Menurut ia, dalam pertemuan dengan Kapolri dibahas sejumlah isu terkait pemilu, khususnya penegakan kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang menjadi tugas pokok dan fungsi DKPP.DKPP dan Polri juga membahas rencana kerja sama pemanfaatan fasilitas kepolisian di daerah untuk pelaksanaan sidang pemeriksaan KEPP. Langkah itu sebagai upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang mengadu ke DKPP.\"Kalau tidak memungkinkan menggunakan ruangan Bawaslu atau KPU di daerah, kami diizinkan menggunakan ruangan milik kepolisian nantinya,\" kata Heddy. Ia mengatakan tidak semua sidang pemeriksaan KEPP di daerah akan memanfaatkan fasilitas milik kepolisian, hanya sidang tertentu yang dinilai melibatkan banyak pihak sehingga memerlukan pengamanan ekstra.\"Perhatian kami bukan soal pengamanannya, tetapi pelayanan maksimal kepada masyarakat yang mengadu ke DKPP, terutama saat sidang pemeriksaan,\" tambahnya.Melalui kerja sama dengan Polri, Heddy berharap kesulitan DKPP mencari ruang sidang yang representatif di daerah tidak akan terjadi lagi.(sof/ANTARA)
Ketua DPD RI: Skema Rasional Dibutuhkan dalam Pengentasan Kemiskinan
Surabaya, FNN - Anggaran pengentasan kemiskinan yang tersebar di kementerian/lembaga (KL) disinyalir banyak tersedot untuk kegiatan rapat hingga studi banding. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, melihat perlunya skema yang rasional agar tidak banyak anggaran yang digunakan untuk kegiatan tidak semestinya. Dia meminta agar upaya pengentasan kemiskinan berfokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga dan pembiayaan usaha yang dapat diakses oleh penerima manfaat. \"Skema pengentasan kemiskinan harus rasional. Treatment atau perlakuannya dibedakan antara masyarakat yang bisa diberdayakan dan tidak,\" kata LaNyalla yang sedang kunjungan dapil ke Jatim, Senin (30/1/2023). LaNyalla mencontohkan untuk masyarakat yang mempunyai keterampilan dan berpotensi diberdayakan, alangkah baiknya jika mereka diberikan bantuan modal yang berkisar Rp10 juta hingga Rp20 juta. Uang sebesar itu bisa digunakan untuk membuka usaha atau melakukan aktivitas produktif untuk memenuhi kebutuhan. \"Kemudian untuk masyarakat yang sulit diberdayakan secara ekonomi, mereka inilah yang diberi dana simultan atau dana BLT,\" tutur Mantan Ketum Kadin Jatim ini. LaNyalla juga meminta Kementerian atau lembaga membuka ke publik program pengentasan kemiskinan yang dilakukan. Supaya masyarakat luas bisa melihat sejauh mana anggaran tersebut terserap dan tepat sasaran. \"Pemerintah harus jujur menyampaikan detail informasi anggaran pengentasan kemiskinan. Bukan jumlah totalnya, tetapi terperinci,\" kata dia. Ditambahkan LaNyalla, fenomena anggaran triliunan rupiah habis untuk rapat, sosialisasi atau studi banding merupakan persoalan klasik. LaNyalla meminta kepala daerah mencermati hal itu. \"Di sini dibutuhkan kepekaan para kepala daerah, supaya anggarannya betul-betul menyasar masyarakat miskin dan kelompok-kelompok rentan,\" tukasnya.(*)
Umat Jangan Terprovokasi Aksi Pembakaran Al Qur'an
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mengajak agar umat Islam tetap tenang dan tidak terprovokasi aksi pembakaran salinan Al Qur\'an di Swedia. \"Membakar Al Qur\'an itu jelas melukai umat Islam, saya mendorong aparat kepolisian di Swedia menindak tegas para pelaku. Tapi yang paling penting kita (umat Islam) harus tetap tenang, tidak terprovokasi dengan aksi itu,\" kata Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Tindakan tidak terpuji tersebut dilakukan Rasmus Paludan, pemimpin partai politik sayap kanan Denmark Garis Keras di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm, Sabtu, 21 Januari. Paludan yang juga berkewarganegaraan Swedia, pernah menggelar sejumlah demonstrasi di masa lalu, ketika dia membakar Al Qur\'an. Muhaimin mengutuk keras aksi keji tersebut. Selain bertentangan dengan nilai keislaman, dia menyebutkan aksi Paludan bisa memicu ketegangan antar-umat beragama di dunia, terutama Islam. \"Saya tentu saja mengecam keras aksi pembakaran Kitab Suci Al Qur\'an di Swedia, itu bukan saja tidak sesuai dengan nilai keagamaan dan toleransi, malah lebih dari itu bisa memicu ketegangan,\" ucap Muhaimin. Negara Arab, seperti Arab Saudi, Yordania, dan Kuwait pun mengecam Paludan. Kementerian Luar Negeri Saudi menyatakan Arab Saudi menyerukan untuk menyebarkan nilai-nilai dialog, toleransi, dan hidup berdampingan, serta menolak kebencian dan ekstremisme Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, juga sudah menyikapi kejadian itu. Indonesia mengutuk keras aksi pembakaran kitab suci Alquran oleh Rasmus Paludan. Aksi penistaan kitab suci itu telah melukai dan menodai toleransi umat beragama. Kebebasan berekspresi harusnya dilakukan secara bertanggung jawab. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyayangkan sikap Rasmus Paludan. KH Yahya mendoakan agar Paludan sadar dan mendapatkan nilai-nilai kebenaran usai tindakan yang dilakukan Paludan. “Whatever his cause is, it is doomed to fail. Mari kita teruskan saja duduk santai menikmati kesyahduan iman kita sendiri sambil menunggu Rasmus Paludan runtuh bersama segala cita-citanya atau dia insaf kemudian berbelok ke jalan yang benar,” kata Gus Yahya.(ida/ANTARA)
Pembicaraan Gibran dengan Megawati Saat di Semarang, Dirahasiakan
Solo, FNN - Gibran Rakabuming Raka merahasiakan pembicaraan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat bertemu pada pelantikan Hevearita G Rahayu sebagai Wali Kota Semarang di Semarang, Senin (30/1).\"Baca saja ekspresi muka saya waktu digandeng bu Mega, itu cukup menjawab,\" katanya di Solo, Selasa.Disinggung mengenai kemungkinan untuk maju pada Pemilihan Gubernur 2024, ia enggan menjawab secara lugas.\"Nggak tahu, baca sendiri (ekspresi wajahnya, red.). Nanti dululah itu, nanti saja dibahasnya, yang penting sudah ketemu ibu (Megawati, red.), sudah,\" katanya.Meski merahasiakan isi pembicaraan dengan Megawati, ia mengakui banyak kesan yang dirasakannya saat pertemuan. Sempat mengantarkan Megawati hingga ke mobil untuk kembali ke Jakarta, ia mengatakan pada kesempatan itu tidak ada pembicaraan berdua antara dirinya dengan Megawati.\"Enggak, kemarin sudah cukup, singkat, padat, jelas,\" katanya.Sebelumnya sempat tersebar foto Megawati yang menggandeng tangan Gibran saat pertemuan di Semarang. Meski dalam foto tersebut keduanya terlihat dekat, ia enggan menyebut jika gandengan tersebut merupakan bagian dari simbol politik.\"Enggak, beliau sudah seperti ibu, eyang saya sendiri. Pokoknya tugasku kalau beliau di sini saya ngantar, mendampingi,\" katanya.Sementara itu, saat disinggung mengenai persiapan Pilkada 2024, ia mengaku tidak ada persiapan apapun.Termasuk merealisasikan 16 proyek prioritas di Solo, dikatakannya, upaya tersebut bukan bagian dari persiapan untuk melaju pada kontestasi politik yang lebih tinggi.\"Nggak ada, lha \'aku meh ngopo to?\' (saya mau melakukan apa?). Proyek prioritas itu kan pekerjaan sekarang, tugas saya menyelesaikan itu. Saya nggak mau pamer, biar warga yang menilai,\" katanya.(ida/ANTARA)
Seleksi CASN 2023 Dibuka untuk Umum
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2023 akan dibuka untuk umum. “Seleksi tahun ini juga akan dibuka untuk umum, tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan,” ujar Anas, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa. Ia pun mengatakan terkait formasi seleksi CASN yang melingkupi seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara selektif dan terbatas serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) itu, selain pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan pendidikan, pemerintah juga berfokus pada pemenuhan talenta digital. Hal tersebut, kata dia, sebagai bentuk transformasi digital yang sedang dilakukan dalam membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). \"Pemerintah juga memberi prioritas kepada talenta digital sebagai bentuk transformasi digital yang kini sedang dijalankan dalam kerangka arsitektur SPBE. Formasi lain yang juga akan dibuka adalah hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya,” ucapnya. Lebih lanjut, Anas menyampaikan saat ini instansi pemerintah dalam tahapan persiapan pengusulan formasi seleksi CASN. “Sekarang, semuanya sedang berproses pada tahap persiapan pengusulan formasi dari sejumlah instansi pemerintah,” ujar dia. Rekrutmen CASN 2023, lanjut Anas, juga mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu, seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan sumber daya manusia guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran. Ia lalu meminta instansi-instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN untuk tahun 2023 yang menjadi prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing. Usai usulan kebutuhan dari masing-masing instansi, tahap selanjutnya adalah penetapan kebutuhan. Formasi ditetapkan dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN). Anas juga menyampaikan ada empat arah kebijakan dalam pengadaan ASN tahun 2023. Pertama adalah fokus pelayanan dasar. Kedua, kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital. Ketiga, merekrut CASN secara selektif. Keempat, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Dengan demikian, ujarnya, pemerintah saat ini masih menganalisis jabatan-jabatan yang bisa terdampak oleh perkembangan digital. “Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi,” ujar Anas.(ida/ANTARA)
Kejagung Sebut Hakim Keliru Menerapkan Hukum dalam Kasus Indosurya
Jakarta, FNN - Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan lepas terdakwa Henry Surya (HS) dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indonsurya menyebut majelis hakim keliru dalam penerapan hukum.“Majelis hakim dalam memutus perkara tersebut tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Ketut mengatakan putusan lepas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu tidak sejalan dengan tuntutan dari penuntut umum. Sejumlah fakta pun dibeberkan sebagai pertimbangan pengajuan memori kasasi ke MA.Ia menerangkan, fakta-fakta tersebut di antaranya, KPS Indosurya memiliki 23 ribu nasabah. Kemudian melakukan pengumpulan dana nasabah hingga terkumpul Rp106 triliun. Namun, dari hasil audit terungkap ada 6.000 nasabah yang uangnya tidak terbayarkan dan tidak kembali, dengan kerugian nasabah sebesar Rp16 triliun.“Pengumpulan dana itu dilakukan secara ilegal dengan memanfaatkan kelemahan hukum perkoperasian dijadikan alasan untuk mengeruk keuntungan dari masyarakat,” katanya.Tidak hanya itu, KSP Indosurya tidak memiliki legal standing sebagai koperasi, karena tidak pernah melakukan rapat anggota. Kemudian, anggota yang direktur tidak memiliki kartu keanggotaan dan tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan seperti pembagian deviden atau sisa hasil usaha setiap tahunnya.Selain itu juga, produk yang dijual tidak sesuai dengan peraturan perbankan, seperti simpanan berjangka yang nilai simpanannya mulai Rp50 juta sampai jumlah tidak terbatas dengan iming-iming bunga 8,5 persen sampai 11 persen.“Ini tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia,” kata Ketut.Pertimbangan lainnya, KSP Indosurya juga memperluas wilayah dengan membuka dua kantor pusat dan 191 kantor cabang di seluruh Indonesia tanpa pemberitahuan kepada Kementerian Koperasi dan UKM serta tidak diketahui oleh anggota. Upaya itu semata-mata dilakukan atas perintah Henry Surya dibantu oleh June Indira dan Suwito Ayub, selaku pengurus KPS Indonsurya.Setelah uang nasabah kembali dari tahun 2021 sampai dengan 2020, kata Ketut, atas perintah Henry Surya, sebagian dana tersebut dialirkan ke 26 perusahaan cangkang milik tersangka Henry Surya dan sisanya diberikan aset berupa tanah, bangunan dan mobil atas nama pribadi dan atas nama PT Sun Internasional Capital.“Perbuatan para terdakwa dengan dalih membuat koperasi simpan pinjam, semata-mata untuk mengelabui masyarakat yang membuat pengumpulan uang KSP Indosurya seolah-olah untuk kepentingan dan kesejahteraan para anggota,” katanya.Padahal, lanjut Ketut, perbuatan tersebut dilakukan untuk menghindari adanya pengawasan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menghindari proses perizinan penghimpunan dana masyarakat melalui BI.Oleh karena itu, kata Ketut, penerapan hukum perdata dalam perkara Indosurya jauh dari rasa keadilan dan sangat melukai masyarakat yang menjadi korban investasi bodong, karena seluruh korban tidak pernah merasa menjadi anggota koperasi tetapi lebih kepada menjadi korban penipuan investasi bodong.“Oleh karena tidak ada perbuatan perdata sama sekali yang dilakukan oleh Henry Surya dan kawan-kawan, justru memanfaatkan celah hukum dengan menggunakan tipu muslihat, memperdaya korban dalam hal ini nasabah dengan kedok koperasi, seolah-olah seluruh kegiatan menjadi legal,” kata Ketut.Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memvonis bebas dua petinggi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya dalam kasus penipuan dan penggelapan dana KSP Indosurya. Mereka adalah pemilik sekaligus pendiri dan Ketua KSP Indosurya Henry Surya dan Kepala Administrasi KSP Indosurya June Indria.(ida/ANTARA)
Poin Piagam Koalisi Sudah Dibahas
Jakarta, FNN - Utusan Anies Baswedan untuk tim koalisi, Sudirman Said, mengungkapkan poin-poin piagam koalisi sudah selesai dibahas dalam tim kecil.\"Materi-materi poinnya sudah kami bahas, tapi mungkin perlu finalisasi,\" katanya di Jakarta, Senin.Dia menegaskan poin-poin itu akan dibuat dalam dokumen resmi yang disebut sebagai piagam Koalisi. Penandatanganan akan dilakukan setelah pimpinan partai bertemu secara formal.Menurut dia, delapan orang anggota tetap di tim kecil koalisi PKS, Nasdem dan Demokrat rutin melalukan pertemuan. Pada Jumat (27/1) tim kecil bertemu dan makan siang bersama di rumah Anies Baswedan.Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan tim kecil yang dibentuk koalisi tiga partai untuk menggodok empat hal penting yakni platform, pasangan, pemenangan dan portofolio.\"Keempat hal inilah yang kami bahas. ketika kami sepakat dengan empat hal ini, itulah yang menjadi pertimbangan paling mendasar pilihan kepada calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan,\" jelasnya.(ida/ANTARA)
PKS Serahkan Penentuan Cawapres Kepada Anies Baswedan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyatakan bahwa partai menyerahkan penentuan calon wakil presiden (cawapres) kepada Anies Baswedan.\"PKS memiliki sikap bahwa proses penentuan cawapres itu semua partai berhak mengajukan, tapi pada akhirnya pemilihan diserahkan kepada capres, tentu saja melalui mekanisme yang objektif,\" katanya di Jakarta, Senin.Dia menegaskan selama cawapres yang dipilih itu mendongkrak kemenangan, siapa pun dia dan tidak harus kader PKS. \"PKS tetap akan dalam koalisi ini,\" ujarnya.Sohibul menjelaskan alasan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden merupakan hasil musyawarah Majelis Syura PKS pada Agustus 2022.Terdapat tiga kriteria untuk calon presiden yang diusung PKS, yakni sosok simbol perubahan, sosok nasionalis religius, dan memiliki elektabilitas yang memungkinkan untuk menang.\"Kami tidak memiliki istilah elektabilitas survei tertinggi karena dinamika hari ini tentu berbeda dengan dinamika saat 14 Februari 2024,\" katanya.Terkait elektabilitas, kata dia, paling sederhana masuk dalam tiga besar elektabilitas survei hari ini.(ida/ANTARA)
POPULER
