POLITIK
PKS Mendeklarasikan Anies sebagai Capres Hari Ini, Mengapa Dipercepat?
Jakarta, FNN - Hari ini, Kamis (23/2/23) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan mereka usung pada pilpres 2024. Pendeklarasian ini adalah penegasan dari pengumuman yang telah disampaikan sebelumnya oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman, di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, 30 Januari lalu. Deklarasi ini lebih cepat sehari dari rencana semula, di mana rencana semula deklarasi akan dilaksanan bersamaan dengan Rakernas PKS, 24-26 Februari 2023, di Jakarta. Deklarasi direncanakan dilakukan pukul 13.00 setelah Majelis Syuro PKS yang berjumlah 99 orang menggelar rapat. Jadi, penutupan rapat Majelis Syuro akan diakhiri dengan deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden. Pendeklarasian hari ini membuat publik bertanya-tanya mengapa deklarasi tersebut dipercepat? Pertanyaan muncul karena proses pencapresan Anies oleh PKS, bahkan oleh Nasdem dan Demokrat, terkesan dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak biasa. Khusus PKS, misalnya, ketika Sohibul Iman mengumumkan pencapresan Anies, dilakukan di tempat yang tidak lazim, yaitu di sebuah restoran di kawasan Bandara Cengkareng, sesaat setelah dia mendarat dari Istambul, Turki. Wajar kalau publik bertanya-tanya, apakah ada yang darurat. Memang, proses sampai akhirnya PKS memutuskan dukungan dan dilanjutkan pengumuman juga terkesan seperti ada sesuatu yang darurat, sesuatu yang harus dikejar dengan cepat. Untuk sampai pada satu kesimpulan bahwa memang ada sesuatu di balik ini semua, Hersubeno Arief, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Kamis (23/2/23) mengajak kita untuk flash back. Berikut ringkasan kronologinya: 25 Januari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AKY) mengumumkan bahwa partainya secara resmi mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pengumuman tertulis AHY baru muncul keesokan harinya di media (26/1/23). Yang mengejutkan, siang harinya sampai sore, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dipanggil oleh Presiden Jokowi ke istana. Padahal, keduanya sudah tidak bertemu selama 3 bulan (sejak Nasdem deklarasikan Anies, 3 Oktober 2022). Hubungan keduanya memang menegang. Pertemuan yang dilangsungkan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya itu mendadak, apakah dipicu oleh pengumuman Demokrat atau sebaliknya Demokrat mendapatkan informasi lain sehingga mereka mempercepat pengumuman dukungan terhadap Anies Baswedan. Pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh berlangsung sekitar satu setengah jam. Materi pembicaraan Isunya ada dua versi. Versi Jokowi sebagaimana diceritakan kepada orang-orang dekatnya, Jokowi mengaku memarahi Surya Paloh karena dia mendukung dan bahkan kemudian mendeklarasikan Anies sebagai capres. Apakah benar Pak Jokowi marah di depan Surya Paloh, masih perlu dipertanyakan, karena versi Nasdem berbeda. Seperti diceritakan oleh Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto, betul Jokowi komplain mengapa tidak berkomunikasi terlebih dahulu dengan Jokowi ketika mau mendeklarasikan Anes, tapi disampaikan dengan cara yang datar, tidak marah-marah. Keduanya tetap sepakat untuk bersama dan Nasdem akan tetap mendukung Jokowi sampai akhir periode. Kemudian, Jumat (27/1/23) tim kecil koalisi perubahan bertemu lagi di rumah Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta. Anies Baswedan juga hadir di situ. Ini setidaknya menjawab keraguan publik ada agenda apa Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi, karena ada yang khawatir Surya Paloh masuk angin dan kemudian membatalkan dukungannya terhadap Anies. Tinggal PKS yang belum menyampaikan sikapnya secara terbuka mendukung Anies. Ternyata, usai pertemuan tersebut Sohibul Iman dan Sudirman Said (tim kecil) terbang ke Istambul mengejar Ketua Majelis Syuro, Salim Segaf Al-Jufri dan presiden PKS Muhammad Saikhu, keduanya sedang berada di Istambul untuk sebuah agenda partai. Hasil pertemuan tersebut memberi kewenangan kepada Sohibul Iman mengumumkan pencapres Anies Baswedan. Padahal, sebelumnya pengumuman disepakati sekitar tanggal 24 Februari 2023 (besok), bersamaan dengan rapat Majelis Syuro. Sohibul dan Sudirman itu kemudian langsung terbang kembali ke Jakarta dan langsung menggelar jumpa pers di kawasan Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang. Dari kronologi tersebut, tampak bahwa pengumuman Demokrat diikuti PKS bahkan juga deklarasi sebelumnya oleh Nasdem, semuanya kelihatannya diliputi suasana genting dan menegangkan. Tapi publik hanya bisa mengendusnya. Sekarang, deklarasi PKS juga kembali dipercepat, walau hanya sehari. Mengapa? Apakah ada suasana yang genting (meminjam istilah Pak SBY) atau negara dalam bahaya (meminjam istilah Cak Imin). Sejak awal, hambatan dan rintangan, bahkan operasi politik untuk membatalkan pencapresan Anies bisa dirasakan dan menjadi kasat mata, karena hasil investigasi sejumlah media massa. “Saya kan sejak awal menyatakan ada dua cara untuk membatalkan pencapresan Anies, pertama dengan instrumen politik dan yang kedua dengan instrumen hukum,” ujar Hersu. Perkembangan terbaru, yang sangat menarik, tiba-tiba pada hari Rabu (15/2/2023) pekan lalu, Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Yong Kim, berkunjung ke PKS. Ini kunjungan pertama dari seorang duta besar Amerika ke partai politik. “Jadi, kalau Amerika berkunjung ke partai politik ini tentu saja orang menduga ada apa? Bagaimanapun, Amerika adalah player global dan sangat berkomitmen terhadap penegakan demokrasi. Operasi-operasi politik dan hukum terhadap Anies bisa dianggap bahwa Indonesia nanti dikhawatirkan kembali ke otoritarian dan tidak lagi menjadi negara demokratis,” ujar Hersu. Dan kalau kita hubungkan secara kronologis, sehari kemudian ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, menyampaikan ke media bahwa dalam rapat dengan pimpinan KPK, Dewas sudah meminta agar status Anies diperjelas, jangan digantung. Bila memang cukup bukti segera diterapkan sebagai tersangka, jika tidak cukup bukti harus segera dihentikan. “Dengan latar belakang semacam itu, ini kita tahu bahwa ada tekanan politik, permainan hukum, dan ada juga faktor geopolitik global dengan kunjungan dari Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta ke kantor PKS. Wajar dong kalau kita kemudian bertanya-tanya mengapa PKS mempercepat deklarasi terhadap Anies Baswedan,” pungkas Hersu.(ida)
Sistem Proporsional Tertutup Membatasi Hak Rakyat
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional tertutup membatasi hak rakyat untuk memilih langsung wakilnya di parlemen.“Sistem proporsional tertutup membatasi hak rakyat untuk memilih langsung wakilnya di parlemen,” ucap Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Rerie menyayangkan saat ini Indonesia berhadapan dengan polemik perubahan sistem pemilihan saat tahapan pemilu sudah berlangsung.“Sistem pemilu proporsional terbuka yang berlaku saat ini yang seharusnya dipertahankan,” kata Rerie.Pernyataan tersebut ia sampaikan terkait dengan polemik sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka akibat gugatan Demas Brian Wicaksono (pengurus Partai PDI Perjuangan (PDIP)), Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor 114/PUU-XX/2022.Pada intinya, para penggugat meminta MK memutuskan pemilihan legislatif (pileg) kembali menggunakan sistem proporsional tertutup.Di sisi lain, pakar politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UII) Philips J Vermonte berpendapat bahwa dalam perspektif jangka panjang, perubahan sistem pemilu itu sah-sah saja.Akan tetapi, katanya, terkait proses perubahan sistem pemilu yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini, Philip menyarankan bila terjadi kesepakatan perubahan sistem pemilu, maka harus dikunci dengan ketentuan bahwa keputusan itu berlaku untuk pemilu berikutnya.\"Kalau memang DPR RI dan MK mau mengubah sistem pemilu dengan semangat memperbaiki, maka bisa dibuat klausul bahwa perubahannya baru berlaku pada Pemilu 2029 atau Pemilu 2034,\" ujar Philips dalam forum diskusi Denpasar 12 bertajuk “Perubahan Sistem Pemilu dan Dampaknya bagi Demokrasi Indonesia”, disiarkan di kanal YouTube Rerie Lestari Moerdijat, dipantau dari Jakarta, Rabu.Philips meyakini dengan klausul tersebut, maka pertimbangan MK dalam memutus perkara ini tidak didasarkan pada kepentingan politik jangka pendek, namun melandaskan putusannya pada kepentingan jangka panjang, seperti memperkuat aspek keterwakilan dan aspek kemampuan memerintah.(sof/ANTARA)
PKS Percepat Deklarasi Bacapres Anies Baswedan
Jakarta, FNN – Tampaknya, hari-hari ini situasi politik akan sangat dinamis. Ini terlihat dari adanya percepatan-percepatan, termasuk yang akan dilakukan PKS. Hampir bisa dipastikan bahwa PKS akan mempercepat deklarasinya tentang bacapres pilihannya, yaitu Anies Baswedan. Semula bacapres akan dideklarasikan bersama dengan Rakernas PKS, tetapi kemarin ada sinyal bahwa deklarasi akan dipercepat, kata wakil ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid. Apalagi saat ini di media sosial sudah beredar informasi bahwa kader PKS yang berada di kawasan Jakarta Selatan diminta untuk berkumpul di kawasan Lebak Bulus, dekat kediaman Anies Baswedan, untuk mengarak Anies Baswedan menuju Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang. Selain itu, hari Pak Surya Paloh juga mendatangi Demokrat untuk bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Ini hal yang tidakk biasa, karena boasanya Pak Surya Paloh yang didatangi (karena beliau tokoh paling senior), tetapi sekarang ternyata Pak Surya Paloh yang mendatangi Demokrat. Ada apa sebenarnya? “Saya kira memang ada urgensi, karena opini publik menekan pemerintah supaya jangan terlalu ikut campur pada soal Anies. Kan Anies sinyalnya mau diperkarakan,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Rabu (22/2/23) yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Menurut Rocky, yang menjadi soal sekarang adalah kepastian Anies dengan siapa dan apa yang akan dihitung kalau Anies mengucapkan bahwa dia dengan AHY atau dia dengan PKS. Yang juga mesti dibaca adalah memang tidak mungkin lagi Anies ditahan dengan kasus- kasus ini. “Tetapi, pada saat yang sama, orang bertanya tentang Anies, kalau dia diloloskan itu artinya sudah ada deal dengan Jokowi apa enggak? Karena deal dengan Jokowi artinya deal dengan oligarki. Itu yang mesti dijawab oleh Anies dengan deklarasi nanti,” ujar Rocky. Menurut Rocky, misalnya Anies mengatakan bahwa dia punya catatan kritis tentang IKN, tentang utang luar negeri, dan segala macam, itu saja sudah enak. Dia juga mesti bantah apa yang dia katakan kemarin tentang IKN. Itu yang menurut Rocky mesti diucapkan Anies pertama kali kalau deklarasi itu selesai. Yang kedua, menurut Rocky, adalah soal di mana potensi lose Anies. Jawabannya tentu di Jawa Timur di mana semua orang tahu bahwa siapapun presidennya, dia mesti mendapat suara dari Jawa Timur. Kelihatannya, dalam hal ini SBY akan turun gunung habis-habisan untuk kanvasing Jawa Timur. “Jadi kelihatannya dealnya adalah Anies dengan AHY, dengan jaminan bahwa Demokrat itu akan menggunakan seluruh peralatannya untuk memenangkan Anies di Jawa Timur. Ini yang mesti dibuktikan dengan kedatangan Pak Surya Paloh, saya kira itu,” ujar Rocky. Pertanyaannya kemudian, apakah Pak SBY masih cukup kuat di Jawa Timur? “Ya kelihatannya SBY akan habis-habisan membuktikan bahwa dia mungkin akan minum vitamin berkali-kali untuk kanvasing Jawa Timur dan kita tahu bahwa letak problemnya memang di situ. Tapi kalau Pak SBY mengatakan dia mau melakukan habis-habisan, tentu dia bisa konsolidasi lagi Jawa Timur. Kan pengaruh di dalam koalisi Anies di Jawa Timur itu pasti wilayahnya Demokrat, bukan wilayah PKS atau Nasdem,” jawab Rocky. Jadi, kata Rocky,dari peta politik teritorinya, Jawa Timur pasti akan diolah oleh Demokrat dan cuma itu deal Demokrat dengan Anies, yaitu memenangkan Jawa Timur. Ini betul-betul soal strategi saja, Jawa Timur adalah lahan yang hanya bisa diolah oleh SBY. Walaupun SBY akhir-akhir ini mungkin dianggap kurang punya akses lagi, tapi kalau kita baca baca berita itu SBY rutin ke Jawa Timur. Dan kelihatannya memang Demokrat mempersiapkan kemenangan Jawa Timur. Dengan demikian, tanda-tandanya menguat ke arah Anies – AHY. Apalagi kemarin di acara ulang tahun BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) Anies datang bersama dan duduk dekat dengan AHY. Meski banyak tokoh lain yang datang, tapi respons para anggota BKMT luar biasa pada psangan ini dibandingkan dengan tamu-tamu lain yang hadir. (sof)
Polri: Dosen UII Belum Keluar dari Amerika
Jakarta, FNN - Kepala Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri Irjen Pol. Krishna Murti menyebut, Dosen Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Ahmad Munasif Rafie Pratama (AMRP) masih terlacak berada di Boston, Amerika.“Terakhir masih di Boston belum keluar dari Amerika,” kata Krishna dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.Krishna mengatakan dosen UII tersebut tidak bisa disebut sebagai hilang, karena yang bersangkutan sudah memesan tiket pesawat Istambul-Boston sebelum berangkat dari Jakarta.“Ada bukti elektronik yang bersangkutan memesan pesawat Istambul-Boston sebelum berangkat dari Jakarta,” katanya.Menurut jenderal bintang dua itu, AMRP bukan pertama kali ke Boston, Amerika. Dari hasil penelusuran yang dilakukan kepolisian yang berkoordinasi dengan KBRI di Oslo, Ankara dan Amerika terdapat sejumlah bukti otentik Dosen Jurusan Informatika Fakultas Teknik Informatika UII itu masuk ke Boston tanggal 13 Februari.“Kami punya list keluar masuk yang bersangkutan ke Amerika selama beberapa tahun terakhir, kurang lebih delapan kali kita dapatkan. Phd (gelar doktoral) nya juga kan di Amerika,” kata mantan Dirreskrimum Polda Metro Jaya itu.Ia menyebut, AMRP terlepas dari rombongannya dari Istanbul, ketika rombongan pulang ke Jakarta yang bersangkutan tidak naik pesawat yang sama tapi keluar, transit untuk mengganti pesawat. Ini dibuktikan dari check in yang dilakukannya.Kepolisian berkesimpulan, Dosen UII Yogyakarta tersebut mengubah rute kepulangannya tanpa memberitahukan kepada rekan-rekannya.“Jadi sementara kami menganggap beliau merubah rute perjalanan dengan rutenya adalah Boston Amerika, dengan kepentingan yang kami tidak tahu. Sementara kami menganggap demikian,” katanya.Alumni Akpol 1991 itu menyebut, pihak belum mengajukan penerbitan Yellow Notice terhadap AMRP karena yang bersangkutan tidak hilang tapi menghilangkan diri. Selain itu, kepolisian belum menerima laporan polisi terkait laporan orang hilang.Salah satu dasar pengajuan Yellow Notice adalah laporan polisi terkait orang hilang. Laporan dilayangkan dalam kurun waktu 3 x 24 jam.Meski demikian, kasus tersebut viral dan menjadi atensi kepolisian untuk turut melacak keberadaan dosen UII Yogyakarta tersebut.Diperoleh data AMPR berada di Boston, Amerika tanpa memberitahu rekannya. Terkait apa kepentingannya di negeri Paman Sam itu, Krishna menyebut, hal itu hanya AMPR dan Tuhan yang tahu.“Setelah masuk Amerika, kami juga sudah dapat nomor Amerikanya dia tapi nggak nyala,” kata Krishna.AMRP melakukan perjalanan ke Oslo, Norwegia pada 4 Februari 2023 dalam rangka tugas kampus untuk mengikuti aktivitas global di University of South-Eastern Norway (USN) di Norwagia.Seharusnya AMRP kembali 12 Februari melalui Istambul dengan penerbangan Turkish Airlaines dan mendarat di Badnara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis (16/2).Dosen Jurusan Informatika Fakultas Teknik Informatika UII itu dilaporkan hilang kontak setelah berkomunikasi terakhir dengan istrinya pada Minggu siang (12/2) dalam perjalanan pulangnya yang saat itu berada di Bandara Oslo.(ida/ANTARA)
Kominfo Menargetkan 1.200 Peserta "Digital Talent Scholarship" di Selayar
Makassar, FNN - Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Makassar, Sulawesi Selatan menargetkan 1.200 peserta pada kegiatan \"Digital Talent Scholarship\" di Selayar.Tim Kerja Digital Entrepreneurship Academy (DEA) Digital Talent Scholarship Faisal Risani dalam keterangannya saat bertemu Kabid Humas Kominfo Selayar di Makassar, Selasa (21/2), mengatakan kunjungan ke Selayar sehubungan dengan pelaksanaan pengembangan SDM dengan tema \"Digital Talent Scholarship\".\"Ada beberapa akademi yang akan kami laksanakan, salah satunya adalah Digital Entreprise Akademi (DEA) dengan sasaran peserta pelaku UMKM,\" ujarnya.Faisal mengatakan kegiatan DEA itu menargetkan sebanyak 1.200 pelaku UKM di Kabupaten Kepulauan Selayar.Dia mengatakan semua pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) itu akan diberikan pelatihan mulai dari 24 Februari hingga 5 Maret 2023.\"Ini akan kami latih yang terbagi menjadi tiga sesi, mulai dari tanggal 24 sampai dengan 5 Maret 2023\" katanya.Selain Digital Entreprise Academy, juga ada tematik akademi yang diperuntukkan bagi guru SD dan SMP serta mengenalkan tentang metode pembelajaran.Kemudian Akademi Transformasi Pemerintah dengan target sasaran seluruh ASN dan tenaga bukan ASN lingkup Pemkab Selayar.Ia mengungkapkan kegiatan itu dalam rangka percepatan digitalisasi dan mendukung manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.Kabid Humas Dinas Kominfo Selayar Andi Sandra Esty Abriany menyampaikan apresiasi atas kunjungan tim Kemenkominfo tersebut.\"Pelaksanaan \'Digital Talent Scholarship\' ini akan mampu meningkatkan ketersediaan SDM yang kompeten dalam bidang digitalisasi dan teknologi\" ujarnyaIa berharap, kesempatan baik ini dimanfaatkan semua pihak, utamanya pelaku UMKM, dalam mengembangkan keahlian digital sehingga mampu berdaya saing di era revolusi industri saat ini.(ida/ANTARA)
Akhirnya KPK Sepakat untuk Segera Menetapkan Status Anies dalam Formula E
Jakarta, FNN - Status Anies Baswedan, calon presiden dari Koalisi Perubahan, dalam dugaan korupsi ajang balapan Formula E, akan segera diputuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bila Anies memang bersalah, terlibat dan terbukti melakukan korupsi, maka akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Sebaliknya, bila tidak bersalah maka juga akan segera disampaikan keputusannya dari KPK. Dengan demikian, Anies tidak lagi tersandera dan terombang-ambing, serta tidak akan lagi muncul rumor-rumor seperti yang terjadi beberapa bulan belakangan ini. Tumpak Hatorangan Panggabean,Ketua Dewan Pengawas KPK, menyatakan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan pimpinan KPK soal kasus formula E ini. Dalam keterangan tertulis yang disampaikan oleh Tumpak, Kamis (16/2/23) dinyatakan bahwa melalui rapat koordinasi dan pengawasan triwulan 4 Tahun 2022 antara Dewas dan Pimpinan KPK pada 17 Januari 2023, telah disepakati agar penyelesaian dan kejelasan status kasus Formula E secepatnya diputuskan pimpinan KPK. Kesepakatan tersebut menegaskan bahwa bila sudah ditemukan barang bukti yang cukup maka kasus Formula E harus naik ke tahap penyidikan atau sebaliknya. Menurut Tumpak, hal itu mengacu pada kewenangan penyelidik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 KUHP junto pasal 44 undang-undang KPK. Status Anies dalam beberapa bulan terakhir ini memang menjadi spekulasi, bahkan rumor politik tingkat tinggi. Karena menurut laporan sejumlah media, ada upaya dari ketua KPK, Firli Bahuri dan beberapa pimpinan KPK yang lain, untuk memaksakan agar Anies segera dijadikan tersangka. Sebaliknya, para penyidik KPK dan penuntut, menolak penetapan Anies sebagai tersangka karena belum ditemukan dua alat bukti, sebagaimana disyaratkan untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka. Dalam laporan investasi Tempo, saking ngototnya, Firli Bahuri dan kawan-kawan sampai melakukan delapan kali gelar perkara. Padahal, biasanya hanya ada satu kali gelar perkara di mana kalau memang terbukti langsung ditetapkan sebagai penyidikan, tapi bila tidak maka kasusnya tidak akan dilanjutkan. Meski sudah 8 kali gelar perkara, para penyidik tetap berkesimpulan bahwa kasus formula E belum memenuhi syarat untuk ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Mereka juga tetap menolak menjadikan Anies sebagai tersangka. Di tengah menegangnya hubungan antara Firli dan kawan-kawan yang pro untuk menjadikan Anies sebagai tersangka, tiba-tiba saja Deputi Penindakan, Irjenpol Karyoto, dan Direktur Penyelidikan, Brigjen Endar Priyantoro dilaporkan ke Dewan Pengawas karena dianggap dia melawan perintah atasan. Anehnya, yang melaporkan adalah sebuah LSM yang namanya tidak disebutkan. “Memang ini agak aneh, ada peristiwa internal tapi kemudian yang melaporkan pihak eksternal,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Selasa (21/2/23). Kasusnya menjadi semakin heboh karena kemudian muncul berita direktur penuntutan, Fitroh Cahyanto, kembali ke induknya Kejaksaan Agung dan satu orang lagi, yakni Kepala Satgas Penyelidikan, dari kepolisian Tri Suhartanto juga minta dikembalikan ke Mabes Polri. Tak lama kemudian muncul surat dari Ketua KPK Firli Bahuri ke Kapolri yang mengembalikan Deputi Penindakan, Karyoto, dan Direktur Penyelidikan, Endar Priyantoro, ke Mabes Polri. Alasannya mereka dikembalikan karena untuk pengembangan karier. Sejumlah media melaporkan Karyoto dan Endar ini termasuk juga Fitroh dan Tri Suhartanto adalah para penyidik dan penuntut yang menolak penetapan status Anies sebagai tersangka. Oleh karena itu, mereka kembali dan dikembalikan ke instansi asal, yakni Kejaksaan dan Polri. Menanggapi soal pengembalian Karyoto dan Endar ke lembaga asalnya, Dewas melalui Tumpak mengatakan bahwa perbedaan pendapat saat ekspose itu merupakan hal wajar. Oleh karena itu, Dewas tidak akan terlalu mempermasalahkan. Sedangkan mengenai pelaporan terhadap Karyoto dan Endar, Tumpak membenarkan bahwa memang betul ada laporan dari sebuah LSM. Terkait dengan soal pengembalian Karyoto dan Endar, Tumpak dalam keterangannya pada hari yang berbeda (17/2/23) menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kelaziman. Dewas tidak akan ikut campur dan tidak punya kewenangan. Soal adanya isu pengembalian para penyidik dan penuntut di KPK karena berbeda pandangan dalam status Anies ini, sebelumnya sempat ditanyakan oleh anggota Komisi III dari Partai Demokrat, Benny Harman, kepada Ketua KPK Firli Bahuri. Menanggapi pertanyaan dan sinyalemen dari Benny Harman, Ketua KPK Firli Bahuri dengan tegas membantahnya. Menurut dia, betul-betul pengembalian itu bagian dari semacam turn of duty, atau bagian dari promosi. “Yang paling penting sekarang dengan adanya kesepakatan antara Dewan Pengawas dengan pimpinan KPK, publik akan segera mendapat kepastian tentang status Anies yang kini telah menjadi Bacapres yang bakal diusung oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS,” ujar Hersubeno. Menurut Hersu, penolakan dari para penyidik dan bahkan para penuntut serta sikap mereka yang sampai berani mengambil risiko beda pendapat dengan pimpinan KPK, menunjukkan bahwa konstruksi hukum formula E ini memang sangat lemah. “Kalau enggak lemah, enggak mungkin mereka sampai mati-matian menolak Firli Bahuri dan kawan-kawan dan dengan resiko mereka dikembalikan ke instansi asalnya,” ujar Hersu.(ida)
Rocky Gerung Sebut Jika Amali Gak Mundur Bisa Ancur Negara Ini
Jakarta, FNN - Nama Zainudin Amali menjadi sorotan baru-baru ini. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu dikabarkan hendak mundur dari Kabinet Indonesia Maju karena rangkap jabatan. Amali ditetapkan sebagai Wakil Ketua Umum PSSI dalam Kongres Luar Biasa PSSI pada Kamis pekan lalu. Terkait rencana pengunduran diri Amali dari jabatan Menpora sempat disebut oleh Presiden Jokowi Widodo secara Informal. Pernyataan mundur secara informal ini kemudian menuai pro dan kontra di kalangan politisi dan tentu masyarakat. Meskipun hingga saat ini Presiden belum menerima secara resmi surat pengunduran diri Zainudin Amali. \"Secara resmi belum, tertulis belum, informal sudah,\" kata Presiden Jokowi di Jalan Inspeksi Ciliwung, Jakarta, Selasa (21/2). Sebelumnya, Zainuddin Amali menyebut Presiden Jokowi telah memberinya lampu hijau untuk keluar dari jabatannya itu. Belum adanya surat pengunduran diri secara resmi yang dimasukkan oleh Zainuddin Amali, maka Presiden Jokowi pun belum memutuskan nama penggantinya. “Gantinya kalau sudah ada resminya baru saya bicara,\" tutur Presiden Jokowi Widodo. Mundurnya Zainuddin Amali secara informal mendapat tanggapan dari Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung. Melalui cuitan di akun twitter pribadinya, @rockygerung_rg, ia menyebut bahwa mundur secara informal itu tidak ada dalam hukum tata negara. Bahkan menurut Rocky presiden tidak memahami terkait fundamental bernegara. “Tidak ada mundur secara informal dalam Hukum Tata Negara. Persiden tidak paham fundamental bernegara. Ancur.” tulis Rocky Gerung di akun twitter pribadinya, Selasa (21/2). Alasan Amali mundur lantaran dirinya diminta untuk fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola nasional setelah menteri dari Partai Golkar tersebut terpilih sebagai Wakil Ketua Umum I PSSI. Amali terpilih sebagai Wakil Ketua Umum (waketum) I PSSI pada Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI pada Kamis 16 Februari 2023. (faj)
Anis Matta Gelorakan Indonesia Timur, Dimulai dengan Konsolidasi Ribuan Kader di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
JAKARTA, FNN - Usai memulai program konsolidasi kader nasionalnya di Kabupaten Tangerang untuk pertama kalinya pada Minggu (19/2/2023), Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta akan melanjutkan konsolidasinya di Indonesia Timur, di wilayah Sulawesi. Anis Matta dan pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) partai dengan nomor urut 7, berwarna biru ini akan bertolak ke Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar) pada Kamis (23/2/2023) malam. Anis Matta akan bertemu ribuan kader Partai Gelora di Makassar, Parepare, Palopo (Sulsel) dan Polewali Mandar (Sulbar) pada Jumat-Selasa, 24-28 Pebruari 2023. \"Program ini sesuai dengan tahapan perkembangan organisasi yang kami rencanakan. Setelah lolos verifikasi dan sah menjadi peserta pemilu dengan nomor urut 7, saatnya kami melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan kemenangan di Pemilu 2024 yang tinggal kurang dari setahun lagi,\" ujar Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (21/2/2023). Anis Matta menambahkan, Partai Gelora hadir untuk membangkitkan optimisme bahwa Indonesia layak menjadi superpower baru di dunia. Sebab, semua modal untuk menjadi negara adidaya dimiliki negeri ini, mulai dari jumlah penduduk, kekayaan alam, kemampuan mengelola keberagaman, hingga pengalaman berdemokrasi. \"Indonesia superpower baru bukanlah utopia atau mimpi di siang bolong. Kita punya semua modalnya. Yang kita butuhkan adalah peta jalan yang jelas sehingga semua potensi itu bisa diwujudkan,\" katanya. Partai Gelora akan menyebarkan spirit dan optimisme ini, kepada seluruh kader dan simpatisan Partai Gelora, serta kepada seluruh rakyat Indonesia. Ketua DPW Partai Gelora Sulsel Syamsari Kitta menyatakan kesiapan kader dan relawan di Sulawesi Selatan untuk bergerak menjemput kemenangan di Pemilu 2024. Ribuan orang dikonfirmasi akan hadir dalam acara konsolidasi di tiap titik yang dipilih berdasarkan daerah pemilihan (dapil) calon anggota DPR RI. \"Pak Anis Matta kan juga putra Sulsel. Jadi ada ikatan emosional yang kuat antara kader-kader di sini dengan beliau. Teman-teman sudah rindu mendengarkan langsung gagasan-gagasan Pak Anis untuk membawa Indonesia menjadi superpower baru,\" ujarnya \"Acara ini akan menggelorakan semangat dan merapatkan barisan para kader menyambut pemilu,\" kata Bupati Takalar ini. Sedangkan Ketua DPW Partai Gelora Sulbar Hajrul Malik tak ketinggalan menyatakan optimisme kemenangan Partai Gelora di provinsinya. \"Kami menerima sambutan yang luar dari masyarakat di Sulbar ini. Sampai agak terkejut. Ternyata pemilih kita juga memperhatikan gagasan yang dibawa oleh partai politik. Dan insya Allah Partai Gelora adalah partai yang terdepan dalam menawarkan gagasan Indonesia ke depan,\" kata Hajrul. Partai Gelombang Rakyat Indonesia didirikan di Jakarta pada 28 Oktober 2019. Partai ini melewati masa-masa awalnya di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum & HAM pun dilakukan secara daring. Partai yang dipimpin Anis Matta, Fahri Hamzah, Mahfuz Sidik, dan Achmad Rilyadi ini kini telah sah menjadi peserta Pemilu 2024 setelah memenuhi seluruh persyaratan dari KPU mendapat nomor urut 7. Kepengurusan pun telah terbentuk di 38 provinsi, termasuk di provinsi-provinsi baru hasil pemekaran Papua dan Papua Barat. Partai ini optimistis dengan masa depan Indonesia sebagai superpower baru. (Ida)
Kejagung Menjelaskan Alasan Ajukan Banding Perkara Ferdy Sambo dkk
Jakarta, FNN - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan alasan jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan banding atas perkara Ferdy Sambo dan tiga terdakwa pembunuhan Brigadir J lainnya. Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, Ketut mengatakan bahwa upaya hukum ini untuk membuat bantahan atas memori banding yang diajukan oleh terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma\'ruf, dan Ricky Rizal Wibowo. \"Banding ini menekankan kembali kebenaran dan ketepatan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,\" kata Ketut. Dalam banding oleh terdakwa berupaya untuk mendapat keringanan hukuman atas vonis majelis hakim. Sementara itu, banding oleh JPU untuk mempertahankan vonis yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim. Ia mengatakan bahwa JPU akan mengajukan memori banding dan juga kontra memori banding berupa risalah yang membuat bantahan-bantahan terhadap para terdakwa yang mengajukan banding. Upaya hukum ini, kata dia, agar JPU tidak kehilangan hak untuk melakukan upaya hukum berikutnya apabila hakim tingkat tinggi mengabulkan banding para terdakwa. JPU, kata Ketut, mempunyai hak yang sama untuk mempertahankan argumentasi hukum yang sudah dibacakan dan tertuang dalam surat tuntutan. \"Argumentasi hukum yang telah tertuang dalam memori banding dan kontra memori banding sehingga persamaan hak dalam upaya hukum dapat diakomodasi pada saat mengajukan upaya hukum kasasi,\" terangnya. Menurut Ketut, JPU mengajukan banding walaupun semua pertimbangan hukum sudah diambil alih dan hukuman kelima terdakwa diperberat dalam vonis pengadilan. JPU, kata dia, menerapkan prinsip equality before the law (kesamaan di depan hukum) dalam proses peradilan dan bukan semata-mata karena perbedaan strafmaat (tinggi rendahnya hukuman). Namun, lanjut Ketut, ketika keputusan pengadilan tinggi mengabulkan seluruhnya, JPU mempunyai hak yang sama untuk mempertahankan argumentasi hukum yang sudah dibacakan dan tertuang dalam surat tuntutan dan argumentasi hukum yang telah tertuang dalam memori banding dan kontra memori banding. Dasar pertimbangan pengajuan banding lainnya, kata dia, yakni sebagaimana aturan normatif hukum acara pidana berdasarkan rumusan Pasal 67 KUHAP yang berbunyi: \"Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.\" \"Upaya hukum banding oleh JPU dilakukan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada poin 4 tentang sikap penuntut umum terhadap putusan pengadilan huruf k dan l,\" kata Ketut. Dalam Pedoman Jaksa Agung huruf K menyebutkan dalam hal terdakwa mengajukan banding, penuntut umum wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila terdakwa membuat memori banding. Huruf l berbunyi: \"Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada huruf k menjadi dasar untuk mengajukan kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.\"(sof/ANTARA)
Pasangan Anies-Sandi Berpotensi Diduetkan untuk Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berpotensi diduetkan untuk Pemilu 2024.\"Pasangan Anies-Sandi berhasil memenangkan pemilihan gubernur Jakarta pada tahun 2017 yang lalu berkat kampanye efektif, program pro rakyat, dukungan yang luas dari masyarakat dan berhasil menyentuh kalangan milenial untuk berperan aktif dalam politik melalui penggunaan teknologi dan media sosial,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.Menurut dia, pasangan yang memenangkan kompetisi elektoral di Jakarta lima tahun yang lalu, patut menjadi pertimbangan bagi para elit politik penentu kebijakan di Indonesia.Dia menjelaskan pengalaman lima tahun terakhir memimpin Jakarta menempatkan Anies layak menjadi kandidat calon presiden. Bahkan dalam berbagai survei, namanya selalu berada pada tiga besar kandidat calon presiden paling potensial yang pada akhirnya dipinang oleh Nasdem sebagai calon presiden dari partainya.\"Begitu juga dengan Sandiaga Uno, pengalamannya dan prestasinya di kementerian semakin membuat namanya tambah bersinar dan makin moncer, dan selalu menjadi sorotan media berkat kerja kerasnya membangkitkan kembali gairah pariwisata Indonesia pasca serangan wabah COVID-19,\" jelasnya.Pangi menilai, kombinasi kedua tokoh tersebut sangat layak untuk kembali dipertimbangkan. Mengingat prestasi dan kapasitas kinerja yang mereka miliki baik dari segi pengalaman dan prestasi, kapasitas intelektual dan jaringan yang mereka miliki sangat relevan dengan kebutuhan Indonesia ke depan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin sulit.\"Temuan terbaru survei Voxpol Center Research and Consulting yang dilakukan pada November 2022 menunjukkan potensi yang sangat besar bagi pasangan Anies-Sandi untuk dipasangkan sebagai calon presiden dan wakil presiden,\" katanya menegaskan.Alasannya kata dia, dari sisi popularitas Anies berada pada peringkat kedua dengan popularitas 80,7 persen dan Sandiaga berada pada peringkat ketiga dengan popularitas sebesar 77,4 persen. Sementara Prabowo berada pada peringkat pertama dengan popularitas 93 persen dan Ganjar berada pada peringkat keempat dengan popularitas 74,7 persen.Dari sisi elektabilitas Anies meraih elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden dengan raihan 23,6 persen disusul Ganjar Pranowo 22 persen di peringkat kedua dan Prabowo subianto 18,6 persen diperingkat ketiga.\"Anies-Sandi akan naik kelas bukan hanya untuk Jakarta tapi untuk Indonesia,\" harapnya.(sof/ANTARA)
POPULER
