POLITIK
Kasad Akan Membentuk Kodam di Setiap Provinsi
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengatakan pihaknya akan membentuk markas komando daerah militer (kodam) di setiap provinsi di Indonesia.Rencana pembangunan kodam di setiap provinsi itu sudah disetujui Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, kata Dudung usai Rapat Pimpinan TNI AD Tahun Anggaran 2023 di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Jumat.\"Sesuai perintah dari menhan dan panglima TNI sudah setuju, nanti setiap provinsi akan ada kodam,\" kata Dudung.Setelah disampaikan kepada Yudo Margono, Dudung mengatakan usulan pembentukan kodam di setiap provinsi itu diteruskan kepada menteri terkait lain.\"Panglima nanti akan mengusulkan kepada Kemhan (Kementerian Pertahanan), Kemhan nanti akan mengusulkan kepada menpan RB (menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi). Tentunya, nanti juga akan dibicarakan dengan menteri keuangan karena kan akan menyangkut masalah anggaran,\" jelasnya.Selain untuk untuk menyesuaikan dinamika tantangan ke depan, lanjut Dudung, rencana pembentukan kodam di setiap provinsi itu juga untuk menciptakan kesinambungan dengan unsur kepolisian di daerah.\"Kami menyesuaikan, kalau dari Kemhan bahwa tantangan ke depan, karena polisi dulu tipe C kolonel, tipe B bintang satu, tipe A bintang dua, sekarang semua sudah tipe A, semua bintang dua semua; sementara di tempat kami (TNI AD), provinsi masih ada yang kolonel, sehingga nanti seimbanglah,\" jelasnya.Dia menegaskan rencana pembentukan kodam di setiap provinsi itu mulai tahun 2023. Namun, untuk pembentukan kodam di empat daerah otonom baru (DOB) Papua akan dilakukan secara bertahap.\"Tahun ini. Mudah-mudahan lebih cepat lebih bagus karena sudah kami usulkan,\" ujar Dudung.(sof/ANTARA)
Sebanyak 107 Juta Pemilih Muda Mendominasi Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz menyampaikan pemilih pada Pemilu 2024 didominasi pemilih muda berusia 17-40 tahun dengan jumlah sekitar 107 juta orang atau 53-55 persen dari total jumlah pemilih. “Kalau kita lihat proporsinya antara usia 15 tahun yang mungkin nanti menjadi pemilih pemula (berusia 17 tahun) pada saat 2024 sampai dengan usia 39 tahun hingga 40 tahun, itu proporsinya sekitar 53 sampai 55 persen atau 107 juta, hampir 107-108 juta dari total jumlah pemilih di Indonesia,” ujar Mellaz. Hal tersebut dia sampaikan melalui panggilan suara saat menjadi narasumber dalam Diskusi Getar Pemilu 2024 Radio Elshinta bertajuk “Pentingnya Pemilih Pemula dan Pemilih Muda Mengenal Jenis dan Bentuk Pelanggaran Pemilu” di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Dengan demikian, ujar dia, para pemilih muda perlu mengetahui dan memahami nilai penting dari penyelenggaraan pemilu, yakni tidak hanya sebagai sarana untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah, tetapi sarana integrasi bangsa dan menentukan pemimpin yang mampu menghadirkan masa depan lebih baik bagi Indonesia. “Memilih para pemimpin bangsa kita itu menjadi penentu bagi keberlanjutan masa depan kita,” tambah Mellaz. Ia menyampaikan untuk menyosialisasikan pemahaman yang baik mengenai pemilu kepada para pemilih muda, maka KPU tidak bekerja sendiri. KPU, ujar dia, melibatkan berbagai pihak dalam menghadirkan program-program edukasi kepemiluan yang dapat diakses anak muda di antaranya bekerja sama dengan sekolah atau perguruan tinggi dalam menghadirkan program sosialiasi, seperti “KPU Goes to School” atau “KPU Goes to Campus”. “Banyak program nanti yang akan menyasar teman-teman muda, misalnya KPU \'Goes to School\' dan \'Goes to Campus\'. Bahkan di banyak tempat, misalnya di satuan kerja kami di tingkat kabupaten/kota banyak sekali permintaan dari kepala sekolah, guru di sekolah menengah atas agar KPU daerah memfasilitasi skema tentang tata cara pemilihan secara demokratis. Misalnya, untuk pemilihan di tingkat sekolah, pemilihan OSIS, dan segala macam,” ucap Mellaz.(sof/ANTARA)
Pemilu Tinggal 12 Bulan, Partai Gelora Bentuk Tim Pemenangan Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Pelaksanaan Pemilu 2024 yang akan digelar pada 14 Pebruari 2024 tinggal 12 bulan lagi. Untuk menghadapi hal ini, Partai Gelora telah membentuk Tim Pemenangan Pemilu (TPP) 2024. Selain itu, Partai Gelora juga membentuk 84 Koordinator Pemenangan Daerah Pemilihan (Dapil) di 84 dapil untuk kursi legislatif di DPR RI. Jumlah kursi yang akan diperebutkan di 84 dapil sebanyak 580 kursi. Pembentukan TPP 2024 dan Kordinator Pemenangan Dapil dibentuk di sela-sela penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 yang digelar Pomelotel Jakarta, pada Kamis (9/2/2023). \"Dalam Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu, kita sudah menyepakati dan memutuskan dibentuk Tim Pemenangan Pemilu Partai Gelora Indonesia dan 84 Koordinator Pemenangan Dapil,\" kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora, Jumat (9/2/2023). Menurut Mahfuz, TPP 2024 ini akan mengkoordinasikan seluruh kerja-kerja pemenangan Pemilu Partai Gelora di pusat maupun di daerah, baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota. TPP 2024 Partai Gelora ini, akan dipimpin Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta selaku Ketua Steering Committe (SC), sementara Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Rico Marbun ditunjuk sebagai Ketua Organizing Committee (OC). Anis Matta selaku Ketua SC TPP 2024 akan didampingi Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, serta Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik. Sedangkan Rico Marbun sebagai Ketua OC akan didampingi Wakil Sekjen Regulasi Organisasi Partai Gelora Handoyo Prihantanto sebagai Sekretaris OC. \"TPP secara periodik akan sering bertemu dan melakukan pertemuan untuk melakukan monitoring, evaluasi, koordinasi dan konsolidasi pemenangan Pemilu,\" katanya. \"Untuk kerja-kerja pemenangan tersebut, OC sudah menyusun manajemen kerja pemenangan dapil,\" lanjutnya. Mahfuz menambahkan, 84 Koordinator Pemenangan Dapil yang dibentuk tersebut dibawa koordinasi langsung lima Bidang Pengembangan Teritori (Bangter) DPN Partai Gelora. \"Koordinator Pemenangan Dapil ini juga memiliki kewajiban untuk konsultasi dan koordinasi dengan DPW, sehingga akan menjadi satu kesatuan kerja pemenangan caleg Partai Gelora dari provinsi, kabupaten, kota hingga pusat,\" jelasnya. Sehingga antara DPW dan Koordinator Pemenangan Dapil akan saling bersinergi untuk memenuhi target tersebut. Tidak hanya untuk dapil pusat, tetapi juga di dapil provinsi dan kabupaten/kota. \"Dengan saling bersinergi, maka semua kerja yang dilakukan secara terpadu, sehingga targetnya diharapkan akan tercapai di ketiga level ini,\" ujarnya. Selanjutnya, untuk mengkordinasikan 84 Kordapil ini, Ketua Bangter I Syahfan Badri Sampurno, Ketua Bangter II Acmad Zairofi, Ketua Bangter III Ahmad Zainuddin, Ketua Bangter IV Rofi\' Munawar dan Ketua Banter V Akhmad Faradis mendapatkan surat tugas secara langsung dari Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta. Bangter I akan bertanggungjawab pada pemenangan dapil di wilayah Sumatera. Bangter II bertanggungjawab pemenangan dapil di Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Kemudian Bangter III bertanggungjawab di pemenangan dapil DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu, Bangter IV bertanggungjawab di pemenangan dapil di Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan. Terakhir Bangter V bertanggungjawab pada pemenangan dapil di Sulawesi, Maluku dan Papua. Mahfuz menambahkan, Rakornas Konsolidasi Pemenangan juga menyepakati konsolidasi pemenangan untuk memastikan target terdekat. \"Yaitu pendaftaran Bakal Calon Anggota Legistif (BCAD) yang akan di mulai bulan Mei dengan rekrutmen Bacaleg,\" pungkasnya. (*)
Penerima Beasiswa di Australia Diingatkan untuk Kembali ke Tanah Air
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengingatkan mahasiswa Indonesia yang berkesempatan mendapatkan beasiswa melanjutkan pendidikan tinggi di Australia untuk kembali ke Tanah Air serta berbakti pada bangsa dan negara.\"Harus bertekad kembali untuk berbakti dan mengabdi kepada bangsa dan negaramu. Ini yang utama,\" kata Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Australia untuk menghadiri pertemuan 2+2.Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, Prabowo menyinggung perihal tujuan beasiswa yang diberikan pemerintah Indonesia.Menurut dia, kesempatan beasiswa untuk belajar di Australia itu harus dimanfaatkan oleh para mahasiswa untuk belajar sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.\"Saudara mendapatkan kehormatan, kesempatan untuk belajar. Sebagian besar atas biaya beasiswa yang berarti dari rakyat Indonesia. Belajar dengan sebaik-baiknya agar saudara dapat menarik manfaat,\" katanya.Prabowo mengingatkan hal-hal tersebut karena orang-orang yang mendapatkan beasiswa belajar ke negara maju sudah semestinya menyerap hal-hal benar dan positif.Ilmu, wawasan, dan keahlian yang didapat selama menempuh pendidikan di luar negeri tentunya membawa dampak lebih baik ketika kembali ke Indonesia.\"Ini pasti membawa dampak yang baik kepada negara kita. Saudara akan kembali ke institusi masing-masing. Diharapkan dapat melaksanakan tanggung jawab itu dengan suatu perbaikan,\" ujar Prabowo.(ida/ANTARA)
Akui Selaras Dengan Golkar, PAN Buka Peluang bagi PKB
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan pihaknya memiliki sikap sepadan dengan Partai Golkar untuk membuka peluang kerja sama politik dengan PKB, terutama soal bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).\"PAN selaras dengan Golkar, akan senang dan bergembira jika PKB dapat bergabung, berkoalisi, dan bersanding dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB),\" kata Viva Yoga kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.Jika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bergabung ke dalam koalisi, yang terdiri atas Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), maka langkah tersebut dapat menambah kekuatan politik KIB sekaligus sebagai basis konstituen di Pilpres 2024.Dengan demikian, lanjut Viva Yoga, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusulkan KIB berpotensi pula memenangkan Pilpres 2024.\"Jika PKB bersama KIB, itu akan saling menguatkan. Tidak akan jeruk makan jeruk karena masing-masing partai politik yang ada di KIB telah memiliki basis konstituennya masing-masing,\" jelasnya.Dia juga berpandangan bergabungnya PKB ke dalam KIB akan menjadi energi baru bagi koalisi tersebut.\"PKB akan menjadi energi baru bagi KIB, karena di samping singkatan dari Partai Kebangkitan Bangsa, PKB itu juga \'Partai KIB Banget\',\" katanya.Sebelumnya, usai sarapan pagi bersama Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar di Kompleks Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya membuka peluang kerja sama politik dengan PKB menjelang Pemilu 2024.\"Terkait dengan kerja sama Partai Golkar dengan PKB, kami menyatakan terbuka peluang yang sangat besar dan luas,\" kata Airlangga.Ia pun menyampaikan pertemuannya dengan Muhaimin telah diketahui para pimpinan partai di KIB.\"Kami sudah berbicara dengan ketua umum yang tergabung di KIB. Seluruhnya menyambut positif pertemuan hari ini,\" ujarnya.Saat ini, Partai Golkar bersama PAN dan PPP telah mendeklarasikan KIB. Sementara itu, PKB telah bergabung dengan Partai Gerindra membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).(ida/ANTARA)
Pembakaran Susi Air di Papua Karena Kurang Pengawalan
Lombok Tengah, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin menilai peristiwa pembakaran pesawat milik Susi Air dengan Nomor Penerbangan SI 9368 oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua karena kurangnya pengawalan di lokasi objek vital.\"Pesawat datang kemudian bisa dibakar karena kurang pengawalan. Harusnya dibuat pengawalan,\" kata Ma\'ruf Amin di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat.Pesawat milik Susi Air dibakar KKB di Lapangan Terbang Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Selasa pagi (7/2).KKB kemudian membawa pilot pesawat Captain Philips M. yang berkebangsaan Selandia Baru serta lima orang penumpang, yaitu Demanus Gwijangge, Minda Gwijangge, Pelenus Gwijangge, Meita Gwijangge, dan Wetina W.\"Jadi, di Papua Pegunungan ini memang masih ada gangguan keamanan; karena itu saya minta supaya pembuat perusuh ini itu dikejar dalam rangka penegakan hukum,\" tambahnya.Dia juga menegaskan tempat-tempat strategis harus dijaga.\"Harus ada pengawalan di situ. Jangan sampai di tempat itu kemudian tidak ada pengawalan,\" tegasnya.Namun, selain memberlakukan penegakan hukum, Ma\'ruf Amin juga mengatakan Pemerintah terus membangun kesejahteraan di Tanah Papua.\"Terus membangun kesejahteraan dan kami sesuaikan dengan kemauan orang Papua. Saya menggunakan istilah \'Kami akan menggaruk di tempat yang gatal\', yang gatal itu yang kami garuk, yang kami berikan kepada mereka,\" jelasnya.Artinya, lanjut Ma\'ruf Amin, Pemerintah melakukan perubahan dan mengerjakan proyek pembangunan untuk kesejahteraan warga Papua sesuai dengan masalah yang mereka hadapi.\"Apa yang diinginkan orang Papua dan kami sudah dapat semua dukungan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh gereja, tokoh agama, adat; dan waktu saya ke sana, mereka terus terang mereka minta tambah dua provinsi lagi, tapi saya katakan enam provinsi ini dulu diselesaikan,\" katanya.Sebelumnya, pesawat Susi Air jenis Pilatus Porter PC 6/PK-BVY dilaporkan hilang kontak, Selasa, pukul 06.35 WIT, di Lapangan Terbang Distrik Paro saat terbang dengan rute Timika-Paro-Timika.Dua jam berselang, Susi Air mendapati pemancar sinyal darurat atau Emergency Locator Transmitter (ELT) pesawat tersebut dalam posisi aktif pukul 09.12 WIB, kemudian direspons oleh perusahaan dengan kondisi darurat lewat pengiriman pesawat lain guna mengecek posisi pesawat.Namun, pesawat ditemukan dalam kondisi terbakar di landasan Lapangan Terbang Distrik Paro.Lima penumpang pesawat milik Susi Air saat ini sudah berhasil dievakuasi dari Paro ke Timika.Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut pihaknya saat ini mengutamakan mencari keberadaan Captain Philips M. setelah mendeteksi keberadaan pilot tersebut.Menurut Yudo, Philips tidak disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM, melainkan melarikan diri setelah diancam saat pesawat diduga dibakar kelompok tersebut.Rencananya, pesawat tersebut akan mengevakuasi 15 pekerja pembangunan puskesmas dari Paro ke Timika.Yudo menjelaskan Distrik Paro tidak termasuk dalam wilayah rawan gangguan keamanan, sehingga Susi Air diizinkan melakukan penerbangan. Bandara di Distrik Paro juga tidak pernah digunakan untuk penerbangan, tapi pihak Susi Air menggunakan bandara tersebut sebagai rute penerbangannya.Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan pencarian Pilot Susi Air masih dilakukan personel TNI dan Polri bersama Satuan Tugas (Satgas) Damai Cartenz.(ida/ANTARA)
Terlalu Mahal, Biaya Haji Tidak Sampai 69 Juta, Cuma 47 Juta
Jakarta, FNN - Biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun 2023 diperkirakan akan naik sangat tinggi, dari semula 38,9 juta menjadi 69 juta, atau naik sekitar 30 juta lebih. Konon, bila BPIH tidak dinaikkan dan komposisi yang dibayarkan oleh jamaah haji yang harus dikeluarkan oleh badan pengelola keuangan haji (BPKH) tidak diubah maka BPKH akan kolaps pada tahun 2025. Selama ini, komponen biaya haji terdiri dari biaya yang disetorkan awal oleh para jamaah haji dan kemudian dikelola oleh BPKH. Nilai manfaat dari BPKH itu kemudian digunakan untuk membayar kekurangan dari porsi yang harus dibayar oleh para jemaah haji. Dana ini sering disebut sebagai sebagai subsidi, padahal ini bukan subsidi. Ini adalah dana hasil pengembangan uang setoran awal dari para jemaah sendiri. Mengapa ada kenaikan yang sangat tinggi? Temuan anggota Panja BPIH Komisi VIII menunjukkan bahwa kenaikan biaya yang sangat tinggi itu terjadi karena adanya mark up dan ketidakmampuan pengelola haji kita melakukan negosiasi. Anggota Panja BPIH Komisi VIII, Bukhori Yusuf, dengan tegas menyatakan angka yang dibayarkan oleh jemaah haji itu cukup 47 juta saja, tidak sampai 69 juta. Jumlah ini lebih rendah dari yang dinyatakan oleh Ketua Panja, sekitar 50 sampai 55 juta. “Kita bisa menurunkan BPIH sampai 82 juta dan kalau kemudian BPIH itu 82 juta maka kemudian BIPIH itu cukup 47 juta, 47 juta itu setoran awal 25 juta, virtual account 5 juta, jamaah cuma menambah 17 juta, 35 juta dibayar oleh investasi yang dipegang BPKH. Itu kira-kira gambaran yang sederhana,” kata Bukhori Yusuf. Dalam rapat Komisi VIII Panja BPIH tersebut Bukhori Yusuf juga menyampaikan bahwa dirinya selalu konsisten dari awal bahwa ada dua hal yang harus dilakukan untuk menghemat biaya ibadah haj: Pertama, BPKH harus melakukan kajian yang baik, sepenuh hati dan atas dasar kepahaman, bukan atas dasar perintah, untuk mengkaji road map pola penyelenggaraan atau pembiayaan haji yang lebih berkeadilan, lebih rasional, dan tidak mengganggu hak-hak jamaah yang seluruhnya kurang lebih 5 juta lebih, bukan hanya jamaah yang akan berangkat. Kedua, kita perlu membahas lebih bijak dan berkeadilan, terkait dengan pembahasan pembiayaan haji tahun 2023, yang merupakan salah satu bagian dari kesalahan kebijakan yang sudah berpuluh-puluh tahun. Karena itu, dia berharap tidak ada pihak yang merasa baper. Menurut Bukhori, ada empat komponen utama yang berpengaruh terhadap pembiayaan haji, yaitu yang terkait dengan penerbangan; yang terkait dengan akomodasi; yang terkait dengan catering; dan yang terkait dengan biaya masyair. Biaya ini harus ditanggung oleh dua pihak, yaitu jamaah yang sedang berangkat dan ditutupi dengan dana manfaat BPKH. Terkait dengan 4 komponen itu, ada 4 strategi: pertama, menurunkan harga-harga yang tidak wajar; kedua, menghilangkan regulasi yang tidak berdasar; ketiga menghilangkan kebijakan-kebijakan turunan yang memberatkan dan mengada-ada; dan keempat, mempersingkat durasi waktu berhaji menjadi sekurang-kurangnya 35 hari. Yang perlu diturunkan pertama adalah masyair, yang kedua adalah hotel, yang ketiga konsumsi, dan yang keempat adalah akomodasi, seatle bus. “Clear banget apa yang disampaikan oleh Pak Bukhari Yusuf. Dia bisa detail sekali merinci semua, dari hulu sampai hilir, yang bisa dilakukan penghematan, negosiasi ulang, bahkan kemungkinan terjadinya mark up,” ujar Hersubeno Arief, dalam Kanal Youtube Hersubneo Point edisi Kamis (9/2/23). Jika semua itu bisa dilakukan sebenarnya biaya haji bisa menjadi lebih murah. “Kita tinggal tunggu ya bagaimana dari Kementerian Agama, dalam hal ini pemerintah, akan menentukan tarifnya. Kemarin ketika kita mendengar dalam rapat kerja dengan Komisi VII Panja BPIH, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh menyatakan bahwa biaya bisa ditekan sekitar 2 juta sekian, belum lagi ditambah negosiasi dengan maskapai penerbangan, yang merupakan komponen terbesar dari biaya perjalanan ibadah haji,” pungkas Hersu. (sof)
Nasib Menkominfo: Batal Direshuffle Malah Diperiksa Kejagung
Jakarta, FNN – Akhirnya, bakal terjadi juga seliweran isu tentang menteri dari Partai Nasdem yang masih duduk di kabinet Jokowi. Meski batal direshuffle, akhirnya Menkominfo, Johnny G. Plate, akan dipanggil Kejaksaan Agung terkait dengan kasus korupsi BTS di Kominfo. Meski baru dipanggil dan belum tentu menjadi tersangka, tetapi tetap saja kita melihat ada sisi tekanan politiknya. “Kita kaget, bukannya ibu Ketua PDIP itu meminta supaya menteri Nasdem direshuffle oleh Jokowi. Permintaan itu keras betul, tapi tiba-tiba nggak jadi. Nanti tiba-tiba justru masuk penjara. Kan itu potensi masuk penjara. Kalau dipanggil Kejaksaan Agung itu artinya separuh kakinya sudah di penjara,” kata Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Kamis (9/2/23). “Ini kita bisa duga dengan kuat bahwa Jaksa Agung itu memperhatikan proses politik dan kita tahu kedekatan Jaksa Agung dengan PDIP itu sama dengan kedekatan Jokowi dengan KPK. Jadi ini ada dua lembaga yang sebetulnya dikendalikan oleh kekuatan politik. Kalau KPK dikendalikan Jokowi, kalau Kejaksaan Agung pasti dikendalikan oleh Ibu Mega,” tambah Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa posisi Nasdem sekarang sangat terancam, karena ini sinyal pertama bahwa mungkin bukan kehendak, tapi Jokowi tidak proteksi, Jokowi membiarkan saja. Sangat mungkin ini kehendak Ibu Mega, tapi sinyal itu juga dimanfaatkan oleh Jokowi untuk setidaknya mereshuffle secara paksa. Dengan demikian, Pak Jokowi merasa bahwa ini blessing is disguise, sekaligus untuk melucuti legitimasi Anies karena didukung Nasdem. Kesan tersebut tidak bisa dihindarkan dan sepertinya publik juga menangkap kesan itu. “Ini sudah betul-betul pesan (bukan kesan). Jhonny G. Plate adalah pesan Ibu Mega pada Jokowi, kira-kira begitu,” ujar Rocky. Jokowi tidak ada masalah dengan pesan ini. Selain Jhonny G. Plate, ada Zulfan Lindan yang juga akhirnya dicopot dari Komisaris Jasa Marga karena bicara tentang antitesa Jokowi. Jadi ada dua tokoh Nasdem yang disingkirkan dari istana. Mereka tersingkir bukan karena Jokowi, tapi karena Megawati. “Jadi sebetulnya itu semua pesan Ibu Mega pada Jokowi yang menjadi pesan Jokowi buat Nasdem,” ujar Rocky. (ida)
Haris Pertama Geram, KNPI Diadudomba dengan Luhut Binsar
Jakarta, FNN - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama sangat geram atas viralnya selebaran dukungan terhadap Munaslub Partai Golkar. \"Viralnya selebaran dukungan Munaslub Partai Golkar pada acara yang akan diselenggarakan di Rakernas KNPI akhir Februari ini merupakan fitnah kejam terhadap organisasi KNPI\", jelas Haris. Haris mengecam pelaku pembuat selebaran fitnah karena sudah mencemari nama baik Organisasi KNPI. \"Upaya pelaku fitnah ini sangat tidak bertanggung jawab dan sudah mencemari nama baik Organisasi KNPI, sangat dirugikan atas perbuatan fitnah ini\", kata Haris. Lanjut Haris menyatakan dalam selebaran yang viral mendukung Munaslub Partai Golkar dan mendukung Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Umum Golkar merupakan tindakan adu domba. \"Jelas sekali ini merupakan tindakan adu domba KNPI dengan Pak Luhut Panjaitan, dan menyeret KNPI dalam praktik politik kotor, sebab KNPI selama ini terbangun sebagai rumah bersama kader muda lintas Partai dan golongan\', tegas Haris. Haris berharap pelaku fitnah ini bertanggung jawab atas tindakannya. \"Siapapun yang berbuat fitnah ini, kalian harus bertanggung jawab. Jangan rusak KNPI kepengurusan hasil Kongres Ternate dengan memanfaatkan kepentingan pribadi dan golongan tertentu saja, saya bersama kawan-kawan pengurus bangun kejayaan KNPI dengan susah payah\", harap Haris. (sws)
Pelanggar Konstitusi Wajib Berhenti atau Diberhentikan Dengan Paksa
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) KONSTITUSI merupakan kesepakatan bersama antar rakyat yang mengatur prinsip-prinsip dasar politik dan hukum sebuah negara dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi mengatur wewenang dan tanggung jawab lembaga Eksekutif (Pemerintah), Legislatif (DPR) dan Yudikatif (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi). Konstitusi mengatur hubungan antar lembaga tersebut, termasuk mengatur perimbangan kekuasaan antar eksekutif, legislatif dan yudikatif. Konstitusi juga mengatur hubungan antara pemerintah (presiden) dengan rakyat, serta mengatur kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan hak-hak dasar kepada rakyat. Semua pihak, eksekutif, legislatif dan yudikatif, wajib taat konstitusi, untuk mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis dan berdaulat. Konstitusi Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang sudah mengalami perubahan sebanyak empat kali selama periode 1999-2002. Presiden (pemerintah) mempunyai tugas konstitusi untuk melaksanakan roda pemerintahan secara adil bagi semua lapisan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, presiden (pemerintah) wajib taat kepada konstitusi. Presiden tidak boleh bertindak melampaui wewenang yang diberikan konstitusi. Presiden tidak boleh merampas hak rakyat, presiden tidak boleh merampas wewenang lembaga lainnya: DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. DPR mempunyai tugas konstitusi untuk mengawasi presiden (pemerintah) agar selalu taat konstitusi, termasuk menyetujui dan mengawasi keuangan negara (APBN). Selain itu, DPR bersama pemerintah mempunyai tugas dan wewenang membuat undang-undang untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, kelompok oligarki. Semua undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi wajib batal. Misalnya, PERPPU Cipta Kerja, UU IKN, UU Pemilu terkait _presidential threshold_, penundaan pemilihan kepala daerah dan penunjukan penjabat kepala daerah, UU tentang KPK yang menghapus independensi KPK, PERPPU “Corona” No 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi UU No 2 Tahun 2020, penetapan APBN melalui Peraturan Presiden, terindikasi bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas konstitusi untuk memastikan undang-undang yang berlaku tidak melanggar konstitusi. Dalam hal undang-undang melanggar konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib menyatakan UU tersebut inkonstitusional: batal. Dalam menjalankan tugas ini, Mahkamah Konstitusi harus bertindak independen untuk kepentingan masyarakat luas. Mahkamah Konstitusi tidak boleh memberi pendapat subyektif, seperti pada kasus uji materi PERPPU “Corona” No 1 Tahun 2020, UU Cipta Kerja (dengan putusan inkonstitusional bersyarat), UU Pemilu “presidential threshold” dengan pendapat bisa memperkuat sistem presidensial, dan mungkin masih banyak lainnya. Semua pihak, eksekutif, legislatif dan yudikatif, wajib menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai konstitusi. Kalau presiden melanggar konstitusi, DPR sebagai pengawas eksekutif wajib menegur, memberi koreksi, atau dalam hal tertentu, DPR wajib mengusulkan pemberhentian presiden kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau DPR melanggar konstitusi, termasuk membiarkan presiden melanggar konstitusi, maka partai politik wajib memberhentikan anggota DPR pelanggar konstitusi tersebut. Kalau partai politik melanggar konstitusi, termasuk membiarkan anggotanya melanggar konstitusi, maka rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi bisa mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membekukan atau bahkan membubarkan partai politik tersebut. Kalau Mahkamah Konstitusi melanggar konstitusi, memutuskan perkara uji materi dengan melanggar konstitusi, membiarkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi tetap berlaku, maka kondisi ini mencerminkan negara sudah dikuasai tirani. Eksekutif, legislatif dan yudikatif secara bersama-sama melakukan persekongkolan untuk melakukan pelanggaran konstitusi, dimotori oleh partai politik, sehingga menghasilkan rezim otoriter tirani yang menjalankan roda pemerintahan dengan menggunakan peraturan dan hukumnya sendiri, yang bertentangan dengan konstitusi: memerintah secara ekstra konstitusional. Karena jalan atau proses untuk merebut kedaulatan rakyat dari pemerintahan tirani tidak diatur di dalam konstitusi maka, yang umumnya terjadi di seluruh dunia, rakyat harus merebut kedaulatannya dengan cara paksa, melalui ekstra parlementer, ekstra konstitusional. Mungkin ini hanya jalan satu-satunya yang tersedia untuk menegakkan demokrasi dan menyelamatkan konstitusi dari tirani. Karena tirani akan terus melanggengkan kekuasaannya melalui “putra mahkota” yang akan meneruskan pemerintahan tirani tersebut, yang akan membuat rakyat menderita berkepanjangan. (*)
POPULER
