POLITIK
Mega Bikin Blunder Lagi, Menyalahkan Ibu-ibu yang Sering Pengajian Bikin Anak Stunting
Jakarta, FNN – Beberapa waktu lalu, ratusan guru besar dan dosen Universitas Gajah Mada menolak pemberian gelar Profesor Kehormatan. Bahkan, saat ini, Forum Rektor juga sudah menyatakan hal sama karena ketua forum rektor, Muhammad Nasir, Rektor Universitas Airlangga, juga menyatakan bahwa Profesor Kehormatan adalah jabatan akademis, bukan gelar akademis. Sedangkan jabatan melekat konsekuensinya, dalam hal ini artinya terlibat dalam dunia kampus. Masalah penolakan pemberian gelar ini mengingatkan orang pada Ibu Megawati yang punya banyak sekali gelar guru besar. Kebetulan, dalam beberapa hari ini Ibu Megawati juga sedang ramai dibicarakan orang akibat pernyataan kontroversialnya. Pernyataan kontroversialnya yang terdapat dalam video yang viral tersebut memuat statement Megawati tentang keheranannya terhadap ibu-ibu yang mengaji terus, tapi anaknya terlantar. Jika diamati, sudah banyak sekali blunder-blunder yang dibuat oleh Ibu Megawati dalam beberapa bulan belakangan ini. Selain yang sekarang ini tentang ibu-ibu mengaji, sebelumya Megawati juga pernah membuat blunder tentang kenapa orang berebut minyak goreng. Hal ini menunjukkan Ibu Mega semakin tidak peka dengan soal-soal seperti ini. Ketika ditanya pendapatnya mengenai hal tersebut, Rocky Gerung dalam diskusi di Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Senin (20/2/23) yang dipandu Hersubeno Arief, wartwan senior FNN, mengatakan, “Itu kalau kita lihat struktur psikologi Ibu Mega, beliau ada dalam kebimbangan karena Puan elektabilitasnya tidak naik. Padahal, dia sudah janjikan bahwa PDIP akan mencalonkan presiden dari dalam, entah bermutu atau tidak bermutu, dinyinyir atau tidak dinyinyir. Tapi Ibu Mega percaya bahwa konstituennya akan terima keputusan itu.” Jika masuk dalam kehidupan sehari-hari, kata Rocky, Ibu Mega tentu ingin memberi tahu pada publik bahwa dia mengerti politik day politic. Itu yang menyebabkan Ibu Mega di-brief oleh orang sekitarnya. Tidak mungkin Ibu Mega menemukan sendiri data tentang jumlah ibu-ibu yang meninggalkan anak karena pengajian segala macam. Menurut Rocky, mem-brief Ibu Mega itu gampang-gampang susah karena bisa jadi hasil briefing itu diucapkan tanpa pendalaman analisis dari beliau. Ibu Mega dikelilingi oleh orang-orang yang akhirnya harus men-servis beliau, tapi mereka tidak punya akses untuk “menegur”, misalnya. Karena tidak ditegur maka berulanglah keterangan-keterangan Ibu Mega. “Jadi yang salah adalah lingkaran dari Ibu Mega yang harusnya menegur,” ujar Rocky. Secara psikologi, memang menurut pengamat saat ini adalah masa-masa kritis buat Ibu Mega dan PDIP dikaitkan dengan trah Soekarno. “Ya, saya kira itu. Ibu Mega berpikir atau tirakatan, nyepi, atau meditasi untuk melihat ini masalahnya apa? Kenapa Puan sebagai trahSoekarno tidak naik elektabilitasnya? Kenapa Pak Jokowi yang adalah si cukring yang dibesarkan oleh Ibu Mega akhirnya berkhianat karena mempermainkan Ibu mereka dengan sekadar sogok menyogok?” kata Rocky. Itu materi yang kira-kira menjadi permenungan Ibu Mega hari-hari ini, kata Rocky. Sebagai orang yang sudah mapan, sudah bijak, dan sudah sepuh, Ibu Mega berupaya untuk melihat bagaimana sebetulnya arah bangsa ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Pasti Ibu Mega tahu bahwa dia akan disogok, tapi pada saat yang sama dia juga berpikir bahwa dia harus menerangkan pada publik apa sebetulnya yang terjadi. “Itu yang membuat Ibu Mega tidak belajar untuk mengerti bahwa justru keadaan itu kalau salah diterangkan rakyat bereaksi,“ ujar Rocky. Misalnya, soal ibu-ibu yang pengajian itu. Menurut Rocky, mestinya Ibu Mega mengerti bahwa mayoritas ibu-ibu itu punya kultur yang sudah terbentuk bahwa bayinya akan diasuh oleh anggota keluarga lain saat mereka mengaji. Tidak mungkin mereka meninggalkan anaknya begitu saja, seperti keluarga di Barat. Tetapi, Ibu Mega tidak tidak peka tentang hal itu. Padahal, Ibu Mega butuh dukungan dari wong cilik yang juga pasti muslim. “Jadi, ini hal-hal sepele yang bila dieksploitasi lalu orang anggap bahwa Ibu Mega tidak mengerti local wisdom,” ungkap Rocky. “Jadi, pengertian Ibu Mega tentang wong cilik tidak lengkap sebetulnya. Wong cilik itu punya kemampuan memanaj keadaannya sendiri. Itu yang gagal dipahami oleh Ibu Mega,” ungkap Rocky. (sof)
Pengawasan Pemilu 2024 Tak Bermasalah Terkait Sistem Pemilu
Jakarta, FNN - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dilakukan Bawaslu tidak ada masalah terkait sistem pemilu. \"Enggak ada masalah (dalam pengawasan). Mau (sistem proporsional) terbuka, mau tertutup, tidak ada masalah bagi kami. Kami menjalankan seluruh pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu. Sistem pada saat ini adalah sistem proporsional terbuka. Ini yang kami awasi,\" ujar Bagja kepada wartawan di Jakarta, Senin. Menurut dia, meskipun ada potensi perubahan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi tertutup, bahkan ada pula saran menjadi campuran terbuka-tertutup, Bawaslu akan bekerja dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). \"Yang jelas pada saat ini adalah sistem proporsional terbuka. Kami akan mendasarkan seluruh tindakan dan kerja Bawaslu pada undang-undang yang berlaku,\" ujar dia. Saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) sedang menguji materi UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka. Apabila uji materi itu dikabulkan MK, maka sistem Pemilu 2024 akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup memungkinkan para pemilih hanya disajikan logo partai politik (parpol) pada surat suara, bukan nama kader partai yang mengikuti pileg, katanya. Sejauh ini, terdapat beragam pendapat dalam menilai sistem mana yang dapat menjadi sistem terbaik dalam penyelenggaraan pemilu di Tanah Air. Di samping itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengusulkan penerapan sistem pemilu campuran untuk mengakhiri perdebatan soal pemilu menggunakan proporsional terbuka atau tertutup. \"Agar tidak hanya berkutat pada sistem terbuka dan tertutup, saya menawarkan jalan tengah menggunakan campuran terbuka dan tertutup, sebagaimana yang dilakukan di Jerman,\" kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo saat menghadiri peresmian Graha Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98 di Jakarta, Minggu (19/2). Ia mengatakan kedua sistem tersebut masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Misalnya pada sistem proporsional terbuka, sisi positifnya caleg harus bekerja keras memenangkan hati rakyat sehingga bisa mendorong kedekatan caleg dengan rakyat. Namun, sistem tersebut membuka peluang pemanfaatan politik uang sehingga caleg berkualitas yang tidak memiliki modal mudah tersingkirkan. Sisi positif dan negatif dimiliki sistem proporsional tertutup. Sisi positifnya adalah partai politik berwenang menentukan caleg sehingga caleg berkualitas dan kader yang telah membesarkan partai dengan modal yang minimal tetap bisa masuk ke parlemen. Sementara itu, sisi negatif sistem tersebut adalah kedekatan caleg dengan rakyat bisa tidak menjadi kuat karena caleg terkesan lebih \"takut\" terhadap partai daripada rakyat.(ida/ANTARA)
Perbedaan Politik Jangan Sampai Menimbulkan Perpecahan
Bantul, FNN - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan bahwa perbedaan pilihan politik pada Pemilu 2024 jangan sampai membawa virus perpecahan yang dapat merusak persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia.\"Yang tidak kalah pentingnya Pemilu lima tahunan itu jangan sampai merusak persaudaraan dan persatuan kita sebagai bangsa, terlalu mahal harganya,\" kata Haedar usai menerima kunjungan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) KPU di kediamannya Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin.Menurut Haedar, perbedaan pilihan pada kontestasi politik memang harus berbeda, dan itu diperbolehkan, karena kalau pilihan politik sama, maka tidak perlu ada Pemilu yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).\"Jadi pilihan politik akan berbeda, dan pasti berbeda, akan tetapi jangan sampai membawa-bawa virus yang membuat kita terpecah belah,\" katanya.Ia juga mengajak semua pihak untuk mengakhiri pembelahan politik seperti pada pemilihan periode yang lalu.\"Terlalu mahal buat perjalanan kita sebagai bangsa. Hanya lima menit kita masuk ke kotak suara, tapi jangan sampai malah masalahnya lima tahun ke depan ya. Jadi itu semua tergantung pada kesadaran kita bersama,\" katanya.Haedar juga mengajak semua pihak terkait Pemilu 2024 untuk menghindari politik uang, politik transaksional, dan politik-politik kotor yang mencederai proses demokrasi.\"Hargai KPU, Bawaslu yang telah menyelenggarakan sedemikian rupa bahkan tenaga-tenaga kita di tahun yang lalu, periode lalu sampai ada yang meninggal. Nah maka sertai dan imbangi dengan politik yang bersih, memilih yang bersih, apapun itu juga tergantung rakyat,\" katanya.Ketua Umum PP Muhammadiyah berharap Pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024 dapat menghasilkan pilihan rakyat yang terbaik untuk membawa Indonesia menjadi negara dan bangsa yang maju sesuai dicita-citakan para pendiri negeri ini.\"Negara yang bersatu, berdaulat, adil makmur, rakyat sejahtera dan makin cerdas memerlukan pertanggungjawaban agar memilih tidak asal memilih,\" katanya.(ida/ANTARA)
Lucky Hakim Diminta untuk Melanjutkan Pengabdian pada Masyarakat
Cirebon, FNN - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meminta Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim tetap melanjutkan pengabdian kepada masyarakat setempat dan menjalankan tugasnya sebagai wakil kepala daerah.\"Karena kami sudah mendapatkan amanah dari masyarakat. Harapan kami, sepahit apa pun dalam menjalankan amanah, kita harus tabah. Jangan mengundurkan diri,\" kata Uu di Cirebon, Jawa Barat, Senin.Uu menambahkan wakil bupati merupakan jabatan politik. Dia pun menilai apa yang sedang terjadi saat ini merupakan salah satu keputusan politik yang diambil Lucky Hakim. Namun, dia tetap meminta Lucky Hakim tetap melanjutkan amanah yang telah diberikan masyarakat Indramayu dengan menyelesaikan tugasnya sebagai wakil bupati.Uu mengatakan tugas sebagai seorang wakil kepala daerah memang memiliki pergerakan terbatas dan tidak punya kewenangan melekat. Sehingga, lanjutnya, perlu komunikasi yang baik dengan kepala daerah terkait agar bisa mendapat kepercayaan.\"Saya juga sebagai wakil (gubernur) merasakan. Saya tidak mempunyai kewenangan, tidak punya itu dan punya ini; tetapi Pak Gubernur (Ridwan Kamil) memberikan tambahan kewenangan kepada saya. Harapan kami (bupati Indramayu) bisa berbagi tugas,\" tuturnya.Dia juga meminta Lucky Hakim introspeksi diri karena sudah mendapat kepercayaan oleh masyarakat, sehingga jangan sampai mengundurkan diri.Uu pun mengimbau Bupati Indramayu Nina Agustina untuk memberikan pekerjaan atau tugas kepada Lucky Hakim dengan rasa hormat dan mengakui keberadaan wakil bupati di Indramayu. Bupati dan wakil bupati merupakan satu kesatuan yang harus saling terkait, katanya.\"Kami introspeksi diri, karena kami wakil. Harapan kami, Pak Lucky Hakim tidak mengundurkan diri, tetap bekerja. Harapan kami, Ibu Bupati (Nina) memberikan penghargaan, menghormati, dan memberikan tugas, sehingga keberadaan menjadi satu,\" ujar Uu Ruzhanul Ulum.(ida/ANTARA)
Ketua MUI Minta Mega Jangan Usil
Jakarta, FNN – Dunia maya kembali dihebohkan oleh sebuah video viral. Kali ini, video viral tersebut adalah potongan video pidato Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Megawati Soekarnoputri. Dalam video tersebut, Megawati menyatakan tentang keheranannya terhadap ibu-ibu yang senang pengajian. Tetu video tersebut memicu kontroversi sehingga muncul berbagai reaksi yang sangat keras di berbagai media sosial. Mayoritas dari mereka mengecam pernyataan Megawati. Salah satunya datang dari Ketua MUI Bidang Ukhuwah dan Dakwah, Kyai Kholil Nafis. Pak Kyai menilai pernyataan itu tidak patut dimunculkan oleh seorang tokoh sekelas Megawati. Dalam cuitannya, Pak Kyai mengatakan, “Saya maafkan, tapi tak ada ceritanya ibu-ibu rajin ngaji itu bodoh dan tidak kreatif. Mengaji itu melatih hati dan melatih pikir. Keduanya banyak yang bisa memadukan sekaligus. Soal tak senang ngaji tak apa, tapi tidak usah usil dengan ibu-ibu yang rajin ngaji sampai kapan pun.” Pidato tersebut disampaikan saat Megawati menjadi pemateri dalam seminar nasional Pancasila dalam tindakan: gerakan semesta berencana mencegah stunting dan kekerasan seksual pada anak dan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, serta mengantisipasi bencana, di Jakarta, Kamis (16/23). Videonya diunggah di akun BKKBN. “Saya melihat ibu-ibu itu ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya, maaf beribu maaf, jangan lagi nanti saya dibuli. Kenapa toh, seneng banget ngikut pengajian ya. Iya loh, maaf beribu maaf, saya sampai mikir gitu iki pengajian ki sampai kapan to yo, anake arep dikapakke ‘anaknya mau diapain?” ujar Megawati dalam pidato tersebut. Kendati merasa heran, dalam pernyataan selanjutnya Megawati mengatakan bahwa sebenarnya dirinya tidak bermaksud untuk melarang ibu-ibu mengikuti pengajian. Sebab, dirinya juga pernah ikut pengajian. Hanya saja, Megawati menyarankan dan meminta agar ibu-ibu ini tetap mengutamakan keluarga, terutama dalam mengurus anak. “Boleh, bukan nggak berarti boleh. Boleh, saya juga pernah pengajian kok. Maksud saya, nanti Bu Risma saya suruh, nanti Bu Bintang saya suruh, tolong bikin management rumah tangga, kekeluargaan itu,” ujar Megawati. Ketika menyatakan hal tersebut, Megawati juga meminta agar dirinya tidak dibuli dengan pernyataannya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Ibu Megawati sadar bahwa pidatonya akan menimbulkan kontroversi. Untuk mengantisipasi kontroversi, di bagian lain dari pidatonya, Megawati juga menegaskan bahwa meskipun dia mempersoalkan ibu-ibu mengaji, tapi dia menyatakan bahwa dirinya adalah orang Islam. “Saya orang Islam, nanti dibilang nggak Islam. Saya orang Islam, naik haji saya sudah dua kali, umroh saya udah 3 kali. Kalau ada yang mengatakan saya tidak Islami, ya bodo amat.” “Bagaimana menurut kalian? Silakan Anda menilai sendiri apa maksud Ibu Megawati menyinggung soal ibu-ibu yang suka mengaji sehingga merasa perlu meminta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-anak, I Gusti Ayu Darmawati, dan Menteri Sosial, Risma Harini, untuk menyusun manajemen rumah tangga,” ujar Hersubeno Arief dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Minggu (19/2/23). (ida)
Kami Yakin Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024 "On The Track"
Jakarta, FNN - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menyampaikan pihaknya meyakini bahwa penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan rencana atau on the track. \"Kami menyakini tahapan ini on the track, di mana pada tanggal 14 Februari 2024 nanti, pemilih Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri akan menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS. Kami sangat yakin itu,\" ujar Idham saat menjadi narasumber dalam diskusi OTW 2024 bertajuk \"Setahun Jelang Pemilu, Mata Rakyat Tertuju ke KPU dan Bawaslu\" yang digelar lembaga survei Kedai Kopi di Jakarta, Minggu. Ia melanjutkan KPU meyakini hal tersebut karena sebagaimana amanat UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), disebutkan bahwa pemilu di Tanah Air diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Lebih lanjut, Idham menyampaikan Pasal 167 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. \"Pasal ini merupakan turunan atau merujuk pada Bab 7 Pasal 22E UUD NRI 1945. Yang diamanatkan pasal itu, tidak hanya berbicara asas pemilu, tetapi juga pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali,\" ujar dia. Dengan demikian, Idham menegaskan penyelenggaraan pemilu di Indonesia setiap lima tahun sekali merupakan perintah konstitusi. Dia pun menyampaikan amanat konstitusi itu menjadi dasar yang jelas untuk menghentikan isu penundaan Pemilu 2024. Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menekankan kepada seluruh pihak bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mungkin ditunda. \"Enggak mungkin (Pemilu 2024) sekarang ditunda, kecuali ya kita bicara ada perang, ada badai besar di seluruh republik ini. Itu kemungkinan besar. Namanya, daya paksa, terpaksa untuk berhenti,\" ujar Bagja. Menurut dia, salah satu alasan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mungkin ditunda adalah karena tahapan pesta demokrasi tersebut sudah mulai berjalan sejak 14 Juni 2022.(ida/ANTARA)
PPATK Didorong untuk Berkoordinasi dengan APH Soal Dana Ilegal Pemilu
Jakarta, FNN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk menyelidiki dugaan adanya dana ilegal yang mengalir untuk penyelenggaraan pemilu.\"Yang seharusnya dilakukan PPATK, koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Tiga lembaga penegak hukum ini kemudian bisa mengecek informasi yang disampaikan PPATK. Ini yang harus dilakukan, bukan di Bawaslu, melainkan aparat penegak hukum,\" ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat menjadi narasumber dalam diskusi OTW 2024 bertajuk \"Setahun Jelang Pemilu, Mata Rakyat Tertuju ke KPU dan Bawaslu\" yang digelar lembaga survei Kedai Kopi di Jakarta, Minggu.Bagja lalu menyampaikan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, dalam hal ini bertindak sebagai pengawas, hanya bertugas untuk menyelidiki dan menindak persoalan terkait dengan dana kampanye. Saat tahapan kampanye itu belum dimulai, lanjut dia, persoalan dugaan adanya dana ilegal untuk pemilu tidak bisa diselidiki dan ditindak oleh Bawaslu.\"Ada dana yang kemudian disinyalir akan ke pemilu dari usaha-usaha ilegal. Masalahnya, Bawaslu itu tugasnya pada dana kampanye. Tahapan kampanye belum dimulai. Tahapan kampanye dimulai 28 November 2023,\" ujar dia.Dalam kesempatan yang sama, Bagja menilai seluruh masyarakat, terutama mahasiswa, juga perlu mengambil peran untuk mendorong aparat penegak hukum mengusut dugaan adanya dana ilegal yang menurut PPATK berasal dari tindak pidana pencucian uang dan digelontorkan kepada partai politik untuk pemilu.\"Nah, ini yang saya kira (perlu) didorong oleh mahasiswa. Demokrasi ini harus berjalan dengan baik. Ada kepastian hukum, kepastian hukum di Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa negara ini berdasarkan hukum. Nah ini, kita enggak bisa kemudian keluar dari itu,\" ucap dia.(ida/ANTARA)
Pemilu 2024 Tidak Mungkin Ditunda
Jakarta, FNN - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menekankan kepada seluruh pihak bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mungkin ditunda. \"Enggak mungkin (Pemilu 2024) sekarang ditunda, kecuali ya kita bicara ada perang, ada badai besar di seluruh republik ini. Itu kemungkinan besar. Namanya, daya paksa, terpaksa untuk berhenti,\" ujar Bagja dalam diskusi OTW 2024 bertajuk \"Setahun Jelang Pemilu, Mata Rakyat Tertuju ke KPU dan Bawaslu\" yang digelar Survei Kedai Kopi di Jakarta, Minggu. Menurut dia, salah satu alasan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mungkin ditunda adalah karena tahapan pesta demokrasi tersebut sudah mulai berjalan sejak 14 Juni 2022 yang lalu. Saat ini, lanjut dia, salah satu tahapan Pemilu 2024 yang tengah berjalan adalah seleksi anggota KPU di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. \"Semua harus tahu, sekarang ada seleksi (anggota KPU daerah). Misalnya, ada 20 KPU provinsi akan diseleksi pada akhir tahun ini,\" ujar dia. Dengan demikian, menurut Bagja, seluruh pihak sudah sepatutnya optimistis bahwa Pemilu 2024 tidak mungkin ditunda. \"Ini keringat dan air mata, menanti-nanti Pemilihan Umum 2024 untuk pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Itu pemungutan suara. Pemilu tidak dikerjakan dalam satu hari. Pemilu dikerjakan 20 bulan. Sekarang, sudah tahapan,\" ujar dia. Dalam kesempatan yang sama, Bagja menyampaikan harapannya agar tidak ada aturan mengenai pemilu yang berubah di tengah tahapan-tahapan pesta demokrasi yang sedang dilaksanakan pada saat ini. \"Ini sudah delapan bulan (beberapa tahapan pemilu dilaksanakan), loh. Kalau tiba-tiba aturan diubah, di situ menimbulkan ketidakpastian dalam prosedur. Ketidakpastian hukum melahirkan banyak hal. Itu yang perlu dijaga, bukan hanya KPU dan Bawaslu, melainkan juga pemangku kepentingan, Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi,\" jelas dia.(ida/ANTARA)
Ribuan Kader Partai Gelora Konsolidasi di Tangerang, Deklarasikan Anis Matta dan Fahri Hamzah sebagai Capres-Cawapres
JAKARTA, FNN - Ribuan kader Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora) berkumpul di Indoor Stadium Sport Center, Kelapa Dua, Tangerang, Banten, Ahad (19/02/2023), untuk mendeklarasikan Anis Matta-Fahri Hamzah sebagai calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) partai bernomor 7 ini dalam Pemilu 2024. Acara ini sekaligus memulai rangkaian program konsolidasi nasional dalam rangka sosialisasi dan konsolidasi kader. Acara tersebut mempertemukan ribuan kader dan relawan di Tangerang Raya dengan Ketua Umum DPN Partai Gelora Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi. Lalu, Koordinator Daerah Pemilihan Banten III Sarah Azzahra, pengurus DPN, DPW tingkat provinsi, DPD atau tingkat kabupaten/kota, hingga pengurus di tingkat kecamatan dan kelurahan. Bupati Tangerang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Moch Marsya Rasyid memberikan sambutan selamat datang dan mengapresiasi pilihan Partai Gelora menjadikan Kabupaten Tangerang sebagai titik awal konsolidasi nasional. Acara ini juga menandai diluncurkannya semboyan kampanye Partai Gelora untuk mewujudkan \"Indonesia Superpower Baru\", dan konsolidasi daerah pemilihan Banten III yang mengusung Bacaleg Sarah Azzahra. Anis Matta mengatakan, Partai Gelora mengajak masyarakat Indonesia untuk mewujudkan mimpi menjadi superpower baru, karena negeri ini memiliki semua modalnya yang perlukan untuk sampai ke sana. \"Indonesia akan menjadi superpower baru jika ibu hamil dan anak yang ada di dalam kandungan mendapat dukungan nutrisi dan layanan kesehatan. Kita akan menjadi kekuatan utama dunia, dengan menyediakan kuliah gratis bagi seluruh rakyat. Itu yang diperjuangkan Partai Gelora,\" papar Anis yang didampingi Sarah di atas panggung. Partai Gelora, kata Anis Matta, akan menyiapkan Indonesia sebagai Superpower Baru sejajar dengan Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, Rusia dan Cina. Untuk mencapai tujuan itu, papar Anis, Indonesia membutuhkan GPS atau Kompas untuk menuju Arah Baru Indonesia dalam membangun bangsa dan negara agar bisa menjadi Superpower Baru dunia. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menambahkan, Partai Gelora sengaja memilih wilayah Banten sebagai \"titik keberangkatan\" sosialisasi dan konsolidasi, karena makna tersendiri. Fahri menjelaskan, di Banten ini pernah ada kesultanan hebat, yaitu Kesultanan Banten, yang menjadi benteng nusantara dan awal mula penyebaran Islam ke berbagai daerah di Indonesia. \"Kita ingin napak tilas dan menjadikan Banten , khususnya Tangerang, menjadi titik berangkat untuk menjadikan Indonesia Superpower Baru,\" kata Fahri Hamzah. Selain itu, lanjut Fahri, Partai Gelora menugaskan seorang perempuan untuk menjadi Caleg DPR dari dapil Banten III agar bisa berpartisipasi dalam memperbaiki bangsa dan negara Indonesia. \"Untuk Banten III kita mengandalkan perempuan, karena perempuan adalah tiang negara. Kita utus perempuan untuk memperbaiki Indonesia. Dia , Sarah Azzahra, seorang calon ibu muda yang sedang hamil seperti ibu pertiwi. Perempuan jadi simbol untuk membawa Indonesia ke puncak kejayaan,\" tegas Wakil Ketua DPR Periode 2004-2009 ini. Di antara ribuan massa, tampak sejumlah poster hingga spanduk bertuliskan \"Anis Matta Presiden 2024\", \"Anis Matta Presidenku\", dan \"Anis Matta untuk Indonesia Superpower Baru\" bertebaran di arena acara. Konsolidasi daerah pemilihan Banten III ini juga dihadiri dalah aktor kawakan Jaja Miharja yang dikenal dengan ucapan khasnya, yakni \"apaan tuh\". Jaja Miharja sudah bergabung dan menjadi Partai Gelora. (Ida)
Ketua DPD Ingatkan Ketua MPR Soal Pergantian Wakil Ketua MPR
JAKARTA, FNN — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyala Matalitti, mengingatkan Pimpinan MPR untuk segera melantik Tamsil Linrung menggantikan Fadel Muhammad sebagai wakil ketua MPR, sebagaimana hasil putusan Sidang Paripurna DPD RI. \"Jika tidak ditindaklanjuti, Pimpinan MPR melanggar Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” kata La Nyala, Sabtu (18/2/2023). Hal ini disampaikan menjawab pertanyaan tentang belum dilaksanakannya putusan DPD RI untuk mengganti wakil ketua MPR dari unsur DPD RI. Padahal DPD sudah memutuskan penggantian Fadel Muhammad dengan Tamsil Linrung dalam sidang paripurna DPD. La Nyala menjelaskan, dalam pasal tersebut berbunyi: //Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: a. Kerugian negara, b. Kerusakan lingkungan hidup, dan/atau c. Konflik sosial. DPD, menurut La Nyala, sudah melakukan langkah dengan Pimpinan DPD melalui sidang paripurna meminta Kelompok DPD di MPR bersurat kepada Pimpinan MPR untuk minta pelantikan. Terkait hal ini, menurut La Nyala, memang diatur dalam Tata Tertib MPR No. 1 Tahun 2019 Pasal 29 Ayat (1) huruf e : Pasal 29, berbunyi (1) Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. diberhentikan; d. menjabat sebagai Pimpinan DPR atau Pimpinan DPD; atau e. diusulkan penggantian oleh Fraksi/Kelompok DPD.* Terakhir Pimpinan DPD menyampaikan surat kepada Kelompok DPD agar ditindaklanjuti kepada Pimpinan MPR sesuai dengan mekanisme yang ada di Tatib MPR. Disebutkan La Nyala, Fadel muhamad diputus oleh Badan Kehormatan (BK) DPD bersalah dan diberi hukuman penjatuhan sanksi ringan dengan teguran tertulis. Pengaduan Fadel Muhammad di PN jakarta pusat pun memutuskan bahwa PN tidak berwenang utk mengadili. \"Semua dokumen hukum tersebut melalui kelompok DPD RI telah disampaikan kepada pimpinan MPR,” kata La Nyala. Ditambahkan La Nyala, Pimpinan DPD sudah melakukan komunikasi politik langsung kepada Ketua MPR. Namun, alasan belum dilakukan pelantikan dikarenakan yang bersangkutan masih menggugat dan menunggu putusan di PN dan ada gugatan baru juga di PTUN yg saat ini masih berproses. \"Meskipun hasil di pengadilan sebenarnya tidak berpengaruh dan tidak ada kaitannya. Karena menurut UU PTUN Gugatan tidak bisa menindak pelaksanaan keputusan. Pimpinan MPR harus laksanakan usulan Kelompok DPD sesuai Tatib MPR,” papar La Nyala. (*)
POPULER
