POLITIK
Pejabat Ditjen Pajak Diminta untuk Taat Melaporkan Harta Kekayaan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan taat melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).\"Tentunya sudah ada ketentuan bahwa pejabat itu harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN),\" katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.Dasco berkeyakinan tidak semua pejabat Ditjen Pajak menyimpang. Menurut dia, masih banyak pejabat yang melaporkan sumber kekayaannya dengan jelas.\"Tidak semua oknum pajak itu berperilaku seperti apa yang disangkakan,\" ujarnya.Dia meminta KPK mengecek langsung alasan pejabat Ditjen Pajak malas melaporkan LHKPN.\"Harus dicek benar apa penyebabnya mereka tidak melaporkan harta kekayaannya,\" kata dia.Dasco berharap penanganan perkara penganiayaan yang melibatkan Mario Dandy Satrio, anak pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, tidak dikaitkan dengan hal-hal lain. Dia ingin tindak pidana lain yang diduga dilakukan Rafael benar-benar diusut jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.\"Menurut saya, kasus tersebut dalam prosesnya dipisahkan dengan hal yang lain, jadi kalau kemudian kasusnya pidana, ya silakan diproses sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk hal lain ya ada, nanti apabila cukup memenuhi unsur ditingkatkan ke penyidikan yang lain,\" jelasnya.Rafael menjadi sorotan setelah anaknya Mario terlibat kasus penganiayaan. Mario yang sudah menjadi tersangka dikenal sebagai sosok yang kerap memamerkan barang-barang mewah di media sosial.Rafael tercatat sebagai salah pejabat Ditjen Pajak yang memiliki kekayaan fantastis. Total harta Rafael bahkan melebihi Menteri Keuangan Sri Mulyani.Bahkan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengindikasi adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan Rafael selaku Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Jakarta Selatan II Kementerian Keuangan (Kemenkeu).(sof/ANTARA)
Tidak Ada Prajurit Terlibat di Kerusuhan Sinakma
Wamena, FNN - Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menegaskan bahwa tidak ada prajurit yang terlibat dalam kerusuhan di Sinakma, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Pegunungan Bintang. Apabila nanti ada anggota yang terlibat dengan bukti-bukti yang mengarah kepada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) maka akan diproses sesuai dengan hukum, paparnya. \"Namun sebaliknya, bila tidak ditemukan bukti keterlibatan prajurit Kodam XVII/Cenderawasih dan prajurit Kodim 1702/Jwy, tetapi ada oknum yang memutarbalikkan fakta maka saya akan melaporkannya,\" tegas Muhammad Saleh di Wamena, Senin. Pangdam Cenderawasih menambahkan pihaknya akan menuntut oknum yang berupaya menyebarkan berita hoaks \"Bila ada oknum yang menyebarkan berita hoaks maka saya akan menuntut yang bersangkutan sesuai dengan hukum yang berlaku,\" tegasnya.. Ia menyampaikan dukacita mendalam kepada 11 warga yang menjadi korban kerusuhan pada Kamis (23/2). Proses pemakaman sudah berjalan dengan baik dan mudah-mudahan proses hukum dapat dilaksanakan dengan baik. \"Saya selaku Pangdam XVII/Cenderawasih saat ini sedang berada Wamena sehingga langsung memerintahkan Dandim 1702/Jwy untuk membantu penanganan kerusuhan tersebut,\" paparnya. Langkah penanganan yang dilakukan, ujar dia, adalah pengamanan, khususnya mengamankan masyarakat pendatang maupun asli Papua yang berdomisili di Wamena. \"Danrem dan jajarannya sudah diperintahkan agar selalu berkoordinasi dengan kepolisian untuk melaksanakan patroli dan Pomdam XVII/Cenderawasih diperintahkan untuk melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan Kapolda Papua,\" katanya. Dia meminta tidak ada teror atau aksi di luar hukum yang mengancam dan menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat di Wamena. \"Jangan menimbulkan kerusuhan dan mari kita jaga Wamena menjadi kota yang aman sehingga dapat ditempati siapa saja. TNI-Polri bersama-sama mendukung dan menjamin transparansi, akuntabilitas, dan penyelesaian kasus ini,\" kata dia. Kerusuhan di Sinakma, Kamis (23/2) berawal dari isu penculikan anak yang saat hendak ditangani polisi ada sekelompok massa yang menjadi provokator sehingga massa melakukan tindakan anarkis dengan menyerang anggota polisi dan melakukan pembakaran di sekitar Sinakma. Tercatat 11 orang meninggal dalam kerusuhan dan menyebabkan 41 orang terluka, termasuk aparat keamanan dan sejumlah ruko dan rumah warga dibakar massa.(sof/ANTARA)
Koalisi Perubahan Terus Dimantapkan untuk Pemilu 2024
Palu, FNN - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Koalisi Perubahan terus dimantapkan untuk meningkatkan efektivitas dalam mengusung calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024. \"Kami bersama tiga partai politik, yakni Demokrat, NasDem, dan PKS tergabung dalam Koalisi Perubahan saling memberikan penguatan supaya lebih mantap ke depan,\" kata AHY kepada sejumlah jurnalis usai Pelantikan Pengurus DPC Partai Demokrat se-Sulteng di Kota Palu, Senin. Ia menjelaskan saat ini pihaknya intensif membangun komunikasi dengan dua partai koalisi di mana komunikasi ini untuk saling menjajaki satu sama lain. Selain itu, papar dia, saat ini ketiga parpol sedang membangun kesepahaman untuk mengusung visi-misi yang ideal sesuai dengan arah koalisi yang mengusung tema perubahan dan perbaikan. \"Pertemuan-pertemuan yang intensif selalu terjalin dari waktu ke waktu,\" ujarnya. Menurut dia, dari koalisi ini akan menjadi wahana atau wadah bagi rakyat yang menginginkan perubahan sehingga harapan itu menjadi gerak bersama dalam membangun negeri. Ia mengemukakan dalam kontestasi politik segala sesuatunya berjalan dinamis sehingga butuh kesepahaman dengan membangun kompromi. \"Setiap partai politik memiliki agenda dan target-target pencapaian. Yang jelas kami semakin intensif berkomunikasi dan membangun kesepahaman tujuan besar pemilu,\" tuturnya. Ia berharap dengan momentum ini kesolidan internal Demokrat semakin baik untuk menyukseskan pesta demokrasi tahun depan. \"Deklarasi bersama tiga partai ini pada akhirnya akan menjadi keniscayaan, tetapi kami ingin meyakinkan terlebih dahulu tahapan-tahapan yang bisa dikatakan finalisasi segala sesuatunya,\" demikian AHY.(sof/ANTARA)
Soal Capres, Adu Kuat Jokowi dengan Tuhan
Jakarta, FNN – Kemarin, Pak Jokowi hadir dalam Rakornas PAN di Semarang, Jawa Tengah. Meskipun Pak Jokowi mengatakan bahwa dia tidak akan membicarakan masalah capres-cawapres, tetapi Pak Jokowi memberikan kode-kode capres-cawapres dengan mengatakan bahwa dirinya tidak akan mengabsen capres cawapres karena yang hadir sedikit sehingga nggak usah diabsen semua sudah tahu. Yang dia maksud adalah Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Pak Jokowi juga berbicara tentang perolehan kursi PAN di Jawa Tengah. Jadi, kelihatannya sekarang PAN mendekati Ganjar Pranowo. Sementara itu, PDIP sudah memutuskan bahwa mereka akan mengusung calon internal dan siapa namanya menunggu petunjuk dari Tuhan. Sedangkan Pak Zulkifli Hasan justru menunggu petunjuk dari Pak Jokowi. Dia mengusulkan Ganjar dan Erik. Menanggapai hal tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Senin (27/12/23) mengatakan, “Coba kita ulas itu secara agak mendalam. Ini tahun politik di mana ekonomi berantakan, keakraban sosial berantakan, justru Pak Jokowi datang di dalam forum semacam itu, harusnya dengan ide yang lebih luas dari sekedar soal pemilu, elektabilitas, atau persentasi kursi.” Menurut Rocky, mestinya Pak Jokowi mengajarkan publik supaya berpikir tentang, misalnya hubungan antara pajak dan kemakmuran, supaya para calon presiden berpikir begitu. Di Amerika, setiap calon presiden pasti langsung dikepung oleh isu yang sangat otentik, yaitu soal pajak, soal kemiskinan, soal stunting. Ini Pak Jokowi ini ribut sendirian, seolah-olah dia bisa menentukan melalui Munas siapa yang bisa. Demikian juga Ibu Mega. Menurut Rocky, kalau memang tidak ada calon internal, sudahlah, bilang saja tidak ada. “Jadi, ini sesuatu yang akhirnya orang bilang apa intinya, akan ada tetapi tunggu restu dari langit oleh Tuhan. Nggak ada politik itu yang nunggu restu Tuhan. Di dalam politik, sesuatu yang bagus pasti direstui Tuhan. Vox populi, vox dei, yang ditentukan rakyat pasti akan direstui Tuhan. Itu artinya, dia tidak mengerti juga bahwa demokrasi itu kalau dilakukan secara benar pasti direstui langit,” ujar Rocky Gerung dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Menurut Rocky, Pak Jokowi diam-diam masih menyusun rencana. Dia tahu bahwa gerbong-gerbong akan tabrakan di stasiun yang sama, karena salah masuk rel, tapi Pak Jokowi juga akhirnya tehimpit di dalam gerbong-gerbong yang kosong itu, karena dia sendiri tidak punya ide tentang apa yang mesti dia ucapkan, supaya orang percaya bahwa dia itu masih negarawan, bahwa dia itu tidak akan ngutak-atik lagi sistem pemilu, bahwa dia itu akan berlaku adil nanti di ujung sistem pemilu, bahwa dia tidak akan arahkan KPU dengan teknologi algoritma yang sudah disiapkan oleh intel, misalnya. Jaminan itu mesti datang dari Presiden sebagai penyelenggara Pemilu. “Jadi kalau presiden justru menjadi pemain Pemilu, itu ngaco kan. Dia penyelenggara, sekarang dia masih bermain pemilu. Jadi, itu bahayanya presiden kalau tidak punya kapasitas untuk menghela demokrasi,” ungkap Rocky. Saat ini, Ibu Megawati menunggu petunjuk Tuhan, sementara Zulkifli Hasan menunggu petunjuk Pak Jokowi. “Buat apa ada kongres partai, ada rakernas, kalau nggak ada keputusan. Kalau Tuhan membantalkan, kalau Jokowi membatalkan, demokrasi habis dong,” ujar Rocky. Kondisi ini, kata Rocky, menunjukkan kita tidak paham demokrasi, partai politik tidak paham demokrasi, dan presiden tidak paham demokrasi. “Jadi, prinsip di dalam demokrasi adalah sirkulasi elit mesti dipercepat dalam kompetisi jujur. Tuhan justru minta itu. Kompetisi jujur saja kata Tuhan. Sirkulasi dipercepat,” kata Rocky. Di akhir pembahasan Rocky mengatakan bahwa pendidikan politik nyaris berhenti. Yang ada adalah ketakutan untuk masuk dalam kompetisi. Jadi, sayang sekali PAN yang tadinya didirikan sebagai partai yang mandiri secara intelektual, akhirnya jadi ‘kacung’ secara politis. Demikian juga PDIP, partai yang besar yang harusnya sudah ada kader, masih nunggu juga suara dari langit. Padahal, diperlukan suara dari kongres. (ida)
Kominfo Diminta Mendalami Platform ChatGPT
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) segera mendalami platform ChatGPT yang sedang ramai diperbincangkan publik.\"Kami dorong agar Kominfo segera mendalami dengan berpegang pada regulasi yang ada,\" kata Christina Aryani di Jakarta, Senin.Ia memandang perlu Kominfo memastikan pemenuhan ketentuan sesuai dengan aturan penyelenggaraan sistem elektronik (PSE) lingkup privat dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020.\"Platform yang ada di tengah masyarakat, termasuk ChatGPT, tentu harus sesuai dengan ketentuan PSE yang dikeluarkan Kominfo,\" katanya menegaskan.Menurut dia, jika ChatGPT belum terdaftar sebagai PSE, Kominfo perlu mengambil langkah proaktif, salah satunya dengan bersurat kepada platform itu untuk segera memenuhi kewajibannya.Sesuai dengan Peraturan Menteri, kata Christina, kategori PSE lingkup privat yang wajib mendaftar ke Kominfo adalah PSE yang menyediakan layanan mesin pencari, penyediaan informasi elektronik berbentuk tulisan, gambar, suara, video, animasi, musik, film, dan permainan, termasuk kombinasi dari sebagian atau seluruhnya.\"Kalau lihat ketentuan ini, jelas ChatGPT ini wajib daftar. Maka, langkah pertama menurut saya Kominfo perlu memastikan platform ChatGPT terdaftar terlebih dahulu,\" katanya.Platform ChatGPT viral di kalangan publik. Aplikasi ini disebut bekerja seperti sistem pencarian Google yang berbentuk chat sehingga pengguna seperti tengah bertukar pesan.Sistem chatbot besutan perusahaan kecerdasan buatan asal Amerika Serikat, Open AI, itu memiliki kemampuan yang mengagumkan.ChatGPT dapat memberikan informasi ke pengguna dengan bahasa yang sangat natural, mirip saat sedang bertukar pesan dengan manusia.(ida/ANTARA)
Bawaslu Bantul Patroli Pengawalan Hak Pilih untuk Pemilu 2024
Bantul, FNN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggelar apel patroli pengawalan hak pilih sebagai bagian kesiapan lembaganya mengawasi pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024.\"Patroli Pengawalan Hak Pilih ini dalam rangka pengawasan pemutakhiran data pemilih, dan sesuai Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 4 tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih,\" kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Bantul, Supardi dalam pesan tertulisnya usai apel di Bantul, Senin.Apel patroli pengawalan hak pilih diikuti jajaran Bawaslu Bantul, koordinator sekretariat panwaslu (panitia pengawas pemilu) kecamatan, dan seluruh panwaslu desa se-Kabupaten Bantul dengan pembina apel dari pimpinan Bawaslu DIY.Menurut dia, apel Patroli Pengawalan Hak Pilih pada Pemilu serentak 2024 ini juga dilakukan secara serentak oleh seluruh jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.\"Apel Patroli Pengawalan Hak Pilih ini menandakan bahwa jajaran Bawaslu Bantul siap mengawal dan mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 yang saat ini sedang berjalan,\" katanya.Selain Patroli Pengawalan Hak Pilih, Bawaslu Bantul beserta jajaran juga membuka posko aduan bagi seluruh warga Bantul yang belum terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 2024.\"Posko aduan disiapkan di kantor Bawaslu Kabupaten Bantul dan masing-masing kantor panwaslu kecamatan,\" katanya.Sementara itu, Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM KPU Bantul Musnif Istiqomah mengatakan, tahapan Pemilu 2024 yang saat ini berjalan adalah penyusunan daftar pemilih, yang dimulai dengan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih oleh pantarlih sejak 12 Februari sampai 14 Maret.Selanjutnya, kata dia, tahapan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) dari 8 Maret sampai 5 April, setelah itu penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dari 1 Mei sampai 18 Juni 2023.\"Untuk tahapan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) pada 19 sampai 21 Juni, kemudian rekapitulasi dan pengumuman DPT Pemilu pada 22 Juni 2023 sampai 14 Februari 2024,\" katanya.(ida/ANTARA)
Ketua KPU RI Diperiksa DKKP Terkait Pernyataan Sistem Pemilu
Jakarta, FNN - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terhadap Ketua KPU RI Hasyim di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin.\"DKPP akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP perkara nomor 14-PKE-DKPP/II/2023 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin, pukul 13:00 WIB,\" kata Sekretaris DKPP Yudia Ramli dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin.Pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP terhadap Hasyim selaku pihak teradu itu terkait dengan pendapat atau pernyataannya tentang kemungkinan sistem pemilu di Indonesia yang saat ini terbuka kembali ke sistem proporsional tertutup. Dugaan pelanggaran itu diadukan oleh Direktur Eksekutif Progressive Democracy Watch (Prodewa) Muhammad Fauzan Irvan.Fauzan selaku pengadu menilai pernyataan Hasyim tersebut dapat menciptakan kondisi yang tidak kondusif bagi pemilih.Sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara KEPP, sidang pemeriksaan itu akan dipimpin langsung oleh Ketua dan anggota DKPP.Yudia menambahkan agenda sidang tersebut adalah mendengarkan keterangan pengadu dan teradu serta saksi-saksi atau pihak terkait yang dihadirkan.“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” ucap dia.Ia juga menyampaikan sidang kode etik itu diselenggarakan secara terbuka untuk umum. DKPP akan menyiarkan sidang itu melalui berbagai akun media sosial resminya, seperti Facebook dan YouTube DKPP.“Dengan demikian, masyarakat dan media massa dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan ini,” ucap Yudia.(ida/ANTARA)
Hindari Polarisasi, Anis Matta Usulkan Koalisi Rekonsilasi
PAREPARE, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengusulkan pembentukan koalisi baru, Koalisi Rekonsiliasi. Sebab, koalisi yang ada saat ini hanya memperdalam polarisasi di masyarakat dan mengancam keutuhan bangsa. \"Partai Gelora ingin menawarkan konsep tentang format koalisi baru tidak seperti yang sekarang ini. Koalisi ini saya sebut sebagai format Koalisi Rekonsiliasi,\" kata Anis Matta dalam diskusi dengan media di kantor DPD Partai Gelora Parepare, Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) Sabtu (25/2/2023). Dengan format Koalisi Rekonsiliasi tersebut, menurut Anis Matta, presiden yang terpilih di 2024 diharapkan mampu mengkonsilidasikan seluruh pemimpin nasional, sehingga dapat membawa Indonesia menjadi superpower baru di dunia. \"Langkah pertama pemimpin Indonesia, yaitu presiden yang akan datang harus bisa mengkonsolidasi seluruh elite komponen nasional baik itu elite politik, militer, ekonomi, para pemimpin sosial, para pemimpin agama, para pemimpin informal, para akademisi dan para pemikir. Ini semuanya harus dikonsolidasi dalam satu arah baru atau babak sejarah baru bagi Indonesia,\" katanya. Koalisi Rekonsiliasi, kata Anis Matta, dapat mendorong satu semangat persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa dan masyarakat. Sementara koalisi yang disebut-sebut sekarang ini hanya akan memperdalam polarisasi yang ada di masyarakat dan mengancam keutuhan sebagai bangsa. \"Saya mengusulkan ide tentang format Koalisi Rekonsiliasi, karena format koalisi yang ada sekarang ini justru memperdalam polarisasi yang ada di masyarakat dan mengancam keutuhan kita sebagai bangsa. Ini waktunya kita mendorong satu semangat persatuan dengan menggagas ide tentang Koalisi Rekonsiliasi,\" katanya. Anis Matta menilai situasi percaturan politik nasional saat ini masih penuh ketidakpastian, meskipun ide tentang presiden tiga periode atau penundaan Pemilu 2024 sudah tidak ada lagi. Namun, sampai sekarang, lanjutnya, belum ada satupun calon presiden (capres) yang sudah secara resmi benar-benar mendapatkan dukungan penuh dan solid. Karena itu, kata ketua umum partai nomor 7 peserta Pemilu 2024 ini, koalisi yang sudah terbentuk terancam bubar di tengah jalan dan akan mengalami perubahan besar secara signifikan. \"Belum ada koalisi yang solid dan calon presidennya mendapatkan dukungan penuh. Bisa jadi semua situasi ini bubar. Dan saya yakin format koalisi yang sekarang ini, yang sepertinya akan terbentuk, masih akan mengalami perubahan-perubahan besar di beberapa bulan ke depan. Jadi, semuanya serba tidak pasti,\" ujarnya. Ia mengatakan, untuk menjadikan Indonesia sebagai superpower baru dibutuhkan pemimpin yang memahami narasi satu arah baru Indonesia. \"Saya sudah menulis tentang hal ini, dalam buku saya Gelombang Ketiga yang saya tulis tahun 2013 lalu. Saya katakan dalam buku itu, Indonesia akan mengalami tiga gelombang. Gelombang pertama, menjadi Indonesia, gelombang kedua menjadi negara dan bangsa yang modern dan kuat. Dan gelombang ketiga menjadi salah satu kekuatan yang memimpin dunia,\" katanya. Narasi besar untuk menjadikan Indonesia superpower baru itu, papar Anis, akan terwujud apabila semua komponen bangsa saling bergandengan tangan, bukan saling bermusuhan. \"Masyarakat Indonesia sekarang ini mengharapkan lahirnya partai baru yang bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa dan harapan terbesar rakyat Indonesia sesuai dengan survei yang kita lakukan adalah mereka ingin Indonesia ini menjadi negara maju yang sejajar dengan negara-negara superpower dunia lainya seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan China,\" katanya. Demi wujudkan narasi menjadikan Indonesia superpower baru, maka kader Partai Gelora sepakat mengajukan capres tersendiri dari internal agar bisa mengkonsilidasikan para elite yang ada. Kader Partai Gelora telah mendeklarasikan Ketua Umum Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang. \"Jadi Partai Gelora akan mengkampanyekan ide dan sekaligus menawarkan kepemimpinan baru. Ada arah baru, juga wajah baru pemimpin Indonesia. Karena itu, kader sepakat untuk mengajukan calon presiden dari Partai Gelora,\" pungkas Anis Matta. (Ida)
Kyai, Ulama dan Sesepuh Partai Ultimatum Pimpinan PPP
Surakarta, FNN - Forum Kyai, ulama, tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengadakan pertemuan di Gedung Umat Islam Kartopuran Solo, dalam rangka menyikapi kebijakan politik yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Sabtu (25/02/2023). Sebagaimana diketahui bahwa akhir akhir ini Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) telah jauh melenceng dari khittah Partai yang mendasarkan 5 (lima) khidmat Partai dan 6 (enam) Prinsip Perjuangan Partai. Sehingga yang demikian perlu diingatkan dan dikritisi demi marwah dan martabat Partai yang didirikan oleh Kyai dan Ulama. Dalam rilis yang diterima FNN disebutkan bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh para Kyai, Ulama dan Tokoh Senior Partai antara lain : Mudrick Setiawan Malkan Sangidu, Syukri Fadholi, Gus Wafi, Habil Marati, Prof. DR. Anwar Sanusi dan Tokoh-tokoh Senior PPP lainnya dari Solo Raya. Disebutkan bahwa PPP saat ini telah jauh melenceng dari tujuan didirikannya PPP. Kita ini istilah Jawanya tega larane ora tega patine. Kita tidak boleh mendiamkan ini berlarut larut\" kata Mudrick mengawali pertemuan. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati membuat pernyataan sikap sebagai berikut : Bahwa Partai Persatuan Pembangunan adalah Partai yang dilahirkan oleh para Ulama yang berasaskan dan berideologi Islam berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai pembawa Misi Umat Islam dengan Amar Makruf Nahy Munkar dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan negara Sekuler atau Komunis. Bahwa pada perjalanan waktu ternyata Arah dan Kebijakan Partai, semakin menyimpang dari Karakter Partai yang berasas Islam dan jauh dari jati diri 5 (lima) Khidmat Partai dan 6 (enam) Prinsip Perjuangan Partai. Hal ini ditandai dengan banyaknya Anggota Dewan dari Partai Persatuan Pembangunan dalam menjalankan tugas, lebih berpihak kepada kepentingan rezim penguasa yang dikendalikan oleh Oligarki saat ini, dari pada berjuang untuk membela kepentingan ummat / rakyat dan bangsa sendiri. Bahwa Para Elit Partai saat ini lebih mementingkan kepentingan pragmatis belaka dengan bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Bahwa Partai Persatuan Pembangunan saat ini sudah tidak peduli dengan aktivis dan Tokoh-tokoh Pergerakan Islam yang dizalimi oleh Penguasa. Bahwa Elit Partai terutama Plt (Pelaksana Tugas) Ketua Umum telah menggunakan kewenangannya dengan cara melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai dengan memecat Pengurus yang tidak sehaluan dengan Plt. Ketua Umum dalam dinamika Pencalonan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta mengganti Lambang Partai yang telah dihasilkan oleh Muktamar Partai. Dengan senantiasa memohon Ridha dan pertolongan Allah SWT, para Kyai, Ulama dan Senior Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta menyatakan sikap sebagai berikut : 1. Apabila Partai Persatuan Pembangunan tidak ingin ditinggalkan oleh ummat, maka harus segera kembali kepada Jati Diri Partai yang berasakan dan berideologi Islam. 2. Anggota Dewan hendaknya berkhidmat di Parlemen mewakili suara ummat, tidak menjadi corong atau alat Penguasa saja. 3. Partai Persatuan Pembangunan harus segera keluar dari Koalisi Indonesia Bersatu. Karena Koalisi Indonesia Bersatu tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kepentingan ummat dan rakyat Indonesia pada umumnya. 4. Kembalikan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana hasil Muktamar IX Makassar atau segera laksanakan Muktamar Luar Biasa untuk memilih Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang definitif. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum saat ini adalah tidak sah karena dilakukan dengan cara kudeta Pengurus yang sah hasil Muktamar Partai. 5. Dalam Pencalonan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan harus dilakukan dengan cermat sesuai aspirasi ummat dan Konstituen Partai, tidak mengikuti kemauan Penguasa saat ini. Apabila tuntutan di atas tidak dipenuhi, maka umat akan menitipkan suara kepada partai yang peduli dan membela kepentingan ummat dan rakyat. Petisi dikeluarkan di Surakarta, pada 25 Februari 2023 dan ditandatangani oleh 16 orang antara lain KH. Syihabuddin Lc (Jawa Tengah), KH. Wafi Maemon Zubair (Jawa Tengah), KH. Ahmad Rofi’i (Jawa Tengah), H. Mudrick Setiawan (Jawa Tengah), Malkan Sangidu, H. Syukri Fadholi (Daerah Istimewa Yogyakarta), KH. Ahmad Rubai (Jawa Tengah), KH. Ibrahim (Jawa Tengah), Ust. Fatchulloh Akbar (Jawa Tengah), H. Habil Marati (Daerah Khusus Ibukota Jakarta), Prof. DR. Anwar Sanusi (Daerah Khusus Ibukota Jakarta), H. Rus Utaryono S.H. M.Kn (Jawa Tengah), Drs. H. Anding Sukiman (Jawa Tengah), H. Suryanto , S.H. (Jawa Tengah), Mukhlis Mursidi S.E. (Jawa Tengah), H. Nasrudin Bsc. (Jawa Tengah), Bambang Aris Sujoko (Daerah Istimewa Yogyakarta). (sws).
Legislator Menemukan Lanal di Papua Belum Mendapat Anggaran
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menemukan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, yang sampai saat ini belum mendapatkan anggaran untuk kebutuhan sarana dan prasarana.“Iya, jadi belum dapat anggaran, karena statusnya dari Posal (Pos TNI AL) sekarang naik jadi Lanal tipe D, tapi luar biasa Mayor Tedju yang sudah mengkondisikan anggotanya dengan berbagai macam keterbatasan,” kata Yan Permenas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.Legislator Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan akan segera menyampaikan aspirasi tersebut ke Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal).Dia juga mengatakan bahwa pulau-pulau terluar Indonesia harus mendapat perhatian dan alokasi anggaran untuk membangun kekuatan pertahanan terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).“Saya berharap ada dukungan transportasi laut untuk menunjang mobilitas agar maksimal, karena mereka bergerak dari pos ke pelabuhan dan sebaliknya. Saya juga berikan apresiasi kepada Komandan Lanal Nabire yang telah mengkondisikan tempat ini dengan anggota kurang lebih ada tujuh orang,” tambahnya.Legislator asal Papua itu memahami bahwa menjadi anggota TNI memang tidak mudah, para komandan juga harus memiliki kreativitas tinggi untuk bisa membangun postur pertahanan di daerah-daerah pesisir dengan kebutuhan organisasi yang tinggi.Pada kesempatan yang sama, Komandan Lanal Nabire Mayor Tedju mengatakan bahwa sesuai dengan tugas dan fungsi TNI AL sebagai prajurit perairan laut yang paling pokok adalah kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan patroli dan pengawasan di laut.“Sampai saat ini memang kami belum mendapatkan dukungan karena memang ini perubahan status dari Posal menjadi Lanal tipe D walaupun demikian kami tidak bisa hanya menunggu, tetapi kami juga bekerja sama dengan instansi terkait sehingga tugas pokok itu bisa berjalan dan lancar,” ujar Tedju.(ida/ANTARA)
POPULER
