POLITIK
Pertemuan PKS dan Golkar Kolaborasi Membangun Bangsa
Jakarta, FNN - Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan pertemuan elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Golkar merupakan kolaborasi untuk membangun bangsa.\"Pertemuan teman-teman PKS dengan Golkar sudah dikomunikasikan dengan kami sebelumnya,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.Dia menegaskan Demokrat, PKS dan Nasdem merupakan koalisi yang telah solid dan siap, bahkan sudah memiliki bakal calon presiden dan tiket 28 persen dari syarat ambang batas pencalonan presiden.Kata dia, tiga partai politik itu membawa semangat dalam koalisi perubahan, semangat kolaborasi dalam membangun bangsa dan negara.Bahkan kata dia, Demokrat mendukung penuh pertemuan tersebut, karena jika ada partai lain yang juga ingin ikut serta dalam Koalisi Perubahan ini, Demokrat menyambut baik.\"Yang terpenting, parpol yang mau bergabung, harus menerima karakter perubahan dari koalisi in,\" ujarnya.Kata dia, tiga parpol dalam koalisi perubahan sudah satu nafas. Nasdem dengan prinsip restorasi. PKS dengan semangat perubahan. Begitu juga Demokrat dengan semangat perubahan dan perbaikannya.\"Kalaupun ke depan berbeda pilihan, itu hal yang wajar. Tetapi, jalin komunikasi dan silaturahmi, bagian dari budaya luhur bangsa ini,\" harapnya.Menurut dia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono selalu memberikan teladan dengan rajin melakukan silaturahmi ke berbagai elemen bangsa. Kata dia, AHY berpesan bahwa merajut komunikasi dan kebersamaan sangatlah baik dalam menjaga kesejukan dalam kontestasi di Pemilu 2024.\"Kami pun ke depannya juga mungkin saja bersilaturahmi dan berkunjung ke teman-teman Golkar atau parpol-parpol lainnya,\" katanya.(ida/ANTARA)
Ada Prabowo di Balik Ribu-ribut Utang Anies 50 M ke Sandiaga
Jakarta, FNN – Memasuki tahun politik ini, situasi politik dalam negeri kian hari kian panas. Upaya saling menjatuhkan bahkan menjegal di antara pemain politik semakin ramai. Terakhir adalah isu yang menghebohkan dalam beberapa hari ini, yaitu tentang utang Anies Baswedan 50 miliar kepada Sandiaga Uno. Isu ini dibiarkan tanpa penjelasan yang pasti dari pihak-pihak yang bersangkutan sehingga seperti bola liar yang menimbulkan penafsiran baru dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan Anies Baswedan. “Saya menangkap itu. Dari awal kita tahu bahwa Anies tetap ada internal komorbid. Kira-kira begitu. Internal artinya di antara geng Anies yang awal,” kata Rocky Gerung dalam diskusi rutin di Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Rabu (8/2/23) yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Tetapi, lanjut Rocky, paradoksnya Anies terus-menerus melambung nilai jualnya, sementara nilai utangnya akhirnya tidak dipersoalkan. Jadi, ini antara nilai jual Anies dengan nilai jual utang, tetapi nilai jual Anies lebih tinggi. “Tetapi, dari sudut kebersihan moral, Anies mesti terangkan itu karena kita anggap bahwa pemimpin ke depan itu etikabilitas duluan, intelektualitas nomor dua, baru elektabiltas,” ujar Rocky. Menurut rocky, saat ini Anies sedang diganggu dalam wilayah etikabilitas, yaitu tentang utang piutang. Meski Anies sebagai faktor utama tidak terlalu merasa terganggu dengan soal-soal begitu, tetapi kita musti baca bahwa Sandi sekarang ada di dalam rezim Jokowi. Demikian juga Pak Prabowo. Kalau dari perspektif Prabowo tentu lebih mudah untuk mengendalikan proksi melalui Prabowo dan Sandi dalam upaya untuk menjegal Anies. “Jadi, kita mau buka ini atau terangkan ini secara deskripsi, dari segi apa yang biasa disebut sebagai realisme dalam politik. Realisme Jokowi adalah mengkhawatirkan Anies yang terus naik. Jokowi tahu bahwa kalau dia coba untuk tahu apa sebetulnya kelemahan Anies di internal ya soal utang, soal yang pasti jadi sensasional karena ini soal elektabilitas atau moralitas,” ujar Rocky. Sebetulnya ini soal internal, tapi karena aspek elektoral Anies terus melejit maka ini yang terjadi. Mungkin ada yang berpikir kalau Anies ‘ditodong’ dengan sifat moralnya, mungkin dia melemah, lalu mau nego, kira-kira begitu, lanjut Rocky. Siapa sebetulnya yang berkepentingan di sini? Memang Sandi adalah orang yang sedang berada di pemerintahan, Erwin Aksa yang wakil ketua umum Golkar juga adalah bagian dari Airlangga Hartarto yang juga berada di pemerintahan, tetapi ini ada faktor Pak Prabowo yang dampaknya malah lari ke Pak Prabowo selain pada Sandi. “Kan semuanya tim Prabowo, bahkan kader Prabowo sebetulnya. Jadi kita mau lihat masalah ini sebagai kegelisahan dari Pak Prabowo,” ujar Rocky. Menurut Rocky, tidak bisa ditutupi bahwa ini soal elektabilitas, tetapi Prabowo juga punya pertimbangan sendiri bahwa Gerindra tidak mungkin mundur. Boleh jadi, nanti dalam beberapa hari ke depan, akan ada semacam pertemuan yang mungkin diam-diam antara timnya Anies melalui Surya Paloh sebagai Nasdem dengan Pak Prabowo sebagai Gerindra. “Anies tetap belum aman. Karena kita nggak pernah lihat satu kepastian dari Nasdem, misalnya, untuk all out terhadap Anies. Jadi bagian ini tentu dibaca oleh Pak Prabowo, lalu dikirim sinyal tentang utang piutang. Jadi, kira-kira ini semacam pintu untuk renegosiasi,” ungkap Rocky. Mungkin pada akhirnya di belakang layar kita akan lihat semacam tukar tambah yang sangat pragmatis untuk menyelamatkan potensi bubarnya koalisi Anies, termasuk untuk memberi peluang kepada Prabowo untuk melenggang terus. “Jadi, tetap Anies ini adalah tawanan dari banyak pihak. Kira-kira begitu,” ungkap Rocky. (sof)
Relawan Anies Memperkuat Jejaring Pemenangan di Indonesia Timur
Makassar, FNN - Relawan Anies Baswedan Bagian Timur Indonesia (Relabatin) terus memperkuat jejaring pemenangan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) sebagai bagian dari strategi menghadapi Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.\"Ini bagian dari konsolidasi memaksimalkan gerakan kita dengan membentuk yang namanya jaring laba-laba. Kita ingin tiga orang minimal ada di provinsi masing-masing kabupaten kota, tiga orang kecamatan, tiga orang di desa, RW sampai TPS,\" ujar Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn), Muhammad Ramli Rahim disela Rakornas, di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.Ramli menjelaskan, skema 333 tersebut adalah membentuk jaring laba-laba. Melalui rapat koordinasi ini guna memastikan sistem dapat berjalan. Selain itu, dalam Rakor tersebut dibentuk komisi agar program bisa jalan serta mengantisipasi serangan-serangan dari pihak tertentu.Selain itu, relawan Anies telah tersebar di 11 provinsi bagian timur Indonesia, bukan hanya di Sulawesi tapi ada di Nusa Tenggara Barat, Papua, Maluku dan sebagian wilayah pulau Kalimantan yang fokus memperluas jaringan.\"Jadi, jaring laba-laba itu membangun jaringan sampai ke bawah, itu yang paling penting kita bangun. Dan ini bukan cuma Relabatin, kita sekarang punya 74 simpul relawan tersebar dari Sabang sampai Merauke,\" ungkap dia.Suasana Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Relawan Anies Baswedan Bagian Timur Indonesia (Relabatin) di hotel Teras Kita Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (8/2/2023). ANTARA/Darwin Fatir.Menurut dia, metode 333 ini masih dijaga dan semua relawan diupayakan tidak tumpang tindih. Jadi kalau misalnya, 75 relawan masing-masing bisa membangun jaring-jaring tiga orang, maka bila dikalikan bisa mencapai lebih dari 200 orang jaringan relawan di tiap Tempat Pemungutan Suara atau TPS.Sedangkan untuk wilayah Indonesia Timur dari sisi survei penggalangan jejaring akan lebih mudah dan pihaknya optimistis meraih kemenangan di timur Indonesia kalau misalnya Pilpres dilaksanakan hari ini.Dari hasil kalkulasi sistem jaring laba-laba ini membutuhkan 2.430.987 orang relawan yang akan mengawal TPS. Untuk saat ini, relawan yang sudah bergabung lebih dari 3.000 orang dan masih akan terus bertambah untuk mengawal Pilpres 2024.Koordinator Steering Comite Rakornas Relabatin Agus Budi Siswanto menambahkan, Rakornas guna mengukur kinerja Relabatin selama satu satu tahun usai terbentuk. Selain itu, sejauh mana pencapaian-pencapaian, kendala serta pemecahan solusinya.(ida/ANTARA)
Pengakuan Aneh Sandiaga Uno Soal Utang 50 M Anies Baswedan
Jakarta, FNN – Sandiaga Uno, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, akhirnya buka suara soal utang piutangnya dengan Anies Baswedan sebesar 50 miliar. Namun, pernyataan Sandiaga Uno malah menimbulkan tanda tanya, bahkan spekulasi baru. “Setelah saya salat istikharah, setelah saya menimbang konselor dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini,” kata Sandiaga Uno ketika ditanya wartawan saat menghadiri harlah seabad Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, Selasa (7/2/23). “Sekilas tidak ada yang salah dengan pernyataan Sandiaga Uno, malah sangat benar sebagai orang yang beragama, tetapi masalahnya menjadi lain karena pernyataan Sandiaga Uno ini terkesan seolah benar bahwa Anies Baswedan memang punya utang kepadanya sebesar 50 miliar, dan seperti yang dikatakan oleh Erwin Aksa, sampai sekarang belum dibayar,” kata Hersubeno Arief, watawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Rabu (8/2/23). Media sosial juga menjadikan soal utang Anies sebagai bahan gorengan, termasuk politisi yang selama ini selalu berseberangan dengan Anies Baswedan . Salah satunya adalah Ruhut Sitompul. Banyak media yang punya persepsi yang sama bahwa memang benar Anies belum membayar hutangnya kepada Sandiaga Uno dan sekarang Sandiaga Uno sudah mengikhlaskannya. CNN indonesia.com, misalnya, membuat judul berita “Setelah Salat Istikharah Sandiaga Relakan Utang Anies 50 Miliar; Warta Ekonomi membuat judul “Sandiaga Uno Relakan Hutang Anies 50 Miliar Rupiah Usai Salat Istikharah”; Loyalis Jokowi “Akhirnya ... semoga jadi berkah buat Anies.” Hampir semua persepsi yang muncul di media mengatakan bahwa Sandiaga Uno sudah ikhlas, sudah merelakan hutangnya tidak dibayar oleh Anies Baswedan. Padahal, kata-kata “merelakan” atau “mengikhlaskan” tidak muncul dari mulut Sandiaga Uno. Itu hanya ‘penafsiran’ yang muncul dari pernyataan Sandiaga Uno. “Mengapa Sandi memilih kalimat yang interpretatif, bukan kalimat langsung yang menegaskan bahwa sesuai dengan perjanjian yang dia buat dengan Anies Baswedan, jika mereka menang Pilkada DKI Jakarta 2017 maka utang piutang akan dianggap lunas, dan faktanya mereka berdua sudah memenangkan Pilkada 2017 DKI Jakarta,” ujar Hersu. Seperti sudah diberitakan sebelumnya bahwa poin-poin dari surat perjanjian tersebut adalah: Pertama, surat pernyataan pengakuan utang pertama, dibuat pada 2 Januari 2016 (sebelum Pilkada). Anies mengakui meminjam uang sebesar 50 miliar rupiah, tanpa jaminan dan tanpa bunga. Dana pinjaman itu langsung diserahkan oleh Sandiaga Uno kepada tim kampanye. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa Anies mengetahui bahwa dana itu diperoleh Sandiaga Uno dari pihak ketiga, dan secara pribadi Sandiaga Uno yang menjamin pengembalian dana pinjaman ke pihak ketiga, walaupun kemudian Sandiaga Uno membuat perjanjian utang dengan Anies Baswedan. Dalam perjanjian itu juga disebutkan bahwa peminjaman dana itu bukan untuk kepentingan pribadi, namun untuk kepentingan dana kampanye Pilkada 2017. Dalam poin berikutnya, yang sangat penting, disebutkan jika mereka kalah dalam pilkada, Anies berkewajiban mengembalikan dana tersebut. Sebaliknya, bila mereka memenangkan Pilkada maka dana tersebut tidak perlu dikembalikan. Sandiaga Uno membebaskan Anies dari kewajiban membayar utang. Mekanisme penghapusan dana pinjaman akan ditentukan kemudian melalui kesepakatan antara Anies dan Sandi. Kendati dibuat pada 2 Januari 2016, namun surat itu baru ditandatangani Anies pada 22 Januari 2017. Kedua, surat pernyataan pengakuan hutang kedua. Surat perjanjian itu memuat poin-poin yang sama dengan surat perjanjian pertama, namun pada poin 1, 2, dan 3 diakui utang pertama sebesar 20 miliar ditambah hutang kedua 30 miliar, sehingga total 50 miliar, dibuat pada 2 Februari 2017, namun baru ditandatangani oleh Anies Baswedan pada tanggal 6 Februari 2017. Di luar dua surat pengakuan utang untuk pembiayaan kampanye dan Pilkada putaran pertama tadi, ternyata Anies Baswedan juga kembali meminjam dana dari Sandiaga Uno, jumlahnya 42 miliar rupiah. Dengan begitu, total utang Anies ke Sandiaga Uno sesungguhnya sebesar 92 milyar. Detail lain dalam surat itu sama dengan surat perjantian utang pertama, termasuk utang dianggap lunas jika mereka menang. Dari ketiga surat perjanjian itu, sangat jelas bahwa ada perjanjian hitam di atas putih bila mereka menang Pilkada, maka utang piutang itu dihapuskan, atau dalam bahasa Sudirman Said utang itu sudah lunas. “Mustahil Sandi tidak tahu menahu atau tidak ingat soal ini,” ujar Hersu. “Sebagai pasangan dalam pilkada DKI yang sampai sekarang masih tetap bersahabat dan berkomunikasi dengan baik dengan Anies, harusnya Sandiaga menjelaskan secara transparan,” ujar Hersu. (ida)
Anis Matta Lantik 4 DPW Baru Hasil Pemekaran di Papua, Total Partai Gelora Miliki 38 DPW
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta melantik empat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) baru hasil pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat. Yakni DPW Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya. Pelantikan 4 DPW baru tersebut digelar di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 di Pomelotel, Jakarta, Selasa (7/2/2023). \"Jadi pelantikan 4 DPW baru hasil pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat ini, sebagai bagian dari acara Konsolidasi Kemenangan Pemilu di Jakarta. Makanya yang hadir dan kita undang hanya para Ketua DPW-nya saja,\" kata Mahfuz Sidik. Selanjutnya, Surat Keputusan (SK) Pelantikan 4 Ketua DPW baru diserahkan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, didampingi Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi. Sementara Sekretaris Jendaral Partai Gelora Mahfuz Sidik membacakan nama-nama 4 ketua DPW baru. SK Pelantikan pertama diberikan kepada tiga DPW hasil pemekaran di Papua, yaitu Onesimus Heluka ditunjuk sebagai Ketua DPW Partai Gelora Papua Pegunungan. Lalu, Zadrak Eluar sebagai Ketua DPW Papua Selatan. Kemudian Abdul Rahman sebagai Ketua DPW Papua Tengah. Setelah itu, Anis Matta menyerahkan SK Pelantikan Charlos Christofet Mayen diangkat sebagai Ketua DPW Papua Barat menggantikan Andi Syamsul Bahri Madukelleng yang ditunjuk sebagai Ketua DPW Papua Barat Daya. Dalam pelantikan tersebut, 4 DPW baru di Papua dan Papua Barat tersebut didampingi Ketua Bidang Pengembangan Teritori (Bangter) V DPN Partai Gelora Ahmad Faradis. Selain itu, juga diumumkan adanya pergantian Ketua DPW Sumatera Barat (Sumbar) Muhammad Yasin yang meninggal dunia digantikan oleh Benny Jovial. Kemudian pergantian Ketua DPW Sumatera Utara (Sumut) dari Heriansyah diganti oleh Muhammad Hafez. Mereka yang juga dilantik oleh Anis Matta sebagai Ketua DPW Sumbar dan Sumut yang baru. Pelantikan dua Ketua DPW di Sumatera tersebut, didampingi Ketua Bangter I DPN Partai Gelora Syahfan Badri Sampurno. Dengan pelantikan 4 DPW baru hasil pemekaran di Provinsi Papua dan Papua Barat tersebut, maka Partai Gelora kini memiliki 38 DPW sesuai dengan jumlah provinsi di Indonesia saat ini yang berjumlah 38 provinsi. Ke-38 DPW tersebut, menghadiri Rakornas Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 Partai Gelora yang digelar di Pomelotel Jakarta. Rakornas rencananya akan digelar selama 3 hari dari Selasa-Kamis, 7-9 Pebruari 2023. Selain mendengarkan arahan dari Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Rakornas juga menggelar workshop terkait dinamika politik terkini seperti peningkatan popularitas dan elektabilitas di daerah pemilihan. (Ida)
Statuta Minimal Satu Perempuan di Dewan Pers Harus Selalu Ada
Jakarta, FNN - Ketua Umum Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Uni Zulfiani Lubis menilai statuta atau anggaran dasar mengenai keharusan tentang adanya minimal seorang perempuan menjadi anggota Dewan Pers seharusnya selalu ada untuk memastikan terwujudnya kesetaraan gender.\"Seharusnya, statuta di Dewan Pers bahwa minimal ada satu perempuan di setiap periode itu harusnya selalu ada, minimal satu,\" kata Uni Lubis saat memberikan sambutan dalam Sarasehan Jurnalis Perempuan Indonesia 2023 bertajuk \"Menyusuri Jejak Sumatera Pelopor Pers Perempuan di Indonesia\", seperti dipantau melalui kanal YouTube FJPI Channel di Jakarta, Selasa.Uni menambahkan pandangannya tersebut juga merupakan salah satu bentuk kritik terhadap segenap insan pers Tanah Air yang kerap menyuarakan terwujudnya kesetaraan, terutama kesetaraan gender di semua bidang, tetapi tidak memperhatikan kesetaraan gender di Dewan Pers itu sendiri.\"Minimal satu (perempuan), harusnya kan lebih banyak, karena apa? Karena pers ini paling bawel, paling suka teriak-teriak kesetaraan di semua bidang, tapi gagal menerapkannya pada diri sendiri,\" ucap Uni.Selain itu, lanjutnya, kesetaraan gender itu belum terwujud pada konvensi yang digelar dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2023.Uni mengkritik deretan narasumber dalam beberapa sesi konvensi HPN 2023 yang hanya melibatkan seorang narasumber perempuan, yakni jurnalis Najwa Shihab.\"Itu juga kritik saya kepada line up dari pembicara-pembicara di Hari Pers Nasional. Yang saya lihat di konvensi besok, cuma ada satu sesi yang ada perempuannya, Najwa Shihab; yang lainnya, all male panel. Perempuan cuma ditempatkan, padahal pemred (pemimpin redaksi) loh ini, sebagai moderator,\" ujar Uni Lubis. Dia lalu berharap Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, yang hadir pula dalam sarasehan tersebut, dapat mendorong kesetaraan gender di bidang pers, terutama terkait keanggotaan Dewan Pers.(sof/ANTARA)
Capres/Cawapres KIB Memungkinkan Dibahas Dengan Parpol Lain
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih memungkinkan dibahas dengan partai politik (parpol) lain.\"Kami sepakat pasangan capres-cawapres dibicarakan bertiga, antara pimpinan partai Golkar, PAN, dan PPP, dan mungkin bisa dengan partai politik yang lain setelah adanya komunikasi yang terjadi belakangan ini,\" katanya saat memberikan keterangan pers di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa.Hal itu disampaikan Doli saat ditanyakan peluang Airlangga Hartarto sebagai capres KIB, karena beberapa waktu terakhir sering dikunjungi pimpinan Parpol di luar Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).Doli menegaskan Golkar masih tetap bersikap jika capres yang diusung partai adalah Airlangga Hartarto. Walaupun demikian, Golkar tetap memutuskan pasangan capres dan cawapres bersama KIB yang masih utuh sampai saat ini.Menurut dia, dalam dua tahun terakhir Airlangga Hartarto sering melakukan komunikasi, mengunjungi dan dikunjungi oleh pimpinan partai politik.Kantor DPP Golkar juga sangat terbuka menerima siapa saja pimpinan partai politik yang ingin bersilaturahmi dan membangun komunikasi, jelasnya.\"Jadi siapa saja yang ingin datang, ingin berkunjung, berdialog, kemudian membicarakan bagaimana terus membangun Indonesia di masa depan. Dengan sangat terbuka kami terima,\" katanya menegaskan.(sof/ANTARA)
Golkar-PKS Sepakat Menjaga Suasana Kondusif Kebangsaan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan pertemuan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar menyepakati untuk menjaga suasana kondusif kebangsaan.\"Pemilu adalah kontestasi antara partai politik, tapi kami sepakat sebagai pimpinan partai politik mempunyai kewajiban untuk menjaga suasana kondusif kebangsaan agar semua elemen masyarakat bisa terlibat aktif di dalam persiapan pemilu,\" katanya saat memberikan keterangan pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa.Dia menjelaskan pertemuan itu sama-sama membicarakan tentang pematangan kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana Indonesia merupakan sebuah bangsa yang besar.\"Kami ingin menjaga pematangan kehidupan berbangsa dengan menjaga sikap atau periodisasi pelaksanaan demokrasi dapat dilaksanakan secara baik,\" jelasnya.Doli menyatakan pertemuan itu menguatkan kelembagaan masing-masing partai politik.\"Kami saling menghargai posisi politik masing-masing. Partai Golkar untuk terbuka berdialog dengan siapa saja, tidak melihat posisi politik di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan yang sedang berjalan,\" katanya.Partai Golkar, kata Doli, menghormati otoritas, kemandirian masing-masing partai politik, dan sikap partai politik masing-masing untuk berkompetisi pada Pemilu 2024. Tetapi, kata dia, dalam konteks kebangsaan dan bernegara harus mengutamakan kesatuan dan kebersamaan.Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Allhabsy mengatakan silaturahim itu untuk membuat suasana kondusif menghadapi Pemilu 2024.Dia menegaskan silaturahim PKS membawa pesan agar suasana pemilu yang sudah terjadwal bisa berjalan dengan baik.\"Terjadwal dengan baik, jujur, adil, dan bisa mendapatkan hasil pemilihan yang terbaik,\" harapnya.(sof/ANTARA)
Bagai Bercermin pada Air Menggenang, Muncul Wajah Emak-emak...
Oleh Ady Amar - Kolumnis Isu Anies Baswedan berutang Rp 50 Miliar pada Sandiaga Uno, pasangan Anies dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, itu ditarik ke sana ke mari. Karenanya, bermacam komentar muncul, tentu dengan latar belakang dan isi otak kepala masing-masing dalam menyikapinya. Berita itu berita yang sebenarnya tidak patut dimunculkan, tapi dimunculkan. Semata untuk men-downgrade Anies sebisanya. Isu itu disampaikan Erwin Aksa, pengusaha tajir melintir yang saat ini duduk sebagai Komisaris Utama Bosowa Corporindo. Erwin dan Sandi sama-sama pengusaha papan atas, keduanya memang berkawan akrab. Anehnya, keduanya sebenarnya juga sohib Anies. Mengapa sampai muncul buka-bukaan sesuatu yang sebenarnya sudah selesai itu perlu dimunculkan. Gerak Erwin yang mendatangi--tidak persis tahu datang dengan kemauan sendiri atau memang diundang--di podcast Akbar Faizal Uncensored, yang lalu membongkar utang Anies, yang sebenarnya sudah selesai lewat perjanjian sebagaimana disampaikan Sudirman Said, orang yang ikut membaca draf perjanjian utang-piutang antarkeduanya, bahwa utang itu dianggap lunas jika mereka memenangi Pilkada DKI Jakarta. Dan takdir mengantar mereka pada kemenangan, terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Sesuai dengan perjanjian yang dibuat, maka dengan sendirinya utang Anies itu terlunasi. Sandi memang tidak menyebut soal utang Anies itu, meski sebelumnya ia hadir dalam wawancara di tempat yang sama (28 Januari 2023). Sandi hanya membuka sedikit, bahwa ada perjanjian antara Anies-Sandi dan Prabowo Subianto di atas materai. Bunyi perjanjiannya, bahwa Anies tidak boleh nyapres jika Prabowo nyapres. Tidak persis tahu, apakah perjanjian itu berlaku di 2019, atau sebagaimana yang disampaikan Sandi tipis-tipis tidak jelas, itu juga berlaku untuk 2024. Tapi buru-buru Sandi minta agar sebaiknya Akbar Faizal menghubungi Fadli Zon untuk bisa lebih tahu detail isi perjanjian itu, karena Fadli Zon yang mengonsep isi perjanjian itu. Aneh bin janggal, jika soal perjanjian \"terlarang nyapres\" itu keluar dari mulut Sandi, itu karena Sandi pun di sana-sini menunjukkan syahwat ingin maju lagi dalam kontestasi Pilpres 2024. Mestinya ia menahan diri untuk tidak bersedia dicalonkan, jika ia berpegang pada perjanjain yang pernah dibuatnya dengan Prabowo. Semua dibuat menjadi tahu, ia sampaikan itu semata untuk menghentikan laju pencapresan Anies, itu downgrade yang justru semacam menampar muka sendiri. Mari kembali pada soal utang Anies pada Sandi yang sebenarnya sudah lunas, yang lalu perlu diungkit lagi lewat tangan Erwin Aksa. Bisa jadi Sandi tidak menyebut soal \"utang\", itu karena sudah selesai, tapi entah kenapa justru Erwin yang maju, atau dimajukan \"mewakili\" Sandi. Dengan tanpa Sandi mau bicara soal utang yang sudah selesai, itu menimbulkan reaksi publik yang beragam, dan akan terus berpanjang. Tergantung Sandi ingin menghentikan, atau membiarkan isu itu terus bergulir. Efektivitas downgrade Anies, jika itu diniatkan demikian, sepertinya tidak berhasil. Bahkan muncul reaksi sebaliknya, simpati pada Anies yang tak ternilai. Itu bisa terihat, sejak beberapa hari lalu, dan sampai pagi ini. Di beberapa grup pertemanan WhatsApp, muncul perlawanan \"membela\" Anies. Bermacam reaksi muncul dengan caranya masing-masing. Pada intinya, muncul rasa iba pada Anies, yang diperlakukan tidak sepantasnya. Banyak celetukan penuh kegeraman, tapi juga tidak sedikit mengandung unsur kelucuan dimunculkan, yang itu semua mampu membuka memori Pilpres 2019. Bukan cuma pada Sandi kemarahan itu ditumpahkan, tapi juga menyeret Prabowo Subianto. Saya ingin cuplikan beberapa saja di antaranya. Sedang yang muncul dengan narasi kasar, tentu tak pantas ditampilkan. Tampil tanpa perlu diedit. Biar sebagaimana adanya. Kembalikan uang2 relawan yang terlalu banyak di seluruh Indonesia saat dukung Prabowo-Sandi. Termasuk saya Rp 75 juta, dan teman saya Ms Alex Rp 250 juta. Saya jadi kepengen ...rak mulut PS yg enak2 mengkhianati relawan. Semua sdh keluar dan pindah pilih Anies -- Ummi K. Termasuk uang teman2 212 Tangsel Rp 30 juta. Setor di TMII langsung diterima Prabowo.-- A. Juga kembalikan uang sekarung plastik krupuk yang dikumpulkan dari setiap kampanye Prabowo-Sandi. --UA. Dan apa ga mikir ya dengan uang abang becak hasil narik seharian Rp 50 ribu yang ikhlas disumbangkan, lalu dikhianati gabung dengan Jokowi. - A Cocok nih kalau dibuatkan tagar #kembalikanuangsumbanganrakyat.-- Mr. B. Emak-emak seindonesia siap terdepan untuk Anies. -Teteh L. Kemarahan yang bisa diibaratkan dengan Sandi yang tengah bercermin pada air menggenang, yang muncul bukanlah wajahnya yang tampan, tapi wajah emak-emak penuh kemarahan, dan wajah kecewa dari mereka yang dengan ikhlas menyumbang cuma recehan, meski hidup penuh kesulitan... (*)
Makin Tidak Jelas Soal Janji Anies ke Prabowo, Fadli Zon dan Sandiaga Saling Lempar
Jakarta, FNN – Politisi Gerindra, Fadli Zon, akhirnya buka suara soal perjanjian politik antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto. Fadli Zon mengakui bahwa dia yang mendraft perjanjian yang tersdiri dari 7 poin tersebut. Fadli Zon juga mengakui bahwa dirinya mengetahui soal utang piutang antara Anies dengan Sandi yang jumlahnya mencapai 50 miliar. Apa isi 7 poin perjanjian itu? Fadli Zon tidak bicara secara tegas dan eksplisit tentang 7 point perjanjian tersebut, sementara soal perjanjian utang piutang sebesar 50 miliar antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno, Fadli Zon mempersilahkan media untuk menanyakan hal itu secara langsung kepada Sandiaga. “Ada, kebetulan saya yang mendraft, saya yang menulis, ada 7 poin. Kalau itu urusannya urusan Pilkada,” kata Fadli Zon menjawab pertanyaan wartawan ketika menghadiri hari ulang tahun partai Gerindra. “Tadinya, banyak orang berharap bisa mendapat penjelasan dari Fadli Zon tentang perjanjian politik antara Pak Prabowo dengan Pak Anies, tetapi Fadli Zon tidak memberikan penjelasan juga. Ini jadi malah membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya ada apa kok kesannya semua orang saling menutupi,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Senin (6/2/23). Kalau merujuk pada penjelasan Fadlizon, 7 poin perjanjian itu berkaitan dengan Pilkada, bukan soal pencapresan. Sedangkan soal utang piutang 50 miliar, ketika wartawan menanyakan kepada Sandi di tempat yang sama, saat ulang tahun Gerindra, Sandi juga terkesan menghindar. “Saya baca dulu, belum bisa kasih statement,” kata Sandiaga Uno. Soal janji politik dan utang piutang ini memang menjadi heboh di media sosial. Sandi mengungkap perjanjian tersebut dalam wawancaranya dengan Akbar Faisal Unsensor, tapi dia tidak secara spesifik menyebut seperti apa perjanjian itu. Kemudian banyak yang menduga soal pencapresan, yaitu Anies tidak akan maju sebagai capres jika pada saat yang bersamaan Prabowo juga nyapres. Sementara soal utang piutang yang membuka adalah politisi Golkar, Erwin Aksa, anggota timses Anies – Sandi pada Pilkada DKI. Namun, soal utang piutang ini sudah ada bantahan dari Sudirman Said, mantan anggota timses Anies pada Pilkada DKI tahun 2017 dan sekarang kembali menjadi timses Anies pada Pilpres. Menurut Sudirman Said, soal utang piutang sudah beres, karena dalam perjanjian disebutkan bahwa kalau keduanya menang maka utang piutang dianggap lunas, karena dianggap berbagi beban. Tetapi, belakangan isu itu sangat mengganggu para partner koalisi yang mendukung Anies Baswedan. Wakil ketuan Umum Nasdem, Ahmad Ali, misalnya, dia minta agar Nasdem tidak dikait-kaitkan dalam soal itu. Sedangkan Demokrat memberikan statement yang cukup keras, “Benar atau tidaknya apa yang disampaikan oleh Bang Erwin Aksa silakan ditanyakan langsung ke Mas Sandi saja untuk membuka faktanya. Minta beliau buka saja agar terang benderang, membuktikan adalah tugas yang menuduh, bukan yang dituduh,“ kata Kamhar Lakumani. “Soal utang piutang 50 miliar ini kan bukan duit kecil. Saya kira orang seperti Anies Baswdan tahu betul soal agama. Ini hukum utang piutang itu berat. Bukan soal besar kecilnya, tapi pokoknya namanya utang piutang itu harus diselesaikan,” ujar Hersubeno. “Aneh ya kalau yang tahu dan terlibat dalam persoalan ini malah terkesan saling melempar dan kemudian bahkan menghindar, kalaupun mau bicara hanya samar-samar, hanya memberikan semacam insinuasi saja. Tentu saja ini kemudian menjadi komoditas politik,” tambah Hersu. Menurut Hersu, dari setting politik, memang mereka yang dulu bersekutu pada Pilkada DKI 2017 sekarang saling berhadapan dan punya kepentingan politik berbeda-beda serta punya jagoan masing-masing. Sandiaga Uno harus mendukung Pak Prabowo, Erwin Aksa harus mendukung Airlangga Hartarto, sementara Anies Baswedan akan berhadapan dengan Prabowo. Dengan demikian petanya berubah. “Ya wajar kalau mereka mencoba saling menjatuhkan,” kata Hersu. Kita tidak bisa berharap bahwa soal ini akan terbuka secara transparan karena dalam politik justru soal seperti ini yang lebih menarik. Dalam politik yang paling penting adalah persepsi. “Jadi, kelihatannya mereka mencoba membiarkan publik dan netizen tidak terlampau mendapat penjelasan yang riil tentang apa yang sebenarnya terjadi, tapi membiarkan mereka hidup dalam persepsi masing-masing,” kata Hersu. Kalau kasus ini dibuka secara transparan, lanjut Hersu, kita akan bicara fakta, bukan bicara persepsi. Padahal, dalam politik persepsi itu yang paling penting. “Saya menduga kasus ini tidak akan pernah terbuka secara transparan. Ini akan dibiarkan menggantung sampai nanti Pilpres berlangsung,” ujar Hersu. (ida)
POPULER
