POLITIK
Muhaimin dan Airlangga akan Bertemu pada Jumat
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid menginformasikan bahwa Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akan melangsungkan pertemuan pada Jumat (10/2).\"Infonya sih, insyaallah besok, pukul 08.00 WIB di Istora Senayan,\" kata Jazilul kepada wartawan melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Jazilul mengatakan bahwa pertemuan kedua ketua umum yang berlangsung dalam suasana serius tapi santai itu akan membahas seputar koalisi dan Pemilu 2024.\"Jalan santai sambil mencari tempat \'kongkow\' untuk ngopi, guyonan, dan sarapan. Agendanya sersan, serius tapi santai. Apalagi, kalau bukan ngobrolin seputar Pemilu 2024 dan dinamika koalisi,\" ujarnya.Ia menjelaskan bahwa Airlangga dan Muhaimin akan didampingi jajaran elite Partai Golkar maupun PKB.\"Ketum PKB dan Ketum Golkar akan bertemu didampingi jajaran elite atau punggawa masing-masing partai,\" kata Jazilul.Sebelumnya, Minggu (5/2), Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan akan mengadakan pertemuan dengan Partai Golkar, salah satu hal yang akan dibahas adalah mengajak Golkar dalam Koalisi PKB-Gerindra.\"Dalam waktu dekat, saya akan melakukan pertemuan dengan Partai Golkar untuk membicarakan berbagai hal, salah satunya soal koalisi,\" kata Cak Imin sapaan Muhaimin Iskandar di Kantor DPP PKB, Jakarta.Dalam kesempatan itu Muhaimin mengatakan pertemuan tersebut bukan untuk membentuk koalisi baru namun untuk mengajak Golkar bergabung ke dalam koalisi PKB-Gerindra. \"Justru kita mengajak Golkar untuk bergabung,\" kata Cak Imin.(ida/FNN)
Panja Komisi VIII DPR Tekan Pemerintah Turunkan Biaya Haji Maksimal 55 Juta Rupiah
Jakarta, FNN - Panitia kerja atau Panja Komisi VIII untuk urusan BPIH atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji, yang dibentuk antara Komisi VIII bersama dengan pemerintah, baru saja menyelesaikan kunjungannya ke Arab Saudi. Dari hasil kunjungan ke kota Makkah, Madinah, dan beberapa kota lain Panja Komisi VIII mendapatkan temuan bahwa masih banyak komponen biaya haji yang bisa ditekan dan dibuat lebih ekonomis. Dengan begitu, biaya perjalanan ibadah haji masih bisa ditekan sampai hanya sekitar 50 juta atau maksimal 55 juta. Jumlah tersebut jauh lebih murah dari yang diusulkan oleh pemerintah. Sebelumnya, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, mengusulkan BPIH tahun 2023 naik menjadi 98.983.000 rupiah. Dengan kenaikan tersebut dan perubahan komposisi biaya yang ditanggung oleh jamaah menjadi sebesar 70% dan BPKH 30%, maka setiap jamaah harus membayar sebesar 69 juta. “Ini selisihnya lumayan juga ya, dari 69 juta dibanding 55, yaitu sekitar 14 juta. Apalagi kalau bisa ditekan lagi sampai 50 juta, berarti ada selisih 19 juta,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam sebuah pembahasan di Hersubeno Point edisi Rabu (8/2/23). Selisih tersebut sangat berarti, terutama bagi jamaah haji yang misalnya dalam satu keluarga berangkat bersama dua atau tiga orang, atau bahkan lebi dari itu. Bagaimana hitung-hitungannya? Ketua Panja BPIH, Marwan Dasopang, menjelaskan hal tersebut saat membacakan rekomendasinya. Marwan mengatakan bahwa anggota Panja baru saja melaksanakan kunjungan ke Saudi Arabia. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melihat berbagai hal terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Hasil kunjungan yang dilakukan oleh anggota Panja, baik secara formal bersama pemerintah (dalam hal Kementerian Agama dan BPKH) maupun anggota Panja sendiri, menemukan bahwa: (1) Akomodasi masih memungkinkan untuk dilakukan negosiasi dan menurunkan harga. (2) Konsumsi masih bisa dinegosiasikan harganya. (3) Transportasi: pemerintah diminta mencari hotel-hotel yang sekaligus menyiapkan bus antar jemput jamaah sehingga tidak diperlukan penyediaan anggaran. (4) Durasi pelaksanaan ibadah haji dipersingkat dari 40 menjadi 35 hari. Dengan usulan demikian maka diperkirakan bisa dilakukan penghematan anggaran sekitar 1,2 triliun. Dengan demikian, Panja Komisi VII mengusulkan agar BPIH antara 50 sampai 55 juta saja. Laporan lengkap Panja Komisi VIII dapat disimak dalam video di Kanal Youtube Hersubeno Point. Terhadap usulan Panja Komisi VIII tersebut, pemerintah seperti dikatakan oleh Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh, Prof. Hilman Latif, setelah ikut melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi melakukan berbagai simulasi dan hasilnya BPIH masih bisa ditekan. “Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan ini, kesepakatan antara DPRD dan pemerintah, karena rapat kerja ini masih akan dilanjutkan lagi, bertemu dengan beberapa pihak lain yang berkaitan dengan penyelenggaran haji, termasuk maskapai penerbangan,” ujar Hersubeno. (ida)
Ketua DPD RI Ingatkan Pers Jaga Netralitas di Tahun Politik
Jakarta, FNN – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Medan, Kamis (9/2/2023), mendapat sambutan positif dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Sejumlah harapan disampaikan LaNyalla. Di antaranya mengenai netralitas pers nasional. Menurut LaNyalla, HPN adalah momen istimewa untuk para insan pers nasional. “Buat seluruh insan pers tanah air, selamat merayakan HPN 2023. Semoga event ini menjadi momentum bagi para insan pers untuk meningkatkan lagi profesionalitasnya,” kata LaNyalla, Rabu (8/2/2023). Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, tahun ini pers akan menghadapi tantangan yang cukup besar. “Tahun ini adalah tahun politik. Tahun yang akan dipenuhi banyak agenda politik nasional. Pers dituntut untuk mampu tampil dengan berita berimbang dan telah terverifikasi dengan baik, serta memberi informasi sesuai porsi serta menghindari hoax,” katanya. Calon Ketua Umum PSSI itu mengatakan, pers harus menjadi pengawal dari jalannya demokrasi di tanah air. “Pers harus menjadi pengawal demokrasi dengan menyajikan informasi yang cover both side. Netralitas pers harus dijaga. Sehingga informasi yang sampai ke masyarakat tidak menyesatkan,” katanya. Untuk tahun ini, peringatan HPN 2023 diselenggarakan di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut). Tema yang diusung adalah ‘Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat’. (*)
Prabowo-Muhaimin akan Bertemu Membahas Capres-Cawapres
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan Ketua Umum Prabowo Subiato dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akan bertemu membahas calon presiden (capres) dan cawapres yang diusung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).\"Prabowo dan Muhaimin nanti akan bertemu pada waktunya untuk memutuskan tentang nama calon presiden dan nama calon wakil presiden,\" katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.Dia menegaskan Gerindra tak akan mengambil keputusan penting tanpa persetujuan Muhaimin Iskandar. Ia mengatakan hingga sekarang Gerindra belum memutuskan sosok pendamping Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.Ia mengatakan dalam pertemuan beberapa waktu lalu, Muhaimin sempat menyampaikan hasil Itjima Ulama Nusantara yang berharap agar dirinya maju sebagai cawapres untuk Koalisi Gerindra-PKB langsung ke Prabowo.\"Bahwa sampai hari ini belum diputuskan, tentu saja harus terus melakukan perhitungan-perhitungan,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
Pertemuan PKS dan Golkar Kolaborasi Membangun Bangsa
Jakarta, FNN - Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan pertemuan elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Golkar merupakan kolaborasi untuk membangun bangsa.\"Pertemuan teman-teman PKS dengan Golkar sudah dikomunikasikan dengan kami sebelumnya,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.Dia menegaskan Demokrat, PKS dan Nasdem merupakan koalisi yang telah solid dan siap, bahkan sudah memiliki bakal calon presiden dan tiket 28 persen dari syarat ambang batas pencalonan presiden.Kata dia, tiga partai politik itu membawa semangat dalam koalisi perubahan, semangat kolaborasi dalam membangun bangsa dan negara.Bahkan kata dia, Demokrat mendukung penuh pertemuan tersebut, karena jika ada partai lain yang juga ingin ikut serta dalam Koalisi Perubahan ini, Demokrat menyambut baik.\"Yang terpenting, parpol yang mau bergabung, harus menerima karakter perubahan dari koalisi in,\" ujarnya.Kata dia, tiga parpol dalam koalisi perubahan sudah satu nafas. Nasdem dengan prinsip restorasi. PKS dengan semangat perubahan. Begitu juga Demokrat dengan semangat perubahan dan perbaikannya.\"Kalaupun ke depan berbeda pilihan, itu hal yang wajar. Tetapi, jalin komunikasi dan silaturahmi, bagian dari budaya luhur bangsa ini,\" harapnya.Menurut dia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono selalu memberikan teladan dengan rajin melakukan silaturahmi ke berbagai elemen bangsa. Kata dia, AHY berpesan bahwa merajut komunikasi dan kebersamaan sangatlah baik dalam menjaga kesejukan dalam kontestasi di Pemilu 2024.\"Kami pun ke depannya juga mungkin saja bersilaturahmi dan berkunjung ke teman-teman Golkar atau parpol-parpol lainnya,\" katanya.(ida/ANTARA)
Ada Prabowo di Balik Ribu-ribut Utang Anies 50 M ke Sandiaga
Jakarta, FNN – Memasuki tahun politik ini, situasi politik dalam negeri kian hari kian panas. Upaya saling menjatuhkan bahkan menjegal di antara pemain politik semakin ramai. Terakhir adalah isu yang menghebohkan dalam beberapa hari ini, yaitu tentang utang Anies Baswedan 50 miliar kepada Sandiaga Uno. Isu ini dibiarkan tanpa penjelasan yang pasti dari pihak-pihak yang bersangkutan sehingga seperti bola liar yang menimbulkan penafsiran baru dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan Anies Baswedan. “Saya menangkap itu. Dari awal kita tahu bahwa Anies tetap ada internal komorbid. Kira-kira begitu. Internal artinya di antara geng Anies yang awal,” kata Rocky Gerung dalam diskusi rutin di Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Rabu (8/2/23) yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Tetapi, lanjut Rocky, paradoksnya Anies terus-menerus melambung nilai jualnya, sementara nilai utangnya akhirnya tidak dipersoalkan. Jadi, ini antara nilai jual Anies dengan nilai jual utang, tetapi nilai jual Anies lebih tinggi. “Tetapi, dari sudut kebersihan moral, Anies mesti terangkan itu karena kita anggap bahwa pemimpin ke depan itu etikabilitas duluan, intelektualitas nomor dua, baru elektabiltas,” ujar Rocky. Menurut rocky, saat ini Anies sedang diganggu dalam wilayah etikabilitas, yaitu tentang utang piutang. Meski Anies sebagai faktor utama tidak terlalu merasa terganggu dengan soal-soal begitu, tetapi kita musti baca bahwa Sandi sekarang ada di dalam rezim Jokowi. Demikian juga Pak Prabowo. Kalau dari perspektif Prabowo tentu lebih mudah untuk mengendalikan proksi melalui Prabowo dan Sandi dalam upaya untuk menjegal Anies. “Jadi, kita mau buka ini atau terangkan ini secara deskripsi, dari segi apa yang biasa disebut sebagai realisme dalam politik. Realisme Jokowi adalah mengkhawatirkan Anies yang terus naik. Jokowi tahu bahwa kalau dia coba untuk tahu apa sebetulnya kelemahan Anies di internal ya soal utang, soal yang pasti jadi sensasional karena ini soal elektabilitas atau moralitas,” ujar Rocky. Sebetulnya ini soal internal, tapi karena aspek elektoral Anies terus melejit maka ini yang terjadi. Mungkin ada yang berpikir kalau Anies ‘ditodong’ dengan sifat moralnya, mungkin dia melemah, lalu mau nego, kira-kira begitu, lanjut Rocky. Siapa sebetulnya yang berkepentingan di sini? Memang Sandi adalah orang yang sedang berada di pemerintahan, Erwin Aksa yang wakil ketua umum Golkar juga adalah bagian dari Airlangga Hartarto yang juga berada di pemerintahan, tetapi ini ada faktor Pak Prabowo yang dampaknya malah lari ke Pak Prabowo selain pada Sandi. “Kan semuanya tim Prabowo, bahkan kader Prabowo sebetulnya. Jadi kita mau lihat masalah ini sebagai kegelisahan dari Pak Prabowo,” ujar Rocky. Menurut Rocky, tidak bisa ditutupi bahwa ini soal elektabilitas, tetapi Prabowo juga punya pertimbangan sendiri bahwa Gerindra tidak mungkin mundur. Boleh jadi, nanti dalam beberapa hari ke depan, akan ada semacam pertemuan yang mungkin diam-diam antara timnya Anies melalui Surya Paloh sebagai Nasdem dengan Pak Prabowo sebagai Gerindra. “Anies tetap belum aman. Karena kita nggak pernah lihat satu kepastian dari Nasdem, misalnya, untuk all out terhadap Anies. Jadi bagian ini tentu dibaca oleh Pak Prabowo, lalu dikirim sinyal tentang utang piutang. Jadi, kira-kira ini semacam pintu untuk renegosiasi,” ungkap Rocky. Mungkin pada akhirnya di belakang layar kita akan lihat semacam tukar tambah yang sangat pragmatis untuk menyelamatkan potensi bubarnya koalisi Anies, termasuk untuk memberi peluang kepada Prabowo untuk melenggang terus. “Jadi, tetap Anies ini adalah tawanan dari banyak pihak. Kira-kira begitu,” ungkap Rocky. (sof)
Relawan Anies Memperkuat Jejaring Pemenangan di Indonesia Timur
Makassar, FNN - Relawan Anies Baswedan Bagian Timur Indonesia (Relabatin) terus memperkuat jejaring pemenangan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) sebagai bagian dari strategi menghadapi Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.\"Ini bagian dari konsolidasi memaksimalkan gerakan kita dengan membentuk yang namanya jaring laba-laba. Kita ingin tiga orang minimal ada di provinsi masing-masing kabupaten kota, tiga orang kecamatan, tiga orang di desa, RW sampai TPS,\" ujar Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn), Muhammad Ramli Rahim disela Rakornas, di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.Ramli menjelaskan, skema 333 tersebut adalah membentuk jaring laba-laba. Melalui rapat koordinasi ini guna memastikan sistem dapat berjalan. Selain itu, dalam Rakor tersebut dibentuk komisi agar program bisa jalan serta mengantisipasi serangan-serangan dari pihak tertentu.Selain itu, relawan Anies telah tersebar di 11 provinsi bagian timur Indonesia, bukan hanya di Sulawesi tapi ada di Nusa Tenggara Barat, Papua, Maluku dan sebagian wilayah pulau Kalimantan yang fokus memperluas jaringan.\"Jadi, jaring laba-laba itu membangun jaringan sampai ke bawah, itu yang paling penting kita bangun. Dan ini bukan cuma Relabatin, kita sekarang punya 74 simpul relawan tersebar dari Sabang sampai Merauke,\" ungkap dia.Suasana Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Relawan Anies Baswedan Bagian Timur Indonesia (Relabatin) di hotel Teras Kita Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (8/2/2023). ANTARA/Darwin Fatir.Menurut dia, metode 333 ini masih dijaga dan semua relawan diupayakan tidak tumpang tindih. Jadi kalau misalnya, 75 relawan masing-masing bisa membangun jaring-jaring tiga orang, maka bila dikalikan bisa mencapai lebih dari 200 orang jaringan relawan di tiap Tempat Pemungutan Suara atau TPS.Sedangkan untuk wilayah Indonesia Timur dari sisi survei penggalangan jejaring akan lebih mudah dan pihaknya optimistis meraih kemenangan di timur Indonesia kalau misalnya Pilpres dilaksanakan hari ini.Dari hasil kalkulasi sistem jaring laba-laba ini membutuhkan 2.430.987 orang relawan yang akan mengawal TPS. Untuk saat ini, relawan yang sudah bergabung lebih dari 3.000 orang dan masih akan terus bertambah untuk mengawal Pilpres 2024.Koordinator Steering Comite Rakornas Relabatin Agus Budi Siswanto menambahkan, Rakornas guna mengukur kinerja Relabatin selama satu satu tahun usai terbentuk. Selain itu, sejauh mana pencapaian-pencapaian, kendala serta pemecahan solusinya.(ida/ANTARA)
Pengakuan Aneh Sandiaga Uno Soal Utang 50 M Anies Baswedan
Jakarta, FNN – Sandiaga Uno, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, akhirnya buka suara soal utang piutangnya dengan Anies Baswedan sebesar 50 miliar. Namun, pernyataan Sandiaga Uno malah menimbulkan tanda tanya, bahkan spekulasi baru. “Setelah saya salat istikharah, setelah saya menimbang konselor dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini,” kata Sandiaga Uno ketika ditanya wartawan saat menghadiri harlah seabad Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, Selasa (7/2/23). “Sekilas tidak ada yang salah dengan pernyataan Sandiaga Uno, malah sangat benar sebagai orang yang beragama, tetapi masalahnya menjadi lain karena pernyataan Sandiaga Uno ini terkesan seolah benar bahwa Anies Baswedan memang punya utang kepadanya sebesar 50 miliar, dan seperti yang dikatakan oleh Erwin Aksa, sampai sekarang belum dibayar,” kata Hersubeno Arief, watawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Rabu (8/2/23). Media sosial juga menjadikan soal utang Anies sebagai bahan gorengan, termasuk politisi yang selama ini selalu berseberangan dengan Anies Baswedan . Salah satunya adalah Ruhut Sitompul. Banyak media yang punya persepsi yang sama bahwa memang benar Anies belum membayar hutangnya kepada Sandiaga Uno dan sekarang Sandiaga Uno sudah mengikhlaskannya. CNN indonesia.com, misalnya, membuat judul berita “Setelah Salat Istikharah Sandiaga Relakan Utang Anies 50 Miliar; Warta Ekonomi membuat judul “Sandiaga Uno Relakan Hutang Anies 50 Miliar Rupiah Usai Salat Istikharah”; Loyalis Jokowi “Akhirnya ... semoga jadi berkah buat Anies.” Hampir semua persepsi yang muncul di media mengatakan bahwa Sandiaga Uno sudah ikhlas, sudah merelakan hutangnya tidak dibayar oleh Anies Baswedan. Padahal, kata-kata “merelakan” atau “mengikhlaskan” tidak muncul dari mulut Sandiaga Uno. Itu hanya ‘penafsiran’ yang muncul dari pernyataan Sandiaga Uno. “Mengapa Sandi memilih kalimat yang interpretatif, bukan kalimat langsung yang menegaskan bahwa sesuai dengan perjanjian yang dia buat dengan Anies Baswedan, jika mereka menang Pilkada DKI Jakarta 2017 maka utang piutang akan dianggap lunas, dan faktanya mereka berdua sudah memenangkan Pilkada 2017 DKI Jakarta,” ujar Hersu. Seperti sudah diberitakan sebelumnya bahwa poin-poin dari surat perjanjian tersebut adalah: Pertama, surat pernyataan pengakuan utang pertama, dibuat pada 2 Januari 2016 (sebelum Pilkada). Anies mengakui meminjam uang sebesar 50 miliar rupiah, tanpa jaminan dan tanpa bunga. Dana pinjaman itu langsung diserahkan oleh Sandiaga Uno kepada tim kampanye. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa Anies mengetahui bahwa dana itu diperoleh Sandiaga Uno dari pihak ketiga, dan secara pribadi Sandiaga Uno yang menjamin pengembalian dana pinjaman ke pihak ketiga, walaupun kemudian Sandiaga Uno membuat perjanjian utang dengan Anies Baswedan. Dalam perjanjian itu juga disebutkan bahwa peminjaman dana itu bukan untuk kepentingan pribadi, namun untuk kepentingan dana kampanye Pilkada 2017. Dalam poin berikutnya, yang sangat penting, disebutkan jika mereka kalah dalam pilkada, Anies berkewajiban mengembalikan dana tersebut. Sebaliknya, bila mereka memenangkan Pilkada maka dana tersebut tidak perlu dikembalikan. Sandiaga Uno membebaskan Anies dari kewajiban membayar utang. Mekanisme penghapusan dana pinjaman akan ditentukan kemudian melalui kesepakatan antara Anies dan Sandi. Kendati dibuat pada 2 Januari 2016, namun surat itu baru ditandatangani Anies pada 22 Januari 2017. Kedua, surat pernyataan pengakuan hutang kedua. Surat perjanjian itu memuat poin-poin yang sama dengan surat perjanjian pertama, namun pada poin 1, 2, dan 3 diakui utang pertama sebesar 20 miliar ditambah hutang kedua 30 miliar, sehingga total 50 miliar, dibuat pada 2 Februari 2017, namun baru ditandatangani oleh Anies Baswedan pada tanggal 6 Februari 2017. Di luar dua surat pengakuan utang untuk pembiayaan kampanye dan Pilkada putaran pertama tadi, ternyata Anies Baswedan juga kembali meminjam dana dari Sandiaga Uno, jumlahnya 42 miliar rupiah. Dengan begitu, total utang Anies ke Sandiaga Uno sesungguhnya sebesar 92 milyar. Detail lain dalam surat itu sama dengan surat perjantian utang pertama, termasuk utang dianggap lunas jika mereka menang. Dari ketiga surat perjanjian itu, sangat jelas bahwa ada perjanjian hitam di atas putih bila mereka menang Pilkada, maka utang piutang itu dihapuskan, atau dalam bahasa Sudirman Said utang itu sudah lunas. “Mustahil Sandi tidak tahu menahu atau tidak ingat soal ini,” ujar Hersu. “Sebagai pasangan dalam pilkada DKI yang sampai sekarang masih tetap bersahabat dan berkomunikasi dengan baik dengan Anies, harusnya Sandiaga menjelaskan secara transparan,” ujar Hersu. (ida)
Anis Matta Lantik 4 DPW Baru Hasil Pemekaran di Papua, Total Partai Gelora Miliki 38 DPW
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta melantik empat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) baru hasil pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat. Yakni DPW Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya. Pelantikan 4 DPW baru tersebut digelar di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 di Pomelotel, Jakarta, Selasa (7/2/2023). \"Jadi pelantikan 4 DPW baru hasil pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat ini, sebagai bagian dari acara Konsolidasi Kemenangan Pemilu di Jakarta. Makanya yang hadir dan kita undang hanya para Ketua DPW-nya saja,\" kata Mahfuz Sidik. Selanjutnya, Surat Keputusan (SK) Pelantikan 4 Ketua DPW baru diserahkan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, didampingi Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi. Sementara Sekretaris Jendaral Partai Gelora Mahfuz Sidik membacakan nama-nama 4 ketua DPW baru. SK Pelantikan pertama diberikan kepada tiga DPW hasil pemekaran di Papua, yaitu Onesimus Heluka ditunjuk sebagai Ketua DPW Partai Gelora Papua Pegunungan. Lalu, Zadrak Eluar sebagai Ketua DPW Papua Selatan. Kemudian Abdul Rahman sebagai Ketua DPW Papua Tengah. Setelah itu, Anis Matta menyerahkan SK Pelantikan Charlos Christofet Mayen diangkat sebagai Ketua DPW Papua Barat menggantikan Andi Syamsul Bahri Madukelleng yang ditunjuk sebagai Ketua DPW Papua Barat Daya. Dalam pelantikan tersebut, 4 DPW baru di Papua dan Papua Barat tersebut didampingi Ketua Bidang Pengembangan Teritori (Bangter) V DPN Partai Gelora Ahmad Faradis. Selain itu, juga diumumkan adanya pergantian Ketua DPW Sumatera Barat (Sumbar) Muhammad Yasin yang meninggal dunia digantikan oleh Benny Jovial. Kemudian pergantian Ketua DPW Sumatera Utara (Sumut) dari Heriansyah diganti oleh Muhammad Hafez. Mereka yang juga dilantik oleh Anis Matta sebagai Ketua DPW Sumbar dan Sumut yang baru. Pelantikan dua Ketua DPW di Sumatera tersebut, didampingi Ketua Bangter I DPN Partai Gelora Syahfan Badri Sampurno. Dengan pelantikan 4 DPW baru hasil pemekaran di Provinsi Papua dan Papua Barat tersebut, maka Partai Gelora kini memiliki 38 DPW sesuai dengan jumlah provinsi di Indonesia saat ini yang berjumlah 38 provinsi. Ke-38 DPW tersebut, menghadiri Rakornas Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 Partai Gelora yang digelar di Pomelotel Jakarta. Rakornas rencananya akan digelar selama 3 hari dari Selasa-Kamis, 7-9 Pebruari 2023. Selain mendengarkan arahan dari Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Rakornas juga menggelar workshop terkait dinamika politik terkini seperti peningkatan popularitas dan elektabilitas di daerah pemilihan. (Ida)
Statuta Minimal Satu Perempuan di Dewan Pers Harus Selalu Ada
Jakarta, FNN - Ketua Umum Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Uni Zulfiani Lubis menilai statuta atau anggaran dasar mengenai keharusan tentang adanya minimal seorang perempuan menjadi anggota Dewan Pers seharusnya selalu ada untuk memastikan terwujudnya kesetaraan gender.\"Seharusnya, statuta di Dewan Pers bahwa minimal ada satu perempuan di setiap periode itu harusnya selalu ada, minimal satu,\" kata Uni Lubis saat memberikan sambutan dalam Sarasehan Jurnalis Perempuan Indonesia 2023 bertajuk \"Menyusuri Jejak Sumatera Pelopor Pers Perempuan di Indonesia\", seperti dipantau melalui kanal YouTube FJPI Channel di Jakarta, Selasa.Uni menambahkan pandangannya tersebut juga merupakan salah satu bentuk kritik terhadap segenap insan pers Tanah Air yang kerap menyuarakan terwujudnya kesetaraan, terutama kesetaraan gender di semua bidang, tetapi tidak memperhatikan kesetaraan gender di Dewan Pers itu sendiri.\"Minimal satu (perempuan), harusnya kan lebih banyak, karena apa? Karena pers ini paling bawel, paling suka teriak-teriak kesetaraan di semua bidang, tapi gagal menerapkannya pada diri sendiri,\" ucap Uni.Selain itu, lanjutnya, kesetaraan gender itu belum terwujud pada konvensi yang digelar dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2023.Uni mengkritik deretan narasumber dalam beberapa sesi konvensi HPN 2023 yang hanya melibatkan seorang narasumber perempuan, yakni jurnalis Najwa Shihab.\"Itu juga kritik saya kepada line up dari pembicara-pembicara di Hari Pers Nasional. Yang saya lihat di konvensi besok, cuma ada satu sesi yang ada perempuannya, Najwa Shihab; yang lainnya, all male panel. Perempuan cuma ditempatkan, padahal pemred (pemimpin redaksi) loh ini, sebagai moderator,\" ujar Uni Lubis. Dia lalu berharap Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, yang hadir pula dalam sarasehan tersebut, dapat mendorong kesetaraan gender di bidang pers, terutama terkait keanggotaan Dewan Pers.(sof/ANTARA)
POPULER
