POLITIK
Bikit Ruwet, Kemenag Disarankan Tidak Cawe-cawe Lagi Urusan Haji, Cukup Urusin Masalah Agama Saja
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia bernomor urut 7 pada Pemilu 2024, Fahri Hamzah menilai pro kontra rencana kenaikan biaya haji 2023 bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengubah pola pikir (mindset) dalam pelaksanaan ibadah haji. Selama ini, pemerintah Indonesia selalu memiliki pola pikir sebagai konsumen, bukan penyelenggara haji. Hal ini tentu saja berdampak pada tingginya biaya haji, serta buruknya pelayanan terhadap para jemaah haji Indonesia. \"Mindset pemerintah saat ini, bahwa kita adalah konsumen. Menurut saya Indonesia sebagai negara muslim terbesar harus pindah dari mindset konsumen, kepada mindset penyelenggara haji,\" ujar Fahri dalam Gelora Talk ke-80 bertajuk \'Pro Kontra Rencana Kenaikan Ongkos Haji\', Rabu (1/2/2023). Menurut Fahri, pemerintah Arab Saudi membutuhkan mitra dalam penyelenggaraan haji. Sehingga Indonesia, harus ikut terjun dalam penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Sejauh ini, kata Fahri, beberapa negara seperti Turki dan Malaysia misalnya, telah lebih dulu terjun dalam penyelenggaraan haji. Dua negara ini, mengatur penyelenggaraan hajinya secara masif, sehingga memberikan manfaat dan keuntungan bagi para jemaah hajinya. \"Saudi Arabia itu perlu teman dalam penyelenggaraan haji. Negara Lain sudah masuk kepada penyelenggaraan haji secara lebih masif. Turki misalnya cukup masif, Malaysia cukup masif,\" jelas Fahri. Jika Indonesia ikut serta dalam penyelenggaraan haji, lanjut Fahri, dapat membuat efek yang baik kepada jemaah haji dalam negeri. \"Efek dari kita kepada penyelenggaraan haji, tidak saja haji secara umum penyelenggaraannya lebih baik. Tapi itu juga akan memberikan efek baik untuk jemaah Indonesia,\" katanya. Karena itu, Wakil Ketua DPR Periode 2009-2014 ini meminta pemerintah Indonesia tidak memiliki mental \'tangan di bawah\' saat berdiplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Tetapi Indonesia, harus memiliki sikap dalam berdiplomasi dengan Arab Saudi. \"Saya waktu itu mengusulkan kepada diplomasi Indonesia. Jangan berdiplomasi kepada Saudi Arabia dengan mental tangan di bawah. Saya usulkan mental tangan di atas,\" ungkap Fahri. Bahkan ia menyarankan agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menginvestasikan dana haji kepada penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Karena dengan investasi pada penyelenggaraan haji, bakal menguntungkan jemaah Indonesia. \"Kita baru bicara uang cash di BPKH yang diperuntukkan untuk Penyelenggaraan Haji, dan investasi haji. Yang harusnya diinvestasikan lebih banyak di Tanah Suci dan dengan jaminan hasil yang lebih besar,\" ucap Fahri. Apalagi saat ini, Arab Saudi telah menjadikan haji dan wisata lainnya sebagai prioritas sumber pendapatan negara. Sementara investasi pada sektor haji, menurut Fahri, bakal terus mengalami perkembangan. \"Saudi Arabia saat ini melihat haji dan wisata secara umum sebagai sumber pemasukan mereka setelah minyak. Nah, Keterlibatan kita di sana tentu akan memberikan nilai yang lebih besar karena uang kita bisa dikelola di dunia yang investasinya terus bertambah. Jumlah jemaah Haji tidak pernah berkurang setiap tahunnya,\" pungkasnya. Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Agama mengusulkan BPIH tahun 2023 sebesar Rp69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp98.893.909,11. Sementara 30 persennya berasal dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH. Masih Agak Banci Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ismed Hasan Putro mengatakan, kegaduhan dalam wacana kenaikan biaya haji 2023, karena Kementerian Agama (Kemenag) tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu, apalagi kenaikannya mencapai 100 persen. \"Naik atau tidaknya biaya haji, ini kan sebenarnya persoalan yang rutin setiap tahun, sebelum atau sesudah pemerintah membentuk BPKH. Itu akibat penyelenggaraan ibadah haji kita, kalau istilah saya masih agak banci,\" kata Ismed. Penyelenggaran haji Indonesia saat ini, kata Ismed, diatur oleh dua institusi. Pertama oleh Kemenag melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang mengatur teknis operasional haji, serta yang kedua adalah Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) terkait biaya haji. \"Inilah yang menyebabkan penyelenggaran haji kita masih agak banci, dan tidak profesional dalam menangani setiap persoalan haji. Tidak ada sinkronisasi dua lembaga ini, yang terjadi justru tarik menarik kepentingan,\" katanya. IPHI mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga independen penyelenggaran haji yang melebur Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta BPKH. Sehingga Kemenag tidak lagi \'cawe-cawe\' urusan haji, cukup mengatur masalah enam agama yang sudah diakui di Indonesia \"Kita usulkan dibentuk lembaga independen yang secara khusus mengatur penyelenggaraan haji, bukan Kementerian Haji. Kalau Kementerian Haji, itu praktiknya di lapangan nanti sama dengan Kementerian Agama. Padahal kita ingin Kementerian Agama tidak lagi mengurusi haji, mengurusi masalah agama saja sudah cukup banyak,\" katanya. Sedangkan Senator Syech Fadhil Rahmi, Anggota DPD RI asal Aceh menegaskan, DPD RI menyatakan menolak rencana kenaikan biaya haji 2023, karena situasi global saat ini sangat memberatkan masyarakat, sehingga perlu ada win-win solution dari pemerintah. \"Rencana kenaikan ini masih bersifat usulan dari Kemenag. Beberapa fraksi di DPR menyatakan menolak kenaikan ini, begitupun dengan DPD. Kita pikir pemerintah perlu untuk mengurangi angka-angka yang memicu kenaikan biaya haji, perlu ada win-win solutin, jangan dipaksakan,\" kata Syech Fadhil. Ketua Umum Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (AMPUH) Andi Abdul Aziz menambahkan, rencana kenaikan biaya haji itu tidak hanya terjadi pada haji reguler saja, tapi juga haji khusus (ONH Plus). \"Komponen pertama yang naik itu, menyangkut pelayanan di Saudi karena pemerintah membayarnya pakai Riyal. Komponen kedua adalah harga tiket di tanah air, dan komponen ketiga kita masih menunggu soal penurunan biaya paket 30 persen dari pemerintah Arab Saudi,\" kata Andi. Andi mengungkapkan AMPUH telah berdiskusi dengan Kemenag agar rencana kenaikan biaya haji dievaluasi. Sebab, rencana kenaikan tersebut, sangat berat memberatkan masyarakat karena sudah menunggu lama daftar tunggu haji. \"Ketika mau berangkat harus membayar lebih tinggi, tentu sangat memberatkan masyaraakat. Situasi ini juga memberatkan jemaahnya yang punya daftar sampai 40 tahun, harusnya dia mendapatkan manfaat dari biaya haji yang dibayarkan, bukan malah dibebani kenaikan yang tinggi. Gambaran-gambaran seperti kita sampaikan ke Kemenag agar ada evaluasi ,\" tegasnya. (Ida)
Aam Sapulete: Kenapa Surya Paloh Tidak Melakukan Kunjungan ke Demokrat dan PKS?
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh belum pernah melakukan kunjungan ke DPP Partai Demokrat menemui Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan jajarannya. Pendiri NasDem ini juga belum pernah mengunjungi DPP PKS. \"Surya Paloh belum pernah ke DPP Demokrat. Selama ini AHY dan jajarannya yang bolak-balik menemui Surya Paloh,\" kata pendiri Jaringan Nusantara (JN) Aam Sapulete kepada wartawan, Rabu (1/2/2023). Menurut Aam, jika Surya Paloh melakukan kunjungan ke Demokrat menemui AHY terjadi hubungan yang baik antara politisi tua dan muda. \"Yang tua menghormati yang muda. Begitu pula yang muda menghormati yang tua. muda dan tua saling menghargai dan menghormati. Saling mengunjungi ketua umum partai meningkatkan soliditas,\" paparnya. Jika Surya Paloh berkunjung ke DPP PKS menemui Sohibul Iman dan Habib Salim Al Jufri, kata Aam, mempererat kedua partai. \"Selama ini Presiden PKS Sohibul Iman dan jajarannya yang menemui Surya Paloh,\" jelas Aam. Kata Aam, rakyat Indonesia akan senang para petinggi partai saling mengunjungi dan memberikan contoh ke lapisan masyarakat. \"Rakyat pun senang melihat para petinggi partai politik saling mengunjungi. Ini akan membuat masyarakat senang,\" papar Aam. Selain itu, kader partai pun akan saling berkomunikasi ketika petingginya saling melakukan kunjungan. \"Budaya saling mengunjungi para petinggi partai mempererat hubungan kader berbagai partai,\" pungkas Aam. (sof)
Lokomotif Perubahan Bakal Menjadi Rujukan Banyak Parpol
Jakarta, FNN - Panglima Generasi Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Al-Hamid menyebutkan kalau Lokomotif Surya Paloh yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi calon presiden koalisi perubahan akan dirujuk dan diikuti banyak partai politik (parpol), terutama parpol pendatang baru dan bisa juga parpol besar. \"Partai Demokrat sudah menyatakan dukungannya terhadap Anies. Para petinggi parpol di daerah dengan basis pendukung yang kuat juga sudah menyatakan dukungan terhadap Anies,\" ujar Habib Umar Al Hamid kepada wartawan, Sabtu (28/1/2023). Menurutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga sudah menyatakan akan melakukan deklarasi mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. \"Kita tahu konstituen PKS itu pemilih Anies. Jadi sangat logis PKS mendukung Anies di Pilpres 2024,\" jelasnya. Dikatakan Habib Umar, Surya Paloh sebagai begawan politik telah membuktikan makna sebuah perubahan yang biasanya capres selalu didominasi oleh keinginan segelintir elite partai, maka langkah yang diambil oleh pendiri Partai NasDem ini mengubahnya dari keinginan elite partai menjadi sebuah agenda demi menjawab keinginan rakyat. \"Ditambah belakangan ini beberapa lembaga survei merilis elektabilitas Anies mengalami kenaikan yang cukup signifikan,\" tegas Habib Umar. Ketika ditanya soal maju mundurnya pendeklarasian koalisi perubahan dan adanya anggapan kalau koalisi ini akan bubar, Habib Umar menjawab, kalau ada orang yang mengatakan koalisi ini akan bubar itu adalah komentar ngawur dan tidak cerdas. \"Itu bagian dari strategi politik. Hanya orang rasional yang bisa membacanya. Jadi sekarang ini banyak orang atau kelompok yang kurang wawasan dan cenderung emosional yang tidak dapat memahami seni berpolitik,\" tuturnya. Lebih jauh, Habib Umar mengatakan, kenaikan elektabilitas membuat parpol besar melirik Anies untuk diusung menjadi capres 2024. Hal tersebut wajar. \"Namanya politik itu dinamis, dalam detik-detik terakhir parpol besar bisa saja gabung mendukung Anies di Pilpres 2024,\" ujarnya. Pokoknya, parpol yang mengusung Anies mempunyai dampak efek atau coattail effect. \"Parpol yang mengusung Anies pastinya akan berdampak dengan naiknya elektabilitas partai,\" katanya. (Ida)
Airlangga Hartarto Konsisten di Tiga Besar
Jakarta, FNN - Ketua Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia Andi Gani mengatakan hasil Musra Indonesia ke-16 di Yogyakarta menempatkan Airlangga Hartarto konsisten di posisi tiga besar.\"Konsisten berada di tiga besar. Karakter Kepemimpinan Airlangga disebut sesuai dengan karakteristik masyarakat Jawa,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.Airlangga merupakan bakal calon presiden dari Partai Golkar memperoleh 717 suara atau 20,16 persen, dari total 3.557 voters yang mengikuti acara tersebut. Sementara itu, di urutan pertama ditempati oleh Prabowo Subianto sebanyak 1.074 suara atau 30,19 persen dan di urutan kedua Ganjar Pranowo sebanyak 907 suara atau 25,50 persen.Sementara itu, Ketua Panitia Musra Indonesia Panel Barus mengatakan konsistensi perolehan suara yang didapat Airlangga di tiap Musra dikarenakan mesin partai sudah bergerak.Barus menjelaskan, peserta yang hadir di Musra Indonesia selalu berbeda di tiap wilayah. Menurutnya perolehan suara yang diraih di tiap Musra adalah suara yang nyata. Sehingga pelaksanaan Musra bisa dijadikan gambaran untuk pemilu ke depannya.Barus pun menegaskan, pihaknya tidak melarang mesin partai untuk melakukan pergerakan. Menurutnya, yang diharamkan oleh Musra adalah yang mengotak-atik hasil voting Musra.Sebelumnya, nama Airlangga juga terus berada di tiga besar. Bahkan di beberapa wilayah, seperti Gorontalo, Sulawesi Barat, Banten, dan teranyar di Kalimantan Selatan, Airlangga unggul dan berada di urutan pertama.(sof/ANTARA)
Anies Baswedan Menyambut Baik Koalisi NasDem dan PKS
Solo, FNN - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambut baik koalisi Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).\"Saya merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan oleh PKS, ini sebuah kepercayaan besar,\" kata Anies di Solo, Rabu.Anies yang diusung oleh Partai NasDem sebagai bakal capres pada Pemilu 2024 ini mengatakan bahwa kerja sama tersebut bukan yang pertama kalinya.\"Kami sudah bekerja bersama ketika PKS mengusung di DKI Jakarta sehingga berkelanjutan. Ini bukan sesuatu yang baru, ini melanjutkan yang sudah terbangun,\" katanya.Menurut dia, koalisi tersebut juga menjadi pesan bahwa semua pihak yang ada di dalam koalisi mendorong adanya perbaikan.\"Menghadirkan keadilan sosial itu harus dikerjakan bersama-sama. Kami bersyukur bahwa setelah Oktober lalu Partai NasDem yang pertama kali, kemudian pekan kemarin Partai Demokrat dan pekan ini PKS,\" katanya.Dengan makin banyaknya partai yang bergabung, dia meyakini koalisi tersebut akan makin kuat.Sementara itu, pada kunjungannya di Solo, Anies mengajak pelaku seni, khususnya pedalangan di Solo Raya, melakukan diskusi secara tertutup.Ia menjelaskan bahwa diskusi tersebut membahas tentang perkembangan kesenian, khususnya pewayangan yang sempat terkendala selama pandemi COVID-19.(sof/ANTARA)
Misteri Isi Pertemuan Jokowi – Surya Paloh Terungkap
Jakarta, FNN – Misteri isi pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, sedikit demi sedikit mulai dibuka kepada publik. Pertemuan yang berlangsung pada Kamis (26/01/23) itu menjadi spekulasi publik beberapa hari terakhir ini. Banyak yang menduga bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menekan Surya Paloh untuk membatalkan pencapresan Anies Baswedan. “Saya kira ini yang paling ramai spekulasinya dan bila Surya Paloh tetap bersikeras mencalonkan Anies Baswedan maka Nasdem akan didepak dari kabinet dan tidak tertutup kemungkinan para menterinya akan diseret ke ranah hukum,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Selasa (31/01/23). Soal isi pertemuan ini dikait-kaitkan dengan rencana reshuffle kabinet yang dispekulasikan akan dilakukan hari ini, Rabu (01/02/ 23), bertepatan dengan Rabu pon. Selain dikaitkan dengan reshuffle, orang juga mengaitkannya dengan penanganan korupsi pengadaan BTS di Kementerian Kominfo yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung, yang di antaranya melibatkan petinggi NasDem. Soal pertemuan Surya Paloh dengan Pak Jokowi menjadi spekulasi karena para petinggi Nasdem tidak memberikan penjelasan secara formal. Kalaupun mereka memberikan penjelasan formal, terkesan mereka irit bicara.”Kelihatannya bener-bener apa yang dibicarakan ini menjadi isu yang sangat sensitif,” ujar Hersu. Namun, melalui juru bicaranya, Nasdem mengakui bahwa seusai pertemuan dengan Pak Jokowi, mereka langsung mengumpulkan para petinggi Nasdem dan memberikan arahan. Intinya Nasdem tetap akan mengawal Pak Jokowi sampai akhir periode pemerintahan tahun 2024. “Statement ini sangat normatif karena juga sudah berkali-kali disampaikan secara terbuka oleh Pak Surya Paloh dan boleh kita sebut sebagai pernyataan sepihak,” kata Hersu. Ketika hal itu disampaikan kembali oleh Pak Surya Paloh setelah bertemu dengan Pak Jokowi, maknanya menjadi berbeda, kata Hersu. Kita bisa menduga bahwa ini sudah ada semacam kesepahaman dengan Jokowi bahwa mereka akan tetap bersama dalam pemerintahan. Artinya, tidak ada reshuffle, dalam pengertian Nasdem tidak akan ditendang dari kabinet. “Kalau toh ada reshuffle, kemungkinan hanya berupa kocok ulang atau maksimal ada menteri Nasdem yang direshuffle, namun tidak semuanya,” ungkap Hersu. Indikator bahwa Nasdem tidak bakal ditendang dari kabinet terlihat dari dari gesture pertemuan yang cukup lama (satu setengah jam). Dan yang paling penting adalah ketika pertemuan itu berakhir Pak Jokowi mengantarkan Pak Surya Paloh ke halaman, yang berarti sudah tidak ada ketegangan di antara mereka. Sementara itu, Pak Jokowi juga tidak mau membuka isi pembicaraannya dengan Surya Paloh ketika wartawan menanyakan soal ini. Pak Jokowi hanya menjawab pendek, “Mau tahu aja.” Dari bahasa tubuh keduanya memang menunjukkan bahwa ketegangan di antara mereka sudah mulai mencair. Apakah dalam pertemuan tersebut dibahas soal pencapresan Anies? “Hampir dapat dipastikan bahwa itulah agenda utama pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh,” ujar Hersu. Soal ini juga dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad Ali. “Permasalahannya kan hanya persoalan komunikasi, jadi secara eksplisit telah dijelaskan kepada Pak Presiden,” kata Ahmad Ali. Yang dimaksud dengan soal komunikasi, seperti dijelaskan oleh Sugeng Suparwoto dengan bahasa yang ringan, “Iya, Pak Jokowi komplain, kenapa kita deklarasikan Anies Baswedan tanpa komunikasi sebelumnya. Tetapi, sebatas itu saja,” kata Ahmad Ali dalam program Political Show yang disiarkan oleh CNN Indonesia (30/01/23). Sugeng menyebut pertemuan antara Surya dengan Jokowi seperti dua sahabat dekat yang mengakui ada dinamika politik yang membuat komunikasi keduanya kurang berjalan baik dalam 3 bulan terakhir. Meski begitu, Sugeng mengatakan bahwa ada kesepakatan bersama antara Surya Paloh dan Jokowi yang ingin ‘membangun kebersamaan kembali’. “Bang Surya bilang Nasdem cara berpolitik yang baik mendukung Pak Jokowi sampai 2024,” ujar Sugeng. “Sampai di sini saya kira clear ya, walau tidak terlalu detail kita sudah mulai dapat gambaran secara utuh apa isi pembicaraan Pak Jokowi dengan Surya Paloh,” kata Hersu. Pertama, jelas agenda utamanya adalah membahas pencapresan Anies. Bagaimana dalam soal Anies? Apakah Pak Jokowi menekan Surya Paloh untuk mencabut atau menarik kembali dukungan terhadap pencapresan Anies? Tidak ada penjelasan yang eksplisit dari para petinggi Nasdem. “Namun, kalau kita melihat rentetan peristiwa dalam sepekan terakhir, kalau toh Pak Jokowi menekan maka kita tahu bahwa Pak Surya Paloh menolak,” kata Heersu. Kesimpulan itu, jelas Hersu, didasarkan pada rentetan peristiwa ke belakang: pada waktu Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi secara mendadak (Kamis, 26/01/23), pagi harinya muncul press rilis Partai Demokrat yang berisi keputusan untuk mendukung Anies sebagai bacapres. Suratnya dibuat oleh AHY sehari sebelumnya (Rabu, 25/01/23), tetapi baru muncul di media Kamis pagi. Setelah pertemuan, keesokan harinya berlangsung pertemuan tim kecil di rumah Anies Baswedan (Jumat, 27/01/23). Puncaknya adalah pada pengumuman PKS tentang dukungannya terhadap pencapresan Anies Baswedan di Bandara Soekarno Hatta. Saat itu pentinggi Nasdem dan Demokrat juga hadir. Semua rangkaian kegiatan tadi menunjukkan bahwa Surya Paloh tidak goyah. Kalau Surya Paloh goyah oleh tekanan Jokowi, tidak mungkin tim kecil dari Nasdem hadir dalam pertemuan-pertemuan tadi. Kalau masalah reshuffle, seperti arahan Surya Paloh, Nasdem akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi hingga 2024 dan mereka ingin kembali merajut kebersamaan. Dengan begitu, dipastikan bahwa Nasdem tetap akan ada dalam kabinet. (ida)
Huru Hara Akan Terjadi Tahun Ini
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih KONDISI saat ini ada pada pola kehidupan yang : ciut - cekak dan cekek. Situasinya menjadi Cekak: pikiran dan rasa yang cekak - \"tidak cukup - terlalu kecil\". Ciut: \"semuanya menjadi sempit dan picik, menjadi sempit; menyusut; mengerut ruang geraknya\" dan Cekek : \"dicekam tidak dapat bernapas dalam perkelahian\" Bukan hanya kering bahkan watak pemimpin yang memiliki sifat negawaran menghilang, semua serba kekinian: saya dapat jabatan apa dan berapa yang harus saya dapat, serba-serbi hedonis. Keadaan didominasi cara hidup injoy live (saat ini saya dapat apa) tidak peduli masa depan tidak peduli bagaimana nasib kehidupan anak cucunya di masa depan. Konon 10 tahun lagi Sumber Daya Alam kita akan habis dan tidak ada penggantinya. Utang negara sudah melampaui batas wajar dan akan menjadi beban generasi ke generasi berikutnya. Lebih mengerikan bangsa ini sedang disulap tanpa sadar agar tidak lagi mengenali dirinya sendiri (asing terhadap jati dirinya sebagai Bangsa Indonesia). Fakta saat ini makna Ibu Pertiwi sudah tidak dikenali lagi Akan sampai pada tatanan kehidupan generasi ini hanya berpikiran aku dadi apa dan dapat apa (aku mendapatkan apa dan akan mendapatkan hasil apa). Maka tepuk tangan - tertawa - tangis - taek semua hasil drama dan sandiwara, dan dalangnya sangat-sangat canggih tidak kelihatan tetapi memiliki daya rusak dan mematikan. Sadar atau tidak lahirnya UU, hujan Keppres, Perpres, Perppu dan semua aturan yang berkaitan dengan kehidupan rakyat saat ini hanya untuk merusak tatanan konstitusi, akibat UUD 45 sudah diubah atau diganti. Terdengar kidung manusia yang menyesali lahirnya reformasi yang berahir hancur lebur karena dalam perjalanan semua konstitusi justru dengan mudahnya di bajak/ dirampok kekuatan besar yang ingin mengundurkan Ibu Pertiwi. Menyeruak suara lantang keadaan hanya bisa diatasi dengan People Power atau Revolusi adalah bentuk lain karena keadaan negara kembali ke titik nol dan harus berjuang lagi melawan kekuatan penjajahan bentuk baru yang saat ini lebih mengerikan dan berbaya. Kita harus berjuang perang lagi, melawan Iblis manusia yang sedang bekerja menutup dan membuat buta para pengelola dan penyelenggara negara saat ini. Iblis itu makhluk yang tidak punya kebaikan - isinya balas dendam. Ahirnya dikutuk oleh Allah SWT. Demikian pula dengan Iblis manusia tidak memiliki belas kasihan dan kesolehan sosial yang penting bisa berkuasa. Aslinya itu baik hanya karena lupa melampaui batas dan bahkan berani protes (merasa dirinya lebih tahu) kepada Sang Penciptanya ahirnya terkena kutukan. Protes iblis itu karena pengalaman makhluk yang telah ada sebelum Adam hanya buat kerusakan dan saling membunuh. Maka berani protes atas kejadian Adam dan menolak untuk sujud kepadanya Iblis kurang cerdas dan hati hati. Sujud itu sebenarnya bukan untuk menyembah tetapi perintah sebagai penghormatan kepada makhluk baru buata-Nya. Iblis itu terdiri dari jin dan manusia. Iblis itu aslinya baik dan sebaik baiknya makhluk (pimpinan Malaikat). Hanya karena menolak perintah Allah SWT untuk sujud kepasa Adam akhirnya dilaknat Allah SWT. Pancasila dan UUD 45 itu memuat pedoman hidup dengan muatan tuntutan nilai-nilai ilahiah dirusak, sadar atau tidak pasti akan datang kutukan. Yang merusak negara karena ada kekuatan *hulahop*, permainan*lato lato* (mengadu domba) dan dikendalikan oleh nafsu semata . Berdasarkan ilmu titen percaya atau tidak (bukan mistik) kalau tidak hati hati, tahun ini akan terjadi keributan (huru hara) atau akan terjadi kejadian yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita wajib berjaga jaga ikhtiar minimal seperti semut membawa air akan memadamkan Nabi Ibrahim yang sedang dibakar. Sekalipun logikanya tidak mungkin semut bisa memadamkan Ibrahim dengan air yang dibawanya. Tugas perjuangan kita hanya menanam jagung - selanjutnya serahkan kepada yang mencipta alam ini yang akan menumbuhkan dan buah. Akan berbuah atau tidak semua ada dalam kuasa Tuhan YME. Tugas kita ihtiar berjuang lillaahi ta\'ala. Bisa saja kita sebagai bola, tali atau menjadi tukang membenturkan seperti permainan lato lato. Karena permainan lato lato sangat serius saat ini. Kita harus ingat Syetan itu bukan makhluk tetapi energinya iblis. Sebagai umat yang beriman harus menyadari bahwa jangan pernah merasa beriman sebelum Aku (Allah SWT) mengujinya. Bisa terjadi yang zalim justru diumbar oleh Allah SWT, sedang yang benar dihancurkan. Hanya yakinlah ketika datang yang hak maka kebatilan akan lenyap dan itu hanya bisa dilakukan dengan perjuangan tangan bukan hanya dengan cara sim salabim atau hanya dengan berdoa.***
Jepang Menilai Potensi Kerja Sama Indonesia Masih Menarik untuk Bisnis
Tokyo, FNN - Pemerintah Jepang menilai potensi kerja sama dan pasar di Indonesia begitu besar sehingga memberi nilai menarik tersendiri untuk investasi dan bisnis. “Memang pasar 270 juta (orang penduduk Indonesia) itu cukup menarik untuk business-to-consumer (B2C) langsung,” kata Koordinator Senior Regional Divisi Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Jepang Miyakawa Katsutoshi kepada Antara di Tokyo, Selasa petang. Menurut Miyakawa, beberapa perusahaan telah melakukan investasi berbisnis dengan skema B2C mulai dari sektor ritel hingga makanan dan minuman di Indonesia. Hal itu, ujar dia, dinilai menjadi pendorong yang baik bagi perluasan kerja sama kedua negara dalam mendukung peningkatan hubungan bilateral yang telah terbangun selama 65 tahun. Pemerintah Jepang pun menyampaikan keseriusannya untuk terus meningkatkan kerja sama yang baik bersama Indonesia dalam memperingati 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2023, baik di sektor ekonomi, maupun politik. “Kita terus menjalin hubungan baik yang berjalan sudah sangat lama sejak 1958, hal itu sangat bersejarah bagi hubungan dua negara,” kata Miyakawa. Menurut dia, saat ini Indonesia dan Jepang telah menyepakati hubungan sebagai mitra strategis mulai tingkat bilateral, regional, hingga internasional. Indonesia, lanjutnya, juga merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara yang berperan dalam membangun kawasan. “Sekitar 40 persen GDP (Produk Domestik Bruto/PDB) ASEAN itu adalah Indonesia,” jelas Miyakawa. Dia berpendapat, kontribusi Jepang terhadap perekonomian Indonesia pun cukup signifikan. Sebanyak 2.000 perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia sehingga berkontribusi menciptakan lapangan kerja. “Terkait lapangan kerja, untuk pegawai lokal pada 2015 sekitar 4,7 juta dan pada 2018 sekitar 7,2 juta pegawai,” ungkap Miyakawa. Sementara itu, perusahaan Negeri Sakura menghasilkan Produk Domestik Bruto bagi Indonesia sekitar 52,5 miliar dolar AS pada 2015 dan meningkat jadi 85 miliar dolar AS pada 2018. Perusahaan Jepang juga berkontribusi pada ekspor Indonesia sebesar 18,1 persen pada 2015 yang meningkat jadi 24,4 persen pada 2018.Dia menilai terdapat sejumlah fasilitas yang masih perlu ditingkatkan, antara lain keselarasan regulasi, kestabilan kondisi, dan perpajakan yang inklusif dalam mendukung investor ke Indonesia. Jepang dan Indonesia juga dinilai Miyakawa sebagai negara yang mampu menjaga demokrasi. Atas hal itu, Miyakawa menambahkan selain kerja sama ekonomi, kedua negara pun dapat berbagi pengetahuan dan praktek terbaik terkait nilai-nilai demokrasi.(IDA/ANTARA)
Isu Penundaan Pemilu 2024 Bukan Datang dari Pemerintah
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan isu penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak bersumber dari internal Pemerintah.\"Kalau dari Pemerintah, jelas. Bahwa kemudian ada pikiran-pikiran lain, saya katakan itu di luar pemerintah dan itu hak,\" kata Mahfud saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Penyampaian Arah Kebijakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Tahun Anggaran 2023 bertajuk \"Transformasi Lemhannas RI 4.0\" di Gedung Pancagatra Lemhannas RI, Jakarta, Rabu.Menurut Mahfud, aspirasi seseorang untuk menunda penyelenggaraan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden tidak bisa dihalangi, karena itu merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum.\"Kita tidak bisa menghalangi kalau seorang ketua partai politik, kelompok masyarakat tertentu, berwacana itu (masa jabatan presiden) harus diperpanjang. Itu kan ya tidak melanggar hukum,\" tambahnya.Dia menambahkan jika ada gerakan atau gerilya mengenai penundaan pemilu, maka hal itu terkait dengan persoalan di luar ranah politik.\"Masalah yang mungkin harus kita hadapi, situasi di balik layar, bukan soal-soal politik internal yang seperti itu. Misalnya, bencana alam, geopolitik, kejadian luar biasa,\" jelasnya.Di luar persoalan beragam aspirasi tersebut, dia menyampaikan sejauh ini Pemerintah telah mempersiapkan penyelenggaraan pemilu.Selain itu, detail lain soal pemilu, mulai dari persoalan prosedural, kelembagaan, hingga aturan mengenai pesta demokrasi, sudah disiapkan oleh pihak penyelenggara.\"Sampai saat ini, kesiapan kita itu kalau secara internal, prosedural, personel, kelembagaan, aturan-aturan; itu sudah kami siapkan semua. Tahapan-tahapannya sudah kami siapkan. Kita akan pemilu tahun 2024,\" ujar Mahfud.(ida/ANTARA)
Tidak Ada Agenda di Istana Presiden pada Rabu
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan tidak ada agenda di Istana Presiden pada Rabu.“Nggak tahu saya. Nggak ada agenda di Istana besok (Rabu), besok Presiden ke Bali,” kata Mahfud usai menghadiri rangkaian Perayaan HUT 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Taman Mini Indonesia Indah, Selasa (31/1) malam.Saat ditanya wartawan apakah dirinya mendapat informasi soal rencana perombakan kabinet oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu, Mahfud menyampaikan bahwa hal tersebut hanya Presiden yang mengetahuinya.“Nggak tahu ya, itu Presiden sendiri yang tahu,” ujarnya.Dia mengatakan tidak ada undangan dari Presiden kepada dirinya untuk datang ke Istana Jakarta, Rabu. Adapun Presiden Jokowi secara terpisah, ketika ditanya wartawan mengenai isu dirinya akan melakukan \"reshuffle\" Menteri Kabinet Indonesia Maju pada Rabu, 1 Februari 2023, yang bertepatan dengan Rabu Pon dalam kalender Jawa meminta masyarakat untuk menunggu.\"Ya, ditunggu saja besok. Rabu Pon besok. Kamis-nya, Kamis Wage,\" kata Jokowi usai menghadiri Puncak Perayaan HUT Ke-8 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta, Selasa (31/1) malam.Isu Jokowi akan melakukan \"reshuffle\" kabinet pada Rabu 1 Februari 2023 mencuat lantaran Presiden diketahui punya rekam jejak kerap mengumumkan kebijakan penting pada hari Rabu Pon.Kabar perombakan Kabinet Indonesia Maju berembus setelah ada desakan dari politikus PDI Perjuangan agar Presiden Jokowi melakukan hal itu terhadap menteri-menteri dari Partai NasDem setelah partai tersebut mendeklarasikan akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.Dalam Kabinet Indonesia Maju terdapat tiga menteri asal Partai NasDem, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.(ida/ANTARA)
POPULER
