POLITIK
Tiba-tiba Menyebut Transaksi 300 T di Kemenkeu Bukan Korupsi atau Pencucian Uang, Kepala PPATK Masuk Angin?
Jakarta, FNN - Banyak yang terkejut dan bertanya-tanya ketika Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, menegaskan bahwa transaksi keuangan di Kementerian Keuangan bukan korupsi dan bukan tindak pidana pencucian uang. Bahkan, dia juga menyampaikan bahwa transaksi yang terkait dengan pegawai nilainya minim. Bagaimana dengan transaksi Rafael Alun dan Andhi Pramono yang jumlahnya miliaran? Padahal itu baru dua orang. “Perlu dipahami bahwa ini bukan tentang adanya abuse of power atau korupsi yang dilakukan oleh pegawai dari Kementerian Keuangan, tapi ini lebih pada tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang menangani kasus-kasus tindak pidana asal, yang menjadi kewajiban kami. Saat melakukan hasil analisis, kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti,” jelasan Ivan, Selasa (14/3/23), di Kantor Kementerian Keuangan. Ivan juga membantah bahwa transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun itu merupakan aktivitas dari pegawai Kementerian Keuangan seperti yang sudah beredar di publik. “Kami menemukan sendiri terkait dengan pegawai, tapi nilainya tidak sebesar itu. Nilainya sangat minim,” ujar Ivan yang ketika menyampaikan penjelasan ke media didampingi oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Awan Nurmawan Nuh, dan stafsus Kementerian Keuangan yang kini diangkat menjadi Plt. Kepala Komunikasi, Yustinus Prastowo. “Jadi jelas ya angka 300 triliun itu bukan angka korupsi atau tindak pidana pencucian uang di Kementerian Keuangan,” tegas Irjen Kementerian Keuangan, Awan Nurmawan Nuh. “Saya banyak membaca di berbagai platform pertemanan dan di komentar-komentar, yang mengaku lemes setelah menyimak penjelasan kepala PPATK. Tapi banyak juga yang nggak lemes, tapi marah dan uring-uringan. Kalau memang bukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, ngapain pula sampai ribut-ribut,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal You Tube Hersubeno Point edisi Rabu (15/3/23). Menurut Hersu, semula banyak sekali yang mensupport kepala PPATK dan Mahfud MD, karena mereka dinilai berani membongkar borok di Kementerian Keuangan. Harapan publik dan kepercayaan publik terhadap Pak Mahfud MD dan Ketua PPATK ini sebetulnya tidak berlebihan. Sebab ketika kasus ini muncul, Kementerian Keuangan sedang dilanda berbagai skandal dan krisis kepercayaan publik. Lembaga yang dipimpin oleh Sri Mulyani itu jatuh di titik nadir. Dari kasus pegawai pajak Rafael Alun sampai dua orang kepala Bea Cukai, yaitu Eko Darmanto dan Andhi Pramono, hingga kasus rangkap jabatan dan rangkap gaji. Bagaimana publik tidak sangat jengkel dan tidak lagi percaya pada lembaga Kementerian Keuangan.Karena, jika digabungkan, transaksi mencurigakan Rafael Alun dan Andhi Pramono saja bisa menembus angka satu triliun. Masuk akal juga jika Pak Mahfud menyebut transaksi di Kemenkeu mencapai 300 T karena yang terlibat juga ada 460 orang. Sementara itu, Senin (13/3/23) Ivan juga menyampaikan kepada wartawan bahwa dia telah menyampaikan kembali Rekapitulasi Data Informasi Hasil Analisis atau IHA dan hasil pemeriksaan kepada Menteri Keuangan, termasuk rangkaian penanganan kasus yang berindikasi tidak pidana pencucian uang. “Rekapitulasi yang kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan pada hari ini adalah merupakan daftar seluruh dokumen informasi hasil analisis beserta nilai nominal yang terindikasi terkait dengan TPPU sebagaimana tertuang dalam data individual masing-masing yang telah kami sampaikan kurun waktu 2009-2023,” kata Ivan Yustiavandana dalam keterangan tertulis. Menurut Ivan, hasil analisis adalah penilaian akhir dari analisis yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan atau disampaikan kepada penyidik atau Kementerian/lembaga pihak-pihak lain yang berwenang. Pernyataan Ivan tampaknya merupakan respons dari statement Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang mengaku tidak pernah mendapat data berupa angka 300 triliun yang sebelumnya disebutkan oleh Menkopolhukam Mahfud MD. “Dengan menyatakan mengirim kembali data berarti Ivan juga tetap pada penjelasan sebelumnya bahwa dia telah mengirim data kepada Kementerian Keuangan,” ujar Hersu. “Kalau sekarang hanya selang sehari Ivan kemudian menyatakan tidak ada kaitannya dengan korupsi dan tidak pidana pencucian uang di Kementerian Keuangan, apa maksudnya? Apalagi dia menyatakan bahwa temuan-temuan berkaitan dengan ASN di Kementerian Keuangan itu angkanya sangat kecil,” tanya Hersu. Statement Ivan soal korupsi tampaknya benar, karena Mahfud MD sebelumnya juga menyebut ini bukan soal korupsi, tapi soal pencucian uang. Ketika ketua PPATK Senin kemarin memberikan penjelasan, Ivan juga menyebut soal tindak pidana pencucian uang. “Mengapa sekarang dia menyebut bukan soal korupsi dan bukan tindak pidana pencucian uang? Kita jadi bertanya-tanya, apakah dia ditekan? Apakah dia masuk angin?” tanya Hersu. Menurut Hersu, jika kita mengikuti kronologi sejak pertama kali isu ini mencuat ke publik dan polemik yang terjadi antara Mahfud MD dan Ivan di satu sisi versus Sri Mulyani, sangat jelas bahwa Mahfud MD menyebut adanya transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun, yang diduga merupakan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan ASN di Kementerian Keuangan. “Kalau sekarang tiba-tiba ketua PPATK menyebut itu bukan soal korupsi atau pencucian uang, dan kasus yang melibatkan pegawai keuangan jumlahnya sangat minim, Anda tentu bisa menilai dan menduga-duga sendiri apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Mengapa tiba-tiba Ivan, Ketua PPATK, seperti orang yang sedang masuk angin?” ujar Hersu mengakhiri pembahasannya.(ida)
Masyarakat Optimistis Pemilih Muda akan Bawa Perubahan di Pemilu 2024
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berharap peran aktif pemuda dalam Pemilu 2024 mendatang agar tidak lagi menjadi objek, tetapi subjek dalam politik. Sehingga terjadi gelombang perbaikan dan pembaruan terhadap perasaan masyarakat, yang menginginkan Indonesia lebih makmur, maju dan tegaknya negara berdasarkan hukum. \"Jadi kita melihat, bahwa salah satu inti utamanya itu adalah pemuda ini jangan jadi objek. Jadi dia bukan lagi menjadi objek, tetapi adalah subjek pelaku dalam politik,\" kata Rico Marbun, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPN Partai Gelora dalam diskusi bertajuk \'Pemilih Muda dan Konstestasi Pemilu 2024, Apa Harapan Mereka?, Rabu (15/3/2023) sore. Karena itu, kata Rico, kenapa pemuda saat ini paling dominan dalam menolak isu penundaan Pemilu 2024. Sebab, pemuda memiliki keberanian, baik dalam hal pemikiran maupun tindakannya secara langsung. Dimana pemuda melihat perlunya pergantian kepemimpinan saat ini agar ada perbaikan kondisi sekarang, sehingga pemilu harus sesuai jadwal. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat optimis, bahwa pembaruan tersebut bisa diperjuangkan dalam Pemilu 2024 mendatang. Tetapi, syaratnya harus ada pelibatan secara aktif pemilih muda. \"Situasi kita kan gini-gini saja terus, kita penghasil sawit terbesar di dunia, tetapi minyak goreng langka dan mahal. Kita negara agraris, tapi beras mahal dan impor, belum lagi batubara. Hal inilah yang mendorong kita membuat partai, karena solusinya memang politik. Dan kita akan melibatkan pemilih muda secara aktif,\" katanya. Ketua Bappilu Partai Gelora ini mengungkapkan, jumlah pemilih muda saat ini mencapai 60 persen dari jumlah pemilih secara keseluruhan. Sehingga menjadi pasar yang sangat potensial untuk diperebutkan suaranya dalam Pemilu 2024. \"Pemilih muda itu mencapai angka yang sangat besar, sekitar 60 persen. Jika melihat demografis, itu usianya antara 17-40. Jadi artinya dari dua pertiga pemilih, 60 persen itu pemilih muda, itu pangsa pasar yang sangat besar. Ini yang akan diperebutkan oleh semua partai politik, termasuk Partai Gelora,\" ujarnya. Sehingga Partai Gelora yang mendapat nomor urut 7 dalam Pemilu 2024 berpandangan ini, bahwa pemuda harus menjadi subjek dalam politik, tidak menjadi komoditas politik, karena besarnya jumlah demografi tersebut. \"Kita jangan terjebak terus dari sisi demografi, istilahnya hanya memperjuangkan aspirasi generasi muda terus, tetapi harus ada pelibatan secara aktif pemuda atau pemilih muda,\" katanya. Rico Marbun mengingatkan terhadap pihak-pihak yang terus mendorong isu-isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, bisa memicu para pemuda untuk melakukan perlawanan. \"Saya khawatir indeks optimisme jadi indeks perlawanan. Ini hasil riset yang kami lakukan, bahwa dalam menjawab isu-isu yang tidak bertanggung jawab, seperti penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mudah-mudahan hadirnya Partai Gelora ini ini bisa menjawab tuntutan dan kegelisahan dari generasi muda,\" pungkasnya. Indeks Turun Drastis Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, indeks optimisme masyarakat terhadap kondisi Indonesia saat ini turun drastis dari 64 persen menjadi 3,6 %. Penurunan tersebut, disumbang dari indeks politik dan hukum dari 28,1 persen menjadi minus 10,2 %. \"Generasi muda nampaknya tidak terlalu optimis, bahkan minus. Ini pekerjaan rumah kita untuk mengembalikan optimisme anak muda terhadap kondisi politik dan hukum di Indonesia,\" kata Hendri Satrio (Hensat). Untuk mengembalikan optimisme itu, menurut Hensat, pendekatannya adalah melalui pendekatan hukum, dimana hukum tidak boleh diskriminatif atau tebang pilih lagi. Disamping itu, pemerintah juga harus bersih-bersih terhadap para pejabatnya yang saat ini menjadi sorotan publik. Selanjutnya, kata Hensat, yang bisa mendorong anak-anak muda berpartisipasi dalam politik, yakni adanya kepedulian terhadap pekerjaan, karir, pendidikan, keinginan memiliki rumah dan penghasilan. \"Jika harapan-harapan itu tidak bisa dipenuhi pemerintah, maka optimisme anak muda terhadap Indonesia akan turun. Ini harus menjadi konsen Partai Gelora, jika ingin mendapatkan suara anak muda,\" kata pengamat KedaiKopi ini Hensat berharap Pemilu 2024 bisa dilaksanakan dengan gembira agar semua orang bisa berparsipasi, tidak ada ketakukan dalam menyambut pesta demokrasi ini. \"Saya ingin meminta dan mengajak masyarakat Indonesia untuk menyambut kembali pelaksanaan pemilu yang gembira. Inti dari pemilu itu, pesta demokrasinya gembira, kebahagian dan kegembiraan,\" kata juru bicara Anies Baswedan ini. Sedangkan Peneliti Kelompok Riset Pemuda, Modal Manusia dan Masa Depan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Anggi Afriansyah mengungkapkan, ada kecenderungan anak-anak muda sejak 2014 mulai tertarik pada isu-isu pemilu. \"Jadi kalau partai politik mau mendapatkan suara dari anak muda juga harus menyasar mereka yang ada di desa-desa, karena mereka tidak memiliki akses terhadap media sosial,\" kata Anggi. Anak-anak muda di desa, lanjut Anggi, secara tradisional menurut apa yang dikatakan orang tua mereka, termasuk dalam pilihan politik. Sehingga diperlukan strategis pendekatan khusus terhadap anak muda di desa, apabila ingin pilihan politiknya berbeda dengan orang tuanya. \"Menurut saya partai yang bisa menggarap serius isu-isu yang menjadi problematika anak muda akan menjadi partai masa depan. Jadi kita harus sabar dalam melakukan pendidikan politik ke anak muda, tantangannya berat. Panennya bukan dalam kontestasi 2024, tapi akan datang karena konteksnya membangun bangsa. Itu kita menggarap anak muda secara demografi secara serius,\" katanya. Sebaliknya, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Raihan Ariatama mengatakan, preferensi pilihan politik anak muda sekarang, berbeda dengan orang orang tuanya. Orang tua sekarang tidak bisa memaksakan pilihan politiknya kepada anak mereka. \"Saya yakin anak muda sekarang berani berbeda dengan orang tua sekalipun, itu dimulai saat memilih jurusan saat kuliah. Meskipun orang tua meminta kita di jurusan lain, di kampus lain. Kita tetap pilih sesuai yang kita inginkan, termasuk dalam preferensi pilihan politik, orang tua tidak bisa memaksa lagi pilihannya,\" kata Raihan Ariatama. (Ida) *GELORA MEDIA CENTRE DPN PARTAI GELORA INDONESIA*
Putusan PN Jakpus Menggugat Hak Berdemokrasi
Jakarta, FNN - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU RI menunda pelaksanaan Pemilu 2024 sedianya tidak hanya menggugat KPU, melainkan hak publik berdemokrasi. \"Soal yang digugat ini bukan hanya sekadar KPU, tapi yang digugat ini adalah hak publik, hak orang untuk berdemokrasi,\" kata Doli saat rapat kerja Komisi II DPR RI bersama KPU RI dan Bawaslu di ruang rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu. Untuk itu, ia meminta pihak penyelenggara pemilu berkoordinasi secara lebih intensif dalam menghadapi putusan PN Jakarta Pusat tersebut karena tidak hanya sekadar menyangkut eksistensi penyelenggara pemilu. \"Karena yang dibela sekarang hak 270 juta masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak politiknya, nah itu tugas kita,\" ucapnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Ketua KPU Hasyim Asy\'ari membuat memori banding tambahan untuk memperkuat banding yang telah diajukan pihaknya ke PN Jakarta Pusat pada Jumat (10/3). \"Sebelum terlambat, bisa membuat memori banding tambahan. Segera ajukan itu pak,\" jelasnya. Junimart juga menyampaikan kesiapannya berdiskusi untuk memberikan pokok-pokok pikiran dalam membantu upaya hukum yang ditempuh KPU dalam menghadapi putusan PN Jakarta Pusat. \"Kalau diminta pokok pikiran, kami siap, kami enggak politik di sini pak, kami enggak mau pemilu ditunda, tapi jangan sampai karena putusan ini pemilu jadi tertunda, beda konotasinya, ditunda dan tertunda,\" tuturnya. Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan bahwa persoalan putusan PN Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu bukan sesuatu yang sederhana. \"Kita sedang menghadapi sesuatu yang sangat dahsyat, apalagi isu-isu yang berkembang bahwa pemilu akan ditunda ini bukan main-main, jadi persoalan ini bukan sederhana,\" imbuhnya. Dia menilai putusan PN Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu itu tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU saja selaku penyelenggara pemilu. \"Juga merupakan tanggung jawab kami beserta Pemerintah terutama adalah mitra daripada kami sehingga kami sangat serius dalam menyikapi ini,\" katanya. Ia mengapresiasi upaya hakim banding yang ditempuh KPU terhadap putusan PN Jakarta Pusat tersebut. \"Karena ini kalau tidak dilakukan banding tentu menjadi inkrah, kalau menjadi inkrah tentu ini menjadi malapetaka (pemilu tertunda),\" ucapnya. Dalam kesimpulan rapat kerja yang membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU RI menunda pelaksanaan Pemilu 2024, Komisi II DPR RI bersama penyelenggara pemilu yakni Bawaslu RI, KPU RI, dan DKPP RI sepakat melanjutkan tahapan Pemilu 2024, \"Komisi II bersama Bawaslu RI, KPU RI, dan DKPP RI mengambil sikap untuk tetap melanjutkan tahapan pemilu tahun 2024 sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945,\" kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di ruang rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu. Sebelumnya dalam persidangan di PN Jakpus, Jakarta, Kamis (2/3), majelis hakim mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari. \"Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari,\" ucap majelis hakim yang diketuai oleh Oyong, dikutip dari putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.(sof/ANTARA)
Solidaritas Keluarga Besar Sulsel Menolak Hukuman Mati Ferdy Sambo
Jakarta, FNN - Solidaritas Keluarga Besar Sulawesi Selatan etnis Toraja, Makassar, dan Bugis menyatakan penolakan terhadap vonis hukuman mati yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Ferdy Sambo atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.Mewakili kelompok tersebut sekaligus sebagai Ketua Yayasan Keturunan Tomanurung Sulawesi Selatan Annar Salahuddin Sampetoding menegaskan bahwa pihaknya menghargai keputusan pengadilan dalam perkara tersebut berdasarkan penghormatan terhadap institusi pengadilan.\"Meski demikian, kami menganggap bahwa vonis mati terhadap saudara kami Ferdy Sambo sangatlah berlebihan. Bahwa betul beliau bersalah, tetapi apakah hukuman mati adalah vonis yang tepat?\" kata Annar dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.Kelompok tersebut juga menilai hukuman tersebut dijatuhkan demi memenuhi keinginan masyarakat tertentu semata dan bukan atas dasar keadilan substantif dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang muncul di persidangan.Annar mengingatkan bahwa Ferdy Sambo telah menyatakan kejadian penembakan ini tidak berdiri sendiri begitu saja tanpa sebab.Kelompok itu juga meyakini bahwa apa yang dilakukan Ferdy Sambo semata-mata untuk membela harkat dan martabat pribadi keluarganya.Annar menyebutkan bahwa dalam budaya masyakarat Sulsel etnis Toraja, Makassar, dan Bugis terdapat prinsip Siri\' Na Pacce, yakni rasa malu dan kepedihan yang sangat mendalam untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat keluarga.\"Siapa pun bisa saja melakukan tindakan apa pun untuk membela harkat dan martabat keluarga dan pribadinya tersebut, yang harus dilakukan sendiri tanpa terwakilkan,\" katanya.Kelompok itu juga menyayangkan tidak adanya pertimbangan yang meringankan terhadap Ferdy Sambo, meski yang bersangkutan yang telah mengaku salah dan berkali-kali meminta maaf serta bersikap sopan selama proses persidangan.Lebih lanjut, Annar menyampaikan bahwa Ferdy Sambo dan keluarganya sudah mendapat hukuman sosial yang teramat berat dari masyarakat Indonesia jauh sebelum vonis pengadilan.\"Sejujurnya (ini) membuat kami semua terpukul amat sangat dalam. Penghakiman sosial oleh masyarakat ini jauh lebih dahsyat dari hukuman fisik karena menyentuh jantung jiwa dan spirit keluarga, terutama anak-anak yang terbilang masih kecil dan pasti sangat tergoncang atas cemoohan, cibiran, dan cacian dari masyarakat,\" katanya.Annar mengingatkan bahwa Ferdy Sambo tidak dilahirkan sebagai seorang penjahat sebagaimana perlakuan yang diterima dari masyarakat saat ini, mengingat ia telah mengabdi selama 28 tahun kepada negara dan bangsa melalui institusi Polri.Kelompok itu mempertanyakan mengapa tidak ada pertimbangan ampunan kepada Ferdy Sambo atas berbagai prestasinya seperti enam pin emas Kapolri serta Bintang Bhayangkara Pratama dari Presiden RI.Annar menegaskan bahwa pihaknya meyakini masih ada keadilan yang bisa didapatkan Ferdy Sambo, yang saat ini tengah mengajukan banding.\"Atas dasar keadilan dan kemanusiaan, hukuman mati adalah sesuatu yang sangat berlebihan dan karena itu pantas ditolak. Semoga para hakim pengadilan banding mempertimbangkan semua aspek tersebut, sehingga keadilan sesungguhnya bisa diperoleh juga oleh saudara kami Ferdy Sambo,\" katanya.Kelompok itu juga menyoroti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang dinilai kerap berbicara di luar kepantasan dan kepatutan berkenaan kasus Ferdy Sambo hingga membuat pemberitaan menjadi liar.\"Kami mengimbau agar Pak Mahfud tidak terlalu jauh mencampuri atau mengintervensi pengadilan yang harus berjalan independen dan imparsial,\" kata Annar.Selain itu, mengatasnamakan Solidaritas Keluarga Besar Sulsel etnis Toraja, Makassar, dan Bugis, Annar meminta kepada Presiden Joko Widodo memaafkan tindakan Ferdy Sambo yang disebut spontan dan tidak disengaja.\"Yang kami yakini (dilakukan) atas dasar Siri\' Na Pacce\', budaya yang sangat sakral dan sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Sulawesi Selatan,\" ujar Annar.Dalam kesempatan sama, perwakilan lain kelompok tersebut, Lusia Mangiwa, menyinggung tindakan Brigadir J sebagai penyeb terjadinya pelanggaran hukum oleh Ferdy Sambo.\"Karena perlakuan saudara kita Yosua dan itu dia melakukan di rumah bapak Ferdy Sambo maka wajib bapak Ferdy Sambo itu mempertahankan harkat dan martabatnya,\" katanya.Lusia merujuk pada dugaan pelecehan seksual oleh Yosua terhadap Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo.Saat memaparkan pertimbangan vonis yang dibacakan pada 13 Februari 2023, Hakim Ketua Wahyu Imam Santoso menyatakan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) tidak memperoleh keyakinan yang cukup bahwa Yosua telah melakukan pelecehan seksual atau perkosaan atau bahkan perbuatan yang lebih dari itu kepada Putri Candrawathi.Selain itu, Wahyu juga mengatakan bahwa unsur perencanaan pembunuhan Brigadir J telah terbukti.Ferdy Sambo divonis mati oleh majelis hakim PN Jaksel, yang menyatakan yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(sof/ANTARA)Ferdy Sambo juga dinilai terbukti melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Sementara itu Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara, Kuat Ma\'ruf 15 tahun penjara, Ricky Rizal Wibowo 13 tahun penjara, dan Richard Eliezer yang semula dituntut 12 tahun penjara dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan.Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma\'ruf, dan Ricky Rizal Wibowo telah mengajukan banding atas putusan tersebut.Demikian juga Kejaksaan Agung RI mengajukan banding atas putusan PN Jaksel terhadap Ferdy Sambo dkk.Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dijadwalkan membacakan putusan perkara banding atas nama terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf, dan Ricky Rizal pada sidang terbuka tanggal 12 April 2023.(sof/ANTARA)
Menteri PPN Memastikan HGU 190 Tahun di IKN Bukan Permintaan Investor
Jakarta, FNN - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan regulasi pemberian hak guna usaha atau HGU hingga 190 tahun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan atas permintaan investor.Menurut Menteri PPN regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di IKN tersebut guna mengikuti kepentingan masyarakat yang lebih luas.\"Ini bukan keinginan investor sebenarnya. Ini lebih banyak kita mengikuti kepentingan dari masyarakat yang lebih luas, terutama dalam hal ini masyarakat-masyarakat yang ingin memiliki lahan di sana,\" kata Suharso kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.Suharso menyampaikan bahwa peluang untuk memiliki lahan hak milik di IKN memang terbatas.Ia mencontohkan ada kemungkinan masyarakat yang sudah pindah ke IKN hanya mendapatkan hak dengan durasi 30 tahun atau 60 tahun, dan pemerintah memberi perhatian untuk memperpanjang masa izin tersebut.\"Kita sekarang mau memudahkan, jadi pada intinya berapa tahunnya dia bukan hak milik,\" kata Suharso.Keputusan memperpanjang durasi HGU hingga 190 tahun tersebut, lanjut Suharso, juga dihadirkan untuk mengantisipasi tindakan spekulasi pembelian tanah di sekitar IKN karena di ibu kota baru tersebut memang tidak ada lahan yang bisa dikenai hak milik.\"Nah, kita tidak mau ada spekulasi seperti itu. Kita sekarang melihat kemungkinan-kemungkinan untuk menarik minat masyarakat untuk bisa mau tinggal di IKN,\" katanya.Suharso bahkan menyebutkan bahwa ketentuan serupa mungkin saja berlaku tidak hanya di IKN.\"Tapi, ini memerlukan perubahan undang-undang,\" ujarnya menambahkan.Berkenaan dengan kritik yang menilai regulasi HGU hingga 190 tahun di IKN berpotensi menimbulkan eksploitasi, Suharso mengajak agar semua kalangan dapat bersikap optimistis.\"Jangan dilihat dari sisi itu dong, ini harus dilihat dari sisi yang optimistik dong. Harus dilihat juga dari sisi masyarakat yang punya kepentingan. Kalau investor kan hanya mencoba menyediakan, membeli, membayar awal, membangun dan yang memiliki kan masyarakat, individu,\" ujar Suharso.Dalam Pasal 17 PP 12/2023 tanah yang dialokasikan oleh Otoritas IKN kepada pelaku usaha dapat diberikan Hak atas Tanah (HAT) berupa HGU, Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai, yang jaminan kepastian jangka waktu ketiganya dimuat dalam perjanjian.HGU bisa diberikan dengan jangka waktu paling lama 95 tahun untuk satu siklus pertama dan dapat diajukan permohonan kembali untuk siklus kedua 10 tahun sebelum siklus pertama berakhir.(sof/ANTARA)
KPU RI Berkomitmen Pemilu 2024 Tetap Berjalan
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy\'ari menegaskan pihaknya berkomitmen bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 tetap berjalan, terutama setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. \"Penegasan dari kami, sikap KPU terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst., kami berkomitmen dan punya sikap bahwa pemilu tetap berjalan,\" ujar Hasyim dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI beserta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu. Lebih lanjut, dia menyampaikan sampai dengan saat ini KPU RI dan seluruh jajaran KPU di tingkat provinsi serta kabupaten/kota tetap menyelenggarakan beragam tahapan Pemilu 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024. Hasyim lalu memaparkan sejumlah tahapan Pemilu 2024 yang telah selenggarakan KPU RI sejak awal tahun 2023. Di antaranya, pada 9 Februari 2023, KPU telah menetapkan Peraturan KPU tentang Daerah Pemilihan (Dapil) Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPRD kabupaten/kota. \"Yang kedua, untuk kegiatan penyerahan dukungan bakal calon DPD, verifikasi, sampai dengan saat ini adalah untuk perbaikan penyerahan dukungan bakal calon DPD. Nanti selanjutnya, akan diverifikasi faktual terhadap hasil perbaikan,\" ujarnya. Berikutnya, ia juga menyampaikan bahwa KPU di tahun 2023 ini melakukan seleksi anggota KPU provinsi serta kabupaten/kota untuk menggantikan anggota yang masa jabatannya habis pada Mei 2023. Di samping itu, KPU pun telah selesai melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih Pemilu 2024 yang dilaksanakan mulai dari 12 Februari hingga 14 Maret 2023. \"Pada hari Selasa kemarin adalah hari terakhir coklit. Hasil coklit dijadikan bahan untuk menyusun daftar pemilih sementara. KPU sekarang juga sedang menyiapkan draf PKPU tentang logistik pemilu atau perlengkapan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dan PKPU tentang pencalonan anggota DPR, DPRD, DPD, yang nanti kami akan ajukan permohonan untuk RDP dengan Komisi II,\" ujar Hasyim. Dengan demikian, ia menekankan rangkaian kegiatan tahapan Pemilu 2024 tetap dilaksanakan oleh KPU. \"Intinya, rangkaian-rangkaian kegiatan dalam tahapan Pemilu 2024 tetap dilaksanakan oleh KPU,\" kata dia.(sof/ANTARA)
Gibran Lebih Berambisi pada Hasil Kerja daripada Jabatan
Surakarta, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengakui lebih berambisi pada hasil kerja daripada pada jabatan, karena menurutnya program pembangunan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.Gibran menyampaikan hal itu di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) pada acara Demi Indonesia Goes to Campus di Auditorium UNS, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu. Oleh karena itu, jika ditanya terkait dengan langkah politiknya ke depan, maka Gibran mengaku tidak tahu pasti.\"Kalau ditanya mau ke mana, ya nggak tahu. Kalau warga menginginkan saya tetap di Solo, ya saya di Solo. Kalau kerja kurang baik, ya saya bisa kembali ke pekerjaan lama. Nothing to lose aja, sesuai keinginan warga,\" kata Gibran.Terkait dengan kondisi Kota Surakarta, menurut Gibran saat ini situasi di kota tersebut sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya.\"Intinya, apa yang sudah dilakukan bersama tahun lalu sudah benar. Banyakin event, genjot pembangunan fisik yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,\" tambahnya.Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Rektor UNS Jamal Wiwoho mengapresiasi kinerja Gibran sebagai Wali Kota Surakarta.\"Sebagai wali kota muda, Solo tidak hanya dikelola dengan cara biasa. Meloncat, melenting tinggi ke angkasa. Bahkan, dari tahun 2019 dengan tingkat pertumbuhan minus menjadi 6,2 persen saat ini, itu luar biasa,\" kata Jamal.Menurut Jamal, Kota Surakarta yang hanya terdiri atas lima kecamatan merupakan daerah kecil jika dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya.\"Ibaratnya, Solo kayak Singapura, berkeliling satu jam saja selesai. Bayangkan dengan Wonogiri, yang sehari saja nggak selesai,\" imbuhnya.Oleh karena itu, dia mengatakan kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Surakarta memang harus berbeda.\"Misalnya, pemberdayaan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Saya setuju dengan event setiap Sabtu dan Minggu. Dengan begitu, UMKM gerak, hotel gerak, transportasi gerak. Saya juga sangat setuju banyak pemimpin muda di Indonesia. Dalam hal ini, UNS menyiapkan kader terbaik,\" ujar Jamal.(ida/ANTARA)
Bisa Dipastikan Ada Negosiasi Antara Meneruskan Anies atau Meneruskan Kasus Johnny G. Plate di Balik Makan Siang Surya Paloh dan Luhut
Jakarta, FNN – Rencananya, hari ini Menkominfo, Johnny G. Plate, akan kembali dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Ini merupakan panggilan yang kedua kalinya terhadap menteri dari Nasdem tersebut. Sedangkan adiknya yang juga terkait dalam kasus tersebut sudah dua kali diperiksa, bahkan sudah mengembalikan dana sebesar 500 juta. Itu artinya, ada pengakuan bahwa dia menerima dana. Tetapi, ada yang menarik di balik rencana pemanggilan kembali Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung tersebut, yaitu pertemuan antara Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh di Nasdem Tower dan makan siang bersama. Meski mereka mengatakan bahwa itu pertemuan biasa atau silaturahmi kenegaraan, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa momen-momen pertemuan penting Pak Surya Paloh sering berdekatan waktunya dengan event-event penting. Pertemuan dua tokoh politik Pak Luhut dan Surya Paloh yang dianggap sebagai pertemuan biasa itu mengingatkan kita pada adagium dari Franklin D. Roosevelt yang mengatakan bahwa in politics, nothing happens by accident ‘dalam politik tidak ada bagian yang tidak direncanakan’. Jadi, hampir bisa dipastikan bahwa pertemuan keduanya bukan pertemuan biasa. “Betul itu, di dalam politik, urutan peristiwa itu menentukan isi peristiwa. Kira-kira begitu. Kita tahu urutan-urutannya sehingga dengan mudah kita baca bahwa konteks dari pertemuan itu sudah pasti tentang Johnny G. Plate,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (15/3/23), dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Rocky juga mengatakan bahwa pemanggilan kembali Johnny Plate untuk yang kedua kalinya merupakan hal yang ajaib. Artinya, memang ada hal yang serius di situ. Kemungkinan dia dipanggil untuk menentukan apakah dia terlibat pada kasus yang melibatkan adiknya. Sementara adiknya sudah jelas mengembalikan dana sebesar 500 juta. Mengembalikan artinya ada sesuatu yang berlangsung, ada sesuatu yang sebetulnya karena jadi causa celebra, karena jadi kasus yang kemudian diselebrasikan maka dia harus kembalikan. Kalau tidak, tidak akan dikembalikan. Pertanyaannya, tambah Rocky, conflict of interest-nya ada di mana? Apakah adik Johnny G. Plate itu bebas sangat independen sehingga bisa berbisnis di wilayah yang dikuasai oleh abangnya yang adalah menteri, yang adalah juga pengurus Nasdem? “Saya kira kalau kita hitung dari awal, Surya Paloh kelihatannya memang mulai mendua, karena dia mesti hitung daya lawan dia terhadap Jokowi seberapa besar. Itu saya kira yang dikenali oleh Pak Luhut. Pak Luhut kan punya kemampuan juga untuk mengukur kekuatan lawannya. Jadi, kira-kira itu sinyalnya. Jadi, bisa dipastikan bahwa ada negosiasi antara meneruskan Anies atau meneruskan kasus Jhonny Plate. Kira-kira begitu,” ungkap Rocky. Betul prinsip dari Franklin D. Roosevelt yang mengatakan bahwa dalam politik tidak ada bagian yang tidak direncanakan. Bahkan, kalaupun pertemuan antara Pak Luhut dengan Surya Paloh dinyatakan sebagai pertemuan biasa-biasa saja, itu pun pasti direncanakan.(ida)
Komisi VI DPR Minta Hentikan Politisasi Kasus Depo Plumpang
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung meminta semua pihak untuk menghentikan politisasi terhadap insiden kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, pada 3 Maret 2023. \"Saya minta kepada semua pihak, please stop (tolong hentikan) politisasi supaya kami bisa ambil keputusan yang terbaik,\" ujar Martin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Menurut dia, politisasi terhadap kasus tersebut hanya membuat situasi menjadi lebih rumit sehingga para pihak terkait pun menjadi sulit mengambil keputusan-keputusan terbaik berdasarkan pertimbangan yang objektif. \"Hal-hal seperti ini ketika dipolitisasi tentu akan menjadi runyam, mengaburkan masalah, dan akhirnya tidak bisa mengambil keputusan-keputusan yang penting, yang harus diambil karena (pertimbangannya), kemudian menjadi populis atau tidak,\" ujar dia. Menurut dia, persoalan permukiman masyarakat yang berada di dekat lokasi Depo Pertamina Plumpang telah berlangsung lama, bahkan berpuluh-puluh tahun. Semua pihak mengetahui adanya risiko yang mengancam keselamatan masyarakat yang bermukim di sekitarnya, seperti potensi terjadi kebakaran. \"Hal itu karena memang dekat sekali risikonya terhadap sumber bahaya itu. Nah, keputusan-keputusan yang benar walaupun pahit, tidak bisa diambil karena menjadi politis,\" katanya. Diungkapkan pula bahwa dari peta yang disampaikan oleh PT Pertamina, sejak 1986 sudah ada masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi Depo Pertamina Plumpang. Selain itu, ada informasi di berbagai pemberitaan bahwa sudah ada masyarakat yang bermukim di sana dan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) sejak 1986. Martin lantas meminta Pertamina untuk melakukan audit atau kajian terhadap keamanan dari seluruh fasilitas yang mereka miliki, khususnya kilang, depo BBM, dan sejenisnya.Dengan demikian, kata dia, Pertama dapat mengetahui fasilitas yang berisiko tinggi, sedang, dan aman, terutama untuk keselamatan masyarakat di sekitarnya. Setelah itu, mereka bisa mencari solusi untuk mengatasi risiko bahaya yang ada. Meskipun mengakui langkah-langkah seperti itu memiliki konsekuensi biaya yang tinggi, Martin menekankan hal tersebut tetap perlu agar kejadian seperti kebakaran di Depo Pertamina Plumpang tidak terulang. \"Ada konsekuensi-konsekuensi yang terjadi, tetapi selesai masalahnya daripada kemudian ini terus-menerus secara populis dan tidak menyelesaikan masalah,” kata Ia pun mengajak seluruh pihak terkait untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan di sekitar Depo Pertamina Plumpang. \"Jadi, ayo kita hadapi, ayo kita atasi, dan juga kami minta seluruh lembaga terkait untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini,\" ucapnya.(ida/ANTARA)
Untuk Menekan Angka Kecelakaan, BUMN Menyediakan 65 Ribu Kuota Mudik Gratis
Bandung, FNN - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyediakan 65 ribu lebih kuota mudik gratis dalam program \"Mudik Gratis bersama BUMN\" di bawah koordinasi PT Jasa Raharja untuk menekan angka kecelakaan pada momen mudik Idul Fitri 2023 atau 1444 Hijriah.Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono di Bandung, Jawa Barat, Rabu, mengatakan kuota mudik gratis itu bertambah dari program serupa sebelumnya di 2022 yang sebanyak 40 ribu.\"Ini akan kami siapkan seluruhnya dan lebih dari 60 BUMN nantinya bersama-sama berkolaborasi,\" kata Rivan di Bandung, Jawa Barat, Rabu.Dia menyebutkan kuota mudik gratis sebanyak 65 ribu lebih itu rinciannya 46.523 penumpang dengan 1.009 bus, 15.658 penumpang dengan 30 rangkaian kereta api, serta 2.562 penumpang dengan tujuh kapal laut.Penambahan kuota mudik gratis dari 40 ribu menjadi 65 ribu itu disesuaikan dengan prediksi jumlah pemudik di 2023 yang melonjak 123 juta orang dari 85 juta orang di 2022.Guna memitigasi risiko kecelakaan lalu lintas, Rivan mengimbau masyarakat yang mudik, khususnya dengan kendaraan roda dua, agar dapat memanfaatkan program \"Mudik Gratis bersama BUMN\" ini supaya lebih aman dan nyaman.Dia menambahkan sebagian besar kendaraan yang terlibat kecelakaan pada mudik Idul Fitri 2022 ialah kendaraan roda dua atau sepeda motor, yakni sebesar 77,4 persen.\"Kalau ingin memaksakan kehendak, mengendarai sepeda motor lebih dari enam jam tentu tidak baik, apalagi sama keluarga,\" jelas Rivan.Dalam program mudik gratis oleh BUMN itu, tambahnya, setiap satu keluarga bisa mendaftarkan maksimal empat orang. Titik keberangkatan pun akan terpusat di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, serta sejumlah wilayah lainnya.Selain program mudik gratis itu, Jasa Raharja juga terlibat dengan berbagai kegiatan persiapan mudik, salah satunya ialah meminimalkan kendaraan jenis truk melintasi jalan raya saat momen mudik.\"Maka, lebaran nanti jalur truk harus dibebaskan dari jalur masyarakat. Itu rekomendasi Jasa Raharja karena kita punya data kecelakaan,\" katanya.Sementara itu, Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kementerian BUMN Edi Eko Cahyono mengatakan pendaftaran Mudik Bersama BUMN Tahun 2023 mulai dibuka secara daring pada Rabu. Mekanisme pendaftaran dapat dilihat di kanal resmi Kementerian BUMN.\"Masyarakat dapat terus meng-update informasi melalui saluran website dan berbagai media sosial resmi Kementerian BUMN,\" ujar Edi.(ida/ANTARA)
POPULER
