Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengajak seluruh pihak menaati konstitusi dalam berdemokrasi, sebagaimana kerap diserukan oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

"Saudara harus meneriakkan, Bu Mega selalu meneriakkan, pokoknya siapa pun harus taat konstitusi, mau pemilu atau apa, kata Mahfud dalam simposium nasional bertajuk "Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama" di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa.

Menurut Mahfud, apabila bangsa Indonesia tidak menaati konstitusi, maka hal tersebut akan menimbulkan kekacauan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Dalam kesempatan yang sama, dia juga menyinggung soal amanat konstitusi yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dilakukan secara berkala, yaitu setiap lima tahun sekali. Dengan demikian, lanjutnya, pelaksanaan pesta demokrasi itu tidak boleh ditunda.

"Waktunya fix, lima tahun. Jangan lalu diperpendek, enggak boleh. Diperpanjang juga enggak boleh, kecuali melalui perubahan konstitusi. Itu prinsip-prinsip dalam bernegara yang tunduk ketentuan konstitusi," tegasnya.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun menyampaikan segenap bangsa Indonesia harus mencamkan atau memperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa pemilu merupakan proses bagi suatu bangsa untuk mencari pemimpin yang baik.

"Harus dicamkan pemilu adalah proses mencari pemimpin dan wakil rakyat yang baik," tambahnya.

Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu bukan ditujukan untuk mengalahkan pihak tertentu.

Dia mengatakan pemilu di Tanah Air sudah seharusnya diselenggarakan secara damai. Untuk menghasilkan pesta demokrasi yang damai, pemilu harus dilangsungkan dengan mengedepankan sejumlah asas, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).

Selain itu, hasil pemilu juga harus diterima oleh segenap bangsa Indonesia sebagai keputusan rakyat.

"Hasilnya, harus diterima bersama sebagai keputusan rakyat," ujar Mahfud MD.(ida/ANTARA)