POLITIK
Terkait Pencapresan Anies, NasDem Minta Ganjar Bersyukur ke Surya Paloh
Jakarta, FNN - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya meminta agar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersyukur kepada Ketua Umum NasDem Surya Paloh terkait dengan pendeklarasian Anies Baswedan yang telah memberikan efek positif pada citra perpolitikannya di Indonesia.\"Harusnya Ganjar Pranowo itu bersyukur kepada Surya Paloh. Karena apa? Karena dengan dideklarasikannya Anies Baswedan oleh SP dan Partai NasDem, kartu Ganjar dibuka,\" ujar Willy di Hotel Akmani Jakarta, Kamis.Dengan NasDem mendeklarasikan Anies, menurut dia, turut membuka kartu calon lainnya, Ganjar Pranowo, untuk melakukan pencapresan. Pasalnya, selama ini Ganjar terlihat dikucilkan oleh partainya sendiri.\"Kalau tidak sebelumnya, ya, dihina-hina di partai sendiri. Lihat saja ini jejak digital yang tidak bisa dihapus, yang tidak bisa dihapus itu \'kan jejak digital,\" katanya.Willy menilai bahwa mendeklarasikan Anies turut menyelamatkan demokrasi Indonesia. Hal ini juga dinilai untuk menghindari terjadinya kongkalikong.\"SP mematirkan diri di sana. Jadi teman-teman semua, kadang-kadang kalau berbicara ganteng, AHY lebih ganteng daripada Anies Baswedan. Kalau bicara kaya, Prabowo lebih kaya daripada Anies Baswedan. Akan tetapi, yang untuk wis wayahe itu, tidak perlu ganteng, tidak perlu kaya, karena apa? Wis wayahe pak, ini it\'s time-nya Anies Baswedan. Jadi kenapa?\" tutur dia.Sebelumnya, hasil survei PolMark Research Center (PRC) mencatat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas paling tinggi sebagai kandidat calon presiden (capres) pada tahun 2024 di 78 daerah pilihan (dapil).Founder dan CEO PolMark Indonesia Eep Saefulloh Fatah mengungkapkan elektabilitas Ganjar mencapai 22,8 persen. Adapun posisi kedua ditempati oleh Menteri Pertahan (Menhan) Prabowo Subianto sekitar 17,4 persen dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 13,9 persen.\"Ganjar Pranowo 22,8 persen, Prabowo 17,4 persen, dan Anies 13,9 persen,\" ucap Eep.(sof/ANTARA)
Mahfud Menang Telak, Data Berbeda, Moral Sri Mulyani Drop
Jakarta, FNN – Akhirnya, rapat kerja antara Komisi III bersama Menkopolhukam, Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KNK-PP-TPPU), Mahfud MD, yang ditunggu-tunggu oleh publik berlangsung kemarin. Rapat yang berlangsung sejak siang hingga hampir tengah malam itu pun, seperti sudah diduga, berlangsung dengan seru dan panas. Namun, walaupun dikeroyok oleh DPR, seperti juga sudah kita duga, Mahfud MD tetap menang telak. Di awal rapat, Mahfud MD langsung ‘menyerang” tiga orang anggota Komisi III yang menantangnya, yakni Benny K. Harman, Asrul Sani, dan Arteria Dahlan. Di tengah hujan interupsi, Mahfud tetap mengklarifikasi perihal kewenangannya mengumumkan perihal transaksi mencurigakan 349 T di Kemenkeu yang dipertanyakan oleh Komisi III pada rapat sebelumnya. “Skornya 5 : 0. Jadi, memang sudah terlihat dari awal memang mau keroyok Mahfud dan itu kan kompak DPR. Tapi Mahfud jelas di atas, dua hal dia lampaui para pengeroyok itu,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Kamis (30/3/23) dalam diskusi yang dipandu oelh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Dua hal yang dimaksudkan Rocky adalah; Pertama, secara moral Mahfud tinggi karena dia mempersoalkan sesuatu yang potensial delik. Jadi, netizen dan seluruh masyarakat Indonesia bahkan 300% mendukung Mahfud. Di situ konyolnya DPR, mereka mau dipilih rakyat, tapi kenapa mereka mau menghalangi penegakan hukum. Kedua, tentu Mahfud lebih banyak datanya. Di dalam rapat tersebut Mahfud bahkan mengatakan bahwa ini bisa juga data dari intelijen. Kalau data intelijen maka memang dimaksudkan untuk membongkar sesuatu. Mahfud mengambil risiko itu karena dia tahu bahwa Jokowi juga tidak mungkin melarang dia untuk mengajukan masalah itu ke publik. Jadi, kira-kira itu setting rapat kemarin. Yang mengejutkan, dari rapat tersebut juga terungkap bahwa data yang disampaikan oleh Mahfud sama sekali berbeda dengan data yang disampaikan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan, pada rapat sebelumnya dengan Komisi XI DPR. Menyimak pernyataan Mahfud dan PPATK, pertanyaannya kemudian adalah apakah Sri Mulyani berbohong atau dia dibohongi oleh para bawahannya sehingga data-data yang diucapkan oleh Sri Mulyani dengan sangat PD di Komisi XI ternyata salah. “Saya kira Sri Mulyani dikelilingi oleh tukang jilat sebetulnya, karena mereka tahu bahwa kalau ini dibongkar itu ke mana-mana kasusnya. Jadi, kira-kira dia di-brief dengan data yang dimanipulasi. Bukan palsu, tapi dimanipulasi supaya seolah-olah itu bisa meneduhkan suasana,” ujar Rocky. Menurut Rocky, Sri Mulyani tidak paham bahwa sesuatu yang sudah masuk di dalam tatapan publik itu tidak mungkin berhenti lagi. Jadi, apapun yang mau dijadikan alibi oleh Sri Mulyani, akan berhadapan dengan tekanan publik. Semakin publik menekan, semakin Mahfud merasa bahwa dia mendapat dukungan. Oleh karena itu, Mahfud dengan sangat percaya diri mengatakan bahwa data yang ada pada Sri Mulyani, kira-kira dia mau bilang, itu data yang sudah diedit oleh bawahannya. Meski Mahfud masih berbasa basi tentang Sri Mulyani, kata Rocky, tapi jelas bahwa Sri Mulyani drop moralnya, jauh di bawah Mahfud. Kalau Sri Mulyani, misalnya, datang ke DPR dan mengatakan bahwa dia punya data tapi datanya mungkin masih perlu diverifikasi, kemudian mempersilakan DPR membentuk Pansus, itu baru satu paket dengan keinginan publik atau netizen. Tetapi, fakta yang terjadi Sri Mulyani tetap defensif. Rocky juga mengatakan bahwa jatuhnya moral Sri Mulyani menunjukkan bahwa dia sudah selesai. Apalagi publik juga mungkin menganggap bahwa Sri Mulyani berbohong. Publik lebih percaya pada Mahfud. Mahfud mengandalkan juga bahwa data itu bahkan sudah diverifikasi oleh oleh BIN sebagai data yang boleh dibocorkan. Kira-kira begitu. (ida)
Pemerintah Jangan Terburu-buru Impor
Purwakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta pemerintah tidak terburu-buru melakukan impor beras jika kondisi gabah di petani masih tersedia.\"Pemerintah jangan buru-buru impor manakala gabah di petani masih tersedia. Jadi jangan sampai terjadi gabah yang tersedia tidak diserap, namun malah lebih memilih impor,\" kata Dedi dalam sambungan telepon di Purwakarta, Jawa Barat, Kamis.Ia menyampaikan hal tersebut karena saat ini pemerintah kembali membuka wacana untuk impor beras sebanyak 2 juta ton karena serapan gabah di petani belum bisa memenuhi stok cadangan beras pemerintah.Menurut dia, impor jangan buru-buru dilakukan, apalagi saat gabah masih tersedia di petani karena di antara tugas negara ialah melindungi petani dan menyediakan ketersediaan pangan untuk masyarakat.Kedua tugas negara tersebut, kata Dedi, bisa berjalan beriringan jika seluruh lembaga di pemerintahan bekerja sama komprehensif dan tidak saling ego, seperti Kementerian Pertanian fokus meningkatkan produktivitas dan Kementerian Perdagangan bertugas mengatur regulasi ketersediaan.“Di situlah harus dibangun antara yang produksi dan mengatur regulasi, ketersediaan harus berjalan bersama. Jangan sampai yang satu ingin meningkatkan produksi, namun yang satu ingin mencari jalan pintas keuntungan besar tanpa mempedulikan nasib petani,” katanya.Ia menilai saat ini petani kebingungan karena pengusaha atau tengkulak yang biasa menyerap gabah mereka mengalami dilema. Mereka takut kalau menyerap banyak gabah petani, justru malah pemerintah melakukan impor beras.“Sehingga ketika dia membeli dengan harga cukup tinggi, begitu impor harus jual dengan harga rendah. Kondisi psikologis ini harus diselesaikan agar gabah petani terserap dan penyerapnya punya kepastian,\" katanya.Sementara di sisi lain, Dedi menyoroti pemerintah dalam hal ini BPS yang selalu membuat \"branding\" bahwa petani padi harus terus miskin. ia mengatakan saat panen tinggi harga dibuat murah dan saat panen raya justru muncul kebijakan impor.“Kemudian masuk desain berpikir kenaikan sekian kilogram beras berdampak pada inflasi. Kalau mau Lebaran yang \'diomongin\' inflasi pasti beras, cabai, dan bawang, tapi harga pakaian naik tidak dianggap inflasi, harga sewa mobil naik tidak dianggap inflasi, ini kan \'branding\' yang diarahkan untuk petani kita menjadi kelompok marginal yang selamanya akan miskin,” katanya.Meskipun mereka miskin dari segi statistik BPS, kata dia, tetapi hidupnya jauh lebih berkah dibanding yang tinggi pendapatannya karena sampai hari ini tidak ada petani yang berduyun-duyun datang ke DPR RI demo menuntut nasib mereka.Hal lain di sektor pertanian, menurut dia, ialah persoalan pupuk karena hingga kini selalu menjadi problem penurunan produktivitas, terutama bagi petani yang memiliki lahan garapan kecil. Ia menilai permasalahan tersebut tak akan pernah berakhir jika hulu hingga hilir tidak ditangani secara serius.“Kita tahu bahwa dibalik menurunnya produktivitas, ada keuntungan para pedagang, yakni mereka yang senang impor. Jadi ke depan angka statistik dan anggaran pertanian mesti diarahkan pada aspek yang menjadi kebutuhan dasar agar kita tidak dari tahun ke tahun, dari Lebaran ke Lebaran selalu berbicara beras dan cabai terus, seolah negeri ini tak pernah bergeser masalahnya dari kebutuhan pokok kita,” katanya.(ida/ANTARA)
Kandidat Capres Diingatkan untuk Memperhatikan Aspirasi Pemilih Muda
Jakarta, FNN - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengingatkan kandidat calon presiden agar memperhatikan aspirasi pemilih muda sebagai kelompok pemilih terbesar dalam Pemilu 2024 demi memperoleh dukungan suara. \"Jika diproyeksikan, persentase pemilih muda kurang lebih akan sebanyak 60 persen dari total pemilih Pemilu 2024. Para kandidat yang akan berlaga di pemilu mendatang, termasuk kandidat calon presiden, seharusnya melihat aspirasi anak-anak muda,\" kata Arfianto, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Ia mencontohkan salah satu aspirasi yang dimiliki pemilih muda di Tanah Air saat ini adalah Indonesia yang seharusnya dapat memanfaatkan momentum berkiprah secara global dengan menyelenggarakan sekaligus berlaga di Piala Dunia U-20. Menurut dia, kalangan pemilih muda berharap Tim Nasional (Timnas) Indonesia dapat berlaga di Piala Dunia U-20. “Patut diperhatikan bahwa gelaran Piala Dunia U-20 merupakan hajatan Indonesia. Ada harapan banyak pihak, terutama dari kalangan pemilih muda yang gandrung akan olahraga sepak bola dan memiliki mimpi Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia U-20,” ujarnya. Akan tetapi, lanjut Arfianto, keputusan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 oleh FIFA dari adanya penolakan keikutsertaan Timnas Israel di Piala Dunia U-20 oleh sejumlah pihak, termasuk Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengundang kekecewaan pemilih muda. Dengan demikian, ia pun menilai hal tersebut dapat menjadi disinsentif atau mengurangi pertumbuhan elektoral bagi Ganjar sebagai kandidat calon presiden, terutama dari pemilih muda. \"Hal tersebut terlihat dari ekspresi kekecewaan yang terekam di dunia maya pascakeputusan FIFA yang mengungkapkan kekecewaannya di akun media sosial Ganjar Pranowo,\" ujar Arfianto. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Semua Pihak Diimbau untuk Tidak Lama Bersedih dan Kecewa Soal U-20
Jakarta, FNN - Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Pemuda dan Olahraga Muhadjir Effendy mengimbau semua pihak yang memiliki empati atas batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia untuk tidak terlalu lama bersedih dan kecewa.Hal itu disampaikan Muhadjir saat memberikan keterangan pers bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis.“Saya menggarisbawahi Pak Moeldoko siapa saja yang merasa memiliki empati terhadap masalah ini, termasuk penggemar sepak bola, termasuk saya, jangan terlalu lama bersedih dan kecewa,” imbau Muhadjir di Jakarta, Kamis.Muhadjir yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu mengakui keputusan FIFA membuat sedih semua pihak di Tanah Air. Namun, ia meyakini keputusan FIFA adalah yang terbaik.“Kita pasti sangat kecewa dengan keputusan FIFA, pastilah itu. Saya kira dari FIFA sangat menyadari, itu keputusannya membuat kecewa banyak orang. Tapi ini wewenang penuh FIFA dan FIFA pasti telah memilih keputusan terbaik untuk kita,” kata dia.Dia mengimbau semua pihak untuk tidak terlalu lama bersedih dan kecewa karena masih banyak pekerjaan dan program untuk memperbaiki kinerja sepak bola nasional ke depan.Dia memohon semua pihak, baik yang pro atau kontra kehadiran Tim Nasional Israel untuk sama-sama kembali menatap masa depan yang lebih menjanjikan, terutama dalam membawa masa depan sepak bola nasional.“Dalam waktu dekat kita sudah menghadapi momen SEA Games dan kita harus siapkan seluruh tim, termasuk tim kesebelasan sepak bola kita dengan sebaik-baiknya apalagi waktunya sangat dekat dan dilaksanakan di Kamboja tentu sangat beda seandainya dilakukan di Indonesia. Kita harus jauh lebih siap menghadapi berbagai macam persaingan di ajang SEA Games,” jelasnya.(ida/ANTARA)
RI Batal Menjadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku menyesal dan bersedih Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.\"Kami sangat menyesalkan dan bersedih bahwa akhirnya FIFA membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U-20. Ini tentu menjadi pelajaran berharga,\" kata Hasto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Dia kembali menjelaskan bahwa penolakan darinya terhadap keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U-20 itu adalah untuk menyuarakan kemanusiaan dalam hubungan antarbangsa.Hasto menegaskan bahwa sejak awal pihaknya tidak menolak Piala Dunia U-20 digelar di Indonesia. Namun, dia berupaya menyuarakan isu kemanusiaan dalam hubungan antarbangsa dengan menolak kehadiran Israel di Tanah Air.\"Sikap kami ini sama dengan FIFA ketika mencoret Rusia dari babak playoff Piala Dunia, jadi ada presedennya,\" tambahnya.Lebih lanjut, dia juga memaparkan bahwa sikap partai banteng moncong putih itu memiliki landasan kuat secara konstitusi dan historis. Suara menolak kehadiran Israel, menurutnya, adalah suara kemanusiaan dan bukan kehendak politis.\"Untuk diingat, Stadion Gelora Bung Karno (GBK) lahir sebagai penolakan terhadap Israel,\" ucap Hasto.Sejak Agustus 2022, PDI Perjuangan telah berkomunikasi dengan Pemerintah tentang sikap mereka sekaligus soal potensi kerentanan politik dan sosial jika tim Israel tetap hadir untuk bertanding di Indonesia. PDI Perjuangan pun telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.\"Sikap kami muncul setelah Israel dipastikan lolos kualifikasi. Dengan harapan agar bisa dicari solusi yang terbaik, salah satunya dengan memindahkan pertandingan Israel di negara tetangga terdekat, sehingga U-20 tetap bisa diselenggarakan di Indonesia minus Israel,\" katanya.PDI Perjuangan pun menyampaikan terima kasih atas upaya Pemerintah dan pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang sudah mencoba dengan keras untuk mencari solusi dengan melobi FIFA.\"Tekad kami yang paling penting adalah membangun kesebelasan sepak bola yang andal, lambang supremasi olahraga di luar bulu tangkis. Ini harus menjadi tujuan utama dalam politik olahraga,\" ujar Hasto Kristiyanto.(ida/ANTARA)
Rapat Siang Ini: Mahfud Pasti Akan Memenangkan Pertandingannya Melawan Komisi III DPR RI
Jakarta, FNN – Seperti telah dijadwalkan sebelumnya bahwa siang ini rencananya Mahfud MD akan hadir di Komisi III untuk rapat kerja bersama membicarakan masalah transaksi mencurigakan sebesar 349 T di Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Komisi III juga sudah menggelar rapat bersama dengan Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, untuk membahas hal yang sama. Dalam rapat bersama dengan Ketua PPATK yang berlangsung panas itu, Anggota Komisi III seperti ‘menantang’ Mahfud MD untuk hadir di Komisi III dan terkesan menyalahkannya. Mahfud pun tak gentar menghadapi tantangan Komisi III, bahkan balik menantangnya. Bisa dibayangkan situasi rapat siang ini juga akan panas. “Saya kira soal Pak Mahfud, sudah pasti Mahfud akan memenangkan pertandingan. Kita kenal Mahfud bagaimanapun dia tahu rahasia dari angka-angka itu. Mahfud bisa zig zag saja ngoceh di situ, dan DPR pasti akan seolah-olah mau mencecar dan akan kasih umpan-umpan palsu. Mahfud bahkan mampu menghindar dari umpan-umpan palsu,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (29/3/23) dalam sebuah diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartwan senior FNN. Tapi, lanjut Rocky, yang lebih unik lagi adalah kesempatan untuk memberantas korupsi hilang justru karena dihalangi oleh partai politik, meskipun itu sebuah isu yang masih samar. “Jadi, di depan mata kita, terlihat partai politik justru menghalangi upaya untuk menjelaskan bahwa di belakang angka 349 T minimal ada potensi korupsinya. Jadi, terlihat bahwa paradoksnya justru diajukan oleh partai politik. Oleh karena itu, kita selalu menduga bahwa partai politik ada di dalam bagian itu,” ungkap Rocky. Sebetulnya, menurut Rocky, dari awal publik sudah merasa bahwa partai politik ini berupaya untuk menutup-nutupi kasus yang sangat mungkin juga melibatkan beberapa ketua-ketua partai politik. Oleh karena itu, apa pun hasil rapat kerja nanti, Mahfud akan menang secara moral. “Iya, mau dipindahin ke mana pun permainan politiknya, tetap gol akan dibuat oleh Mahfud MD, dan gol itu akan dianggap sebagai tabungan Mahfud untuk mempertahankan reputasinya di tengah-tengah kekacauan moral kabinet. Kira-kira begitu. Jadi, dua kali menanglah. Mahfud menang dari DPR dan Mahfud menang di dalam kekacauan kabinet sendiri. Jadi Mahfud menonjol sendirilah sebagai tokoh yang masih dianggap sebagai “reformis tulen”,” ungkap Rocky. Di tengah kekacauan moral kabinet, Mahfud mampu memisahkan antara garam, racun, dan umpan. Oleh karena itu, kita akan melihat nanti bagaimana zig zagnya Mahfud akan bikin baper terus partai-partai politik. Dan itu akan terhubung lagi dengan upaya partai politik mencari celah supaya masih bisa lolos tambahan elektabilitasnya dengan menggoreng isu ini, jelas Rocky. Sebetulnya, kondisi ini secara umum merugikan partai politik, bukan hanya partai politik pendukung pemerintah, tetapi juga partai oposisi. Ini bisa membuat publik menggeneralisasi bahwa baik oposisi maupun pemerintah sama saja kelakuannya. “Dan itu merugikan Anies sebetulnya karena dianggap Anies pro-koruptor,” ujar Rocky. Partai pendukung Anies juga akan dianggap membenarkan proses pembusukan di dalam kabinet. Tetapi, di sisi lain publik juga sebetulnya ingin melihat agar Anies berbicara apakah dia pro atau tidak soal Mahfud. “Jadi, orang akan lihat ini Anies pro Mahfdu atau anti Mahfud akhirnya. Dan kelihatannya Anies akan dijebak di situ oleh partai-partai politik,” tambah Rocky. (ida)
Kemendagri Berharap Lulusan IPDN Menguasai Iptek
Jakarta, FNN - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo berharap seluruh lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).Dengan menguasai iptek, menurut Yusharto, lulusan IPDN dapat menjadi bagian dari Pemerintah yang mengupayakan akselerasi pelayanan publik dan berdaya saing.\"Begitu adik-adik keluar (lulus dari IPDN), bukan lagi belajar soal hal itu (pemakaian aplikasi hasil pengembangan teknologi), melainkan sudah menjadi bagian dari proses mengakselerasi layanan publik karena sudah menguasai teknologi,\" katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Yusharto mengatakan hal itu saat menjadi narasumber dalam kuliah umum \"Tugas dan Fungsi BSKDN\" yang diselenggarakan IPDN Sulawesi Utara di Sulawesi Utara, Selasa (28/3).Selain itu, dia juga berharap berbagai aplikasi indeks yang dimiliki BSKDN Kemendagri dapat dimanfaatkan oleh lulusan IPDN serta seluruh komponen Kemendagri.Aplikasi indeks yang dimiliki BSKDN itu, lanjut dia, meliputi aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD).Dia menambahkan sejumlah aplikasi tersebut dapat membantu berbagai unit di Kemendagri dalam memperoleh hasil riset dan data untuk meningkatkan kerja pegawai.\"Ini (aplikasi indeks BSKDN Kemendagri) akan membantu unit-unit yang ada di Kemendagri untuk dapat menggunakan hasil-hasil riset, data, dan bukti untuk meningkatkan kinerja pegawainya,\" jelasnya.Dalam kesempatan itu, dia juga mengingatkan agar IPDN tidak ragu berinovasi, terutama untuk memperkuat peran lulusan IPDN sebagai abdi negara yang kompeten dan berwawasan luas.\"Mari kita bekerja sama untuk meningkatkan (kualitas) lulusan IPDN menjadi lebih baik dan berperan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan nantinya,\" ujar Yusharto.(ida/ANTARA)
DPR Rapat Dengan Mahfud MD Membahas Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD akan menghadiri rapat Komisi III untuk membahas transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada hari Rabu.\"Hari ni kami akan mencari klarifikasi yang mana yang benar, \'kan katanya DPR tidak berkenan kalau Prof. membongkar transaksi mencurigakan Rp349 triliun,\" kata Arteria saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II DPR RI, Rabu.Arteria melanjutkan, \"Itu yang ingin kami klarifikasi, kami di DPR siap membantu Prof. mengusut tuntas transaksi mencurigakan. Maka, kami mau tanya kepada Prof. itu yang di Kementerian Keuangan itu ada atau tidak?\"Adapun rapat Komisi III DPR dengan Mahfud ini sebenarnya dijadwalkan berlangsung pada pekan lalu. Namun, karena berbagai alasan, rapat itu ditunda hingga pekan ini. Komisi III juga akan memanggil Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).Menurut Arteria, saat ini bermunculan isu bahwa DPR tidak mau mengusut tuntas transaksi mencurigakan itu. Banyak juga anggapan bahwa DPR justru memberangus orang yang ingin mengusut dugaan tindak pidana korupsi hingga pro terhadap koruptor.\"Bukan itu, DPR akan memosisikan diri untuk menjadi pihak yang disiplin dalam tupoksi,\" ujarnya.Ia menegaskan bahwa DPR memiliki fungsi pengawasan. Dengan demikian, apabila ada yang tidak baik, harus dikoreksi dan diluruskan.Kendati demikian, hal itu harus berdasarkan fakta dan data yang jelas.\"Makanya, hari ini kami mengundang Prof. untuk meminta informasi transaksi Rp349 triliun itu transaksinya mana yang di Kemenkeu?\" tanya dia.Pasalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan klarifikasi terkait dengan dugaan transaksi mencurigakan itu beberapa hari yang lalu.Arteria menilai sangat penting baginya karena Kemenkeu merupakan salah satu kementerian yang relatif agak disiplin sebagai role model.Hal ini juga tidak hanya membahas mengenai pemberantasan korupsi, tetapi kepercayaan publik, penghormatan antarlembaga dan kepercayaan rakyat atas aparatur negara.Ia tidak ingin timbul pernyataan bahwa rakyat benci terhadap pegawai pajak dan bea cukai.\"Kalau dikatakan siap menerima tantangan, saya sih tidak siap. Kami ini \'kan wakil rakyat, apa pun mau model bagaimana saya akan layani. Akan tetapi, bukan dalam konteks kami berhadap-hadapan. Kami ini saling bahu-membahu, gotong royong untuk membangun bangsa dan negara. Makanya, kalau ada, itu kami akan siap,\" tutur Arteria.(ida/ANTARA)
THR Diharap Dapat Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan pemberian tunjangan hari raya (THR) dari Pemerintah kepada seluruh aparatur pemerintah diharapkan bisa membuat mereka meningkatkan kinerja, memperbaiki pelayanan publik, dan terus berinovasi. \"Pemberian THR ini merupakan penghargaan Pemerintah terhadap kontribusi seluruh aparatur pemerintah dengan harapan ke depan semuanya bisa meningkatkan kinerja, memperbaiki pelayanan publik, dan terus berinovasi,\" ujar Anas saat memberikan keterangan pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai THR dan gaji ke-13, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Kementerian PAN-RB di Jakarta, Rabu. Dia pun menyampaikan pemberian THR tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menggerakkan ekonomi masyarakat melalui aparatur negara yang membelanjakan THR-nya untuk berbagai kebutuhan. Dengan demikian, kata Anas, THR untuk para aparatur negara juga menjadi instrumen fiskal yang turut memperkuat fondasi pemulihan ekonomi Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, ia pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh aparatur pemerintah atas kontribusi mereka dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik. Menurut Anas, telah banyak inovasi dan kerja keras bersama yang digerakkan oleh seluruh aparatur pemerintah untuk melayani masyarakat sehingga mampu membawa Indonesia tetap bisa tumbuh di tengah berbagai tantangan yang ada. Salah satu bukti nyata kontribusi aparat pemerintah, lanjut dia, adalah kerja keras dan gotong royong dalam penanganan pandemi COVID-19. \"ASN (aparatur sipil negara) bersama TNI/Polri dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjadikan pandemi terkendali dan penanganan pandemi Indonesia termasuk salah satu yang terbaik di dunia,\" ujar dia. Sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah mulai mencairkan THR 2023 pada H-10 Idul Fitri bagi ASN, TNI/Polri, dan pensiunan \"Untuk pencairan THR ini akan dimulai pada H-10 dari Hari Raya Idul Fitri ini, kira-kira tanggal 4 April sudah mulai dicairkan,\" kata dia. THR 2023 diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) pusat, prajurit TNI dan Polri, dan pejabat negara sekitar 1,8 juta orang, serta ASN daerah sekitar 3,7 juta orang termasuk di dalamnya guru ASN daerah yang menerima tunjangan profesi guru sebanyak 1,1 juta guru dan guru ASN daerah yang menerima tunjangan tambahan penghasilan. THR 2023 akan terdiri atas pembayaran gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiunan pokok, yakni tunjangan keluarga, tunjangan pangan serta tunjangan jabatan struktural, dan fungsional atau tunjangan umum lainnya. THR 2023 tersebut juga ditambah dengan 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja.(ida/ANTARA)
POPULER
