Jakarta, FNN – Penyataan Ketua PPATK bahwa mega skandal 300 T di Departemen Keuangan bukan soal pencucian uang, membuat masyarakat terus bertanya-tanya.  Apalagi orang pertama yang membongkar masalah tersebut adalah Menkopolhukan, Mahfud MD, yang  sumbernya adalah PPATK. Jika tidak ada klarifikasi dari Mahfud MD, bisa-bisa rusak reputasinya. Untuk itu, Mahfud harus didorong agar punya keberanian menuntaskan masalah ini, jangan sampai mundur.

Menanggapi masalah tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal YouTube Rocky Gerung Official edisi Kamis (16/3/23) mengatakan, “Ya, kita bikin satu kelompok namanya Mahfud Amikus ‘kawan-kawan Mahfud’ supaya ada backup moral kepada Pak Mahfud”.

Bagaimanapun, kata Rocky,  soal mega skandal 300 T di Departemen Keuangan ini, Mahfudlah yang mulai memunculkan ke publik. Oleh karena itu, kalau dia tidak menuntaskan masalah ini, orang akan menganggap bahwa Mahfud sekadar menyebar isu untuk kepentingan sendiri, atau mungkin ada tekanan yang lebih kuat dari dia.

Dalam diskusi rutin yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky menyarankan agar ada penelitian atau investigasi terhadap masalah ini untuk mencegah asumsi publik bahwa di belakang ini ada uang-uang yang masuk ke dalam permainan politik, terutama partai-partai politik yang mungkin punya kepentingan dengan uang itu. Karena, bagaimanapun juga isu ini sudah masuk ke wilayah yang sangat politis, sudah terjadi sejak lama, dan dibiarkan.

“Jadi, setiap kali pembiaran itu menunjukkan bahwa ada kekuatan yang masih menghendaki supaya kasus semacam ini jangan dipublis habis-habisan. Jadi, kelihatannya Mahfud mau dicegah untuk membuka semua ini lebih jauh,” ujar Rocky.

Masalahnya, kasus ini sudah masuk ke wilayah publik sehingga netizen akan menuntut terus. “Jadi, Pak Mahfud kembali dari Australia kita jemput sama-sama di airport, terus kita minta dia bikin konferensi pers tentang apa ujung dari soal 300 triliun ini,” ajak Rocky.

Ketika pertama kali kasus ini muncul di publik, Mahfud menyampaikan dengan sangat jelas, bahkan menyebut transaksi mencurigakan ini melibatkan 467 orang, terbanyak di Dirjen Pajak dan Bea Cukai. Mahfud juga mengatakan dengan jelas bahwa itu laporan yang sudah lama berlangsung, yakni antara tahun 2009 sampai 2023, dan tidak ada kemajuan informasi. Bagaimana tidak membingungkan jika tiba-tiba menguap begitu saja.

“Ini keadaan yang serba tidak menentu. Kasus-kasus yang semacam ini kan bisa bergandengan dengan posisi Pak Jokowi yang makin lama makin lemah, lalu ada kasus-kasus baru yang makin lama makin dikedepankan. Jadi setiap kali atau setiap langkah yang ingin dilakukan Mahfud itu pasti diintai juga oleh lawan-lawan politik Jokowi. Itu berarti, Mahfud sebetulnya berupaya untuk menjadi semacam whistleblower, tetapi orang sekitar Jokowi merasa kalau kejauhan ini bisa sampai ke keluarga Pak Jokowi juga,” ungkap Rocky.

Rocky juga menjelaskan bahwa transaksi mencurigakan adalah istilah kriminal. Oleh karena itu, walaupun PPATK bagian dari eksekutif, tapi dia mempunyai tugas etis untuk memberitahu bila terjadi sesuatu yang mencurigakan tadi, yang secara etis tidak boleh terjadi.

“Jadi, sekali lagi kita dorong ini demi kepentingan transparansi aja, nggak ada soal-soal ingin jeblosin seseorang, karena Mahfud sendiri mengatakan bahwa ini lebih lebih gila dari korupsi sebetulnya, karena ini soal manipulasi uang negara dan melibatkan pejabat negara yang mungkin berlapis-lapis cara menyembunyikan kejahatan itu,” kata Rocky.

Rocky berharap agar sepulang dari luar negeri Mahfud langsung mempanggil Kapolri atau Bareskrim untuk membuat konferensi pers bersama supaya tidak ada lagi peluang kasus ini ditutup atau diendapkan atau dipetieskan. Dengan demikian, Mahfud tidak hanya mendapat headline atau sekadar mencari sensasi.

“Jadi hal ini yang mesti kita dorong, lepas dari Ibu Sri Mulyani mungkin merasa lebih kuat kedudukannya dibandingkan dengan PPATK, tapi tetap Pak Mahfud ini orang yang secara akademis kita percaya integritasnya,” ujar Rocky. (ida)