POLITIK
Pertemuan Surya Paloh - Prabowo Semakin Menegaskan Bahwa Penundaan Pemilu Tidak Boleh Terjadi
Jakarta, FNN – Minggu, (5/3/2023), Surya Paloh bertandang ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Kawasan Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Surya Paloh ini cukup menarik perhatian karena dilakukan di tengah-tengah memanasnya suhu politik nasional, karena munculnya isu penundaan pemilu yang dipicu oleh keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kepastian Anies Baswedan akan maju sebagai calon presiden dari Koalisi Perubahan yang digagas oleh partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Meski ketiga partai tersebut sudah secara resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bacapres mereka di pemilu 2024, tetap masih ada yang mengganjal berkaitan dengan bacawapres yang akan mereka usung mendampingi Anies. Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad Ali, bahkan terus mendesak Partai Demokrat agar segera mendeklarasikan Anies secara formal. Meski Demokrat sudah menyatakan dukungan secara formal dan mengemasnya dalam format konferensi pers dan dialog bersama Anies, masih ada hal yang sedikit mengganjal lagi karena Ketua Majelis Tertinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, tidak hadir. Dengan latar belakang situasi seperti itu, kunjungan Surya Paloh ke kediaman Prabowo menimbulkan spekulasi. Apakah Surya Paloh masih berusaha menyiapkan skoci partner dalam koalisi. Partner koalisi ini menjadi penting bila di tengah jalan terjadi perubahan yang tidak diinginkan. Bagaimanapun juga, Anies secara historis memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Prabowo kaitannya dengan Pilkada DKI 2017. Sementara, Surya Paloh dan Prabowo dikenal sebagai sesama alumni Partai Golkar. “Jadi, secara platform politik mereka tidak terlalu berbeda, satu guru satu ilmu lah,” kata Hersubeno Arief dalam Kanal You Tube Hersubeno Point edisi (Minggu (5/3/23). Dalam kunjungan Surya Paloh ke Prabowo kali ini, Prabowo mengakui bahwa selain makan siang dan ngopi bareng, mereka juga banyak bicara tentang politik Indonesia dalam spektrum yang lebih luas. “Tadi pembicaraannya itu sangat cair. Setelah makan siang kemudian minum kopi dan saya berbicara cukup luas dan cukup mendalam. Kita mendapat satu kesimpulan tertentu. Kita sepakat untuk saling menghormati putusan pihak masing-masing, kita sepakat bahwa kita ingin suasana bangsa dan negara dalam keadaan damai, dalam keadaan rukun, dalam keadaan bersatu. Bahwa ada persaingan, rivalitas, itu perlu. Bahkan, kita juga tidak boleh takut dengan oposisi, tetapi oposisi yang selalu konstruktif, selalu damai dan selalu dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, dalam kerangka pasien Pancasila, dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika,” kata Prabowo. Pernyataan tersebut menujukkan bahwa Prabowo siap berhadapan dan bersaing dengan Anies. Rakyatlah yang akan memutuskan akan memilih siapa. Dalam pertemuan itu, Surya Paloh dan Prabowo juga menyinggung soal keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU untuk melakukan penundaan Pemilu. Meski tidak mau terlalu banyak menanggapi hal tersebut, namun Prabowo menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak masuk akal. “Saya kira kurang arif atau tidak masuk akal bila ditunda-tunda terus,” ujar Prabowo. Surya Paloh juga tidak mau menanggapi dengan serius ketika ditanya tentang keputusan PN Jakpus menunda pemilu. Sambil tertawa Surya Paloh menjawab, “Ya namanya juga usaha. Saya pikir jawabannya sama seperti Mas Bowo.” Tampaknya Pak Prabowo dan Surya Paloh menghindari sikap yang konfrontatif soal isu penundaan Pemilu. Keduanya paham bahwa sebenarnya itu merupakan keinginan Jokowi. ”Namun, dengan pernyataan tersebut kita tahu bahwa keduanya menolak penundaan Pemilu,” kata Hersubeno Arief. Hersu menyimpulkan setidaknya ada dua hal dari pertemuan antara Surya Paloh dengan Prabowo: Pertama, mereka sepakat untuk berkompetisi dalam pilpres. Namun, mereka ada kesepahaman bahwa rivalitasnya itu dalam situasi yang sejuk, pengertian, bahwa ini hanya proses demokrasi biasa sehingga jangan sampai terjadi pembelahan dalam masyarakat. Namun, pertemuan itu juga menyiratkan bahwa tidak tertutup kemungkinan mereka akan bekerja sama, bila terjadi perubahan dalam situasi dan kondisi politik. Kedua, dengan kesepakatan untuk berkontestasi dalam pilpres maka berarti penundaan Pemilu itu tidak boleh terjadi. “Dengan pertemuan ini sesungguhnya kita bisa mendapat gambaran bagaimana peta politik di antara partai-partai pendukung pemerintah saat ini. Posisi Gerinda dan Nasdem sudah menarik garis tegas sebagai garis yang berbeda dengan agenda Jokowi,” kata Hersu. (ida)
Pesawat dan KRI Tarakan Dikerahkan TNI AL ke lokasi KM Vivie Rae II
Jayapura, FNN - Komandan Lantamal XI Merauke Brigjen TNI Mar. Gatot Mardiyono mengatakan bahwa TNI AL mengerahkan pesawat untuk melakukan patroli ke sekitar keberadaan KM Vivie Rae II yang mengalami kerusakan dan terombang-ambing di Laut Arafura. Selain pesawat, pihaknya juga mengerahkan KRI Tarakan dari Ambon untuk membantu mengevakuasi KM Vivie Rae II. Brigjen TNI Mar. Gatot kepada ANTARA di Jayapura, Senin, mengatakan bahwa pesawat cassa TNI AL sejak Minggu (5/3) melakukan patroli, bahkan sempat berkomunikasi dengan kru kapal yang membawa enam wisatawan dari Mashall Island. Dari komunikasi dengan kru KM Vivie Rae II, kata dia, terungkap semua penumpang dalam keadaan sehat. Sebelumnya, Kepala SAR Merauke Supriyanto Ridwan menyatakan bahwa tim SAR gabungan dari Merauke terpaksa menunda evakuasi terhadap KM Vivie Rae II yang terapung-apung di perairan Arafura akibat memburuknya cuaca. \"Memang benar tim SAR gabungan yang menggunakan KN Merpati, Minggu sekitar pukul 02.00 WIT kembali ke dermaga navigasi Merauke karena setibanya di perairan Pulau Habee, kondisi laut makin ekstrem,\" katanya. Saat ini KN Merpati masih menunggu cuaca membaik untuk melanjutkan operasi SAR. Upaya lain, lanjut dia, melakukan siaran elektronik (e-broadcast) ke kapal-kapal yang melintas di sekitar posisi KM Vivie Rae II untuk upaya pertolongan.Kapal Motor (KM) Vivie Rae II asal Marshall Island yang membawa enam wisatawan terombang-ambing di Laut Arafuru sejak Kamis (2/3) setelah mengalami kerusakan mesin akibat baling-baling terlilit tali. Posisi kapal berada di sebelah selatan Pulau Komoran berjarak sekitar 300 km dari dermaga Merauke. Ridwan menjelaskan bahwa KM Vivie Rae II merupakan kapal pesiar dengan panjang 24 meter dan lebar 7 meter ini bertolak dari Marshall Island pada tanggal 26 Februari lalu dengan tujuan ke Sorong. Kapal itu membawa enam wisatawan, yaitu Jean Pierre van Wyngaard (35) warga negara Afrika Selatan, Taylor Marie Loehrer (31) Amerika Serikat, Shahinaz Al Sibahi Alarnaout (35) Inggris, J-Dean Shane van Der Westhuisen (31) Afrika Selatan, Matthew Robert Gyorffy (30) Kanada, Olivia Di Velice (31) warga negara Kanada.(ida/ANTARA)
Core Values ASN berAKHLAK Diluncurkan Pemkot Jayapura
Jayapura, FNN - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua meluncurkan core values atau nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara atau ASN berAKHLAK (berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, kolaboratif), Senin.Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey di Jayapura, mengatakan peluncuran core values ASN berAKHLAK sebagai wujud percepatan transformasi ASN.Pihaknya mengajak seluruh ASN di wilayah itu memiliki integritas untuk melayani secara jujur, benar, mudah dan cepat.\"Dan juga bersinergi bersama BUMN dan dunia usaha guna menjaga Kota Jayapura tetap aman dan tentram,\" katanya.Menurut Pekey, melalui ASN yang berakhlak maka diharapkan akan menjadi pemicu semangat dalam melayani dan menjalankan tugas kewajiban kepada negara.\"Tetapi juga ASN dapat menjalankan ruh dari berAKHLAK sehingga pelayanan kepada masyarakat akan berjalan baik dan bersih serta bisa memberikan dampak bagi kemajuan Kota Jayapura,\" ujarnya.Dia menjelaskan pemerintah juga terus mendorong agar terciptanya pemerintahan yang dinamis melalui percepatan reformasi birokrasi.\"Reformasi birokrasi dilakukan sebagai ikhtiar untuk membuat birokrasi lebih adaptif dan cepat dalam proses pelayanan dan pengambilan keputusan,\" katanya.Peluncuran core values ASN ditandai dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda peluncuran ASN BerAKHLAk dan penyerahan 10 spanduk kepada setiap dinas di lingkungan Pemkot Jayapura.(ida/ANTARA)
Usai Mendapat Salinan Putusan PN Jakpus, KPU Siapkan Berkas Ajukan Banding
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sedang menyiapkan berkas pengajuan banding usai menerima salinan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang memerintahkan KPU menghentikan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dan memulainya dari awal.\"(Berkas-berkas untuk mengajukan banding) Sedang disiapkan,\" ujar anggota KPU RI Mochammad Afifuddin kepada wartawan di Jakarta, Senin.Meskipun begitu, Afif tidak menyampaikan lebih lanjut mengenai waktu pengajuan banding itu akan dilakukan oleh KPU RI. Ia menekankan hal tersebut akan disampaikan kepada publik ketika seluruh persiapan pengajuan banding telah matang.\"Setelah matang semuanya, nanti disampaikan,\" kata Afif.Sebelumnya dalam persidangan di PN Jakpus, Jakarta, Kamis (2/3), majelis hakim mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari.\'Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari,\" ucap majelis hakim yang diketuai oleh Oyong, dikutip dari putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.Dalam pertimbangannya, majelis hakim memerintahkan KPU untuk tidak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024 guna memulihkan dan menciptakan keadaan yang adil serta melindungi agar sedini mungkin tidak terjadi lagi kejadian-kejadian lain akibat kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan yang dilakukan KPU sebagai pihak tergugat.Selain itu, majelis hakim juga menyatakan fakta-fakta hukum telah membuktikan terjadi kondisi error pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang disebabkan oleh faktor kualitas alat yang digunakan atau faktor di luar prasarana.Hal tersebut terjadi saat Partai Prima mengalami kesulitan dalam menyampaikan perbaikan data peserta partai politik ke dalam Sipol yang mengalami error pada sistem. Tanpa adanya toleransi atas apa yang terjadi tersebut, KPU menetapkan status Partai Prima tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai parpol peserta Pemilu 2024.Setelah mengetahui mengenai putusan itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari menyatakan pihaknya akan mengajukan banding.\"KPU akan upaya hukum banding,\" kata Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (2/3).(ida/ANTARA)
Queen of Pasang Badan, Kali Ini Tidak untuk Jokowi
Jakarta, FNN - Queen of Pasang Badang, Kali Ini Tidak untuk Jokowi Menyaksikan tayangan video youtube dalam kanal Hersubeno Point terasa ada yang berubah drastis dari sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam tayangan yang beredar pada Senin (6/3/23) pagi itu mengambil judul yang mengundang rasa ingin tahu lebih jauh, yakni “Megawati Kembali Pasang Badan, Halangi Ambisi Jokowi Perpanjang Masa Jabatan”. Maklum sejauh ini hubungan Jokowi dan Megawati saling menghormati dan menyayangi. Bahkan Megawati selalu pasang badan menjadi tokoh pelindung buat pemerintahan Jokowi. Tapi dalam kasus putusan PN Jakarta Pusat soal penundaan Pemilu, sikap Megawati tegas, menolaknya. Pusat Data FNN menyebut ada banyak kasus yang membuat pemerintahan Jokowi selamat dari bully-an publik lantaran diback-up Megawati. Ketika Jokowi di-bully dan dianggap tidak harmonis dengan PDIP, Megawati muncul menetralisir isu tersebut. Ketika Menteri Nadiem Makarim digoyang isu reshuffle, Mega muncul bersama Nadiem. Ketika RUU Omnibus Law banyak ditentang masyarakat, Megawati dan PDIP justru mensupport dan ikut memperjuangkannya dengan alasan sudah menjadi amanat beberapa pemerintahan sebelumnya. Tak hanya itu, Megawati hadir sebagai penolong Jokowi saat RUU Ibu Kota Negara digulirkan, PDIP pun men-support penuh. Bahkan ketika kader PDIP, anggota DPR RI Ribka Tjiptaning protes dan menghambat program vaksin, dia pun langsung digeser dari Komisi IX yang menangani bidang Kesehatan ke Komisi lainnya di DPR. Yang paling melankolis adalah saat Megawati meneteskan air mata, mengungkapkan kesedihannya lantaran Presiden Jokowi yang kerap dihujat atau di-bully oleh banyak orang. Megawati tampil di depan publik menampakkan kesedihan yang mendalam. Megawati adalah King Maker. Dialah orang yang mencalonkan Jokowi mulai sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI hingga menjadi Presiden RI dua periode. Dari awal hingga saat ini, kedekatan antara Megawati dengan Jokowi tidak berubah. Dan ingat, dengan komposisi 20% suara di DPR, posisi Mega sangat kuat sebagai \"Queen of Pasang Badan\". Lalu bagaimana dengan sikap Megawati yang tak lagi membekingi Jokowi saat isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan terus bergulir? Hersu, demikian wartawan senior FNN ini biasa dipanggil, menganalisa penjelasan Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Zulkifli Atjo soal putusan menunda Pemilu. Hersu menyebut penjelasan Zulkifli ini, persis jawaban (ngeles) Abu Nawas. Argumen Zulkifli Atjo menurut Hersu seperti hikayat Abu Nawas. “Saya jadi teringat joke (lelucon), ada orang mencuri kambing, ketika ditanya hakim ‘mengapa kamu mencuri kambing?’ Si pencuri kambing itu mengatakan: Saya tidak mencuri kambing Pak Hakim. Saya hanya menarik tali, tapi kambingnya ikut,” tegas Hersu sambil tertawa lepas. Zulkifli, memang, membenarkan, putusan gugatan perkara nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, bahwa majelis hakim mengabulkan gugatan Partai Prima yang salah satunya tergugat yakni KPU agar tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024. “Jadi pada prinsipnya putusan itu dikabulkan adalah ya bunyi letterlek-nya itu menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari,” kata Zulkifli, Kamis (2/3/2023). Zulkifli berkilah tidak ada bahasa penundaan pemilu dalam putusan tersebut. PN Jakarta Pusat hanya memerintahkan pihak tergugat yakni KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024. “Tidak mengatakan menunda pemilu ya, tidak. Cuma itu bunyi putusannya seperti itu. Menurut saya, itu menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024,” ujar Zulkifli. Dampak dari putusan itu, PN Jakpus jadi bulan-bulanan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bahkan menyebut sebagai ‘sensasi yang berlebihan’. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, pun dengan tegas menolak penundaan pemilu. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut ada kekuaan besar yang ingin mengacaukan jalannya demokrasi. Hersu kemudian memaparkan analisa PDIP, partai terbesar di republik ini. Menurut PDIP, ada kekuatan besar yang mendorong putusan PN Jakpus seperti itu. “Kalau PDIP (saja) mengatakan ada kekuatan besar, berarti bisa jadi lebih besar dari PDIP. Bisa jadi Istana atau oligarki,” tegas Hersu. Yang sungguh hebat tambah Hersu, Megawati tidak kepincut sama sekali. Padahal, kalau mau kalkulasi politik, penundaaan pemilu bisa menguntungkan PDIP. “Bukankah Presiden Jokowi – meminjam istilah Megawati – adalah petugas partai. Kalau ada penundaan 2 tahun 4 bulan dan 7 hari, itu menguntungkan PDIP. Tetapi nyatanya Ibu Mega tidak tergiur itu, lebih memilih penegakan konstitusi. Ini bukti Ibu Mega sebagai negarawan,” tegas Hersu serius. Hersu kemudian menutup dengan analisa ‘plus-minus’ penundaan pemilu bagi PDIP. “Minus pertama, kalau PDI-P salah memilih koalisi, bisa jadi terpental dari kekuasaan. Kalau ada penundaan pemilu, perpanpajangan jabatan, PDIP untung, masih dalam kekuasaan. Kendati analisa pengamat PDIP akan memenangkan pemilu, tetapi belum tentu berhasil memenangkan kadernya atau calonnya menjadi presiden,” tegasnya. Minus kedua, jelas Hersu, kalau pun PDIP menang dalam Pilpres mengusung kadernya, Ganjar Pranowo misalnya, maka, kemungkinan besar Ganjar akan diatur oleh kekuatan lain selain PDIP, seperti Pak Jokowi selama ini. “Belum lagi kalau yang menang Ganjar, sementara usia Ibu Mega kian lanjut, maka, trah Soekarno untuk bisa berada di elit kekuasaan, bisa jadi berantakan. Yang lebih buruk lagi, kalau Ganjar menjadi presiden, bisa jadi dia akan mereka dorong untuk mengambil alih PDIP dari keluarga Bung Karno,” tegasnya. Sementara positifnya, kata Hersu, pertama dengan pasang badan menolak penundaan pemilu, maka, Ibu Megawati akan dikenang sebagai tokoh besar, seorang negawaran yang menjaga demokrasi. Tidak tergoda oleh iming-iming politik kekuasaan. “Ini akan menjadi legacy (warisan) sangat besar bagi Ibu Megawati dengan keluarga Bung Karno. Ini jauh lebih berharga ketimbang kenikmatan sesaat yang akan mereka peroleh dengan mendukung perpanjangan jabatan Jokowi.” Kedua, sikap tegas Megawati untuk menolak penundaan pemilu untuk ke sekian kalinya, saat ini saja, sudah menempatkan Ibu Mega sebagai negarawan yang pasti tersegani dan hormati oleh kawan mau pun lawan. “Saya yakin, Anda sendiri yang, mungkin sekarang ini anti kepada PDIP, akan mengakui bahwa Ibu Megawati berjasa besar dengan berani, bersedia memasang badan, menentang perpanjangan masa jabatan Jokowi. Saya yakin, warisan Ibu Megawati ini akan tercatat sebagai sejarah yang sangat besar dalam demokrasi, dalam berbangsa dan bernegara,”pungkas Hersu. Analisa Hersu ini mendapat jawaban banyak dari warganet. “Karena itu, lupakan dulu kritik pengajian Ibu Megawati. Saatnya kita angkat jempol untuk beliau, karena sudah berani pasang badan (untuk ke sekian kalinya red.) demi tegaknya demokrasi,” tulis warganet. Tidak mudah menjadi Megawati. Ia bisa lembut dan keras di saat yang tepat. Karir politiknya beranjak saat rezim otoriter berkuasa. Orang lain takut terhadap rezim Soeharto, namun Megawati justru melawan. Menyimak gaya bicara Megawati kadang gemes. Tetapi ia mampu menjadi Presiden Indonesia, sambil menjadi Ketua Umum PDIP dan menjadi seorang istri sekaligus ibu rumah tangga. Tak banyak perempuan sanggup seperti itu. Itulah Megawati. Ia punya karakter kuat terhadap NKRI. Jauh sekali dengan Jokowi. (sws)
Rocky Gerung: Tunda Pemilu Bukan Isu Tiba tiba, Itu Wacana Lama
Jakarta, FNN - Respons terhadap putusan konyol PN Jakarta Pusat soal tunda pemilu, bukan ujug-ujug terjadi, melainkan wacana sejak lama yang terus dipelihara. Pernyataan ini disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung. Ia dan juga banyak pengamat langsung buka suara mengenai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda tahapan Pemilu 2024. Ia menilai penundaan tersebut merupakan perencanaan kejahatan sejak lama. “Ya itu banyak cara untuk melakukan kejahatan, di dalam pepatah latin itu di dalam penundaan ada perencanaan kejahatan,” ujarnya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (3/3/2023). Ia sudah menduga jelang tahun politik akan ada upaya untuk penundaan. Meski pemerintah menyanggah, tetapi akhirnya putusan tunda pemilu 2024 itu muncul. \"Dulu kita ulas itu (penundaan Pemilu 2024) orang bilang enggak lah, pasti ada upaya penundaan dan ujungnya. Ini udah terjadi dan menjadi polemik hukum,\" ungkapnya. Menurutnya, ujung permainan hukum ini memang ingin membatalkan Pemilu dan penundaan Pemilu 2024 itu bukan terjadi secara tiba-tiba. \"Jadi bukan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, ini ide konspirasi untuk menunda Pemilu,\" katanya. “Kita tonton ini sebagai upaya memanfaatkan sisa pikiran kita untuk menyimpulkan ambisi kekuasaan tidak pernah berhenti kasak kusuk dimana-mana,” lanjutnya. Diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda Pemilu 2024. Putusan tersebut disampaikan usai Partai Prima memenangkan gugatan terhadap KPU. (ida)
Siapapun Capres, Asal Jangan AHY Jadi Cawapresnya (Bag-3)
Oleh Kisman Latumakulita - Wartawan Senior FNN PADA Pemilu 2019 lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Jendral TNI (Kehormatan) Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat. Kogasma ini semacam Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) di partai politik pada umumnya. Tugasnya membuat Partai Demokrat mendapat kursi di DPR 5-10%. Nama Komandan Kogasma ini terbilang keren, karena menjadi istilah baru di partai politik. Nama istilah ini tidak umum di partai politik lain. Orang yang memimpinnya bukan disebut dengan “Kepala Kogasma atau Ketua Kogasma, tetapi Komandan Kogasma. Mungkan saja karena yang memimpin adalah Mayor purnawirawan. Komadan Kogasma ini tugas dan tanggung jawab yang dipikul sangat luar biasa. Ikut menentukan perolehan kursi Partai Demokrat di DPR antara 5-10%. Artinya tugas ini tidak bisa dipercayakan kepada kader Partai Demokrat yang lain. Tidak bisa untuk dijabat sembarang kader. Harus diemban oleh kader yang sangat luar biasa. Meskipun AHY di Partai Demokrat adalah pendatang baru, atau muka baru. Namun AHY memang pas dan cocok untuk menjadi Komandan Kogasma Partai Demokrat. Hasilnya sangat luar biasa. Patai Demokrat memperoleh 54 kursi DPR, yang berarti berhasil mencapai 9,39% dari 575 kursi DPR. Sebuah capaian yang hampir sempurna. Sayangnya AHY tidak ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Padahal kalau saja AHY menjadi anggota DPR, maka hampir dipastikan jabatan AHY hari ini adalah Wakil Ketua MPR. Hilanglah legacy AHY sebagai Mayor punawirawan, yang level kordinasi di pemerintahan hanya setingkat Kapolsek dan Camat itu. Berangkat dari prestasi besar sebagai Komandan Kogasma yang luar biasa itu, sehingga wajar saja kalau kader-kader Partai Demokrat, dan sang bapak SBY lalu mendorong AHY untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Hasilnya, pada Kongres Partai Demokrat yang kelima tanggal 15 Maret 2020 lalu di Jakarta Convesntion Center, AHY terpilih secara aklmasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Sahlah AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Bahkan AHY tercatat dalam sejarah perpolitikan kekinian (sejak tahun 1966-1967) sebagai Ketua Umum Partai Politik termuda di Indonesia. Ketika menjabat Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang kelahiran 10 Agustus 1978 itu masih berusia 42 tahun. Salah satu kesuksesan dan keberhasilan politik SBY yang sangat luar biasa adalah menjadikan anaknya AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Pertanyaan menggelitik adalah apakah Pak Harto, penguasa Orde Baru selama 33 tahun tidak bisa menjadikan salah satu anaknya Mba Tutut atau Mba Titiek sebagai Ketua Umum DPP Golkar secara aklamasi? Tentu saja lebih dari bisa. Bahkan sangat sangat dan sangat bisa untuk Pak Harto. Ketua Dewan Pembina Golkar Pak Harto itu bisa memecat Pengurus DPP Golkar kapan saja bila mau. Kalau Pak Harto mau, pasti jadi. Tidak ada yang bisa membantah, menghambat, dan menghalangi. Hanya saja Pak Harto meskipun dalam posisi dan kedudukan sebagai Presiden dan Ketua Dewan Pembina DPP Golkar, namun masih punya banteng etika dan masih punya standar moral yang tinggi untuk urusan politik. Sikap moral dan etika politik yang berbeda antara langit dengan bumi cdengan SBY. Padahal SBY adalah salah satu keder terbaik Pak Harto yang disiapkan menjadi salah satu pimpinan nasional kelak. Bersamaan dengan sukses mendudukan AHY sebagai Komandan Kogasma Partai Demokrat di Pemilu 2019 lalu, SBY mencoba dan berusaha mendorong AHY sebagai Cawapres untuk Prabowo Subianto. Namun Prabowo lebih memilih Sandiaga Uno untuk menjadi Cawapres. Akhirnya keluarlah kalimat “jendral bermental kardus” dari Andi Arief yang menjadi salah satu peluncur terbaik keluarga Cikeas. Gagal di Pemilu 2019 lalu, SBY kembali berusaha menjadikan Mayor Pernawirawan AHY sebagai Cawapres di Pemilu 2024 nanti. Kali ini diusahakan dan diupayakan agar AHY bisa berpasangan dengan Anies Baswedan yang diusung gabungan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan (Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat). Segala cara dan taktik mesti dilakukan SBY agar AHY bisa menjadi Cawapres Anies. Kalau tidak menjadi Cawapres Anies, maka tertutuplah semua peluang AHY menjadi Cawapres untuk Capres lain mengemuka hari ini. SBY dan Partai Demokrat tidak mungkin diterima gabung dengan Capres dari PDIP, yang hampir pasti usung Katua DPR Puan Maharani atau Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kalau mau gabung ke PDIP mungkin saja boleh. Namun syaratnya jangan coba-coba minta AHY menjadi Cawapres saja. Hampir pasti ditolak. Mungkin saja SBY dan Partai Demokrat bisa bergabung ke kubu Prabowo. Namun lagi-lagi jangan coba-coba untuk minta AHY menjadi Cawapres untuk Prabowo. Hampir pasti permintaan agar AHY menjadi menjadi Cawapres untuk Prabowo itu ditolak. Tidak ada ruang Mayor Purnawirawan menjadi Cawapres untuk Letjen TNI (Purn.) yang hari ini esksis menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Bagaimana kalau AHY yang punya 54 kursi Partai Demokrat di DPR itu bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), gabungan Partai Golkar, PAN dan PPP? Mungkin boleh-boleh saja gabung ke KIB. Mungkin juga bakal diterima. Bagaimana kalau SBY dan Partai Demokrat minta AHY menjadi Cawapres untuk siapa yang menjadi Capres dari KIB? Jawabannya hampir pasti ditolak. Kata anak betawi “elue itu siape? Elue kan anak kemarin sore di politik tong. Masa elue mau menjadi cawapres, hanya karena punya modal 54 kursi di DRP atau RDP itu ye tong? Jangan gitulah tong. Elue kan baru terlibat di politik empat tahun lalu, sejak 2019. Elue itu baiknya banyak belajar dulu, dengan ngumpul ame kite-kite masyarakat sipil ini tong. Ah elue ama babe elue yang benar dong tong. Apa kate dunia tong? Negara kite jangan dijadikan barang coba-coba untuk elue belajar di pemerintahan dong tong?” Jadi, AHY dan Partai Demokrat mau gabung kemna-mana saja, kemungkinan pasti mentok. Kemana-mana saja nokang. Apalagi minta menjadi Cawapres. Koalisi PDIP, Golkar, PAN, PPP dan Gerindra itu kumpulan partai politik kader. Kadernya berangkat dari akar rumput. Merangkak dari bawah, dengan jam terbang di politik puluhan tahun. Tidak ada kader politik karbitan di PDIP, Golkar, PAN, PPP dan Gerindra. Kalau mau menjadi Cawapres di koalisi PDIP, KIB, dan Gerindra, harus sudah punya jam terbang di politik dan pemerintahan yang jelas dan terukur. Paling kurang sudah pengalaman lebih dari sepuluh tahun. Bukan barang baru. Bukan juga dadakan dan karbitan. Kalau hasil karbitan, pasti matangnya juga asem sepat. (bersambung).
Adu Kuat Tunda Pemilu
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa MESKI tuntutan penundaan pemilu secara tegas ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK), tetap muncul putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Partai Prima menggugat KPU, lalu gugatannya dikabulkan oleh PN Jakarta Pusat. Inti putusannya: pemilu ditunda. Putusan aneh dan oleh para pakar hukum dianggap menciderai dunia hukum. Meski juru bicara istana terlihat membelanya. Sebelumnya, isu tunda pemilu secara intens dan masif terus diwacanakan oleh kelompok yang berafiliasi ke istana. Mulai dari partai koalisi, oknum di lembaga survei, hingga menggunakan jasa para buzzer. Publik paham siapa yang bermain dan menjadi aktor utama penundaan pemilu. Para pemain watak tetap terbaca melalui berbagai info yang di era digital ini mudah untuk diakses bocorannya. Sesuai jadual, pemilu dilaksanakan tahun 2024. Pilpres-pileg di bulan pebruari, dan pilkada di bulan oktober 2024. UU pemilu mengatur pelaksanakan pemilu tahun 2024. Semua seharusnya berpijak pada undang-undang. Ini logika normal dan sehat. Setiap kebijakan di luar ketentuan undang-undang yang berlaku, itu ilegal dan tidak memiliki legacy untuk diakui dan diterima. Harus ditolak secara massal sebagai sesuatu yang melanggar aturan. Di negara hukum, semua program dan kebijakan mesti taat aturan. Tahun depan (2024) akan digelar pemilu, baik pilpres, pileg maupun pilkada. Mereka yang ikut jadual ini masuk dalam kelompok yang taat aturan. Kata Ibu Mega, mereka adalah kelompok konstitusional. Tunda pemilu, itu inkonstitusional. Di pilpres 2024 nanti, setidaknya ada dua hingga tiga pasang capres-cawapres. Pertama, Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Kedua, calon dari PDIP. Kemungkinan adalah Puan Maharani. Ketiga, Prabowo Subianto. Meski nasib Prabowo masih bergantung pada PKB. Dari tiga kandidat calon ini, Koalisi Perubahan memilih taat pada aturan. Koalisi Perubahan mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk berkontestasi secara fair di pilpres pebruari 2024. Kalau pemilu ditunda, Koalisi Perubahan, khususnya Anies Baswedan sebagai capresnya akan merasa paling dirugikan. Sebab, Anies di 2024 ini boleh dibilang Rising Star. Inilah \"Golden Moment\" bagi Anies. Bagaimana dengan PDIP? Sampai saat ini, PDIP konsisten dengan jadual pemilu 2024. Apa pertimbangannya? Jika pemilu ditunda, maka Jokowi akan makin berkuasa. Ini bahaya bagi PDIP di tengah sedang mempersiapkan suksesi kepemimpinan partai. Tunda pemilu sama artinya memberi peluang buat Jokowi untuk berkuasa lebih lama, bahkan bisa seumur hidup. Bagi PDIP, ini akan jadi ancaman. Sederhananya, kalau pemilu ditunda, Jokowi makin berkuasa, dan selanjutnya kepwmimpinan PDIP bisa diambil alih Jokowi. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh penguasa yang makin berkuasa. Apapun alasan realistisnya, PDIP dalam konteks ini konsisten dengan konstitusi. Lalu, bagaimana dengan Prabowo? Belum ada statemen. Apa ini artinya Prabowo juga sepakat pemilu ditunda? Rumor yang berkembang, sejumlah anak buah Prabowo di partai sepakat dengan penundaan pemilu. Benarkah? Undang-undang mewajibkan pemilu digelar tahun 2024. Tapi, ada pihak-pihak yang menginginkan pemilu diundur, lalu cari alasan dan landasan hukumnya. Ke MK gagal, lalu ke PN Jakarta Pusat. Kelompok ini gigih mengupayakan mundur pemilu dengan berbagai cara, meski ditolak MK dan berisiko terjadi keributan, bahkan terjadi ledakan politik. Nampaknya, nafsu dan ambisi kelompok ini mengabaikan aturan dan tidak peduli dengan semua risiko yang kemungkinan akan terjadi. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang diuntungkan jika pemilu ditunda. Mayoritas anggota DPR dan DPD senang jika pemilu ditunda. Mereka dapat tambahan waktu gratis, dengan gaji, tunjangan dan fasilitas yang tentu saja anda tahu. Selain anggota DPR dan DPD, tentu saja mereka yang berada di lingkaran kekuasaan. Mereka bisa berkuasa lebih lama dengan semua fasilitas yang mereka peroleh. Bahkan kalau beruntung bisa berkuasa seumur hidup. Enak bukan? Kelompok berikutnya adalah kelompok ketiga. Mereka menginginkan pemilu dipercepat, sebelum 2024. Pertama, mereka memang tidak pernah percaya kepada penguasa. Menurut mereka, ada sejumlah orang yang secara licik selalu mendorong tiga periode, tunda pemilu, calon boneka, jegal lawan, dan upaya-upaya kelicikan lainnya. Kedua, mereka tidak punya panggung kecuali jika terjadi ledakan. Maka, mereka menunggu trigger yang berpotensi menciptakan ledakan itu. Bagi kelompok ini, isu tunda pemilu dianggap momen yang tepat karena bisa jadi trigger ledakan politik, dan akhirnya pemilu bisa dipercepat. Ketika keputusan PN Jakarta Pusat meminta KPU menunda pemilu, maka kelompok ini merasa mendapat momentum. Mereka langsung melakukan konsolidasi, memantau situasi kapan yang tepat untuk diledakkan. Pada akhirnya, akan sangat bergantung kepada pihak penguasa itu sendiri. Kalau bersikap wajar, normal, dan konsisten terhadap undang-undang, maka kecil kemungkinan akan terjadi preseden di negeri ini. Tapi, jika mereka yang berada di lingkaran kekuasaan tetap ngotot tunda pemilu, ledakan sedang ditunggu oleh pihak-pihak tertentu. Kalau ini terjadi, maka akan bergantung siapa yang lebih kuat. Yang kuatlah yang akan menjadi pemenangnya Bagaimana dengan nasib rakyat dan bangsa ini? Lagi-lagi, rakyat dan bangsa ini yang akan selalu jadi korban. Jakarta, 5 Maret 2023
Fahri Hamzah: Masa Saya Terus Yang Kritik Presiden dan Pemerintah, Lalu Kerja DPR Apa?
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengkritisi kinerja DPR RI Periode 2019-2024 saat ini, baik partai politik (parpol) yang pro pemerintah maupun partai yang mengaku sebagai oposisi. Fahri menilai DPR sekarang memble dalam memberikan kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah. \"Masa saya yang harus begitu, kritik ke Pak Jokowi. Mendingan saya kritik DPR dan DPD RI, eh kenapa kamu enggak kuat, katanya oposisi kenapa memble,\" sentil Fahri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/3/2023). Menurut Fahri, DPR RI saat ini berbeda dengan periode saat dirinya menjadi Anggota Parlemen, apalagi ketika dirinya menjadi Wakil Ketua DPR. Fahri lantas menceritakan, saat dirinya menjadi Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019, ia memiliki amanat dan kewajiban untuk kritis terhadap pemerintah. Oleh karena itu, ia menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan mengawasi dan mengkritik pemerintah agar semakin sesuai dengan harapan rakyat. \"Karena itu kerjaan saya dan kerjaan itu juga disertai dengan diberikannya imunitas kepada saya. Jadi kalau dulu, orang bilang wah ini Fahri berani banget kritik KPK, kritik Pak Jokowi. Bukan berani, harus. Dan saya oleh negara dikasih kekebalan supaya omongan saya enggak dipidana (saat jadi Anggota DPR RI, red),\" ungkapnya. Karena itu, wakil ketua umum partai nomor 7 berwarna biru ini berharap DPR RI sekarang bisa semakin kritis kepada Presiden dan pemerintah. \"Jangan sampai justru rakyat yang menjadi oposisi pemerintah, sementara DPR RI tidak bekerja menyampaikan aspirasi rakyat,\" katanya. Apalagi, lanjut Fahri, sebagai Anggota Dewan itu sendiri juga sudah dipercayakan rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, mendapatkan gaji, serta kekebalan hukum dalam hal mengkritik pemerintah. \"Kalau di negara demokrasi yang matang itu, rakyat itu setelah nyoblos, kerja. Yang berantem diambil alih parlemen. Nah kita ini engga, kita disuruh berantem, parlemennya tidur. Malah parlemennya cari nafkah lain,\" kata Fahri. Jadi, masih menurut Fahri Hamzah, Anggota Dewan yang memiliki pendapat berbeda dengan fraksinya, seharusnya tidak boleh dihukum. Fahri berpandangan, hubungan antara anggota dan fraksi adalah hubungan etik, sehingga Anggota DPR RI baru bisa dihukum oleh fraksinya ketika melanggar hukum atau etika jabatan. \"Dewan yang telah dikadernya dan telah memahami ide-ide dan ideologi dalam pemikiran bernegara. Tapi dia enggak punya mekanisme hukuman,\" ujarnya seraya menambahkan bahwa seorang anggota parpol yang terpilih menjadi pejabat negara atau Anggota Dewan, maka loyalitasnya harus berubah kepada negara, bukan lagi parpolnya. \"Saat seorang kader partai menjadi pejabat publik, berarti mereka sudah pindah ke dalam ruang negara, diatur oleh hukum publik, dan mendapat gaji dari rakyat. Berbeda dengan anggota partai yang tidak menjadi pejabat publik. Ranah anggota partai yang bukan pejabat publik adalah di internal partainya,\"pungkas politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini. (Ida)
Harus Ada Solusi Jangka Panjang Soal Depo Pertamina
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus menyebutkan harus ada solusi jangka panjang terkait lokasi objek vital berupa depo tangki bahan bakar minyak milik Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, yang dekat area permukiman warga.Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabut, Deddy Yevri Sitorus mengatakan hal itu berkaitan dengan insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada Jumat malam (3/3) hingga menelan korban jiwa.\"Jatuhnya korban sangat disesalkan, tetapi dengan kondisi permukiman yang hampir menempel dengan tangki BBM raksasa, (itu) berisiko tinggi. Kejadian seperti ini hanyalah masalah waktu. Kita tidak menginginkan, bahkan menyesalkan adanya korban jiwa; tetapi semua tahu risiko yang dihadapi warga di wilayah berbahaya itu,\" kata Deddy.Dia pun menyampaikan belasungkawa atas timbulnya korban jiwa dan kerugian materi akibat kebakaran yang terjadi di depo tangki bahan bakar minyak (TBBM) milik Pertamina di kawasan Plumpang.Menurut Deddy, jatuhnya korban jiwa itu seharusnya bisa dihindari jika warga bersedia direlokasi ke Rumah Susun setelah insiden serupa pernah terjadi di 2009.Dia mengatakan lahan yang ditempati warga Kampung Tanah Merah tersebut merupakan aset milik Pertamina. Wilayah yang didiami warga itu adalah kawasan penyangga atau buffer zone dari sebuah objek vital yang memiliki kerentanan sangat tinggi.Dia menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur sebenarnya sudah menyiapkan rusun sebagai tempat tinggal baru bagi warga yang bermukim di area tersebut.Sayangnya, saat itu warga sekitar menolak sehingga tidak pernah tercapai kesepakatan relokasi. Upaya merelokasi warga oleh Pemprov DKI ketika itu mendapat perlawanan keras dari warga pemukiman sekitar TBBM Pertamina tersebut hingga akhirnya dihentikan.Selain itu, upaya merelokasi warga dari kawasan berbahaya itu akhirnya terhenti ketika Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta pada 2017. Dalam upayanya memenangkan suara masyarakat di kawasan itu, menurut Deddy, Anies membuat kontrak politik untuk tidak merelokasi warga.Bahkan pada 2021, lanjutnya, Anies malah menerbitkan keputusan yang mengizinkan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) sementara bagi warga di sekitar wilayah itu.Oleh karena itu, Deddy berharap Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta serius menyelesaikan persoalan terkait pemukiman warga di daerah berbahaya tersebut. Sebab, menurutnya, tidak mungkin Pertamina sendiri yang menyelesaikan permasalahan tersebut.Kewenangan menertibkan zona merah itu ada pada Pemerintah dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dia berharap Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya Pertamina, segera duduk bersama dengan pemerintah guna mencari solusi jangka panjang.\"Tidak ada yang bisa menjamin bahwa peristiwa yang sama tidak terulang lagi di masa depan. Sudah sifatnya fasilitas penyimpanan BBM bersifat rentan karena mudah terbakar, baik oleh sebab-sebab alamiah maupun akibat kelalaian atau sabotase. Pilihannya hanya ada dua, merelokasi warga atau merelokasi Depo TBBM Pertamina itu,\" jelasnya.Deddy juga meminta agar saat ini seluruh energi diarahkan untuk menangani korban dan para pengungsi. Korban kebakaran memerlukan proses penyembuhan yang panjang dan biaya besar. Warga yang mengungsi juga perlu perhatian dan dukungan hingga tercapai jalan keluar masalah terkait pemukiman.\"Saya berharap agar warga terdampak tidak lagi memaksakan diri untuk kembali bermukim di daerah berbahaya itu,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
POPULER
