POLITIK
Ada Agenda Penundaan Pemilu di Balik Isu Kembali ke Proposional Tertutup
Jakarta, FNN - Dalam waktu dekat, Mahkamah Konstitusi akan segera memutuskan soal gugatan sistem proporsional tertutup dalam pemilu. Namun, Pak Zulkifli Hasan seperti sudah ‘mengancam’ bahwa kalau pemilu diubah menjadi sistem proporsional tertutup, dia (PAN) akan mengirimkan 5000 kadernya untuk unjuk rasa menolaknya. Ini ‘ancaman’ yang agak aneh karena PAN adalah partai pendukung pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Jumat (24/2/23) mengatakan, “Jadi, artinya memang sudah ada timeline kapan 5000 pertama dikirim oleh PAN, kapan 5000 kedua dikirim oleh Golkar, kapan dikirm oleh PKB, dan seterusnya. Jadi, kelihatannya memang ada desain perintah siapkan pasukan untuk dikirim demo tiap hari buat bikin kerusuhan. Bukan supaya undang-undang itu dibatalkan, tapi supaya pemilu ditunda.” Dalam diskusi rutin yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa permainan kita paham permainan semacam. Dalam satu hari mungkin semua partai pendukung pemerintah akan mengirimkan kadernya masing-masing untuk demo sehingga akan memancing kemacetan hingga berakibat terjadi kerusuhan. “Jadi kerusuhan dibuat sendiri oleh internal. Jadi istana meniup badainya sendiri, meniup anginnya sendiri, supaya jadi badai publik. Badai itu yang akan jadi alasan kegentingan yang memaksa,” ujar Rocky. Sikap partai-partai pendukung pemerintah akan membuat publik termanipulasi karena seolah-olah mereka pro- dengan kepentingan publik dan pro- pada demokrasi. Padahal, sebenarnya mereka mendukung status quo, dalam hal ini tentang penundaan pemilu. “Ya, itu intinya. Jadi terpaksa kita mesti disebut bahwa ini agen-agen doang yang memang sengaja diajukan supaya bisa di-grip dari istana itu bisa mendua: dalam soal penundaan bisa dimainkan, dalam soal tertutup terbuka ini juga bisa dimainkan,” kata Rocky. Menurut Rocky, istana memang menginginkan hal itu dan partai-partai pendukung pasti juga senang kalau di ujungnya semua peristiwa politik mengarah pada penundaan pemilu. Partai-partai ini akan bergembira karena akses mereka masih ada, APBN masih bisa mereka mainkan, regulasi pesanan oligarki masih bisa mereka putuskan sebagai regulasi di DPR. “Jadi, ini satu paket yang sebetulnya menghina akal demokrasi. Tapi ini paket yang berbahaya,” kata Rocky. Jika setiap hari masing-masing partai pendukung pemerintah mengirimkan 5000 kadernya untuk demo kemudian turun di jalan bisa menimbulkan cheos. Jika terjadi cheos maka bisa menjadi justifikasi untuk penundaan pemilu karena satu-satunya alasan penundaan pemilu adalah kondisi kegentingan yang memaksa. “Cuma itu intinya kan. Jadi, apapun akan dijadikan cara untuk memaksakan kegentingan, bukan kegentingan yang memaksa, karena itu rekayasa,” tegas Rocky. Menurut Rocky, agak ajaib kalau PAN tiba-tiba mengatakan akan menurunkan 5000 orang untuk demo seolah mengancam Jokowi. Sikap ini memperlihatkan bahwa ini orang yang seolah-olah ingin beroposisi pada Jokowi dengan mengatakan dan menganggap bahwa kebijakan pemilu dengan sistem proporsional tertutup berbahaya. Itu sebetulnya hanya umpan. “Jadi, saya kira ini mainan kecil dari seorang raja yang sedang sekarat dalam pengertian kekuasaan, yang dalam politik namanya lame duck,” ujar Rocky. Beberapa hari lalu Cak Imin juga menyatakan bahwa negara dalam bahaya, dangerous. Hal itu mengingatkan kita bahwa wacana penundaan pemilu juga disampaikan ke publik oleh Cak Imin bersama Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan. “Jadi, kalau kita ingat peristiwa itu, mereka menginginkan penundaan pemilu. Sekarang mereka enggak menginginkan penundaan pemilu. Jadi, ini dua operator sebetulnya, Cak Imin maupun Zulhas, yang memang lemah secara posisi politiknya. Karena di belakangnya ada sejumlah peristiwa yang memungkinkan ketua partai itu bukan masuk ke kotak suara, tapi masuk ke kontak kamar tahanan,” ungkap Rocky. Jadi, kata Rocky, ini permainan-permainan elitis yang kalau kita uraikan, dengan mudah kita tahu bahwa Pak Jokowi sedang mempersiapkan atau memaksakan kegentingan untuk mengeluarkan Perppu penundaan pemilu. (sof)
Minggu, PKS dan Ribuan Kader Akan Deklarasikan Anies Baswedan Sebagai Capres
Jakarta, FNN - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden bersama ribuan kader PKS pada hari ketiga Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS Tahun 2023, Minggu (26/2).\"Sudah kemarin, besok (Minggu) yang apel siaga dengan ribuan orang tuh di Senayan,\" kata Mardani di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat.Dia menjelaskan konsep deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal capres usungan PKS nanti akan berbeda dengan deklarasi di Kantor DPP PKS, Jakarta, pada Kamis (23/2). Deklarasi Anies Baswedan akan melibatkan massa lebih besar.\"Kalau kemarin kan elite (PKS), kalau nanti (Minggu) bersama massa,\" katanya.Dia mengatakan pada hari ketiga Rakernas PKS Tahun 2023, Minggu, juga akan mengundang Partai NasDem dan Partai Demokrat selaku rekan Koalisi Perubahan. Namun, Mardani enggan membeberkan nama perwakilan Partai NasDem dan Partai Demokrat yang akan diundang.\"Mengundang,\" imbuhnya.Meski demikian, dia mengatakan agenda deklarasi Anies Baswedan bersama ribuan kader PKS itu belum termasuk deklarasi bersama Partai NasDem dan Partai Demokrat. Deklarasi bakal capres Koalisi Perubahan akan dilakukan sebelum Ramadhan.\"Sebelum Ramadhan, insya Allah,\" kata Mardani.Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Allhabsy mengatakan Apel Siaga PKS Tahun 2023 di Stadion Madya Gelora Bung Karno pada Minggu (26/2) akan dihadiri sekitar 6.000 kader.\"Apel siaga ini diharapkan akan mampu memberikan dorongan semangat kesiapsiagaan pemenangan (Pemilu) 2024 seluruh kader se-Tanah Air,\" kata Allhabsy.Sebelumnya, Kamis (23/2), PKS resmi mengusung mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.Ahmad Syaikhu mengumumkan secara langsung nama capres itu sebagai hasil keputusan Musyawarah Majelis Syura (MMS) VIII PKS yang dilangsungkan di Kantor DPP PKS, Jakarta.\"Proses Musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 pada hari ini, alhamdulillah pembahasan itu mengerucut bahwasanya sosok yang dimaksud pada Musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 itu jatuh pada Anies Rasyid Baswedan,\" kata Syaikhu.(sof/ANTARA)
Wapres Menanggapi Aparatur Negara Bergaya Hidup Mewah
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin menegaskan sikap oknum aparatur negara yang memamerkan gaya hidup mewah dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik.Hal itu disampaikan Wapres menyikapi adanya pemberitaan tentang gaya hidup mewah dari seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan keluarganya yang mendapat banyak kecaman publik.“Jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat terutama mereka yang membayar pajak kepada pemerintah, kemudian mereka wah, mereka menjadi ada ketidakpercayaan karena pajak yang dibayarkan digunakan oleh orang per orang. Saya kira itu penting,” kata Wapres usai meninjau Posyandu Siola Matahari, di Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat.Sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Wapres menyampaikan gaya hidup sederhana penting untuk diaplikasikan di semua tingkat kehidupan masyarakat, sehingga letupan-letupan yang dipicu akibat kesenjangan sosial dapat diminimalkan.“Mengenai masalah hidup sederhana saya kira itu harus menjadi gaya hidup para pejabat dari atas sampai ke bawah, jangan sampai hidup itu (berlebihan),” imbau Wapres.Pada kesempatan yang sama, Wapres pun menyampaikan dukungannya atas tindakan cepat dan tegas yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam menyikapi kejadian ini di jajarannya.“Saya kira tindakan Bu Menteri (Keuangan) itu sudah benar, ya kalau ada pejabat yang memamerkan hidup hedonis itu perlu diingatkan ya,” kata Wapres.“Kepercayaan masyarakat itu penting. Karena itu kalau ada (pejabat bergaya hidup mewah), tindakan Bu Menteri tepat sekali,” tambahnya.Menutup keterangan persnya Wapres berpesan, sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya di bidang keuangan dan pajak, perlu adanya transparansi dan literasi tentang pemanfaatan dana pajak yang tepat diimplementasikan untuk kepentingan rakyat.“Pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat, itu memang dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat, apa itu sekolah, jalan, infrastruktur, bansos, dan semua untuk kepentingan masyarakat,” jelas Wapres.Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.(sof/ANTARA)
Anies Baswedan Menghadiri Rakernas PKS 2023
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan menghadiri seremoni pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat.Anies, dengan mengenakan jas hitam dengan peci hitam, memasuki ruang rakernas sekitar pukul 16.35 WIB. Dia kemudian duduk di samping presiden PKS Ahmad Syaikhu.Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tilawah Al Quran, pembacaan doa oleh Wakil Ketua Majelis Syura Ahmad Heryawan, kemudian sambutan panitia Rakernas PKS Tahun 2023 yang dibawakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Allhabsy.Adapun prosesi pembukaan Rakernas PKS Tahun 2023 rencananya akan dilakukan oleh Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al Jufri, yang akan memberikan pula pesan kebangsaan. Anies direncanakan juga akan memberikan sambutan sebagai bakal capres yang diusung PKS.Ketua PP PKS Mardani Ali Sera mengatakan Rakernas PKS Tahun 2023 digelar dalam rangka konsolidasi kader PKS dari seluruh Indonesia, termasuk penegasan Anies Baswedan sebagai bakal capres yang diusung PKS pada Pilpres 2024.\"Yang pertama, tentu konsolidasi; yang kedua, penegasan Mas Anies; lalu yang ketiga, update perkembangan,\" kata Mardani.Tampak hadir pula dalam acara tersebut antara lain Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW), Wakil Ketua Majelis Syura Mohammad Sohibul Iman, Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwani, Ketua Fraksi PKS MPR RI Tifatul Sembiring, dan jajaran pengurus pusat PKS lainnya.Rakernas PKS Tahun 2023 digelar selama tiga hari mulai Jumat hingga Minggu (26/2).Sebelumnya, Kamis (23/2), PKS resmi mengusung mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024.Ahmad Syaikhu mengumumkan secara langsung nama capres itu sebagai hasil keputusan Musyawarah Majelis Syura (MMS) VIII PKS yang dilangsungkan di Kantor DPP PKS, Jakarta.\"Proses Musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 pada hari ini Alhamdulillah pembahasan itu mengerucut bahwasannya sosok yang dimaksud pada Musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 itu jatuh pada Anies Rasyid Baswedan,\" kata Syaikhu.(sof/ANTARA)
Unri Mengembangkan Radar Surveilans untuk Mengamankan Teritorial Laut Indonesia
Pekanbaru, FNN - Universitas Riau bekerjasama dengan PT Radar Telekomunikasi Indonesia (PT RTI) mengembangkan Radar Surveilans untuk mengamankan teritorial Laut Wilayah Indonesia.\"Radar yang telah kita selesaikan ini, merupakan hasil dari penelitian program matching fund yang diterima tahun 2022. Radar ini hasil kerja sama antara mitra PT Radar Telekomunikasi Indonesia (RTI) dengan UNRI dan 10 orang mahasiswa Program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Unri,\" kata Dr Yusnita Rahayu ST MEng dari Fakultas Teknik Universitas Riau, dalam keterangan di Pekanbaru, Jumat.Ia mengatakan itu terkait dirinya menggagas sebuah pengembangan radar buatan sendiri untuk menghemat biaya produksi. Bekerja sama dengan Yussi Perdana Saputera ST MT dari PT Radar Telekomunikasi Indonesia (PT RTI) yang memiliki kemampuan perancangan antena untuk aplikasi radar, tim peneliti mengembangkan suatu Prototype Man Portabla Coastal Surveillance Radar.Ia menyebutkan, bahwa kolaborasi antara kedua pihak ini terbentuk melalui serangkaian diskusi intensif dengan pembagian tugas masing-masing. Sebagai inisiator dari pihak kampus, Dr. Yusnita bertugas sebagai perancang antena radar bersama mahasiswa dan dosen, sementara Yussi melakukan proses fabrikasi sekaligus menguji kelayakan radar bersama tim PT RTI sebagai mitra Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI).\"Alhamdulillah dua dari sepuluh mahasiswa MBKM tersebut diterima bekerja langsung di RTI. Radar ini secara praktek dapat menjangkau 40 kilometer deteksi pergerakan kapal laut asing maupun dalam negeri, atau kapal musuh yang akan datang ke wilayah teritorial Indonesia,\" kata Yusnita.Minggu lalu, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghubungi dirinya dan mereka bersedia memanfaatkan produk radar ini untuk menjaga keamanan teritorial laut Indonesia khusus di Kota Dumai.Keberadaan radar ini dibutuhkan, katanya, karena Indonesia merupakan negara yang sangat luas di mana sebagian besarnya merupakan laut. Sebagai negara maritim dengan belasan ribu pulau, Indonesia terhitung memiliki jumlah radar yang terbatas.Namun demikian, radar sebagai alat surveilans bukan alat yang murah dan untuk memperbanyak radar, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.Matching Fund, katanya, melalui program Kedaireka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), membantu proses perancangan serta pembuatan prototipe di mana pada akhir program MF, prototipe Man Pack Surveillance Radar (MPSR) radar sudah selesai diproduksi dan diuji oleh tim industri dan tim akademis.Sekjen Kemendikbuddikti I.r Suharti MA PhD, mengatakan selamat dan luar biasa dengan kerja keras bisa menjalin kerja sama dan manfaat luar biasa atas penelitian yang dilakukan oleh Yusnita bersama Tim, yang bisa menghasilkan suatu alat yang berguna untuk Indonesia demi menjaga keamanan negara ini.\"Luar biasa, kalau ada dosen yang berprestasi usulkan saja kenaikan pangkat luar biasa, agar teman-teman lain terinspirasi untuk meningkatkan keilmuannya melalui penelitian untuk kemajuan negara ini,\" kata Suharti.(sof/ANTARA)
Anies Membongkar Fakta bahwa PKS Dirayu, Ditekan, Bahkan Diancam
Jakarta, FNN – Kamis (23/2/23), Partai Keadilan Sejahtera secara resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pilpres 2024 yang akan mereka usung. Keputusan mendeklarasikan Anies Baswedan itu dibacakan oleh Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, pada penutupan Musyawarah Majelis Syuro ke-8 PKS, di kantor DPP PKS, Jalan Simatupang, Jakarta Selatan. Dalam pidatonya, Syaikhu mengatakan bahwa Musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 lalu memberikan klu tiga hal berkaitan dekan calon presiden yang akan mereka usung: pertama, sosok yang akan diusung oleh PKS sebagai bakal calon presiden harus berkarakter nasionalis religius; kedua, sosok itu juga sebagai simbol perubahan; dan ketiga, memiliki peluang menang besar. “Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, proses musyawarah Majelis Syuro ke-8 pada hari ini alhamdulillah pembahasan itu mengerucut bahwasanya sosok yang dimaksud pada Musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 itu jatuh pada Anies Rasyid Baswedan. Kami memandang bahwa tiga parameter yang menjadi guidance pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 itu dimiliki oleh Bapak Anis Rasyid Baswedan, PhD,” ujar Ahmad Syaikhu. Anies Baswedan menyambut gembira Keputusan Majelis Syuro PKS. Dalam pidatonya, Anies mengingatkan kembali bahwa mereka ini sebelumnya sudah bekerjasama dalam pilkada DKI 2017. Dalam Pilkada DKI waktu itu, PKS berkoalisi dengan Gerindra, dan mereka menang. Menurut Anies, tugas yang diberikan oleh PKS untuk menjadi pemimpin di ibukota selama 5 tahun itu juga sudah tuntas dilaksanakan. Ini saatnya, kata Anis, bekerjasama lagi menghadapi tantangan yang lebih besar, yakni memimpin Indonesia. “Hari ini, izinkan dengan kerendahan hati dan dengan mengharap ridho dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta\'ala, kami merasa sangat terhormat untuk secara resmi menerima pencalonan sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 dari Partai Keadilan Sejahtera. Ini adalah sebuah amanat besar, ini adalah sebuah amanat yang akan kami emban dengan teguh dan siap untuk bekerja keras, siap untuk bekerja erat dengan partai-partai pengusung yang sudah dan akan bergabung di dalam sebuah ikhtiar untuk memajukan Indonesia, membawa perubahan bagi perbaikan. Bismillah, perjalanan ini insyaallah menjadi perjalanan yang mendapatkan ridho dari Allah. Saat PKS melewati perjalanan untuk memutuskan, PKS melewati jalan perjuangan yang juga tidak mudah. Banyak rayuan, banyak tekanan, dan juga mungkin ada ancaman. Tapi PKS tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa ini adalah perjuangan untuk kemajuan bangsa, untuk perbaikan, dan insya Allah itu akan mendapatkan kemudahan dalam perjalanan nanti. Karena itu, izinkan kami menyampaikan apresiasi yang amat tinggi kepada PKS yang teguh, menempuh jalan perjuangan ini. Insya Allah kita semua akan berjuang bersama menuju jalan keadilan dan insya Allah Allah akan selalu mengiringi perjuangan kita. Terima kasih, izinkan kami sampaikan kepada seluruh jajaran, dari mulai ketua, para wakil, sekretaris, dan anggota Majelis Syuro yang saya hormati. Terima kasih kepada seluruh jajaran DPP, kepada para kader, pada relawan, dan seluruh pendukung PKS. Mari kita memulai sebuah perjalanan baru, sebuah perjalanan yang insya Allah akan bisa mengantarkan kita kepada Indonesia yang lebih baik. Semoga perjuangan ini akan mendapatkan kemudahan, tuntas sampai tujuan, biidznillah.” “Secara umum, pidato Anies sebetulnya cukup standar. Dia menerima mandat tugas PKS bersama partai koalisi untuk maju pada pilpres 2024. Yang menarik, Anies Baswedan mengingatkan bahwa keputusan PKS untuk sampai pada satu kata “yes” mendukung Anies sebagai capres pada pilpres 2024 itu tidak mudah. Anies membongkar fakta bahwa PKS menghadapi rayuan, tekanan, bahkan ancaman, tapi PKS tetap konsisten dan akhirnya tetap mencalonkan dia sebagai calon presiden,” ujra Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Hersubeno Point edisi Kamis (23/2/23). Anies memang tidak menyebutkan siapa yang merayu, siapa yang menekan, dan siapa yang mengancam. Tetapi, menurut Hersu, sepertinya Anies cukup maklum bahwa dengan menyebut itu saja pasti publik sudah tahu siapa sesungguhnya. Presiden PKS juga tampaknya tidak mau membuka dan memperpanjang siapa yang merayu, menekan, bahkan mengancam PKS. Secara diplomatis dia hanya menyatakan bahwa bujukan dan rayuan dalam dunia politik merupakan hal yang biasa. Dengan deklarasi dari PKS berarti dari tiga parpol koalisi perubahan, sudah 2 partai yang mendeklarasikan, yaitu Nasdem pada 3 Oktober 2022 lalu dan PKS kemarin, 23 Februari 2023. Tinggal Demokrat yang belum, tapi itu hanya soal formalitas saja karena sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, sudah membuat price rilis bahwa partai mereka secara resmi akan mendukung Anies pada pilpres 2024. “Kapan ketiga partai itu akan melakukan deklarasi bersama, saya kira ini yang banyak ditunggu-tunggu, termasuk juga memutuskan siapa yang akan mereka usung menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan,” ujar Hersu.(ida)
Tim Kesehatan Polri Mendirikan Rumah Sakit Lapangan di Turki
Jakarta, FNN - Tim Satgas Operasi Kemanusiaan Polri yang tergabung dalam Emergency Medical Team (EMT) Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI mendirikan tenda rumah sakit lapangan (hospital field) di Hasa, Kota Hatay, Turki, untuk membantu masyarakat terdampak gempa.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Jakarta, Kamis, mengatakan Tim EMT ini telah bertugas selama sepekan di Kota Hatay, Turki.\"Rumah sakit lapangan yang didirikan memiliki kemampuan pelayanan rawat jalan, instalasi gawat darurat dan kamar operasi untuk penanganan patah tulang dan trauma akibat bencana,\" tutur Dedi.Dalam operasi kemanusiaan ini, Polri mengirimkan tim kesehatan, Tim Disaster Victim Identification (DVI) dan unit Satwa K9 yang tiba di Turki, Selasa (14/2). Untuk tim kesehatan dan DVI Polri dipimpin oleh Kasubsatgas Medis dan DVI Operasi Kemanusiaan Tukri dan Suriah Kombes Pol. drg Ahmad Fauzi.Selama satu pekan di Turki, tim kesehatan yang terdiri atas dokter spesialis bedah, ortopedi anestesi, dokter umum, dokter gigi, telah memberikan penanganan terhadap 624 korban bencana gempa bumi 7,8 magnitudo Turki.\"Hingga tanggal 20 Februari telah melaksanakan penanganan terhadap 624 korban bencana, dengan penyakit terbanyak yang didapati berupa infeksi pernafasan akut, nyeri otot dan penyakit kulit,\" ucap Dedi.Polri menurunkan 22 personel dalam Tim EMT untuk diberangkatkan dalam misi kemanusiaan tahap II. Pada tahap I, Polri melepas keberangkatan empat orang personel dari Tim K9, yakni AKP Mohammad Amali, Bripka Stefanus Anton Mulyono, Bripka Triyono Arbianto dan Briptu I Ketut Mertayasa.Keempat personel merupakan pawang dari dua ekor anjing K9 bernama Lupita (8) dan Gizi (3).Tim Satgas Kemanusiaan Polri untuk Turki dan Suriah akan bertugas malam misi kemanusiaan selama satu bulan. Setibanya di Turki, tim dibagi menjadi dua, yakni tim yang bertugas di Kota Hatay Turki terdiri atas tim medis dan logistik. Sedangkan ke Suriah tim logistik.(sof/ANTARA)
Anies: Pembicaraan Terkait Cawapres Masih Berlangsung
Jakarta, FNN - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa pembahasan terkait calon wakil presiden yang akan dipasangkan dengannya masih berlangsung di tengah fase penyusunan konsolidasi koalisi saat ini.Hal tersebut disampaikan usai dirinya resmi diusung sebagai bakal calon presiden (bacapres) pada Pilpres 2024 oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis.\"Pembicaraan tentang pasangan memang masih terus berlangsung, dan pada fase ini adalah fase penyusunan konsolidasi koalisi. Nanti sesudah koalisinya selesai kita akan bersama-sama membahas mengenai siapa pasangannya,\" kata Anies.Ketika ditanyakan terkait potensi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi pasangannya dalam Pilpres 2024, Anies kembali menegaskan bahwa saat ini masih berjalan proses konsolidasi Koalisi Perubahan.\"Pokoknya sekarang kita berjalan dulu dan konsolidasi untuk koalisi. Sambil berjalan untuk mencari namanya,\" ujarnya.Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan bahwa pembicaraan terkait bakal calon wakil presiden akan dilakukan pembahasan bersama Partai NasDem dan Partai Demokrat yang tergabung dengan Koalisi Perubahan.Secara khusus, ia menyebut pembicaraan soal bakal calon wakil presiden akan secara khusus dibicarakan dengan Anies Baswedan terkait preferensi kecocokan dirinya akan dipasangkan dengan siapa. Termasuk, lanjut dia, dengan menilik berdasarkan sejumlah hasil survei.\"Sesuai dengan pembicaraan di tim kecil masing-masing partai, dari PKS, NasDem, dan Demokrat kita akan bicarakan secara khusus dengan capresnya sendiri dengan siapa beliau akan ber-\'chemistry\', dengan siapa beliau akan bisa menuju kemenangan,\" katanya.Sementara PKS sendiri, ujarnya, akan menyerahkan pembahasan terkait nama bakal calon presiden yang potensial yang dipasangkan dengan Anies Baswedan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS.\"Majelis Syura ini mengamanahkan kepada DPTP (Dewan Pimpinan Tingkat Pusat) untuk melakukan pembahasan,\" katanya.Sebelumnya, Sabtu (28/1), Juru Bicara Tim Anies Baswedan, Sudirman Said, mengatakan Koalisi Perubahan yang terdiri atas Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS menyerahkan sepenuhnya nama calon wakil presiden kepada Anies Baswedan untuk mendampinginya pada Pemilu 2024.\"Ini semua merupakan dinamika yang patut disyukuri,\" kata Sudirman Said dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.(sof/ANTARA)
PKS Percepat Deklarasi Anies Setelah Kunjungan Dubes AS, Ada Pesan Apa?
Jakarta, FNN – Hari ini, semua media terfokus pada deklarasi Anies Baswedan sebagai Capres pada Pilpres 2024 oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Deklarasi ini menjadi sangat menarik karena seperti selalu ada satu hal yang baku dalam soal pengumuman capres Anies, yaitu terkesan mendadak dan dipercepat. Semula PKS akan mendeklarasian Capres Anies pada 24 Februari, besok, tapi ternyata dimajukan hari ini. Percepatan ini tentu membuat publik menduga-duga ada sesuatu di balik ini semua. “Kelihatannya Anies itu jadi TO oleh semua pihak yang menganggap bahwa kalau Anies diloloskan maka percaturan politik akan berbeda sama sekali. Tapi sebetulnya justru dari situ orang menganggap bahwa Anies sengaja ingin disingkirkan,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Kamis (23/2/23). Kalau ada soal sprindik, tambah Rocky, kita tahu dari awal Anies dipesankan pada KPK untuk dihalangi. Kalau ada soal -soal menyangkut isu hutang segala macam, saya kira Pak Prabowo bisa menyelesaikan itu. “Tetapi, yang utama adalah nggak mungkin kita menyingkirkan hanya karena alasan-alasan usut mengusust formula E, usut mengusut utang, karena Anies sudah diasuh di dalam satu wacana politik baru tentang perubahan,” ungkap Rocky. Jadi, kata Rocky, kelihatannya karena Anies mendukung ide perubahan maka dia harus dihalangi. Padahal, Anies tidak bersih-bersih amat dalam soal ide perubahan. Kan Anies tetap mau ibu kota negara dilanjutkan. Artinya, pasti ada transaksi dengan oligarki. Anies sudah percaya bahwa pemilihan umum harus berlangsung di dalam sistem elektoral, padahal sebetulnya Pak Jokowi lagi berupaya menunda Pemilu. “Jadi hal-hal semacam ini membuat kita paham bahwa di ujung pembicaraan kita sebetulnya ini ada pertanda bahwa Pemilu akan kacau,” ungkap Rocky. Bayangkan, misalnya, kalau Anies hari ini dideklarasikan, besok sprindiknya keluar, itu pasti ada kemarahan publik, dan kemarahan itu yang akan menunda pemilu. “Jadi terlalu enteng kalau kita bilang Anies ini cuma soal dengan KPK atau urusan dengan Pak Prabowo. Bukan. Anies adalah umpan untuk menghasilkan ketidakstabilan politik. Dan itu alasan untuk penundaan Pemilu,” ungkap Rocky. Jadi, jelas Rocky, kelihatannya Demokrat dan PKS membaca itu. Kalau Demokrat membaca bahwa ini adalah umpan buat publik, itu artinya sudah ada kontigensi plan. Plan berikutnya, kalau terjadi keresahan apa yang mau dilakukan. Pak SBY lebih lebih terang-terangan mengatakan bahwa ini artinya akan ada situasi genting. Kegentingan itu yang justru hendak dipermainkan atau diujikan oleh PKS dan Demokrat pada Presiden Jokowi. Sementara itu, Pak Prabowo elektabilitasnya naik terus. Jadi kelihatannya justru Pak Prabowo yang akan diuntungkan dengan proses delegitimasi Anies ini. Tapi di ujung kelihatannya ada negosiasi agar Anies gabung saja dengan Pak Prabowo biar tidak diapa-apain. “Jadi ini semua spekulasi yang kita tunggu sebetulnya adalah reaksi istana terhadap pencalonan Anies yang jelas-jelas dibuat dadakan supaya variabel-variabel yang masih disembunyikan oleh Presiden Jokowi bisa dibuka hari ini.” Ujar Rocky. Jadi, apa sebetulnya poinnya kalau Anies deklarasikan hari ini, poinnya adalah menunggu reaksi cepat dari Pak Jokowi, sebab kalau deklarasi Anies berlangsung tanpa persoalan, itu artinya proyek istana untuk menangkap Anies melalui KPK batal juga. Tapi, itu tidak mungkin terjadi. Artinya, Presiden Jokowi sudah melepaskan semacam kecemasannya pada Anies. Artinya, Anies sudah tidak berbahaya lagi. Jadi saya kira itu permainan di belakang ekosistem politik kita hari ini. “Jadi, sekali lagi, kita mau lihat reaksi dalam 2 jam ini dan itu menyangkut sebetulnya harga diri dari NasDem, PKS, dan Demokrat, bukan lagi sekedar harga elektabilitas, tapi harga diri partai-partai yang mendukung artinya akan disandera oleh Anies. Jadi, Anies akan dipakai sebagai alat istana untuk menyandera SBY, Surya Paloh, dan Salim Assegaf,” jelas Rocky. Ini pasti akan ada soal internasional karena Amerika jelas-jelas memberi sinyal bahwa Anies harus lolos karena dia adalah oposisi, tambah Rocky. Dubes Amerika tentu atas perintah Joe Biden menemui PKS sebagai simbol Islam, sekaligus simbol oposisi. “Jadi saya menghitung ini akan jadi situasi yang menegangkan sebetulnya di tingkat nasional, sekaligus akan ada permainan-permainan intelijen asing untuk masuk dalam situasi ini,” ungkap Rocky. Jadi, menurut Rocky, kunjungan Amerika ke PKS itu bukan kunjungan biasa. Itu juga mendadak dan momentumnya ada. Amerika selalu menghitung momentum kapan Duta Besar harus bicara. Seringkali di antara negara-negara Barat ada forum para Dubes untuk mengukur ketegangan politik. Dan kalau Amerika yang sudah kasih sinyal, itu artinya negara-negara barat juga akan ikut sinyal Amerika. “Itu petanda bahwa kegentingan itu memang sedang berlangsung dan kita mau lihat apakah kegentingan itu akan dipaksakan untuk menunda Pemilu atau justru kegentingan itu harus terjadi supaya Pemilu jangan ditunda. Karena itu harus dipercepat justru,” ujar Rocky. (sof)
Apresiasi untuk Polri atas Sidang Kode Etik Eliezer
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mengapresiasi keputusan Sidang Kode Etik Polri terhadap Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E). \"Jadi, kami apresiasi langkah polisi yang bisa memberikan penghargaan dan masih memberikan kesempatan kepada anggotanya dan melihat dengan jernih kasus ini,\" kata Wihadi kepada wartawan, di Jakarta, Kamis. Dia mengatakan sidang etik tetap mempertahankan Eliezer sebagai anggota Polri itu sudah tepat karena berdasar dari hasil vonis, fakta pengadilan, dan Eliezer yang merupakan \"justice collaborator\" (JC). Dia menilai Eliezer merupakan JC dan apabila tidak ada pengakuan dari Eliezer maka kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Ferdy Sambo tidak akan bisa terungkap. \"Saya kira langkah polisi patut dapat apresiasi,\" kata Legislator Dapil Jatim IX meliputi Tuban dan Bojonegoro tersebut. Sebelumnya diberitakan, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu dipastikan tetap menjadi anggota kepolisian. Hal itu karena Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) hanya menjatuhkan vonis demosi kepada terpidana kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat itu. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyatakan hasil Sidang KKEP yang digelar pada Rabu, 22 Februari 2023 tetap mempertahankan Richard sebagai anggota Polri. \"Atas terduga pelanggar Richard Eliezer Pudihang Lumiu ditetapkan masih bisa dipertahankan. Sanksi administrasi berupa demosi selama satu tahun,\" kata Ramadhan. Selain itu, Ramadhan mengatakan Richard telah menerima putusan tersebut dan tak mengajukan banding. Sanksi etik itu, menurut Ramadhan, akan dijalankan Richard setelah dia menjalani hukuman pidana.(ida/ANTARA)
POPULER
