POLITIK
Menkopolhukam Mengajak Australia Meningkatkan Komitmen Keamanan Maritim
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengajak Australia untuk meningkatkan komitmen kerja sama dalam menjaga keamanan maritim.Mahfud menyampaikan hal itu dalam sesi pembahasan keamanan maritim di Pertemuan Dewan Kementerian Australia-Indonesia (MCM) Ke-9 di Melbourne, Australia, berdasarkan keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu.\"Luasnya wilayah perairan laut selain memberikan keuntungan, juga menghadirkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, termasuk berbagai kejahatan transnasional yang memanfaatkan jalur laut, eksploitasi ilegal sumber daya alam, dan aktivitas pihak-pihak yang menjadi ancaman kedaulatan, dan keamanan maritim,\" ujar Mahfud dalam pertemuan yang berlangsung Selasa (14/3).Mahfud menyampaikan Indonesia menaruh perhatian terhadap dua isu utama tantangan keamanan maritim secara domestik dan kawasan.Pertama, pergerakan orang yang tidak teratur atau irregular movement of people yang memanfaatkan perairan Indonesia, khususnya gelombang pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut pada 2022-2023.Hal itu sempat dibahas dalam Bali Process Ministerial Conference Ke-8 di Adelaide, Australia, Februari 2023 yang menyebut gelombang tersebut merupakan bentuk pergerakan kedua dengan indikasi penyelundupan orang.Kedua, aktivitas perikanan yang tidak teratur, tidak terlapor, dan tidak teregulasi (IUU Fishing). Aktivitas tersebut dinilai mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta mengurangi penghasilan nelayan pesisir yang mata pencariannya sangat bergantung kepada kekayaan laut.Aktivitas IUU Fishing diyakini sangat erat berkaitan dan banyak dikendalikan sindikat organisasi kejahatan lintas negara atau transnasional.\"Saya mengapresiasi kesepakatan Indonesia dan Australia untuk meningkatkan kerja sama keamanan maritim, khususnya dalam upaya menjaga serta menciptakan stabilitas keamanan di kawasan,\" kata Mahfud yang memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut.Indonesia-Australia telah memiliki berbagai kerja sama bilateral baik melalui forum dialog, pendidikan, pelatihan, dan latihan bersama terkait isu keamanan maritim dengan memanfaatkan berbagai mekanisme baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.Mahfud menyatakan dukungannya atas kelanjutan kerja sama konkret antara kementerian dan lembaga pemerintah (K/L) kedua negara di bidang kemaritiman.\"Tidak hanya di bawah koordinasi Badan Keamanan Laut RI, namun antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia, dan kementerian/lembaga terkait bidang kemaritiman lainnya dengan counterpart (mitra, red.) masing-masing di Australia,\" katanya.Mahfud menekankan pentingnya komitmen bersama kedua negara dalam memerangi IUU Fishing sesuai kesepakatan Rencana Aksi Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Australia 2020-2024.Mahfud mengapresiasi dukungan Australia terhadap Indonesia selaku pemimpin bersama untuk pembahasan isu pergerakan orang yang tidak teratur dalam konteks pengungsi Rohingya di Forum Bali Process.Mahfud menekankan bahwa Indonesia berkomitmen dan berharap Australia terus mendukung prinsip burden-sharing and shared responsibility atau berbagi beban dan tanggung jawab bersama serta perlunya kerja sama yang erat di antara negara asal, transit, dan tujuan migrasi ireguler.Dalam pertemuan tersebut, Delegasi Australia Dipimpin Menteri Dalam Negeri sekaligus Menteri Keamanan Siber Clare O\'Neil.(ida/ANTARA)
Pemda Diminta Segera Menyelesaikan Penetapan Batas Desa
Jakarta, FNN - Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan penetapan batas desa dan melaporkan kepada Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes).Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan penyelesaian batas desa itu dapat memberikan kepastian hukum terhadap desa-desa di daerah.\"Penyelesaian batas desa akan memberikan kepastian hukum kepada desa-desa,\" kata Eko saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penyelesaian Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Jakarta, Selasa (14/3).Dia menyebutkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah memberikan 304 kode desa kepada desa pemekaran.Oleh karena itu, Eko meminta para bupati dan wali kota yang telah menerima kode desa itu segera melakukan penegasan batas pada desa-desa tersebut dan melaporkan kepada tim PPBDes tingkat provinsi, untuk kemudian disampaikan kepada Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri.Eko menjelaskan visi Indonesia dalam hal pembangunan salah satunya ialah pembangunan administrasi desa. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.\"Dalam rapat ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama sebagai bentuk tindak lanjut pelaksanaan dua tahun Peraturan Presiden tentang Kebijakan Satu Peta, khususnya terkait kondisi peta batas desa,\" katanya.Dia berharap kegiatan itu mampu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penyelesaian batas desa. Selain itu, dia juga berharap kapasitas aparatur desa dalam pelaksanaan penyelesaian batas desa meningkat.Dengan demikian, hal itu akan memberikan kepastian hukum dan status suatu wilayah desa, serta terlaksananya penegasan batas desa dengan penggunaan metode kartometrik sesuai tahapan yang diatur di Permendagri Nomor 45 Tahun 2016.\"Melalui forum Rapat Koordinasi Nasional ini, maka sebagai langkah percepatan penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa diharapkan menghasilkan rekomendasi, rencana tindak lanjut, serta komitmen bersama dalam rangka percepatan penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa,\" ujar Eko.(ida/ANTARA)
Mengangkat Mantan Napi Bebas Bersyarat Menjadi Stafsus, Risma Miskin Akal dan Moral
Jakarta, FNN – Setelah selama beberapa pekan kita dihebohkan oleh perilaku kontras yang luar biasa di masyarakat tentang kemiskinan dan gaya hidup mewah para pejabat, kini masyarakat dihebohkan oleh berita tentang Menteri Sosial,Tri Risma Harini, yang mengangkat seorang mantan napi yang baru keluar penjara dengan status bebas bersyarat, untuk menjadi staf khusus urusan pengentasan kemiskinan. Mantan napi tersebut adalah Tasdi, mantan Bupati Purbalingga yang menjadi koruptor dana pembangunan Islamic Center. Bagaimana mungkin ini dilakukan oleh Ibu Risma? Mengapa fungsi Irjen tidak bekerja? Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (14/3/23) mengatakan bahwa Ibu Risma miskin akal dan miskin moral. “Jadi kelihatan, Ibu Risma miskin akal dan miskin moral,” ujar Rocky. Menurut Rocky, dalam asas bernegara di seluruh dunia, koruptor adalah extra ordinary crime, bahkan dianggap sebagai kemaksiatan utama manusia yang punya jabatan tapi masih korupsi. Napi koruptor berbeda dengan tahanan politik. Mantan Bupati Purbalingga ini adalah koruptor, seorang perampok, tiba-tiba ditampung di Kementerian yang sifatnya sosial yang juga pernah dirampok oleh menterinya. Bisa-bisa Kemneterian Sosial dianggap sebagai Departemen penampung para rampok. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartwan senior FNN, itu Rocky Gerung juga mengatakan bahwa mestinya sinyal itu sudah ada, minimal Irjennya Ibu Mensos berusaha memberi tahu bahwahal itu tidak boleh terjadi. Karena fungsi dari Irjen di Kementerian atau Departemen adalah memberitahu dua hal: pertama, potensi conflict of interest; kedua, kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi di wilayah mana pun supaya Irjen tahu bahwa ini bahaya, lalu dilaporkan ke kantornya. “Jadi, sebetulnya ini kasus yang biasa kita dengar di mana-mana, masa Bu Risma tidak mengerti. Jadi bahaya juga ini Ibu Risma, memimpin dengan fasilitas yang miskin moral dan miskin akal,” kata Rocky. Saat ini, kasus seperti itu juga terjadi di mana-mana. Banyak menteri baru dan tokoh politik terlibat kasus, tiba-tiba dielu-elukan kembali. Padahal, sebetulnya sejarah itu yang mestinya menjadi record bahwa ini hal ini tidak boleh terjadi. Ini sungguh ironis dengan yang terjadi pada tahanan politik seperti Habib Riziq, yang sudah mendapat hukuman penjara, masih mendapat hukuman sosial pula, tidak boleh ke mana-mana. Sampai saat ini, Habib Rizieq masih menjadi tahanan kota. Padahal, dia tidak melakukan korupsi. Dia hanya melakukan perlawanan politik sebagai oposisi. “Jadi beda antara oposisi dan korupsi. Korupsi itu artinya merampok hak rakyat untuk sejahtera, sementara oposisi justru mengingatkan bahwa negara itu bisa merampok hak rakyat untuk memperoleh keadilan,” ujar Rocky. Koruptor sebenarnya adalah maling, tapi malingg yang rakus. Menurut Rocky, dalam etika Aritotles ada prinsip bahwa maling itu harus kita hormati karena motif maling karena dia lapar, tapi kalau koruptor karena dia kenyang tapi masih merampok. Jadi, bahkan di dalam kejahatan, ada yang harus kita hormati, yaitu kejahatan yang datang dari kebutuhan. Kalau koruptor, dia tidak butuh apa-apa tapi masih merampok. Perut koruptor sudah gendut, anak istrinya juga sudah menenteng tas mewah,tetapi masih mengambil uang negara. “Jadi apa sebetulnya alasan Bu Risma? Dari segi akal saja dia tidak punya, masa Ibu Risma masih mengiyakan itu. Ibu Risma berarti enggak punya akal juga,” ujar Rocky. (ida)
AHY Ingatkan Pentingnya Good Governance Sebagai Solusi
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance sebagai solusi dalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi dan kesejahteraan.AHY mengatakan bahwa transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip di dalam mewujudkan good governance.\"Jangan diabaikan. Jika kita fokus melakukan itu dengan baik berbagai persoalan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dapat ditemukan solusinya,\" kata AHY saat memberikan pidato politik di Tenis Indoor, Senayan, Jakarta, Selasa.Ia mencermati bahwa tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik ditandai dengan banyak program pemerintah yang dilakukan secara \"grasa-grusu\", terburu-buru, dan kurang penghitungan.AHY juga menyebut kurang baiknya tata kelola pemerintahan tercermin dari lahirnya aturan perundang-undangan yang keluar dari norma hukum.Untuk itu, AHY menegaskan bahwa lemahnya good governance akan memicu terjadinya ketidakpastian hukum.Di mana, ketidakpastian hukum berimplikasi pada kepercayaan dunia usaha serta para investor nasional maupun luar negeri kepada pemerintah dalam menanamkan investasi di Tanah Air.\"Tidak sedikit yang akhirnya membatalkan investasinya, padahal kita sangat membutuhkan investasi itu untuk perbaikan dan pertumbuhan ekonomi nasional,\" tuturnya.AHY menegaskan bahwa good governance penting diwujudkan karena merupakan indikator kemajuan sebuah bangsa.\"Di mata dunia good governance adalah indikator kemajuan sebuah bangsa,\" kata AHY.Pada kesempatan itu, AHY mengingatkan para aparat penegak hukum untuk mengedepankan integritas, sekaligus mengapresiasi kepada aparat penegak hukum yang senantiasa menjaga amanah dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.Ia berharap penegakan hukum yang seadil-adilnya menjadi komitmen seluruh aparat penegak hukum di Indonesia.\"Kita ingin aparat penegak hukum terus menjaga integritasnya. Tidak tebang pilih; tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah, dan tidak tumpul ke kawan, tajam ke lawan,\" pesannya.(sof/ANTARA)
Ridwan Kamil Belum Memastikan Pendamping di Pilgub Jawa Barat 2024
Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil mengisyaratkan akan kembali berlaga di Pilkada Jawa Barat 2024, namun dirinya belum memastikan siapa pendampingnya kelak sebagai calon wakil gubernur. \"Koalisinya belum tentu, namanya wakil itu tergantung koalisi,\" kata Gubernur Ridwan Kamil ketika ditanyakan apakah dia akan kembali maju bersama Wagub Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum di Pilgub Jabar 2024, saat ditemui di Gedung TP PKK Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa. Saat mengikuti kontestasi Pilkada Jawa Barat 2018, Ridwan Kamil berpasangan dengan Uu Ruzhanul Ulum yang berasal dari PPP. Walaupun dalam sejumlah hasil lembaga survei mencatatkan bahwa elektabilitas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk berlaga di Pilpres 2024 cukup diperhitungkan. Ridwan Kamil mengatakan hingga saat ini dirinya fokus dulu untuk menjadi calon gubernur di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024. Ridwan Kamil mengatakan sebagai kader Partai Golkar, dirinya menghargai keputusan partai berlambang pohon beringin ini mengusung Airlangga Hartarto untuk Pilpres 2024. Sementara ini ia fokus di Pilgub Jawa Barat 2024 dahulu dan dirinya menyerahkan peluang mencalonkan diri di DKI Jakarta kepada partainya. \"Jadi kalau urusan Pilpres adalah mendukung Pak Ketum Partai Golkar Airlangga, sebagai capres. Saya fokus pada yang pasti, di depan mata yaitu Gubernur Jawa Barat. Kalaupun saya berkeinginan di periode kedua kan begitu. Kalau di DKI surveinya bagus, tapi keputusan dari partai,\" kata dia. Oleh karena itu, ia kembali menegaskan bahwa saat ini sedang fokus bekerja membereskan periode pertama sebagai Gubernur Jawa Barat. Dan jika ditanyakan tentang pilihan-pilihan politik yang paling realistis dan paling besar peluangnya, tentu adalah haknya untuk mengikuti periode kedua Gubernur di Jawa Barat.(ida/ANTARA)
Mahfud Menekankan Ancaman Terorisme dalam Kerja Sama Dengan Australia
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menekankan bahwa terorisme masih menjadi ancaman laten dalam pertemuan the 9th Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting (MCM) di Melbourne, Australia, Selasa.\"Di kawasan Asia Tenggara, terorisme dan radikalisme masih akan menjadi ancaman serius. Berbagai kelompok teror afiliasi ISIS dan Al Qaeda tetap berpotensi mengganggu stabilitas kawasan,\" ucap Mahfud.Melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Mahfud menekankan bahwa terorisme masih menjadi ancaman laten, baik yang bermotif ideologi, politik, dan konflik horisontal, sehingga membutuhkan kerja sama kedua negara, yakni Indonesia dan Australia, di berbagai tingkatan.Mahfud bersama Menteri Keamanan Siber Australia Clare O’Neil membahas beberapa hal, antara lain Foreign Terrorist Fighters (FTF), radikalisasi online, radikalisasi perempuan dan generasi muda, serta perkembangan upaya penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.\"Proses radikalisasi melalui media sosial/internet perlu diberikan perhatian yang lebih besar mengingat sebagian besar serangan teror yang dilakukan oleh pelaku tunggal (lone wolf), sebagian besar pelakunya menjadi korban dari proses radikalisasi melalui media sosial/internet,\" ujar Mahfud.Ia menyampaikan kepada Menteri Clare O’Neil bahwa kedua negara telah berkolaborasi dengan baik dalam upaya penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan melalui berbagai mekanisme kerja sama, baik di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral.Khusus di tingkat kerja sama sub-kawasan, Indonesia-Australia memimpin bersama pertemuan Sub-Regional Meeting on Counter-Terrorism and Transnational Security (SRM) di tingkat menteri, dan pertemuan Senior Official Counter-Terrorism Policy Forum (SOCTPF) di tingkat pejabat senior. Negara peserta SRM adalah Indonesia, Australia, Brunei Darusalam, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, dan Thailand.Pertemuan SOCTPF pertama pada tahun 2021 dan pertemuan kedua pada tahun 2022 telah menghasilkan dokumen bagi upaya penanggulangan terorisme dan ekstremisme kekerasan, utamanya dokumen high-level principles terkait pelindungan anak yang terasosiasi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.\"Saya sangat mengapresiasi outcome ini, dan saya harap hasil dari pertemuan SOCTPF tersebut dapat disetujui dan diakui oleh perwakilan menteri dan pejabat tinggi negara-negara sub-kawasan pada pertemuan Sub-Regional Meeting yang akan kita laksanakan tanggal 16 Maret mendatang,\" ujar Mahfud.(ida/ANTARA)
Kasad Memperkuat Kerja Sama Militer dengan Brunei Darussalam
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman memperkuat kerja sama militer dengan Tentera Darat Diraja Brunei (TDDB).Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, Dudung melakukan kunjungan kehormatan kepada Panglima TTDD Brigadir Jenderal Dato Seri Pahlawan Saifulrizal bin Abdul Latif di Markas TDDB Berakas Garison.Dudung mengatakan kedua belah pihak saling mengapresiasi atas terlaksananya kerja sama antara TNI AD dengan TDDB, yang telah terjalin dengan baik di berbagai bidang, baik di bidang latihan, bidang pendidikan maupun bidang intelijen.Selain itu, dibahas tentang rencana Latihan Bersama (Latma) antara TNI AD dan TDDB berupa Latihan Bersama Penanggulangan Bencana serta kegiatan Bakti Sosial yang akan diselenggarakan di wilayah Kodam VI/Mulawarman.\"Kegiatan itu diawali dengan kunjungan Panglima TDDB ke Indonesia pada bulan Agustus 2023 mendatang bersamaan dengan kegiatan Latma Petir Satria,\" jelas Dudung.Selain mengadakan kunjungan kehormatan kepada Panglima TDDB, Dudung juga melaksanakan kunjungan kehormatan kepada Panglima Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) Mayor Jenderal Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi bin Bol Hasan, serta melaksanakan peninjauan ke Museum Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) di Bolkiah Garrison.(ida/ANTARA)
BNPT Mitigasi Ancaman Pembelahan Jelang Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Boy Rafli Amar menegaskan lembaganya mengupayakan mitigasi ancaman polarisasi (pembelahan) jelang Pemilu 2024.\"Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama melakukan langkah mitigasi, agar kehidupan demokrasi berkualitas dan terlepas dari polarisasi sosial dan politik identitas yang berpotensi memecah belah bangsa,\" jelasnya di Jakarta, Senin.Hal itu juga disampaikan Boy pada kegiatan Dialog Kebangsaan BNPT bersama KPU, Bawaslu dan partai politik peserta pemilu dengan tema, merajut persatuan dan kesatuan, mencegah polarisasi sosial dan politik identitas yang dapat mengarah pada aksi terorisme dalam Pemilu 2024.Menurut dia, BNPT RI memiliki kekhawatiran dengan maraknya penyebaran narasi permusuhan, narasi kebencian yang dapat memicu sikap intoleransi, radikalisme dan terorisme.Dia berharap agar seluruh elemen bangsa terutama partai politik turut serta menyosialisasikan lima vaksin kebangsaan terutama terkait penguatan wawasan kebangsaan kepada konstituen-nya.\"Kami berharap, perwakilan partai yang ikut dalam kegiatan ini juga dapat mensosialisasikan semangat persatuan dan kesatuan, meskipun berbeda pilihan kepada konstituen sebagai pendidikan politik,\" ucapnya berharap.Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap seluruh elemen bangsa terutama lembaga negara dapat mengisi ruang publik dengan narasi-narasi empat konsensus kebangsaan yakni Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945.\"BNPT, BPIP, TNI dan Polri serta semua pihak-pihak untuk memperkuat narasi-narasi moderat, landasan negara dan semangat unity in diversity (persatuan dalam perbedaan), narasi itu harus kuat dibanding narasi pemecah-belah bangsa,\" katanya menegaskan.Kemudian, Wakil Presiden Ma\'ruf Amin meminta agar para peserta Pemilu 2024 tidak menggunakan strategi polarisasi demi untuk memenangkan suara karena dapat merusak kesatuan negara.\"Strategi polarisasi mungkin saja dapat memenangkan suara, tapi hal itu sekaligus juga merusak negara. Oleh karena itu, strategi pemenangan pemilu wajib mengedepankan persatuan nasional, meskipun peserta pemilu tengah bersaing untuk menang,\" tutur Wapres Ma\'ruf Amin.Menurut dia, pengalaman pada pemilu yang lalu menunjukkan terjadinya polarisasi yang tajam di masyarakat. Sebagian pendukung saling menjatuhkan dengan isu politik identitas, alih-alih adu gagasan mengenai konsep berbangsa dan program untuk mengatasi tantangan strategis di tingkat lokal dan global.(sof/ANTARA)
Peta Koalisi dan Capres Akan Terbentuk Setelah PDIP Bersikap
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa peta koalisi dan calon presiden yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024 bergantung pada sikap yang dikeluarkan oleh PDI Perjuangan (PDIP).Dia menyebut sikap dari PDIP terkait capres yang akan diusungnya ataupun arah koalisi bergantung pada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.\"Saya kira kalau PDIP sudah memutuskan sikap, otomatis akan terbentuk, ada berapa koalisi dalam pencalonan presiden. Sebab segala sesuatunya tergantung kepada PDIP dan PDIP tergantung ke Bu Mega sebenarnya,\" kata Yusril di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin.Menurut dia, arah peta capres dan koalisi belum jelas padahal pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya tinggal enam bulan lagi.\"(Pendaftaran) bulan September dan belum ada formasi koalisi yang terbentuk, membentuk satu paslon dalam Pilpres 2024 yang akan datang,\" katanya.PDIP, tambah Yusril, sebagai partai politik terbesar di parlemen pun hingga hari ini belum menentukan calon presiden yang akan diusungnya.\"Di PDIP sendiri juga masih belum memutuskan, apakah akan mendukung Pak Ganjar, apakah mendukung Mbak Puan, atau bagaimana. Sampai hari ini juga belum ada keputusan,\" ucapnya.Meski beberapa nama calon presiden ataupun calon wakil presiden kerap disinggung untuk diusung pada Pilpres 2024, namun hanya sedikit partai politik yang sudah benar-benar mengeluarkan keputusan resmi terkait sosok yang diusungnya.\"Yang baru kelihatan sepertinya ada calon yang mendukung Pak Anies yang dari partai Nasdem yang eksplisit, tapi partai-partai lain masih cair,\" imbuhnya.Yusril mengatakan PBB hingga saat ini belum menetapkan capres yang akan diusung pada Pilpres 2024, begitu pun dengan koalisi partai politik.\"Kalau untuk koalisinya masih menunggu perkembangan yang lain,\" katanya pula.Dia menyebut capres yang akan diusung oleh partainya akan sangat bergantung pada koalisi yang terbentuk, di mana disebutnya koalisi yang terbentuk akan bergantung pada sikap PDIP.\"Siapa yang akan diputuskan, itu kan sangat tergantung juga kepada koalisi yang terbentuk. Jadi sementara ini wacana sudah berkembang, tapi PDIP sampai hari ini belum memutuskan sikap,\" jelasnya.Yusril mengatakan pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono pada hari ini salah satunya juga dimaksudkan untuk mendiskusikan seputar tokoh-tokoh potensial untuk diusung pada Pilpres 2024.\"Tadi Pak Mardiono dan juga saya diskusikan kriteria-kriteria, kita memiliki stop banyak calon-calon pemimpin bangsa, punya pengetahuan dan pengalaman untuk menjadi pemimpin, presiden dan wakil presiden di masa datang,\" kata Yusril.Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu tampak hadir pula Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Muhamad Arwani Thomafi, Wakil Ketua Umum (Waketum) PBB Dwianto Ananias, hingga Sekjen PBB Afriansyah Noor.(sof/ANTARA)
Ridwan Kamil Fokus Ikut Kontestasi Pilkada Jabar 2024
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ridwan Kamil mengatakan dirinya fokus dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat 2024, meskipun hasil survei berbagai lembaga menunjukkan elektabilitasnya cukup baik untuk maju di Pilkada DKI Jakarta.\"Saya ini adalah objek dalam survei, kalau hasilnya lumayan, ya alhamdulillah karena ada kerja-kerja yang dilakukan. Namun saya fokus di Pilkada Jawa Barat di periode kedua,\" kata Ridwan Kamil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin.Dia mengakui hasil survei berbagai lembaga menunjukkan elektabilitasnya cukup baik untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Namun menurut Gubernur Jawa Barat itu, dirinya harus komunikasi dengan internal Partai Golkar jika ingin ikut kontestasi Pilkada DKI Jakarta.\"Kalau pindah provinsi (kontestasi Pilkada), harus \'ngobrol\' dengan partai yang menentukan komposisi. Namun yang sudah ada di depan mata adalah Pilkada Jabar,\" ujarnya.Selain itu menurut dia, terkait Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, dirinya mendukung Airlangga Hartarto maju sebagai bakal calon presiden (capres) yang akan diusung Partai Golkar.Dia menjelaskan, sikapnya tersebut mengikuti keputusan yang telah diambil Golkar untuk mengusung Airlangga di Pilpres 2024.\"Kalau hasil survei (nama) saya ada di mana-mana, itu tidak bisa dihindari namun saya taat pada aturan yang ada di Golkar yaitu mengusung Pak Airlangga sebagai capres,\" katanya.Kang Emil mengatakan dirinya akan maksimal melaksanakan kerja-kerja politik menggalang pemilih untuk kepentingan dan memenangkan Partai Golkar di Pemilu 2024.(sof/ANTARA)
POPULER
