POLITIK
Akhirnya KPK Sepakat untuk Segera Menetapkan Status Anies dalam Formula E
Jakarta, FNN - Status Anies Baswedan, calon presiden dari Koalisi Perubahan, dalam dugaan korupsi ajang balapan Formula E, akan segera diputuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bila Anies memang bersalah, terlibat dan terbukti melakukan korupsi, maka akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Sebaliknya, bila tidak bersalah maka juga akan segera disampaikan keputusannya dari KPK. Dengan demikian, Anies tidak lagi tersandera dan terombang-ambing, serta tidak akan lagi muncul rumor-rumor seperti yang terjadi beberapa bulan belakangan ini. Tumpak Hatorangan Panggabean,Ketua Dewan Pengawas KPK, menyatakan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan pimpinan KPK soal kasus formula E ini. Dalam keterangan tertulis yang disampaikan oleh Tumpak, Kamis (16/2/23) dinyatakan bahwa melalui rapat koordinasi dan pengawasan triwulan 4 Tahun 2022 antara Dewas dan Pimpinan KPK pada 17 Januari 2023, telah disepakati agar penyelesaian dan kejelasan status kasus Formula E secepatnya diputuskan pimpinan KPK. Kesepakatan tersebut menegaskan bahwa bila sudah ditemukan barang bukti yang cukup maka kasus Formula E harus naik ke tahap penyidikan atau sebaliknya. Menurut Tumpak, hal itu mengacu pada kewenangan penyelidik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 KUHP junto pasal 44 undang-undang KPK. Status Anies dalam beberapa bulan terakhir ini memang menjadi spekulasi, bahkan rumor politik tingkat tinggi. Karena menurut laporan sejumlah media, ada upaya dari ketua KPK, Firli Bahuri dan beberapa pimpinan KPK yang lain, untuk memaksakan agar Anies segera dijadikan tersangka. Sebaliknya, para penyidik KPK dan penuntut, menolak penetapan Anies sebagai tersangka karena belum ditemukan dua alat bukti, sebagaimana disyaratkan untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka. Dalam laporan investasi Tempo, saking ngototnya, Firli Bahuri dan kawan-kawan sampai melakukan delapan kali gelar perkara. Padahal, biasanya hanya ada satu kali gelar perkara di mana kalau memang terbukti langsung ditetapkan sebagai penyidikan, tapi bila tidak maka kasusnya tidak akan dilanjutkan. Meski sudah 8 kali gelar perkara, para penyidik tetap berkesimpulan bahwa kasus formula E belum memenuhi syarat untuk ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Mereka juga tetap menolak menjadikan Anies sebagai tersangka. Di tengah menegangnya hubungan antara Firli dan kawan-kawan yang pro untuk menjadikan Anies sebagai tersangka, tiba-tiba saja Deputi Penindakan, Irjenpol Karyoto, dan Direktur Penyelidikan, Brigjen Endar Priyantoro dilaporkan ke Dewan Pengawas karena dianggap dia melawan perintah atasan. Anehnya, yang melaporkan adalah sebuah LSM yang namanya tidak disebutkan. “Memang ini agak aneh, ada peristiwa internal tapi kemudian yang melaporkan pihak eksternal,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Selasa (21/2/23). Kasusnya menjadi semakin heboh karena kemudian muncul berita direktur penuntutan, Fitroh Cahyanto, kembali ke induknya Kejaksaan Agung dan satu orang lagi, yakni Kepala Satgas Penyelidikan, dari kepolisian Tri Suhartanto juga minta dikembalikan ke Mabes Polri. Tak lama kemudian muncul surat dari Ketua KPK Firli Bahuri ke Kapolri yang mengembalikan Deputi Penindakan, Karyoto, dan Direktur Penyelidikan, Endar Priyantoro, ke Mabes Polri. Alasannya mereka dikembalikan karena untuk pengembangan karier. Sejumlah media melaporkan Karyoto dan Endar ini termasuk juga Fitroh dan Tri Suhartanto adalah para penyidik dan penuntut yang menolak penetapan status Anies sebagai tersangka. Oleh karena itu, mereka kembali dan dikembalikan ke instansi asal, yakni Kejaksaan dan Polri. Menanggapi soal pengembalian Karyoto dan Endar ke lembaga asalnya, Dewas melalui Tumpak mengatakan bahwa perbedaan pendapat saat ekspose itu merupakan hal wajar. Oleh karena itu, Dewas tidak akan terlalu mempermasalahkan. Sedangkan mengenai pelaporan terhadap Karyoto dan Endar, Tumpak membenarkan bahwa memang betul ada laporan dari sebuah LSM. Terkait dengan soal pengembalian Karyoto dan Endar, Tumpak dalam keterangannya pada hari yang berbeda (17/2/23) menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kelaziman. Dewas tidak akan ikut campur dan tidak punya kewenangan. Soal adanya isu pengembalian para penyidik dan penuntut di KPK karena berbeda pandangan dalam status Anies ini, sebelumnya sempat ditanyakan oleh anggota Komisi III dari Partai Demokrat, Benny Harman, kepada Ketua KPK Firli Bahuri. Menanggapi pertanyaan dan sinyalemen dari Benny Harman, Ketua KPK Firli Bahuri dengan tegas membantahnya. Menurut dia, betul-betul pengembalian itu bagian dari semacam turn of duty, atau bagian dari promosi. “Yang paling penting sekarang dengan adanya kesepakatan antara Dewan Pengawas dengan pimpinan KPK, publik akan segera mendapat kepastian tentang status Anies yang kini telah menjadi Bacapres yang bakal diusung oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS,” ujar Hersubeno. Menurut Hersu, penolakan dari para penyidik dan bahkan para penuntut serta sikap mereka yang sampai berani mengambil risiko beda pendapat dengan pimpinan KPK, menunjukkan bahwa konstruksi hukum formula E ini memang sangat lemah. “Kalau enggak lemah, enggak mungkin mereka sampai mati-matian menolak Firli Bahuri dan kawan-kawan dan dengan resiko mereka dikembalikan ke instansi asalnya,” ujar Hersu.(ida)
Rocky Gerung Sebut Jika Amali Gak Mundur Bisa Ancur Negara Ini
Jakarta, FNN - Nama Zainudin Amali menjadi sorotan baru-baru ini. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu dikabarkan hendak mundur dari Kabinet Indonesia Maju karena rangkap jabatan. Amali ditetapkan sebagai Wakil Ketua Umum PSSI dalam Kongres Luar Biasa PSSI pada Kamis pekan lalu. Terkait rencana pengunduran diri Amali dari jabatan Menpora sempat disebut oleh Presiden Jokowi Widodo secara Informal. Pernyataan mundur secara informal ini kemudian menuai pro dan kontra di kalangan politisi dan tentu masyarakat. Meskipun hingga saat ini Presiden belum menerima secara resmi surat pengunduran diri Zainudin Amali. \"Secara resmi belum, tertulis belum, informal sudah,\" kata Presiden Jokowi di Jalan Inspeksi Ciliwung, Jakarta, Selasa (21/2). Sebelumnya, Zainuddin Amali menyebut Presiden Jokowi telah memberinya lampu hijau untuk keluar dari jabatannya itu. Belum adanya surat pengunduran diri secara resmi yang dimasukkan oleh Zainuddin Amali, maka Presiden Jokowi pun belum memutuskan nama penggantinya. “Gantinya kalau sudah ada resminya baru saya bicara,\" tutur Presiden Jokowi Widodo. Mundurnya Zainuddin Amali secara informal mendapat tanggapan dari Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung. Melalui cuitan di akun twitter pribadinya, @rockygerung_rg, ia menyebut bahwa mundur secara informal itu tidak ada dalam hukum tata negara. Bahkan menurut Rocky presiden tidak memahami terkait fundamental bernegara. “Tidak ada mundur secara informal dalam Hukum Tata Negara. Persiden tidak paham fundamental bernegara. Ancur.” tulis Rocky Gerung di akun twitter pribadinya, Selasa (21/2). Alasan Amali mundur lantaran dirinya diminta untuk fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola nasional setelah menteri dari Partai Golkar tersebut terpilih sebagai Wakil Ketua Umum I PSSI. Amali terpilih sebagai Wakil Ketua Umum (waketum) I PSSI pada Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI pada Kamis 16 Februari 2023. (faj)
Anis Matta Gelorakan Indonesia Timur, Dimulai dengan Konsolidasi Ribuan Kader di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
JAKARTA, FNN - Usai memulai program konsolidasi kader nasionalnya di Kabupaten Tangerang untuk pertama kalinya pada Minggu (19/2/2023), Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta akan melanjutkan konsolidasinya di Indonesia Timur, di wilayah Sulawesi. Anis Matta dan pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) partai dengan nomor urut 7, berwarna biru ini akan bertolak ke Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar) pada Kamis (23/2/2023) malam. Anis Matta akan bertemu ribuan kader Partai Gelora di Makassar, Parepare, Palopo (Sulsel) dan Polewali Mandar (Sulbar) pada Jumat-Selasa, 24-28 Pebruari 2023. \"Program ini sesuai dengan tahapan perkembangan organisasi yang kami rencanakan. Setelah lolos verifikasi dan sah menjadi peserta pemilu dengan nomor urut 7, saatnya kami melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan kemenangan di Pemilu 2024 yang tinggal kurang dari setahun lagi,\" ujar Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (21/2/2023). Anis Matta menambahkan, Partai Gelora hadir untuk membangkitkan optimisme bahwa Indonesia layak menjadi superpower baru di dunia. Sebab, semua modal untuk menjadi negara adidaya dimiliki negeri ini, mulai dari jumlah penduduk, kekayaan alam, kemampuan mengelola keberagaman, hingga pengalaman berdemokrasi. \"Indonesia superpower baru bukanlah utopia atau mimpi di siang bolong. Kita punya semua modalnya. Yang kita butuhkan adalah peta jalan yang jelas sehingga semua potensi itu bisa diwujudkan,\" katanya. Partai Gelora akan menyebarkan spirit dan optimisme ini, kepada seluruh kader dan simpatisan Partai Gelora, serta kepada seluruh rakyat Indonesia. Ketua DPW Partai Gelora Sulsel Syamsari Kitta menyatakan kesiapan kader dan relawan di Sulawesi Selatan untuk bergerak menjemput kemenangan di Pemilu 2024. Ribuan orang dikonfirmasi akan hadir dalam acara konsolidasi di tiap titik yang dipilih berdasarkan daerah pemilihan (dapil) calon anggota DPR RI. \"Pak Anis Matta kan juga putra Sulsel. Jadi ada ikatan emosional yang kuat antara kader-kader di sini dengan beliau. Teman-teman sudah rindu mendengarkan langsung gagasan-gagasan Pak Anis untuk membawa Indonesia menjadi superpower baru,\" ujarnya \"Acara ini akan menggelorakan semangat dan merapatkan barisan para kader menyambut pemilu,\" kata Bupati Takalar ini. Sedangkan Ketua DPW Partai Gelora Sulbar Hajrul Malik tak ketinggalan menyatakan optimisme kemenangan Partai Gelora di provinsinya. \"Kami menerima sambutan yang luar dari masyarakat di Sulbar ini. Sampai agak terkejut. Ternyata pemilih kita juga memperhatikan gagasan yang dibawa oleh partai politik. Dan insya Allah Partai Gelora adalah partai yang terdepan dalam menawarkan gagasan Indonesia ke depan,\" kata Hajrul. Partai Gelombang Rakyat Indonesia didirikan di Jakarta pada 28 Oktober 2019. Partai ini melewati masa-masa awalnya di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum & HAM pun dilakukan secara daring. Partai yang dipimpin Anis Matta, Fahri Hamzah, Mahfuz Sidik, dan Achmad Rilyadi ini kini telah sah menjadi peserta Pemilu 2024 setelah memenuhi seluruh persyaratan dari KPU mendapat nomor urut 7. Kepengurusan pun telah terbentuk di 38 provinsi, termasuk di provinsi-provinsi baru hasil pemekaran Papua dan Papua Barat. Partai ini optimistis dengan masa depan Indonesia sebagai superpower baru. (Ida)
Kejagung Menjelaskan Alasan Ajukan Banding Perkara Ferdy Sambo dkk
Jakarta, FNN - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan alasan jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan banding atas perkara Ferdy Sambo dan tiga terdakwa pembunuhan Brigadir J lainnya. Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, Ketut mengatakan bahwa upaya hukum ini untuk membuat bantahan atas memori banding yang diajukan oleh terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma\'ruf, dan Ricky Rizal Wibowo. \"Banding ini menekankan kembali kebenaran dan ketepatan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,\" kata Ketut. Dalam banding oleh terdakwa berupaya untuk mendapat keringanan hukuman atas vonis majelis hakim. Sementara itu, banding oleh JPU untuk mempertahankan vonis yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim. Ia mengatakan bahwa JPU akan mengajukan memori banding dan juga kontra memori banding berupa risalah yang membuat bantahan-bantahan terhadap para terdakwa yang mengajukan banding. Upaya hukum ini, kata dia, agar JPU tidak kehilangan hak untuk melakukan upaya hukum berikutnya apabila hakim tingkat tinggi mengabulkan banding para terdakwa. JPU, kata Ketut, mempunyai hak yang sama untuk mempertahankan argumentasi hukum yang sudah dibacakan dan tertuang dalam surat tuntutan. \"Argumentasi hukum yang telah tertuang dalam memori banding dan kontra memori banding sehingga persamaan hak dalam upaya hukum dapat diakomodasi pada saat mengajukan upaya hukum kasasi,\" terangnya. Menurut Ketut, JPU mengajukan banding walaupun semua pertimbangan hukum sudah diambil alih dan hukuman kelima terdakwa diperberat dalam vonis pengadilan. JPU, kata dia, menerapkan prinsip equality before the law (kesamaan di depan hukum) dalam proses peradilan dan bukan semata-mata karena perbedaan strafmaat (tinggi rendahnya hukuman). Namun, lanjut Ketut, ketika keputusan pengadilan tinggi mengabulkan seluruhnya, JPU mempunyai hak yang sama untuk mempertahankan argumentasi hukum yang sudah dibacakan dan tertuang dalam surat tuntutan dan argumentasi hukum yang telah tertuang dalam memori banding dan kontra memori banding. Dasar pertimbangan pengajuan banding lainnya, kata dia, yakni sebagaimana aturan normatif hukum acara pidana berdasarkan rumusan Pasal 67 KUHAP yang berbunyi: \"Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.\" \"Upaya hukum banding oleh JPU dilakukan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada poin 4 tentang sikap penuntut umum terhadap putusan pengadilan huruf k dan l,\" kata Ketut. Dalam Pedoman Jaksa Agung huruf K menyebutkan dalam hal terdakwa mengajukan banding, penuntut umum wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila terdakwa membuat memori banding. Huruf l berbunyi: \"Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada huruf k menjadi dasar untuk mengajukan kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.\"(sof/ANTARA)
Pasangan Anies-Sandi Berpotensi Diduetkan untuk Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berpotensi diduetkan untuk Pemilu 2024.\"Pasangan Anies-Sandi berhasil memenangkan pemilihan gubernur Jakarta pada tahun 2017 yang lalu berkat kampanye efektif, program pro rakyat, dukungan yang luas dari masyarakat dan berhasil menyentuh kalangan milenial untuk berperan aktif dalam politik melalui penggunaan teknologi dan media sosial,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.Menurut dia, pasangan yang memenangkan kompetisi elektoral di Jakarta lima tahun yang lalu, patut menjadi pertimbangan bagi para elit politik penentu kebijakan di Indonesia.Dia menjelaskan pengalaman lima tahun terakhir memimpin Jakarta menempatkan Anies layak menjadi kandidat calon presiden. Bahkan dalam berbagai survei, namanya selalu berada pada tiga besar kandidat calon presiden paling potensial yang pada akhirnya dipinang oleh Nasdem sebagai calon presiden dari partainya.\"Begitu juga dengan Sandiaga Uno, pengalamannya dan prestasinya di kementerian semakin membuat namanya tambah bersinar dan makin moncer, dan selalu menjadi sorotan media berkat kerja kerasnya membangkitkan kembali gairah pariwisata Indonesia pasca serangan wabah COVID-19,\" jelasnya.Pangi menilai, kombinasi kedua tokoh tersebut sangat layak untuk kembali dipertimbangkan. Mengingat prestasi dan kapasitas kinerja yang mereka miliki baik dari segi pengalaman dan prestasi, kapasitas intelektual dan jaringan yang mereka miliki sangat relevan dengan kebutuhan Indonesia ke depan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin sulit.\"Temuan terbaru survei Voxpol Center Research and Consulting yang dilakukan pada November 2022 menunjukkan potensi yang sangat besar bagi pasangan Anies-Sandi untuk dipasangkan sebagai calon presiden dan wakil presiden,\" katanya menegaskan.Alasannya kata dia, dari sisi popularitas Anies berada pada peringkat kedua dengan popularitas 80,7 persen dan Sandiaga berada pada peringkat ketiga dengan popularitas sebesar 77,4 persen. Sementara Prabowo berada pada peringkat pertama dengan popularitas 93 persen dan Ganjar berada pada peringkat keempat dengan popularitas 74,7 persen.Dari sisi elektabilitas Anies meraih elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden dengan raihan 23,6 persen disusul Ganjar Pranowo 22 persen di peringkat kedua dan Prabowo subianto 18,6 persen diperingkat ketiga.\"Anies-Sandi akan naik kelas bukan hanya untuk Jakarta tapi untuk Indonesia,\" harapnya.(sof/ANTARA)
Bantuan Kemanusiaan Turki-Suriah, Empat Pesawat Menambah Kekuatan
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyatakan bahwa empat pesawat TNI Angkatan Udara (AU) yang diberangkatkan dari Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa, akan menambah kekuatan bantuan kemanusiaan Indonesia untuk korban gempa Turki dan Suriah.Menhan turut mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melepas keempat pesawat tersebut yang berangkat sebagai kloter ketiga bantuan kemanusiaan Turki-Suriah dan membawa sedikitnya 140 ton bahan makanan dan logistik lainnya.\"Empat pesawat akan menerbangkan bantuan ini sekaligus memperkuat pesawat Hercules TNI Angkatan Udara yang sudah berada di sana sejak awal pascagempa,\" tulis Menhan dalam unggahannya di akun Instagram resmi, @prabowo, selepas prosesi pelepasan. Menhan sebelumnya memang telah memerintahkan pesawat TNI AU C-130 Hercules A-1326 yang berangkat mengangkut kloter pertama bantuan kemanusiaan pada 11 Februari lalu untuk bertahan di Turki guna membantu kebutuhan pesawat angkut distribusi di sana.Pesawat itu diperbantukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Turki (AFAD) hingga 20 Februari 2023 dan berbasis di Bandara Militer Etimesgut, sekira 15 kilometer dari Ankara.Secara terpisah, Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah telah menyatakan bahwa masa tugas pesawat tersebut akan kembali diperpanjang.Kendati demikian Kadispenau belum bisa mengkonfirmasi sampai kapan perpanjangan masa tugas pesawat tersebut.\"Jadi kemarin diperpanjang sampai tanggal 20 (Februari), itu kelihatannya akan terus diperpanjang. Rencananya akan diperpanjang, namun kami akan menginformasikan lebih detail terkait perpanjangan tersebut,\" ujar Indan di bilangan TMII, Jakarta, Senin.Sementara itu, pada Selasa pagi, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melepas kloter ketiga paket bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Turki-Suriah dari Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta.\"Diplomasi kemanusiaan terus-menerus dilakukan oleh negara kita Indonesia, dan pada pagi hari ini kita akan mengirimkan empat pesawat ke Turki dan ke Suriah, yang berisi 140 ton bahan makanan dan bahan-bahan logistik lainnya yang sangat diperlukan di sana,\" kata Presiden JokowiMenteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto juga akan berangkat untuk mengantarkan langsung bantuan tersebut.(sof/ANTARA)
Dukungan Terhadap Anies Terus Mengalir, Posko Pilihan Rakyat Diresmikan
Jakarta, FNN - Dukungan terhadap bakal Calon Presiden (Bacapres) 2024, Anies Rasyid Baswedan terus mengalir. Perkumpulan relawan yang mengatasnamakan diri Posko Pilihan Rakyat (PPR) meresmikan kantor pusat pada Ahad (19/2). Kantor relawan PPR berlokasi di Jalan Bintaro Utama Sektor 3, Bintaro Jaya, Kota Tangerang Selatan, Banten. Peresmian ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh pembina PPR, Abdi Sumaithi. Menurut Senator DPD RI asal Banten ini, untuk mencapai kemenangan politik, maka harus dimulai dengan ketenangan diri. Hal itu salah satunya dengan memilih pemimpin yang tepat. \"Kemenangan politik merupakan kemenangan tertinggi yang dicapai manusia\", lanjut cendekiawan yang populer dikenal dengan nama Abu Ridho ini. Koordinator Nasional PPR, Taufik Amrullah mengatakan, meski kantor pusat baru diresmikan, namun PPR sudah memiliki kantor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Bahkan, di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Demikian juga di sebagian daerah lain di Jawa Barat. \"PPR adalah manivestasi dari gerakan kultural dan intelektual yang selama ini melekat pada persona Anies Baswedan. PPR hadir untuk mengorkestrasi arus dari bawah dan gerakan yang sudah lama menjamur,\" lanjut Taufik. Ia menambahkan, PPR diinisiasi oleh Tamsil Linrung yang resah dengan gelagat kudeta konstitusi. Dimana ada upaya perpanjangan masa jabatan dan periodesasi Presiden. Padahal gagasan itu tidak dikenal dalam konstitusi Indonesia. \"Gelagat kudeta konstitusi muncul ketika arus dukungan pada Anies sangat deras. Artinya ada yang khawatir pada anasir terjadinya pergantian rezim yang bukan penerus kekuasaan. Itu sering diingatkan oleh inisiator PPR, bapak Tamsil Linrung,\" imbuh Taufik. Hadir dalam acara yang didahului dengan gerak jalan santai itu, antara lain Caleg DPRD Banten Firdaus, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan Mustofa, mantan Presidium GMNI Yusuf Blegur, aktivis Turun Tangan Akbar, influencer Ulfa, serta sejumlah relawan dan simpatisan Anies Beswedan. Launching kantor pusat PPR ditutup dengan pembagian nasi kuning ke warga sekitar dan pengguna jalan di depan kantor PPR.
Sarah Azzahra : Utang Indonesia Rp 7.700-an Triliun Bisa Dibayar Lunas dari Blok Masela
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara resmi telah mendeklarasikan Ketua Umum Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah sebagai calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ribuan kader dan simpatisan hadir dalam deklarasi yang digelar di di Indoor Stadium Sport Center, Kelapa Dua, Tangerang, Banten pada Minggu (19/2/2023). Koordinator Daerah Pemilihan (Kordapil) Banten III Sarah Azzahra mengatakan, yang membedakan Partai Gelora dengan partai lainnya adalah Partai Gelora ingin menjadikan Indonesia sebagai negara superpower baru di dunia. Menurut Sarah, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, Indonesia layak menjadi negara superpower baru. Karena itu, Partai Gelora akan menciptakan lompatan besar bagi perjalanan sejarah Indonesia. \"Jadi kenapa sih kita harus pilih Partai Gelora, karena kita ingin Indonesia menjadi negara superpower baru. Partai Gelora nomornya 7, warna birunya, Capresnya Anis Matta, Cawapresnya Fahri Hamzah,\" kata Sarah Azzahra, Selasa (21/2/2023). Sarah menjelaskan, Indonesia menjadi negara nomor satu penghasil rempah-rempah di dunia. Indonesia juga merupakan pengekspor gas alam terbesar di dunia. Salah satunya Blok Masela, yang ada di Seram, Maluku. Mantan pegawai PT Pertamina ini menyebut, Blok Masela disebut-sebut sebagai blok gas alam terbesar di dunia. Menurutt SKK Migas, pemerintah akan mendapatkan Rp 600 triliun bersih per 20 tahun. \"Hebatnya lagi Blok Masela disebut juga blok abadi, nggak habis-habis, bisa sampai 100 tahun ke depan,\" kata bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) daerah pemilihan (Dapil) Banten III Tangerang Raya ini. \"Nah, kalau kita hitung kasar saja, setengah dari utang Indonesia yang sudah sampai Rp 7.700-an triliun bisa lho terbayar hanya dengan gas alam dari Blok Masela ini,\" imbuhnya. Selain itu, kata Sarah, minyak bumi di Indonesia memiliki kualitas paling baik di Indonesia ada di Riau. Lalu, Indonesia juga negara penghasil batubara terbesar di dunia, serta penghasil beras terbesar di dunia \"Dan masih banyak lagi potensi Indonesia yang luar biasa. Tapi sedihnya kalau kita lihat isu-isu yang berputar di sekeliling kita sehar-hari, kesehatan, pendidikan masih menjadi isu tahunan dan isu turunan yang tidak selesai,\" katanya. Misalnya, untuk sekolah negeri gratis, tapi masalah lain yang timbul adalah rayonisasi dan pungutan liar. Sedangkan disisi kesehatan, ternyata generasi baru kita masih dianggap kekurangan gizi kronis oleh Badan Kesehatan Dunia. \"Sedih ya? Bangsa hebat dan kaya raya ini, ternyata seperlima generasinya kurang gizi,\" ujarnya. Karena itu, kata Sekretaris Bidang Hubungan Luar Negeri DPN Partai Gelora ini, akan menyadarkan masyarakat bahwa Indonesia harus menjadi superpower baru dunia. \"Ini lho Arah Baru Indonesia yang selalu digaungkan oleh Partai Gelora, untuk Indonesia Superpower baru,\" katanya. Ia menambahkan, dengan Pemilu yang hanya tinggal kurang dari satu tahun lagi, kader Partai Gelora harus mempersiapkan dengan matang dan terukur. Sarah berharap struktur partai, Bacaleg dan relawan semua bergerak membangun kekuatan di dapilnya masing-masing. \"Mari jalan bersama, melangkah kenalkan Partai Gelora, warnanya, nomornya, logonya, Capres dan Cawapresnya semuaya. Ajak ngobrol orang, ajak wujudkan mimpi Partai Gelora dengan memenangkan Pemilu,\" pungkasnya. (*)
Terkait Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan, Kemendagri Menjaring Masukan Berbagai Pakar
Jakarta, FNN - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya menjaring masukan dari berbagai pakar terkait dengan pemenuhan hak pilih kelompok rentan dalam pemilu. \"Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya BSKDN dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 terutama dalam meningkatkan partisipasi pemilih,\" kata Sekretaris BSKDN Kurniasih dalam keterangannya diterima di Jakarta, Selasa. Upaya tersebut dilakukan BSKDN melalui forum diskusi aktual (FDA) dengan tema \"Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan pada Pemilu Serentak Tahun 2024”. Kurniasih mengatakan Pemilu serentak 2024 merupakan salah satu pemilu terbesar dan terkompleks di dunia. Hal itu karena pada pemilu tersebut masyarakat akan memilih presiden dan wakil presiden, 580 anggota DPR RI, 152 DPD RI, 19.957 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta 545 kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kata dia juga telah menetapkan 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh sebagai peserta Pemilu 2024. Berdasarkan data, menurut dia partisipasi pemilih pada gelaran pemilu terus meningkat. Misalnya, partisipasi Pemilu 2019 yang angkanya lebih tinggi dibandingkan Pemilu 2014, yakni dari 69,58 persen naik menjadi 81,97 persen. Kurniasih berharap, partisipasi pada penyelenggara Pemilu 2024 meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas termasuk bagi kelompok rentan. “Pemilu yang berintegritas mensyaratkan penghormatan terhadap hak pilih,” kata Kurniasih. Kurniasih menjelaskan perlindungan dan pemenuhan hak pilih terhadap kelompok rentan pada Pemilu perlu menjadi bagian dari prioritas penyelenggara Pemilu maupun pemerintah. Kelompok rentan tersebut di antaranya kata dia seperti penyandang disabilitas, narapidana dan tahanan, pasien di rumah sakit, hingga masyarakat adat. \"Berkaca pada Pemilu 2019, masih terdapat kendala penyediaan TPS untuk kelompok disabilitas, perolehan KTP untuk masyarakat adat maupun perkembangan KTP elektronik untuk narapidana juga masih perlu dioptimalkan,\" kata dia. Kurniasih menyebutkan untuk mendukung suksesnya Pemilu 2024, BSKDN tengah menyiapkan kajian-kajian strategi mengenai hak-hak pilih masyarakat dan daftar pemilih tetap (DPT) dengan menggandeng sejumlah pihak. \"Terkait kajian mengenai DPT, kita bekerja sama dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri,\" ujarnya. Sementara itu, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Deti Kurniawati yang hadir sebagai salah satu narasumber mengatakan, salah satu upaya untuk mengakomodasi hak pilih kelompok rentan, pihaknya mengaku telah meminta KPU kota untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab calon TPS. Koordinasi itu dilakukan terutama untuk mensinkronkan data pemilih termasuk kelompok rentan.(ida/ANTARA)
Putusan MK Soal Sistem Pemilu Diharapkan Tidak Merusak Demokrasi
Banda Aceh, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya berharap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan keputusan yang adil terkait pelaksanaan sistem pemilu di Indonesia, sehingga tidak merusak demokrasi yang sedang berjalan baik.\"Keputusan MK nanti jangan sampai merusak tatanan demokrasi yang sudah dibangun,\" kata Teuku Riefky Harsya di Banda Aceh, Senin, menanggapi Sidang Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 terkait uji materi Undang-Undang tentang Pemilu, khususnya sistem pemilihan legislatif dengan proporsional terbuka.Terkait sistem pemilu terbuka atau tertutup, Riefky menyampaikan bahwa Partai Demokrat secara tegas terus mempertahankan sistem pemilu terbuka seperti yang sedang dijalankan saat ini.Terhadap masalah ini, Riefky mengibaratkan sebuah permainan bola yang sedang berlangsung tiba-tiba terjadi perubahan aturan di tengah permainan.\"Jadi jangan sampai merusak permainan dengan kebijakan (keputusan MK) yang diputuskan nanti,\" ujar anggota DPR RI asal Aceh itu.Untuk itu, Riefky berharap kepada hakim MK untuk dapat memberikan keputusan yang adil dengan mempertimbangkan demokrasi berjalan, sehingga masyarakat dapat memilih calon legislatif yang terbaik sesuai pilihan mereka masing-masing.\"Masyarakat lah yang memahami siapakah tokoh-tokoh mereka yang dapat membantu memajukan daerah mereka,\" ujar Teuku Riefky Harsya.(sof/ANTARA)
POPULER
