POLITIK
Putusan PN Jakpus Menggugat Hak Berdemokrasi
Jakarta, FNN - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU RI menunda pelaksanaan Pemilu 2024 sedianya tidak hanya menggugat KPU, melainkan hak publik berdemokrasi. \"Soal yang digugat ini bukan hanya sekadar KPU, tapi yang digugat ini adalah hak publik, hak orang untuk berdemokrasi,\" kata Doli saat rapat kerja Komisi II DPR RI bersama KPU RI dan Bawaslu di ruang rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu. Untuk itu, ia meminta pihak penyelenggara pemilu berkoordinasi secara lebih intensif dalam menghadapi putusan PN Jakarta Pusat tersebut karena tidak hanya sekadar menyangkut eksistensi penyelenggara pemilu. \"Karena yang dibela sekarang hak 270 juta masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak politiknya, nah itu tugas kita,\" ucapnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Ketua KPU Hasyim Asy\'ari membuat memori banding tambahan untuk memperkuat banding yang telah diajukan pihaknya ke PN Jakarta Pusat pada Jumat (10/3). \"Sebelum terlambat, bisa membuat memori banding tambahan. Segera ajukan itu pak,\" jelasnya. Junimart juga menyampaikan kesiapannya berdiskusi untuk memberikan pokok-pokok pikiran dalam membantu upaya hukum yang ditempuh KPU dalam menghadapi putusan PN Jakarta Pusat. \"Kalau diminta pokok pikiran, kami siap, kami enggak politik di sini pak, kami enggak mau pemilu ditunda, tapi jangan sampai karena putusan ini pemilu jadi tertunda, beda konotasinya, ditunda dan tertunda,\" tuturnya. Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan bahwa persoalan putusan PN Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu bukan sesuatu yang sederhana. \"Kita sedang menghadapi sesuatu yang sangat dahsyat, apalagi isu-isu yang berkembang bahwa pemilu akan ditunda ini bukan main-main, jadi persoalan ini bukan sederhana,\" imbuhnya. Dia menilai putusan PN Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu itu tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU saja selaku penyelenggara pemilu. \"Juga merupakan tanggung jawab kami beserta Pemerintah terutama adalah mitra daripada kami sehingga kami sangat serius dalam menyikapi ini,\" katanya. Ia mengapresiasi upaya hakim banding yang ditempuh KPU terhadap putusan PN Jakarta Pusat tersebut. \"Karena ini kalau tidak dilakukan banding tentu menjadi inkrah, kalau menjadi inkrah tentu ini menjadi malapetaka (pemilu tertunda),\" ucapnya. Dalam kesimpulan rapat kerja yang membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU RI menunda pelaksanaan Pemilu 2024, Komisi II DPR RI bersama penyelenggara pemilu yakni Bawaslu RI, KPU RI, dan DKPP RI sepakat melanjutkan tahapan Pemilu 2024, \"Komisi II bersama Bawaslu RI, KPU RI, dan DKPP RI mengambil sikap untuk tetap melanjutkan tahapan pemilu tahun 2024 sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945,\" kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di ruang rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu. Sebelumnya dalam persidangan di PN Jakpus, Jakarta, Kamis (2/3), majelis hakim mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari. \"Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari,\" ucap majelis hakim yang diketuai oleh Oyong, dikutip dari putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.(sof/ANTARA)
Solidaritas Keluarga Besar Sulsel Menolak Hukuman Mati Ferdy Sambo
Jakarta, FNN - Solidaritas Keluarga Besar Sulawesi Selatan etnis Toraja, Makassar, dan Bugis menyatakan penolakan terhadap vonis hukuman mati yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Ferdy Sambo atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.Mewakili kelompok tersebut sekaligus sebagai Ketua Yayasan Keturunan Tomanurung Sulawesi Selatan Annar Salahuddin Sampetoding menegaskan bahwa pihaknya menghargai keputusan pengadilan dalam perkara tersebut berdasarkan penghormatan terhadap institusi pengadilan.\"Meski demikian, kami menganggap bahwa vonis mati terhadap saudara kami Ferdy Sambo sangatlah berlebihan. Bahwa betul beliau bersalah, tetapi apakah hukuman mati adalah vonis yang tepat?\" kata Annar dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.Kelompok tersebut juga menilai hukuman tersebut dijatuhkan demi memenuhi keinginan masyarakat tertentu semata dan bukan atas dasar keadilan substantif dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang muncul di persidangan.Annar mengingatkan bahwa Ferdy Sambo telah menyatakan kejadian penembakan ini tidak berdiri sendiri begitu saja tanpa sebab.Kelompok itu juga meyakini bahwa apa yang dilakukan Ferdy Sambo semata-mata untuk membela harkat dan martabat pribadi keluarganya.Annar menyebutkan bahwa dalam budaya masyakarat Sulsel etnis Toraja, Makassar, dan Bugis terdapat prinsip Siri\' Na Pacce, yakni rasa malu dan kepedihan yang sangat mendalam untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat keluarga.\"Siapa pun bisa saja melakukan tindakan apa pun untuk membela harkat dan martabat keluarga dan pribadinya tersebut, yang harus dilakukan sendiri tanpa terwakilkan,\" katanya.Kelompok itu juga menyayangkan tidak adanya pertimbangan yang meringankan terhadap Ferdy Sambo, meski yang bersangkutan yang telah mengaku salah dan berkali-kali meminta maaf serta bersikap sopan selama proses persidangan.Lebih lanjut, Annar menyampaikan bahwa Ferdy Sambo dan keluarganya sudah mendapat hukuman sosial yang teramat berat dari masyarakat Indonesia jauh sebelum vonis pengadilan.\"Sejujurnya (ini) membuat kami semua terpukul amat sangat dalam. Penghakiman sosial oleh masyarakat ini jauh lebih dahsyat dari hukuman fisik karena menyentuh jantung jiwa dan spirit keluarga, terutama anak-anak yang terbilang masih kecil dan pasti sangat tergoncang atas cemoohan, cibiran, dan cacian dari masyarakat,\" katanya.Annar mengingatkan bahwa Ferdy Sambo tidak dilahirkan sebagai seorang penjahat sebagaimana perlakuan yang diterima dari masyarakat saat ini, mengingat ia telah mengabdi selama 28 tahun kepada negara dan bangsa melalui institusi Polri.Kelompok itu mempertanyakan mengapa tidak ada pertimbangan ampunan kepada Ferdy Sambo atas berbagai prestasinya seperti enam pin emas Kapolri serta Bintang Bhayangkara Pratama dari Presiden RI.Annar menegaskan bahwa pihaknya meyakini masih ada keadilan yang bisa didapatkan Ferdy Sambo, yang saat ini tengah mengajukan banding.\"Atas dasar keadilan dan kemanusiaan, hukuman mati adalah sesuatu yang sangat berlebihan dan karena itu pantas ditolak. Semoga para hakim pengadilan banding mempertimbangkan semua aspek tersebut, sehingga keadilan sesungguhnya bisa diperoleh juga oleh saudara kami Ferdy Sambo,\" katanya.Kelompok itu juga menyoroti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang dinilai kerap berbicara di luar kepantasan dan kepatutan berkenaan kasus Ferdy Sambo hingga membuat pemberitaan menjadi liar.\"Kami mengimbau agar Pak Mahfud tidak terlalu jauh mencampuri atau mengintervensi pengadilan yang harus berjalan independen dan imparsial,\" kata Annar.Selain itu, mengatasnamakan Solidaritas Keluarga Besar Sulsel etnis Toraja, Makassar, dan Bugis, Annar meminta kepada Presiden Joko Widodo memaafkan tindakan Ferdy Sambo yang disebut spontan dan tidak disengaja.\"Yang kami yakini (dilakukan) atas dasar Siri\' Na Pacce\', budaya yang sangat sakral dan sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Sulawesi Selatan,\" ujar Annar.Dalam kesempatan sama, perwakilan lain kelompok tersebut, Lusia Mangiwa, menyinggung tindakan Brigadir J sebagai penyeb terjadinya pelanggaran hukum oleh Ferdy Sambo.\"Karena perlakuan saudara kita Yosua dan itu dia melakukan di rumah bapak Ferdy Sambo maka wajib bapak Ferdy Sambo itu mempertahankan harkat dan martabatnya,\" katanya.Lusia merujuk pada dugaan pelecehan seksual oleh Yosua terhadap Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo.Saat memaparkan pertimbangan vonis yang dibacakan pada 13 Februari 2023, Hakim Ketua Wahyu Imam Santoso menyatakan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) tidak memperoleh keyakinan yang cukup bahwa Yosua telah melakukan pelecehan seksual atau perkosaan atau bahkan perbuatan yang lebih dari itu kepada Putri Candrawathi.Selain itu, Wahyu juga mengatakan bahwa unsur perencanaan pembunuhan Brigadir J telah terbukti.Ferdy Sambo divonis mati oleh majelis hakim PN Jaksel, yang menyatakan yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(sof/ANTARA)Ferdy Sambo juga dinilai terbukti melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Sementara itu Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara, Kuat Ma\'ruf 15 tahun penjara, Ricky Rizal Wibowo 13 tahun penjara, dan Richard Eliezer yang semula dituntut 12 tahun penjara dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan.Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma\'ruf, dan Ricky Rizal Wibowo telah mengajukan banding atas putusan tersebut.Demikian juga Kejaksaan Agung RI mengajukan banding atas putusan PN Jaksel terhadap Ferdy Sambo dkk.Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dijadwalkan membacakan putusan perkara banding atas nama terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf, dan Ricky Rizal pada sidang terbuka tanggal 12 April 2023.(sof/ANTARA)
Menteri PPN Memastikan HGU 190 Tahun di IKN Bukan Permintaan Investor
Jakarta, FNN - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan regulasi pemberian hak guna usaha atau HGU hingga 190 tahun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan atas permintaan investor.Menurut Menteri PPN regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di IKN tersebut guna mengikuti kepentingan masyarakat yang lebih luas.\"Ini bukan keinginan investor sebenarnya. Ini lebih banyak kita mengikuti kepentingan dari masyarakat yang lebih luas, terutama dalam hal ini masyarakat-masyarakat yang ingin memiliki lahan di sana,\" kata Suharso kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.Suharso menyampaikan bahwa peluang untuk memiliki lahan hak milik di IKN memang terbatas.Ia mencontohkan ada kemungkinan masyarakat yang sudah pindah ke IKN hanya mendapatkan hak dengan durasi 30 tahun atau 60 tahun, dan pemerintah memberi perhatian untuk memperpanjang masa izin tersebut.\"Kita sekarang mau memudahkan, jadi pada intinya berapa tahunnya dia bukan hak milik,\" kata Suharso.Keputusan memperpanjang durasi HGU hingga 190 tahun tersebut, lanjut Suharso, juga dihadirkan untuk mengantisipasi tindakan spekulasi pembelian tanah di sekitar IKN karena di ibu kota baru tersebut memang tidak ada lahan yang bisa dikenai hak milik.\"Nah, kita tidak mau ada spekulasi seperti itu. Kita sekarang melihat kemungkinan-kemungkinan untuk menarik minat masyarakat untuk bisa mau tinggal di IKN,\" katanya.Suharso bahkan menyebutkan bahwa ketentuan serupa mungkin saja berlaku tidak hanya di IKN.\"Tapi, ini memerlukan perubahan undang-undang,\" ujarnya menambahkan.Berkenaan dengan kritik yang menilai regulasi HGU hingga 190 tahun di IKN berpotensi menimbulkan eksploitasi, Suharso mengajak agar semua kalangan dapat bersikap optimistis.\"Jangan dilihat dari sisi itu dong, ini harus dilihat dari sisi yang optimistik dong. Harus dilihat juga dari sisi masyarakat yang punya kepentingan. Kalau investor kan hanya mencoba menyediakan, membeli, membayar awal, membangun dan yang memiliki kan masyarakat, individu,\" ujar Suharso.Dalam Pasal 17 PP 12/2023 tanah yang dialokasikan oleh Otoritas IKN kepada pelaku usaha dapat diberikan Hak atas Tanah (HAT) berupa HGU, Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai, yang jaminan kepastian jangka waktu ketiganya dimuat dalam perjanjian.HGU bisa diberikan dengan jangka waktu paling lama 95 tahun untuk satu siklus pertama dan dapat diajukan permohonan kembali untuk siklus kedua 10 tahun sebelum siklus pertama berakhir.(sof/ANTARA)
KPU RI Berkomitmen Pemilu 2024 Tetap Berjalan
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy\'ari menegaskan pihaknya berkomitmen bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 tetap berjalan, terutama setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. \"Penegasan dari kami, sikap KPU terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst., kami berkomitmen dan punya sikap bahwa pemilu tetap berjalan,\" ujar Hasyim dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI beserta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu. Lebih lanjut, dia menyampaikan sampai dengan saat ini KPU RI dan seluruh jajaran KPU di tingkat provinsi serta kabupaten/kota tetap menyelenggarakan beragam tahapan Pemilu 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024. Hasyim lalu memaparkan sejumlah tahapan Pemilu 2024 yang telah selenggarakan KPU RI sejak awal tahun 2023. Di antaranya, pada 9 Februari 2023, KPU telah menetapkan Peraturan KPU tentang Daerah Pemilihan (Dapil) Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPRD kabupaten/kota. \"Yang kedua, untuk kegiatan penyerahan dukungan bakal calon DPD, verifikasi, sampai dengan saat ini adalah untuk perbaikan penyerahan dukungan bakal calon DPD. Nanti selanjutnya, akan diverifikasi faktual terhadap hasil perbaikan,\" ujarnya. Berikutnya, ia juga menyampaikan bahwa KPU di tahun 2023 ini melakukan seleksi anggota KPU provinsi serta kabupaten/kota untuk menggantikan anggota yang masa jabatannya habis pada Mei 2023. Di samping itu, KPU pun telah selesai melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih Pemilu 2024 yang dilaksanakan mulai dari 12 Februari hingga 14 Maret 2023. \"Pada hari Selasa kemarin adalah hari terakhir coklit. Hasil coklit dijadikan bahan untuk menyusun daftar pemilih sementara. KPU sekarang juga sedang menyiapkan draf PKPU tentang logistik pemilu atau perlengkapan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dan PKPU tentang pencalonan anggota DPR, DPRD, DPD, yang nanti kami akan ajukan permohonan untuk RDP dengan Komisi II,\" ujar Hasyim. Dengan demikian, ia menekankan rangkaian kegiatan tahapan Pemilu 2024 tetap dilaksanakan oleh KPU. \"Intinya, rangkaian-rangkaian kegiatan dalam tahapan Pemilu 2024 tetap dilaksanakan oleh KPU,\" kata dia.(sof/ANTARA)
Gibran Lebih Berambisi pada Hasil Kerja daripada Jabatan
Surakarta, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengakui lebih berambisi pada hasil kerja daripada pada jabatan, karena menurutnya program pembangunan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.Gibran menyampaikan hal itu di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) pada acara Demi Indonesia Goes to Campus di Auditorium UNS, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu. Oleh karena itu, jika ditanya terkait dengan langkah politiknya ke depan, maka Gibran mengaku tidak tahu pasti.\"Kalau ditanya mau ke mana, ya nggak tahu. Kalau warga menginginkan saya tetap di Solo, ya saya di Solo. Kalau kerja kurang baik, ya saya bisa kembali ke pekerjaan lama. Nothing to lose aja, sesuai keinginan warga,\" kata Gibran.Terkait dengan kondisi Kota Surakarta, menurut Gibran saat ini situasi di kota tersebut sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya.\"Intinya, apa yang sudah dilakukan bersama tahun lalu sudah benar. Banyakin event, genjot pembangunan fisik yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,\" tambahnya.Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Rektor UNS Jamal Wiwoho mengapresiasi kinerja Gibran sebagai Wali Kota Surakarta.\"Sebagai wali kota muda, Solo tidak hanya dikelola dengan cara biasa. Meloncat, melenting tinggi ke angkasa. Bahkan, dari tahun 2019 dengan tingkat pertumbuhan minus menjadi 6,2 persen saat ini, itu luar biasa,\" kata Jamal.Menurut Jamal, Kota Surakarta yang hanya terdiri atas lima kecamatan merupakan daerah kecil jika dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya.\"Ibaratnya, Solo kayak Singapura, berkeliling satu jam saja selesai. Bayangkan dengan Wonogiri, yang sehari saja nggak selesai,\" imbuhnya.Oleh karena itu, dia mengatakan kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Surakarta memang harus berbeda.\"Misalnya, pemberdayaan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Saya setuju dengan event setiap Sabtu dan Minggu. Dengan begitu, UMKM gerak, hotel gerak, transportasi gerak. Saya juga sangat setuju banyak pemimpin muda di Indonesia. Dalam hal ini, UNS menyiapkan kader terbaik,\" ujar Jamal.(ida/ANTARA)
Bisa Dipastikan Ada Negosiasi Antara Meneruskan Anies atau Meneruskan Kasus Johnny G. Plate di Balik Makan Siang Surya Paloh dan Luhut
Jakarta, FNN – Rencananya, hari ini Menkominfo, Johnny G. Plate, akan kembali dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Ini merupakan panggilan yang kedua kalinya terhadap menteri dari Nasdem tersebut. Sedangkan adiknya yang juga terkait dalam kasus tersebut sudah dua kali diperiksa, bahkan sudah mengembalikan dana sebesar 500 juta. Itu artinya, ada pengakuan bahwa dia menerima dana. Tetapi, ada yang menarik di balik rencana pemanggilan kembali Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung tersebut, yaitu pertemuan antara Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh di Nasdem Tower dan makan siang bersama. Meski mereka mengatakan bahwa itu pertemuan biasa atau silaturahmi kenegaraan, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa momen-momen pertemuan penting Pak Surya Paloh sering berdekatan waktunya dengan event-event penting. Pertemuan dua tokoh politik Pak Luhut dan Surya Paloh yang dianggap sebagai pertemuan biasa itu mengingatkan kita pada adagium dari Franklin D. Roosevelt yang mengatakan bahwa in politics, nothing happens by accident ‘dalam politik tidak ada bagian yang tidak direncanakan’. Jadi, hampir bisa dipastikan bahwa pertemuan keduanya bukan pertemuan biasa. “Betul itu, di dalam politik, urutan peristiwa itu menentukan isi peristiwa. Kira-kira begitu. Kita tahu urutan-urutannya sehingga dengan mudah kita baca bahwa konteks dari pertemuan itu sudah pasti tentang Johnny G. Plate,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (15/3/23), dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Rocky juga mengatakan bahwa pemanggilan kembali Johnny Plate untuk yang kedua kalinya merupakan hal yang ajaib. Artinya, memang ada hal yang serius di situ. Kemungkinan dia dipanggil untuk menentukan apakah dia terlibat pada kasus yang melibatkan adiknya. Sementara adiknya sudah jelas mengembalikan dana sebesar 500 juta. Mengembalikan artinya ada sesuatu yang berlangsung, ada sesuatu yang sebetulnya karena jadi causa celebra, karena jadi kasus yang kemudian diselebrasikan maka dia harus kembalikan. Kalau tidak, tidak akan dikembalikan. Pertanyaannya, tambah Rocky, conflict of interest-nya ada di mana? Apakah adik Johnny G. Plate itu bebas sangat independen sehingga bisa berbisnis di wilayah yang dikuasai oleh abangnya yang adalah menteri, yang adalah juga pengurus Nasdem? “Saya kira kalau kita hitung dari awal, Surya Paloh kelihatannya memang mulai mendua, karena dia mesti hitung daya lawan dia terhadap Jokowi seberapa besar. Itu saya kira yang dikenali oleh Pak Luhut. Pak Luhut kan punya kemampuan juga untuk mengukur kekuatan lawannya. Jadi, kira-kira itu sinyalnya. Jadi, bisa dipastikan bahwa ada negosiasi antara meneruskan Anies atau meneruskan kasus Jhonny Plate. Kira-kira begitu,” ungkap Rocky. Betul prinsip dari Franklin D. Roosevelt yang mengatakan bahwa dalam politik tidak ada bagian yang tidak direncanakan. Bahkan, kalaupun pertemuan antara Pak Luhut dengan Surya Paloh dinyatakan sebagai pertemuan biasa-biasa saja, itu pun pasti direncanakan.(ida)
Komisi VI DPR Minta Hentikan Politisasi Kasus Depo Plumpang
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung meminta semua pihak untuk menghentikan politisasi terhadap insiden kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, pada 3 Maret 2023. \"Saya minta kepada semua pihak, please stop (tolong hentikan) politisasi supaya kami bisa ambil keputusan yang terbaik,\" ujar Martin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Menurut dia, politisasi terhadap kasus tersebut hanya membuat situasi menjadi lebih rumit sehingga para pihak terkait pun menjadi sulit mengambil keputusan-keputusan terbaik berdasarkan pertimbangan yang objektif. \"Hal-hal seperti ini ketika dipolitisasi tentu akan menjadi runyam, mengaburkan masalah, dan akhirnya tidak bisa mengambil keputusan-keputusan yang penting, yang harus diambil karena (pertimbangannya), kemudian menjadi populis atau tidak,\" ujar dia. Menurut dia, persoalan permukiman masyarakat yang berada di dekat lokasi Depo Pertamina Plumpang telah berlangsung lama, bahkan berpuluh-puluh tahun. Semua pihak mengetahui adanya risiko yang mengancam keselamatan masyarakat yang bermukim di sekitarnya, seperti potensi terjadi kebakaran. \"Hal itu karena memang dekat sekali risikonya terhadap sumber bahaya itu. Nah, keputusan-keputusan yang benar walaupun pahit, tidak bisa diambil karena menjadi politis,\" katanya. Diungkapkan pula bahwa dari peta yang disampaikan oleh PT Pertamina, sejak 1986 sudah ada masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi Depo Pertamina Plumpang. Selain itu, ada informasi di berbagai pemberitaan bahwa sudah ada masyarakat yang bermukim di sana dan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) sejak 1986. Martin lantas meminta Pertamina untuk melakukan audit atau kajian terhadap keamanan dari seluruh fasilitas yang mereka miliki, khususnya kilang, depo BBM, dan sejenisnya.Dengan demikian, kata dia, Pertama dapat mengetahui fasilitas yang berisiko tinggi, sedang, dan aman, terutama untuk keselamatan masyarakat di sekitarnya. Setelah itu, mereka bisa mencari solusi untuk mengatasi risiko bahaya yang ada. Meskipun mengakui langkah-langkah seperti itu memiliki konsekuensi biaya yang tinggi, Martin menekankan hal tersebut tetap perlu agar kejadian seperti kebakaran di Depo Pertamina Plumpang tidak terulang. \"Ada konsekuensi-konsekuensi yang terjadi, tetapi selesai masalahnya daripada kemudian ini terus-menerus secara populis dan tidak menyelesaikan masalah,” kata Ia pun mengajak seluruh pihak terkait untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan di sekitar Depo Pertamina Plumpang. \"Jadi, ayo kita hadapi, ayo kita atasi, dan juga kami minta seluruh lembaga terkait untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini,\" ucapnya.(ida/ANTARA)
Untuk Menekan Angka Kecelakaan, BUMN Menyediakan 65 Ribu Kuota Mudik Gratis
Bandung, FNN - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyediakan 65 ribu lebih kuota mudik gratis dalam program \"Mudik Gratis bersama BUMN\" di bawah koordinasi PT Jasa Raharja untuk menekan angka kecelakaan pada momen mudik Idul Fitri 2023 atau 1444 Hijriah.Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono di Bandung, Jawa Barat, Rabu, mengatakan kuota mudik gratis itu bertambah dari program serupa sebelumnya di 2022 yang sebanyak 40 ribu.\"Ini akan kami siapkan seluruhnya dan lebih dari 60 BUMN nantinya bersama-sama berkolaborasi,\" kata Rivan di Bandung, Jawa Barat, Rabu.Dia menyebutkan kuota mudik gratis sebanyak 65 ribu lebih itu rinciannya 46.523 penumpang dengan 1.009 bus, 15.658 penumpang dengan 30 rangkaian kereta api, serta 2.562 penumpang dengan tujuh kapal laut.Penambahan kuota mudik gratis dari 40 ribu menjadi 65 ribu itu disesuaikan dengan prediksi jumlah pemudik di 2023 yang melonjak 123 juta orang dari 85 juta orang di 2022.Guna memitigasi risiko kecelakaan lalu lintas, Rivan mengimbau masyarakat yang mudik, khususnya dengan kendaraan roda dua, agar dapat memanfaatkan program \"Mudik Gratis bersama BUMN\" ini supaya lebih aman dan nyaman.Dia menambahkan sebagian besar kendaraan yang terlibat kecelakaan pada mudik Idul Fitri 2022 ialah kendaraan roda dua atau sepeda motor, yakni sebesar 77,4 persen.\"Kalau ingin memaksakan kehendak, mengendarai sepeda motor lebih dari enam jam tentu tidak baik, apalagi sama keluarga,\" jelas Rivan.Dalam program mudik gratis oleh BUMN itu, tambahnya, setiap satu keluarga bisa mendaftarkan maksimal empat orang. Titik keberangkatan pun akan terpusat di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, serta sejumlah wilayah lainnya.Selain program mudik gratis itu, Jasa Raharja juga terlibat dengan berbagai kegiatan persiapan mudik, salah satunya ialah meminimalkan kendaraan jenis truk melintasi jalan raya saat momen mudik.\"Maka, lebaran nanti jalur truk harus dibebaskan dari jalur masyarakat. Itu rekomendasi Jasa Raharja karena kita punya data kecelakaan,\" katanya.Sementara itu, Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kementerian BUMN Edi Eko Cahyono mengatakan pendaftaran Mudik Bersama BUMN Tahun 2023 mulai dibuka secara daring pada Rabu. Mekanisme pendaftaran dapat dilihat di kanal resmi Kementerian BUMN.\"Masyarakat dapat terus meng-update informasi melalui saluran website dan berbagai media sosial resmi Kementerian BUMN,\" ujar Edi.(ida/ANTARA)
Menkopolhukam Mengajak Australia Meningkatkan Komitmen Keamanan Maritim
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengajak Australia untuk meningkatkan komitmen kerja sama dalam menjaga keamanan maritim.Mahfud menyampaikan hal itu dalam sesi pembahasan keamanan maritim di Pertemuan Dewan Kementerian Australia-Indonesia (MCM) Ke-9 di Melbourne, Australia, berdasarkan keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu.\"Luasnya wilayah perairan laut selain memberikan keuntungan, juga menghadirkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, termasuk berbagai kejahatan transnasional yang memanfaatkan jalur laut, eksploitasi ilegal sumber daya alam, dan aktivitas pihak-pihak yang menjadi ancaman kedaulatan, dan keamanan maritim,\" ujar Mahfud dalam pertemuan yang berlangsung Selasa (14/3).Mahfud menyampaikan Indonesia menaruh perhatian terhadap dua isu utama tantangan keamanan maritim secara domestik dan kawasan.Pertama, pergerakan orang yang tidak teratur atau irregular movement of people yang memanfaatkan perairan Indonesia, khususnya gelombang pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut pada 2022-2023.Hal itu sempat dibahas dalam Bali Process Ministerial Conference Ke-8 di Adelaide, Australia, Februari 2023 yang menyebut gelombang tersebut merupakan bentuk pergerakan kedua dengan indikasi penyelundupan orang.Kedua, aktivitas perikanan yang tidak teratur, tidak terlapor, dan tidak teregulasi (IUU Fishing). Aktivitas tersebut dinilai mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta mengurangi penghasilan nelayan pesisir yang mata pencariannya sangat bergantung kepada kekayaan laut.Aktivitas IUU Fishing diyakini sangat erat berkaitan dan banyak dikendalikan sindikat organisasi kejahatan lintas negara atau transnasional.\"Saya mengapresiasi kesepakatan Indonesia dan Australia untuk meningkatkan kerja sama keamanan maritim, khususnya dalam upaya menjaga serta menciptakan stabilitas keamanan di kawasan,\" kata Mahfud yang memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut.Indonesia-Australia telah memiliki berbagai kerja sama bilateral baik melalui forum dialog, pendidikan, pelatihan, dan latihan bersama terkait isu keamanan maritim dengan memanfaatkan berbagai mekanisme baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.Mahfud menyatakan dukungannya atas kelanjutan kerja sama konkret antara kementerian dan lembaga pemerintah (K/L) kedua negara di bidang kemaritiman.\"Tidak hanya di bawah koordinasi Badan Keamanan Laut RI, namun antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia, dan kementerian/lembaga terkait bidang kemaritiman lainnya dengan counterpart (mitra, red.) masing-masing di Australia,\" katanya.Mahfud menekankan pentingnya komitmen bersama kedua negara dalam memerangi IUU Fishing sesuai kesepakatan Rencana Aksi Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Australia 2020-2024.Mahfud mengapresiasi dukungan Australia terhadap Indonesia selaku pemimpin bersama untuk pembahasan isu pergerakan orang yang tidak teratur dalam konteks pengungsi Rohingya di Forum Bali Process.Mahfud menekankan bahwa Indonesia berkomitmen dan berharap Australia terus mendukung prinsip burden-sharing and shared responsibility atau berbagi beban dan tanggung jawab bersama serta perlunya kerja sama yang erat di antara negara asal, transit, dan tujuan migrasi ireguler.Dalam pertemuan tersebut, Delegasi Australia Dipimpin Menteri Dalam Negeri sekaligus Menteri Keamanan Siber Clare O\'Neil.(ida/ANTARA)
Pemda Diminta Segera Menyelesaikan Penetapan Batas Desa
Jakarta, FNN - Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan penetapan batas desa dan melaporkan kepada Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes).Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan penyelesaian batas desa itu dapat memberikan kepastian hukum terhadap desa-desa di daerah.\"Penyelesaian batas desa akan memberikan kepastian hukum kepada desa-desa,\" kata Eko saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penyelesaian Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Jakarta, Selasa (14/3).Dia menyebutkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah memberikan 304 kode desa kepada desa pemekaran.Oleh karena itu, Eko meminta para bupati dan wali kota yang telah menerima kode desa itu segera melakukan penegasan batas pada desa-desa tersebut dan melaporkan kepada tim PPBDes tingkat provinsi, untuk kemudian disampaikan kepada Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri.Eko menjelaskan visi Indonesia dalam hal pembangunan salah satunya ialah pembangunan administrasi desa. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.\"Dalam rapat ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama sebagai bentuk tindak lanjut pelaksanaan dua tahun Peraturan Presiden tentang Kebijakan Satu Peta, khususnya terkait kondisi peta batas desa,\" katanya.Dia berharap kegiatan itu mampu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penyelesaian batas desa. Selain itu, dia juga berharap kapasitas aparatur desa dalam pelaksanaan penyelesaian batas desa meningkat.Dengan demikian, hal itu akan memberikan kepastian hukum dan status suatu wilayah desa, serta terlaksananya penegasan batas desa dengan penggunaan metode kartometrik sesuai tahapan yang diatur di Permendagri Nomor 45 Tahun 2016.\"Melalui forum Rapat Koordinasi Nasional ini, maka sebagai langkah percepatan penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa diharapkan menghasilkan rekomendasi, rencana tindak lanjut, serta komitmen bersama dalam rangka percepatan penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa,\" ujar Eko.(ida/ANTARA)
POPULER
