POLITIK
Kominfo Diminta Mendalami Platform ChatGPT
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) segera mendalami platform ChatGPT yang sedang ramai diperbincangkan publik.\"Kami dorong agar Kominfo segera mendalami dengan berpegang pada regulasi yang ada,\" kata Christina Aryani di Jakarta, Senin.Ia memandang perlu Kominfo memastikan pemenuhan ketentuan sesuai dengan aturan penyelenggaraan sistem elektronik (PSE) lingkup privat dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020.\"Platform yang ada di tengah masyarakat, termasuk ChatGPT, tentu harus sesuai dengan ketentuan PSE yang dikeluarkan Kominfo,\" katanya menegaskan.Menurut dia, jika ChatGPT belum terdaftar sebagai PSE, Kominfo perlu mengambil langkah proaktif, salah satunya dengan bersurat kepada platform itu untuk segera memenuhi kewajibannya.Sesuai dengan Peraturan Menteri, kata Christina, kategori PSE lingkup privat yang wajib mendaftar ke Kominfo adalah PSE yang menyediakan layanan mesin pencari, penyediaan informasi elektronik berbentuk tulisan, gambar, suara, video, animasi, musik, film, dan permainan, termasuk kombinasi dari sebagian atau seluruhnya.\"Kalau lihat ketentuan ini, jelas ChatGPT ini wajib daftar. Maka, langkah pertama menurut saya Kominfo perlu memastikan platform ChatGPT terdaftar terlebih dahulu,\" katanya.Platform ChatGPT viral di kalangan publik. Aplikasi ini disebut bekerja seperti sistem pencarian Google yang berbentuk chat sehingga pengguna seperti tengah bertukar pesan.Sistem chatbot besutan perusahaan kecerdasan buatan asal Amerika Serikat, Open AI, itu memiliki kemampuan yang mengagumkan.ChatGPT dapat memberikan informasi ke pengguna dengan bahasa yang sangat natural, mirip saat sedang bertukar pesan dengan manusia.(ida/ANTARA)
Bawaslu Bantul Patroli Pengawalan Hak Pilih untuk Pemilu 2024
Bantul, FNN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggelar apel patroli pengawalan hak pilih sebagai bagian kesiapan lembaganya mengawasi pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024.\"Patroli Pengawalan Hak Pilih ini dalam rangka pengawasan pemutakhiran data pemilih, dan sesuai Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 4 tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih,\" kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Bantul, Supardi dalam pesan tertulisnya usai apel di Bantul, Senin.Apel patroli pengawalan hak pilih diikuti jajaran Bawaslu Bantul, koordinator sekretariat panwaslu (panitia pengawas pemilu) kecamatan, dan seluruh panwaslu desa se-Kabupaten Bantul dengan pembina apel dari pimpinan Bawaslu DIY.Menurut dia, apel Patroli Pengawalan Hak Pilih pada Pemilu serentak 2024 ini juga dilakukan secara serentak oleh seluruh jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.\"Apel Patroli Pengawalan Hak Pilih ini menandakan bahwa jajaran Bawaslu Bantul siap mengawal dan mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 yang saat ini sedang berjalan,\" katanya.Selain Patroli Pengawalan Hak Pilih, Bawaslu Bantul beserta jajaran juga membuka posko aduan bagi seluruh warga Bantul yang belum terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 2024.\"Posko aduan disiapkan di kantor Bawaslu Kabupaten Bantul dan masing-masing kantor panwaslu kecamatan,\" katanya.Sementara itu, Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM KPU Bantul Musnif Istiqomah mengatakan, tahapan Pemilu 2024 yang saat ini berjalan adalah penyusunan daftar pemilih, yang dimulai dengan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih oleh pantarlih sejak 12 Februari sampai 14 Maret.Selanjutnya, kata dia, tahapan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) dari 8 Maret sampai 5 April, setelah itu penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dari 1 Mei sampai 18 Juni 2023.\"Untuk tahapan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) pada 19 sampai 21 Juni, kemudian rekapitulasi dan pengumuman DPT Pemilu pada 22 Juni 2023 sampai 14 Februari 2024,\" katanya.(ida/ANTARA)
Ketua KPU RI Diperiksa DKKP Terkait Pernyataan Sistem Pemilu
Jakarta, FNN - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terhadap Ketua KPU RI Hasyim di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin.\"DKPP akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP perkara nomor 14-PKE-DKPP/II/2023 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin, pukul 13:00 WIB,\" kata Sekretaris DKPP Yudia Ramli dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin.Pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP terhadap Hasyim selaku pihak teradu itu terkait dengan pendapat atau pernyataannya tentang kemungkinan sistem pemilu di Indonesia yang saat ini terbuka kembali ke sistem proporsional tertutup. Dugaan pelanggaran itu diadukan oleh Direktur Eksekutif Progressive Democracy Watch (Prodewa) Muhammad Fauzan Irvan.Fauzan selaku pengadu menilai pernyataan Hasyim tersebut dapat menciptakan kondisi yang tidak kondusif bagi pemilih.Sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara KEPP, sidang pemeriksaan itu akan dipimpin langsung oleh Ketua dan anggota DKPP.Yudia menambahkan agenda sidang tersebut adalah mendengarkan keterangan pengadu dan teradu serta saksi-saksi atau pihak terkait yang dihadirkan.“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” ucap dia.Ia juga menyampaikan sidang kode etik itu diselenggarakan secara terbuka untuk umum. DKPP akan menyiarkan sidang itu melalui berbagai akun media sosial resminya, seperti Facebook dan YouTube DKPP.“Dengan demikian, masyarakat dan media massa dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan ini,” ucap Yudia.(ida/ANTARA)
Hindari Polarisasi, Anis Matta Usulkan Koalisi Rekonsilasi
PAREPARE, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengusulkan pembentukan koalisi baru, Koalisi Rekonsiliasi. Sebab, koalisi yang ada saat ini hanya memperdalam polarisasi di masyarakat dan mengancam keutuhan bangsa. \"Partai Gelora ingin menawarkan konsep tentang format koalisi baru tidak seperti yang sekarang ini. Koalisi ini saya sebut sebagai format Koalisi Rekonsiliasi,\" kata Anis Matta dalam diskusi dengan media di kantor DPD Partai Gelora Parepare, Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) Sabtu (25/2/2023). Dengan format Koalisi Rekonsiliasi tersebut, menurut Anis Matta, presiden yang terpilih di 2024 diharapkan mampu mengkonsilidasikan seluruh pemimpin nasional, sehingga dapat membawa Indonesia menjadi superpower baru di dunia. \"Langkah pertama pemimpin Indonesia, yaitu presiden yang akan datang harus bisa mengkonsolidasi seluruh elite komponen nasional baik itu elite politik, militer, ekonomi, para pemimpin sosial, para pemimpin agama, para pemimpin informal, para akademisi dan para pemikir. Ini semuanya harus dikonsolidasi dalam satu arah baru atau babak sejarah baru bagi Indonesia,\" katanya. Koalisi Rekonsiliasi, kata Anis Matta, dapat mendorong satu semangat persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa dan masyarakat. Sementara koalisi yang disebut-sebut sekarang ini hanya akan memperdalam polarisasi yang ada di masyarakat dan mengancam keutuhan sebagai bangsa. \"Saya mengusulkan ide tentang format Koalisi Rekonsiliasi, karena format koalisi yang ada sekarang ini justru memperdalam polarisasi yang ada di masyarakat dan mengancam keutuhan kita sebagai bangsa. Ini waktunya kita mendorong satu semangat persatuan dengan menggagas ide tentang Koalisi Rekonsiliasi,\" katanya. Anis Matta menilai situasi percaturan politik nasional saat ini masih penuh ketidakpastian, meskipun ide tentang presiden tiga periode atau penundaan Pemilu 2024 sudah tidak ada lagi. Namun, sampai sekarang, lanjutnya, belum ada satupun calon presiden (capres) yang sudah secara resmi benar-benar mendapatkan dukungan penuh dan solid. Karena itu, kata ketua umum partai nomor 7 peserta Pemilu 2024 ini, koalisi yang sudah terbentuk terancam bubar di tengah jalan dan akan mengalami perubahan besar secara signifikan. \"Belum ada koalisi yang solid dan calon presidennya mendapatkan dukungan penuh. Bisa jadi semua situasi ini bubar. Dan saya yakin format koalisi yang sekarang ini, yang sepertinya akan terbentuk, masih akan mengalami perubahan-perubahan besar di beberapa bulan ke depan. Jadi, semuanya serba tidak pasti,\" ujarnya. Ia mengatakan, untuk menjadikan Indonesia sebagai superpower baru dibutuhkan pemimpin yang memahami narasi satu arah baru Indonesia. \"Saya sudah menulis tentang hal ini, dalam buku saya Gelombang Ketiga yang saya tulis tahun 2013 lalu. Saya katakan dalam buku itu, Indonesia akan mengalami tiga gelombang. Gelombang pertama, menjadi Indonesia, gelombang kedua menjadi negara dan bangsa yang modern dan kuat. Dan gelombang ketiga menjadi salah satu kekuatan yang memimpin dunia,\" katanya. Narasi besar untuk menjadikan Indonesia superpower baru itu, papar Anis, akan terwujud apabila semua komponen bangsa saling bergandengan tangan, bukan saling bermusuhan. \"Masyarakat Indonesia sekarang ini mengharapkan lahirnya partai baru yang bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa dan harapan terbesar rakyat Indonesia sesuai dengan survei yang kita lakukan adalah mereka ingin Indonesia ini menjadi negara maju yang sejajar dengan negara-negara superpower dunia lainya seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan China,\" katanya. Demi wujudkan narasi menjadikan Indonesia superpower baru, maka kader Partai Gelora sepakat mengajukan capres tersendiri dari internal agar bisa mengkonsilidasikan para elite yang ada. Kader Partai Gelora telah mendeklarasikan Ketua Umum Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang. \"Jadi Partai Gelora akan mengkampanyekan ide dan sekaligus menawarkan kepemimpinan baru. Ada arah baru, juga wajah baru pemimpin Indonesia. Karena itu, kader sepakat untuk mengajukan calon presiden dari Partai Gelora,\" pungkas Anis Matta. (Ida)
Kyai, Ulama dan Sesepuh Partai Ultimatum Pimpinan PPP
Surakarta, FNN - Forum Kyai, ulama, tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengadakan pertemuan di Gedung Umat Islam Kartopuran Solo, dalam rangka menyikapi kebijakan politik yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Sabtu (25/02/2023). Sebagaimana diketahui bahwa akhir akhir ini Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) telah jauh melenceng dari khittah Partai yang mendasarkan 5 (lima) khidmat Partai dan 6 (enam) Prinsip Perjuangan Partai. Sehingga yang demikian perlu diingatkan dan dikritisi demi marwah dan martabat Partai yang didirikan oleh Kyai dan Ulama. Dalam rilis yang diterima FNN disebutkan bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh para Kyai, Ulama dan Tokoh Senior Partai antara lain : Mudrick Setiawan Malkan Sangidu, Syukri Fadholi, Gus Wafi, Habil Marati, Prof. DR. Anwar Sanusi dan Tokoh-tokoh Senior PPP lainnya dari Solo Raya. Disebutkan bahwa PPP saat ini telah jauh melenceng dari tujuan didirikannya PPP. Kita ini istilah Jawanya tega larane ora tega patine. Kita tidak boleh mendiamkan ini berlarut larut\" kata Mudrick mengawali pertemuan. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati membuat pernyataan sikap sebagai berikut : Bahwa Partai Persatuan Pembangunan adalah Partai yang dilahirkan oleh para Ulama yang berasaskan dan berideologi Islam berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai pembawa Misi Umat Islam dengan Amar Makruf Nahy Munkar dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan negara Sekuler atau Komunis. Bahwa pada perjalanan waktu ternyata Arah dan Kebijakan Partai, semakin menyimpang dari Karakter Partai yang berasas Islam dan jauh dari jati diri 5 (lima) Khidmat Partai dan 6 (enam) Prinsip Perjuangan Partai. Hal ini ditandai dengan banyaknya Anggota Dewan dari Partai Persatuan Pembangunan dalam menjalankan tugas, lebih berpihak kepada kepentingan rezim penguasa yang dikendalikan oleh Oligarki saat ini, dari pada berjuang untuk membela kepentingan ummat / rakyat dan bangsa sendiri. Bahwa Para Elit Partai saat ini lebih mementingkan kepentingan pragmatis belaka dengan bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Bahwa Partai Persatuan Pembangunan saat ini sudah tidak peduli dengan aktivis dan Tokoh-tokoh Pergerakan Islam yang dizalimi oleh Penguasa. Bahwa Elit Partai terutama Plt (Pelaksana Tugas) Ketua Umum telah menggunakan kewenangannya dengan cara melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai dengan memecat Pengurus yang tidak sehaluan dengan Plt. Ketua Umum dalam dinamika Pencalonan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta mengganti Lambang Partai yang telah dihasilkan oleh Muktamar Partai. Dengan senantiasa memohon Ridha dan pertolongan Allah SWT, para Kyai, Ulama dan Senior Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta menyatakan sikap sebagai berikut : 1. Apabila Partai Persatuan Pembangunan tidak ingin ditinggalkan oleh ummat, maka harus segera kembali kepada Jati Diri Partai yang berasakan dan berideologi Islam. 2. Anggota Dewan hendaknya berkhidmat di Parlemen mewakili suara ummat, tidak menjadi corong atau alat Penguasa saja. 3. Partai Persatuan Pembangunan harus segera keluar dari Koalisi Indonesia Bersatu. Karena Koalisi Indonesia Bersatu tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kepentingan ummat dan rakyat Indonesia pada umumnya. 4. Kembalikan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana hasil Muktamar IX Makassar atau segera laksanakan Muktamar Luar Biasa untuk memilih Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang definitif. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum saat ini adalah tidak sah karena dilakukan dengan cara kudeta Pengurus yang sah hasil Muktamar Partai. 5. Dalam Pencalonan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan harus dilakukan dengan cermat sesuai aspirasi ummat dan Konstituen Partai, tidak mengikuti kemauan Penguasa saat ini. Apabila tuntutan di atas tidak dipenuhi, maka umat akan menitipkan suara kepada partai yang peduli dan membela kepentingan ummat dan rakyat. Petisi dikeluarkan di Surakarta, pada 25 Februari 2023 dan ditandatangani oleh 16 orang antara lain KH. Syihabuddin Lc (Jawa Tengah), KH. Wafi Maemon Zubair (Jawa Tengah), KH. Ahmad Rofi’i (Jawa Tengah), H. Mudrick Setiawan (Jawa Tengah), Malkan Sangidu, H. Syukri Fadholi (Daerah Istimewa Yogyakarta), KH. Ahmad Rubai (Jawa Tengah), KH. Ibrahim (Jawa Tengah), Ust. Fatchulloh Akbar (Jawa Tengah), H. Habil Marati (Daerah Khusus Ibukota Jakarta), Prof. DR. Anwar Sanusi (Daerah Khusus Ibukota Jakarta), H. Rus Utaryono S.H. M.Kn (Jawa Tengah), Drs. H. Anding Sukiman (Jawa Tengah), H. Suryanto , S.H. (Jawa Tengah), Mukhlis Mursidi S.E. (Jawa Tengah), H. Nasrudin Bsc. (Jawa Tengah), Bambang Aris Sujoko (Daerah Istimewa Yogyakarta). (sws).
Legislator Menemukan Lanal di Papua Belum Mendapat Anggaran
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menemukan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, yang sampai saat ini belum mendapatkan anggaran untuk kebutuhan sarana dan prasarana.“Iya, jadi belum dapat anggaran, karena statusnya dari Posal (Pos TNI AL) sekarang naik jadi Lanal tipe D, tapi luar biasa Mayor Tedju yang sudah mengkondisikan anggotanya dengan berbagai macam keterbatasan,” kata Yan Permenas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.Legislator Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan akan segera menyampaikan aspirasi tersebut ke Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal).Dia juga mengatakan bahwa pulau-pulau terluar Indonesia harus mendapat perhatian dan alokasi anggaran untuk membangun kekuatan pertahanan terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).“Saya berharap ada dukungan transportasi laut untuk menunjang mobilitas agar maksimal, karena mereka bergerak dari pos ke pelabuhan dan sebaliknya. Saya juga berikan apresiasi kepada Komandan Lanal Nabire yang telah mengkondisikan tempat ini dengan anggota kurang lebih ada tujuh orang,” tambahnya.Legislator asal Papua itu memahami bahwa menjadi anggota TNI memang tidak mudah, para komandan juga harus memiliki kreativitas tinggi untuk bisa membangun postur pertahanan di daerah-daerah pesisir dengan kebutuhan organisasi yang tinggi.Pada kesempatan yang sama, Komandan Lanal Nabire Mayor Tedju mengatakan bahwa sesuai dengan tugas dan fungsi TNI AL sebagai prajurit perairan laut yang paling pokok adalah kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan patroli dan pengawasan di laut.“Sampai saat ini memang kami belum mendapatkan dukungan karena memang ini perubahan status dari Posal menjadi Lanal tipe D walaupun demikian kami tidak bisa hanya menunggu, tetapi kami juga bekerja sama dengan instansi terkait sehingga tugas pokok itu bisa berjalan dan lancar,” ujar Tedju.(ida/ANTARA)
Anies Mengajak Simpatisan di Lampung Bergerak Bersama Menuju Perubahan
Bandarlampung, FNN - Bakal calon presiden (capres) dari Partai NasDem Anies Baswedan mengajak simpatisannya dan sukarelawan di Provinsi Lampung untuk bergerak bersama menuju perubahan Indonesia yang lebih adil.\"Ketika Partai NasDem memutuskan mencalonkan, saya sampaikan jawaban insyaallah amanah ini akan dijalankan sebaik-baiknya guna berjuang bersama untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,\" kata Anies Baswedan saat memberikan sambutan usai pelantikan DPD Partai NasDem Lampung Selatan di Lapangan Way Hui, Lampung.Anies mengatakan bahwa berkumpulnya para tokoh partai, baik dari DPP maupun DPW NasDem, di Lampung serta simpatisan yang hadir guna menyamakan langkah ke depan serta bersiap menyambut kesempatan perubahan untuk Indonesia pada 14 Februari 2024.\"Kesempatan untuk kita semua, setiap 5 tahun sekali kita menengok arah perjalan bangsa. Bangsa ini memilih mendirikan sebuah republik, bernama Republik Indonesia (RI), mengapa kita memilih RI? Karena ingin meraih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,\" ujarnya.Oleh sebab itu, lanjut dia, pada bulan Februari 2024, mari bersama-sama mengikhtiarkan agar keadilan, kesetaraan, kesempatan, dan kesejahteraan serta masa depan bisa untuk seluruh rakyat Indonesia.\"Sederhana saja, satu kalimat saja, tetapi harus dilaksanakan. Kalimat keadilan sosial untuk semua, bukan untuk dokumen yang dibaca pada upacara, melainkan praktik untuk keseharian bagi seluruh rakyat Indonesia,\" kata dia.Anies meminta kepada simpatisan dan sukarelawan yang datang tidak menganggap sepele pertemuan pada hari ini sebab akan menjadi kenang-kenangan selama bertahun-tahun.\"Lampung siap bekerja sama dan bekerja keras. Insyaallah, dari Lampung menyebar ke seluruh wilayah Sumatera dan Indonesia,\" kata dia.Sementara itu, Ketua DPW NasDem Lampung Herman H.N. meminta seluruh kadernya di provinsi ini untuk bisa dekat dengan rakyat dan membantunya sebisa mungkin.\"Saya harap semua dapat bekerja keras dan bergerak bersama. Tanpa kerja keras, apa yang ingin dicapai tidak akan berhasil,\" kata dia.Anies beserta rombongan dijadwalkan menuju Lapangan Way Hui guna menghadiri pelantikan DPD Partai NasDem Lampung Selatan, kemudian rombongan menuju Lapangan Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah menghadiri pelantikan Sayap Partai NasDem se-Lampung sekaligus menyapa masyarakat.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijawalkan pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Tak Tahu Anak Buahnya Punya Harta Miliaran dan Bergaya Hidup Mewah, Harusnya Sri Mulyani Mundur Saja
Jakarta, FNN - Beberapa hari terakhir ini, masyarakat dihebohkan oleh kasus anak seorang pejabat pajak yang menghajar anak petinggi Banser. Meski secara umum itu masalah pribadi anak muda, tapi kasus ini menarik perhatian masyarakat karena dilakukan oleh anak pejabat yang menghajar anak petinggi Banser dengan sadis hingga mengakibatkan korban koma. Kasus ini bertambah menarik karena media sosial kemudian menyoroti soal gaya hidup mewah pelaku, padahal dia anak pejabat eselon 2 Ditjen Pajak. Pelaku, misalnya, menggunakan mobil Rubicon, motor gede, dan sebagainya. Belakangan, media juga mengulik harta kekayaan bapaknya yang pejabat itu dan ternyata harta kekayaan yang dilaporkan mencapai 56 miliar, lebih besar dari Dirjen Pajak. Mengetahui anak buahnya bergaya hidup mewah dan memiliki harta miliaran, Menkeu Sri Mulyani langsung uring-uringan diamplifikasi oleh staf ahlinya soal gaya hidup dari pegawai pajak ini. Itu berarti Sri Mulyani tidak tahu. Dimintai pendapatnya mengenai hal tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (25/2/23) mengatakan, “Oke, ini isu yang betul-betul mendebarkan. Bukan karena magnitude dari kekayaan pejabat ini, tetapi pada aspek kepribadian dari Sri Mulyani sebagai atasan.” Dalam sikusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa 10 tahun yang lalu, waktu Sri Mulyani ‘diusir’ pindah ke Washington, dia hijrah ke sana karena melihat Indonesia gagal menghadirkan etika publik. Sepuluh tahun yang lalu juga Rocky membuatkan satu forum untuk Sri Mulyani untuk menerangkan bagaimana ‘godaan’ dia hentikan selama dia menjabat. Peserta yang hadir pada forum itu terkagum-kagum dengan keterangan Sri Mulyani ini. Tetapi, kemudian arah politik berubah dan Sri Mulyani pergi ke Washington, lalu politik Indonesia diasuh kembali oleh oligarki. Kemudian Sri Mulyani balik lalu dipanggil Jokowi dan diterima. “Sri Mulyani pasti mau balik ke Indonesia untuk membantu Pak Jokowi kalau etika publik menjadi dasar kebijakan dia. Ternyata dia gagal hari ini,” ujar Rocky. Kasus seperti ini semacam gunung es dan puncaknya baru ketahuan ketika ada peristiwa kriminal. “Jadi, sebetulnya Sri Mulyani nggak punya akses untuk memantau pejabat-pejabatnya, bahkan Sri Mulyani nggak mungkin lagi untuk bicara bahwa dia menjadikan Kementerian Keuangan sebagai standar etika publik. Di situ sebetulnya keterangannya. Dan kita mau lihat sebetulnya, kalau beginian bukan sekadar pecat, Sri Mulyani itu mesti katakan bahwa dia gagal, saya gagal untuk menghasilkan petugas-petugas atau pejabat di Departemen Keuangan yang berintegritas,” kata Rocky. Sri Mulyani pernah berjanji bahwa Departemen Keuangan akan dijadikan model untuk kebersihan demokrasi. “Jadi kalau dia gagal, ya dia mesti mundur dong. Bukan hanya dia salahin orang ini,” ujar Rocky. Memang itu individual, tetapi, menurut Rocky, dalam sistem yang dia bangun tidak ada check and balance system terhadap perilaku hedonisme dari pejabat-pejabat. Oleh karena itu, kata Rocky, kita bisa asumsikan minimal separuh dari mereka itu tetap melakukan hal-hal yang buruk. Kalau sudah separuh, artinya Sri Mulyani betul-betul tidak punya ide. Ide Sri Mulyani berhenti dalam upaya untuk mengejar tax amnesti, menaikkan segala macam tarif, tidak berhasil. “Jadi, kelihatannya proyek Sri Mulyani untuk menegakkan integritas sudah lapuk,” ujar Rocky. (ida)
Masuk Golkar, Ridwan Kamil Disiapkan Untuk Gusur Airlangga Hartarto?
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa RESMI, Ridwan Kamil, GubernurJawa Barat masuk ke partai Golkar (18/1/2023). Meski dibesarkan oleh Nasdem melalui tiket pilgub Jabar 2018, namun pilihan politik Ridwan Kamil justru ke Golkar. Apa pertimbangan Ridwan Kamil ke Golkar, bukan ke Nasdem? Apakah itu inisiatif dan pertimbangan Ridwan Kamil sendiri, atau ada pertimbangan yang lain? Publik mulai berspekulasi. Spekulasi publik makin terbuka ketika nama Ridwan Kamil mendadak muncul di survei Litbang Kompas sebagai capres alternatif. Ini kebetulan, atau by design? Lagi-lagi, ini mendorong publik semakin tertarik untuk melakukan spekulasi. Tak ada sesuatu yang kebetulan. Apalagi dalam politik. Ibarat bermain catur, selalu muncul langkah dan strategi baru. Gagal mainkan banteng, kuda dimainkan. Sesekali pion, untuk mengecoh lawan, sekaligus membuka penyerangan baru. Berpolitik, gak ubahnya bermain catur. Nah, masuknya Ridwan Kamil ke Golkar, lalu muncul survei Litbang Kompas, boleh jadi ini bagian dari strategi baru. Seiring dengan makin menipisnya harapan bagi Ganjar untuk mendapatkan tiket, Prabowo didorong untuk maju. Pasukan mulai digiring ke Prabowo untuk membantu dan memberi dukungan. Tapi, elektabilitas Prabowo nampak belum terangkat. Muncul Ridwan Kamil sebagai capres alrernatif. Kompas mulai memainkan kemunculannya. Apakah dengan munculnya Ridwan Kamil sebagai capres alternatif, ini sebuah persiapan untuk menggusur Airlangga sebagai ketum Golkar? Sebelumnya, Munaslub Golkar sempat diramaikan dengan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sebagai tokohnya. Wacana itu gak lama meredup. Lalu muncul Ridwan Kamil. Di sisi lain, Airlangga dianggap gagal mengkonsolidasikan koalisi untuk melahirkan capres 2024. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) gak berhasil membujuk Ganjar. Akibatnya, KIB juga gagal menarik partai lain untuk bergabung. Keburu Koalisi Perubahan terbentuk oleh Nasdem, Demokrat dan PKS. Ungkapan Airlangga beberapa bulan lalu bahwa ada partai yang akan bergabung ke KIB, tak terbukti. Di sisi lain, elektabilitas Airlangga stagnan, dan tidak mengalami kenaikan. Meski upaya untuk melakukan branding begitu produktif dan masif. Nama Airlangga belum juga mendapat respon positif. Setidaknya ada tiga kegagalan Airlangga. Pertama, tidak berhasil melahirkan capres di KIB. Kedua, elektabilitas Airlangga tidak signifikan, padahal Golkar adalah partai besar. Ketiga, Airlangga tidak bisa mengendalikan arus bawah yang cenderung memberi dukungan kepada Anies. Mirip seperti Suharso di PPP. Apakah nasib Airlangga akan seperti Suharso? Tepatnya di-Suharso-kan? Segera di-PLT-kan dan diganti oleh Ridwan Kamil? Apalagi, popularitas dan elektabiltas Ridwan Kamil lebih tinggi dari Airlangga. Basis massa Ridwan Kamil di Jabar cukup signifikan, seiring posisinya sebagai gubernur di Jabar. Dalam politik, tak ada yang tak mungkin. Pertarungan jelang 2024 semakin keras. Perubahan strategi bisa muncul mendadak. Termasuk mengganti Airlangga dengan Ridwan Kamil sebagai ketum Golkar. Lalu memainkan Ridwan Kamil di Jawa Barat, yang kebetulan juga menjadi basis Anies dan PKS. Kita tunggu apa yang akan terjadi antara Airlangga dan Ridwan Kamil di Golkar jelang pilpres 2024. Jakarta, 25 Februari 2023
Lebih dari 10.000 Massa dari Dapil Sulsel I Gelorakan Makassar
MAKASSAR, FNN — Lebih 10.000 massa kader dan relawan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia memadati Celebes Convention Center (CCC), Makassar, Jumat (24/2/2023) sore untuk mengikuti konsolidasi kader yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPN Parta Gelora Anis Matta. Dalam kesempatan ini, Anis Matta diperkenalkan sebagai calon presiden dari Partai Gelora pada Pemilu 2024 mendatang. Ia disambut ribuan kader dan relawan Partai Gelora dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I, meliputi Makssar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar. Dalam acara yang dipandu komedian senior yang kini bergabung dengan Partai Gelora, Deddy Miing Gumelar, Anis juga didampingi oleh Ketua DPW Sulawesi Selatan Syamsari Kitta dan Sekretaris Umum Mudzakir Ali Djamil dan pengurus DPN. Dalam sambutannya, Anis mengungkapkan cita-cita Partai Gelora yang ingin Indonesia maju, baik dalan bidang ekonomi, teknologi hingga militer. \"Saya mau Indonesia menjadi negara yang kuat militernya, mampu ekonominya, maju teknologi nya, tapi rakyatnya soleh-soleh semuanya, orang pergi ke masjid, akhlak soleh tapi kantungnya tebal,\" ujar Anis. Sedangkan Ketua DPW Partai Gelora Sulsel Syamsari Kitta mengatakan, masyarakat saat ini banyak yang kwatir tidak mendapatkan pekerjaan dan takut menganggur, padahal anak-anaknya sudah disekolahkan tinggi-tinggi. \"Kita ini sudah 77 tahun merdeka, tetapi semakin lama anak-anak yang sekolah ini ditanyakan oleh orang tuanya, bagaimana kerjaannya nanti seperti apa? Jadi kita kwatir semakin banyak pengangguran,\" kata Syamsari. Karena itu, menurut Syamsari, Indonesia membutuhkan arah baru dan pikiran baru. Maka Partai Gelora akan menghadirkan calon anggota dewan yang memberikan pikiran baru. \"Tetapi itu semua tidak cukup hanya mendapatkan kursi saja, kita juga butuh presiden. Dan kita ingin agar Anis Matta menjadi Capres 2024. Sehingga bisa membawa pikiran dan juga langka-langkah kongret langkah-langkah baru superpower baru,\" kata mantan bupati Takalar itu. (Ida)
POPULER
