POLITIK
Presiden Diminta Tak Menggunakan KUHP Baru untuk Penjarakan Wartawan
Medan, FNN - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru untuk penjarakan wartawan.\"Mohon izin, kami atas nama teman-teman pers menyampaikan sedikit aspirasi. Sedikit, tapi sangat penting tentang KUHP yang baru disahkan DPR,\" ujar Ketua Umum PWI, Atal S Depari dalam puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 Sumatera Utara di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Deli Serdang, Kamis.Pihaknya menyoroti bahwa kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi yang menghadapi upaya pembungkaman setelah KUHP yang baru disahkan DPR pada Selasa, 6 Desember 2022.Ada belasan pasal dalam Undang-undang KUHP baru dinilai dapat menjerat wartawan maupun perusahaan pers sebagai pelaku tindak pidana dalam menjalankan tugas jurnalistik.Ketentuan-ketentuan pidana yang bisa menjerat pers dalam Undang-undang KUHP baru tersebut dianggap mencederai Undang-undang No.40/1999 tentang Pers.\"Mohon dengan sangat bapak Presiden, bahwa jangan (KUHP baru, red) sekali-kali digunakan untuk memenjarakan wartawan. Ini aspirasi kami semua pak, dan saya yakin presiden dan para menteri, TNI, Polri mau mendengarkan aspirasi komunitas pers ini,\" tegasnya.Pihaknya juga menyinggung publisher rights atau hak penerbit di Indonesia diharapkan bisa segera disahkan oleh Presiden Jokowi guna mendorong kualitas jurnalistik di Tanah Air.Sebab pengesahan regulasi tentang publisher right versi Indonesia merupakan janji Presiden Jokowi ketika HPN 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai instrumen menyelamatkan daya hidup pers nasional.\"Mohon pak Presiden, pengesahan peraturan presiden tentang publisher right agar disegerakan dan tidak ditunda-tunda,\" ujarnya.Selain itu, pihaknya juga menginginkan agar pemerintah tidak menghilang, baik aspirasi maupun masukan organisasi pers dalam draf yang telah diajukan ke Presiden Jokowi.\"Mohon pak Presiden, pemerintah tidak banyak mencoret aspirasi dan masukan-masukan kami di dalam regulasi tersebut,\" tutur Atal S Depari berharap.(sof/ANTARA)
DPP Joman Menegaskan Tak Ada Suruhan Jokowi atau PDIP Bubarkan GP Mania
Jakarta, FNN - Ketua Umum (Ketum) DPP Jokowi Mania Nusantara (Joman) Immanuel Ebenezer menegaskan tidak ada suruhan pihak mana pun, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PDI Perjuangan, kepada Joman untuk membubarkan relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania.\"Sekali lagi, tadi sudah saya jawab ya, pertama tidak ada suruhan pihak mana pun, khususnya Pak Jokowi atau arahan-arahan atau perintah-perintah juga dari PDIP,\" ujar Immanuel dalam konferensi pers di Kantor DPP Joman, Jakarta, Kamis.Ia melanjutkan keputusan pembubaran GP Mania itu murni merupakan keputusan DPP Joman karena sejumlah alasan, di antaranya, mereka menilai Ganjar adalah sosok yang tidak mempunyai gagasan.\"Ini murni real, kami melihat sosok orang yang kami harapkan (Ganjar) ternyata tidak punya gagasan. Kedua, tidak punya keberanian, tidak punya nyali. Semoga ini menjadi kritikan buat dia, adrenalinnya bergerak menjadi lebih berani,\" ucap Immanuel.Setelah pembubaran relawan pendukung Gubernur Jawa Tengah itu sebagai calon presiden di Pilpres 2024, Immanuel mengatakan DPP Joman akan merumuskan langkah politik dalam rangka menentukan arahan dukungan kepada sosok lainnya untuk menjadi capres.Saat ini, lanjut dia, DPP Joman tengah mempertimbangkan sejumlah tokoh untuk didukung menjadi capres, seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.\"Kami masih dalam pertimbangan. Harapan kami, pasti akan mendukung salah satulah, entah itu Mas Anies, Mbak Puan, Pak Prabowo, ya kita pasti mendukung, enggak mungkin enggak,\" ucap dia.Sebelumnya, pembentukan GP Mania dilakukan pada tahun 2021 atas inisiatif DPP Joman. Kemudian, mereka mendeklarasikan organisasi relawan itu di berbagai daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Jambi, dan sejumlah daerah di Pulau Kalimantan serta Sulawesi.Setelah pembubaran GP Mania, Immanuel mengatakan DPP Joman meminta kepada seluruh pengurus dan relawan Joman tetap bersatu dan menunggu arahan atau keputusan DPP terkait dengan arahan dukungan mereka terhadap calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024.Di samping itu, dia juga menyatakan bahwa DPP Joman tidak bertanggung jawab secara hukum dan politik jika ada pihak yang menggunakan nama GP Mania sejak keputusan pembubaran organisasi relawan tersebut disampaikan.(sof/ANTARA)
Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Perlu Dikaji
Manokwari, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Allhabsy mengatakan wacana penghapusan jabatan gubernur dalam pemilihan umum perlu dikaji terlebih dahulu. \"Entah oke atau tidak, kita olah dulu,\" kata Aboe Bakar setelah melantik Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Papua Barat di Manokwari, Kamis. Menurut dia, setiap wacana dari semua anak bangsa, baik itu anggota parlemen atau lembaga lainnya, adalah hal yang wajar. Wacana penghapusan jabatan gubernur akan ada banyak tanggapan dari fraksi-fraksi di DPR RI. \"Kalau itu menjadi isu dan bisa masuk ke dalam parlemen maka itu akan hangat,\" ucap dia. Ia melanjutkan, wacana tersebut tidak dapat diimplementasikan pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 karena perlu durasi waktu yang panjang untuk menggodok undang-undang beserta aturan turunannya. \"Nggak-lah, itu kan baru wacana. Masuk aja belum kok, masih banyak undang-undang yang kita siapkan,\" tutur Aboe Bakar. Usulan penghapusan jabatan setingkat gubernur untuk menciptakan efisiensi anggaran dilontarkan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar usai menghadiri Mimbar Kebangsaan \'Road Map dan Konstruksi Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045\' di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa. Muhaimin menilai fungsi koordinasi gubernur dengan bupati dan wali kota tidak berjalan baik, sehingga keberadaan gubernur dala sistem pemerintahan kurang efektif padahal anggara Pilkada relatif besar.(sof/ANTARA)
Spekulasi Liar: Konspirasi dengan Jokowi, Nasdem Akan Tinggalkan Anies
Jakarta, FNN – Kemarin, ada beberapa peristiwa menarik terkait dengan politik Indonesia. Selain soal rencana pembubaran Ganjar Pranowo Mania, juga ada analisis dari mantan ketua umum Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, yang menyatakan bahwa sebenarnya Pak Surya Paloh menyesal memilih Anies sebagai capresnya sehingga sekarang sedang mencari semacam exit plan atau emergency exit, pintu darurat untuk keluar dari koalisi. Fenomena apa sebenarnya ini? Berbicara mengenai relawan, Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Rabu (8/2/23) mengatakan bahwa , seorang relawan harus berani mengambil risiko, bahkan tumbang bersama-sama rezimnya. Menurutnya, sekali orang sebut dia relawan, artinya sudah dihitung sejak awal di ujungnya apa akhirnya. Dia mesti day heart di situ. Inilah etos dari politik relawan. Jika dia meninggalkan atau bahkan pindah ke partai lain maka moral imperatifnya hilang. Relawan Anies pun bisa melakukan hal yang sama. Tetapi, kata Rocky, kita ingin supaya relawan Anies mengerti bahwa kerelaan itu dimaksudkan supaya dari awal ada tuntunan moral di dalam politik. Demikian juga pada teman-teman di Jokman (Jokowi Mania). Walaupun itu hak mereka, tetapi hak itu tergantung pada etika politik tertinggi yang ada di diri kita. “Sialnya, etika itu tidak ada di partai, di DPR, di pengamat, bahkan tidak ada di lembaga survei. Terjadilah prinsip anything ghost, apapun jadi, yang penting reputasi pribadi bisa diselamatkan,” ujar Rocky dalam pembahasan yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan seniro FNN, itu. Bahayanya, lanjut Rocky, kalau relawan itu berpikir bahwa nanti dia akan mendapat bagian dari kue politik kalau kandidatnya menang. Padahal, tidak ada dalam kamus politik bahwa menjadi relawan itu untuk menunggu upah di belakang. Sementara itu, mengomentari analisi dari Rio Capella tentang Surya Paloh yang mungkin sedang mencari emergency exit atau menyiapkan exit plan untuk keluar dari Koalisi Perubahan, Rocky mengatakan, “Dalam ukuran metodologi kita tadi, yang kita terangkan untuk soal konsep relawan juga berlaku pada Surya Paloh. Karena kadang kala Surya Paloh orang yang zig zagnya dari ekstrem satu ke ekstrim yang lain. Itu yang menimbulkan skpetisisme bahwa Surya Paloh sebetulnya mengumpankan Anies untuk mengukur apakah dia mampu untuk mengendalikan politik atau tidak.” “Kalau di ujungnya Surya Paloh kehilangan dimensi moralnya maka dia pasti akan lepaskan Anies karena dianggap mending transaksi pragmatis daripada dimensi moral itu mengganggu seluruh biografi hidupnya, kira-kira begitu,” lanjut Rocky. Apalagi biografi bisnisnya yang sering dianggap bahwa setiap pemimpin politik pasti ada komorbidnya, entah komorbid kelembagaan sebagai partai atau komorbid personal sebagai tokoh politik, tambahnya. “Jadi betul analisis Bung Rio Capella bahwa ya bisa perubahan itu terjadi. Tetapi, masalahnya kalau itu terjadi, Surya Paloh mesti hitung akibatnya pada Nasdem, yang akan ditinggalkan oleh orang. Dan Anies mungkin merasa ya sudah tidak apa-apa Nasdem keluar dari situ. Maka itu kesempatan Anies untuk berkunjung lagi ke Pak Prabowo,” ujar Rocky. Hal-hal seperti ini, menurut Rocky, membuat kita tahu bahwa negosiasinya tipis banget. Jadi, tetap politik masih sangat cair hari-hari ini. Permainan politik yang sangat cair ini variabel utamanya atau aktor utama yang membuat politik terlalu cair itu adalah Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi tetap tidak legowo untuk tidak mendukung seseorang, tidak mengendors seseorang, atau tidak mempermainkan kekuasaannya untuk mengatur politik. “Tapi kita tahu tidak mungkin, karena cuman ini mainan Pak Jokowi di masa lame ducknya. Yang kita tahu juga ya akibatnya juga nggak ada apa-apa nanti. Begitu misalnya Jokowi atau Anies menganggap bahwa Nasdem meninggalkan dia, dengan mudah Anies pergi lagi pada Prabowo karena Anies sudah punya modal elektabilitas yang tidak dihasilkan oleh partai,” ujar Rocky. Menurut Rocky, keuntungan Anies adalah dia bisa punya elektabilitas tanpa ditagih oleh partai karena dia bukan anggota partai. (sof)
DPP Joman Membubarkan Relawan Ganjar Pranowo Mania
Jakarta, FNN - DPP Jokowi Mania Nusantara (Joman) mengumumkan pembubaran relawan pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024 atau Ganjar Pranowo (GP) Mania di Jakarta, Kamis. \"Berdasarkan kajian yang serius dan mendalam, DPP Joman tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 dan sekaligus membubarkan organisasi relawan Ganjar Pranowo Mania di seluruh Indonesia, baik DPP, DPD, DPC, PAC, maupun ranting,\" ujar Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer, dalam konferensi pers di Jakarta. Lebih lanjut, ia menyampaikan sejumlah alasan DPP Joman membubarkan GP Mania, di antaranya, pembubaran dilakukan karena tidak ada kepastian mengenai keputusan pengusungan Ganjar sebagai capres. Lalu, DPP Joman pun menilai Ganjar tidak mampu meyakinkan rakyat, pendukungnya, dan partai-nya untuk mengusung dia sebagai capres. \"Ketiga, tidak adanya nilai lebih yang ditonjolkan oleh Ganjar Pranowo sebagai capres, baik dalam hal gagasan maupun program untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan lebih baik di masa yang akan datang,\" ucapnya. Berikutnya, DPP Joman meyakini Ganjar bukan sosok yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tampilan Ganjar di depan publik atau media sosial berbeda dengan tampilan keseharian yang sesungguhnya. Sebelumnya, pembentukan GP Mania dilakukan pada tahun 2021 atas inisiatif DPP Joman. Kemudian, mereka mendeklarasikan organisasi relawan itu di berbagai daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Jambi, dan sejumlah daerah di Pulau Kalimantan serta Sulawesi. Setelah pembubaran GP Mania, Immanuel mengatakan DPP Joman meminta kepada seluruh pengurus dan relawan Joman tetap bersatu dan menunggu arahan atau keputusan DPP terkait dengan arahan dukungan mereka terhadap calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Di samping itu, dia juga menyatakan DPP Joman tidak bertanggung jawab secara hukum dan politik jika ada pihak yang menggunakan nama GP Mania sejak keputusan pembubaran organisasi relawan tersebut disampaikan.(ida/ANTARA)
Pers Harus Mampu Berperan Sebagai Pemersatu Bangsa
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pers atau media massa harus mampu berperan aktif sebagai pemersatu dengan menumbuhkan semangat nasionalisme bangsa.\"Di masa kemerdekaan, lewat karya-karya jurnalistiknya, pers berperan aktif menumbuhkan semangat nasionalisme setiap anak bangsa untuk lepas dari penjajahan,\" kata Lestari Moerdijat melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Di masa kini, kata dia, seharusnya pers mampu berperan menggalang semangat setiap warga negara untuk bersatu mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan bermartabatHal tersebut disampaikan Lestari Moerdijat dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2023 yang diperingati setiap tahun pada tanggal 9 Februari.Menurut Lestari, kebebasan pers yang difungsikan sebagai pemersatu bangsa dibutuhkan dalam proses pembangunan menuju bangsa yang lebih maju dan demokratis, terutama di era globalisasi yang sarat tantangan.Rerie sapaan akrab Lestari mengatakan berbagai potensi dampak perubahan global harus dijawab dengan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam empat konsensus kebangsaan warisan pendiri negeri. Keempatnya, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.Pers lewat karya-karya jurnalistiknya, ujar Rerie yang merupakan anggota Komisi X DPR RI harus mampu menjalankan fungsinya sebagai agen pemersatu, mengedukasi, dan membangkitkan nilai-nilai kebangsaan agar mampu diamalkan setiap anak bangsa.Di sisi lain, papar dia, dalam mengemban tugasnya, para jurnalis harus tetap berpegang pada kode etik jurnalistik seiring tuntutan percepatan informasi yang terjadi.Ia mengatakan merawat kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur merupakan salah satu amanah konstitusi kepada setiap anak bangsa, termasuk insan pers yang harus diwujudkan.\"Bersama elemen bangsa lainnya saya berharap pers Indonesia bahu-membahu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia,\" harap dia.(ida/ANTARA)
Muhaimin dan Airlangga akan Bertemu pada Jumat
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid menginformasikan bahwa Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akan melangsungkan pertemuan pada Jumat (10/2).\"Infonya sih, insyaallah besok, pukul 08.00 WIB di Istora Senayan,\" kata Jazilul kepada wartawan melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Jazilul mengatakan bahwa pertemuan kedua ketua umum yang berlangsung dalam suasana serius tapi santai itu akan membahas seputar koalisi dan Pemilu 2024.\"Jalan santai sambil mencari tempat \'kongkow\' untuk ngopi, guyonan, dan sarapan. Agendanya sersan, serius tapi santai. Apalagi, kalau bukan ngobrolin seputar Pemilu 2024 dan dinamika koalisi,\" ujarnya.Ia menjelaskan bahwa Airlangga dan Muhaimin akan didampingi jajaran elite Partai Golkar maupun PKB.\"Ketum PKB dan Ketum Golkar akan bertemu didampingi jajaran elite atau punggawa masing-masing partai,\" kata Jazilul.Sebelumnya, Minggu (5/2), Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan akan mengadakan pertemuan dengan Partai Golkar, salah satu hal yang akan dibahas adalah mengajak Golkar dalam Koalisi PKB-Gerindra.\"Dalam waktu dekat, saya akan melakukan pertemuan dengan Partai Golkar untuk membicarakan berbagai hal, salah satunya soal koalisi,\" kata Cak Imin sapaan Muhaimin Iskandar di Kantor DPP PKB, Jakarta.Dalam kesempatan itu Muhaimin mengatakan pertemuan tersebut bukan untuk membentuk koalisi baru namun untuk mengajak Golkar bergabung ke dalam koalisi PKB-Gerindra. \"Justru kita mengajak Golkar untuk bergabung,\" kata Cak Imin.(ida/FNN)
Panja Komisi VIII DPR Tekan Pemerintah Turunkan Biaya Haji Maksimal 55 Juta Rupiah
Jakarta, FNN - Panitia kerja atau Panja Komisi VIII untuk urusan BPIH atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji, yang dibentuk antara Komisi VIII bersama dengan pemerintah, baru saja menyelesaikan kunjungannya ke Arab Saudi. Dari hasil kunjungan ke kota Makkah, Madinah, dan beberapa kota lain Panja Komisi VIII mendapatkan temuan bahwa masih banyak komponen biaya haji yang bisa ditekan dan dibuat lebih ekonomis. Dengan begitu, biaya perjalanan ibadah haji masih bisa ditekan sampai hanya sekitar 50 juta atau maksimal 55 juta. Jumlah tersebut jauh lebih murah dari yang diusulkan oleh pemerintah. Sebelumnya, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, mengusulkan BPIH tahun 2023 naik menjadi 98.983.000 rupiah. Dengan kenaikan tersebut dan perubahan komposisi biaya yang ditanggung oleh jamaah menjadi sebesar 70% dan BPKH 30%, maka setiap jamaah harus membayar sebesar 69 juta. “Ini selisihnya lumayan juga ya, dari 69 juta dibanding 55, yaitu sekitar 14 juta. Apalagi kalau bisa ditekan lagi sampai 50 juta, berarti ada selisih 19 juta,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam sebuah pembahasan di Hersubeno Point edisi Rabu (8/2/23). Selisih tersebut sangat berarti, terutama bagi jamaah haji yang misalnya dalam satu keluarga berangkat bersama dua atau tiga orang, atau bahkan lebi dari itu. Bagaimana hitung-hitungannya? Ketua Panja BPIH, Marwan Dasopang, menjelaskan hal tersebut saat membacakan rekomendasinya. Marwan mengatakan bahwa anggota Panja baru saja melaksanakan kunjungan ke Saudi Arabia. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melihat berbagai hal terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Hasil kunjungan yang dilakukan oleh anggota Panja, baik secara formal bersama pemerintah (dalam hal Kementerian Agama dan BPKH) maupun anggota Panja sendiri, menemukan bahwa: (1) Akomodasi masih memungkinkan untuk dilakukan negosiasi dan menurunkan harga. (2) Konsumsi masih bisa dinegosiasikan harganya. (3) Transportasi: pemerintah diminta mencari hotel-hotel yang sekaligus menyiapkan bus antar jemput jamaah sehingga tidak diperlukan penyediaan anggaran. (4) Durasi pelaksanaan ibadah haji dipersingkat dari 40 menjadi 35 hari. Dengan usulan demikian maka diperkirakan bisa dilakukan penghematan anggaran sekitar 1,2 triliun. Dengan demikian, Panja Komisi VII mengusulkan agar BPIH antara 50 sampai 55 juta saja. Laporan lengkap Panja Komisi VIII dapat disimak dalam video di Kanal Youtube Hersubeno Point. Terhadap usulan Panja Komisi VIII tersebut, pemerintah seperti dikatakan oleh Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh, Prof. Hilman Latif, setelah ikut melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi melakukan berbagai simulasi dan hasilnya BPIH masih bisa ditekan. “Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan ini, kesepakatan antara DPRD dan pemerintah, karena rapat kerja ini masih akan dilanjutkan lagi, bertemu dengan beberapa pihak lain yang berkaitan dengan penyelenggaran haji, termasuk maskapai penerbangan,” ujar Hersubeno. (ida)
Ketua DPD RI Ingatkan Pers Jaga Netralitas di Tahun Politik
Jakarta, FNN – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Medan, Kamis (9/2/2023), mendapat sambutan positif dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Sejumlah harapan disampaikan LaNyalla. Di antaranya mengenai netralitas pers nasional. Menurut LaNyalla, HPN adalah momen istimewa untuk para insan pers nasional. “Buat seluruh insan pers tanah air, selamat merayakan HPN 2023. Semoga event ini menjadi momentum bagi para insan pers untuk meningkatkan lagi profesionalitasnya,” kata LaNyalla, Rabu (8/2/2023). Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, tahun ini pers akan menghadapi tantangan yang cukup besar. “Tahun ini adalah tahun politik. Tahun yang akan dipenuhi banyak agenda politik nasional. Pers dituntut untuk mampu tampil dengan berita berimbang dan telah terverifikasi dengan baik, serta memberi informasi sesuai porsi serta menghindari hoax,” katanya. Calon Ketua Umum PSSI itu mengatakan, pers harus menjadi pengawal dari jalannya demokrasi di tanah air. “Pers harus menjadi pengawal demokrasi dengan menyajikan informasi yang cover both side. Netralitas pers harus dijaga. Sehingga informasi yang sampai ke masyarakat tidak menyesatkan,” katanya. Untuk tahun ini, peringatan HPN 2023 diselenggarakan di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut). Tema yang diusung adalah ‘Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat’. (*)
Prabowo-Muhaimin akan Bertemu Membahas Capres-Cawapres
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan Ketua Umum Prabowo Subiato dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akan bertemu membahas calon presiden (capres) dan cawapres yang diusung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).\"Prabowo dan Muhaimin nanti akan bertemu pada waktunya untuk memutuskan tentang nama calon presiden dan nama calon wakil presiden,\" katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.Dia menegaskan Gerindra tak akan mengambil keputusan penting tanpa persetujuan Muhaimin Iskandar. Ia mengatakan hingga sekarang Gerindra belum memutuskan sosok pendamping Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.Ia mengatakan dalam pertemuan beberapa waktu lalu, Muhaimin sempat menyampaikan hasil Itjima Ulama Nusantara yang berharap agar dirinya maju sebagai cawapres untuk Koalisi Gerindra-PKB langsung ke Prabowo.\"Bahwa sampai hari ini belum diputuskan, tentu saja harus terus melakukan perhitungan-perhitungan,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
POPULER
