POLITIK
Pasangan Anies-Sandi Berpotensi Diduetkan untuk Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berpotensi diduetkan untuk Pemilu 2024.\"Pasangan Anies-Sandi berhasil memenangkan pemilihan gubernur Jakarta pada tahun 2017 yang lalu berkat kampanye efektif, program pro rakyat, dukungan yang luas dari masyarakat dan berhasil menyentuh kalangan milenial untuk berperan aktif dalam politik melalui penggunaan teknologi dan media sosial,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.Menurut dia, pasangan yang memenangkan kompetisi elektoral di Jakarta lima tahun yang lalu, patut menjadi pertimbangan bagi para elit politik penentu kebijakan di Indonesia.Dia menjelaskan pengalaman lima tahun terakhir memimpin Jakarta menempatkan Anies layak menjadi kandidat calon presiden. Bahkan dalam berbagai survei, namanya selalu berada pada tiga besar kandidat calon presiden paling potensial yang pada akhirnya dipinang oleh Nasdem sebagai calon presiden dari partainya.\"Begitu juga dengan Sandiaga Uno, pengalamannya dan prestasinya di kementerian semakin membuat namanya tambah bersinar dan makin moncer, dan selalu menjadi sorotan media berkat kerja kerasnya membangkitkan kembali gairah pariwisata Indonesia pasca serangan wabah COVID-19,\" jelasnya.Pangi menilai, kombinasi kedua tokoh tersebut sangat layak untuk kembali dipertimbangkan. Mengingat prestasi dan kapasitas kinerja yang mereka miliki baik dari segi pengalaman dan prestasi, kapasitas intelektual dan jaringan yang mereka miliki sangat relevan dengan kebutuhan Indonesia ke depan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin sulit.\"Temuan terbaru survei Voxpol Center Research and Consulting yang dilakukan pada November 2022 menunjukkan potensi yang sangat besar bagi pasangan Anies-Sandi untuk dipasangkan sebagai calon presiden dan wakil presiden,\" katanya menegaskan.Alasannya kata dia, dari sisi popularitas Anies berada pada peringkat kedua dengan popularitas 80,7 persen dan Sandiaga berada pada peringkat ketiga dengan popularitas sebesar 77,4 persen. Sementara Prabowo berada pada peringkat pertama dengan popularitas 93 persen dan Ganjar berada pada peringkat keempat dengan popularitas 74,7 persen.Dari sisi elektabilitas Anies meraih elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden dengan raihan 23,6 persen disusul Ganjar Pranowo 22 persen di peringkat kedua dan Prabowo subianto 18,6 persen diperingkat ketiga.\"Anies-Sandi akan naik kelas bukan hanya untuk Jakarta tapi untuk Indonesia,\" harapnya.(sof/ANTARA)
Bantuan Kemanusiaan Turki-Suriah, Empat Pesawat Menambah Kekuatan
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyatakan bahwa empat pesawat TNI Angkatan Udara (AU) yang diberangkatkan dari Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa, akan menambah kekuatan bantuan kemanusiaan Indonesia untuk korban gempa Turki dan Suriah.Menhan turut mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melepas keempat pesawat tersebut yang berangkat sebagai kloter ketiga bantuan kemanusiaan Turki-Suriah dan membawa sedikitnya 140 ton bahan makanan dan logistik lainnya.\"Empat pesawat akan menerbangkan bantuan ini sekaligus memperkuat pesawat Hercules TNI Angkatan Udara yang sudah berada di sana sejak awal pascagempa,\" tulis Menhan dalam unggahannya di akun Instagram resmi, @prabowo, selepas prosesi pelepasan. Menhan sebelumnya memang telah memerintahkan pesawat TNI AU C-130 Hercules A-1326 yang berangkat mengangkut kloter pertama bantuan kemanusiaan pada 11 Februari lalu untuk bertahan di Turki guna membantu kebutuhan pesawat angkut distribusi di sana.Pesawat itu diperbantukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Turki (AFAD) hingga 20 Februari 2023 dan berbasis di Bandara Militer Etimesgut, sekira 15 kilometer dari Ankara.Secara terpisah, Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah telah menyatakan bahwa masa tugas pesawat tersebut akan kembali diperpanjang.Kendati demikian Kadispenau belum bisa mengkonfirmasi sampai kapan perpanjangan masa tugas pesawat tersebut.\"Jadi kemarin diperpanjang sampai tanggal 20 (Februari), itu kelihatannya akan terus diperpanjang. Rencananya akan diperpanjang, namun kami akan menginformasikan lebih detail terkait perpanjangan tersebut,\" ujar Indan di bilangan TMII, Jakarta, Senin.Sementara itu, pada Selasa pagi, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melepas kloter ketiga paket bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Turki-Suriah dari Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta.\"Diplomasi kemanusiaan terus-menerus dilakukan oleh negara kita Indonesia, dan pada pagi hari ini kita akan mengirimkan empat pesawat ke Turki dan ke Suriah, yang berisi 140 ton bahan makanan dan bahan-bahan logistik lainnya yang sangat diperlukan di sana,\" kata Presiden JokowiMenteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto juga akan berangkat untuk mengantarkan langsung bantuan tersebut.(sof/ANTARA)
Dukungan Terhadap Anies Terus Mengalir, Posko Pilihan Rakyat Diresmikan
Jakarta, FNN - Dukungan terhadap bakal Calon Presiden (Bacapres) 2024, Anies Rasyid Baswedan terus mengalir. Perkumpulan relawan yang mengatasnamakan diri Posko Pilihan Rakyat (PPR) meresmikan kantor pusat pada Ahad (19/2). Kantor relawan PPR berlokasi di Jalan Bintaro Utama Sektor 3, Bintaro Jaya, Kota Tangerang Selatan, Banten. Peresmian ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh pembina PPR, Abdi Sumaithi. Menurut Senator DPD RI asal Banten ini, untuk mencapai kemenangan politik, maka harus dimulai dengan ketenangan diri. Hal itu salah satunya dengan memilih pemimpin yang tepat. \"Kemenangan politik merupakan kemenangan tertinggi yang dicapai manusia\", lanjut cendekiawan yang populer dikenal dengan nama Abu Ridho ini. Koordinator Nasional PPR, Taufik Amrullah mengatakan, meski kantor pusat baru diresmikan, namun PPR sudah memiliki kantor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Bahkan, di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Demikian juga di sebagian daerah lain di Jawa Barat. \"PPR adalah manivestasi dari gerakan kultural dan intelektual yang selama ini melekat pada persona Anies Baswedan. PPR hadir untuk mengorkestrasi arus dari bawah dan gerakan yang sudah lama menjamur,\" lanjut Taufik. Ia menambahkan, PPR diinisiasi oleh Tamsil Linrung yang resah dengan gelagat kudeta konstitusi. Dimana ada upaya perpanjangan masa jabatan dan periodesasi Presiden. Padahal gagasan itu tidak dikenal dalam konstitusi Indonesia. \"Gelagat kudeta konstitusi muncul ketika arus dukungan pada Anies sangat deras. Artinya ada yang khawatir pada anasir terjadinya pergantian rezim yang bukan penerus kekuasaan. Itu sering diingatkan oleh inisiator PPR, bapak Tamsil Linrung,\" imbuh Taufik. Hadir dalam acara yang didahului dengan gerak jalan santai itu, antara lain Caleg DPRD Banten Firdaus, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan Mustofa, mantan Presidium GMNI Yusuf Blegur, aktivis Turun Tangan Akbar, influencer Ulfa, serta sejumlah relawan dan simpatisan Anies Beswedan. Launching kantor pusat PPR ditutup dengan pembagian nasi kuning ke warga sekitar dan pengguna jalan di depan kantor PPR.
Sarah Azzahra : Utang Indonesia Rp 7.700-an Triliun Bisa Dibayar Lunas dari Blok Masela
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara resmi telah mendeklarasikan Ketua Umum Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah sebagai calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ribuan kader dan simpatisan hadir dalam deklarasi yang digelar di di Indoor Stadium Sport Center, Kelapa Dua, Tangerang, Banten pada Minggu (19/2/2023). Koordinator Daerah Pemilihan (Kordapil) Banten III Sarah Azzahra mengatakan, yang membedakan Partai Gelora dengan partai lainnya adalah Partai Gelora ingin menjadikan Indonesia sebagai negara superpower baru di dunia. Menurut Sarah, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, Indonesia layak menjadi negara superpower baru. Karena itu, Partai Gelora akan menciptakan lompatan besar bagi perjalanan sejarah Indonesia. \"Jadi kenapa sih kita harus pilih Partai Gelora, karena kita ingin Indonesia menjadi negara superpower baru. Partai Gelora nomornya 7, warna birunya, Capresnya Anis Matta, Cawapresnya Fahri Hamzah,\" kata Sarah Azzahra, Selasa (21/2/2023). Sarah menjelaskan, Indonesia menjadi negara nomor satu penghasil rempah-rempah di dunia. Indonesia juga merupakan pengekspor gas alam terbesar di dunia. Salah satunya Blok Masela, yang ada di Seram, Maluku. Mantan pegawai PT Pertamina ini menyebut, Blok Masela disebut-sebut sebagai blok gas alam terbesar di dunia. Menurutt SKK Migas, pemerintah akan mendapatkan Rp 600 triliun bersih per 20 tahun. \"Hebatnya lagi Blok Masela disebut juga blok abadi, nggak habis-habis, bisa sampai 100 tahun ke depan,\" kata bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) daerah pemilihan (Dapil) Banten III Tangerang Raya ini. \"Nah, kalau kita hitung kasar saja, setengah dari utang Indonesia yang sudah sampai Rp 7.700-an triliun bisa lho terbayar hanya dengan gas alam dari Blok Masela ini,\" imbuhnya. Selain itu, kata Sarah, minyak bumi di Indonesia memiliki kualitas paling baik di Indonesia ada di Riau. Lalu, Indonesia juga negara penghasil batubara terbesar di dunia, serta penghasil beras terbesar di dunia \"Dan masih banyak lagi potensi Indonesia yang luar biasa. Tapi sedihnya kalau kita lihat isu-isu yang berputar di sekeliling kita sehar-hari, kesehatan, pendidikan masih menjadi isu tahunan dan isu turunan yang tidak selesai,\" katanya. Misalnya, untuk sekolah negeri gratis, tapi masalah lain yang timbul adalah rayonisasi dan pungutan liar. Sedangkan disisi kesehatan, ternyata generasi baru kita masih dianggap kekurangan gizi kronis oleh Badan Kesehatan Dunia. \"Sedih ya? Bangsa hebat dan kaya raya ini, ternyata seperlima generasinya kurang gizi,\" ujarnya. Karena itu, kata Sekretaris Bidang Hubungan Luar Negeri DPN Partai Gelora ini, akan menyadarkan masyarakat bahwa Indonesia harus menjadi superpower baru dunia. \"Ini lho Arah Baru Indonesia yang selalu digaungkan oleh Partai Gelora, untuk Indonesia Superpower baru,\" katanya. Ia menambahkan, dengan Pemilu yang hanya tinggal kurang dari satu tahun lagi, kader Partai Gelora harus mempersiapkan dengan matang dan terukur. Sarah berharap struktur partai, Bacaleg dan relawan semua bergerak membangun kekuatan di dapilnya masing-masing. \"Mari jalan bersama, melangkah kenalkan Partai Gelora, warnanya, nomornya, logonya, Capres dan Cawapresnya semuaya. Ajak ngobrol orang, ajak wujudkan mimpi Partai Gelora dengan memenangkan Pemilu,\" pungkasnya. (*)
Terkait Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan, Kemendagri Menjaring Masukan Berbagai Pakar
Jakarta, FNN - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya menjaring masukan dari berbagai pakar terkait dengan pemenuhan hak pilih kelompok rentan dalam pemilu. \"Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya BSKDN dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 terutama dalam meningkatkan partisipasi pemilih,\" kata Sekretaris BSKDN Kurniasih dalam keterangannya diterima di Jakarta, Selasa. Upaya tersebut dilakukan BSKDN melalui forum diskusi aktual (FDA) dengan tema \"Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan pada Pemilu Serentak Tahun 2024”. Kurniasih mengatakan Pemilu serentak 2024 merupakan salah satu pemilu terbesar dan terkompleks di dunia. Hal itu karena pada pemilu tersebut masyarakat akan memilih presiden dan wakil presiden, 580 anggota DPR RI, 152 DPD RI, 19.957 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta 545 kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kata dia juga telah menetapkan 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh sebagai peserta Pemilu 2024. Berdasarkan data, menurut dia partisipasi pemilih pada gelaran pemilu terus meningkat. Misalnya, partisipasi Pemilu 2019 yang angkanya lebih tinggi dibandingkan Pemilu 2014, yakni dari 69,58 persen naik menjadi 81,97 persen. Kurniasih berharap, partisipasi pada penyelenggara Pemilu 2024 meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas termasuk bagi kelompok rentan. “Pemilu yang berintegritas mensyaratkan penghormatan terhadap hak pilih,” kata Kurniasih. Kurniasih menjelaskan perlindungan dan pemenuhan hak pilih terhadap kelompok rentan pada Pemilu perlu menjadi bagian dari prioritas penyelenggara Pemilu maupun pemerintah. Kelompok rentan tersebut di antaranya kata dia seperti penyandang disabilitas, narapidana dan tahanan, pasien di rumah sakit, hingga masyarakat adat. \"Berkaca pada Pemilu 2019, masih terdapat kendala penyediaan TPS untuk kelompok disabilitas, perolehan KTP untuk masyarakat adat maupun perkembangan KTP elektronik untuk narapidana juga masih perlu dioptimalkan,\" kata dia. Kurniasih menyebutkan untuk mendukung suksesnya Pemilu 2024, BSKDN tengah menyiapkan kajian-kajian strategi mengenai hak-hak pilih masyarakat dan daftar pemilih tetap (DPT) dengan menggandeng sejumlah pihak. \"Terkait kajian mengenai DPT, kita bekerja sama dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri,\" ujarnya. Sementara itu, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Deti Kurniawati yang hadir sebagai salah satu narasumber mengatakan, salah satu upaya untuk mengakomodasi hak pilih kelompok rentan, pihaknya mengaku telah meminta KPU kota untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab calon TPS. Koordinasi itu dilakukan terutama untuk mensinkronkan data pemilih termasuk kelompok rentan.(ida/ANTARA)
Putusan MK Soal Sistem Pemilu Diharapkan Tidak Merusak Demokrasi
Banda Aceh, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya berharap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan keputusan yang adil terkait pelaksanaan sistem pemilu di Indonesia, sehingga tidak merusak demokrasi yang sedang berjalan baik.\"Keputusan MK nanti jangan sampai merusak tatanan demokrasi yang sudah dibangun,\" kata Teuku Riefky Harsya di Banda Aceh, Senin, menanggapi Sidang Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 terkait uji materi Undang-Undang tentang Pemilu, khususnya sistem pemilihan legislatif dengan proporsional terbuka.Terkait sistem pemilu terbuka atau tertutup, Riefky menyampaikan bahwa Partai Demokrat secara tegas terus mempertahankan sistem pemilu terbuka seperti yang sedang dijalankan saat ini.Terhadap masalah ini, Riefky mengibaratkan sebuah permainan bola yang sedang berlangsung tiba-tiba terjadi perubahan aturan di tengah permainan.\"Jadi jangan sampai merusak permainan dengan kebijakan (keputusan MK) yang diputuskan nanti,\" ujar anggota DPR RI asal Aceh itu.Untuk itu, Riefky berharap kepada hakim MK untuk dapat memberikan keputusan yang adil dengan mempertimbangkan demokrasi berjalan, sehingga masyarakat dapat memilih calon legislatif yang terbaik sesuai pilihan mereka masing-masing.\"Masyarakat lah yang memahami siapakah tokoh-tokoh mereka yang dapat membantu memajukan daerah mereka,\" ujar Teuku Riefky Harsya.(sof/ANTARA)
Bertemu Lucky Hakim, Gubernur Jawa Barat Berjanji Mencarikan Solusi
Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil bertemu dengan Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim, yang menjanjikan mencarikan solusi terkait pengunduran diri Lucky Hakim sebagai wakil bupati di Kabupaten Indramayu.\"Kang Lucky Hakim tadi bertemu dengan saya. Sesudah disimak berbagai permasalahannya, tentunya sebagai Gubernur yang merupakan pembina kepala daerah, akan segera dicarikan solusi-solusinya, sehingga rakyat Indramayu tidak dirugikan,\" kata Gubernur Ridwan Kamil dalam sebuah unggahan video bersama Lucky Hakim di akun media sosialnya, seperti dilihat Antara, Senin. Gubernur Ridwan Kamil mengatakan pihak juga akan bertemu dengan Bupati Indramayu, Nina Agustina terkait persoalan tersebut. \"Ibu Bupati Nina Agustin juga akan dimintai keterangan agar menjadi berimbang. Dan semoga bisa berakhir dengan ending yang baik,\" kata dia. Ia menegaskan dalam sebuah kepemimpinan kepala daerah ada hal penting dan mulia yang harus diperhatikan yakni kepentingan rakyat Indramayu harus didahulukan dan dinomorsatukan, dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. \"Seperti judul lagu, Insya Allah ada jalan,\" ujar Ridwan Kamil. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya mengalami kesulitan berkomunikasi dengan Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim, yang mengundurkan diri dari jabatannya, untuk mengetahui lebih dalam tentang alasan pengunduran diri tersebut. \"(Lucky Hakim) Susah dihubungi, saya sudah menelepon. Ajudan saya sudah menelepon berkali-kali. Kepada individu-nya susah dihubungi. Sudah berkali-kali ajudan sudah mengontak supaya menghadap saya karena perintah Mendagri, belum ada respons,\" kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, beberapa hari lalu. Akibatnya, Ridwan Kamil mengatakan upaya islah antara Lucky Hakim dengan Bupati Indramayu Nina Agustina pun jadi terhambat \"Mau mengislahkan gimana, susah dihubungi. Tapi, arahan Pak Mendagri (Tito Karnavian), kalau bisa didamaikan dengan sebuah musyawarah. Kan prosesnya untuk terpilih mahal sekali dan panjang,\" kata Ridwan Kamil. Dia juga ingin mengetuk pintu hati pasangan kepala daerah Kabupaten Indramayu itu terkait masalah pengunduran diri Lucky Hakim. \"Masa tidak ada kebesaran hati masing-masing, demi kepentingan rakyat Indramayu, untuk mencari kesepakatan politik yang baru,\" tambahnya.(sof/ANTARA)
Pemerintah Perlu Menjajaki Berbagai Kemungkinan Mencari Dosen UII
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan pemerintah perlu menjajaki berbagai kemungkinan dalam mengupayakan pencarian dosen Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Ahmad Munasir Rafie Pratama (AMRP) yang dilaporkan hilang kontak.\"Semua kemungkinan harus ditelusuri untuk memastikan usaha pencarian dilakukan secara maksimal,\" kata Dave Laksono, sapaan karibnya, ketika dihubungi di Jakarta, Senin.Menurut dia, sudah sepatutnya pemerintah memberikan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia (WNI) yang sedang berada di luar negeri.Ia mengatakan Polri telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk menemukan dosen UII yang dilaporkan hilang kontak setelah mengunjungi University of South-Eastern Norway (USN) di Norwegia.\"Sejauh ini Polri dan kepolisian setempat, immigration and border control telah berkoordinasi,\" tuturnya.Sebelumnya, Minggu (19/2), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI berkoordinasi dengan perwakilan RI di Turki, telah bergerak mencari informasi ke otoritas setempat untuk mencari AMRP yang dilaporkan hilang kontak.Berdasarkan informasi dari Kemlu RI, AMRP terdeteksi masuk ke wilayah Amerika Serikat melalui salah satu bandara di Boston pada Senin (13/2). Temuan tersebut didasarkan pada data Perlindungan Budaya dan Perbatasan AS (United States Customs and Border Protection).AMRP melakukan perjalanan ke Oslo, Norwegia pada 4 Februari 2023 dalam rangka tugas kampus untuk mengikuti aktivitas global di University of South-Eastern Norway (USN) di Norwagia.Seharusnya AMRP kembali 12 Februari 2023 melalui Istanbul dengan penerbangan Turkish Airlaines dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis (16/2).Namun, Dosen Jurusan Informatika Fakultas Teknik Informatika UII itu dilaporkan hilang kontak setelah berkomunikasi terakhir dengan istrinya pada Minggu siang (12/2) dalam perjalanan pulangnya yang saat itu berada di Bandara Oslo.(sof/ANTARA)
Mega Bikin Blunder Lagi, Menyalahkan Ibu-ibu yang Sering Pengajian Bikin Anak Stunting
Jakarta, FNN – Beberapa waktu lalu, ratusan guru besar dan dosen Universitas Gajah Mada menolak pemberian gelar Profesor Kehormatan. Bahkan, saat ini, Forum Rektor juga sudah menyatakan hal sama karena ketua forum rektor, Muhammad Nasir, Rektor Universitas Airlangga, juga menyatakan bahwa Profesor Kehormatan adalah jabatan akademis, bukan gelar akademis. Sedangkan jabatan melekat konsekuensinya, dalam hal ini artinya terlibat dalam dunia kampus. Masalah penolakan pemberian gelar ini mengingatkan orang pada Ibu Megawati yang punya banyak sekali gelar guru besar. Kebetulan, dalam beberapa hari ini Ibu Megawati juga sedang ramai dibicarakan orang akibat pernyataan kontroversialnya. Pernyataan kontroversialnya yang terdapat dalam video yang viral tersebut memuat statement Megawati tentang keheranannya terhadap ibu-ibu yang mengaji terus, tapi anaknya terlantar. Jika diamati, sudah banyak sekali blunder-blunder yang dibuat oleh Ibu Megawati dalam beberapa bulan belakangan ini. Selain yang sekarang ini tentang ibu-ibu mengaji, sebelumya Megawati juga pernah membuat blunder tentang kenapa orang berebut minyak goreng. Hal ini menunjukkan Ibu Mega semakin tidak peka dengan soal-soal seperti ini. Ketika ditanya pendapatnya mengenai hal tersebut, Rocky Gerung dalam diskusi di Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Senin (20/2/23) yang dipandu Hersubeno Arief, wartwan senior FNN, mengatakan, “Itu kalau kita lihat struktur psikologi Ibu Mega, beliau ada dalam kebimbangan karena Puan elektabilitasnya tidak naik. Padahal, dia sudah janjikan bahwa PDIP akan mencalonkan presiden dari dalam, entah bermutu atau tidak bermutu, dinyinyir atau tidak dinyinyir. Tapi Ibu Mega percaya bahwa konstituennya akan terima keputusan itu.” Jika masuk dalam kehidupan sehari-hari, kata Rocky, Ibu Mega tentu ingin memberi tahu pada publik bahwa dia mengerti politik day politic. Itu yang menyebabkan Ibu Mega di-brief oleh orang sekitarnya. Tidak mungkin Ibu Mega menemukan sendiri data tentang jumlah ibu-ibu yang meninggalkan anak karena pengajian segala macam. Menurut Rocky, mem-brief Ibu Mega itu gampang-gampang susah karena bisa jadi hasil briefing itu diucapkan tanpa pendalaman analisis dari beliau. Ibu Mega dikelilingi oleh orang-orang yang akhirnya harus men-servis beliau, tapi mereka tidak punya akses untuk “menegur”, misalnya. Karena tidak ditegur maka berulanglah keterangan-keterangan Ibu Mega. “Jadi yang salah adalah lingkaran dari Ibu Mega yang harusnya menegur,” ujar Rocky. Secara psikologi, memang menurut pengamat saat ini adalah masa-masa kritis buat Ibu Mega dan PDIP dikaitkan dengan trah Soekarno. “Ya, saya kira itu. Ibu Mega berpikir atau tirakatan, nyepi, atau meditasi untuk melihat ini masalahnya apa? Kenapa Puan sebagai trahSoekarno tidak naik elektabilitasnya? Kenapa Pak Jokowi yang adalah si cukring yang dibesarkan oleh Ibu Mega akhirnya berkhianat karena mempermainkan Ibu mereka dengan sekadar sogok menyogok?” kata Rocky. Itu materi yang kira-kira menjadi permenungan Ibu Mega hari-hari ini, kata Rocky. Sebagai orang yang sudah mapan, sudah bijak, dan sudah sepuh, Ibu Mega berupaya untuk melihat bagaimana sebetulnya arah bangsa ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Pasti Ibu Mega tahu bahwa dia akan disogok, tapi pada saat yang sama dia juga berpikir bahwa dia harus menerangkan pada publik apa sebetulnya yang terjadi. “Itu yang membuat Ibu Mega tidak belajar untuk mengerti bahwa justru keadaan itu kalau salah diterangkan rakyat bereaksi,“ ujar Rocky. Misalnya, soal ibu-ibu yang pengajian itu. Menurut Rocky, mestinya Ibu Mega mengerti bahwa mayoritas ibu-ibu itu punya kultur yang sudah terbentuk bahwa bayinya akan diasuh oleh anggota keluarga lain saat mereka mengaji. Tidak mungkin mereka meninggalkan anaknya begitu saja, seperti keluarga di Barat. Tetapi, Ibu Mega tidak tidak peka tentang hal itu. Padahal, Ibu Mega butuh dukungan dari wong cilik yang juga pasti muslim. “Jadi, ini hal-hal sepele yang bila dieksploitasi lalu orang anggap bahwa Ibu Mega tidak mengerti local wisdom,” ungkap Rocky. “Jadi, pengertian Ibu Mega tentang wong cilik tidak lengkap sebetulnya. Wong cilik itu punya kemampuan memanaj keadaannya sendiri. Itu yang gagal dipahami oleh Ibu Mega,” ungkap Rocky. (sof)
Pengawasan Pemilu 2024 Tak Bermasalah Terkait Sistem Pemilu
Jakarta, FNN - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dilakukan Bawaslu tidak ada masalah terkait sistem pemilu. \"Enggak ada masalah (dalam pengawasan). Mau (sistem proporsional) terbuka, mau tertutup, tidak ada masalah bagi kami. Kami menjalankan seluruh pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu. Sistem pada saat ini adalah sistem proporsional terbuka. Ini yang kami awasi,\" ujar Bagja kepada wartawan di Jakarta, Senin. Menurut dia, meskipun ada potensi perubahan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi tertutup, bahkan ada pula saran menjadi campuran terbuka-tertutup, Bawaslu akan bekerja dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). \"Yang jelas pada saat ini adalah sistem proporsional terbuka. Kami akan mendasarkan seluruh tindakan dan kerja Bawaslu pada undang-undang yang berlaku,\" ujar dia. Saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) sedang menguji materi UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka. Apabila uji materi itu dikabulkan MK, maka sistem Pemilu 2024 akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup memungkinkan para pemilih hanya disajikan logo partai politik (parpol) pada surat suara, bukan nama kader partai yang mengikuti pileg, katanya. Sejauh ini, terdapat beragam pendapat dalam menilai sistem mana yang dapat menjadi sistem terbaik dalam penyelenggaraan pemilu di Tanah Air. Di samping itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengusulkan penerapan sistem pemilu campuran untuk mengakhiri perdebatan soal pemilu menggunakan proporsional terbuka atau tertutup. \"Agar tidak hanya berkutat pada sistem terbuka dan tertutup, saya menawarkan jalan tengah menggunakan campuran terbuka dan tertutup, sebagaimana yang dilakukan di Jerman,\" kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo saat menghadiri peresmian Graha Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98 di Jakarta, Minggu (19/2). Ia mengatakan kedua sistem tersebut masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Misalnya pada sistem proporsional terbuka, sisi positifnya caleg harus bekerja keras memenangkan hati rakyat sehingga bisa mendorong kedekatan caleg dengan rakyat. Namun, sistem tersebut membuka peluang pemanfaatan politik uang sehingga caleg berkualitas yang tidak memiliki modal mudah tersingkirkan. Sisi positif dan negatif dimiliki sistem proporsional tertutup. Sisi positifnya adalah partai politik berwenang menentukan caleg sehingga caleg berkualitas dan kader yang telah membesarkan partai dengan modal yang minimal tetap bisa masuk ke parlemen. Sementara itu, sisi negatif sistem tersebut adalah kedekatan caleg dengan rakyat bisa tidak menjadi kuat karena caleg terkesan lebih \"takut\" terhadap partai daripada rakyat.(ida/ANTARA)
POPULER
