POLITIK
NU Harus Bertransformasi Sesuai Perkembangan Zaman
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin menegaskan Nahdlatul Ulama harus bertransformasi dan beradaptasi sesuai perkembangan zaman agar dapat terus berkontribusi terhadap bangsa dan negara.“Memasuki usia baru, NU harus mampu bertransformasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman yang membawa aneka tantangan,” ujar Wapres dalam ucapan selamat secara daring atas Peringatan Satu Abad NU yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Banten di Jakarta, Selasa, sebagaimana siaran pers yang diterima.Wapres menyampaikan, bahwa transformasi dan adaptasi sesuai perkembangan zaman telah dilakukan sejak berdirinya NU. Hal itu dapat dilihat dari kontribusi yang telah diberikan oleh para tokoh dan kiai NU sejak lama.“Dimulai dari upaya mempertahankan NKRI lewat peristiwa pengusiran penjajah, hingga kini NU turut berkiprah, dalam mengisi pembangunan dengan menjadi mitra yang andal bagi pemerintah,” papar Wapres.Dengan demikian, tambahnya, kontribusi tersebut harus terus dilanjutkan oleh segenap warga NU saat ini sesuai dengan tantangan zaman yang dihadapi.Menurutnya tantangan tersebut meliputi tiga aspek kehidupan, yaitu aspek individu, bangsa dan negara, serta dunia secara keseluruhan.“Mari kita lanjutkan upaya ishlahul ummah (memperbaiki umat), ishlahul wathan (memperbaiki bangsa dan negara), wal ishlahul alam (memperbaiki dunia), sebagaimana misi utama NU, yaitu ‘amaliyatul ishlah, karena NU adalah jamiyatul ishlah (organisasi yang melakukan perbaikan-perbaikan),” imbau Wapres.Menutup ucapan selamatnya, Wapres pun berharap agar segenap warga NU dapat terus berkontribusi aktif dalam menjadikan Indonesia sebagai sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan dari alam dan kebaikan perilaku penduduknya.“Dengan penuh rasa syukur saya sampaikan selamat memperingati 1 Abad Nahdlatul Ulama. Saya mendoakan seluruh pimpinan dan segenap warga NU tetap sehat, semangat, amanah, serta istiqomah, bersama-sama memajukan dan menjadikan Indonesia baldatun tayyibatun warabbun ghafur,” pungkas Wapres.(ida/ANTARA)
Pers Indonesia Diharapkan Tetap Menjaga Independensi di Tahun Politik
Jakarta, FNN - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S. Depari mengharapkan segenap insan pers Indonesia dapat tetap menjaga independensi di tengah tahun politik dan penyelenggaraan Pemilu 2024. \"Seperti diketahui tahun 2023 ini, Indonesia memasuki tahun politik. Pers juga menjadi bagian dari persaingan politik dari pemilihan presiden dan pemilihan legislatif akan berlangsung serentak pada tahun 2024 mendatang. Tentu, kami berharap, pers Indonesia tetap bebas, tetap menjaga independensinya di tengah hiruk pikuk para buzzer politik,\" ujar Atal. Hal tersebut dikemukakannya saat menyampaikan pidato sambutan dalam seminar internasional bertajuk Disrupsi Digital dan Tata Ulang Ekosistem Media yang Berkelanjutan, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube International Seminar and Press Councils Delegation, di Jakarta, Selasa. Di samping itu, dalam seminar yang digelar oleh Confederation of ASEAN Journalist (CAJ), PWI, dan BBC Media Action tersebut, Atal juga berharap di tengah pesta demokrasi pada tahun 2024, kebebasan pers di Tanah Air masih tetap terjaga dalam koridor kode etik jurnalistik. Dengan demikian, lanjut dia, seluruh insan pers dapat mengambil peran dalam mewarnai demokrasi yang bermartabat. Atal lalu mengajak seluruh insan pers Indonesia untuk memanfaatkan semangat Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2023 yang mengangkat tema Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat dalam menjaga independensi serta kebebasan mereka. \"Mari kita juga memanfaatkan semangat hari pers nasional 2023 yang kali ini mengambil tema \'Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat\',\" ucap Atal. Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Atal juga berharap peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2023 dapat menjadi semangat bagi insan pers untuk melahirkan beragam solusi demi terwujudnya keuntungan bersama antara penerbit atau pengelola media dan platform digital. Saat ini, menurut dia, kerja sama di antara penerbit atau pengelola media dan platform digital cenderung bersifat berat sebelah. \"Fakta-fakta menunjukkan bahwa kerja sama penerbit dengan platform digital adalah bentuk hubungan yang cenderung berat sebelah, bahkan tidak ada kerja sama yang win-win (menghasilkan keuntungan bersama). Platform digital lebih banyak mengendalikan, penerbit lebih banyak dikendalikan,\" ucapnya. Di samping itu, platform digital juga dapat secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu mengubah sistem algoritma dengan dampak serius terhadap distribusi konten dan mode konten berbayar dari penerbit.(ida/ANTARA)
Audiensi PJMI, Partai Ummat Bakal Capreskan Anies, Gatot, dan Prabowo
Jakarta, FNN — Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI) melakukan audiensi dengan pimpinan Partai Ummat di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (6/2/23). Rombongan pengurus pusat PJMI yang berjumlah 12 orang dipimpin ketuanya Ismail Lutan. Mereka disambut Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Ketua Majelis Syuro Amien Rais dan Wakil Ketua Buni Yani. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh rasa kekeluargaan. Dalam kesempatan itu Ridho Rahmadi menyampaikan perkembangan terbaru partainya dan beberapa informasi penting lainnya. Termasuk informasi off the record. Menurut Ridho, setelah lolos sebagai peserta pemilu 2024 melalui perjuangan yang cukup melelahkan, partainya vokus melakukan konsolidasi ke dalam. Menyusun strategi bagaimana agar bisa masuk ke ‘Senayan’ dan meraup suara maksimal. Untuk tujuan tersebut, lanjut Ridho, partainya akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada tanggal 13-15 Februari 2022, di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta. Isu yang dibahas antara lain calon presiden yang akan diusung partainya. “Ada beberapa nama yang muncul. Baik dari dalam maupun dari luar partai. Nah dalam Rakernas tersebut akan kita putuskan,” tutur Ridho. Nama-nama yang mencuat, lanjutnya, di antaranya Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo, dan Prabowo Subianto. Sementara dari dalam Ketua Majelis Syuro Amien Rais. “Kita akan undang kedua tokoh tersebut berbicara di Rakernas. Setelah itu peserta raker bisa menentukan pilihannya. Apa pun keputusan dalam Rakernas, itulah yang akan kita usung,” tambahnya. Ridho sendiri memastikan dirinya tidak akan menjadi calon presiden dari partainya. Terbuka dan Tertutup Mengenai isu terbaru tentang pemilu. Apakah akan menggunakan sistem terbuka atau tertutup. Ridho menjelaskan partainya siap kedua-duanya. “Sistem terbuka kami siap. Tertutup pun kami siap. Pokoknya sistem apa pun yang diputuskan nanti, kami siap,” tegasnya. Informasi terakhir 8 parpol Parlemen setuju dengan sitem terbuka (sepertia yang berlaku sebelumnya). Hanya PDIP yang menginginkan sistem tertutup. Sementara kepastiannya masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan ke luar dalam waktu dekat. Rezim Harus Diganti Sementara itu Ketua Majelis Syuro Amien Rais menyatakan pemerintah yang berkuasa saat ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Wacana-wacana untuk memperpanjang masa jabatan atau presiden tiga periode Cuma akal-akalan belaka. Karena hal tersebut melawan konstitusi dan kehendak rakyat. “Saya sudah muak dengan segala akal-akalan pemerintah untuk melanggengkan kekuasaannya. Makanya mereka harus diganti agar kedaulatan bangsa ini tidak diinjak-injak asing,” tuturnya bersemangat. Amien menilai 90 prosen lebih kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Melainkan untuk orang asing. Misalnya IKN, UU Ketenagakerjaan atau Omnibus low. Semuanya untuk kepentingan asing. Sementara itu Ketua Umum PJMI Ismail Lutan mengatakan partai Ummat adalah asset yang memberikan pencerahan dalam berpolitikan Tanah Air. Makanya Partai ini harus besar sehingga dapat memainkan perannya sebagai penyalur aspirasi umat. PJMI sendiri, lanjut Ismail Lutan, tidak memihak ke salah satu partai atau tokoh. PJMI, sesuai dengan perannya, adalah jurnalis yang berupaya untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. (sws)
Tidak Ada Pengadaan STB Tahun 2023
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menegaskan tidak ada pengadaan set top box (STB) melalui bantuan dari pemerintah tahun 2023.\"Pemerintah tidak mengadakan atau menganggarkan penyediaan set top box tahun 2023,\" katanya dalam rapat bersama Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.Dia menjelaskan Kominfo telah menyediakan dan membagikan STB sebanyak 1,2 juta unit ke wilayah yang sudah diberlakukan sistem analog switch off (ASO).Menkominfo menyebut hampir 99,8 persen STB yang disediakan oleh pemerintah telah disalurkan kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya.Dia menegaskan untuk daerah yang belum diberlakukan ASO, tidak ada pembagian STB dari pemerintah.Selain STB yang disediakan pemerintah, kata dia, lembaga penyiaran swasta (LPS) sebagai penyelenggara multipleksing (MUX) juga berkomitmen menyediakan STB. \"Dari empat jutaan STB, baru didistribusikan 6,5 persen atau 278 ribu unit. Perlu berkoordinasi dengan LPS,\" ujarnya.Johnny menjelaskan Kominfo telah menunjuk 40 perusahaan untuk memproduksi STB sesuai spesifikasi dan standar yang ditetapkan.\"Untuk produksi, kami berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian,\" katanya.Dia juga menegaskan terkait harga jual STB, bukan menjadi kewenangan Kominfo, melainkan bagian kewenangan Kementerian Perdagangan (Kemendag).\"Tetapi Kemendag juga tidak bisa menentukan batas harga atas dan batas harga bawah. Harga terjangkau yang saat ini sedang dicek akurasinya sekitar Rp200 ribu sampai Rp250 ribu. Itu menurut kementerian-kementerian terkait,\" jelasnya.Dalam rapat itu, Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menambah jumlah ketersediaan STB dari pemerintah kepada masyarakat kurang mampu secara ekonomi.\"Komite I DPD RI merekomendasikan kepada pemerintah untuk menambah jumlah ketersediaan STB kepada masyarakat miskin agar tepat sasaran dan tepat manfaat yang dilaksanakan sesuai dengan perundang- undangan,\" kata Ketua Komite I DPD Andiara Aprilia Hikmat di Jakarta, Senin.Komite | DPD RI, kata Aprilia, mengapresiasi paparan dan penjelasan Menteri Komunikasi dan Informatika RI mengenai pelaksanaan ASO dalamrangka percepatan digitalisasi di Indonesia.(sof/ANTARA)
Setelah Sandi Uno, Muncul Erwin Aksa, Riuh Downgrade Anies Seperti Berjilid
Oleh Ady Amar - Kolumnis Anies Sudah jalan terlalu jauh. Sulit jika coba untuk dihentikan. Apalagi dihentikan dengan cara-cara tidak terpuji, ghibah dan seterusnya. Jika tidak terbukti jatuhnya jadi fitnah. Anies Baswedan mantan Gubernur DKI Jakarta, yang digadang sebagai Bacapres yang diusung Koalisi Perubahan. Koalisi 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS, dalam menyikapi downgrade, itu memilih sikap dengan tidak menyikapi. Anies membiarkan apa saja yang dituduhkan padanya, sejahat apapun. Anies tak beranjak dari sikap untuk tidak terjebak meladeni tuduhan di mana ia tidak merasa berbuat sebagaimana yang dituduhkan. Yang menuduh, silahkan membuktikan apa yang dituduhkan, agaknya itu yang dipedomani Anies. Karenanya, Anies tak perlu repot-repot buat bantahan segala. Membiarkan saja cara-cara busuk yang coba menjatuhkannya menggelinding jatuh tak berbekas. Tapi orang dekat Anies, Sudirman Said, ikut menanggapi downgrade Anies itu, sebagaimana apa yang ia tahu dan dengar. Setelah Sandiaga Uno, yang menyebut bahwa ada perjanjian yang dibuat Anies sebelum melangkah mengikuti Pilkada DKI Jakarta. Bunyi perjanjiannya, meski Sandi yang membocorkan, tapi dia tidak bersedia membuka lebih jauh, ia menyebut nama Fadli Zon. Disebutnya sebagai orang yang lebih tahu isi perjanjian itu, karena ia yang mengonsepkannya. Sedang Sufmi Dasco Ahmad, disebutnya orang yang menyimpan dokumen perjanjian itu. Bunyi perjanjian yang disampaikan Sandi lebih kurang demikian, bahwa Anies terlarang untuk nyapres jika Prabowo nyapres juga. Tidak disebutkan, apa terlarang untuk nyapres 2019, atau untuk selamanya. Selama Prabowo nyapres, maka Anies terlarang nyapres, apa begitu? Dokumen perjanjian itu tidak pernah di- publish tidak jelas bunyi sebenarnya macam apa. Atau jangan-jangan perjaniian itu cuma isapan jempol belaka. Sandi menyampaikan info itu, seperti menyampaikan wujud yang tak tampak, itu satu cara downgrade Anies sebagai pihak yang tidak menepati janji yang dibuatnya. Tapi publik makin tahu betul, bahwa itu satu cara politik untuk mengecilkan Anies, merusak nama Anies. Sandi membocorkan sesuatu yang belum pasti ke ruang publik, itu seperti episode berjilid. Maka, dipilihlah podcast Akbar Faizal Uncensored, sebagai corong untuk menyebarkan kabar yang belum tentu kebenarannya. (Soal downgrade Sandi ini, silahkan baca tulisan penulis sebelumnya, \"Riuh Downgrade Anies, Berhasilkah? Gak lah!, 01 Februari 2023). Setelah itu dimunculkan episode berikutnya, downgrade Anies dengan meminjam tangan Erwin Aksa. Erwin memang sohib akrab Sandi, yang juga Wakil Ketua Golkar Bidang Penggalangan Strategis. Soal Erwin mau melakukan itu, bahkan mengadakan waktu untuk dipakai tangannya \"menggebuk\" Anies, itu pastilah punya hitungan-hitungannya sendiri. Lagi-lagi yang dipilih jadi corong adalah podcast Akbar Faizal Uncensored, hanya untuk mengabarkan bahwa Anies masih punya hutang Rp 50 Miliar pada Sandi, dan itu hutang saat bersama-sama maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Anies dan Sandi maju sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur. Mengapa tidak dari mulut Sandi saja soal hutang Rp 50 Miliar itu disampaikan, pada saat wawancara yang lalu, mengapa mesti pakai tangan Erwin Aksa, yang dalam memberi keterangan tampak ada keraguan dalam penyampaiannya. Keraguan dalam kalimat yang disampaikan, itu mestinya bisa dikorek Akbar Faizal supaya ada kejelasan sebenarnya dari apa yang disampaikan Erwin, agar bisa dipertanggung jawabkan. Keraguan Erwin tampak dalam penjelasannya, yang seperti ia sendiri kurang yakin dengan penjelasannya. Itu bentuk keraguan. Misal keraguannya itu ditampakkan pada, \"saya kira itu\", \"kalau tidak salah\", \"kira-kira begitu\". Layak dimuat saja penjelasan Erwin Aksa itu, agar apa yang dimaksud dengan keraguannya itu bisa terlihat. Sengaja kata dari kalimat keraguannya itu saya tulis dengan huruf miring. \"Saya baru tahu juga waktu itu, waktu putaran pertama ya logistic, jadi yang punya logistic kan Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas juga bagus dan sebagainya. Jadi ada perjanjian satu lagi yang saya kira itu.\" \"Intinya kalau tidak salah itu perjanjian hutang-piutang. Ya, pasti yang punya duit memberikan hutang kepada yang tidak punya duit.\" \"Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies?\" Sergap Akbar Faizal yang ingin sekadar memperjelas inti pembicaraan, yaitu hutang Anies pada Sandi. \" Kira-kira begitu, karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies.\" Apa benar Anies berhutang Rp 50 Miliar? Jika itu benar, bolehlah didengar apa yang juga diungkap Sudirman Said, pihak yang tahu persis soal perjanjian hutang piutang itu. Katanya, hutang itu sudah dianggap selesai, jika memenangi Pilgub. Dan, pasangan Anies-Sandi dinyatakan pemenang pilkada DKI Jakarta 2017. Karenanya, hutang itu dengan sendirinya sudah terlunasi. Kalau lalu itu dimunculkan kembali, itu sih tendensius, lebih pada downgrade Anies. Itulah sedikit gambaran episode downgrade Anies, yang dilakukan sebelumnya oleh Sandi, dan kemudian perlu meminjam tangan Erwin Aksa untuk episode keduanya. Bisa jadi episode ketiga dan lanjutannya akan juga dimunculkan meminjam tangan tokoh lain di seputar Sandi. Dan, jika tetap memakai jasa podcast Akbar Faizal Uncensored, itu pun bisa dimengerti, ada benang merah yang bisa dirangkai. Memangnya kenapa? Memakai podcast Akbar Faizal Uncensored, tentu bukan tanpa perhitungan, justru itu sarat politik. Akbar Faizal adalah mantan politisi NasDem, yang tidak bernasib baik. Bersama Syahrul Yasin Limpo, mantan Gubernur Sulawesi Selatan 2 periode, ia tidak lolos ke Senayan. Syahrul Yasin Limpo, meski tidak lolos ke Senayan, dapat berkah tersendiri dipromosikan partainya sebagai Menteri Pertanian, di Kabinet Indonesia Maju. Tapi hal yang sama tidak didapat Akbar Faizal. Dengan penuh kecewa, Akbar memilih meninggalkan NasDem. Tidak lama kemudian, ia membuat Lembaga Kajian Politik Nagara Institute (NI). Lalu merilis hasil kajiannya, di mana 17,22 persen, atau 99 dari 575 anggota legislatif terpilih 2019, memiliki hubungan dengan pejabat publik. Hasil kajian itu menempatkan Partai NasDem sebagai partai paling terpapar dinasti politik (33,90 persen), disusul Partai Golkar, PDIP, Gerindra, Demokrat, PKS dan PKB. Jerry Massie, Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, itu mampu menggambarkan sikap Akbar Faizal, dengan mengomentari hasil kajian itu, \"Akbar Faizal keliru. Dia telah menyerang partainya sendiri.\" Tambahnya, ada beberapa indikator kenapa Akbar Faizal menyerang partainya. Pertama, bisa saja dia sakit hati karena tidak lolos jadi anggota DPR. Kedua, barangkali juga dia kecewa tidak dapat jatah di pemerintahan, tidak dilirik partainya jadi menteri seperti Syahrul Yasin Limpo. Ketiga, mungkin masih ada deal-deal antara dia dengan ketum partainya Surya Paloh yang belum terealisasi. \"Jadi saya menduga ada unsur sakit hati, makanya dia ngamuk.\" Karenanya, tidak salah pilihan Sandiaga Uno, yang dilanjut Erwin Aksa downgrade Anies, itu dengan memilih membincangkannya bersama Akbar Faizal, seolah \"persekongkolan\" menemukan tempatnya, semua kemarahan bisa ditumpahkan. (*)
Manuver Surya Paloh, Akankah Nasdem Meninggalkan Koalisi Perubahan
Jakarta, FNN – Terkait dengan pencapresan, publik masih bertanya-tanya soal pertemuan antara Airlangga Hartarto dengan Pak Surya Paloh. Karena ternyata pertemuan dengan Airlangga Hartarto akan berlanjut dan rencananya Cak Imin yang akan bertemu dengan Airlangga. Apa sebenarnya yang terjadi, apakah memang akhirnya Surya Paloh akan meninggalkan Koalisi Perubahan tapi tetap mengusung Anis? “Kalau yang ngomong PPP orang enggak anggap. Jadi, nilai jual PPP memang drop, nilai jual PKB juga drop. Jadi, sebagai PKB, orang akan lihat terlalu jauh tuh manuvernya. Yang nilai jualnya naik terus adalah Anies dan itu bahayanya. Kalau nilai jual Anies jalan terus, bagi Jokowi ini serius. Kalau nilai jual Anies naik, yang bisa tandingi cuma nilai jual PDIP, yaitu Ganjar. Jadi di depan mata sebenarnya kita masih tetap lihat sebetulnya background dari persaingan politik adalah antara tokoh yang diinginkan oleh Jokowi yaitu Ganjar, dan tokoh yang diinginkan oleh oposisi yaitu Anis,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Senin (6/2/23). Soal komposisi partai pendukung, menurut Rocky, tergantung mahar , tukar tambah, sprindik dan segala macam. Tetapi, yang mesti kita waspadai adalah sudah terbentuk semacam gumpalan keyakinan bahwa Anies, apapun et all cost dia mesti jadi calon presiden. Itu bahayanya. Jadi, pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh, misalnya, pasti pertemuan diplomatis, saling aduh nyali saja. Dan kelihatannya Surya Paloh nyalinya lebih tinggi karena pengalaman manuverin politik. “Jadi kita anggap bahwa Anies pasti tetap akan diusung oleh Nasdem. Kan Nasdem mau mengusung siapa? Kan tidak mungkin Nasdem usung Gerindra? Begitu Nasdem usung Gerindra ya Gerindra yang dapat point. Jadi Nasdem sudah mendapat semacam kutukan, dikutuk oleh sejarah untuk mendukung Anis. Tinggal dia manfaatkan dukungan itu dengan transaksi dengan PKS dan Demokrat yang memang belum selesai,” ujar Rocky dalam diskusi dengan Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Tetapi, menurut Rocky, power Pak Jokowi masih kuat untuk mengetahui sesuatu yang mungkin tersembunyi di Nasdem dan yang tersembunyi di PKS. Bagi Pak Jokowi adalah memantau saja. Pak Jokowi pasang dua mata-mata, yaitu di PDIP dan di Koalisi Perubahan. Kesalahan Pak Jokowi adalah dia pasang dua mata-mata di situ. Bagaimana kalau dua mata-mata ini kemudian memasang mata-mata ke Jokowi? “Tetapi, buat sementara kita anggap bahwa kalau Nasdem, junto PKS, junto Demokrat mengabaikan kehendak relawan ketiga partai itu tenggelam. Memang Anies tenggelam juga, tetapi yang menang adalah PDIP yang pasti. Jadi, sebetulnya, kalau kita lihat matematikanya, naiknya elektabilitas Anies justru menggembirakan bagi Jokowi karena Jokowi akan paksa PDIP buat menerima pencalonan Ganjar,” ujar Rocky. Tetapi, perlu kita ingatkan bahwa jangan sampai Anies hanya semacam komoditi politik, tawar-menawar. Padahal esensi orang mendukung Anies bukan itu. “Itulah yang orang musti paham bahwa Anies didukung secara autentik oleh relawan. Lebih dari Prabowo di 2019, lebih dari Jokowi ketika bahkan di periode pertama,” ujar Rocky. Menurut Rocky, ada perbedaan antara relawan Pak Jokowi dengan relawan Anies. Pak Jokowi dengan enak menumpang pada relawan karena dia tahu arahnya sudah disiapkan. Sedangkan Anies dizig zag sehingga dia dapat momentum. Kalau kemudian kita lihat Erwin Aksa membuka semacam rahasia yang biasa saja itu, tapi orang jadi tahu bahwa Anies memang sebenarnya tidak punya uang. Karena itu, di meminjam dari Sandi. Memang soal utang piutang itu soal lain, tetapi itu menunjukkan fakta bahwa Anies tidak diasuh oleh oligarki.(sof)
Anies Digoyang Isu Perjanjian dengan Prabowo dan Hutang 50 M ke Sandiaga
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, sedang digoyang dengan isu yang berkaitan dengan soal moral dan soal utang piutang dengan sandiaga Uno. Jumlahnya itu sangat besar, yaitu 50 miliar. Isu utang piutang ini diungkap oleh Erwin Aksa, keponakan mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla yang pada 2017 menjadi tim sukses pasangan Anies dan Sandi. Erwin Aksa menyampaikan bahwa ada perjanjian utang piutang antara Anies dan Sandiaga Uno, termasuk utang piutang. Informasi tersebut disampaiakan ketika Erwin Aksa diwawancarai dalam program Akbar Faisal Unsensor. Videonya viral di medos secara luas, bahkan ada yang ditambah-tambahin. Erwin menjelaskan ada tiga perjanjian yang dibuat Anies: Pertama, perjanjian dengan Prabowo dan Sandiaga Uno yang ditandatangani bertiga (Prabowo, Anies, dan Sandiaga). Kedua, perjanjian pembagian kewenangan antara Anies dan Sandi bila keduanya terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI. Ketiga, perjanjian utang piutang (sebesar 50 miliar) untuk pembiayaan Pilkada. Untuk dua perjanjian terakhir, Erwin Aksa mengakui ikut terlibat dalam penyusunannya bersama pengacara Sandiaga Uno. Soal adanya perjanjian antara Anies dengan Prabowo itu sebenarnya sudah menjadi isu yang cukup santer ketika ada tanda-tanda Anies Baswedan akan maju pada pilpres 2024. Walau tidak disebut secara spesifik, namun narasi yang muncul ke publik itu ada semacam perjanjian bahwa Anies Baswedan tidak akan maju dalam pilpres berhadapan dengan Prabowo. Potongan video Anies ketika diwawancarai oleh Najwa Shihab menyatakan bahwa dia memang memegang janjinya, tidak akan berhadapan menjadi kontestan dengan Prabowo, menyebar kembali. Tetapi, publik pada waktu itu dan yang juga disampaikan oleh tim Anies, bahwa perjanjian itu sebenarnya berlaku dalam konteks untuk Pilpres 2019, bukan Pilpres 2024. Jadi sekarang ini janji terhadap Prabowo sebenarnya sudah tidak mengikat lagi, walaupun dalam wawancara yang sama Sandiaga Uno menyatakan bahwa dia tetap memegang komitmen itu dan menganggap masih berlaku perjanjiannya. Adanya perjanjian antara Anies dengan Pak Prabowo tadi diperkuat oleh Sandiaga Uno ketika dia juga diwawancarai oleh Akbar Faisal. Sandiaga mengakui bahwa benar Anies membuat perjanjian tertulis di atas materai yang ditandatangani bersama Prabowo dan dia sendiri. Draftnya dibuat oelh politisi Gerindra, Fadlizon, dan sekarang salinannanya disimpan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufni Dasco Ahmad. Namun, Sandiaga tidak bersedia mengungkap isi perjanjian itu. Soal perjanjian antara Prabowo, Sandiaga, dan Anies juga diakui oleh Sudirman Said yang kini menjadi anggota tim kecil Koalisi Perubahan. Dia membenarkan karena waktu itu juga terlibat dalam pilkada 2017 sebagai tim sukses. Namun, menurut Sudirman Said, yang dia tahu memang ada soal perjanjian soal utang piutang tadi, tetapi itu sudah dianggap lunas ketika Anies dan Sandi memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebab dalam perjanjian itu disebutkan bila Pilkada menang maka utang-piutang dianggap lunas, dan itu dianggap merupakan berbagi beban untuk pendanaan Pilkada 2017. Mengenai perjanjian politik dengan Prabowo, Sudirman Said mengaku tidak mendengar adanya perjanjian semacam itu. “Ribut-ribut soal perjanjian kepada Prabowo dan sekarang muncul hutang piutang Anies kepada Sandiaga Uno ini tampaknya muncul karena Anies bakal menjadi salah satu kandidat capres kepada Pilpres 2024. Bukan sekadar kandidat, tapi dia disebut sebagai figur yang kuat dan kemungkinan besar bisa mengalahkan Prabowo,” ujar Hersubeno Arief dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Ahad (5/2/23). Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, ini juga mengatakan bahwa sejauh ini Anies bahkan bisa disebut sebagai bacapres pertama yang sudah mendapatkan tiket dan murni presidensial threshold 20%, setelah Demokrat dan PKS menyatakan dukungannya kepada Anies. Keputusan Demokrat dan PKS ini melengkapi Partai Nasdem yang sudah terlebih dahulu mendeklarasikan Anies sebagai capresnya. Munculnya Anies membuat peluang Prabowo untuk memenangkan Pilpres 2024 menjadi sangat berat. Prabowo terancam kalah untuk ketiga kalinya menjadi presiden. “Jadi boleh lah ribut-ribut-ribut ini kita anggap sebagai upaya semacam downgrade citra Anies sebagai figur yang enggak bisa dipegang janjinya,” kata Hersu lagi. “Saya menyarankan ya, daripada jadi gorengan politik yang salah-salah ini kan bisa menjadi senjata yang menyerang balik Pak Prabowo dan Sandi, mengapa perjanjian itu tidak dibuka saja kepada publik?” saran Hersu. “Dengan begitu semuanya jadi terang benderang, nggak perlu lagi digoreng-goreng dan menimbulkan persepsi yang keliru. Dengan begitu, selanjutnya para kandidat capres ini, baik Pak Anies, Pak Prabowo, maupun siapa saja yang nantinya akan berlaga dalam pilpres 2024 bisa lebih fokus bicara program. Saya kira itu lebih penting,’’ lanjut Hersu.(ida)
Rancangan Peraturan KPU Soal Dapil Pemilu 2024 Disetujui DPR
Jakarta, FNN - Komisi II DPR RI menyetujui rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang daerah pemilihan (Dapil) untuk Pemilu 2024 dalam Rapat Kerja yang menghadirkan perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu.\"DPR, KPU, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, dan DKPP menyetujui Rancangan Peraturan KPU tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu 2024 beserta lampirannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKPU,\" kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia ketika membacakan kesimpulan Rapat Kerja dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.Doli mengatakan bahwa persetujuan ini guna melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dan amanat keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022\".Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan nomor 80/PUU-XX/2022 memberi kewenangan kepada KPU untuk menata ulang dapil DPR RI dan DPRD provinsi, dari yang semula merupakan kewenangan DPR lewat Lampiran III dan IV UU Pemilu.MK menyatakan Lampiran III dan IV itu inkonstitusional karena tidak sesuai dengan prinsip penataan dapil yang baik serta kontradiktif dengan ketentuan penyusunan dapil.MK juga menyebut penataan ulang dapil ini dilakukan untuk Pemilu 2024 dan pemilu seterusnya melalui Peraturan KPU.MK mempertimbangkan penataan dapil berlangsung sampai 9 Februari 2023, sehingga KPU dianggap masih punya waktu menata ulang dapil.Merespons putusan MK, KPU RI juga sempat melibatkan tim pakar untuk melakukan simulasi desain dapil DPR RI dan DPRD provinsi yang lebih baik pada 2024.Ketika memberikan keterangan kepada wartawan, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari memaparkan bahwa terdapat peningkatan jumlah dapil untuk DPR RI, yaitu dari 80 dapil pada UU Nomor 7 Tahun 2017, menjadi 84 dapil berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2022.“Jadi kalau di dalam UU Nomor 7/2017 untuk DPR RI itu dapilnya ada 80, kursinya 575 kursi DPR RI. Kemudian, berdasarkan Perppu Nomor 1/2022 ini kan berarti ada tambahan daerah otonomi baru, tambah dapil lagi ada empat dapil untuk DPR RI. Yang semula 80 jadi 84, kemudian kursinya menjadi 580 dari semula 575,” kata Hasyim.Sedangkan, untuk DPRD provinsi, dapilnya semula berjumlah 272 dan alokasi kursi 2.207, bertambah menjadi 301 dapil dan 2.376 kursi.“Karena kan ada DPRD provinsi di beberapa provinsi baru itu, 301 dapil, kursi untuk DPRD provinsi total se-Indonesia 2.376, jadi ada kenaikan dari 2.207 menjadi 2.376,” ucapnya.(ida/ANTARA)
KPU Memperhatikan Saran Bawaslu Dalam Menetapkan Dapil
Jakarta, FNN - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan KPU RI dalam menyusun dan menetapkan rancangan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2024 memperhatikan berbagai saran dari Bawaslu. “Dalam catatan kami (dan pengawasan yang telah dilakukan), KPU dalam menetapkan rancangan dapil memperhatikan berbagai hal yang telah kami sampaikan dalam saran, perbaikan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi,” ujar Bagja dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.Lebih lanjut, Bagja menyampaikan saran dan perbaikan dari Bawaslu itu meliputi, di antaranya, saran agar KPU menggelar penyelenggaraan uji publik dalam penyusunan dapil dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2024. Berikutnya, Bagja menambahkan, KPU juga telah memperhatikan saran dan perbaikan dari Bawaslu agar memastikan data penduduk yang digunakan dalam penyusunan dapil dan alokasi anggota dewan itu merupakan data mutakhir, alokasi kursi pada setiap dapil sesuai dengan jumlah penduduk, dan peta wilayah yang digunakan adalah peta wilayah termutakhir. Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari telah memaparkan Rancangan Peraturan KPU tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024. Hasyim memaparkan dasar hukum dalam rancangan PKPU tersebut meliputi tujuh prinsip penyusunan dapil yang diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kemudian, ada pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 sebagai dasar hukum yang menegaskan bahwa daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR dan DPRD provinsi pada Pemilu 2024 ditetapkan oleh KPU. “Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022, terutama berkaitan dengan daerah pemilihan anggota DPR RI pada Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya,” ujar Hasyim. Selain itu, tambah dia, ada pula hal-hal yang berkaitan dengan penetapan dapil anggota DPRD provinsi pada Provinsi Banten, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Berikutnya, rancangan PKPU tersebut disertai dengan tiga lampiran, yakni Lampiran I tentang daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR, Lampiran II tentang daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi, dan Lampiran III tentang daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota. Ia menambahkan daerah pemilihan yang ditetapkan oleh KPU itu pun dilengkapi dengan peta daerah pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Berikutnya, peta dan daerah pemilihan tersebut akan ditetapkan melalui keputusan KPU, paling lama satu bulan terhitung sejak PKPU tersebut diundangkan.(ida/ANTARA)
Komisi II DPR Menegaskan Komitmen Menyelenggarakan Pemilu Sesuai Jadwal
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menegaskan Komisi II tetap berkomitmen mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tetap terlaksana sesuai jadwal yang sudah disepakati oleh DPR dan Pemerintah.\"Perlu saya tegaskan bahwa Komisi II tidak pernah membicarakan wacana penundaan pemilu, baik dalam rapat terbatas maupun rapat pleno,\" kata Guspardi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Menurutnya, konsep penundaan pemilu tidak ada di dalam konstitusi, sehingga jika pemilu ditunda maka akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Semua fraksi di Komisi II, tambahnya, juga tidak punya keinginan untuk penundaan Pemilu 2024.\"Anggaran pemilu sudah kami sepakati, regulasi sudah kami setujui, pengawasan terhadap penyelenggara pemilu juga sudah kami jalankan. Sementara itu, tahapan pemilu juga telah dimulai sejak 14 Juni 2022 lalu,\" jelasnya.pLegislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat 2 ini pun memaparkan bahwa DPR terus menjalankan fungsi dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan berkaitan dengan pemilu.Hingga kini, di DPR tidak ada wacana penundaan pemilu. Semua partai yang ada di DPR juga punya komitmen serupa bahwa pemilu berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan yaitu pada 14 Februari 2022Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu kembali menegaskan masa jabatan presiden dan wakil presiden selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk sekali masa jabatan.Pada Pasal 7 UUD 1945, ditegaskan pula oleh MK, juga mengisyaratkan tak ada alasan menunda Pemilu 2024 karena masa jabatan presiden dan wapres ialah lima tahun, kata Gaus.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mempersilakan para pihak yang menginginkan dan menolak penundaan pemilu untuk saling beradu argumen.Sebab, kata Mahfud, Pemerintah tidak bisa menghalangi kemunculan wacana tersebut. Namun, tegas mantan ketua MK itu, Pemerintah menjamin Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai jadwal.(ida/ANTARA)
POPULER
