POLITIK
Alasan JoMan Mendukung Prabowo Subianto
Jakarta, FNN - Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer menyebut beberapa alasan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.\"Kami ingin ke depan punya pemimpin yang memiliki gagasan dan bernyali,\" kata Immanuel Ebenezer usai bertemu Prabowo Subianto di Jalan Kartanegara, Jakarta, Kamis.Immanuel menilai Prabowo merupakan sosok pemimpin yang patriotik tentang sejarah, sosok pemaaf, dan siap bekerja untuk Indonesia.\"Prabowo ingin menggandeng tangan seluruh anak bangsa untuk bersatu,\" ujarnya.Immanuel pun mengklarifikasi terkait dengan pernyataannya yang pernah meminta Prabowo ditangkap jelang Pemilu 2019.\"Beliau sangat memaafkan,\" ujarnya.Ia menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak bisa hidup dengan dendam dan kebencian dari masa lalu.Dalam pertemuan bersama Prabowo, kata dia, mereka menyampaikan hasil kesepakatan sukarelawan Jokowi Mania yang mendukung Prabowo Subianto maju pada Pemilihan Umum Presiden 2024.Untuk mendukung Prabowo Subianto, dia siap mendeklarasikan organisasi masyarakat (ormas) Prabowo Mania 08.\"JoMan secara otomatis menjadi Prabowo Mania 08. Saya Ketua Umum JoMan sekaligus Ketua Umum Prabowo Mania 08,\" katanya menegaskan.Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan kesiapan untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada tahun 2024.\"Saya berniat untuk meneruskan agar Indonesia kuat, makmur, dan Jaya,\" katanya.(sof/ANTARA)
Ajakan "Tular Nalar" Berantas Hoaks Pemilu 2024
Depok, FNN - Program \"Tular Nalar\" bentukan Mafindo bersama Ma’arif Institute, Love Frankie, serta didukung oleh Google.org, mengadaka kegiatan Akademi Digital Lansia dan Sekolah Kebangsaan, di 10 wilayah di Indonesia untuk mengajak lansia dan remaja jadi pemilih cerdas dan memberantas hoaks pada Pemilu 2024.\"Hoaks telah lama menjadi korosif bagi demokrasi di dunia. Di Indonesia, hoaks dalam Pemilu menjadi tantangan yang memprihatinkan. Kanal distribusi yang paling sering digunakan adalah media sosial,\" kata Fasilitator dari Vokasi Universitas Indonesia Devie Rahmawati dalam keterangannya di Depok, Kamis.Menurut Devie, hampir pada tiap Pemilu dan Pilkada yang diadakan sejak 2014, media sosial menjadi medium menyebarkan hoaks. Menurut pelacakan Kominfo pada Pemilu 2019, didapati 486 hoaks di media sosial pada bulan April. Sepanjang Pemilu 2019, Mafindo menemukan dan mengklarifikasi 1.221 hoaks di linimasa media sosial.\"Pemilih harus menjalankan kedaulatannya melalui keputusan yang mereka buat saat memberikan suara di TPS, berdasarkan informasi yang benar dan valid,\" katanya.Dengan demikian, katanya, suara pemilih menjadi bermakna dalam memastikan bahwa rakyat yang terpilih untuk berkuasa adalah mereka yang akan memimpin dengan cara yang adil dan demokratis. Sekitar 1 tahun menjelang Pemilu 2024 di Indonesia, kekhawatiran terhadap hoaks kian kentara.\"Oleh karenanya, para lansia maupun anak-anak muda saat ini terus berpacu memperkuat literasi digital, terutama kemampuan cek fakta,\" ujar Devie yang juga pendiri SiapBergerak dan KlinikDigital.Di Jakarta, kegiatan ini dipimpin oleh Kordinator Fasilitator yaitu Cut Meutia Karolina (Universitas Al Azhar Indonesia) bersama dengan para fasilitator dari Mafindo, Japelidi, serta berbagai kampus yaitu Bintan Humeira (UIN Syarif Hidaytullah Jakarta), Devie Rahmawati (Universitas Indonesia).Selain itu, Diana Anggraeni (Universitas Pancasila), Engga Probi Endri (Universitas Mercubuana Jakarta), Irwa Rochimah Zarkasi (Universitas Al Azhar Indonesia), Makroen Sanjaya (Universitas Muhammadiyah Jakarta), Martriana Ponimin Said (Universitas Pancasila), Meilani Dhamayanti (Universitas Bina Nusantara), Riki Arswendi (Universitas Mercubuana Jakarta), Soraya Fadhal (Universitas Al Azhar Indonesia).Kegiatan di Akademi Digital Lansia dilaksanakan di Aula Yayasan Pundi Rakyat, Kemayoran, Jakarta Pusat. Program ini diikuti sekitar 100 warga lansia. Sedangkan, Sekolah Kebangsaan dilaksanakan di Sekolah Master (Masjid Terminal) Depok, yang diikuti oleh 50 siswa dan siswi. Kegiatan ini menyasar anak muda dengan kriteria pemilih pemula pada Pemilihan Umum 2024.Mafindo bermula dari Forum Facebook yang disebut FAFHH (Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax) yang dibentuk pada tahun 2015, sebagai tanggapan terhadap munculnya fitnah, hasutan, hoaks, juga ujaran kebencian di media sosial.MAFINDO berdiri, dengan dilakukan deklarasi wilayah pada tahun 2017, dimana saat ini sudah memiliki lebih dari 85 ribu anggota daring dengan lebih dari 1.000 relawan, di 26 wilayah di Indonesia.(sof/ANTARA)
Anggota DPD Bisa Keluarkan Mosi Tidak Percaya Jika Tamsil Tidak Dilantik
JAKARTA, FNN — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fachrul Razi meminta pimpinan MPR segera melantik Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR. Diingatkannya, DPD RI bisa mengeluarkan mosi tidak percaya ke pimpinan MPR mengabaikan hasil Sidang Paripurna DPD yang sudah memutuskan mengganti Fadel Muhammad dengan Tamsil Linrung. “Pimpinan MPR harus melaksanakan putusan dari DPD terkait pergantian wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Kita sudah paripurnakan (usulan penggantian, Red) ini,” papar Fachrul, Kamis (16/2/2023). Diingatkannya, DPD sudah melakukan sidang paripurna untuk pemilihan wakil ketua MPR secara demokratis. Hasilnya terpilih Tamsil Linrung yang diajukan untuk menggantikan Fadel Muhammad. Tamsil Linrung, menurut Fachrul, harus segera dilantik. Hal ini karena menyangkut citra baik kelembagaan. Jika pimpinan MPR tidak segera melantik berarti MPR tidak melaksanakan perintah UU. \"Ini berbahaya karena nggota DPD bisa mengeluarkan mosi tidak percaya ke ketua MPR. Ini kan kuncinya ada di Ketua MPR,” kata Fachrul. Jangan sampai, lanjut Fachrul, ada 136 anggota DPD kecewa dengan Ketua MPR. “Jangan menunjukkan etika ketatanegaraan yang tidak baik. Ini sudah ada putusan hukum yang harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan berarti menunjukkan citra yang tidak baik bagi MPR saat ini,” paparnya. Fachrul mengingatkan pengadilan sudah menolak gugatan yang diajukan Fadel Muhammad terkait penggantian dirinya dengan Tamsil. Sehingga Fadel sudah tidak punya legitimasi menjadi Wakil Ketua MPR. “Secara hukum maupun putusan di parlemen, Pak Fadel sudah tidak sah,” kata Fachrul. Pimpinan MPR, menurut Fachrul, harus segera melantik Tamsil. Pimpinan MPR diminta untuk tidak berpolitik dengan tidak segera pelantikan Tamsil. “Pengadilan sudah menolak gugatan yang diajukan Pak Fadel, yang mempersoalkan hasil sidang paripurna DPD yang memutuskan menggantinya,” kata anggota DPD dari daerah pemilihan Aceh ini. Peneliti Indikator Politik Indonesia (IPI) Bawono Kumoro, mengatakan, melihat dari kasus Fadel Muhammad ini, serupa yang terjadi pada kasus penggantian wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Saat itu Fahri yang bermasalah dengan partainya, yaitu PKS. Saat itu PKS mencopot Fahri Hamzah sebagai wakil ketua DPR. Namun pergantian itu tidak bisa dilakukan karena alasan proses hukum belum inkracht. \"Sampai masa jabatannya selesai Pak Fahri masih bercokol sebagai wakil pimpinan DPR,” kata Bawono. Jika harus menunggu proses hukum selesai, dari gugatan hingga banding berkali-kali, maka prosesnya bisa panjang. Bisa melebihi masa jabatnnya di DPR. “Hingga waktu itu PKS gagal mencopot Fahri untuk digantikan kader lain,” ungkap dia. Dijelaskannya, proses politik dan proses hukum tidak bisa seiring sejalan. Dalam proses hukum ada tertib administrasi dan tertib hukum, sementara proses politik akan sangat tergantung kekuasaan siapa yang lebih kuat. (sws)
Pemerintah dan DPR Sepakati Biaya Haji Rp 49,8 Juta
Jakarta, FNN – Tadi malam (15/2/2023), pemerintah dan DPR telah menyepakati biaya perjalanan ibadah haji yang harus ditanggung jemaah, yaitu ”hanya” 49,8 juta rupiah. Angka tersebut turun dari usulan pemerintah yang semula, yakni sebesar 69 juta rupiah. Kendati demikian, bila dibandingkan dengan biaya haji tahun sebelumnya maka biaya haji tahun ini tetap naik naik, yakni 10 juta rupiah. Tentu ini menjadi kabar baik bagi jemaah yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat kerja Panitia Kerja BPIH (biaya perjalanan ibadah haji) Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama. Pengumumannya langsung dihadiri oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Berikut cuplikan pengumuman tersebut: “Kita sepakat bahwa besaran rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah untuk jemaah haji reguler per jamaah sebesar 90.050.637,26 sen rupiah. Jumlah ini terdiri atas dua komponen, yaitu perjalanan ibadah haji atau BIPH yang rata-rata per jamaah sebesar 49 juta 812.726 sen rupiah atau 55,3% dan penggunaan nilai manfaat per jamaah sebesar 40.237.937 rupiah atau setara dengan 44,7%. Dengan skema ini maka penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar Rp 8.090.360.327.213,67. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian hari ini telah disepakati juga bahwa jamaah lunas tunda tahun 2020 tidak perlu menambah biaya pelunasan. Dari sini dibutuhkan tambahan nilai manfaat sebesar Rp 845.000.000.000,00 sehingga dana nilai manfaat yang dibutuhkan sekitar 8,9 triliun rupiah. Saya kira ini keputusan yang sangat bijaksana karena mereka sudah melakukan pelunasan dan menunda keberangkatannya dalam beberapa tahun terakhir. Saya berharap ini menjadi kabar gembira bagi tidak kurang dari 84.000 jamaah lunas tunda tahun 2020 yang diharapkan semuanya bisa berangkat haji tahun ini.” Dinamika yang terjadi selama proses pembahasan dengan perbedaan pendapat di antara kita merupakan cerminan dari wujud demokrasi, sekaligus menunjukkan betapa besar keinginan dan harapan kita untuk senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji. Ini menunjukkan bahwa instrumen demokrasi ternyata bisa memberikan manfaat buat seluruh umat, khususnya pada jemaah haji. Komitmen ini untuk terus memperjuangkan peningkatan pelayanan kepada jamaah haji. Semoga dapat terus dipertahankan dan kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang.” Kenaikan BPIH yang bisa ditekan sampai 20 juta tersebut merupakan hambil kerja keras dari Panitia Kerja Komisi VIII yang langsung melakukan perjalanan dinas ke Arab Saudi dan melakukan negosiasi dengan pemerintah dan stakeholder lain, termasuk dengan maskapai penerbangan yang menjadi komponen biaya terbesar. Hasil perjalanan ke Arab Saudi menyimpulkan bahwa masih banyak biaya ibadah haji yang bisa ditekan. Sebelumnya DPR menemukan ada mark up anggaran, ketidakefisiensian, dan kelemahan negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah. “Soal ini saya kira penting untuk kita garis bawahi bahwa sebagai wakil rakyat, DPR memang sudah seharusnya mengawal berbagai kebijakan pemerintah dan orientasi utamanya harus berjuang untuk kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Jangan asal main ketok palu saja dan menyetujui kebijakan yang diajukan oleh pemerintah tanpa sikap kritis,” ujar Hersubeno Arief, waratawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Kamis (16/2/23). Kalau DPR tidak kritis dan langsung setuju dengan usulan pemerintahan tentang kenaikan biaya haji maka biaya haji yang harus ditanggung oleh setiap jemaah haji yang akan berangkat tahun ini harus menambah pembayaran sampai 30 juta rupiah. Jika ini terjadi maka akan sangat memberatkan jemaah. “Jadi, kalau mau bisa kok, bahkan kalau ditangani lebih serius lagi kemungkinan besar masih bisa turun,” tambah Hersu. (sof)
Akan Lanjutkan IKN, Ternyata Anies Bukan Antitesa Jokowi?
Jakarta, FNN – Kemarin, DPR sepakat untuk menyetujui Perpu Ciptaker yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi, kecuali Demokrat dan PKS, di mana kedua partai ini sama-sama mendukung Anies sebagai capres dalam Pemilu 2024. Bagaimana dengan Nasdem yang juga menjadi partai pendukung Anies dalam koalisi perubahan? Ternyata, Nasdem ikut bersama pemerintah menyetujui Perpu Ciptaker disahkan menjadi undang-undang. Sementara itu, ada tanda-tanda yang cukup menarik tentang Anies Baswedan. Dalam wawancara dengan CNN, Anies Baswedan menyebutkan bahwa intinya dia akan melanjutkan pembangunan ibu kota baru (IKN), karena itu sudah menjadi undang-undang. Padahal, selama ini publik menganggap bahwa Anies adalah antitesa Jokowi. Kalau benar sikap Anies akan melanjutkan IKN, apakah anggapan publik itu tersebut tidak salah? “Itu ujian yang paling radikal buat Anies. Kalau dia setuju sesuatu yang sudah menjadi undang-undang, itu dia harus setuju semua hal yang sejenis itu,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Kamis (16/2/23) dalam sebuah diskusi rutin bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Menurut Rocky, jika sikap Anies demikian, itu artinya Anies juga setuju dengan Undang-undang Omnibuslaw. Dan itu artinya buruh tidak akan mendukung Anies, karena berarti Anies akan setuju upacara penistaan buruh. Undang-undang omnibuslaw itu final bagi buruh, itu penistaan tentang harkat dan martabat sebagai buruh. Itu ujian alam pertama. Ujian yang kedua, kata Rocky, adalah soal IKN. Orang juga ingin tahu berapa anggaran IKN. “Kalau sudah jadi undang-undang harus dilakukan, berarti akan ada utang terus-menerus. Artinya, Anies akan meneruskan cara berhutang Jokowi. Kan gampang betul. Jadi kalau mau konsisten itu yang akan dilakukan,” tambah Rocky. “Nah, kita berpikir, kalau itu yang dilakukan ya mending Jokowi saja yang melanjutkan, nggak usah Anies. Kan tema ini yang kita sebut tema radikal, artinya harus ada sikap, mau berubah atau mau melanjutkan. Ternyata Anies hanya mau melanjutkan. Jadi buat apa ada semacam relawan yang berkumpul di sekitar Anies, tapi di ujungnya adalah melanjutkan proyek Jokowi. Ini kita lakukan semacam analisis yang betul-betul radikal, bukan kita ingin menghalangi Anies. Tapi kita ingin tahu konsistensi etis dari seorang pemimpin di masa depan,” ungkap Rocky. Logika ini muncul dari logika Anies yang menyatakan bahwa semua undang-undang mesti dijalankan. Padahal, kita bhawa banyak sekali produk undang-undang yang dibuat oleh Jokowi yang betul-betul ditentang oleh rakyat. Soal IKN, misalnya, masyarakat sudah meminta agar Undang-undang IKN direvisi, tetapi kita tahu bahwa di ujungnya DPR dipastikan menyetuji, sama halnya dengan undang-undang omnibuslaw. Misalnya, salah satunya soal hak milik yang diusulkan supaya investor datang semua. Itu artinya, jika Anies nanti terpilih, juga akan menyetujui hal itu. “Ya itu, kalau kita lanjutin lanjutin lagi, itu artinya Anies akan jadi sales promotion boy dari Jokowi. Jadi, Anies akan memasarkan itu seperti Jokowi, seolah-olah disuruh Jokowi. Jadi, apa pointnya, nanti kalau orang bertanya Anies itu Jokowers atau bahkan semacam petugasnya Jokowi? Ini pertanyaan yang mesti dijawab. Kita ingin supaya betul-betul ada kejernihan dalam persaingan politik nanti,” tambah Rocky. Kalau ada yang mengatakan bahwa Kalimantan perlu infrastruktur,menurut Rocky, memang semua tempat perlu infrastruktur, tapi tak harus dengan membangun IKN. Rakyat Kalimantan memang berhak untuk menerima sekolah, membangun universitas, membangun jalan, membangun irigasi, tetapi bukan dalam konsep IKN yang satu paket, di mana akan ada otorita, lalu dalam otorita itu akan ada perjanjian dengan pihak swasta yang membiayai. Itu masalahnya. “Lain kalau IKN. IKN itu satu konsep politik yang akan mengingatkan kita pada legasi Jokowi. “Jadi Anies diminta untuk meneruskan legasi Jokowi, konyolnya di situ tuh. Jadi, kita mau keras, justru karena teman, kita harus keras,” ujar Rocky.(ida)
MPR Tidak Perlu Menunggu Proses Hukum Selesai untuk Lantik Wakil Ketua MPR yang Baru.
JAKARTA, FNN — Pengamat hukum Tata Negara, Margarito Kamis, mengatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak perlu menunggu poses hukum yang diajukan Fadel Muhammad selesai. Mereka bisa langsung melantik Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI. “Jadi terletak pada apakah fakta yang dipakai (dalam pencopotan Fadel, Red) cukup atau tidak. Kalau faktanya cukup maka MPR tidak perlu menunggu proses hukum. Bahkan bisa diabaikan,” ungkap Margarito, Senin (13/2/2023). Pernyataan ini disampaikan terkait dengan belum dilantik Tamsil Linrung menggantikan Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR. Dalam prosesnya Fadel diberhentikan dari posisinya sebagai Wakil Ketua MPR. Proses pelantikan belum dilakukan karena menunggu proses hukum yang dilakukan Fadel Muhammad. Menurut Magarito, semuanya tinggal kemauan MPR. “Kalau MPR mau sebenarnya mereka punya dasar untuk melakukan tindakan itu (melantik Tamsil Linrung menggantikan Fadel, Red),” paparnya. MPR tidak perlu ragu untuk melantik Tamsil Linrung menggantikan Fadel Muhammad. Kalau faktanya cukup maka MPR bisa segera mengambil keputusan, tanpa harus menunggu selesainya proses hukum yang dilakukan Fadel Muhammad. Pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti punya pendapat yang sama. Menurutnya, MPR bisa saja langsung mengganti Fadel dengan Tamsil. “Kalau nanti ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tinggal disesuaikan saja dengan putusan pengadilan,” kata Ray. Bagi Ray, masalah ini lebih tergantung pada kemauan internal MPR. “Apakah MPR mau mempercepat atau memang memperlambat. Karena tidak ada ketentuan yang khusus mengatur itu,” kata dia. Selain itu, kata Ray, DPD juga harus menyuarakan masalah ini lebih kuat kalau memang ingin segera ada penggantian. Bagi Ray akan lebih baik jika pimpinan MPR segera melakukan penggantian. “Lebih baik dilantik saja dulu (Tamsil, Red). Kalau nanti ada keputusan baru ya sesuaikan dengan keputusan itu,” ungkap Ray. (sws)
Direktur Bappenas Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Korupsi BTS Kominfo
Jakarta, FNN - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Mardiana sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyedia infrastruktur BTS Kominfo.Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana di Jakarta, Rabu, mengatakan ada tiga orang saksi yang diperiksa bersama Rachmat Mardiana, yakni Feri Rianda selaku karyawan Bagian Keuangan PT Lintasarta, Ginanjar (Direktur Marketing and Solution PT Aplikanusa Lintasarta), dan Adi Wibowo selaku pihak swasta.\"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut,\" kata Ketut.Keempat orang saksi itu diperiksa terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2020 sampai 2022 atas nama lima tersangka.Penyidik Kejagung telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus itu, yakni Anang Achmad Latif selaku Direktur Utama BAKTI Kemkominfo, Galubang Menak (Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia), Yohan Suryanto (tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020), Mukti Ali (tersangka dari pihak PT Huwaei Technology Investment), dan Irwan Hermawan (Komisaris PT Solitchmedia Synergy).(ida/ANTARA)
Politik Keumatan Harus Mampu Menghadirkan Rahmatan lil Alamin
Jakarta, FNN - Data sejak pemilu pertama 1955 hingga pemilu terakhir pada 2019 menunjukkan penurunan agregat suara yang diraih seluruh partai politik Islam. Ini harus menjadi alarm bagi seluruh kekuatan politik keumatan agar energi politik umat Islam yang besar dapat diartikulasikan secara efektif. Penurunan tersebut disebabkan kelompok politik Islam lebih tertarik pada isu-isu sosial keagamaan sempit, dibanding isu-isu luas, seperti keadilan ekonomi dan pemberdayaan kepada kaum pinggiran. \"Partai politik Islam masih terjebak pada isu-isu keagamaan. Tidak berpihak pada isu-isu kemanusiaan, keadilan dan apalagi keberpihakan kepada wong cilik seperti masalah kemiskinan, pencaplokan tanah petani dan harga gabah,\" kata Profesor Siti Zuhro, peneliti senior BRIN, dalam Gelora Talks bertajuk “Menakar Arah Politik Keummatan” pada Pemilu 2024, Rabu (15/2/2023) sore. Menurut dia, parpol Islam seharusnya bisa menjadi rumah besar bagi seluruh umat Islam. Namun, mereka justru lebih memprioritaskan untuk merangkul kelompok Islam tertentu. Sementara, kelompok Islam pinggiran atau “abangan” yang jumlahnya mayoritas dari jumlah keseluruhan umat Islam yang mencapai 86,7 persen, justru tidak dijangkau karena beda pandangan politik. \"Secara politik mereka menginginkan berdirinya negara Islam, sementara bentuk negara kita adalah Pancasila. Mereka yang tidak sependapat dicap berafilisasi dengan PKI,\" katanya. Siti Zuhro juga mengkritik cara berdakwah parpol Islam yang hanya menyasar kalangan pesantren, santri dan kelompok pengajian, sementara kelompok Islam pinggiran tidak pernah disentuh. \"Kelompok Islam pinggiran atau abangan ini mayoritas buta huruf Al Quran, tidak bisa membaca Al Quran, serta pemahaman keagamaan dan Islamnya masih kurang. Kalau mau berdakwah, seharusnya ke kelompok Islam pinggiran,\" katanya. Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini menegaskan, tantangan parpol pada Pemilu 2024 akan semakin berat dibandingkan Pemilu 2019 lalu. \"Menurut saya tantangan partai politik Islam, terutama yang baru akan semakin berat dari Pemilu 2019, bisa jadi tidak satu pun partai politik Islam, terutama yang baru lolos ke Senayan. Saya kira ini tantangan buat Partai Gelora,\" katanya. Siti Zuhro berharap agar Partai Gelora menyentuh dan menggarap secara serius kelompok Islam abangan dalam perjuangan politiknya di Pemilu 2024. Sebab, ia memprediksi ada beberapa partai dari sembilan parpol inkumben yang akan terlempar dari Senayan. \"Partai Gelora harus bisa memutus rantai asosiasi dengan partai sebelumnya, termasuk ketokohannya, meski berazaskan Pancasila, bukan agama. Dengan menyentuh kelompok Islam abangan dalam perjuangan politiknya, mudah-mudahan akan lebih eksisting,\" tegasnya. Partainya Wong Cilik Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik menyadari bahwa sebagian publik masih mempersepsikan Partai Gelora sebagai anak kembar dari partai lama. Atas dasar hal itu, maka Partai Gelora diberi nama Gelombang Rakyat yang secara semantik atau terminologi sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan Indonesia, serta perjalanan sejarah bangsa Indonesia, adalah partainya wong cilik (rakyat). \"Jadi kami sadar kenapa memilih istilah Partai Gelombang Rakyat, yang identik dengan spektrum kiri. Tetapi karena kita ingin mendekonstruksi persepsi-persepsi seperti itu,\" kata Mahfuz. Partai Gelora, partai bernomor urut 7 pada Pemilu 2024, saat ini tengah membangun kerangka berpikir baru mengenai pemaknaan tentang rakyat, yang mengalami penyempitan makna dan dianggap kekiri-kirian. \"Saya kira apa yang ingin ditampilkan Partai Gelora ini tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran yang disampaikan Profesor Siti Zuhro. Basis pemikiran Partai Gelora jelas berbeda,” katanya. Ia mengatakan, Partai Gelora mengedepankan keberagaman masyarakat Indonesia, selain mengedepankan semangat moderat dalam pemikiran politiknya. Dengan sifat moderat itu, lanjut Mahfuz, justru bisa mengajak publik untuk lebih religius sesuai dengan keyakinannya masing-masing. \"Agenda-agenda perjuangannya pun lebih kepada agenda kebangsaan, karena kita ingin merangkul seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia,\" kata Sekjen Partai Gelora ini. Contoh Wali Songo dan Rasullah SAW Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud menilai ada kesalahan yang dilakukan para pimpinan umat Islam saat ini dalam berdakwah, sehingga mereka kehilangan suaranya dalam setiap pemilu. \"Kalau mau merebut hati umat secara keseluruhan, maka tokoh-tokoh umat Islam harusnya pakai cara Wali Songo yang mau membaur dengan masyarakat kecil. Jangan sampai ikannya banyak, tapi yang kita tebar jaring yang besar-besar matanya, maka tidak akan kena. Tetapi kalau kita pakai jaring kecil, pasti akan ketangkap,\" kata Marsudi Syuhud. Situasi ini, menurut dia, harus dipahami oleh Partai gelora jika ingin memenangi Pemilu 2024, karena masyarakat Indonesia memiliki budaya yang beragam, tidak bisa diseragamkan seperti keinginan kelompok Islam tertentu. \"Budaya di Indonesia ini tidak dipunyai negara lain, karena itu budaya ini harus dibina. Sehingga kepemimpinan nanti ini di 2024, tentang pilihan presiden itu prinsip dasarnya harus sepakat semua atau mendapatkan ridho dari seluruh rakyat,\" ujarnya. Wakil Ketua Umum MUI ini juga berharap agar tokoh Umat Islam juga bisa mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah, Nabi Besar Muhammad SAW dalam membentuk Negara Madinah, yang tidak membeda-bedakan agama karena sudah bersepakat membangun negara secara bersama-sama. \"Mau dia Islam, Nasrani atau Yahudi, mereka semua adalah Ummatan Wahidah, merupakan satu kesatuan umat berbangsa, karena sudah bersepakat bersama-sama dalam bernegara,\" jelas tokoh Nahdatul Ulama (NU) ini. Karena merupakan satu kesatuan umat berbangsa itu, maka tidak ada istilah politik identitas di Negara Madinah. Politik identitas malah justru terjadi di Indonesia, karena adanya permainan politik. \"Istilah politik identitas itu muncul, karena adanya hoax kebohongan, fitnah-fitnah serangan antar sesama umat. Ini yang terjadi di kita,\" ungkapnya. Politik identitas, katanya, membuat umat Islam terbelah, karena umat Islam dengan identitas keislaman tertentu menyerang umat Islam yang lain. \"Harapan kami ini tidak boleh terjadi lagi, karena sesuatu yang tidak tepat. Kita tidak boleh lagi saling mencaci maki, berkata kotor terhadap sesama umat. Mereka punya pilihan rasional dalam demokrasi, tidak mungkin pandangan dan pilihanya disatukan atau disamakan,\" tandasnya.(ida)
Diperlukan Kebersamaan untuk Pemilu Lebih Baik
Jakarta, FNN - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia berpendapat diperlukan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan dalam pemilu untuk menghadirkan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik. “Untuk membuat pemilu itu lebih baik, saya kira memang kita tidak bisa membebankannya ke satu institusi saja, seperti kepada Bawaslu saja. Kita harus membangun kebersamaan di antara semua stakeholder (pemangku kepentingan),” ujar Doli saat memberikan sambutan dalam acara Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilu 2024 di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa malam. Menurut dia, kebersamaan tersebut dapat mengatasi keterbatasan-keterbatasan, seperti keterbatasan regulasi dan kewenangan yang dimiliki oleh pihak penyelenggara pemilu tertentu untuk menghadirkan pemilu yang lebih baik, dalam hal ini Pemilu 2024 yang diprediksi cukup kompleks. Dalam kesempatan yang sama, Doli juga berpendapat seluruh pihak harus senantiasa menimbulkan kesadaran bahwa pemilu merupakan suatu kendaraan atau media yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia menuju situasi yang lebih baik. Dengan demikian, lanjutnya, seluruh pihak juga diharuskan untuk melakukan berbagai kebaikan. “Artinya, kalau kita mau mencapai sesuatu yang lebih baik, kita harus membuat kebaikan-kebaikan, bukan sebaliknya malah membuat kerusakan, hal-hal yang kontraproduktif,” ujarnya. Oleh karena itu, Doli pun menilai segenap elemen bangsa Indonesia harus bersepakat bahwa penyelenggaraan pemilu harus dijaga atau dibebaskan dari perbuatan-perbuatan yang curang, manipulatif, dan perbuatan-perbuatan yang mengundang keterbelahan di dalam masyarakat. “Kita juga harus membebaskan pemilu dari perbuatan yang mengundang hate speech (ujaran kebencian) dan lain-lainnya. Itu sekali lagi akan membuat kontraproduktif terhadap kemajuan dan menuju tempat yang lebih baik itu,” kata Doli.(ida/ANTARA)
Cak Imin Tak Ingin Mengomentari Pertemuan Prabowo dan Khofifah
Blitar, FNN - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tidak ingin mengomentari pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin itu mengaku dirinya belum tahu terkait pertemuan itu dan justru baru mengetahui informasinya pada pagi hari.\"Belum tahu. Saya malah baru mendengar tadi pagi,\" katanya saat di Blitar, Jawa Timur, Selasa.Ia pun mengaku tidak risau dengan pertemuan tersebut. PKB hingga kini juga terus komunikasi dengan semua partai menyongsong Pemilu 2024.\"Sekarang masih proses komunikasi dengan semua partai. Golkar, Nasdem, semua kami jajaki untuk perluas jumlah koalisi. Masih ada waktu,\" katanya.Hingga kini, PKB tetap mengusung Muhaimin Iskandar sebagai calon Presiden di Pemilu Presiden 2024, sesuai dengan mandat Muktamar PKB.Sebelumnya, Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Senin (13/2) malam. Pertemuan itu dilakukan tertutup.Prabowo saat di Surabaya mengatakan, dirinya telah dijamu sebelumnya oleh Khofifah Indar Parawansa di Gedung Grahadi dan saat ini ganti dirinya yang membalas untuk menjamunya.Dalam pertemuan itu, dibahas beberapa hal mulai dari sejarah Nahdlatul Ulama (NU) hingga cerita Khofifah memperkenalkan Islam moderat di Timur Tengah.Bahkan, ia juga memuji dengan mengatakan bahwa Khofifah punya kemampuan di tingkat negara dan bangsa.\"Saya kira beliau salah satu tokoh yang mempunyai kemampuan di tingkat negara dan bangsa,\" kata Prabowo di Surabaya.Namun, Gubernur Jatim itu belum mau memberikan pernyataan setelah pertemuan dengan Prabowo Subianto tersebut.Prabowo lewat partainya, Gerindra sebelumnya telah berkoalisi dengan PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar.Dalam koalisi yang diberi nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu, Partai Gerindra kukuh mendukung Prabowo sebagai calon Presiden. Hal yang sama juga dilakukan PKB dengan mengusung Muhaimin Iskandar sebagai calon Presiden oleh PKB.Nama Prabowo Subianto merupakan tokoh nasional yang paling terkenal di masyarakat versi Survei Populi.Peneliti Populi Center Nurul Fatin Afifah menjelaskan bahwa hasil survei menyebut, Prabowo Subianto itu mendapatkan 93,2 persen suara publik, disusul kemudian Anies Baswedan 82,6 persen, dan ketiga Sandiaga Uno 78 persen. Survei itu dirilis dalam \"Road to 2024 Elections: Konsolidasi Politik dan Agenda Pembangunan\" di Jakarta Selatan.Kemudian, peringkat keempat ditempati Ridwan Kamil (75,9 persen), diikuti Ganjar Pranowo (75,7 persen). Peringkat keenam Puan Maharani 67 persen, dan ketujuh Agus Harimurti Yudhoyono 60 persen.Survei Populi Center tersebut dilakukan di 120 kelurahan yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Survei itu dilakukan mulai 25 Januari 2023 hingga 2 Februari 2023. Sebanyak 1.200 responden survei dipilih secara acak bertingkat, dengan margin of error 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (ida/ANTARA)
POPULER
