POLITIK
Ujiannya Sudah Final dan Tidak Mungkin Lulus, Rocky Minta Sri Mulyani Men-DO-kan Diri dari Kabinet
Jakarta, FNN – Saat ini, Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Ibu Sri Mulyani sedang menjadi sorotan publik. Sejak kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat pajak muncul, satu demi satu borok-borok dalam Kementerian Keuangan terungkap. Padahal, di awal kepemimpinan Sri Mulyani, Kementerian Keuangan semacam mercusuar yang dinyalakan oleh seseorang yang dielu-elukan, yaitu Ibu Sri Mulyani, yang dijadikan simbol dari pemberantas korupsi dan simbol integritas moral. Tetapi, sekarang dia justru jadi terbalik moralnya. Demikian dikatakan Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Rabu (8/3/23) dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Benar, Kementerian Keuangan itu semacam mercusuar yang dinyalakan oleh seseorang yang dielu-elukan di awal, ketika ada kasus Century lalu pergi ke New York segala macam, Washington, kemudian dijadikan simbol dari pemberantas korupsi, integritas moral. Jadi semua simbol kebaikan atau kemalaikatan ada pada Sri Mulyani. Sekarang dia justru jadi terbalik moralnya,” kata Rocky. Oleh karena itu, lanjut Rocky, Sri Mulyani akan tetap disorot supaya ada semacam upaya luar biasa untuk memastikan bahwa Sri Mulyani memang berada dalam lingkungan yang buruk. “Jadi, dia berupaya memperbaiki, tapi dia nggak tahu bagaimana memulainya. Dan lebih dari itu, justru karena kita anggap bahwa masih ada lah orang yang mampu untuk memberi mercusuar itu maka Sri Mulyani dan Mahfud MD adalah dua kawan saya yang justru saya ingatkan tiap hari,” ujar Rocky. Seperti kita ketahui bahwa Pak Mahfud juga saat ini sedang doyan-doyannya ‘menghajar’ kebijakan yang dianggap melenceng. Dan orang pun mulai menduga-duga apa tujuan di balik manuver Mahfud ini. “Tapi, lepas dari manuver apapun, saya tetap anggap bahwa Mahfud itu orang yang moralnya lumayan, masih ada lah upaya untuk memberi sinyal bahwa bangsa ini masih bisa ditemukan kembali melalui perspektif yang etis tadi. Nah, Mahfud ada di dalam proyek kita. Jadi proyek masyarakat sipil kita titipkan kepada Mahfud dan Sri Mulyani. Ujian pertama ada pada Sri Mulyani. Pak Mahfud belum diuji dengan kasus yang besar,” ujar Rocky. Menurut Rocky, ujian pada Sri Mulyani sudah final dan tidak mungkin lulus. “Jadi, karena itu ya sudah DO saja dari kabinet. Jadi kita minta Sri Mulyani men-DO-kan diri dari kabinet,” pinta Rocky. Memang, apa yang terjadi di Kementerian Keungan sungguh mengecewakan. Selain apa yang terjadi pada kasus Rafael Alun, saat ini yang juga mengegerkan adalah pengumuman dari PPATK bahwa ada transaksi keuangan di rekening-rekening yang terafiliasi, bukan hanya rekeningnya Rafael, yang mencapai 500 miliar. Belum lagi informasi dari Pak Mahfud yang melaporkan kepada Sri Mulyani tentang dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh 69 Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Mahfud mengungkapkan bahwa modus yang dilakukan oelh 69 pegawai pajak tersebut dalam melakukan pencucian uang adalah dengan memindahkan dana dalam jumlah kecil, namun berkali-kali. Juga tentang info dari ombudsman yang mempunyai data bahwa ada 42 orang dari pejabat di Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan dan mendapatkan dana miliaran. Itu yang mungkin disebut dana halal tapi caranya sebenarnya tidak halal. “Ya jelas dana itu haram. Karena rangkap jabatan dasarnya memang untuk pengawasan. Pejabat-pejabat keungan ada di beberapa lembaga, bahkan ada di BUMN karena dianggap BUMN itu saham negara maka mesti diawasi langsung oleh pejabat negara,” ujar Rocku. Tetapi, kata Rocky, yang ajaib adalah di situ ada uang berlebih sehingga fokus petugas pajak berupaya untuk mendapat uang lebih banyak dari kedudukan komisarisnya. Dan itu artinya dia mengabaikan tugas utama dia sebagai ASN di perpajakan. “Nah Sri Mulyani terlalu permisif dalam soal itu,” ujar Rocky. Menurut Rocky, akar masalahnya ada pada permissiveness ‘pembiaran’ dan pembiaran itulah yang menyebabkan semua orang berpikir bisa rangkap jabatan, bisa pilih-pilih, tergantung setorannya ke atasan. Jadi, kalau terbaca 500 miliar orang akan menganggap itu satu kasus, kasus yang lain mungkin satu setengah triliun. “Dan itu yang kita sebut sebagai mata uang haram, yang diselenggarakan di dalam perkomplotan rekening. Kan ini namanya perkomplotan rekening yang memang sengaja untuk didesiminasi supaya tidak terlalu terlihat. Kira-kira magnitudenya berapa sih? Itu berarti ada satu kawanan di situ yang mengolah uang itu,” uangkap Rocky. Rocky membayangkan bahwa ini kondisi ini seperti kapal yang mau karam dan bagaimana menyelamatkannya adalah dengan membuang satu-satu skoci penyelamat itu. Tetapi, itu saja tidak cukup sehingga menurut Rocky Mahfud MD mungkin mesti ambil bypass saja. “Oke, kita tuduh saja semua menteri dan eselon satu dua tiga itu, jadi semua Kementerian kita tuduh saja supaya mereka membuktikan secara terbalik bahwa mereka itu berkomplot untuk merampok negara,” ujar Rocky.(ida)
BNN Ungkap Modus Baru Peredaran Narkotika untuk Kepentingan Politik
Badung, FNN - Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap modus baru peredaran narkotika dalam politik elektoral di Tanah Air, khususnya di daerah Sumatera Selatan, yakni menggunakan narkotika untuk kepentingan politik.Kepala BNN Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose usai mengikuti acara Gema War On Drugs di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa, mengatakan tren baru peredaran narkotika di daerah itu dikenal dengan sebutan narko-politik, yakni menggunakan narkotika sebagai bahan kepentingan politik oleh tokoh-tokoh politik.\"Saya baru balik dari Sumatera Selatan, sekarang juga di daerah Sumatera Selatan menurut kapoldanya, menurut kepala BNNP-nya, menurut gubernurnya, ada yang dinamakan narko-politik,\" kata Golose.Modus tersebut sengaja digunakan oleh oknum politisi tertentu untuk melanggengkan kepentingan politiknya.\"Jadi, tokoh-tokoh politik ini, mereka menggunakan organ tunggal, kemudian ada namanya remix, kemudian mengedarkan narkotika,\" jelasnya.Dia menjelaskan modus penyalahgunaan narkotika itu ialah dengan mengundang massa, lalu membagikan narkotika dengan motif politik. Oleh karena itu, Golose mewanti-wanti agar kejadian tersebut tidak terjadi di daerah lain, termasuk di Bali.\"Ini tidak boleh terjadi nantinya di Bali, tidak boleh terjadi di tempat lain; tetapi saya sudah mendeklarasikan di sana bahwa kami dan dibantu oleh bapak kapolda yang luar biasa di Sumatera Selatan untuk menghentikan kegiatan-kegiatan serupa,\" katanya.Terkait fenomena narko-politik tersebut, Golose belum memastikan sudah berapa lama hal itu terjadi di daerah Sumatera Selatan. Namun, BNN dan pihak kepolisian di Sumatera Selatan memberikan atensi khusus untuk memberantas peredaran narkotika di wilayah itu.\"Saya baru monitor, tetapi ini sudah mulai dilaksanakan. Ada di tempat lain, tidak ada di Bali,\" imbuh mantan kepala Polda Bali tersebut.Dia mengatakan narkoba merupakan musuh bersama yang harus dilawan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga, itu tidak hanya menjadi tugas BNN karena efeknya sangat berbahaya bagi generasi muda Indonesia.Sebagai bagian dari komitmennya memberantas narkotika di Indonesia, sebanyak 3,6 juta orang diajak bersama-sama menggemakan mars bertemakan \"Anti Narkoba\" yang diikuti secara luring dan daring di seluruh Indonesia.(sof/ANTARA)
Indonesia Hanya Menerima WNA yang Memberi Manfaat bagi Negara
Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengatakan pada prinsipnya Indonesia hanya menerima orang asing atau warga negara asing (WNA) yang bisa memberikan manfaat kepada Tanah Air. \"Pemerintah Indonesia pada prinsipnya hanya akan menerima orang asing yang memberi manfaat untuk Indonesia,\" kata Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Pernyataan tersebut disampaikan Silmy menindaklanjuti laporan masyarakat tentang adanya WNA yang berulah di beberapa tempat seperti di Bali dan Jawa Timur dalam beberapa waktu terakhir.Prinsip kebijakan yang selektif menjadi pegangan bagi petugas imigrasi untuk memberikan izin masuk bagi orang asing yang akan bekerja, berwisata, berinvestasi, maupun kunjungan lainnya sepanjang memberi manfaat untuk Indonesia.Oleh karena itu, tegas dia, imigrasi akan menindak tegas setiap warga negara asing (WNA) yang mengganggu ketertiban umum dan roda perekonomian masyarakat di Tanah Air.\"Saya sudah beri arahan untuk melakukan operasi terkait pelanggaran keimigrasian di Bali dan beberapa tempat yang ditengarai ada WNA mengganggu ketertiban, mengusik kedamaian, dan mengganggu roda perekonomian masyarakat,\" kata eks Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk tersebut.Ia mengatakan beberapa wisatawan asing telah dideportasi sejak pekan lalu oleh petugas imigrasi. Imigrasi konsisten menegakkan aturan dengan cara yang santun dan mengedepankan prinsip humanis. Hal ini dilakukan agar tidakmenimbulkan citra kurang baik Indonesia di mata warga negara asing (WNA).Bahkan, selama Januari-Februari 2023, Ditjen Imigrasi telah mendeportasi, pendetensian, dan penangkalan terhadap 630 orang asing di seluruh Indonesia. Mereka dijatuhi tindakan administratif keimigrasian karena melanggar aturan keimigrasian.\"Sudah beberapa yang dideportasi sejak minggu lalu, ada yang dideportasi karena menyalahgunakan izin tinggalnya, overstay, dan ada yang selesai menjalani pidana,\" kata dia.Dalam menelusuri isu-isu WNA yang menyalahgunakan izin tinggal, imigrasi melibatkan dan memaksimalkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, khususnya instansi-instansi yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Tugas dan fungsi Timpora lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016.Imigrasi mengimbau agar Warga Negara Indonesia (WNI) tidak memfasilitasi atau mendukung secara sadar dan sengaja WNA yang aktivitasnya menyalahi izin tinggal keimigrasian. Sebab, pihak yang terlibat dalam hal ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian.Masyarakat dapat melaporkan WNA yang mengganggu ketertiban atau diduga melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan visa atau izin tinggalnya melalui live chat di www.imigrasi.go.id (Senin-Jumat pukul 09.00-15.00 WIB) atau Instagram/Twitter @ditjen_imigrasi.(sof/ANTARA)
Tony Blair Tiba di Istana Kepresidenan Jakarta
Jakarta, FNN - Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, sekitar pukul 12.17 WIB.Blair tampak memakai masker dan mengenakan setelan jas lengkap berwarna biru. Dia langsung berjalan menuju ke dalam Istana dan masuk melalui pintu yang bersebelahan dengan Istana Negara.Blair hanya membalas sapaan wartawan dengan lambaian tangan. Hingga saat ini, belum diketahui persis mengenai agenda yang akan dilakukan Tony Blair.Pada 19 Oktober 2022, Tony Blair juga bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.Saat itu, Luhut menjelaskan bahwa pertemuan antara Jokowi dan Tony Blair membahas soal rencana pemindahan ibu kota baru yang kini bernama Ibu Kota Nusantara. Jokowi meminta Tony Blair turut serta dalam agenda pemindahan ibu kota Indonesia dengan membantu mempromosikan ke dunia internasional.Tony Blair masuk ke dalam Dewan Penasihat Ibu Kota Nusantara (IKN).\"Presiden minta Tony Blair, dan Tony Blair kebetulan menawarkan diri juga untuk membantu promosikan ibu kota baru ini ke internasional,\" kata Luhut kala itu.Tony Blair juga menyampaikan sejumlah pemikiran terkait strategi promosi yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia.Menurut Blair, Pemerintah Indonesia dapat melakukan promosi ke beberapa negara lain, seperti pemerintah Uni Emirat Arab (UAE) dan China, serta sejumlah perusahaan asing di kawasan Asia untuk berinvestasi di IKN.\"Pikiran dari Pak Tony Blair, pengusaha dari Pemerintah, maksudnya dari Uni Emirat Arab dengan Tiongkok, kemudian tadi Saudi dengan Korea, itu joint company,\" ujar Luhut.(sof/ANTARA)
Soal Manuver Penundaan Pemilu, Ada Perubahan Mental pada Jokowi: dari Wong Cilik Jadi Orang yang Pongah
Jakarta, FNN – Akhirnya, Pak Jokowi kemarin memberikan komentarnya soal keputusan penundaan pemilu oleh PN Jakpus, ketika ditanya wartawan di sebuah Pondok Pesantren di Bandung. Pak Jokowi mengatakan bahwa persiapan Pemilu sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah dan anggarannya pun sudah disiapkan. Bahkan, Pak Jokowi juga mengatakan bahwa pemerintah mendukung upaya KPU melawan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penundaan pemilu. Tetapi, hari ini Kompas memuat berita “Jokowi Sempat Mengeluh soal Macet, tetapi Tetap Terbitkan Insentif EV\", yaitu insentif untuk pembelian mobil listrik atau sepeda motor listrik. Kebijakan memberi insentif untuk mobil listrik sampai ratusan ribu unit itu berarti akan menambah kemacetan, juga bertentangan dengan keluhan tentang macetnya. Kebijakan ini mengingatkan orang pada pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan bahwa pemerintah mendukung KPU melawan PN Jakpus soal penundaan pemilu. Kalau faktanya tetap memberikan insentif untuk pembelian kendaraan listrik, itu artinya sebenarnya di belakang nanti akan ada tangan lain yang bermain untuk terus melaksanakan usaha penundaan Pemilu. “Jadi, itu pola yang akhirnya diterapkan dalam cara membaca Jokowi. Ada Jokowi tampak depan, ada tampak belakang. Dan sebetulnya yang tampak depan itu adalah bohong,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selas (7/3/23) dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Rocky juga mengatakan bahwa dulu ada sejarawan Inggris bernama Paul Johnson, yang membuat semacam tesis bahwa sejarah politik adalah sejarah para pembohong. Mestinya sejarah itu membaca lebih tajam daripada hal yang normal. “Atau, kalau saya bikin cara yang lain, sejarah itu menulis dua hal: kepahlawanan dan kepengecutan,” ujar Rocky. Menurut Rocky, harusnya kita bicara soal kepengecutan, karena seringkali itu yang ditonjolkan dan bagian-bagian ini yang juga kita lihat pada Pak Jokowi. Pada diri Pak Jokowi ada semacam kepengecutan, yaitu menunda pemilu dengan memanfaatkan hukum. Kenapa itu merupakan kepengecutan, karena untuk bersaing belum berani. Yang diusung Pak Jokowi adalah Ganjar, tapi elektabilitasnya drop terus. “Jadi, hal itu yang membuat publik menganggap karena gagal maka dicari jalan melalui skandal pengadilan penundaan Pemilu. Tetapi, kemudian nanti akan di-headline-kan lagi sebagai KPU melawan,” tegas Rocky. “Jadi, ini orang yang memang ada liciknya gitu. Dan itu bukan kita mau sebut sebagai watak Jokowi, tapi watak kekuasaan begitu umumnya, menjadi licik. Yang berbahaya adalah Jokowi datang dari tradisi rakyat, tapi kenapa mesti pakai cara-cara raja. Yang Licik itu biasanya raja, rakyat nggak licik,” ungkap Rocky. “Jadi, kita mau lihat ada perubahan mental pada Jokowi, dari wong cilik jadi orang yang pongah,” lanjut Rocky. Sebetulnya, kita mau ucapkan ini sebagai pelajaran, kata Rocky. Karena kita berbicara timeline dari seluruh keterangan Pak Jokowi, termasuk yang diberitakan oleh Kompas tadi, memberi insentif untuk tambah kendaraan elektrik yang berarti menambah kemacetan, tapi mengeluh tentang macet. “Tentu kita mau melihat apa yang ada di balik kebijakan itu. Itu artinya, ada hal yang lebih penting bagi dia, yaitu berlanjutnya investasi dari para pemilik mobil listrik yang juga menguasai industri nikel, misalnya. Jadi, satu paket,” tambah Rocky. “Sekali lagi, ini bukan soal sinis pada orang yang namanya Jokowi, tapi kita mau lihat bagaimana kebijakan itu sebetulnya. Diarahkan bukan demi kepentingan rakyat, tapi demi tukar tambah capital. Itu dasarnya,” kata Rocky. (sof)
Pemerintah Berkomitmen Menanamkan Pancasila bagi WNI di Luar Negeri
Osaka, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin menegaskan pemerintah berkomitmen menanamkan pendidikan Pancasila kepada warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.Hal itu disampaikan Wapres saat berdialog dengan diaspora Indonesia di Jepang dalam forum Dialog Kebangsaan yang berlangsung di Hotel Imperial Osaka, Jepang, Senin (6/3) malam.Dalam forum itu seorang peserta yakni pendeta bernama Ayub Mbuilima mengajukan pertanyaan kepada Wapres mengenai upaya pemerintah dalam menanamkan pendidikan Pancasila kepada WNI yang ada di luar negeri, khususnya kepada anak bangsa yang lahir dan tinggal di luar negeri.“Apakah Bapak Presiden dan Wapres memiliki rencana untuk menyiapkan program pendidikan Pancasila bagi kami yang merantau di (luar negeri), secara khusus bagi anak-anak yang mungkin lahir di sini, sebagai WNI supaya mereka (memahami) Pancasila juga, (sehingga) menjadi kekuatan bagi pertumbuhan mereka,” tanya Ayub.Menjawab pertanyaan tersebut, Wapres menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen besar untuk menyosialisasikan pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi seluruh WNI baik di dalam maupun luar negeri.Oleh karena itu pemerintah juga telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah, untuk mengajarkan atau menyebarluaskan, serta menanamkan nilai-nilai Pancasila.\"Tidak doktriner, tetapi (agar) benar-benar dipahami dalam rangka diimplementasikan untuk semua sektor,” paparnya.Tidak hanya itu, kata Wapres, BPIP juga ditugaskan untuk mengevaluasi berbagai program kementerian dan lembaga agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.Adapun sosialisasi Pancasila kepada WNI di luar negeri tidak hanya dilakukan Pemerintah, tetapi juga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).“Penanaman konsensus nasional tentang dasar-dasar negara itu (juga) dilakukan oleh pimpinan MPR yang juga sering ke luar negeri (untuk menyosialisasikan) empat pilar (kebangsaan) termasuk juga Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.Selain itu, tutur Wapres, berbagai lembaga lain dan organisasi masyarakat (ormas) juga dilibatkan dalam upaya penanaman nilai-nilai Pancasila, salah satunya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang bertugas mengawal toleransi kehidupan beragama di tanah air yang dimandatkan Pancasila.Lebih jauh, Wapres menegaskan bahwa aturan dan ketentuan terkait pendidikan Pancasila telah masuk dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.Namun menurutnya, seberapa jauh hasil pengaruh dan dampak pendidikan Pancasila terhadap kehidupan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri akan terus dievaluasi.“Masalah-masalah kebangsaan ini secara politis memang sudah selesai, tetapi secara implementasi masih harus diusahakan, itulah makanya ada BPIP (sebagai) lembaga kepresidenan yang tugasnya tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri,” terang Wapres.“Saya kira itu masalahnya, ketentuan atau kebijakannya sudah diambil secara komprehensif dan beberapa kelembagaannya juga sudah diadakan baik untuk masyarakat maupun di kalangan pendidikan,” imbuhnya.Sejalan dengan Wapres, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi menambahkan bahwa informasi terkait pendidikan Pancasila dapat diakses WNI, khususnya yang berada di Jepang, melalui Sekolah Republik Indonesia Tokyo yang sejak 2021 pelajarannya dapat diakses secara online atau daring.“Dalam sistem pendidikan nasional kita ada lima mata pelajaran wajib, yaitu agama dan budi pekerti, Pancasila dan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, kemudian matematika dan ilmu pengetahuan,” jelasnya.Namun matematika dan ilmu pengetahuan, tutur Heri, tidak masuk dalam Sekolah RI Tokyo karena dapat diambil di sekolah Jepang.“Tapi yang 3 (lainnya) sudah disiapkan secara online. Jadi bapak/ibu yang mempunyai putra dan putri di sini, yang ingin mengambil mata pelajaran maupun kursus itu bisa melalui pendidikan jarak jauh yang diadakan oleh Sekolah Republik Indonesia Tokyo,” ujarnya.Hingga saat ini, menurut Heri, banyak WNI di Jepang yang telah mengikuti Sekolah RI Tokyo secara daring, termasuk WNI di Taiwan dan Korea Selatan.“Tokyo ditugaskan untuk meng-cover juga Asia Timur, sehingga dengan demikian kita harap itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.Turut mendampingi Wapres dalam acara tersebut yakni istri Wury Ma’ruf Amin, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto.Selain itu jajaran Staf Khusus Wapres antara kain Masykuri Abdillah, Masduki Baidlowi, dan Zumrotul Mukaffa, Tim Ahli Wakil Presiden Farhat Brachma, serta Plt. Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Taufik Hidayat.(ida/ANTARA)
Pekan Ini, KPU Mengajukan Banding Putusan PN Jakpus
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjadwalkan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, yang amar putusan meminta KPU menghentikan dan memulai tahapan Pemilu 2024 dari awal, pada pekan ini.\"Minggu ini. Tinggal dimatangkan saja (persiapannya),\" kata Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin kepada wartawan di Jakarta, Selasa.Afif, sapaan akrab Mochammad Afifuddin, mengatakan saat ini KPU sedang mempersiapkan berkas-berkas terkait pengajuan banding tersebut.Berkas itu antara lain meliputi aturan tentang sengketa pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, sidang sengketa pemilu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pengadilan tata usaha negara (PTUN) yang melibatkan Partai Prima sebagai pihak penggugat, serta berbagai alasan yang menguatkan KPU mengajukan banding.Sebelumnya, dalam persidangan di PN Jakpus, Jakarta, Kamis (2/3), majelis hakim mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan memulai lagi tahapan Pemilu 2024 dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari.\"Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari,\" kata Majelis Hakim PN Jakpus yang diketuai Hakim Oyong, seperti dikutip dari putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.Dalam pertimbangannya, majelis hakim memerintahkan KPU tidak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024 guna memulihkan dan menciptakan keadaan yang adil serta melindungi agar sedini mungkin tidak terjadi lagi kejadian-kejadian lain akibat kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan yang dilakukan KPU sebagai pihak tergugat.Selain itu, majelis hakim juga menyatakan fakta-fakta hukum telah membuktikan terjadi kesalahan pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) karena faktor kualitas alat yang digunakan atau faktor di luar prasarana.Hal itu terjadi saat Partai Prima mengalami kesulitan dalam menyampaikan perbaikan data peserta partai politik ke dalam Sipol dan mengalami error pada sistem.Tanpa adanya toleransi atas apa yang terjadi tersebut, KPU menetapkan status Partai Prima tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai parpol peserta Pemilu 2024.Setelah mengetahui mengenai putusan itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari menyatakan pihaknya akan mengajukan banding.\"KPU akan upaya hukum banding,\" kata Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari.(ida/ANTARA)
PDIP Tidak Menoleransi Setiap Upaya Penundaan Pemilu, Jokowi pun Menyerah
Jakarta, FNN - Akhirnya, Presiden Jokowi menyerah. Dia harus melupakan niatnya untuk memperpanjang jabatannya dengan cara menunda pemilu. Dalam situasi seperti sekarang ini, peluang Presiden Jokowi untuk mempanjang masa jabatan sudah sangat berat karena semua pendukung Pak Jokowi itu sudah berbalik badan. Bahkan, pendukung utamanya, yakni PDIP, dalam hal ini Ibu Megawati Soekarno Putri, sudah betul-betul wanti-wanti dan dengan tegas menyatakan tidak ada penundaan pemilu. Oleh karena itu, dalam kunjungannya di sebuah pesantren di Bandung, akhirnya Presiden Jokowi menyatakan bahwa memang tidak ada penundaan Pemilu karena pemerintah sudah menyiapkan secara baik tahapan-tahapan pemilu. Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa pemerintah mendukung upaya KPU untuk melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan banding terhadap keputusan PN Jakpus tentang penundaan pemilu. “Dan sudah saya sampaikan bolak-balik komitmen Pemerintah untuk tahapan Pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik. Tahapan Pemilu kita harapkan dapat berjalan dan memang itu apa sebuah kontroversi yang menimbulkan pro- dan kontra-, tapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding,” kata Presiden Jokowi, Senin (6/3/230). Terhadap penyataan Presiden Jokowi tersebut, komentar masyarakat pun bermacam-macam. Ada yang menyatakan bahwa pernyataan Pak Jokowi selama ini tidak pernah bisa dipegang sehingga jangan terlalu percaya. Jadi, jangan terlalu percaya bahwa memang tidak akan ada penundaan Pemilu. Karena sejak lama orang menengarai bahwa apa pun yang diucapkan oleh Pak Jokowi itu harus ditengarai secara terbalik. Kalau Pak Jokowi menyatakan tidak akan ada penundaan Pemilu, berarti Pemilu akan ditunda. Jadi, orang cenderung untuk tidak percaya terhadap pernyataan Pak Jokowi. “Tetapi, ini saya memilih dalam posisi sangat yakin bahwa kali ini memang manuver terbaru ini, yang memang mudah-mudahan manuver terakhir, saya harapkan tidak akan dilakukan lagi oleh pemerintahan Jokowi, oleh gengnya istana, gengnya Pak Jokowi, untuk menunda Pemilu,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Senin (6/3/23). Karena, tambah Hersu, sekarang posisi Pak Jokowi sudah sangat lemah dalam soal perpanjangan masa jabatan ataupun penundaan Pemilu. Sekarang ini, yang pasang badan adalah Ibu Megawati sendiri, bahkan kemarin muncul kembali pernyataan dari Ibu Megawati yang secara tegas menyatakan bahwa tidak ada penundaan pemilu. Ini menunjukkan bahwa Ibu Megawati sangat konsen terhadap persoalan ini. Melalu Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, Megawati menyatakan bahw sikap PDI Perjuangan sangat jelas dan secara langsung Ibu Megawati memberikan arahan bahwa PDI Perjuangan kokoh pada jalan konstitusi dan tidak menoleransi setiap upaya yang mau mencoba melakukan penundaan Pemilu, baik menggunakan celah hukum ataupun yang lainnya. Kita sepakat bahwa keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan parta Prima merupakan bagian konspirasi untuk menunda Pemilu. Ketika memberikan pernyataannya Hasto juga mengatakan bahwa ada kekuatan besar yang mencoba menggagalkan atau menunda Pemilu melalui celah hukum, yakni keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meski Hasto tidak menyebut istana, tapi semua orang sudah maklum bahwa yang dimaksud sebagai kekuatan besar adalah istana dan kepentingan oligarki yang mendukungnya. Demikian juga dengan sikap partai-partai lain yang juga menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Kunjungan Pak Surya Paloh ke Prabowo di Hambalang, misalnya, keduanya menyampaikan sikap yang sama, di mana Pak Prabowo menyatakan bahwa penundaan Pemilu tidak masuk akal. Padahal, keduanya adalah orangnya Jokowi. Dengan demikian, sudah ada tiga partai besar yang menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. (ida)
Perseteruan LBP - Haris Azhar: Perseteruan Masyarakat Sipil dan Masyarakat Politik
Jakarta, FNN – Setelah kurang lebih setahun colling down, hari ini Senin, (6/3/23), Haris Azhar dan Fathia akan diserahkan dari kepolisian ke Kejaksaan Agung. Ini berarti berkasnya sudah P21 sehingga berkas dan tersangkanya diserahkan ke Kejaksaan Agung. Itu berarti juga proses hukumnya akan segera bergulir ke pengadilan. Tapi, sepertinya masyakat civil society akan menggunakan proses pengadilan ini sebagai panggung politik. Panggung politik ini akan terkait dengan kacamata internasional karena Haris Azhar adalah agen internasional, agen global civil society. Oleh karena itu, pengadilan ini akan menjadi sorotan internasional. Menanggapi masalah ini, Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official mengatakan, “Dalam soal Haris Azhar, sebetulnya ada cooling down selama setahun. Bahwa tiba-tiba kasus itu kini muncul lagi, tentu Pak Luhut punya kalkulasi, entah kalkulasi hukum atau politik. Itu LBP sendiri yang tahu.” Rocky juga mengatakan bahwa dari pihak LSM, masyarakat sipil, semua memang menganggap bagus kalau isu ini dibongkar, supaya makin lengkap pengetahuan publik tentang yang disebut political economy atau oligarki atau apa saja. Jadi, masyarakat sipil menganggap bahwa memang mesti begitu supaya kebebasan mengucapkan kritik tidak dihalangi atau ditakut-takuti oleh hukum. Lawyer Pak Luhut, kata Rocky, tentu punya penilaian lain bahwa ini adalah penghinaan, hoaks, dan segala macam sehingga ada pidananya. “Jadi ada dua hal di situ, yang sana menganggap ini pidana, yang sini menganggap ini adalah kebebasan sipil, kebebasan berbicara terutama. Itu yang akan diuji di dalam wilayah politik yang lagi gonjang-ganjing hari ini,” ujar Rocky dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Tampaknya, masyarakat civil society akan menggunakan pengadilan ini sebagai panggung politik dan, kata Rokcy, akan ada dua panggung dalam proses pengadilan ini. Ada panggung hukum dan ada panggung politik. Yang akan ramai adalah panggung politik karena panggung politik ini terkait dengan kacamata internasional. “Haris Azhar itu kan agen internasional, agen global civil society. Jadi akan banyak sorotan pada Indonesia bahwa percakapan-percakapan yang sifatnya satire bahkan dianggap sebagai penghinaan, itu tidak memenuhi standar etika oposisi dunia,” tegas Rocky. Dunia pasti akan melihat pada Haris, tapi, menurut Rocky, kita hormati hak LBP untuk mempidan nakan Haris. “Jadi ini pertandingan paradigma saja sebetulnya. Apakah betul maksud dari Haris adalah untuk menghina atau untuk mencemarkan nama baik, atau itu bagian dari satire LSM dunia untuk mencoba mengumpankan sesuatu supaya ada pembicaraan yang berlanjut tentang kasus-kasus yang menyangkut kebebasan berbicara,” ujar Rocky. Proses pengadilan ini akan menjadi berita baru dan menarik mengenai apa yang terjadi di pengadilan karena datanya pasti akan lengkap. “Ya, lengkap datanya dan jejak-jejak digital mulai dari soal Panama Papers, dan bagian-bagian yang menyangkut Pak LBP itu juga pasti akan diintip atau diucapkan ulang. Kan kita tahu bahwa kejailan netizen ini melampaui lebih dari P21,” kata Rocky. Apa sebenarnya targetnya Pak Luhut? Kalau bermuara pada hukum targetnya adalah efek jera. Tetapi, buat orang seperti Haris Azhar dan Fathia, mereka tidak akan menyerah karena mereka merasa tidak melakukan satu kesalahan. Menurut mereka, ini hak mereka yang justru diadili, bukan pidana yang mereka lakukan. “Ya, ini sebetulnya arahnya ini bukan antara Luhut dan Haris, tapi ini antara masyarakat sipil dan masyarakat politik, antara isu tentang kebebasan mengkritik dan sikap Pak Jokowi yang terlalu peka terhadap kritik,” ujar Rocky. (sof)
PDI Perjuangan Tidak Menoleransi Segala Upaya Penundaan Pemilu
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya bersikap tegas untuk tidak menoleransi segala upaya penundaan pemilu dan akan melawan pihak-pihak yang ingin melakukan penundaan Pemilu 2024.\"Sikap PDI Perjuangan sangat jelas dan secara langsung Ibu Megawati memberikan arahan bahwa PDI Perjuangan kokoh pada jalan konstitusi dan tidak menoleransi setiap upaya yang mau mencoba melakukan penundaan pemilu, baik menggunakan celah hukum atau pun yang lain,\" kata Hasto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Hasto menyebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri langsung menginstruksikan agar partai tersebut tetap tegak lurus pada aturan main konstitusi terkait pemilu.Hasto menjelaskan hal itu menanggapi keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memuat amar putusan penundaan pemilu dalam putusan terhadap gugatan Partai Prima.Menurut dia, Partai Prima sebenarnya tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan sengketa ke PN Jakarta Pusat apalagi sampai terbit keputusan soal penundaan Pemilu 2024 yang sesuai jadwal pencoblosan dilakukan pada 14 Februari 2024.\"Celah hukum yang dipakai oleh Partai Prima itu sama sekali tidak sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan tidak menghormati proses demokratisasi yang dijalankan secara terlembaga, yaitu proses pemilu yang dijalankan secara periodik (lima tahun sekali),\" jelasnya.Selain itu, lanjut Hasto, pengadilan negeri juga tidak memiliki kewenangan dalam menangani sengketa penetapan partai politik peserta pemilu, karena kewenangan itu seharusnya menjadi ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).\"Untuk masuk SD saja memerlukan syarat-syarat, apalagi ini mau ikut pemilu yang syaratnya sudah diatur dalam undang-undang,\" kata Hasto.Dia pun meminta partai politik yang belum lolos menjadi peserta pemilu untuk memperbaiki diri. Sebab, tambahnya, masih ada kesempatan untuk ikut pada pemilu selanjutnya dengan memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang.Ketika partai politik yang oleh otoritas berwenang, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), dinyatakan tidak memenuhi syarat lalu menguji sengketa ke Bawaslu dan tetap dinyatakan tak lolos, maka seharusnya partai tersebut memperbaiki diri agar ke depan bisa lolos pemilu.\"Bukan dengan cara menggugat ke pengadilan negeri yang bukan ranah kewenangannya,\" ujar Hasto.(sof/ANTARA)
POPULER
