Jakarta, FNN - Hari ini, Kamis (23/2/23) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan mereka usung pada pilpres 2024. Pendeklarasian ini adalah penegasan dari pengumuman yang telah disampaikan sebelumnya oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman, di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng,  30 Januari lalu.

Deklarasi ini lebih cepat sehari dari rencana semula, di mana rencana semula deklarasi akan dilaksanan bersamaan dengan Rakernas PKS, 24-26 Februari 2023, di Jakarta. Deklarasi direncanakan dilakukan pukul 13.00 setelah Majelis Syuro  PKS yang berjumlah 99 orang menggelar rapat. Jadi, penutupan rapat Majelis Syuro akan diakhiri dengan deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Pendeklarasian hari ini membuat publik bertanya-tanya mengapa deklarasi tersebut dipercepat? Pertanyaan muncul karena proses pencapresan Anies oleh PKS, bahkan oleh Nasdem dan Demokrat, terkesan dilakukan secara tergesa-gesa  dan tidak biasa. Khusus PKS, misalnya, ketika Sohibul Iman mengumumkan pencapresan Anies, dilakukan di tempat yang tidak lazim, yaitu di sebuah restoran di kawasan Bandara Cengkareng, sesaat setelah dia mendarat dari Istambul, Turki.

Wajar kalau publik bertanya-tanya, apakah ada yang darurat. Memang, proses sampai akhirnya PKS memutuskan dukungan dan dilanjutkan pengumuman juga terkesan seperti ada sesuatu yang darurat, sesuatu yang harus dikejar dengan cepat.

Untuk sampai pada satu kesimpulan bahwa memang ada sesuatu di balik ini semua, Hersubeno Arief, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Kamis (23/2/23) mengajak kita untuk flash back. Berikut ringkasan kronologinya: 25 Januari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AKY) mengumumkan bahwa partainya secara resmi mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pengumuman tertulis AHY baru muncul keesokan harinya di media (26/1/23).

Yang mengejutkan, siang harinya sampai sore, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dipanggil oleh Presiden Jokowi ke istana. Padahal, keduanya sudah tidak bertemu selama 3 bulan (sejak Nasdem deklarasikan Anies, 3 Oktober 2022). Hubungan keduanya memang menegang. Pertemuan yang dilangsungkan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya itu mendadak, apakah dipicu oleh pengumuman Demokrat atau sebaliknya Demokrat mendapatkan informasi lain sehingga  mereka mempercepat pengumuman dukungan terhadap Anies Baswedan.

Pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh berlangsung sekitar satu setengah jam. Materi pembicaraan Isunya ada dua versi. Versi Jokowi sebagaimana diceritakan kepada orang-orang dekatnya, Jokowi mengaku memarahi Surya Paloh  karena dia mendukung dan bahkan kemudian mendeklarasikan Anies sebagai capres.

Apakah benar Pak Jokowi marah di depan Surya Paloh, masih perlu dipertanyakan, karena versi Nasdem berbeda. Seperti diceritakan oleh Ketua DPP Nasdem Sugeng  Suparwoto, betul Jokowi komplain mengapa tidak berkomunikasi terlebih dahulu dengan Jokowi ketika mau mendeklarasikan Anes, tapi disampaikan dengan cara yang datar, tidak marah-marah. Keduanya tetap sepakat untuk bersama dan Nasdem akan tetap mendukung Jokowi sampai akhir periode.

 Kemudian, Jumat (27/1/23) tim kecil koalisi perubahan bertemu lagi di rumah Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta.  Anies Baswedan juga hadir di situ. Ini setidaknya menjawab keraguan publik ada agenda apa Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi, karena ada yang khawatir Surya Paloh masuk angin dan kemudian membatalkan dukungannya terhadap Anies.

Tinggal PKS yang belum menyampaikan sikapnya secara terbuka mendukung Anies.  Ternyata, usai pertemuan tersebut Sohibul Iman dan Sudirman Said (tim kecil) terbang ke Istambul mengejar Ketua Majelis Syuro, Salim Segaf Al-Jufri dan presiden PKS Muhammad Saikhu, keduanya sedang berada di Istambul untuk sebuah agenda partai.  Hasil pertemuan tersebut memberi kewenangan kepada Sohibul Iman mengumumkan pencapres Anies Baswedan.

Padahal, sebelumnya pengumuman disepakati sekitar tanggal 24 Februari 2023 (besok), bersamaan dengan rapat Majelis Syuro. Sohibul dan Sudirman itu kemudian langsung terbang kembali ke Jakarta dan langsung menggelar jumpa pers di kawasan Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang.

Dari kronologi tersebut, tampak bahwa pengumuman Demokrat diikuti PKS bahkan juga deklarasi sebelumnya oleh Nasdem, semuanya kelihatannya diliputi suasana genting dan menegangkan. Tapi publik hanya bisa mengendusnya.

Sekarang, deklarasi PKS juga kembali dipercepat, walau hanya sehari. Mengapa? Apakah ada suasana yang genting (meminjam istilah Pak SBY) atau negara dalam bahaya (meminjam istilah Cak Imin).  

Sejak awal, hambatan dan rintangan, bahkan operasi politik untuk membatalkan pencapresan Anies bisa dirasakan dan menjadi kasat mata, karena hasil investigasi sejumlah media massa. “Saya kan sejak awal menyatakan ada dua cara untuk membatalkan pencapresan Anies, pertama dengan instrumen politik dan yang kedua dengan instrumen hukum,” ujar Hersu.

Perkembangan terbaru, yang sangat menarik, tiba-tiba pada hari Rabu (15/2/2023) pekan lalu,  Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Yong Kim, berkunjung ke PKS. Ini kunjungan pertama dari seorang duta besar Amerika ke partai politik.

“Jadi, kalau Amerika berkunjung ke partai politik ini tentu saja orang menduga ada apa? Bagaimanapun, Amerika adalah player global dan sangat berkomitmen terhadap penegakan demokrasi. Operasi-operasi politik dan hukum terhadap Anies bisa dianggap bahwa Indonesia nanti dikhawatirkan kembali ke otoritarian dan tidak lagi menjadi negara demokratis,” ujar Hersu.

Dan kalau kita hubungkan secara kronologis, sehari kemudian ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, menyampaikan ke media bahwa dalam rapat dengan pimpinan KPK, Dewas sudah meminta agar status Anies diperjelas, jangan digantung. Bila memang cukup bukti segera diterapkan sebagai tersangka, jika tidak cukup bukti harus segera dihentikan.

“Dengan latar belakang semacam itu, ini kita tahu bahwa ada tekanan politik, permainan hukum, dan ada juga faktor geopolitik global dengan kunjungan dari Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta ke kantor PKS. Wajar dong kalau kita kemudian bertanya-tanya mengapa PKS mempercepat deklarasi terhadap Anies Baswedan,” pungkas Hersu.(ida)