POLITIK
MK Menutup Pintu bagi Jokowi untuk Perpanjang Masa Jabatan
Jakarta, FNN – Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak gugatan terhadap terhadap Pasal 169 huruf n, Pasal 227 huruf i, dan Pasal 222 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Selasa (28/2/23). Gugatan tersebut diajukan oleh seorang guru honorer asal Riau, Herifuddin Daulay. Ini menjadi kabar buruk bagi pendukung perpanjangan masa jabatan presiden Pak Jokowi dari dua periode menjadi 3 periode. Sebaliknya, ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang sejak awal menentang perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi. Keputusan dibacakan langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, adik ipar Jokowi. Anwar Usman menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, dalam Surat Keputusan Nomor 4/PUU-XXI/2023. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim, Anwar Usman, menyatakan, permohonan provisi pemohon tidak dapat diterima. \"Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,\" kata Usman. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyebut pemohon mengajukan dalil lain selain pokok permohonan yang diajukan. Dalil tersebut dianggap tidak jelas dan tidak memiliki benang merah dengan petitum pemohon. Begitu juga dengan provisi pemohon yang meminta MK agar menyatakan kaidah hukum tunduk pada kaidah bahasa Indonesia. Provisi tersebut, oleh Majelis Hakim, dianggap tidak jelas atau bersifat kabur sehingga harus dikesampingkan. Dalam putusan ini, ada dua hakim MK yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda, yakni Anwar Usman dan Daniel Yusmic P. Foekh. \"Pendapat berbeda terhadap putusan MK a quo, dua hakim konstitusi Anwar Usman dan Daniel Yusmic P. Foekh memiliki pendapat berbeda dissenting opion,\" lanjut Anwar. Sedangkan tujuh orang anggota Majelis Hakim yang lain bersepakat. Herifuddin Daulay menggugat UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 169 huruf n, Pasal 227 huruf i, dan Pasal 222, untuk menguji soal syarat presiden/wakil presiden hanya bisa menjabat maksimum dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. \"Setelah menimbang dan mempelajari keuntungan dan kerugian adanya pembatasan jabatan presiden, pemohon berkesimpulan bahwa lebih besar mudharat ketimbang manfaat dari adanya aturan pembatasan jabatan presiden,\" kata Herifuddin dalam gugatan yang teregister di MK dengan nomor 4/PUU-XXI/2023. “Dengan keputusan tersebut maka secara konstitusi masa jabatan presiden 2 periode tidak bisa diganggu gugat lagi. Namun, kita tahu bahwa perpanjangan masa jabatan ini ada kaitannya dengan masalah politik,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Selasa (28/2/23). Menurut Hersu, meski dalam Undang-undang Dasar 1945 yang asli tidak diatur secara tegas tentang masa jabatan presiden, tetapi dalam amandemen UUD 1945 dengan tegas diatur bahwa masa jabatan presiden hanya dua periode. Hersu juga mengatakan bahwa beberapa waktu belakangan ini ada upaya-upaya untuk mengubah pembatasan masa jabatan dari dua periode menjadi 3 periode dan pintu masuknya melalui MPR, di mana adalah kesepakatan politik. Artinya, meskipun Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan untuk menolak, tetapi kalau MPR sepakat untuk melakukan perubahan, tetap sajabisa dilakukan. “Tetapi, saya kira sekarang ini dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi tadi, secara legal formal pintunya sudah tertutup. Ini game over permainan dari dua periode menjadi 3 periode,” pungkas Hersu.(ida)
MK Waras, Menolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) masih waras dengan putusan menolak permohonan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait perpanjangan masa jabatan presiden.\"Alhamdulillah MK masih waras, saya senang dengar berita itu. Berarti memang artinya MK menyadari bahwa kekuasaan itu memang harus ada pembatasan, kekuasaan itu harus ada pengawasan,\" kata Nasir di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.Menurut dia, putusan MK tersebut sudah tepat sehingga dapat mengakhiri pula polemik perpanjangan masa jabatan presiden yang selama ini bergulir di publik.\"Jadi MK sudah dalam posisi yang benar kalau kemudian menolak perpanjangan jabatan presiden tersebut karena konstitusi sudah mengatur, dan karena itu ini menjadi akhir dari polemik atau perbincangan atau perdebatan soal perpanjangan jabatan presiden,\" ujarnya.Nasir pun meyakini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun akan fatsun dengan konstitusi yang mengatur bahwa masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua periode.\"Saya percaya bahwa Presiden Jokowi juga sudah tahu bahwa itu putusan-nya, meskipun dia belum lihat tapi dia sudah bisa baca bahwa MK pasti memutuskan tidak menerima atau menolak perpanjangan jabatan presiden tersebut,\" tuturnya.Ia menilai alasan apa pun tidak dapat dijadikan pembenaran bagi amandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden.\"Karena memang situasi yang ada itu tidak bisa dijadikan alasan dan tidak ada pembenaran untuk kemudian adanya upaya untuk perpanjangan presiden tersebut,\" ucapnya.Sebelumnya, Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mengatakan bahwa majelis hakim belum memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengubah pendirian terkait dengan pengujian Pasal 169 huruf n yang mengatur tentang masa jabatan presiden.\"Mahkamah tidak atau belum memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengubah pendiriannya. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 mutatis mutandis berlaku menjadi pertimbangan hukum dalam putusan a quo. Artinya, norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah konstitusional,\" tutur Saldi Isra dalam sidang pembacaan putusan, dipantau di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, dari Jakarta, Selasa.Saldi Isra menjelaskan bahwa Pasal 169 huruf n yang menyatakan bahwa belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dimaksudkan untuk mempertahankan substansi norma Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945.Oleh sebab itu, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.\"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,\" ucap Anwar Usman ketika membaca putusan untuk Perkara Nomor 4/PUU-XXI/2023.(ida/ANTARA)
Soal Skandal Moral Dirjen Pajak, Tak Ada Pilihan Lain kecuali Sri Mulyani Harus Mundur
Jakarta, FNN – Beberapa hari terakhir, bahkan sampai hari ini, netizen masih ramai membicarakan fenomena gunung es yang muncul karena kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun. Selain menyoroti kasus kekerasannya, netizen juga menyoroti gaya hidup mewah dan pamer kekayaan dari mereka, yang tidak diketahui oleh Ibu Sri Mulyani sebagai atasannya. Tidak hanya memecat Rafael Alun, kini Ibu Sri Mulyani juga “ngamuk” karena ternyata yang suka pamer kekayaan bukan hanya Rafael Alun, tapi juga Dirjen Pajak, yang ditugaskan oleh Sri Mulyani untuk membereskan urusan Rafael Alun. Diminta tanggapannya mengenai hal tersebut, Rocky Gerung, dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Senin (27/2/23) mengatakan, “Oke, kita mulai dari filosofi pajak. Pajak adalah “cara biadab” untuk mempertahankan peradaban. Nggak ada orang yang mau dipajakin sebetulnya kan? Tapi demi peradaban, keadilan soasial, mesti ada pajak. Jadi ini hal yang dihindari di mana-mana untuk bayar pajak,” ujar Rocky. Tetapi, lanjut Rocky, ada dalil lain bahwa tidak mungkin keadilan diperoleh kalau tidak ada semacam paksaan pada orang yang berpunya untuk membayar lebih, disubsidi kepada orang yang kurang. “Jadi, secara singkat pajak adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban,” tegasnya. Namun, kata Rocky, yang terjadi sekarang justru kebiadabannya yang dipamerkan melalui kekayaan yang diperoleh dari pajak yang dia peras, yang harusnya tiba pada rakyat. “Nah, Sri Mulyani ada di dalam dilema itu. Kejujuran, integritas, dan semua yang diucapkan menjadi omongan yang kosongnya gede banget hari ini,” ungkap Rocky. Logikanya, kata Rocky, kalau eselon 3 saja sudah pamer kemewahan, eselon 2 pasti lebih gila lagi. Ini hanya soal terintip atau tidak oleh netizen. Netizen semacam CCTV yang ada di sudut kota. Intipan netizen juga berlanjut sampai ke atas khirarkinya. Misalnya, perkawinan putra-putri Presiden itu juga yang hadir adalah yang membayar pajak besar, apakah mereka betul bayar pajak? Hadiah yang diberikan oleh mereka juga harus diverifikasi oleh Ibu Sri Mulyani, apakah itu betul-betul hadiah keluarga, hadiah kerabat, atau hadiah politik, hadiah bisnis. “Ibu Sri Mulyani juga mesti periksa itu, bukan karena kecurigaan, tapi demi profesionalitas. Itu yang kita mau tagih dari Sri Mulyani, supaya dia nggak jadi tolol secara moral. Ibu Sri Mulyani pintar, tapi scara moral dia tolol juga. Karena berkelu kesah untuk hal yang dia tahu di depan mata, lalu lintas fraud, lalu lintas insider trading ada di depan mata,” ungkap Rocky. Kalau cuma moge mondar-mandir, kata Rocky, itu kelihatan sama kamera hand phone netizen, tapi lalu lintas penyelundupan surat izin, manipulasi di pasar modal, jual beli info untuk menaikkan saham-saham bodong, itu ada di depan Sri Mulyani. “Dia tahu itu, tetapi tidak melakukan apa-apa. Ini kan gila. Jadi bukan yang terlihat, justru yang tak terlihat yang lebih berbahaya,” ungkap Rocky. “Jadi bagian-bagian ini yang kita anggap bahwa Ibu Sri Mulyani sudah kelebihan, ketololan moralnya sudah kelebihan, satu-satunya cara ya mengundurkan diri. Dia akan dicatat sebagai menteri yang pintar secara intelektual, tapi bodoh secara moral,” ujar Rocky. Rocky mengatakan bahwa dirinya mengucapkan hal tersebut bukan bukan dalam kapasitas Sri Mulyani sebagai teman, tapi sebagai Menteri Keuangan. Jadi, tidak ada persoalan personal dalam hal ini. Ini urusan publik, ini soal logika, soal kontrol kebijakan, soal ide keadilan sosial, ide keterbukaan, jelas Rocky dalam pembahasan yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. (ida)
Lokasi Pilot Susi Air Berpindah-pindah
Wamena, FNN - Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyatakan bahwa hingga kini TNI-Polri terus berupaya membebaskan pilot Susi Air dari tangan KKB pimpinan Egianus Kogoya. KKB bersama sanderanya selalu berpindah-pindah tempat sehingga sampai saat ini belum dapat diketahui pasti posisinya, kata Mayjen TNI Saleh kepada Antara di Wamena, Senin.Dikatakan, pencarian masih terus dilakukan untuk memastikan keberadaan pilot berkebangsaan Selandia Baru. \"Mudah-mudahan pilot Philip Mark Merthens segera dapat dibebaskan dengan keadaan selamat, \" harap Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Saleh. Sebelumnya Kapolda Papua Irjen Pol Fakhiri menyatakan, KKB pimpinan Egianus Kogoya meminta senjata api dan amunisi untuk dibarter atau ditukar dengan pilot Susi Air yang masih disandera. Memang benar Egianus meminta sejumlah permintaan diantaranya senjata api dan amunisi yang akan ditukar dengan pilot Philip Mark Merthens. Permintaan itu tidak mungkin dipenuhi karena berbahaya dan dapat mengganggu keamanan serta menimbulkan korban jiwa. \"Selain meminta senpi dan amunisi, Egianus juga meminta sejumlah uang , \" jelas Kapolda Papua Irjen Pol Fakhiri.(ida/ANTARA)
Diharapkan ada Tambahan Kuota Haji dari Arab Saudi untuk Indonesia
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin mengharapkan tambahan kuota haji bagi Indonesia dari pemerintah Arab Saudi, karena antusiasme masyarakat untuk menunaikan ibadah ke tanah suci sangat besar.Hal itu disampaikan Wapres saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk RI Y.M. Faisal Abdullah H. Amodi, di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Senin, sebagaimana diungkapkan juru bicara Wapres Masduki Baidlowi.\"Wapres berharap tentang (penambahan) kuota haji. Karena haji di Indonesia itu antusiasme luar biasa,\" kata Masduki dalam keterangannya secara daring di Jakarta, Senin.Dia mengatakan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki masalah terkait antrean haji, di mana ada satu daerah yang antrean untuk berangkat haji mencapai 40 tahun.\"Itulah kemudian diharapkan Wapres ke Dubes Arab Saudi, bagaimana agar kuota Indonesia terus ditambah ke depan,\" kata Masduki.Dia mengatakan pada kesempatan itu Dubes Arab Saudi menyatakan akan melaporkan harapan Wapres kepada Kerajaan Arab Saudi.\"Walaupun juga diketahui memang banyak animo orang ingin berhaji dari berbagai negara yang lain, termasuk Indonesia. Tapi saya kira permintaan Indonesia sebagai negara terbesar penduduk Muslim akan sangat diperhatikan,\" kata Masduki.Adapun Wapres pada pertemuan tersebut juga menyampaikan harapan agar ada peningkatan investasi dari Arab Saudi di Indonesia.Menurut Wapres investasi Arab Saudi di Indonesia cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir.Menanggapi hal tersebut, Dubes Faisal Amodi menyatakan bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan hubungan kedua negara.(ida/ANTARA)
Anis Matta: Kami Hadir Mewakili Mimpi Rakyat yang Menginginkan Indonesia Kuat dan Membanggakan
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengakhiri roadshow konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulbar, Senin (27/2/2023). Bertempat di Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Kabupaten Polman, Anis Matta disambut ribuan kader dan simpatisan Partai Gelora yang mengikuti kegiatan Konsolidasi Kader dan Orasi Kebangsaan itu. Anis Matta datang ke lokasi acara diantar oleh puluhan becak motor (bentor) dari Hotel Ratih, di Jalan Poros Makassar-Mamuju yang berjarak 2 km itu. Acara konsolidasi dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi, Deddy Miring Gumelar, komedian senior yang bergabung ke Partai Gelora. Acara konsolidasi ini juga dihadiri Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar, Ketua DPW Partai Gelora Sulbar Hajrul Malik, Ketua DPD Partai Gelora Polman Givan Andra, Ketua DPW Sulsel Syamsari Kitta dan pengurus DPN. Dalam sambutannya, Anis Matta mengapresiasi kehadiran para kader dan simpatisan Partai Gelora di Sulbar yang luar biasa. \"Terus terang saya kaget, karena ternyata sambutan masyarakat Sulbar atas kehadiran Partai Gelora di Sulbar ini luar biasa besarnya,\" kata Anis Matta. Karena itu, Anis Matta yakin Partai Gelora akan melampaui abang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4 persen. \"Saya punya keyakinan yang kuat, bahwa masyarakat Indonesia sekarang ini memang menanti-nantikan lahirnya partai baru, lahirnya wajah baru, dan lahirnya pemimpin baru,\" katanya. Menurut Anis Matta, masyarakat merasakan hidupnya begini-begini saja, tidak ada perubahan. \"Jadi harus ada lompatan besar, gebrakan besar, bukan sekedar perubahan. Partai Gelora ingin mewakili mimpi sebagian besar rakyat Indonesia yang sekarang ini menginginkan negaranya sejajar dengan negara-negara kuat di dunia,\" tegasnya. Sementara itu, Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar mengatakan, sebagai pembina partai politik di Polman mengapresiasi Partai Gelora yang menggelar kegiatan konsolidasi di wilayahnya. \"Cuma Partai Gelora yang berani konsolidasi di Polman. Partai lain tidak ada. Saya setuju Pak Anis Matta maju sebagai calon Presiden. Maju negara ini, kalau Pak Anis Matta Presiden,\" kata Ibrahim. Ibrahim mengungkapkan, masyarakat Sulbar tidak neko-neko, satu kata dengan perbuatan, tidak perlu menggunakan uang (money politics) untuk mengambil hatinya. \"Mudah-mudahan, kalau Partai Gelora pintar mengelola sifat manusia yang ada di Nusantara, pasti akan menang. Orang Sulbar ini enak sekali, tidak pernah neko-neko, hanya satu kali bicara, satu kata dengan perbuatan. Pandai-pandailah di Sulbar ini, jangan jadikan mereka musuh, tapi jadikanlah mereka teman,\" pesannya. Ketua DPW Partai Gelora Sulbar Hajrul Malik menambahkan, kegiatan konsolidasi ini merupakan pembuktian bahwa Partai Gelora eksis dan diterima masyarakat Sulbar. \"Ini pembuktian kami, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia harus menjadi superpower baru, dan Sulbar tidak boleh ketingalan mendukungnya. Insya Allah kita akan mengirimkan satu wakil kita di DPR,\" kata Hajrul. (Ida)
Pejabat Ditjen Pajak Diminta untuk Taat Melaporkan Harta Kekayaan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan taat melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).\"Tentunya sudah ada ketentuan bahwa pejabat itu harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN),\" katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.Dasco berkeyakinan tidak semua pejabat Ditjen Pajak menyimpang. Menurut dia, masih banyak pejabat yang melaporkan sumber kekayaannya dengan jelas.\"Tidak semua oknum pajak itu berperilaku seperti apa yang disangkakan,\" ujarnya.Dia meminta KPK mengecek langsung alasan pejabat Ditjen Pajak malas melaporkan LHKPN.\"Harus dicek benar apa penyebabnya mereka tidak melaporkan harta kekayaannya,\" kata dia.Dasco berharap penanganan perkara penganiayaan yang melibatkan Mario Dandy Satrio, anak pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, tidak dikaitkan dengan hal-hal lain. Dia ingin tindak pidana lain yang diduga dilakukan Rafael benar-benar diusut jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.\"Menurut saya, kasus tersebut dalam prosesnya dipisahkan dengan hal yang lain, jadi kalau kemudian kasusnya pidana, ya silakan diproses sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk hal lain ya ada, nanti apabila cukup memenuhi unsur ditingkatkan ke penyidikan yang lain,\" jelasnya.Rafael menjadi sorotan setelah anaknya Mario terlibat kasus penganiayaan. Mario yang sudah menjadi tersangka dikenal sebagai sosok yang kerap memamerkan barang-barang mewah di media sosial.Rafael tercatat sebagai salah pejabat Ditjen Pajak yang memiliki kekayaan fantastis. Total harta Rafael bahkan melebihi Menteri Keuangan Sri Mulyani.Bahkan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengindikasi adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan Rafael selaku Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Jakarta Selatan II Kementerian Keuangan (Kemenkeu).(sof/ANTARA)
Tidak Ada Prajurit Terlibat di Kerusuhan Sinakma
Wamena, FNN - Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menegaskan bahwa tidak ada prajurit yang terlibat dalam kerusuhan di Sinakma, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Pegunungan Bintang. Apabila nanti ada anggota yang terlibat dengan bukti-bukti yang mengarah kepada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) maka akan diproses sesuai dengan hukum, paparnya. \"Namun sebaliknya, bila tidak ditemukan bukti keterlibatan prajurit Kodam XVII/Cenderawasih dan prajurit Kodim 1702/Jwy, tetapi ada oknum yang memutarbalikkan fakta maka saya akan melaporkannya,\" tegas Muhammad Saleh di Wamena, Senin. Pangdam Cenderawasih menambahkan pihaknya akan menuntut oknum yang berupaya menyebarkan berita hoaks \"Bila ada oknum yang menyebarkan berita hoaks maka saya akan menuntut yang bersangkutan sesuai dengan hukum yang berlaku,\" tegasnya.. Ia menyampaikan dukacita mendalam kepada 11 warga yang menjadi korban kerusuhan pada Kamis (23/2). Proses pemakaman sudah berjalan dengan baik dan mudah-mudahan proses hukum dapat dilaksanakan dengan baik. \"Saya selaku Pangdam XVII/Cenderawasih saat ini sedang berada Wamena sehingga langsung memerintahkan Dandim 1702/Jwy untuk membantu penanganan kerusuhan tersebut,\" paparnya. Langkah penanganan yang dilakukan, ujar dia, adalah pengamanan, khususnya mengamankan masyarakat pendatang maupun asli Papua yang berdomisili di Wamena. \"Danrem dan jajarannya sudah diperintahkan agar selalu berkoordinasi dengan kepolisian untuk melaksanakan patroli dan Pomdam XVII/Cenderawasih diperintahkan untuk melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan Kapolda Papua,\" katanya. Dia meminta tidak ada teror atau aksi di luar hukum yang mengancam dan menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat di Wamena. \"Jangan menimbulkan kerusuhan dan mari kita jaga Wamena menjadi kota yang aman sehingga dapat ditempati siapa saja. TNI-Polri bersama-sama mendukung dan menjamin transparansi, akuntabilitas, dan penyelesaian kasus ini,\" kata dia. Kerusuhan di Sinakma, Kamis (23/2) berawal dari isu penculikan anak yang saat hendak ditangani polisi ada sekelompok massa yang menjadi provokator sehingga massa melakukan tindakan anarkis dengan menyerang anggota polisi dan melakukan pembakaran di sekitar Sinakma. Tercatat 11 orang meninggal dalam kerusuhan dan menyebabkan 41 orang terluka, termasuk aparat keamanan dan sejumlah ruko dan rumah warga dibakar massa.(sof/ANTARA)
Koalisi Perubahan Terus Dimantapkan untuk Pemilu 2024
Palu, FNN - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Koalisi Perubahan terus dimantapkan untuk meningkatkan efektivitas dalam mengusung calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024. \"Kami bersama tiga partai politik, yakni Demokrat, NasDem, dan PKS tergabung dalam Koalisi Perubahan saling memberikan penguatan supaya lebih mantap ke depan,\" kata AHY kepada sejumlah jurnalis usai Pelantikan Pengurus DPC Partai Demokrat se-Sulteng di Kota Palu, Senin. Ia menjelaskan saat ini pihaknya intensif membangun komunikasi dengan dua partai koalisi di mana komunikasi ini untuk saling menjajaki satu sama lain. Selain itu, papar dia, saat ini ketiga parpol sedang membangun kesepahaman untuk mengusung visi-misi yang ideal sesuai dengan arah koalisi yang mengusung tema perubahan dan perbaikan. \"Pertemuan-pertemuan yang intensif selalu terjalin dari waktu ke waktu,\" ujarnya. Menurut dia, dari koalisi ini akan menjadi wahana atau wadah bagi rakyat yang menginginkan perubahan sehingga harapan itu menjadi gerak bersama dalam membangun negeri. Ia mengemukakan dalam kontestasi politik segala sesuatunya berjalan dinamis sehingga butuh kesepahaman dengan membangun kompromi. \"Setiap partai politik memiliki agenda dan target-target pencapaian. Yang jelas kami semakin intensif berkomunikasi dan membangun kesepahaman tujuan besar pemilu,\" tuturnya. Ia berharap dengan momentum ini kesolidan internal Demokrat semakin baik untuk menyukseskan pesta demokrasi tahun depan. \"Deklarasi bersama tiga partai ini pada akhirnya akan menjadi keniscayaan, tetapi kami ingin meyakinkan terlebih dahulu tahapan-tahapan yang bisa dikatakan finalisasi segala sesuatunya,\" demikian AHY.(sof/ANTARA)
Soal Capres, Adu Kuat Jokowi dengan Tuhan
Jakarta, FNN – Kemarin, Pak Jokowi hadir dalam Rakornas PAN di Semarang, Jawa Tengah. Meskipun Pak Jokowi mengatakan bahwa dia tidak akan membicarakan masalah capres-cawapres, tetapi Pak Jokowi memberikan kode-kode capres-cawapres dengan mengatakan bahwa dirinya tidak akan mengabsen capres cawapres karena yang hadir sedikit sehingga nggak usah diabsen semua sudah tahu. Yang dia maksud adalah Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Pak Jokowi juga berbicara tentang perolehan kursi PAN di Jawa Tengah. Jadi, kelihatannya sekarang PAN mendekati Ganjar Pranowo. Sementara itu, PDIP sudah memutuskan bahwa mereka akan mengusung calon internal dan siapa namanya menunggu petunjuk dari Tuhan. Sedangkan Pak Zulkifli Hasan justru menunggu petunjuk dari Pak Jokowi. Dia mengusulkan Ganjar dan Erik. Menanggapai hal tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Senin (27/12/23) mengatakan, “Coba kita ulas itu secara agak mendalam. Ini tahun politik di mana ekonomi berantakan, keakraban sosial berantakan, justru Pak Jokowi datang di dalam forum semacam itu, harusnya dengan ide yang lebih luas dari sekedar soal pemilu, elektabilitas, atau persentasi kursi.” Menurut Rocky, mestinya Pak Jokowi mengajarkan publik supaya berpikir tentang, misalnya hubungan antara pajak dan kemakmuran, supaya para calon presiden berpikir begitu. Di Amerika, setiap calon presiden pasti langsung dikepung oleh isu yang sangat otentik, yaitu soal pajak, soal kemiskinan, soal stunting. Ini Pak Jokowi ini ribut sendirian, seolah-olah dia bisa menentukan melalui Munas siapa yang bisa. Demikian juga Ibu Mega. Menurut Rocky, kalau memang tidak ada calon internal, sudahlah, bilang saja tidak ada. “Jadi, ini sesuatu yang akhirnya orang bilang apa intinya, akan ada tetapi tunggu restu dari langit oleh Tuhan. Nggak ada politik itu yang nunggu restu Tuhan. Di dalam politik, sesuatu yang bagus pasti direstui Tuhan. Vox populi, vox dei, yang ditentukan rakyat pasti akan direstui Tuhan. Itu artinya, dia tidak mengerti juga bahwa demokrasi itu kalau dilakukan secara benar pasti direstui langit,” ujar Rocky Gerung dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Menurut Rocky, Pak Jokowi diam-diam masih menyusun rencana. Dia tahu bahwa gerbong-gerbong akan tabrakan di stasiun yang sama, karena salah masuk rel, tapi Pak Jokowi juga akhirnya tehimpit di dalam gerbong-gerbong yang kosong itu, karena dia sendiri tidak punya ide tentang apa yang mesti dia ucapkan, supaya orang percaya bahwa dia itu masih negarawan, bahwa dia itu tidak akan ngutak-atik lagi sistem pemilu, bahwa dia itu akan berlaku adil nanti di ujung sistem pemilu, bahwa dia tidak akan arahkan KPU dengan teknologi algoritma yang sudah disiapkan oleh intel, misalnya. Jaminan itu mesti datang dari Presiden sebagai penyelenggara Pemilu. “Jadi kalau presiden justru menjadi pemain Pemilu, itu ngaco kan. Dia penyelenggara, sekarang dia masih bermain pemilu. Jadi, itu bahayanya presiden kalau tidak punya kapasitas untuk menghela demokrasi,” ungkap Rocky. Saat ini, Ibu Megawati menunggu petunjuk Tuhan, sementara Zulkifli Hasan menunggu petunjuk Pak Jokowi. “Buat apa ada kongres partai, ada rakernas, kalau nggak ada keputusan. Kalau Tuhan membantalkan, kalau Jokowi membatalkan, demokrasi habis dong,” ujar Rocky. Kondisi ini, kata Rocky, menunjukkan kita tidak paham demokrasi, partai politik tidak paham demokrasi, dan presiden tidak paham demokrasi. “Jadi, prinsip di dalam demokrasi adalah sirkulasi elit mesti dipercepat dalam kompetisi jujur. Tuhan justru minta itu. Kompetisi jujur saja kata Tuhan. Sirkulasi dipercepat,” kata Rocky. Di akhir pembahasan Rocky mengatakan bahwa pendidikan politik nyaris berhenti. Yang ada adalah ketakutan untuk masuk dalam kompetisi. Jadi, sayang sekali PAN yang tadinya didirikan sebagai partai yang mandiri secara intelektual, akhirnya jadi ‘kacung’ secara politis. Demikian juga PDIP, partai yang besar yang harusnya sudah ada kader, masih nunggu juga suara dari langit. Padahal, diperlukan suara dari kongres. (ida)
POPULER
