POLITIK
Jangan Sampai Tempat Ibadah Menjadi Tempat Persaingan Parpol
Jakarta, FNN - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengingatkan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 agar tidak memanfaatkan tempat ibadah sebagai tempat kampanye sehingga menjadi tempat persaingan antarparpol. \"Saya tidak setuju tempat ibadah jadi tempat kampanye. Jangan sampai tempat ibadah jadi persaingan antarparpol,\" ujar Bagja saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk \"Sumbang Suara Kaum Muda dalam Peran Menciptakan Pemilu 2024 Damai yang Bermartabat\" di Media Center KPU RI, Jakarta, Jumat. Ia menambahkan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 ini, sudah sepatutnya segenap bangsa Indonesia bersama-sama mengurangi politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sebelumnya, Bagja telah menyampaikan bahwa Bawaslu RI meminta seluruh pihak untuk tidak berpolitik praktis di tempat ibadah. \"Bawaslu mengimbau seluruh pihak, ini masa belum ada penetapan peserta pemilu sehingga diminta menghindari politik praktis di tempat ibadah,\" kata dia. Di samping itu, tambahnya, Bawaslu mengingatkan semua pihak untuk tidak melakukan aktivitas politik praktis yang mengarah pada dukungan atau kampanye terkait Pemilu 2024 di tempat ibadah. \"Kalau untuk pemilu akan hadir pada tahun 2024, tidak masalah. Tapi, ada pernyataan dukungan di tempat ibadah, apa pun tempat ibadahnya, kami mengimbau dan mengingatkan agar para pihak menahan diri,\" katanya. Menurut Bagja, hal itu akan mengganggu proses ke depan dan mengganggu situasi kondusif pemilihan umum yang digelar. \"Imbauan ini disampaikan meskipun peserta Pemilu 2024 yang akan ditetapkan KPU dan tahapan kampanye pemilu belum dimulai,\" kata dia. Bagja juga menyampaikan bahwa larangan mengenai aktivitas kampanye di tempat ibadah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Berdasarkan UU Pemilu itu, ucap dia, aktivitas kampanye di tempat ibadah dapat dijerat sanksi pidana.(sof/ANTARA)
Pemerintah Diminta Menjaga Pasokan dan Harga Pangan Menjelang Ramadan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPD RI Mahyudin meminta pemerintah menjaga ketersediaan pasokan dan harga bahan pokok yang berpotensi melonjak jelang Ramadan 2023 karena akan memberatkan masyarakat.Hal tersebut disampaikan saat memimpin jalannya Sidang Paripurna DPD RI Ke-8 Masa Sidang III Tahun 2022-2023 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.“Kenaikan harga dan kelangkaan pasokan bahan pokok yang hampir rutin terjadi setiap menjelang bulan Ramadan perlu dipantau dan dikendalikan,” kata Mahyudin.Mahyudin menyebut kejadian kenaikan harga dan kelangkaan pasokan bahan pokok yang terus berulang menunjukkan tata kelola pangan di Indonesia masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oknum-oknum tertentu.Ia mengatakan pimpinan DPD RI meminta Komite II DPD RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, BULOG, dan instansi terkait lainnya dalam menjaga pasokan dan harga bahan pokok.Ia meminta seluruh anggota DPD RI untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah dalam membantu mengendalikan harga bahan pokok jelang Ramadan 2023.“Kami berharap melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan instansi terkait, maka stabilitas harga kebutuhan pokok tersebut dapat terwujud, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri 2023,” kata Mahyudin.Sidang Paripurna DPD RI Ke-8 Masa Sidang III Tahun 2022-2023 beragendakan pengucapan sumpah atau janji pengganti antarwaktu (PAW), laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan, pengambilan keputusan DPD RI, dan pidato penutupan pada akhir Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023.(sof/ANTARA)
Lucky Hakim Susah Dihubungi
Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya mengalami kesulitan berkomunikasi dengan Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim, yang mengundurkan diri dari jabatannya, untuk mengetahui lebih dalam tentang alasan pengunduran diri tersebut.\"(Lucky Hakim) Susah dihubungi, saya sudah menelepon. Ajudan saya sudah menelepon berkali-kali. Kepada individu-nya susah dihubungi. Sudah berkali-kali ajudan sudah mengontak supaya menghadap saya karena perintah mendagri, belum ada respons,\" kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat.Akibatnya, Ridwan Kamil mengatakan upaya islah antara Lucky Hakim dengan Bupati Indramayu Nina Agustina pun jadi terhambat\"Mau mengislahkan gimana, susah dihubungi. Tapi, arahan Pak Mendagri (Tito Karnavian), kalau bisa didamaikan dengan sebuah musyawarah. Kan prosesnya untuk terpilih mahal sekali dan panjang,\" kata Ridwan.Dia juga ingin mengetuk pintu hati pasangan kepala daerah Kabupaten Indramayu itu terkait masalah pengunduran diri Lucky Hakim.\"Masa tidak ada kebesaran hati masing-masing, demi kepentingan rakyat Indramayu, untuk mencari kesepakatan politik yang baru,\" tambahnya.Sementara itu, Nina Agustina memastikan roda pemerintahan Kabupaten Indramayu tetap berjalan seperti biasa meskipun Lucky Hakim mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil bupati.\"Roda pemerintahan tetap berjalan,\" kata Nina di Indramayu, Jawa Barat, Selasa (14/2).Nina pun memastikan janji dan program kerjanya saat kampanye politik pada Pilkada 2020 tetap dia wujudkan. Dia berharap pengunduran diri Lucky Hakim dari jabatan wakil bupati tidak akan menghambat program kerja yang telah disusun.Dia meminta doa masyarakat Indramayu agar bisa terus melanjutkan program kerja, sehingga pembangunan di Indramayu terus berjalan lancar.\"Yang intinya adalah saya tetap bekerja baik untuk masyarakat Indramayu dan membangun Indramayu, sesuai janji saya untuk melakukan perubahan,\" tuturnya.Nina mengaku komunikasi dengan Lucky Hakim masih berjalan, meski tidak terlalu intens. Dia juga tidak mengetahui secara persis kenapa politikus sekaligus artis itu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil bupati.(ida/ANTARA)
Erdogan Apresiasi Bantuan Indonesia Atas Gempa Turki
Jakarta, FNN - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas bantuan Pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap penanganan gempa bermagnitudo 7,8 yang mengguncang negara itu pada Senin (6/2).\"Bapak Presiden (Joko Widodo) sudah berbicara telepon dengan Presiden Erdogan dan dalam pembicaraan tersebut, Presiden Erdogan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga Pemerintah Indonesia,\" kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.Retno mengatakan bantuan dari Indonesia merupakan bantuan pertama yang diberikan dari negara kawasan ASEAN untuk penanganan gempa Turki dan Suriah.Tim dari Indonesia juga turut menolong beberapa warga dari negara-negara ASEAN yang terdampak gempa di Turki. Selain itu, kata Retno, Pemerintah Indonesia sudah mengoperasikan rumah sakit lapangan untuk membantu korban gempa.\"Saya mendapatkan update dari waktu ke waktu dari duta besar kita,\" tambahnya.Pemerintah Indonesia juga mulai menyiagakan helikopter untuk pengiriman logistik bagi korban gempa. Retno mengatakan Presiden Jokowi juga sudah berkoordinasi dengan tim dari Indonesia yang membantu penanganan gempa di Turki dan Suriah.\"Jadi, alhamdulillah semuanya sesuai dengan rencana. Masih akan ada satu kloter lagi yang akan kami kirim untuk Turki dan Suriah,\" jelasnya.Selain itu, dia melaporkan bahwa dua warga negara Indonesia (WNI) meninggal dunia akibat gempa di Turki. Dua korban jiwa tersebut merupakan ibu dan anak. Sementara terkait jumlah WNI yang dirawat, dia belum bisa memastikan.Dia menjamin KBRI di Ankara, Turki, dan Damaskus, Suriah, akan proaktif membantu para WNI terdampak gempa.\"Ada yang sedang dirawat. Saya harus cek lagi yang dirawat sekarang kondisinya seperti apa. Jadi, dari waktu ke waktu memang terjadi dinamika, dalam arti yang dirawat mungkin sudah sembuh dan sebagainya, tetapi yang dipastikan, yang ingin saya pastikan, adalah bahwa kami berada di lapangan. Kami terus berupaya mencari dan membantu, termasuk KBRI terus memberikan bantuan logistik yang diperlukan oleh para WNI kita,\" ujar Retno Marsudi.(ida/ANTARA)
Bawaslu Diminta Menegur Parpol Kampanyekan Politik Identitas
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy\'ari meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menegur partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 yang memanfaatkan politik identitas sebagai alat menyosialisasikan ataupun mengampanyekan diri. \"Saya rasa, teman-teman Bawaslu bisa memberikan teguran atau peringatan melalui surat peringatan,\" ujar Hasyim kepada wartawan usai menghadiri acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu RI di Jakarta, Jumat. Ia menegaskan ketentuan dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) melarang penggunaan instrumen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) atau politik identitas sebagai sarana atau alat menyosialisasikan atau mengampanyekan diri. \"Di UU Pemilu, kan sudah jelas ada aturan menggunakan instrumental SARA kalau dalam bahasa undang-undang bisa disebut politik identitas sebagai sarana atau alat untuk menyosialisasikan diri atau mengampanyekan diri itu dilarang,\" ujar Hasyim. Hal yang dia sampaikan itu berkaitan dengan pernyataan Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi yang mengatakan pihaknya akan melawan narasi-narasi negatif tentang politik identitas. \"Kita akan secara lantang mengatakan, \'ya, kami Partai Ummat dan kami adalah politik Identitas\',\" kata Ridho pada Pidato Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Ummat di Jakarta, Senin (13/2). Menyikapi hal tersebut, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyayangkan pernyataan dari Ketua Umum Partai Ummat itu. \"Kami sangat menyesali pernyataan tersebut. Politik identitas adalah permasalahan besar Pemilu 2019 yang lalu,\" ucap Bagja. Ia menyampaikan Bawaslu akan menindak para peserta pemilu yang menggunakan politik identitas. \"Kami akan berikan sanksi. Pertama, tentu teguran kepada yang bersangkutan, kami harapkan mereka tidak melakukan hal tersebut kembali,\" ujar Bagja.(ida/ANTARA)
Tidak Ada Alasan Putusan MK Tunda Pemilu 2024
Semarang, FNN - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menegaskan tidak ada alasan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sistem pemilu yang saat ini sedang diuji menjadi instrumen untuk menunda Pemilihan Umum 2024.\"Penundaan pemilu dengan alasan butuh waktu adaptasi pemberlakuan sistem proporsional tertutup, saya berpandangan tidak ada alasan untuk itu,\" kata Titi Anggraini yang juga pengajar pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ketika menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Jumat.Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini sedang melakukan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD NRI Tahun 1945, khusus terkait dengan sistem pemilu.Dalam beberapa putusan pengujian UU Pemilu, menurut Titi, memang tidak serta-merta memberlakukan putusannya untuk pemilu yang sedang berjalan. Misalnya, Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait pemilu serentak untuk memilih anggota legislatif dan presiden/wakil presiden, baru berlaku setelah Pemilu 2014.Pegiat pemilu ini menegaskan bahwa MK tidak punya dasar konstitusional untuk memutus dengan langgam seperti itu. Apalagi, Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menyebut pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali.\"Mestinya MK konsisten dengan ketentuan konstitusi tersebut,\" kata Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem.Ia menekankan bahwa semua pihak mestinya mendukung MK untuk menjaga kemandirian dan kemerdekaannya dalam memutus perkara ini serta tidak mengganggu konsolidasi dan stabilitas penyelenggaraan Pemilu 2024 yang sudah berjalan masuk pada fase krusial.Di lain pihak, dosen FH UI itu memandang perlu mengevaluasi sistem pemilu pada Pemilihan Umum Anggota DPR dan pemilu anggota DPRD sehingga pelaksanaannya lebih baik dan bisa mengurai kerumitan yang ada.Namun, lanjut Titik, itu sebaiknya dilakukan pasca-Pemilu 2024 oleh para legislator terpilih. Dengan demikian, RUU Pemilu bisa menjadi agenda pertama pembentuk undang-undang hasil Pemilu 2024.\"Jangan diputus oleh MK sebab sistem pemilu sejatinya merupakan hasil konsensus politik yang harus dirumuskan oleh pembentuk undang-undang secara demokratis dan partisipatoris,\" kata pengajar pemilu FK UI ini.(ida/ANTARA)
Alasan JoMan Mendukung Prabowo Subianto
Jakarta, FNN - Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer menyebut beberapa alasan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.\"Kami ingin ke depan punya pemimpin yang memiliki gagasan dan bernyali,\" kata Immanuel Ebenezer usai bertemu Prabowo Subianto di Jalan Kartanegara, Jakarta, Kamis.Immanuel menilai Prabowo merupakan sosok pemimpin yang patriotik tentang sejarah, sosok pemaaf, dan siap bekerja untuk Indonesia.\"Prabowo ingin menggandeng tangan seluruh anak bangsa untuk bersatu,\" ujarnya.Immanuel pun mengklarifikasi terkait dengan pernyataannya yang pernah meminta Prabowo ditangkap jelang Pemilu 2019.\"Beliau sangat memaafkan,\" ujarnya.Ia menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak bisa hidup dengan dendam dan kebencian dari masa lalu.Dalam pertemuan bersama Prabowo, kata dia, mereka menyampaikan hasil kesepakatan sukarelawan Jokowi Mania yang mendukung Prabowo Subianto maju pada Pemilihan Umum Presiden 2024.Untuk mendukung Prabowo Subianto, dia siap mendeklarasikan organisasi masyarakat (ormas) Prabowo Mania 08.\"JoMan secara otomatis menjadi Prabowo Mania 08. Saya Ketua Umum JoMan sekaligus Ketua Umum Prabowo Mania 08,\" katanya menegaskan.Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan kesiapan untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada tahun 2024.\"Saya berniat untuk meneruskan agar Indonesia kuat, makmur, dan Jaya,\" katanya.(sof/ANTARA)
Ajakan "Tular Nalar" Berantas Hoaks Pemilu 2024
Depok, FNN - Program \"Tular Nalar\" bentukan Mafindo bersama Ma’arif Institute, Love Frankie, serta didukung oleh Google.org, mengadaka kegiatan Akademi Digital Lansia dan Sekolah Kebangsaan, di 10 wilayah di Indonesia untuk mengajak lansia dan remaja jadi pemilih cerdas dan memberantas hoaks pada Pemilu 2024.\"Hoaks telah lama menjadi korosif bagi demokrasi di dunia. Di Indonesia, hoaks dalam Pemilu menjadi tantangan yang memprihatinkan. Kanal distribusi yang paling sering digunakan adalah media sosial,\" kata Fasilitator dari Vokasi Universitas Indonesia Devie Rahmawati dalam keterangannya di Depok, Kamis.Menurut Devie, hampir pada tiap Pemilu dan Pilkada yang diadakan sejak 2014, media sosial menjadi medium menyebarkan hoaks. Menurut pelacakan Kominfo pada Pemilu 2019, didapati 486 hoaks di media sosial pada bulan April. Sepanjang Pemilu 2019, Mafindo menemukan dan mengklarifikasi 1.221 hoaks di linimasa media sosial.\"Pemilih harus menjalankan kedaulatannya melalui keputusan yang mereka buat saat memberikan suara di TPS, berdasarkan informasi yang benar dan valid,\" katanya.Dengan demikian, katanya, suara pemilih menjadi bermakna dalam memastikan bahwa rakyat yang terpilih untuk berkuasa adalah mereka yang akan memimpin dengan cara yang adil dan demokratis. Sekitar 1 tahun menjelang Pemilu 2024 di Indonesia, kekhawatiran terhadap hoaks kian kentara.\"Oleh karenanya, para lansia maupun anak-anak muda saat ini terus berpacu memperkuat literasi digital, terutama kemampuan cek fakta,\" ujar Devie yang juga pendiri SiapBergerak dan KlinikDigital.Di Jakarta, kegiatan ini dipimpin oleh Kordinator Fasilitator yaitu Cut Meutia Karolina (Universitas Al Azhar Indonesia) bersama dengan para fasilitator dari Mafindo, Japelidi, serta berbagai kampus yaitu Bintan Humeira (UIN Syarif Hidaytullah Jakarta), Devie Rahmawati (Universitas Indonesia).Selain itu, Diana Anggraeni (Universitas Pancasila), Engga Probi Endri (Universitas Mercubuana Jakarta), Irwa Rochimah Zarkasi (Universitas Al Azhar Indonesia), Makroen Sanjaya (Universitas Muhammadiyah Jakarta), Martriana Ponimin Said (Universitas Pancasila), Meilani Dhamayanti (Universitas Bina Nusantara), Riki Arswendi (Universitas Mercubuana Jakarta), Soraya Fadhal (Universitas Al Azhar Indonesia).Kegiatan di Akademi Digital Lansia dilaksanakan di Aula Yayasan Pundi Rakyat, Kemayoran, Jakarta Pusat. Program ini diikuti sekitar 100 warga lansia. Sedangkan, Sekolah Kebangsaan dilaksanakan di Sekolah Master (Masjid Terminal) Depok, yang diikuti oleh 50 siswa dan siswi. Kegiatan ini menyasar anak muda dengan kriteria pemilih pemula pada Pemilihan Umum 2024.Mafindo bermula dari Forum Facebook yang disebut FAFHH (Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax) yang dibentuk pada tahun 2015, sebagai tanggapan terhadap munculnya fitnah, hasutan, hoaks, juga ujaran kebencian di media sosial.MAFINDO berdiri, dengan dilakukan deklarasi wilayah pada tahun 2017, dimana saat ini sudah memiliki lebih dari 85 ribu anggota daring dengan lebih dari 1.000 relawan, di 26 wilayah di Indonesia.(sof/ANTARA)
Anggota DPD Bisa Keluarkan Mosi Tidak Percaya Jika Tamsil Tidak Dilantik
JAKARTA, FNN — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fachrul Razi meminta pimpinan MPR segera melantik Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR. Diingatkannya, DPD RI bisa mengeluarkan mosi tidak percaya ke pimpinan MPR mengabaikan hasil Sidang Paripurna DPD yang sudah memutuskan mengganti Fadel Muhammad dengan Tamsil Linrung. “Pimpinan MPR harus melaksanakan putusan dari DPD terkait pergantian wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Kita sudah paripurnakan (usulan penggantian, Red) ini,” papar Fachrul, Kamis (16/2/2023). Diingatkannya, DPD sudah melakukan sidang paripurna untuk pemilihan wakil ketua MPR secara demokratis. Hasilnya terpilih Tamsil Linrung yang diajukan untuk menggantikan Fadel Muhammad. Tamsil Linrung, menurut Fachrul, harus segera dilantik. Hal ini karena menyangkut citra baik kelembagaan. Jika pimpinan MPR tidak segera melantik berarti MPR tidak melaksanakan perintah UU. \"Ini berbahaya karena nggota DPD bisa mengeluarkan mosi tidak percaya ke ketua MPR. Ini kan kuncinya ada di Ketua MPR,” kata Fachrul. Jangan sampai, lanjut Fachrul, ada 136 anggota DPD kecewa dengan Ketua MPR. “Jangan menunjukkan etika ketatanegaraan yang tidak baik. Ini sudah ada putusan hukum yang harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan berarti menunjukkan citra yang tidak baik bagi MPR saat ini,” paparnya. Fachrul mengingatkan pengadilan sudah menolak gugatan yang diajukan Fadel Muhammad terkait penggantian dirinya dengan Tamsil. Sehingga Fadel sudah tidak punya legitimasi menjadi Wakil Ketua MPR. “Secara hukum maupun putusan di parlemen, Pak Fadel sudah tidak sah,” kata Fachrul. Pimpinan MPR, menurut Fachrul, harus segera melantik Tamsil. Pimpinan MPR diminta untuk tidak berpolitik dengan tidak segera pelantikan Tamsil. “Pengadilan sudah menolak gugatan yang diajukan Pak Fadel, yang mempersoalkan hasil sidang paripurna DPD yang memutuskan menggantinya,” kata anggota DPD dari daerah pemilihan Aceh ini. Peneliti Indikator Politik Indonesia (IPI) Bawono Kumoro, mengatakan, melihat dari kasus Fadel Muhammad ini, serupa yang terjadi pada kasus penggantian wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Saat itu Fahri yang bermasalah dengan partainya, yaitu PKS. Saat itu PKS mencopot Fahri Hamzah sebagai wakil ketua DPR. Namun pergantian itu tidak bisa dilakukan karena alasan proses hukum belum inkracht. \"Sampai masa jabatannya selesai Pak Fahri masih bercokol sebagai wakil pimpinan DPR,” kata Bawono. Jika harus menunggu proses hukum selesai, dari gugatan hingga banding berkali-kali, maka prosesnya bisa panjang. Bisa melebihi masa jabatnnya di DPR. “Hingga waktu itu PKS gagal mencopot Fahri untuk digantikan kader lain,” ungkap dia. Dijelaskannya, proses politik dan proses hukum tidak bisa seiring sejalan. Dalam proses hukum ada tertib administrasi dan tertib hukum, sementara proses politik akan sangat tergantung kekuasaan siapa yang lebih kuat. (sws)
Pemerintah dan DPR Sepakati Biaya Haji Rp 49,8 Juta
Jakarta, FNN – Tadi malam (15/2/2023), pemerintah dan DPR telah menyepakati biaya perjalanan ibadah haji yang harus ditanggung jemaah, yaitu ”hanya” 49,8 juta rupiah. Angka tersebut turun dari usulan pemerintah yang semula, yakni sebesar 69 juta rupiah. Kendati demikian, bila dibandingkan dengan biaya haji tahun sebelumnya maka biaya haji tahun ini tetap naik naik, yakni 10 juta rupiah. Tentu ini menjadi kabar baik bagi jemaah yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat kerja Panitia Kerja BPIH (biaya perjalanan ibadah haji) Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama. Pengumumannya langsung dihadiri oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Berikut cuplikan pengumuman tersebut: “Kita sepakat bahwa besaran rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah untuk jemaah haji reguler per jamaah sebesar 90.050.637,26 sen rupiah. Jumlah ini terdiri atas dua komponen, yaitu perjalanan ibadah haji atau BIPH yang rata-rata per jamaah sebesar 49 juta 812.726 sen rupiah atau 55,3% dan penggunaan nilai manfaat per jamaah sebesar 40.237.937 rupiah atau setara dengan 44,7%. Dengan skema ini maka penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar Rp 8.090.360.327.213,67. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian hari ini telah disepakati juga bahwa jamaah lunas tunda tahun 2020 tidak perlu menambah biaya pelunasan. Dari sini dibutuhkan tambahan nilai manfaat sebesar Rp 845.000.000.000,00 sehingga dana nilai manfaat yang dibutuhkan sekitar 8,9 triliun rupiah. Saya kira ini keputusan yang sangat bijaksana karena mereka sudah melakukan pelunasan dan menunda keberangkatannya dalam beberapa tahun terakhir. Saya berharap ini menjadi kabar gembira bagi tidak kurang dari 84.000 jamaah lunas tunda tahun 2020 yang diharapkan semuanya bisa berangkat haji tahun ini.” Dinamika yang terjadi selama proses pembahasan dengan perbedaan pendapat di antara kita merupakan cerminan dari wujud demokrasi, sekaligus menunjukkan betapa besar keinginan dan harapan kita untuk senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji. Ini menunjukkan bahwa instrumen demokrasi ternyata bisa memberikan manfaat buat seluruh umat, khususnya pada jemaah haji. Komitmen ini untuk terus memperjuangkan peningkatan pelayanan kepada jamaah haji. Semoga dapat terus dipertahankan dan kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang.” Kenaikan BPIH yang bisa ditekan sampai 20 juta tersebut merupakan hambil kerja keras dari Panitia Kerja Komisi VIII yang langsung melakukan perjalanan dinas ke Arab Saudi dan melakukan negosiasi dengan pemerintah dan stakeholder lain, termasuk dengan maskapai penerbangan yang menjadi komponen biaya terbesar. Hasil perjalanan ke Arab Saudi menyimpulkan bahwa masih banyak biaya ibadah haji yang bisa ditekan. Sebelumnya DPR menemukan ada mark up anggaran, ketidakefisiensian, dan kelemahan negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah. “Soal ini saya kira penting untuk kita garis bawahi bahwa sebagai wakil rakyat, DPR memang sudah seharusnya mengawal berbagai kebijakan pemerintah dan orientasi utamanya harus berjuang untuk kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Jangan asal main ketok palu saja dan menyetujui kebijakan yang diajukan oleh pemerintah tanpa sikap kritis,” ujar Hersubeno Arief, waratawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Kamis (16/2/23). Kalau DPR tidak kritis dan langsung setuju dengan usulan pemerintahan tentang kenaikan biaya haji maka biaya haji yang harus ditanggung oleh setiap jemaah haji yang akan berangkat tahun ini harus menambah pembayaran sampai 30 juta rupiah. Jika ini terjadi maka akan sangat memberatkan jemaah. “Jadi, kalau mau bisa kok, bahkan kalau ditangani lebih serius lagi kemungkinan besar masih bisa turun,” tambah Hersu. (sof)
POPULER
