POLITIK
Biar Tak Dicap Cari Panggung Mahfud Harus Membongkar Tuntas Mega Skandal 300 T
Jakarta, FNN – Penyataan Ketua PPATK bahwa mega skandal 300 T di Departemen Keuangan bukan soal pencucian uang, membuat masyarakat terus bertanya-tanya. Apalagi orang pertama yang membongkar masalah tersebut adalah Menkopolhukan, Mahfud MD, yang sumbernya adalah PPATK. Jika tidak ada klarifikasi dari Mahfud MD, bisa-bisa rusak reputasinya. Untuk itu, Mahfud harus didorong agar punya keberanian menuntaskan masalah ini, jangan sampai mundur. Menanggapi masalah tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal YouTube Rocky Gerung Official edisi Kamis (16/3/23) mengatakan, “Ya, kita bikin satu kelompok namanya Mahfud Amikus ‘kawan-kawan Mahfud’ supaya ada backup moral kepada Pak Mahfud”. Bagaimanapun, kata Rocky, soal mega skandal 300 T di Departemen Keuangan ini, Mahfudlah yang mulai memunculkan ke publik. Oleh karena itu, kalau dia tidak menuntaskan masalah ini, orang akan menganggap bahwa Mahfud sekadar menyebar isu untuk kepentingan sendiri, atau mungkin ada tekanan yang lebih kuat dari dia. Dalam diskusi rutin yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky menyarankan agar ada penelitian atau investigasi terhadap masalah ini untuk mencegah asumsi publik bahwa di belakang ini ada uang-uang yang masuk ke dalam permainan politik, terutama partai-partai politik yang mungkin punya kepentingan dengan uang itu. Karena, bagaimanapun juga isu ini sudah masuk ke wilayah yang sangat politis, sudah terjadi sejak lama, dan dibiarkan. “Jadi, setiap kali pembiaran itu menunjukkan bahwa ada kekuatan yang masih menghendaki supaya kasus semacam ini jangan dipublis habis-habisan. Jadi, kelihatannya Mahfud mau dicegah untuk membuka semua ini lebih jauh,” ujar Rocky. Masalahnya, kasus ini sudah masuk ke wilayah publik sehingga netizen akan menuntut terus. “Jadi, Pak Mahfud kembali dari Australia kita jemput sama-sama di airport, terus kita minta dia bikin konferensi pers tentang apa ujung dari soal 300 triliun ini,” ajak Rocky. Ketika pertama kali kasus ini muncul di publik, Mahfud menyampaikan dengan sangat jelas, bahkan menyebut transaksi mencurigakan ini melibatkan 467 orang, terbanyak di Dirjen Pajak dan Bea Cukai. Mahfud juga mengatakan dengan jelas bahwa itu laporan yang sudah lama berlangsung, yakni antara tahun 2009 sampai 2023, dan tidak ada kemajuan informasi. Bagaimana tidak membingungkan jika tiba-tiba menguap begitu saja. “Ini keadaan yang serba tidak menentu. Kasus-kasus yang semacam ini kan bisa bergandengan dengan posisi Pak Jokowi yang makin lama makin lemah, lalu ada kasus-kasus baru yang makin lama makin dikedepankan. Jadi setiap kali atau setiap langkah yang ingin dilakukan Mahfud itu pasti diintai juga oleh lawan-lawan politik Jokowi. Itu berarti, Mahfud sebetulnya berupaya untuk menjadi semacam whistleblower, tetapi orang sekitar Jokowi merasa kalau kejauhan ini bisa sampai ke keluarga Pak Jokowi juga,” ungkap Rocky. Rocky juga menjelaskan bahwa transaksi mencurigakan adalah istilah kriminal. Oleh karena itu, walaupun PPATK bagian dari eksekutif, tapi dia mempunyai tugas etis untuk memberitahu bila terjadi sesuatu yang mencurigakan tadi, yang secara etis tidak boleh terjadi. “Jadi, sekali lagi kita dorong ini demi kepentingan transparansi aja, nggak ada soal-soal ingin jeblosin seseorang, karena Mahfud sendiri mengatakan bahwa ini lebih lebih gila dari korupsi sebetulnya, karena ini soal manipulasi uang negara dan melibatkan pejabat negara yang mungkin berlapis-lapis cara menyembunyikan kejahatan itu,” kata Rocky. Rocky berharap agar sepulang dari luar negeri Mahfud langsung mempanggil Kapolri atau Bareskrim untuk membuat konferensi pers bersama supaya tidak ada lagi peluang kasus ini ditutup atau diendapkan atau dipetieskan. Dengan demikian, Mahfud tidak hanya mendapat headline atau sekadar mencari sensasi. “Jadi hal ini yang mesti kita dorong, lepas dari Ibu Sri Mulyani mungkin merasa lebih kuat kedudukannya dibandingkan dengan PPATK, tapi tetap Pak Mahfud ini orang yang secara akademis kita percaya integritasnya,” ujar Rocky. (ida)
KKB Kembali Membakar Sekolah di Dekai
Jayapura, FNN - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Kamis dini hari sekitar pukul 01.25 WIT, kembali membakar SMPN 2 Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Sebelumnya Minggu (12/3) dini hari, mereka membakar gedung SD YPK Metanoia Dekai. Kapolres Yahukimo AKBP Arief Kristanto di Jayapura, Kamis, mengatakan saat ini pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut Sebelum kejadian sekitar Rabu malam sekitar pukul 21.30 WIT, anggota TNI-Polri sempat melaksanakan patroli mengelilingi kota Dekai dan setelahnya kembali ke Mako Polres Yahukimo untuk konsolidasi. \"Kamis dini hari terdengar laporan melalui handie talkie (HT) dari personel Brimob Polda Papua yang memberitahukan adanya api yang cukup besar membakar SMPN 2 Dekai,” jelas Arief Kristanto. Dia mengatakan setelah mendengar laporan tersebut, personel kemudian langsung bergerak untuk merespon ke TKP untuk melakukan pengamanan serta pemadaman api. Api terus membesar dan karena kurangnya fasilitas, sehingga upaya pemadaman sulit dilakukan menyebabkan seluruh bangunan hangus beserta isinya. Saat ini dua orang diamankan untuk dimintai keterangannya terkait kejadian tersebut yakni MW (26) dan EM (14). “Kasus ini masih dilakukan penyelidikan dan berdasarkan keterangan pihak sekolah, kerugian diduga mencapai kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- ,\" jelas Arief Kristanto. Sebelumnya Rabu (1/3) terjadi kontak tembak antara KKB dengan prajurit Kodim 1715 Yahukimo di Dekai menyebabkan seorang prajurit gugur yaitu Pratu LW, dan tiga terluka tembak yakni Pratu NS, Sertu RS dan Komandan Kodim 1715 Letkol Inf Yohanes Tethool. Sabtu (11/3) KKB menembak pesawat Trigana yang membawa penumpang 66 orang dari Dekai tujuan Jayapura. Kemudian Minggu malam (12/3) membakar SD YPK Metanoia dan Kamis dini hari membakar SMPN 2 Dekai.(sof/ANTARA)
Kursi Menpora Jatah Golkar
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) adalah jatah Partai Golkar.\"Menpora sudah pasti, jabatan diisi oleh Partai Golkar,\" katanya di Jakarta, Kamis.Hal itu disampaikan Muhaimin, ketika ditanyakan apakah kursi Menpora akan berpindah ke partai lain setelah Presiden Joko Widodo memanggil Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang di Istana negara, Rabu (15/3).Muhaimin menegaskan sampai saat ini belum ada komunikasi dengan presiden, terkait reshuffle atau pun pengisian jabatan menteri.Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyodorkan tiga nama pengganti Zainudin Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) kepada Presiden RI Joko Widodo.\"Ketua Umum kita sudah memberikan ke Presiden. Kita tinggal tunggu Presiden milih yang mana dari tiga calon yang diusulkan,\" kata Lodewijk di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Pemuda dan Olahraga selepas pengunduran diri Zainudin Amali.(sof/ANTARA)
Muhaimin dan Yusril Bertemu Empat Mata
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar bertemu empat mata, dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.Pertemuan berdua itu, dilakukan di sela-sela kunjungan elit PBB di kantor DPP PKB Jakarta, Kamis petang.Yusril tiba bersama belasan elit PBB sekitar pukul 15.30 WIB. Dia diterima Muhaimin dan elit PKB di ruangan pertemuan lantai dasar kantor PKB.Beberapa menit kemudian, Muhaimin mengajak Yusril berbincang di salah satu ruangan lain di kantor tersebut.\"Reuni khusus, karena pernah menjadikan Gus Dur sebagai presiden,\" ungkap Muhaimin.Selain itu, kata Muhaimin, Yusril juga pernah menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden.\"Saya ingin cek kesaktian beliau, siapa yang menang di 2024,\" katanya berkelakar.Sementara itu, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengakui kedekatannya dengan PKB sejak tahun 1998, pada masa kepemimpinan almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur).\"Persahabatan yang luar biasa dan susah untuk dilupakan selama-lamanya,\" katanya menegaskan.Yusril juga menceritakan pengalamannya pada tahun 1999, saat mengusung Gus Dur jadi calon presiden.\"Pada waktu itu saya diminta mundur. Saya pun berpidato singkat di MPR, saya mengundurkan diri dan memberi kesempatan kepada saudara saya, Abdurrahman Wahid,\" ungkap Yusril.(sof/ANTARA)
PKS Terbuka bagi Masyarakat Sumsel untuk Menjadi Caleg Pemilu 2024
Palembang, FNN - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka diri seluas-luasnya bagi masyarakat Sumatera Selatan yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat (DPR RI) pada Pemilu 2024.\"Siapapun yang memiliki jiwa nasionalisme cinta NKRI, serta berjuang melalui lembaga legislatif untuk mencerdaskan, menyejahterakan, dan melindungi masyarakat silakan bergabung ke PKS mengikuti pemilihan anggota legislatif pada Pemilu 14 Februari 2024,\" kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sumsel Muhammad Toha di Palembang, Kamis.Menurut dia, sesuai jadwal pencalonan anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota pada 24 April-25 November 2023.Untuk menghadapi pencalonan itu, pihaknya telah menyiapkan kader partai serta sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda yang siap mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara.\"Kami terbuka bagi siapapun yang akan maju di pemilihan anggota legislatif tahun depan, tidak benar jika ada isu yang berkembang PKS menutup kesempatan masyarakat mencalonkan diri yang selama ini belum menjadi kader dan anggota partai,\" ujar Toha.Dia menjelaskan, bukti pihaknya selalu membuka diri bagi siapapun yang akan bergabung ke PKS, hampir setiap bulan dibuka \'Sekolah Cinta Indonesia\' di tingkat dewan pimpinan wilayah provinsi dan kabupaten/kota.Kegiatan pengenalan politik dan perekrutan kader PKS itu hingga Maret 2023 ini telah digelar 21 kali.Sekolah Cinta Indonesia itu mendekati pelaksanaan pemilihan anggota legislatif dan presiden/wapres akan digelar lebih intensif lagi beberapa kali dalam sebulan atau setiap pekan.Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat mengedukasi masyarakat mengenai politik sehingga dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilu 2024, ujar Toha.Sementara Ketua KPU Sumsel Amrah Muslimin mengimbau masyarakat untuk mengikuti dan menyukseskan tahapan Pemilu 2024 dan jangan terpengaruh isu-isu negatif.Untuk tahapan Pemilu 2024 segera dibuka pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota (24 April - 25 November 2023).Kemudian pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (19 Oktober - 25 November 2023), masa kampanye Pemilu (28 November 2023 - 10 Februari 2024)Masa tenang (11 Februari - 13 Februari 2024), pemungutan suara (14 Februari 2024).Penghitungan suara (14 Februari - 15 Februari 2024), rekapitulasi hasil penghitungan suara (15 Februari - 20 Maret 2024).Penetapan hasil Pemilu (paling lambat tiga hari setelah pemberitahuan MK atau 3 tiga hari setelah putusan MK).Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD (1 Oktober 2024), pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden (20 Oktober 2024).Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Ada Tukar Tambah Politik di Balik Mega Skandal 300 T hingga Kepala PPATK Masuk Angin
Jakarta, FNN – Tawar-menawar politik agaknya tengah terjadi di Kementerian Keuangan dengan PPATK dan Mahfud MD, berkaitan dengan isu mega skandal 300 triliun. Karena, PPATK tiba-tiba menyatakan bahwa transaksi itu bukan pencucian uang dan bukan soal korupsi di Kementerian Keuangan, tapi laporan sebagai penyidik asal. Padahal, sebelumnya PPATK melaporkan hal tersebut sebagai transaksi yang terindikasi terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Kalau memang hanya laporan sebagai penyidik asal mengapa harus ada ribut-ribut sampai harus Mahfud sendiri yang membongkar? Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung mengatakan bahwa dari awal dia tahu ini adalah pelanggaran etik. Bahwa PPATK akhirnya mundur lagi, pasti itu karena tekanan politik. Hal itu pula yang menyebabkan negeri ini tidak bisa maju secara moral. Mestinya, kata Rocky, ketika Sri Mulyani mendengar transaksi mencurigakan 300 triliun dan sudah 200 kali diajukan oleh PPATK, diam saja. Dia mesti refleksi bahwa dia memang salah kemudian mengundurkan diri dan mempersilakan PPATK menerangkan ke publik apa sebetulnya masalahnya. Lalu PPATK menguraikan aspek apa saja yang tersangkut di situ sehingga PPATK lebih lega. Tetapi, lanjut Rocky, karena Sri Mulyani tidak mau mundur, PPATK juga takut Sri Mulyani fight back dan PPATK kena. Atau, mungkin juga Sri Mulyani menghitung bahwa dia masih mampu menerangkan itu karena dia tahu ke mana arah uang itu mengalir. Soal-soal seperti ini, menurut Rocky, akan dibongkar habis-habisan begitu terjadi pergantian rezim, entah 5 tahun atau 10 tahun ke depan. “Tetapi, poin FNN adalah Mahfud yang memulai ini, dia mesti meneruskan logikanya bahwa ini adalah korupsi, ini adalah pencucian uang, mau Sri Mulyani enggak ngaku, mau PPATK nggak ngaku, beban pembuktian sekarang ada pada teman kita, yaitu Prof. DR. Mahfud MD,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Kamis (16/3/23), dalam sebuah diskusi rutin yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Mahfud MD juga mesti menerangkan mengapa Sri Mulyani tidak mau mundur. Mundur atau menyamping dari misi utamanya, yaitu untuk mengawasi lalu lintas uang, dan menganggap ini cuma laporan biasa, tetapi ditekankan dengan sangat kuat bahwa laporan itu tidak didengar. “Jadi, hal-hal yang lucu itu bisa dengan mudah kita analisis bahwa di dalamnya ada tukar tambah politik lagi itu, antara Sri Mulyani dan PPATK, antara PPATK dengan istana yang diwakili oleh Pak Mahfud. Segitiga ini akan dibongkar pada waktunya,” ujar Rocky. Pertama kali kasus ini muncul adalah ketika Pak Mahfudz mengungkapkan ada transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun di Kemenkeu dan melibatkan 460 orang pegawai Kementerian Keuangan, dan transaksi terbanyak terjadi di Dirjen Pajak dan Bea Cukai. Ketika jumpa pers dengan Ibu Sri Mulyani, Pak Mahfud menyatakan bahwa dia tidak menyebutnya korupsi, tapi tidak pidana pencucian uang. Kemudian, PPATK menyatakan bahwa mereka telah menyerahkan 200 berkas terkait transaksi mencurigakan, nominalnya sampai individu-individunya jelas. Mahfudz juga menyampaikan informasi tersebut di dua tempat, yaitu UGM dan UII, yang menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Kemudian PPATK melakukan jumpa pers kemudian bersama dengan para Wamen dan para Dirjen. Sekarang tiba-tiba PPATK berbalik badan. “Kita masuk di dalam ukuran nilai, seluruh ukuran nilai itu absolut. Jadi, kalau misalnya PPATK yang didesain sebagai lembaga yang hendak memantau potensi korupsi, dan dia sudah ucapkan bahwa itu punya aspek korupsi yang kuat sekali, lalu di-backup oleh Mahfud MD, itu artinya PPATK tahu bahwa yang diucapkan Mahfud itu sebenarnya suara dia. Jadi Mahfud adalah load speakernya PPATK. Sekarang, kalau PPATK mundur, Mahfud juga bingung,” ujar Rocky. Menurut Rocky, tidak mungkin Mahfud tahu semua yang ada PPATK. Dia cuma pengendali sehingga dia berharap PPATK melanjutkan dengan lebih kuat. Netizen bahkan menekan Mahfud kenapa tidak langsung ke polisi saja, kenapa di UII dan UGM. Tetapi, Mahfud juga berhitung, kalau terjadi sesuatu yang berat lalu tiba-tiba Sri Mulyani bilang iya memang ada di situ, tapi lalu lintasnya juga ada panah ke arah istana, maka Mahfud juga yang kena, tambah Rocky. “Jadi, beban itu tetap ada pada PPATK supaya Pak Mahfudz juga jangan kehilangan suara. Jadi baterainya ada pada PPATK, load speakernya ada pada Pak Mahfud,” ujar Rocky.(sof)
Media Massa Harus Menjadi Verifikator Berita Pemilu
Simalungun, FNN - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengharapkan lembaga penyiaran dan media konvensional menjadi verifikator terhadap penyampaian informasi atau berita selama tahapan Pemilu 2024.\'Verifikator menjadi sangat penting dilakukan media massa, di tengah maraknya berita hoaks yang ada di media sosial,\" kata Komisioner KPI Pusat Mimah Susanti di Simalungun, Sumut, Kamis.Menurut dia,, sebagai sumber informasi terpercaya, media harusnya bisa menyajikan berita yang independen, netralitas, akurat, serta berimbang. Hal ini tentu akan berpengaruh bagi pendengar maupun penerima informasi untuk mengonsumsi berita sesuai dengan fakta yang ada selama proses tahapan pemilu.Selain kecepatan, berita yang disampaikan lembaga penyiaran TV dan radio harus akurat dan melalui cek dan ricek yang berulang.“Media massa harus menjadi verifikator atas informasi yang tersebar di media sosial. Jadi, kalau orang mau cari berita atau informasi fakta itu di TV dan radio. Sebab yang tidak hoaks itu di TV dan radio. Makanya, TV dan radio harus bisa mengembalikan maruah itu. Cek dan ricek harus dilakukan,” kata Mimah.Berdasarkan data dari We Are Social per Januari 2023, menyebutkan bahwa 77 persen populasi Indonesia atau setara dengan 212,9 juta jiwa saat ini merupakan pengguna internet.Hal ini menandakan bahwa media sosial menjadi salah satu sumber informasi yang banyak digunakan masyarakat saat ini.Mimah tidak memungkiri, di tengah konvergensi media saat ini, juga menjadi tantangan bagi media lembaga penyiaran maupun konvensional untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan bisa bersaing dengan eksistensi media sosial.Akan tetapi, tetap mengedepankan akurat dan keberimbangan informasi yang disajikan.“Penetrasi digital ini sangat berampak bagi publik sehingga pengguna pun bergeser. Pengguna TV juga menurun yang tadinya prosentase 93 persen menjadi 81 persen. Tapi, pengguna internet meningkat dari 55,1 persen menjadi 76,7 persen. Kemudian yang banyak nonton TV berusia 50 tahun ke atas, sedangkan yang mengakses internet banyak generasi milenial dan Z,” jelas Mimah.Sementara komisioner KPI Pusat yang juga praktisi penyiaran media Evri Rizqi Monarshi menyebut, keberimbangan lembaga penyiaran dalam menyajikan konten siaran Pemilu 2024 harus dikedepankan.Pihaknya juga menampik persaingan antara media massa khususnya elektronik dengan media sosial di tengah disrupsi media saat ini. Sebab, berdasarkan riset Kominfo pada 2022, ternyata media TV masih tertinggi dinikmati masyarakat dengan prosentase 43,5 persen disbanding media sosial.“Mau bagaimanapun rujukan akan lebih banyak pada media mainstream. Jadi, masyarakat Indonesia masih menentukan pilihan pada media mainstream. Tentunya jurnalis harus bisa menghadirkan akses berita yang seimbang dan objektif sehingga bisa melakukan pengawas dan kontrol pemilu dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” kata Evri.(ida/ANTARA)
Seleksi KPU dan Bawaslu Jangan Sampai Mengganggu Tahapan Pemilu
Semarang, FNN - Pegiat pemilu Titi Anggraini berharap seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2023-2028 di 20 provinsi serta 118 kabupaten dan kota jangan sampai mengganggu tahapan Pemilu 2024 yang sedang berjalan.Berdasarkan pengalaman seleksi pada masa lampau, kata Anggota Dewan Pembina Perludem ini, seleksi di tengah tahapan pemilu selalu menimbulkan gejolak dan berbagai masalah hukum ikutan lainnya.\"Baik disebabkan proses seleksi yang diduga bermasalah ataupun ketidakpuasan pada proses yang kurang transparan, serta dugaan atas indikasi keberpihakan tim seleksi (timsel),\" kata Titi.Padahal, lanjutnya, seleksi KPU daerah sebagai bagian dari pengisian keanggotaan kelembagaan penyelenggara pemilu menjadi elemen determinan atau faktor yang menentukan untuk mewujudkan pemilu demokratis yang bebas, adil, kredibel, dan berintegritas.Oleh karena itu, Titi berharap KPU dan Bawaslu harus serius mempersiapkan jajaran penyelenggara pemilu yang sebagian besar perekrutannya pada tahun 2023, yakni di 20 provinsi serta 118 kabupaten dan kota. Perekrutan calon penyelenggara pemilu di daerah lainnya diselenggarakan pada 2024 dan 2025.Pengajar pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini mengingatkan KPU dan Bawaslu harus memastikan bahwa jajarannya merupakan figur-figur yang mandiri, profesional, dan memiliki komitmen kuat pada demokrasi, termasuk pemenuhan inklusivitas keterwakilan perempuan.Hal itu, lanjut dia, supaya tidak terjadi ekses berupa masalah hukum yang bisa mengganggu kinerja KPU. Jika terjadi, maka akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga menangani masalah-masalah tersebut di tengah ketat dan tingginya beban kerja teknis yang harus mereka selesaikan.Titi menuturkan bahwa penyelenggara pemilu semestinya nonpartisan. Selain harus terbebas dari anasir politik praktis, juga tidak boleh tersandera oleh hegemoni kelompok-kelompok atau identitas tertentu, baik ormas, kesukuan, maupun kekerabatan.Ia menegaskan bahwa penyelenggara pemilu adalah profesi yang membutuhkan kapasitas dan mentalitas berdemokrasi yang kokoh.\"Jadi, tidak bisa diisi oleh orang-orang yang hanya bermodalkan pertemanan atau pergaulan. Kompleksitas dan kerumitan pemilu di Indonesia membutuhkan kemampuan dan integritas yang tidak bisa ditawar-tawar,\" ujar Titi.(ida/ANTARA)
Penolakan terhadap Israel di Piala Dunia U-20 karena Persoalan Eksistensi
Jakarta, FNN - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menilai penyebab utama penolakan dari beberapa pihak terhadap Tim Nasional (Timnas) Israel berlaga di Piala Dunia U-20 adalah terkait dengan pengakuan atas eksistensi Israel sebagai sebuah negara.\"Sikap KNPI jelas memandang bahwa penyebab utama penolakan terhadap Timnas Israel (berlaga di Piala Dunia) U-20 yang digelar di Indonesia ini tak lepas dari tidak adanya pengakuan Indonesia akan eksistensi Israel sebagai sebuah negara,\" kata Ketua Umum KNPI Haris Pertama dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (15/3).KNPI pun turut menolak kehadiran Timnas Israel untuk berlaga di Piala Dunia U-20 di Indonesia yang digelar pada Mei 2023 mendatang. Menurut Haris, tidak adanya pengakuan atas eksistensi Israel sebagai sebuah negara itu sudah sesuai dengan amanat alinea pertama Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.\"Bunyi UUD NRI 1945 jelas menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,\" jelasnya.Selain tidak diakui sebagai negara, lanjutnya, Indonesia juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel secara resmi seiring adanya konflik antara Israel dan Palestina.Bahkan, tambahnya, hubungan antara Indonesia dan Israel itu juga tertuang dalam Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.\"Pada Bab X Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 mengenai Hubungan RI-Israel di Pasal 150 tertera bahwa Indonesia tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan menentang penjajahan Israel atas wilayah dan bangsa Palestina,\" ujarnya.Dalam Pasal 151 ayat (2) Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 itu, Indonesia tidak menerima delegasi Israel secara resmi dan di tempat resmi.(ida/ANTARA)
Mendagri Tito: Jika Perppu Pemilu Ditolak, Tak Ada Peserta, Maka Pemilu Ditunda
Jakarta, FNN — Penundaan Pemilu 2024 tak lagi menjadi isu liar, akan tetapi menjadi pembicaraan serius penyelenggara negara. Hal ini terungkap dalam rapat kerja antara Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat membahasa tentang Perppu Pemilu pada hari Rabu (15/3/2022). Di dalam rapat tersebut Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa dalam UUD 1945 diatur pada Pasal 22 bahwa Perppu itu hanya dua opsinya, yaitu disetujui atau ditolak. Tito menegaskan bahwa apabila ditolak DPR, maka akan ada konsekuensi besar yakni Pemilu ditunda karena tak ada peserta Pemilu. “Akibatnya berarti tidak ada peserta Pemilu, kalau peserta Pemilu tidak ada, berarti Pemilunya ditunda,” kata Tito di Kompleks Paremen Senayan, Rabu (15/3/2023). Namun, lanjut Tito, apabila diterima maka ada kepastian Pemilu 2024 sesuai jadwal KPU. “Dengan dinyatakan disetujui diterima Perppu ini, maka artinya tahapan Pemilu tetap jalan sesuai dengan tahapan yang sudah diatur KPU. Ini memberi kepastian kepada semua pihak saya kira untuk bangsa ini. Dan saya ucapkan terima kasih secara bulat kepada semua fraksi setuju, saya harap kiranya saat paripurna dapat disetujui sehingga akan memberi kepastian hukum untuk proses pemilu 2024,” kata dia. Tito juga memaparkan urgensinya penerbitan Perppu yakni salah satunya terkait pembentukan 4 daerah otonom baru (DOB) di Indonesia. “Ini waktu itu sangat pendek waktunya apalagi Papua Barat ini 8 Desember dengan verifikasi faktual itu harus diumumkan oleh KPU tanggal 14 Desember. Jadi kalau diwajibkan tidak ada yang lolos partai-partai politik,” kata Tito. “Berdasarkan hasil kesepakatan rapat kerja dan rapat dengar pendapat 31 Agustus 2022 yang dihadiri Komisi II DPR RI, KPU Bawaslu, DKPP dan Kemendagri, maka harus dibuat norma pengecualian dalam UU Pemilu, hasil rapat kerja dan rapat dengar pendapat disepakati hal ini diatur dalam Perppu untuk pengecualian 4 daerah ini kepengurusannya,” sambungnya. Polri Siapkan Pengamanan DOB Papua Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan telah menyiapkan pengamanan terhadap empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Adapun, empat DOB di Papua yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. “Tentunya karena 4 DOB ini nantinya di tahun 2024, tentunya akan didefinitifkan kan jadi provinsi baru. Kita juga siapkan personel termasuk kerangka untuk mempersiapkan manakala nanti menjadi provinsi baru, tentunya juga bagaimana kesiapan satuan kepolisian untuk juga mengiringi,” kata Kapolri kepada wartawan, Kamis (9/2/2023). Jenderal bintang empat ini menegaskan, saat ini pihaknya sedang merancang struktur baru dalam melakukan pengamanan di DOB tersebut. “Karena memang kita juga harus mengembangkan sesuai dengan perkembangan otonomi daerah ya, dengan membentuk struktur baru di sana, ini sedang kita rancang,” tegasnya. Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi mengukuhkan Komandan Korps Brigade Mobile (Dankorbrimob) dari bintang dua menjadi bintang tiga. Sehingga, jabatan tersebut sudah tidak lagi dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen) melainkan Komisaris Jenderal (Komjen). Dengan dinaikkannya satu tingkat lebih tinggi dalam kepangkatannya, Sigit ingin agar pasukan Brimob bisa lebih siap lagi dalam menghadapi berbagai situasi-situasi penting. “Tentunya harapan dan keinginan kita untuk terus menambah kekuatan Brimob sebagai satuan pamungkas kita yang selalu kita turunkan dalam situasi-situasi yang sangat penting,” kata Sigit di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. (ida)
POPULER
