Jakarta, FNN – Ketika publik sedang mempertanyakan bagaimana negara ini mengelola pajak, sebuah video berisi potongan pidato bacapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, beredar luas di berbagai platform media sosial. Video tersebut berisi pidato Anies tentang porsi pajak yang semakin besar dalam APBN dan tentang perlunya uang dari rakyat itu dikelola dengan baik dan dikelola oleh petugas pajak yang baik.

Meski pidato itu disampaikan Anies pada tahun 2013 ketika sedang mengikuti konvensi Partai Demokrat, tapi video tersebut sangat relevan dengan situasi saat ini. Seperti diketahui bahwa saat ini masyarakat sedang mempertanyakan bagaimana negara mengelola pajak.  Pertanyaan ini dipicu oleh perilaku dan gaya hidup para pegawai, pejabat, direktur jenderal pajak, dan keluarganya yang hedonis, yaitu menumpuk kekayaan dan tidak malu-malu memamerkan kekayaannya itu kepada publik di media sosial.

“Makin hari porsi ketika kita dalam APBN luar biasa besar. Pertanyaannya, siapa yang memanaje itu, jika orang baik hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik. Nah, sayangnya iklan-iklan di mana-mana adalah jadilah warga negara yang baik, dengan jadi pembayar pajak yang baik. Tidak ada iklan yang bilang jadilah pengelola pajak yang baik,” kata Anies dalam pidato tersebut.

Dalam pidato tersebut, Anies juga mengatakan bahwa sebagian dari kita harus ambil putusan, bukan saja menjadi pembayar pajak, tapi pengelola uang pajak kita semua. Jika tidak, orang-orang yang baik-baik ini, ketika mereka memilih masuk politik biasanya menghadapi masalah. Padahal, harusnya kita justru harus mendorong orang baik untuk masuk politik.

Pidato ini tentu ditanggapi sangat positif oleh masyarakat. Masyarakat menilai bahkan sejak 10 tahun lalu Anies sudah visioner karena sudah berbicara tentang bagaimana reformasi birokrasi dan bagaimana mengelola keuangan negara dengan cara yang baik, dan salah satu syaratnya adalah harus dikelola orang-orang baik. Karena itulah, Anies menyinggung soal pentingnya orang-orang baik masuk ke dunia politik.

Saat ini memang para pegawai pajak sedang disorot oleh masyakat yang dipicu oleh penganiayaan terhadap seorang remaja berusia 17 tahun bernama David, putra dari seorang petinggi Banser, oleh Mario Dandy Satrio (20 tahun), putra seorang pegawai pajak bernama Rafael Alun Tri Sambodo.

Akibat kasusnya ini, selain ditahan polisi, Dandy juga dikeluarkan dari kampusnya di Universitas Prasetya Mulya, Jakarta. Yang membuat kasusnya menjadi heboh sebenarnya bukan hanya karena status sebagai mahasiswa, tapi karena ketika melakukan penganiayaan Dandy mengendarai sebuah mobil mewah Jeep Rubicon yang harganya miliaran. Di media sosial, dia juga diketahui sering memamerkan gaya hidup mewah dengan mengendarai motor gede. Padahal,  dia hanya anak seorang pejabat eselon 3 di Ditjen Pajak.

Selain Dandy, anak Rafael Alun, gaya hidup mewah juga dilakukan oleh istrinya, Erni Nike Torondex. Istri Rafael ini sering memamerkan rumah-rumah mewahnya, koleksi mobil mewahnya, dan tas-tas mewahnya. Ini sangat tidak sesuai dengan profil suaminya yang hanya pejabat eselon 3 dengan jabatan Kepala Bagian, dengan tunjangan kinerja dan gajing berkisar antara 49-51 juta.

Mendengar kabar ini, Menteri Keuangan, Sri Mulyani marah kemudian mencopot jabatan Rafael dan menyatakan bahwa gaya hidup Rafael dan keluarganya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh Direktorat Jenderal Pajak. Setelah dicopot jabatannya Rafael kemudian malah memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara.

Belakangan, ternyata diketahui bahwa Dirjen Pajak, Surya Utomo, juga sama saja dengan Rafael Alun, bergaya hidup mewah. Keduanya tergabung dalam Klub Moge beernama Belasting Rijder  Klub moge ini sering memamerkan kegiatan dan aksi mereka di akun Instagramnya dan mengudang kehebohan. Sri Mulyani langsung menginstruksikan agar klub moge itu dibubarkan dan dia meminta kepada Pak Surya Utomo, untuk menjelaskan kepada publik dari mana perolehan harta kekayaannya itu.

Fakta-fakta yang terungkap tadi membuat publik marah dan menggalang gerakan “ogah bayar pajak”. Menteri Keuangan kalang kabut dan menghimbau agar rakyat tetap bayar pajak. Dia mencoba meyakinkan publik bahwa masih lebih banyak Pegawai pajak yang jujur dan bergaya hidup sederhana. Jadi, menurut dia, gara-gara tinta setitik rusak susu sebelanga.

Masyarakat juga menuntut agar Sri Mulyani mundur karena tidak berhasil melakukan reformasi di Departemen Keuangan. Apalagi ini belakangan terungkap ini juga ternyata Kepala Bea Cukai Jogjakarta yang notabene juga berada di bawah Kementerian Keuangan, itu juga sering pamer gaya hidup mewah.

“Saya kira ini waktunya untuk bersih-bersih di lingkungan Departemen Keuangan. Jadi tidak hanya pajak, tapi juga di lingkungan Bea Cukai,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal YouTube Hersubeno Point edisi Rabu (1/2/23). (ida)