POLITIK
Ribuan Kader Partai Gelora Konsolidasi di Tangerang, Deklarasikan Anis Matta dan Fahri Hamzah sebagai Capres-Cawapres
JAKARTA, FNN - Ribuan kader Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora) berkumpul di Indoor Stadium Sport Center, Kelapa Dua, Tangerang, Banten, Ahad (19/02/2023), untuk mendeklarasikan Anis Matta-Fahri Hamzah sebagai calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) partai bernomor 7 ini dalam Pemilu 2024. Acara ini sekaligus memulai rangkaian program konsolidasi nasional dalam rangka sosialisasi dan konsolidasi kader. Acara tersebut mempertemukan ribuan kader dan relawan di Tangerang Raya dengan Ketua Umum DPN Partai Gelora Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi. Lalu, Koordinator Daerah Pemilihan Banten III Sarah Azzahra, pengurus DPN, DPW tingkat provinsi, DPD atau tingkat kabupaten/kota, hingga pengurus di tingkat kecamatan dan kelurahan. Bupati Tangerang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Moch Marsya Rasyid memberikan sambutan selamat datang dan mengapresiasi pilihan Partai Gelora menjadikan Kabupaten Tangerang sebagai titik awal konsolidasi nasional. Acara ini juga menandai diluncurkannya semboyan kampanye Partai Gelora untuk mewujudkan \"Indonesia Superpower Baru\", dan konsolidasi daerah pemilihan Banten III yang mengusung Bacaleg Sarah Azzahra. Anis Matta mengatakan, Partai Gelora mengajak masyarakat Indonesia untuk mewujudkan mimpi menjadi superpower baru, karena negeri ini memiliki semua modalnya yang perlukan untuk sampai ke sana. \"Indonesia akan menjadi superpower baru jika ibu hamil dan anak yang ada di dalam kandungan mendapat dukungan nutrisi dan layanan kesehatan. Kita akan menjadi kekuatan utama dunia, dengan menyediakan kuliah gratis bagi seluruh rakyat. Itu yang diperjuangkan Partai Gelora,\" papar Anis yang didampingi Sarah di atas panggung. Partai Gelora, kata Anis Matta, akan menyiapkan Indonesia sebagai Superpower Baru sejajar dengan Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, Rusia dan Cina. Untuk mencapai tujuan itu, papar Anis, Indonesia membutuhkan GPS atau Kompas untuk menuju Arah Baru Indonesia dalam membangun bangsa dan negara agar bisa menjadi Superpower Baru dunia. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menambahkan, Partai Gelora sengaja memilih wilayah Banten sebagai \"titik keberangkatan\" sosialisasi dan konsolidasi, karena makna tersendiri. Fahri menjelaskan, di Banten ini pernah ada kesultanan hebat, yaitu Kesultanan Banten, yang menjadi benteng nusantara dan awal mula penyebaran Islam ke berbagai daerah di Indonesia. \"Kita ingin napak tilas dan menjadikan Banten , khususnya Tangerang, menjadi titik berangkat untuk menjadikan Indonesia Superpower Baru,\" kata Fahri Hamzah. Selain itu, lanjut Fahri, Partai Gelora menugaskan seorang perempuan untuk menjadi Caleg DPR dari dapil Banten III agar bisa berpartisipasi dalam memperbaiki bangsa dan negara Indonesia. \"Untuk Banten III kita mengandalkan perempuan, karena perempuan adalah tiang negara. Kita utus perempuan untuk memperbaiki Indonesia. Dia , Sarah Azzahra, seorang calon ibu muda yang sedang hamil seperti ibu pertiwi. Perempuan jadi simbol untuk membawa Indonesia ke puncak kejayaan,\" tegas Wakil Ketua DPR Periode 2004-2009 ini. Di antara ribuan massa, tampak sejumlah poster hingga spanduk bertuliskan \"Anis Matta Presiden 2024\", \"Anis Matta Presidenku\", dan \"Anis Matta untuk Indonesia Superpower Baru\" bertebaran di arena acara. Konsolidasi daerah pemilihan Banten III ini juga dihadiri dalah aktor kawakan Jaja Miharja yang dikenal dengan ucapan khasnya, yakni \"apaan tuh\". Jaja Miharja sudah bergabung dan menjadi Partai Gelora. (Ida)
Ketua DPD Ingatkan Ketua MPR Soal Pergantian Wakil Ketua MPR
JAKARTA, FNN — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyala Matalitti, mengingatkan Pimpinan MPR untuk segera melantik Tamsil Linrung menggantikan Fadel Muhammad sebagai wakil ketua MPR, sebagaimana hasil putusan Sidang Paripurna DPD RI. \"Jika tidak ditindaklanjuti, Pimpinan MPR melanggar Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” kata La Nyala, Sabtu (18/2/2023). Hal ini disampaikan menjawab pertanyaan tentang belum dilaksanakannya putusan DPD RI untuk mengganti wakil ketua MPR dari unsur DPD RI. Padahal DPD sudah memutuskan penggantian Fadel Muhammad dengan Tamsil Linrung dalam sidang paripurna DPD. La Nyala menjelaskan, dalam pasal tersebut berbunyi: //Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: a. Kerugian negara, b. Kerusakan lingkungan hidup, dan/atau c. Konflik sosial. DPD, menurut La Nyala, sudah melakukan langkah dengan Pimpinan DPD melalui sidang paripurna meminta Kelompok DPD di MPR bersurat kepada Pimpinan MPR untuk minta pelantikan. Terkait hal ini, menurut La Nyala, memang diatur dalam Tata Tertib MPR No. 1 Tahun 2019 Pasal 29 Ayat (1) huruf e : Pasal 29, berbunyi (1) Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. diberhentikan; d. menjabat sebagai Pimpinan DPR atau Pimpinan DPD; atau e. diusulkan penggantian oleh Fraksi/Kelompok DPD.* Terakhir Pimpinan DPD menyampaikan surat kepada Kelompok DPD agar ditindaklanjuti kepada Pimpinan MPR sesuai dengan mekanisme yang ada di Tatib MPR. Disebutkan La Nyala, Fadel muhamad diputus oleh Badan Kehormatan (BK) DPD bersalah dan diberi hukuman penjatuhan sanksi ringan dengan teguran tertulis. Pengaduan Fadel Muhammad di PN jakarta pusat pun memutuskan bahwa PN tidak berwenang utk mengadili. \"Semua dokumen hukum tersebut melalui kelompok DPD RI telah disampaikan kepada pimpinan MPR,” kata La Nyala. Ditambahkan La Nyala, Pimpinan DPD sudah melakukan komunikasi politik langsung kepada Ketua MPR. Namun, alasan belum dilakukan pelantikan dikarenakan yang bersangkutan masih menggugat dan menunggu putusan di PN dan ada gugatan baru juga di PTUN yg saat ini masih berproses. \"Meskipun hasil di pengadilan sebenarnya tidak berpengaruh dan tidak ada kaitannya. Karena menurut UU PTUN Gugatan tidak bisa menindak pelaksanaan keputusan. Pimpinan MPR harus laksanakan usulan Kelompok DPD sesuai Tatib MPR,” papar La Nyala. (*)
HNW Mengajak Pemuda Hidayatullah Mempersiapkan Pemimpin Indonesia Emas 2045
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengajak Pemuda Hidayatullah mempersiapkan langkah untuk mencetak pemuda progresif yang akan menjadi pemimpin dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.Hal tersebut disampaikan Hidayat Nur Wahid (HNW) saat memberikan materi kebangsaan dalam acara Musyawarah Nasional VIII PP Pemuda Hidayatullah di Aula Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah, Jatinegara, Jakarta, Jumat (17/2).“Dari sekarang di tahun 2020-an mempersiapkan karakter, jati diri, untuk bisa menghadirkan pemuda progresif beradab yang mengisi Indonesia Emas 2045. Serta mempersiapkan pemimpin berskala nasional di tahun 2045,\" kata Hidayat sebagaimana keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Ia mengapresiasi munas yang digelar PP Pemuda Hidayatullah sebagai pilihan dan tonggak yang tepat, sebagaimana kiprah pemuda Indonesia pada tahun 1920-an yang ikut mempersiapkan Indonesia merdeka melalui keaktifan di PPKI, BPUPKI, hingga Panitia Sembilan.Menilik dari faktor sejarah tersebut, Hidayat menggarisbawahi para pemuda yang terdidiklah yang bisa menghadirkan kontribusi luar biasa, baik yang datang dari latar belakang pendidikan umum maupun pesantren.“Keterdidikan menghasilkan kualitas dan keunggulan,\" kata HNW, sapaan karibnya.Untuk itu, ia mengingatkan kepada Pemuda Hidayatullah untuk mementingkan kualitas pendidikan dalam mempersiapkan pemimpin di tahun 2045.\"Keterdidikan dari generasi pada masa lalu adalah keterdidikan yang benar, di mana dari perilaku dan pikiran yang dihasilkan semuanya demi Indonesia merdeka dan bersatu. Tidak ada pikiran mereka yang memecah belah persatuan bangsa dan umat. Keterdidikan mereka memberi solusi,\" tuturnya.Di samping pendidikan, HNW mengingatkan pula bahwa para pemuda yang ikut berperan dalam kemerdekaan Indonesia juga aktif berorganisasi sehingga tidak individualistik.“Maka juga tidak mungkin memikirkan Indonesia tahun 2045 dengan sejak sekarang mengabaikan kualitas SDM, pendidikannya serta sifat aktif berorganisasi dan terbiasa berani maju memberi solusi konstruktif atas berbagai masalah dan tantangan serta peluang yang ada,\" kata HNW.Sebelum menyampaikan materi dengan tema \"Kokohkan Karakter Pemuda Progresif Beradab Untuk Indonesia Bermartabat 2045\", HNW pun mengucapkan selamat atas terselenggaranya Munas VIII PP Pemuda Hidayatullah yang diikuti oleh ratusan pemuda dari seluruh Indonesia.\"Mudah-mudahan akan menghadirkan keputusan dan langkah yang penting untuk direalisasikan sebagaimana spirit tema yang ada di munas,\" ucapnya.(ida/ANTARA)
Soal Pemindahan Rohingya dari Aceh, UNHCR Menunggu Kebijakan Pemerintah
Banda Aceh, FNN - Lembaga urusan pengungsian PBB (UNHCR) menyebutkan pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah Indonesia terkait dengan kebijakan pemindahan imigran etnis rohingya di provinsi paling barat Indonesia itu.\"Ini \'kan sebenarnya pemindahan tempat, segala macamnya ini, kami sedang menunggu dari pemerintah pusat. Sementara ini belum ada keputusan apa-apa dari pemerintah pusat,\" kata Protection Associate UNHCR Oktina Hafranti di Aceh Besar, Jumat.Saat ini, kata Oktina, sebanyak 309 orang etnis rohingya di tempat penampungan sementara UPTD Dinas Sosial Aceh Rumoh Seujahtera Beujroh Meukaya Ladong, Aceh Besar.Dari data itu, sebanyak 48 anak laki-laki dan 99 orang laki-laki serta 45 anak-anak perempuan dan 48 perempuan dewasa.Ditambah sebanyak 69 orang etnis rohingya yang baru terdampar di Pantai Desa Lampanah, Kecamatan Seulimuem, Kabupaten Aceh Besar pada hari Kamis (16/2).Hingga kini, UNHCR masih belum mengetahui sampai kapan para pencari suaka itu harus menetap di Gedung UPTD Dinas Sosial Aceh karena lembaga urusan pengungsian PBB ini tidak memiliki otoritas untuk ranah penempatan lokasi pengungsian sehingga harus menunggu kebijakan pemerintah.\"Kami masih menunggu. Kalau sampai kapan (di UPTD Dinas Sosial Aceh), kami juga belum tahu. Akan tetapi, kami tetap menunggu keputusan dari pemerintah pusat sebagai pihak otoritas,\" ujarnya.Sebelumnya, UNHCR mencatat sebanyak 665 imigran rohingya masuk ke Aceh sepanjang tahun 2022. Ratusan pengungsi ini mendarat di tiga lokasi, yakni Kota Lhokseumawe, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Aceh Besar.\"Dari 664 imigran rohingya, sebanyak 167 orang di antaranya melarikan dari dari lokasi penampungan sementara di Kota Lhokseumawe,\" kata Kepala Perwakilan UNHCR Indonesia Ann Maymann.Ann Maymann mengatakan bahwa pihaknya memuji pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat di Provinsi Aceh atas kemurahan hati dan dukungan mereka kepada para imigran rohingya.Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penanganan Pengungsi, UNHCR bekerja sama dan berkoordinasi dengan para pihak berwenang untuk memastikan para imigran tersebut memperoleh perlindungan dan kebutuhan dasar rohingya.(sof/ANTARA)
Jangan Sampai Tempat Ibadah Menjadi Tempat Persaingan Parpol
Jakarta, FNN - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengingatkan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 agar tidak memanfaatkan tempat ibadah sebagai tempat kampanye sehingga menjadi tempat persaingan antarparpol. \"Saya tidak setuju tempat ibadah jadi tempat kampanye. Jangan sampai tempat ibadah jadi persaingan antarparpol,\" ujar Bagja saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk \"Sumbang Suara Kaum Muda dalam Peran Menciptakan Pemilu 2024 Damai yang Bermartabat\" di Media Center KPU RI, Jakarta, Jumat. Ia menambahkan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 ini, sudah sepatutnya segenap bangsa Indonesia bersama-sama mengurangi politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sebelumnya, Bagja telah menyampaikan bahwa Bawaslu RI meminta seluruh pihak untuk tidak berpolitik praktis di tempat ibadah. \"Bawaslu mengimbau seluruh pihak, ini masa belum ada penetapan peserta pemilu sehingga diminta menghindari politik praktis di tempat ibadah,\" kata dia. Di samping itu, tambahnya, Bawaslu mengingatkan semua pihak untuk tidak melakukan aktivitas politik praktis yang mengarah pada dukungan atau kampanye terkait Pemilu 2024 di tempat ibadah. \"Kalau untuk pemilu akan hadir pada tahun 2024, tidak masalah. Tapi, ada pernyataan dukungan di tempat ibadah, apa pun tempat ibadahnya, kami mengimbau dan mengingatkan agar para pihak menahan diri,\" katanya. Menurut Bagja, hal itu akan mengganggu proses ke depan dan mengganggu situasi kondusif pemilihan umum yang digelar. \"Imbauan ini disampaikan meskipun peserta Pemilu 2024 yang akan ditetapkan KPU dan tahapan kampanye pemilu belum dimulai,\" kata dia. Bagja juga menyampaikan bahwa larangan mengenai aktivitas kampanye di tempat ibadah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Berdasarkan UU Pemilu itu, ucap dia, aktivitas kampanye di tempat ibadah dapat dijerat sanksi pidana.(sof/ANTARA)
Pemerintah Diminta Menjaga Pasokan dan Harga Pangan Menjelang Ramadan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPD RI Mahyudin meminta pemerintah menjaga ketersediaan pasokan dan harga bahan pokok yang berpotensi melonjak jelang Ramadan 2023 karena akan memberatkan masyarakat.Hal tersebut disampaikan saat memimpin jalannya Sidang Paripurna DPD RI Ke-8 Masa Sidang III Tahun 2022-2023 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.“Kenaikan harga dan kelangkaan pasokan bahan pokok yang hampir rutin terjadi setiap menjelang bulan Ramadan perlu dipantau dan dikendalikan,” kata Mahyudin.Mahyudin menyebut kejadian kenaikan harga dan kelangkaan pasokan bahan pokok yang terus berulang menunjukkan tata kelola pangan di Indonesia masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oknum-oknum tertentu.Ia mengatakan pimpinan DPD RI meminta Komite II DPD RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, BULOG, dan instansi terkait lainnya dalam menjaga pasokan dan harga bahan pokok.Ia meminta seluruh anggota DPD RI untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah dalam membantu mengendalikan harga bahan pokok jelang Ramadan 2023.“Kami berharap melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan instansi terkait, maka stabilitas harga kebutuhan pokok tersebut dapat terwujud, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri 2023,” kata Mahyudin.Sidang Paripurna DPD RI Ke-8 Masa Sidang III Tahun 2022-2023 beragendakan pengucapan sumpah atau janji pengganti antarwaktu (PAW), laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan, pengambilan keputusan DPD RI, dan pidato penutupan pada akhir Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023.(sof/ANTARA)
Lucky Hakim Susah Dihubungi
Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya mengalami kesulitan berkomunikasi dengan Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim, yang mengundurkan diri dari jabatannya, untuk mengetahui lebih dalam tentang alasan pengunduran diri tersebut.\"(Lucky Hakim) Susah dihubungi, saya sudah menelepon. Ajudan saya sudah menelepon berkali-kali. Kepada individu-nya susah dihubungi. Sudah berkali-kali ajudan sudah mengontak supaya menghadap saya karena perintah mendagri, belum ada respons,\" kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat.Akibatnya, Ridwan Kamil mengatakan upaya islah antara Lucky Hakim dengan Bupati Indramayu Nina Agustina pun jadi terhambat\"Mau mengislahkan gimana, susah dihubungi. Tapi, arahan Pak Mendagri (Tito Karnavian), kalau bisa didamaikan dengan sebuah musyawarah. Kan prosesnya untuk terpilih mahal sekali dan panjang,\" kata Ridwan.Dia juga ingin mengetuk pintu hati pasangan kepala daerah Kabupaten Indramayu itu terkait masalah pengunduran diri Lucky Hakim.\"Masa tidak ada kebesaran hati masing-masing, demi kepentingan rakyat Indramayu, untuk mencari kesepakatan politik yang baru,\" tambahnya.Sementara itu, Nina Agustina memastikan roda pemerintahan Kabupaten Indramayu tetap berjalan seperti biasa meskipun Lucky Hakim mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil bupati.\"Roda pemerintahan tetap berjalan,\" kata Nina di Indramayu, Jawa Barat, Selasa (14/2).Nina pun memastikan janji dan program kerjanya saat kampanye politik pada Pilkada 2020 tetap dia wujudkan. Dia berharap pengunduran diri Lucky Hakim dari jabatan wakil bupati tidak akan menghambat program kerja yang telah disusun.Dia meminta doa masyarakat Indramayu agar bisa terus melanjutkan program kerja, sehingga pembangunan di Indramayu terus berjalan lancar.\"Yang intinya adalah saya tetap bekerja baik untuk masyarakat Indramayu dan membangun Indramayu, sesuai janji saya untuk melakukan perubahan,\" tuturnya.Nina mengaku komunikasi dengan Lucky Hakim masih berjalan, meski tidak terlalu intens. Dia juga tidak mengetahui secara persis kenapa politikus sekaligus artis itu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil bupati.(ida/ANTARA)
Erdogan Apresiasi Bantuan Indonesia Atas Gempa Turki
Jakarta, FNN - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas bantuan Pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap penanganan gempa bermagnitudo 7,8 yang mengguncang negara itu pada Senin (6/2).\"Bapak Presiden (Joko Widodo) sudah berbicara telepon dengan Presiden Erdogan dan dalam pembicaraan tersebut, Presiden Erdogan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga Pemerintah Indonesia,\" kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.Retno mengatakan bantuan dari Indonesia merupakan bantuan pertama yang diberikan dari negara kawasan ASEAN untuk penanganan gempa Turki dan Suriah.Tim dari Indonesia juga turut menolong beberapa warga dari negara-negara ASEAN yang terdampak gempa di Turki. Selain itu, kata Retno, Pemerintah Indonesia sudah mengoperasikan rumah sakit lapangan untuk membantu korban gempa.\"Saya mendapatkan update dari waktu ke waktu dari duta besar kita,\" tambahnya.Pemerintah Indonesia juga mulai menyiagakan helikopter untuk pengiriman logistik bagi korban gempa. Retno mengatakan Presiden Jokowi juga sudah berkoordinasi dengan tim dari Indonesia yang membantu penanganan gempa di Turki dan Suriah.\"Jadi, alhamdulillah semuanya sesuai dengan rencana. Masih akan ada satu kloter lagi yang akan kami kirim untuk Turki dan Suriah,\" jelasnya.Selain itu, dia melaporkan bahwa dua warga negara Indonesia (WNI) meninggal dunia akibat gempa di Turki. Dua korban jiwa tersebut merupakan ibu dan anak. Sementara terkait jumlah WNI yang dirawat, dia belum bisa memastikan.Dia menjamin KBRI di Ankara, Turki, dan Damaskus, Suriah, akan proaktif membantu para WNI terdampak gempa.\"Ada yang sedang dirawat. Saya harus cek lagi yang dirawat sekarang kondisinya seperti apa. Jadi, dari waktu ke waktu memang terjadi dinamika, dalam arti yang dirawat mungkin sudah sembuh dan sebagainya, tetapi yang dipastikan, yang ingin saya pastikan, adalah bahwa kami berada di lapangan. Kami terus berupaya mencari dan membantu, termasuk KBRI terus memberikan bantuan logistik yang diperlukan oleh para WNI kita,\" ujar Retno Marsudi.(ida/ANTARA)
Bawaslu Diminta Menegur Parpol Kampanyekan Politik Identitas
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy\'ari meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menegur partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 yang memanfaatkan politik identitas sebagai alat menyosialisasikan ataupun mengampanyekan diri. \"Saya rasa, teman-teman Bawaslu bisa memberikan teguran atau peringatan melalui surat peringatan,\" ujar Hasyim kepada wartawan usai menghadiri acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu RI di Jakarta, Jumat. Ia menegaskan ketentuan dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) melarang penggunaan instrumen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) atau politik identitas sebagai sarana atau alat menyosialisasikan atau mengampanyekan diri. \"Di UU Pemilu, kan sudah jelas ada aturan menggunakan instrumental SARA kalau dalam bahasa undang-undang bisa disebut politik identitas sebagai sarana atau alat untuk menyosialisasikan diri atau mengampanyekan diri itu dilarang,\" ujar Hasyim. Hal yang dia sampaikan itu berkaitan dengan pernyataan Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi yang mengatakan pihaknya akan melawan narasi-narasi negatif tentang politik identitas. \"Kita akan secara lantang mengatakan, \'ya, kami Partai Ummat dan kami adalah politik Identitas\',\" kata Ridho pada Pidato Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Ummat di Jakarta, Senin (13/2). Menyikapi hal tersebut, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyayangkan pernyataan dari Ketua Umum Partai Ummat itu. \"Kami sangat menyesali pernyataan tersebut. Politik identitas adalah permasalahan besar Pemilu 2019 yang lalu,\" ucap Bagja. Ia menyampaikan Bawaslu akan menindak para peserta pemilu yang menggunakan politik identitas. \"Kami akan berikan sanksi. Pertama, tentu teguran kepada yang bersangkutan, kami harapkan mereka tidak melakukan hal tersebut kembali,\" ujar Bagja.(ida/ANTARA)
Tidak Ada Alasan Putusan MK Tunda Pemilu 2024
Semarang, FNN - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menegaskan tidak ada alasan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sistem pemilu yang saat ini sedang diuji menjadi instrumen untuk menunda Pemilihan Umum 2024.\"Penundaan pemilu dengan alasan butuh waktu adaptasi pemberlakuan sistem proporsional tertutup, saya berpandangan tidak ada alasan untuk itu,\" kata Titi Anggraini yang juga pengajar pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ketika menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Jumat.Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini sedang melakukan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD NRI Tahun 1945, khusus terkait dengan sistem pemilu.Dalam beberapa putusan pengujian UU Pemilu, menurut Titi, memang tidak serta-merta memberlakukan putusannya untuk pemilu yang sedang berjalan. Misalnya, Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait pemilu serentak untuk memilih anggota legislatif dan presiden/wakil presiden, baru berlaku setelah Pemilu 2014.Pegiat pemilu ini menegaskan bahwa MK tidak punya dasar konstitusional untuk memutus dengan langgam seperti itu. Apalagi, Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menyebut pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali.\"Mestinya MK konsisten dengan ketentuan konstitusi tersebut,\" kata Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem.Ia menekankan bahwa semua pihak mestinya mendukung MK untuk menjaga kemandirian dan kemerdekaannya dalam memutus perkara ini serta tidak mengganggu konsolidasi dan stabilitas penyelenggaraan Pemilu 2024 yang sudah berjalan masuk pada fase krusial.Di lain pihak, dosen FH UI itu memandang perlu mengevaluasi sistem pemilu pada Pemilihan Umum Anggota DPR dan pemilu anggota DPRD sehingga pelaksanaannya lebih baik dan bisa mengurai kerumitan yang ada.Namun, lanjut Titik, itu sebaiknya dilakukan pasca-Pemilu 2024 oleh para legislator terpilih. Dengan demikian, RUU Pemilu bisa menjadi agenda pertama pembentuk undang-undang hasil Pemilu 2024.\"Jangan diputus oleh MK sebab sistem pemilu sejatinya merupakan hasil konsensus politik yang harus dirumuskan oleh pembentuk undang-undang secara demokratis dan partisipatoris,\" kata pengajar pemilu FK UI ini.(ida/ANTARA)
POPULER
