POLITIK
Masa Jabatan Kades Terlalu Lama Tidak Cocok di Era Modern
Malang, Jawa Timur, FNN - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto menilai masa jabatan kepala desa yang diusulkan hingga sembilan tahun terlalu lama dan tidak cocok pada era modern seperti saat ini.Kepada ANTARA di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, Aan mengatakan Indonesia sudah mendapatkan pelajaran berharga pada pengalaman lalu terkait masa jabatan presiden, termasuk jabatan kepala desa yang terlalu lama.\"Pengalaman bangsa ini cukup panjang, mulai dari pengalaman masa jabatan Presiden Soekarno hingga Soeharto. Ini harus menjadi pelajaran. Sehingga, masa jabatan kepala desa (yang terlalu lama) tidak lagi bisa diterapkan untuk zaman modern seperti saat ini,\" kata Aan.Dia pun menilai masa jabatan kepala desa saat ini, yang selama enam tahun, sudah berada pada titik kompromi. Sehingga, jika seseorang menjadi kepala desa selama dua periode, maka dia bisa berkuasa hingga 12 tahun.Kurun waktu tersebut sudah cukup panjang sehingga tidak perlu lagi ada perpanjangan masa jabatan hingga sembilan tahun. Dengan masa jabatan selama enam tahun tersebut, proses kaderisasi dan regenerasi untuk kemajuan desa bisa terjamin.\"Sudah cukup panjang, jadi tidak perlu sembilan tahun, kemudian menjadi 18 tahun. Kemudian kapan kita itu bisa memikirkan regenerasi, pemikiran untuk membuat desa itu maju?\" katanya.Dengan masa jabatan yang terlalu lama, lanjutnya, maka kondisi akan stagnan atau tidak bisa melihat sesuatu dengan lebih luas serta merasa mapan dengan pakem pemahaman yang didapat.\"Jika terlalu lama itu stagnan. Akibatnya, mengakarnya kekuasaan dengan sangat kuat dan menghalalkan segala cara,\" imbuhnya.Terlebih, kawasan desa di Indonesia saat ini menerima Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang cukup besar. DD/ADD yang cukup besar itu tidak boleh menjadi objek perebutan untuk berkuasa dalam kurun waktu yang cukup panjang.\"Terlebih dana desa itu besar. Ketika ini menjadi objek perebutan dengan masa jabatan yang panjang, itu akan berbahaya,\" kata Aan.Berdasarkan hasil sejumlah diskusi yang ia lakukan, proses pemilihan kepala desa memiliki biaya sosial cukup tinggi, antara lain terkait dengan kerukunan masyarakat di wilayah pedesaan.Sehingga, lanjutnya, para kepala desa beranggapan bahwa perlu waktu satu hingga dua tahun untuk menyelesaikan permasalahan sosial setelah menduduki jabatan tersebut. Selama itu pula, masa pemulihan kondisi sosial masyarakat bisa dijalankan.\"Dengan pemilihan langsung di desa, seolah-olah nanti perlu masa penyembuhan yang cukup lama 1-2 tahun, sehingga tidak bisa langsung bekerja dan masa jabatan terlalu singkat,\" jelasnya.Namun, dia menilai masyarakat, khususnya di wilayah desa, sudah terbiasa melaksanakan demokrasi secara langsung. Masyarakat desa sudah memilih langsung kepala desa sebelum presiden dan anggota DPR di Indonesia dipilih langsung oleh masyarakat.\"Sehingga, modal sosial masyarakat desa itu sebenarnya lebih mapan dibandingkan orang-orang kota. Prinsipnya, kekuasaan itu harus terbatas, bukan tidak terbatas. Ini semangat yang kita usung sejak reformasi. Pengalaman bangsa ini cukup panjang,\" ujar Aan.(sof/ANTARA)
PKS-NasDem Belum Membahas Sosok Cawapres
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Majelis Syura PKS Muhammad Sohibul Iman mengatakan pertemuannya dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh, Jumat, belum membahas terkait sosok bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.\"Terus terang, tadi tidak membicarakan tentang hal itu, sama sekali tidak membicarakan tentang hal itu,\" kata Sohibul kepada wartawan di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat.Sebelumnya, PKS sudah menyatakan dukungan akan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres dalam kontestasi Pilpres 2024. Hal senada juga telah disuarakan oleh Partai NasDem dan Partai Demokrat. Namun, hingga kini, sosok bakal cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan belum ditentukan.\"Jadi, saya tidak bisa menyampaikan apa pun tentang itu,\" tambah Sohibul.Dia menjelaskan topik pembahasan dalam pertemuan antara PKS dan Partai NasDem adalah bagaimana koalisi pendukung Anies, dalam hal ini PKS, Partai NasDem, dan Partai Demokrat, bisa berkontribusi lebih besar bagi perbaikan sistem politik Indonesia ke depan.\"Mari kita memberikan satu keteladanan yang baik, ya. Berpijak kepada aturan-aturan konstitusi dan undang-undang yang kita miliki, sehingga demokrasi kita ke depan menjadi demokrasi yang makin berkualitas,\" jelasnya.Selain itu, Sohibul juga menyampaikan bahwa dalam diskusi yang berlangsung sekitar dua jam itu, kedua belah pihak sebagai satu koalisi sama-sama memiliki harapan agar Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan jujur dan adil.\"Saya kira pembicaraan kita tadi seperti itu ya, kurang lebih dalam dua jam ini. Suasananya sangat bersahabat sekali,\" ujar Sohibul.(sof/ANTARA)
KIB Solid Dukung Anies Baswedan, Surya Paloh Bertemu Airlangga
Jakarta, FNN – Rabu pon kemarin, banyak orang yang menunggu pengumuman reshuffle kabinet, tetapi bukannya kabar reshuffle kabinet yang diterima, justru Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Sementara, Pak Jokowi yang diduga akan melakukan reshuffle di istana malah pergi ke Bali. Yang menarik, saat Pak Surya Paloh bertemu dengan Airlangga Hartarto, berlangsung deklarasi penandatanganan kerjasama, bahkan kemudian dibentuk sekber KIB, di Hotel Atlet Century, Senayan. Tetapi, KIB ini bukan Koalisi Indonesia Bersatu melainkan Kuning Ijo Biru. Nama tersebut menggambarkan elemen-elemen atau aktivis dari partai kuning (Golkar), hijau (PPP), dan biru (PAN). Memang, yang membuat deklarasi bahkan meresmikan Sekber itu adalah para aktivis dari Golkar, PPP, dan PAN yang banyak di antaranya merupakan tokoh-tokoh. Sebenarnya ini adalah bentuk dari KIB kultural, sedangkan Koalisi Indonesia Bersatu adalah KIB struktural. Para pendukung KIB kultural ini terdiri dari anggota DPR, tokoh-tokoh, maupun mantan pejabat di daerah. Mereka mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan. Apakah ini akan dilanjutkan di level struktural setelah kulturalnya bertemu karena Pak Surya Paloh bertemu Airlangga Hartarto. Pak Surya Paloh adalah simbol satu partai pendukung Anies Baswedan. Sedangkan Airlangga Hartarto dari KIB struktural yang merupakan faksi terbesar dari Koalisi Indonesia Bersatu. Mengapa KIB kultural ini muncul dengan membuat Sekber dan mereka akan berkampanye untuk Anies Baswedan? “Di saat kita mengangkat isu tentang perubahan, perubahan itu harus dilakukan secara partisipasi karena tidak bisa lagi sebuah perubahan itu dilakukan dengan administrasi,” kata Koordinator Nasional Go Anies, Sirajudin Abdul Wahab di Hotel Atlet Century, Rabu (1/2). Menurut Sirajudin, apa pun kerja Anies, sudah dilabeli oleh publik bahwa beliau adalah pembawa kultur perubahan itu. “Presiden seperti apa yang kita perlukan? Jadi bukan main-main saya datang ke sini. Saya bukan politisi, tapi saya harus berpihak pada keadilan,” ujar mantan pimpinan KPK 2015-2019, Saut Situmorang. Rocky Gerung yang juga menjadi pembicara dalam acara tersebut mengawali pembicaraannya dengan berkelakar, “Saya rada jengkel ke dua narsum ini karena terlalu ke Anies. Tidak adil bagi lawan-lawan Anies kalau Anies menang 80%, kita hanya butuh 51%.” “Apakah Anies dipilih karena diperlukan? Tidak. Dia terpilih karena yang sekarang tidak diperlukan,” tambahnya. Menurut Rocky, ini negeri yang punya opportunitas, tetapi dikendalikan oleh para oportunis. Itu yang ada di benak publik. Rocky berharap KIB ini menjadi KIB yang bermutu. Rocky juga mengatakan bahwa mutu politik kita drop setiap hari, karena digerogoti oleh arogansi, digerogoti oleh kehendak untuk menampung kekuasaan, digerogoti oleh keinginan tiga periode, perpanjangan (masa jabatan), penundaan, segala macam. Kita tidak membaca bahwa sejarah sedang berubah, di mana-mana orang menginginkan perubahan. Kehendak itu yang tidak dibaca oleh lembaga survei, karena tidak mungkin lembaga survei disuruh membaca kehendak zaman. Lembaga survei di-brief untuk membaca kehendak Jokowi. “Jadi, teman-teman, kita singkat saja peristiwa ini bahwa ini adalah momentum yang sudah bergerak, dan dia seperti snowing balls, batu yang meluncur dari gunung, nggak ada yang bisa tahan,” ujar Rocky. Jadi percuma kalau Pak Firli berupaya untuk mengubah hukum acara KPK. Di akhir pembicaraannya Rocky mengatakan dirinya percaya bahwa pertemuan ini adalah konsolidasi ide dan masa depan. Dengan demikian, ada kepastian bahwa perubahan politik harus terjadi demi memenuhi tuntutan konstitusi. “Keadaan ini yang hendak kita pastikan adalah bahwa di depan kita memang cuma ada Anies yang diusir dari Merdeka Selatan dan akan pindah ke Merdeka Utara,” kata Anies yang disambut dengan tepuk tangan meriah dari hadirin. “Ini menarik, jadi ini bukan ancaman kosong,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, menanggapi deklarasi KIB ini dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Kamis ((2/2/23). Seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu ada semacam warning kalau PPP tetap ngotot untuk mendukung Ganjar Pranowo seperti keinginan Presiden Jokowi, maka diperkirakan PPP dan PAN akan menjadi gerbong kosong karena di level konstituan atau pemilihnya akan memilih Anies Baswedan pada pilpres. Dari Golkar banyak juga irisan elemen yang akan mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres.yang akan datang Meskipun saat ini dukungan Anies belum final karena baru setengah jalan, tetapi pertarungan politik sudah semakin menarik. “Ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap Anies tidak hanya terdiri dari tiga partai (Nasdem, Demokrat, dan PKS), tetapi juga konstituen dari 3 partai yang tergabung dalam KIB (Golkar, PPP, dan PAN),” pungkas Hersu. (sof)
Esemka Luncurkan Mobil Listrik, Pemerintah Luncurkan Subsidi 5 Triliun?
Jakarta, FNN - Beberapa hari ini beredar kabar bahwa mobil listrik akan diluncurkan oleh Esemka. Peluncuran mobil ini menarik karena rencananya pemerintah akan memberi insentif yang cukup besar untuk mobil listrik. Dua mobil listrik akan di-launching oleh Esemka, yaitu Neta U dan Neta V dan akan dipasarkan di Indonesian International Motor Show yang akan segera dibuka. Selain karena subsidinya, peluncuran mobil listrik ini juga menarik karena selama ini orang banyak meledek Esemka, tetapi ternyata diam-diam Esemka sudah bisa membuat mobil listrik? Mengomentari masalah ini, Rocky Gerung dalam diskusi rutin bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, di Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Jumat (3/2/23) mengatakan, ”Saya kira judulnya Esemka Perjuangan. Diupayakan terus supaya janji Jokowi terwujud. Tapi kan Jokowi sendiri sudah bilang bahwa itu tidak ada urusan dengan dia. Jadi tidak bisa lagi diklaim karena sudah capek mengklaim dan enggak terbukti.” Menurut Rocky, ini adalah perusahaan China yang beroperasi di Indonesia membawa semua peralatan, dirakit di sini. Tetapi, itu kemudian akan menjadi simbol bahwa Indonesia memproduksi mobil listrik. Pertanyaannya adalah di mana pabrik baterainya, pasti dari China. Demikian juga pabrik mesinnya, pasti dari China. “Jadi Indonesia memproduksi apa di situ, ada yang diproduksi Indonesia yaitu angin bannya,” kelakar Rocky. Kita mau melihat bagaimana pemerintah berupaya untuk membuktikan dan orang merasa oke dengan mobil listrik. Tetapi, siapa yang mau membeli mobil listrik tersebut. Kemungkinan pembelinya adalah rakyat yang sudah punya mobil sehingga menjadikannya sebagai mobil ketiga atau keempat. “Jadi, kalau daya beli rakyat kurang, mau dikasih insentif pajak segala macam pun enggak bisa dibeli,” kata Rocky. Membaca ulasan-ulasan dari hasil sidang-sidang di Davos bulan lalu, Rocky mendapat informasi bahwa mobil listrik itu siklusnya paling banyak 10 tahun. Bahkan, 5 tahun ke depan akan ditandingi oleh mobil hidrogen. “Jadi mobil listik, tetapi itu mobil yang merusak lingkungan, karena sumber dari listrik itu dicas melalui energi yang diproduksi oleh batubara,” kata Rocky. Pebisnis di Davos sepakat menyimpulkan masa siklus mobil listrik hanya sebentar. Jadi, menurut Rocky, kalau Indonesia menggunakan mobil listrik maka akan ketinggalan juga karena era mobil listrik hanya sebentar. Tetapi, kalau kita lihat politik, di situ terkaitnya hubungan antara energi dan politik. Di belakang itu memang sudah disiapkan siapa pemasok baterai listrik untuk mobil-mobil ini, yang Cuma 3-4 orang yang datang oligarki yang sama. Jadi, sebetulnya kalau kita bicara tentang mobil listrik, ada prinsip apakah mobil listrik itu dihasilkan secara demokratis atau tidak? Yang terjadi sekarang tidak secara demokratis karena ada monopoli suplai energi di situ. Berbicara mengenai keadilan, kita sempat dihebohkan oleh berita orang kaya naik KRL dipersoalkan karena subsidi KRL mencapai 2,1 triliun sehingga orang kaya harus membayar mahal untuk naik kereta. Tetapi, untuk mobil listrik pemerintah menyediakan subsidi 5 triliun. Padahal, ini berarti subsidi untuk orang kaya juga karena yang akan membeli mobil listrik juga orang kaya dan menjadikannya sebagai mobil ketiga atau keempat. “Jadi, itu yang kita bayangkan bahwa Indonesia itu di dalam standar dunia sudah masuk negara termiskin di 100 negara termiskin. Jadi nggak mungkin kalau disebut Indonesia adalah pasar untuk membeli. Daya beli kita sudah drop sama sekali. Indonesia masuk dalam indeks korupsi tertinggi di Asia. Itu artinya, kong kalikong di dalam subsidi itu juga di dalamnya ada korupsi. Jadi sebetulnya ini semacam bedak doang gitu untuk memoles politik yang busuk dari rezim ini,” ujar Rocky. Jadi, sekali lagi, kata Rocky, tidak ada soal dengan mobil listrik, tapi orang tetap anggap bahwa itu yang dalam teori iklan disebut seolah-olah bermutu, padahal sebenarnya itu adalah marketing doang. Yang lebih penting lagi kita tahu bahwa kita belum menguasai teknologi itu, kita cuman perakit.(ida)
Denny Indrayana: Kita Harus Pastikan Presiden Pilihan Rakyat bukan Pilihan Uang
Jakarta, FNN - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana mengklarifikasi sejumlah isu yang menjadi topik pembicaraannya dengan Menko Polhukam Mahfud Md pada pertemuan 25 Januari 2023 lalu. Ia mengirim kronologi peristiwa tersebut ke sejumlah media termasuk FNN. Berikut rilis utuhnya: SIARAN PERS DENNY INDRAYANA TANGGAPAN TERHADAP DOORSTOP MENKOPOLHUKAM MAHFUD MD DAN ALASAN SAYA MEMILIH ANIES BASWEDAN Terhadap wawancara doorstop yang disampaikan oleh Menkopolhukam Prof. Dr. Moh. Mahfud MD hari Selasa (31 Januari 2023) yang lalu, yang menyebut pertemuan dengan saya, izinkan saya menyampaikan penjelasan sebagai berikut: 1. Saya memang rutin meminta waktu dan bertemu dengan Menkopolhukam Prof. Dr. Moh. Mahfud MD. Tujuannya adalah untuk silaturahmi dan saling berbagi informasi. Kebetulan, saya masih sering bolak-balik Melbourne-Jakarta, karena kantor saya INTEGRITY Law Firm ada di kedua negara tersebut. Bahkan, atas bantuan rekomendasi Prof. Mahfud juga, alhamdulillah, saya menjadi satu-satunya orang Indonesia yang punya izin praktik pengacara di Indonesia dan Australia. Prof Mahfud termasuk pejabat negara yang bersedia meluangkan waktu dan mudah ditemui. Biasanya setiap baru datang dari, atau akan berangkat ke Melbourne, saya meminta waktu Beliau, dan selalu dengan mudah dan ramah ditemui. 2. Dalam berbagai pertemuan, baik di rumah dinas ataupun kantor Menkopolhukam tersebut, biasanya kami mendiskusikan situasi politik dan hukum terakhir. Saling berbagi informasi dan cerita, serta bertukar pikiran. Pak Mahfud adalah akademisi dan politisi yang saya hormati dan menjadi tempat saya meminta saran dan pendapat. Benar, sebagai junior, saya menganggap Beliau sebagai tokoh politik-hukum yang bisa dijadikan panutan. Meskipun dalam posisi sekarang sebagai Menkopolhukam beberapa rekan tidak jarang berpandangan negative atas beberapa pernyataan Prof. Mahfud di media, saya sering dapat memahami dan menyatakan, “Tidak mudah berposisi di lingkaran dalam pemerintahan. Saya pernah mengalaminya sewaktu menerima amanah sebagai Staf Khusus Presiden (2008-2011) ataupun Wamenkumham (2011-2014). Ruang gerak Prof. Mahfud sebagai Menkopolhukam, bawahan Presiden, pasti lebih sempit ketimbang saat masih bebas selaku pengamat/akademisi. Tapi saya tetap mempercayai kapasitas dan integritas antikorupsi Beliau.” 3. Di pertemuan terakhir pada Rabu, 25 Januari lalu di kediaman dinas, kami sempat mendiskusikan banyak hal. Tidak semua bisa saya ceritakan dalam rilis ini. Tetapi sedikit di antaranya, memang akhirnya menjadi cukup viral ketika dijadikan konten di channel Refly Harun. Forumnya sendiri sebenarnya adalah Focus Group Discussion, dimana saya dan beberapa pengamat politik, ekonomi dan hukum tata negara diundang oleh rekan Jumhur Hidayat untuk berbicara soal kemungkinan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Di forum itu saya menyampaikan analisis dan pendapat saya, termasuk bercerita sedikit soal diskusi dan tukar pikiran saya dalam beberapa pertemuan dengan Prof. Mahfud. 4. Pada pertemuan di malam rabu tersebut, di antara yang saya dan Prof Mahfud bicarakan adalah: a. Memang ada politisi—yang tidak perlu saya sebutkan nama dan partainya—menyampaikan kepada Prof. Mahfud bahwa dia dan kelompoknya telah siap untuk mengadakan Sidang Istimewa MPR, sekaligus melakukan perpanjangan ataupun pemilihan Presiden, sehingga tidak diperlukan lagi Pemilu 2024. Skenarionya, Sidang Istimewa MPR diadakan saat Presiden Jokowi sedang melakukan kunjungan kenegaraan di luar negeri. Atas gerakan politik demikian, Prof. Mahfud dengan tegas mengatakan, bahwa perintah dari Presiden Jokowi tetap mengadakan dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024. Saya dan rekan-rekan civil society diminta Beliau untuk melakukan langkah-langkah advokasi agar Pemilu 2024 tidak gagal dilaksanakan, dan yang lebih penting berlangsung secara jujur dan adil. b. Saya juga menyampaikan kepada Prof. Mahfud, saya dan seorang tokoh akademisi dan antikorupsi dari Yogyakarta—tidak perlu juga saya sebutkan namanya—bersepakat untuk mendukung Anies Baswedan dalam pilpres 2024 yang akan datang. Perlu saya koreksi, tidak benar juga kalau dikatakan saya meminta izin kepada Pak Mahfud. Yang benar, saya menyampaikan informasi dukungan tersebut. Atas pernyataan saya tersebut, Prof Mahfud menyatakan, “Bagus. Bagusnya memang Anies Baswedan bisa menjadi capres.” Meskipun kemudian Beliau mengatakan, “Apakah teman-teman tidak mau mempertimbangkan calon presiden lain?” Lalu Beliau menyampaikan capres preferensinya, yang tidak etis saya sampaikan namanya di sini. c. Sedangkan soal ada kasus-kasus hukum yang digunakan untuk menyandera beberapa pimpinan partai, termasuk soal KPK yang menyampaikan ke Pak Mahfud untuk mentersangkakan seorang Ketum Parpol, sebenarnya adalah materi diskusi kami di pertemuan sebelumnya. Prof Mahfud mengatakan, “Kepada Ketua KPK saya sampaikan, jalankan sesuai bukti dan proses hukum saja. Jangan dicampur-adukkan dengan politik.” Pandangan mana, yang tentu saja saya setujui. Saya juga menyampaikan concern kepada Prof Mahfud, bahwa hukum hanya dijadikan alat alias instrumen strategi mempertahankan dan memenangkan kekuasaan saja, dengan atau bahkan tanpa pemilu 2024, jika diperlukan. Sehingga, kasus hukum dijadikan alat tawar (bargaining) untuk memaksa parpol atau tokoh bangsa untuk berposisi dan berkoalisi menjelang hajat besar Pilpres 2024. Sesuatu yang tentu saja tidak sehat dan harus dilawan, untuk memastikan Pilpres 2024 betul-betul terlaksana, tanpa politik uang dan tanpa politik curang. 5. Mengenai pilihan saya kepada Anies Baswedan, yang akhirnya disampaikan Prof. Mahfud dalam doorstop kemarin, dapatlah saya jelaskan secara singkat sebagai berikut: Dalam setiap pemilihan presiden, saya memilih capres dengan dua kata kunci: Constitution dan Anti-Corruption. Di Pemilu 2014, saya memilih Capres Jokowi, dan memberikan salam dua jari setelah pencoblosan, meskipun masih berposisi sebagai Wamenkumham. Sayangnya, kebijakan politik-hukum Jokowi ternyata banyak yang dalam pandangan saya melanggar konstitusi. Lebih jauh, di periode kedua ini, KPK dilumpuhkan dengan Presiden Jokowi menyetujui Perubahan UU KPK. Pelumpuhan KPK itulah yang menurut saya memberi kontribusi langsung pada turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menurut Transparency International dari 38 ke 34, hal mana baru saja dirilis kemarin. Itulah rekor penurunan IPK terburuk dalam sejarah reformasi Indonesia. Dengan tetap menghormati para bakal capres yang lain, Anies Baswedan menurut saya adalah tokoh yang rekam jejaknya paling mendekati kedua parameter yang saya pegang tersebut: Konstitusi dan Anti-Korupsi. Pasti ada saja yang tidak sependapat, namun itulah pandangan dan penilaian saya. Saya mengenal Anies Baswedan sejak lama 20 tahun yang lalu, ketika masih sama-sama sebagai mahasiswa di UGM, Yogyakarta. Saat mana, Anies sudah menunjukkan leadershipnya ketika menjadi Ketua Senat Mahasiswa UGM. Soal Konstitusi, kalau sekarang kepada Anies sering disematkan sebagai “Bapak Politik Identitas”, maka menurut saya itu adalah propaganda keliru, yang sengaja dihembuskan oleh para buzzerRp, yang memang ditugaskan untuk mendiskreditkan citra Anies. Soal Anti-Korupsi, saya bersama-sama dengan Anies Baswedan menjaga dan mempertahankan KPK yang kuat dan independen. Termasuk, ketika sama-sama menjadi anggota Tim Delapan. Tim independen kepresidenan yang dibentuk untuk melawan kriminalisasi dua pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. Dimana Anies Baswedan didapuk menjadi Juru bicaranya, dan saya menjadi Sekretaris timnya, dipimpin almarhum Dr. Adnan Buyung Nasution. Anies pula gubernur yang membentuk TGUPP, atau dikenal dengan KPK Jakarta, untuk memastikan agenda antikorupsinya di Ibu Kota Jakarta. Lebih jauh, kenapa saya mendukung Anies Baswedan, akan saya tuliskan pada artikel lain yang lebih lengkap. Untuk rilis kali ini, cukup demikian. Mari kita menjadi pemilih cerdas, dengan memastikan Pemilu 2024 terlaksana dengan free and fair. Serta, Capres yang kita dukung adalah berdasarkan rekam jejak kapasitas dan integritasnya, bukan karena alasan lain. Apalagi karena pilihan dukungan oligarki ataupun uang. DEMOkrasi, Daulat Rakyat, harus kita menangkan kembali, melawan DUITokrasi, Daulat Duit. Kita harus pastikan presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden pilihan uang! Salam Integritas, Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Prabowo Kesampingkan Ego Demi Menjaga Persatuan Bangsa
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengesampingkan egonya demi menjaga persatuan bangsa Indonesia.\"Meskipun keputusan Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi banyak disalah pahami, disalah mengerti, bahkan di-bully, dimaki. Tapi kita nggak ada urusan, karena beliau meyakini keputusan itu untuk kebaikan bangsa dan negara,\" ujar Muzani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menghadiri rangkaian HUT ke-15 Partai Gerindra dan Konsolidasi DPD Gerindra Kalimantan Selatan, Kamis.Muzani mengatakan bahwa partai Gerindra menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Meski ada banyak pihak yang menilai keputusan Prabowo untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintah itu disalahpahami.Wakil Ketua MPR itu menjelaskan, pembelahan yang terjadi setelah pemilu 2019 begitu terasa di masyarakat, bahkan di lingkungan keluarga. Namun dengan cepat Prabowo memutuskan bahwa situasi seperti itu tidak boleh berlarut-larut.Prabowo, kata Muzani, mengesampingkan harga diri dan egonya demi meredam itu semua dengan memutuskan untuk menerima ajakan Jokowi membangun bangsa Indonesia bersama-sama.\"Ada yang kecewa, ada yang sudah berjuang merasa tidak dihormati. Tapi membangun persatuan bangsa ini justru dimulai dari harga diri para pemimpin, membangun persatuan bangsa ini kalau pemimpin terus memelihara harga dirinya, egonya, semua hal-hal yang bersifat ketersinggungan, maka tidak pernah akan ada persatuan kesatuan,\" kata Muzani.Karena itu telah menjadi tekad Partai Gerindra yang akan terus menegakkan kesatuan dan persatuan. Sikap itu, kata Muzani, akan menjadi jati diri Partai Gerindra dalam upaya meraih kekuasaan untuk menjadikan Prabowo presiden pada Pemilu 2024.\"Kemenangan Pak Prabowo di Kalsel itu karena kepercayaan besar dari rakyat, dorongan para guru, ulama, kyai, habib, ustadz dan ustadzah, seluruh kader dan organisasi sayap, termasuk relawan dan para caleg. Dan untuk 2024 seluruh komponen itu akan kembali berjuang memenangkan Prabowo,\" kata Ketua Fraksi Gerindra DPR itu.(sof/ANTARA)
Ridwan Kamil Tak Berambisi Jadi Capres maupun Cawapres
Medan, FNN - Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih dan Co-Chair Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Ridwan Kamil menegaskan dirinya tidak berambisi menjadi calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2024.\"Politik saya sederhana aja, semua dijalani. Apalagi saya sudah putuskan bergabung di partai, tentu sikap saya harus dibangun searah dengan Partai Golkar,\" kata Ridwan Kamil di Medan, Sumatera Utara, Kamis.Gubernur Jawa Barat itu mengaku sejak dirinya memutuskan berlabuh di Partai Golkar, isu masuk ke bursa capres maupun cawapres tak berhenti bergulir. Apalagi, mantan wali Kota Bandung tersebut mendapatkan jabatan strategis di tubuh partai berlambang pohon beringin.Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengaku akan tetap tunduk dan patuh terhadap keputusan yang diambil Partai Golkar, termasuk menjalankan tugas dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.\"Saya ke sini, tidak ada urusan politik. Satu, (soal) kredit mesra tanpa bunga, tanpa agunan, bagi warga Kota Medan. Kedua, kami ke pesantren Al Kautsar,\" jelasnya.Dia menjelaskan di Jawa Barat, setiap tahun ada ribuan usaha lahir di pesantren. Sehingga, pengalaman di Jawa Barat bisa dipelajari oleh pesantren-pesantren di Sumatera Utara.Dia pun tidak ingin berandai-andai soal nasib atau perubahan terhadap keputusan Partai Golkar. Dia hanya mengikuti keputusan yang sudah disepakati seluruh jajaran Partai Golkar dengan menempatkan Airlangga Hartarto sebagai capres.Ridwan Kamil mengaku dia diberi mandat oleh Airlangga untuk menggalang pemilih sebanyak-banyaknya bagi Partai Golkar, terutama dari generasi milenial maupun generasi Z.Dia juga mengaku belum berminat melakukan pendekatan dengan sejumlah partai politik di Tanah Air, termasuk ke Partai NasDem agar dicalonkan sebagai bakal cawapres mendampingi bakal capres Anies Baswedan.\"Saya tidak bisa memutuskan. Pertanyaan itu saya tidak bisa menjawab. Keputusan itu adalah kewenangan dari Partai Golkar,\" ujar Ridwan Kamil.(sof/ANTARA)
Anies Baswedan Bertemu AHY di Kantor Demokrat
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden Partai NasDem Anies Baswedan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor Demokrat, Jakarta, Kamis petang.\"Kami baru saja berdiskusi sekaligus rapat tim kecil dengan semangat kebersamaan,\" kata AHY saat memberikan keterangan pers.AHY menegaskan bahwa koalisi tiga partai ,yakni NasDem, Demokrat ,dan PKS makin hari makin solid.\"Kami akan terus menjalankan misi bersama dengan Anies Baswedan mulai sekarang sampai Pemilu 2024,\" katanya menegaskan.Sementara itu, Anies Baswedan mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari AHY bersama perwakilan tiga partai koalisi.\"Kami berdiskusi untuk memberikan perkembangan secara langsung dan membahas persoalan teknis,\" jelasnya.Anies mengaku bersyukur karena NasDem telah menyatakan sikap politiknya sejak 3 Oktober 2022, disusul Partai Demokrat pada tanggal 26 Januari 2023, dan PKS pada tanggal 30 Januari 2023.\"Kami sampaikan terima kasih dan ini adalah bagian dari perjalanan ke depan, makin solid dan makin siap untuk langkah-langkah ke depannya,\" kata Anies menegaskan.(sof/ANTARA)
Pencapresan Anies Digunakan oleh Jokowi untuk Menekan Megawati
Jakarta, FNN – Rabu pon kemaren, peristiwa ‘penting’ yang ditunggu-tunggu, yaitu reshuffle kabinet ternyata tidak terjadi. Mungkin ada yang kecewa atau bahkan ada yang senang karena ternyata tidak jadi reshuffle. Yang menarik adalah di tengah-tengah isu reshuffle, pertemuan terjadi antara Surya Paloh dengan Airlangga Hartarto. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam sebuah pembahasan di Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Kamis (2/2/23) mengatakan bahwa Pak Jokowi akhirnya bingung. Dia mau mengendalikan, tetapi dia tahu kalau terlalu dikendalikan berbahaya. Karena, selama 7 tahun bersama Surya Paloh, Jokowi mengerti apa yang ada di otak Surya Paloh dan Airlangga. Dua orang ini adalah orang yang sudah matang dalam politik. Airlangga sudah lama di Golkar, demikian juga Surya Paloh yang sudah malang melintang di istana sejak zaman Pak Harto. “Jadi ini semuanya bola liar sebetulnya. Pak Jokowi merasa ia bisa dikendalikan enggak. Dalam keadaan lame duck, bola liar akan cari posisi-posisi yang menguntungkan. Jadi itu yang menerangkan kenapa akhirnya semua ekspektasi atau kejutan soal reshuffle itu ya udah diabaikan aja,” ujar Rocky. Jadi, menurut Rocky, Pak Jokowi balik lagi pada seorang tokoh yang kehilangan grip. Memang, dia masih berkuasa, bahkan dia bisa menangkap orang setiap saat, tapi justru kalau dia lakukan itu, hancur posisinya. “Jadi pertarungan papan catur itu menjadi rumit karena dua-duanya menganggap memegang bidang putih. Padahal, catur itu adanya cuma bidang hitam dan putih,” ujar Rocky. Di sisi lain, kata Rocky, ada ketegangan baru antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega yang menunggu keputusan Jokowi soal siapa yang mau dia calonkan. Sementara, Ibu Mega juga mengincar beberapa bagian yang masih bisa dia ucapkan sebagai tokoh partai. “Jadi, kelihatannya komunikasi politik memang ada dalam suasana orkestrasi yang tanpa konduktor,” ujar Rocky. Bagaimanapun juga, yang sangat mendesak adanya reshuffle adalah PDIP. Mereka sudah menyampaikan raport dari masing-masing menteri yang layak untuk di-reshuffle dan mereka sudah sejak awal menemukan bahwa itu pasti reshuffle, sekarang atau nanti.Tetapi, ternyata Pak Jokowi kemarin memilih untuk tidak melakukan reshuffle. “Artinya Jokowi ingin ada variabel baru untuk menekan Ibu Mega, dan variabel baru itu tiba-tiba soal Anies. Jadi, kelihatan juga ini kalau dalam strategi politik pasti Jokowi pro Anies sementara untuk menekan Megawati,” kata Rocky. Dalam pembahasan yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, Rocky juga mengatakan bahwa kalau kita buka logika Jokowi mungkin daripada Anies moncer terus, mending Bu Mega menyerah saja, Ganjar kita ambil. “Jadi, sebetulnya Anies untuk sementara tidak akan ditekan-tekan oleh Jokowi karena Anies adalah alat Jokowi untuk menekan Ibu Mega. Kalau Anies semakin tinggi, PDIP makin panik, dan Jokowi menganggap kalau nggak mau panik ya udah Ganjar aja karena Ganjar pun nanti bisa disulap jadi kayak Anies, kan kira-kira begitu pikirannya,” ujar Rocky. Jadi, lanjut Rocky, Ibu Mega juga terlalu naif untuk menganggap bahwa tekanan dia untuk reshuffle bisa dengan sendirinya jadi alat tukar tambah dengan Jokowi. Reshuffle oke bagi Jokowi, tapi satu poin yang sudah final pada Jokowi harus Ganjar, karena Ganjar adalah hasil negosiasi dengan oligarki. “Jadi kalau kita terang-terangan buka peta, di belakang persaingan Ibu Mega dan Pak Jokowi ada keinginan oligarki untuk memastikan Megawati mau pro Ganjar atau tidak. Kalau masih ragu-ragu berarti Anies akan menang,” kata Rocky. (sof)
Rocky Gerung: Anies Sudah Menang 80 Persen
Jakarta, FNN - Dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi capres pada Pilpres 2024 kembali dideklarasikan. Kali ini dukungan datang dari organisasi yang menamakan dirinya dengan Kuning, Ijo, Biru (KIB). Nama ini diambil dari warna-warna sejumlah organisasi relawan yang terdiri dari Go Anies, Forum Ka’bah Membangun, dan Anies Amanat Indonesia. Deklarasi yang antara lain diisi dengan acara diskusi tersebut menghadirkan pembicara mantan pimpinan KPK, Saut Situmorang; mantan politisi PSI, Surya Tjandra; dan Pengamat Politik, Rocky Gerung. Ketiga narasumber ini mendukung Anies sebagai capres 2024 karena mereka menganggap Anies adalah sosok yang berintegritas dan membawa perubahan. “Di saat kita mengangkat isu tentang perubahan, perubahan itu harus dilakukan secara partisipasi karena tidak bisa lagi sebuah perubahan itu dilakukan dengan administrasi,” kata Koordinator Nasional Go Anies, Sirajudin Abdul Wahab di Hotel Atlet Century, Rabu (1/2). Menurut Sirajudin, apa pun kerja Anies, sudah dilabeli oleh publik bahwa beliau adalah pembawa kultur perubahan itu. “Presiden seperti apa yang kita perlukan? Jadi bukan main-main saya datang ke sini. Saya bukan politisi, tapi saya harus berpihak pada keadilan,” ujar mantan pimpinan KPK 2015-2019, Saut Situmorang, dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Rocky Gerung yang juga menjadi pembicara dalam acara tersebut mengawali pembicaraannya dengan berkelakar, “Saya rada jengkel ke dua narsum ini karena terlalu ke Anies. Tidak adil bagi lawan-lawan Anies kalau Anies menang 80%, kita hanya butuh 51%.” “Apakah Anies dipilih karena diperlukan? Tidak. Dia terpilih karena yang sekarang tidak diperlukan,” tambahnya. Menurut Rocky, ini negeri yang punya opportunitas, tetapi dikendalikan oleh para oportunis. Itu yang ada di benak publik. Rocky berharap KIB ini menjadi KIB yang bermutu. Rocky juga mengatakan bahwa mutu politik kita drop setiap hari, karena digerogoti oleh arogansi, digerogoti oleh kehendak untuk menampung kekuasaan, digerogoti oleh keinginan tiga periode, perpanjangan (masa jabatan), penundaan, segala macam. Kita tidak membaca bahwa sejarah sedang berubah, di mana-mana orang menginginkan perubahan. Kehendak itu yang tidak dibaca oleh lembaga survei, karena tidak mungkin lembaga survei disuruh membaca kehendak zaman. Lembaga survei di-brief untuk membaca kehendak Jokowi. “Jadi, teman-teman, kita singkat saja peristiwa ini bahwa ini adalah momentum yang sudah bergerak, dan dia seperti snowing balls, batu yang meluncur dari gunung, nggak ada yang bisa tahan,” ujar Rocky. Jadi percuma kalau Pak Firli berupaya untuk mengubah hukum acara KPK. Rocky mengaku jengkel dengan slogan KPK yang mengatakan “Berani jujur hebat”. Kenapa mesti dibilang berani jujur itu hebat, padahal jujur itu hal biasa. Dari duru moral kita diasuh oleh kejujuran. Dari awal Republik Indonesia ini dibentuk oleh kejujuran. Rocky juga mengatakan bahwa tugas presiden cuma dua, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan merawat orang miskin. Dua-duanya basis yang sudah ditetapkan oleh konstitusi. Persoalannya, mengapa presiden tidak merawat orang miskin? Jawaban adalah karena ada disparitas. Empat orang Indonesia menguasai 80% dari kekayaan. Itu artinya menghina konstitusi. Presiden juga tidak mencerdaskan kehidupan bangsa karena IQ nasional kita tinggal 70, setara dengan simpanse. “Tetapi kita tidak bisa berharap akan ada perubahan kalau tidak ada orang yang bilang enough is enough. Dan itu yang mengganggu politik kita hari-hari ini,” ujar Rocky. Di akhir pembicaraannya Rocky mengatakan dirinya percaya bahwa pertemuan ini adalah konsolidasi ide dan masa depan. Dengan demikian, ada kepastian bahwa perubahan politik harus terjadi demi memenuhi tuntutan konstitusi. “Keadaan ini yang hendak kita pastikan adalah bahwa di depan kita memang cuma ada Anies yang diusir dari Merdeka Selatan dan akan pindah ke Merdeka Utara,” kata Anies yang disambut dengan tepuk tangan meriah dari hadirin.(ida)
POPULER
