POLITIK
Ridwan Kamil Belum Memastikan Pendamping di Pilgub Jawa Barat 2024
Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil mengisyaratkan akan kembali berlaga di Pilkada Jawa Barat 2024, namun dirinya belum memastikan siapa pendampingnya kelak sebagai calon wakil gubernur. \"Koalisinya belum tentu, namanya wakil itu tergantung koalisi,\" kata Gubernur Ridwan Kamil ketika ditanyakan apakah dia akan kembali maju bersama Wagub Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum di Pilgub Jabar 2024, saat ditemui di Gedung TP PKK Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa. Saat mengikuti kontestasi Pilkada Jawa Barat 2018, Ridwan Kamil berpasangan dengan Uu Ruzhanul Ulum yang berasal dari PPP. Walaupun dalam sejumlah hasil lembaga survei mencatatkan bahwa elektabilitas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk berlaga di Pilpres 2024 cukup diperhitungkan. Ridwan Kamil mengatakan hingga saat ini dirinya fokus dulu untuk menjadi calon gubernur di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024. Ridwan Kamil mengatakan sebagai kader Partai Golkar, dirinya menghargai keputusan partai berlambang pohon beringin ini mengusung Airlangga Hartarto untuk Pilpres 2024. Sementara ini ia fokus di Pilgub Jawa Barat 2024 dahulu dan dirinya menyerahkan peluang mencalonkan diri di DKI Jakarta kepada partainya. \"Jadi kalau urusan Pilpres adalah mendukung Pak Ketum Partai Golkar Airlangga, sebagai capres. Saya fokus pada yang pasti, di depan mata yaitu Gubernur Jawa Barat. Kalaupun saya berkeinginan di periode kedua kan begitu. Kalau di DKI surveinya bagus, tapi keputusan dari partai,\" kata dia. Oleh karena itu, ia kembali menegaskan bahwa saat ini sedang fokus bekerja membereskan periode pertama sebagai Gubernur Jawa Barat. Dan jika ditanyakan tentang pilihan-pilihan politik yang paling realistis dan paling besar peluangnya, tentu adalah haknya untuk mengikuti periode kedua Gubernur di Jawa Barat.(ida/ANTARA)
Mahfud Menekankan Ancaman Terorisme dalam Kerja Sama Dengan Australia
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menekankan bahwa terorisme masih menjadi ancaman laten dalam pertemuan the 9th Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting (MCM) di Melbourne, Australia, Selasa.\"Di kawasan Asia Tenggara, terorisme dan radikalisme masih akan menjadi ancaman serius. Berbagai kelompok teror afiliasi ISIS dan Al Qaeda tetap berpotensi mengganggu stabilitas kawasan,\" ucap Mahfud.Melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Mahfud menekankan bahwa terorisme masih menjadi ancaman laten, baik yang bermotif ideologi, politik, dan konflik horisontal, sehingga membutuhkan kerja sama kedua negara, yakni Indonesia dan Australia, di berbagai tingkatan.Mahfud bersama Menteri Keamanan Siber Australia Clare O’Neil membahas beberapa hal, antara lain Foreign Terrorist Fighters (FTF), radikalisasi online, radikalisasi perempuan dan generasi muda, serta perkembangan upaya penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.\"Proses radikalisasi melalui media sosial/internet perlu diberikan perhatian yang lebih besar mengingat sebagian besar serangan teror yang dilakukan oleh pelaku tunggal (lone wolf), sebagian besar pelakunya menjadi korban dari proses radikalisasi melalui media sosial/internet,\" ujar Mahfud.Ia menyampaikan kepada Menteri Clare O’Neil bahwa kedua negara telah berkolaborasi dengan baik dalam upaya penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan melalui berbagai mekanisme kerja sama, baik di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral.Khusus di tingkat kerja sama sub-kawasan, Indonesia-Australia memimpin bersama pertemuan Sub-Regional Meeting on Counter-Terrorism and Transnational Security (SRM) di tingkat menteri, dan pertemuan Senior Official Counter-Terrorism Policy Forum (SOCTPF) di tingkat pejabat senior. Negara peserta SRM adalah Indonesia, Australia, Brunei Darusalam, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, dan Thailand.Pertemuan SOCTPF pertama pada tahun 2021 dan pertemuan kedua pada tahun 2022 telah menghasilkan dokumen bagi upaya penanggulangan terorisme dan ekstremisme kekerasan, utamanya dokumen high-level principles terkait pelindungan anak yang terasosiasi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.\"Saya sangat mengapresiasi outcome ini, dan saya harap hasil dari pertemuan SOCTPF tersebut dapat disetujui dan diakui oleh perwakilan menteri dan pejabat tinggi negara-negara sub-kawasan pada pertemuan Sub-Regional Meeting yang akan kita laksanakan tanggal 16 Maret mendatang,\" ujar Mahfud.(ida/ANTARA)
Kasad Memperkuat Kerja Sama Militer dengan Brunei Darussalam
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman memperkuat kerja sama militer dengan Tentera Darat Diraja Brunei (TDDB).Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, Dudung melakukan kunjungan kehormatan kepada Panglima TTDD Brigadir Jenderal Dato Seri Pahlawan Saifulrizal bin Abdul Latif di Markas TDDB Berakas Garison.Dudung mengatakan kedua belah pihak saling mengapresiasi atas terlaksananya kerja sama antara TNI AD dengan TDDB, yang telah terjalin dengan baik di berbagai bidang, baik di bidang latihan, bidang pendidikan maupun bidang intelijen.Selain itu, dibahas tentang rencana Latihan Bersama (Latma) antara TNI AD dan TDDB berupa Latihan Bersama Penanggulangan Bencana serta kegiatan Bakti Sosial yang akan diselenggarakan di wilayah Kodam VI/Mulawarman.\"Kegiatan itu diawali dengan kunjungan Panglima TDDB ke Indonesia pada bulan Agustus 2023 mendatang bersamaan dengan kegiatan Latma Petir Satria,\" jelas Dudung.Selain mengadakan kunjungan kehormatan kepada Panglima TDDB, Dudung juga melaksanakan kunjungan kehormatan kepada Panglima Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) Mayor Jenderal Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi bin Bol Hasan, serta melaksanakan peninjauan ke Museum Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) di Bolkiah Garrison.(ida/ANTARA)
BNPT Mitigasi Ancaman Pembelahan Jelang Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Boy Rafli Amar menegaskan lembaganya mengupayakan mitigasi ancaman polarisasi (pembelahan) jelang Pemilu 2024.\"Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama melakukan langkah mitigasi, agar kehidupan demokrasi berkualitas dan terlepas dari polarisasi sosial dan politik identitas yang berpotensi memecah belah bangsa,\" jelasnya di Jakarta, Senin.Hal itu juga disampaikan Boy pada kegiatan Dialog Kebangsaan BNPT bersama KPU, Bawaslu dan partai politik peserta pemilu dengan tema, merajut persatuan dan kesatuan, mencegah polarisasi sosial dan politik identitas yang dapat mengarah pada aksi terorisme dalam Pemilu 2024.Menurut dia, BNPT RI memiliki kekhawatiran dengan maraknya penyebaran narasi permusuhan, narasi kebencian yang dapat memicu sikap intoleransi, radikalisme dan terorisme.Dia berharap agar seluruh elemen bangsa terutama partai politik turut serta menyosialisasikan lima vaksin kebangsaan terutama terkait penguatan wawasan kebangsaan kepada konstituen-nya.\"Kami berharap, perwakilan partai yang ikut dalam kegiatan ini juga dapat mensosialisasikan semangat persatuan dan kesatuan, meskipun berbeda pilihan kepada konstituen sebagai pendidikan politik,\" ucapnya berharap.Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap seluruh elemen bangsa terutama lembaga negara dapat mengisi ruang publik dengan narasi-narasi empat konsensus kebangsaan yakni Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945.\"BNPT, BPIP, TNI dan Polri serta semua pihak-pihak untuk memperkuat narasi-narasi moderat, landasan negara dan semangat unity in diversity (persatuan dalam perbedaan), narasi itu harus kuat dibanding narasi pemecah-belah bangsa,\" katanya menegaskan.Kemudian, Wakil Presiden Ma\'ruf Amin meminta agar para peserta Pemilu 2024 tidak menggunakan strategi polarisasi demi untuk memenangkan suara karena dapat merusak kesatuan negara.\"Strategi polarisasi mungkin saja dapat memenangkan suara, tapi hal itu sekaligus juga merusak negara. Oleh karena itu, strategi pemenangan pemilu wajib mengedepankan persatuan nasional, meskipun peserta pemilu tengah bersaing untuk menang,\" tutur Wapres Ma\'ruf Amin.Menurut dia, pengalaman pada pemilu yang lalu menunjukkan terjadinya polarisasi yang tajam di masyarakat. Sebagian pendukung saling menjatuhkan dengan isu politik identitas, alih-alih adu gagasan mengenai konsep berbangsa dan program untuk mengatasi tantangan strategis di tingkat lokal dan global.(sof/ANTARA)
Peta Koalisi dan Capres Akan Terbentuk Setelah PDIP Bersikap
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa peta koalisi dan calon presiden yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024 bergantung pada sikap yang dikeluarkan oleh PDI Perjuangan (PDIP).Dia menyebut sikap dari PDIP terkait capres yang akan diusungnya ataupun arah koalisi bergantung pada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.\"Saya kira kalau PDIP sudah memutuskan sikap, otomatis akan terbentuk, ada berapa koalisi dalam pencalonan presiden. Sebab segala sesuatunya tergantung kepada PDIP dan PDIP tergantung ke Bu Mega sebenarnya,\" kata Yusril di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin.Menurut dia, arah peta capres dan koalisi belum jelas padahal pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya tinggal enam bulan lagi.\"(Pendaftaran) bulan September dan belum ada formasi koalisi yang terbentuk, membentuk satu paslon dalam Pilpres 2024 yang akan datang,\" katanya.PDIP, tambah Yusril, sebagai partai politik terbesar di parlemen pun hingga hari ini belum menentukan calon presiden yang akan diusungnya.\"Di PDIP sendiri juga masih belum memutuskan, apakah akan mendukung Pak Ganjar, apakah mendukung Mbak Puan, atau bagaimana. Sampai hari ini juga belum ada keputusan,\" ucapnya.Meski beberapa nama calon presiden ataupun calon wakil presiden kerap disinggung untuk diusung pada Pilpres 2024, namun hanya sedikit partai politik yang sudah benar-benar mengeluarkan keputusan resmi terkait sosok yang diusungnya.\"Yang baru kelihatan sepertinya ada calon yang mendukung Pak Anies yang dari partai Nasdem yang eksplisit, tapi partai-partai lain masih cair,\" imbuhnya.Yusril mengatakan PBB hingga saat ini belum menetapkan capres yang akan diusung pada Pilpres 2024, begitu pun dengan koalisi partai politik.\"Kalau untuk koalisinya masih menunggu perkembangan yang lain,\" katanya pula.Dia menyebut capres yang akan diusung oleh partainya akan sangat bergantung pada koalisi yang terbentuk, di mana disebutnya koalisi yang terbentuk akan bergantung pada sikap PDIP.\"Siapa yang akan diputuskan, itu kan sangat tergantung juga kepada koalisi yang terbentuk. Jadi sementara ini wacana sudah berkembang, tapi PDIP sampai hari ini belum memutuskan sikap,\" jelasnya.Yusril mengatakan pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono pada hari ini salah satunya juga dimaksudkan untuk mendiskusikan seputar tokoh-tokoh potensial untuk diusung pada Pilpres 2024.\"Tadi Pak Mardiono dan juga saya diskusikan kriteria-kriteria, kita memiliki stop banyak calon-calon pemimpin bangsa, punya pengetahuan dan pengalaman untuk menjadi pemimpin, presiden dan wakil presiden di masa datang,\" kata Yusril.Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu tampak hadir pula Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Muhamad Arwani Thomafi, Wakil Ketua Umum (Waketum) PBB Dwianto Ananias, hingga Sekjen PBB Afriansyah Noor.(sof/ANTARA)
Ridwan Kamil Fokus Ikut Kontestasi Pilkada Jabar 2024
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ridwan Kamil mengatakan dirinya fokus dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat 2024, meskipun hasil survei berbagai lembaga menunjukkan elektabilitasnya cukup baik untuk maju di Pilkada DKI Jakarta.\"Saya ini adalah objek dalam survei, kalau hasilnya lumayan, ya alhamdulillah karena ada kerja-kerja yang dilakukan. Namun saya fokus di Pilkada Jawa Barat di periode kedua,\" kata Ridwan Kamil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin.Dia mengakui hasil survei berbagai lembaga menunjukkan elektabilitasnya cukup baik untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Namun menurut Gubernur Jawa Barat itu, dirinya harus komunikasi dengan internal Partai Golkar jika ingin ikut kontestasi Pilkada DKI Jakarta.\"Kalau pindah provinsi (kontestasi Pilkada), harus \'ngobrol\' dengan partai yang menentukan komposisi. Namun yang sudah ada di depan mata adalah Pilkada Jabar,\" ujarnya.Selain itu menurut dia, terkait Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, dirinya mendukung Airlangga Hartarto maju sebagai bakal calon presiden (capres) yang akan diusung Partai Golkar.Dia menjelaskan, sikapnya tersebut mengikuti keputusan yang telah diambil Golkar untuk mengusung Airlangga di Pilpres 2024.\"Kalau hasil survei (nama) saya ada di mana-mana, itu tidak bisa dihindari namun saya taat pada aturan yang ada di Golkar yaitu mengusung Pak Airlangga sebagai capres,\" katanya.Kang Emil mengatakan dirinya akan maksimal melaksanakan kerja-kerja politik menggalang pemilih untuk kepentingan dan memenangkan Partai Golkar di Pemilu 2024.(sof/ANTARA)
Rangkap 30 Jabatan, Sri Mulyani Menunjukkan Kebutuhan Ekonomi yang Greedy
Jakarta, FNN – Pengakuan Menteri Keungan, Ibu Sri Mulyani, bahwa beliau merangkap 30 jabatan, masih ramai diperbincangkan di media sosial. Bagaimana tidak, Pak Luhut Binsar Panjaitan pun dikalahkan. Masalahnya, apakah mungkin satu orang bisa menjalankan 30 jabatan sekaligus walaupun mengaku hanya ex officio. Kalaupun mungkin, pasti tidak akan maksimal menjalankan tugas. Padahal yang diembankan adalah tugas sebuah negara. “Ini problem yang kita bahas terus menerus soal kepantasan, soal integritas,” ujar Rocky Gerung dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, di Kanal You Tube Rocky Gerung Official . Menurut Rocky, soal rangkap jabatan Sri Mulyani akhirnya menjadi semacam pamungkas karena beliau hanya sekadar menghindar bahwa hal itu tidak melanggar aturan. “Bukan tidak melanggar aturan, tetapi prinsip bahwa hidup sederhana dengan gaji yang cukup juga akhirnya dilampaui oleh Sri Mulyani. Karena dengan 30 jabatan itu, mau honor atau gaji, tapi itu artinya ada kebutuhan ekonomi yang greedy ‘tamak’ bagi seorang Menteri Keuangan,” ujar Rocky. Kalau alasannya buat mengontrol birokrasi atau mengontrol BUMN, lanjut Rocku, tapi kalau itu menjadi semacam kebiasaan, lalu orang merasa bahwa di dalam jabatan tertentu pasti ada jabatan teman, yaitu penugasan di BUMN BUMN yang gajinya besar. “Jadi fokusnya bukan lagi pada birokrasi di mana dia bertugas, tapi pada keinginan untuk ditempatkan sebagai komisaris di BUMN. Itu artinya moral hazard juga dari situ,” kata Rocky. Praktik semacam itu biasa di BUMN – BUMN karena hal itu bagian dari cara untuk menambah penghasilan. Seperti kita ketahui bahwa banyak juga kementerian-kementerian yang remunerasinya tidak sebesar Kementerian Keuangan. Hal itu pula yang menjadi kemudian menjadi sorotan, karena remunerasi sudah sangat besar tetapi dengan alasan mewakili negara untuk mengawasi uang-uang negara, mereka akhirnya menerima honor yang sangat besar. “Kalau itu sekedar untuk mengawasi, nggak perlu datang dari pejabat-pejabat Departemen Keuangan. Minta saja hakim-hakim yang bagus, yang sekaligus bisa merangkap jabatan sebagai oversight committee. Kan banyak Hakim yang gajinya 7 juta doang dan nggak bisa punya jabatan lain, nggak bisa merangkap jabatan, karena harus periksa ratusan kasus setiap minggu,” usul Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa Sri Mulyani berpikirnya terlalu teknokratik bahwa seolah-olah seluruh BUMN hanya bisa diawasi oleh pejabat Departemen Keungan, karena itu adalah bagian dari saham negara. Tetapi, sudah jadi semacam keinginan bahwa setiap pejabat Kemenkeu memang mengincar komisaris di BUMN-BUMN besar. Jadi, pejabat-pejabat Departemen Keuangan selalu datang dengan usulan supaya dia naik pangkat, sekaligus dengan kenaikan pangkat itu jabatan dia bertambah. “Contoh Sri Mulyani punya 30 jabatan juga gila tuh. Nggak mungkin dia bisa kontrol semua hal, walaupun dia dianggap sebagai ex officio. Kalau ex officio nggak bisa kontrol ya jangan diterima dong. Jadi ini buktinya bahwa Sri Mulyani juga gagal untuk mempertahankan integritasnya,” ujar Rocky.(ida)
Satu Orang Tewas Akibat Tenggelamnya Kapal Barang di Perairan Bunyu
Tarakan, FNN - Kapal barang KM Bunga Lia GT 31 yang berlayar dari Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan tujuan Tarakan, Kalimantan Utara tenggelam di Perairan Bunyu menewaskan satu orang Anak Buah Kapal (ABK) bernama Akbar (30).\"Korban meninggal dunia atas nama Akbar ditemukan pukul 09.00 WITA di perairan Bunyu oleh KP. SBU XXIV 2003. Sandar di dermaga Polair pukul 09.55 WITA, selanjutnya korban meninggal di evakuasi menuju RSUD Tarakan,\" kata Komandan Satrol Lantamal XII Tarakan Letkol Laut (P) Yulius Azz Zaenal di Tarakan, Senin (13/3).Korban selamat di evakuasi oleh RHIB Trimaran menuju pelabuhan SDF Tarakan. Selanjutnya korban ditangani oleh pihak Dinas Kesehatan Lantamal XIII untuk penanganan lebih lanjut di RSAL Dr. Ilyas Tarakan.Yulius mengatakan bahwa pada pukul 18.30 WITA tanggal 12 Maret 2023 KM Bunga Lia GT 31 membawa barang sembako/campuran dari sungai nyamuk tujuan Tarakan.Kemudian pada pukul 00.15 WITA kapal terbalik akibatkan cuaca buruk angin kencang dan dihantam ombak besar dari belakang kapal sehingga kapal terbalik dan seluruh korban mencari penyelamatan sendiri-sendiri.\"Bapak Amir menyelamatkan diri menggunakan papan kayu dan berenang selama tiga jam menuju daratan Pulau Bunyu,\" kata Yulius.Pada pukul 03.45 WITA Amir sampai di darat dan meminta bantuan ke Solikin yang merupakan warga setempat untuk melapor ke Posal Bunyu.Adapun nama ABK KM Bunga Lia yakni Amir (40), Akbar (30) yang meninggal dunia, Ardiansyah alias Sumo (30), Mundar (30) dan Jamaludin (41).Korban yang selamat diamankan oleh Posal Bunyu selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga yang sedang melaksanakan pencarian menggunakan KM Ilham Bahari 02.Kapal KM Bunga Lia yang tenggelam di Perairan Bunyu pada koordinat Koordinat Kejadian : 03 29 26.61 N 117 57 12.20 E.\"Adapun muatan barang campuran yang di bawa minuman Soya, Milo dan barang sembako lain dan untuk muatan kurang lebih 50 ton,\" kata Dansatrol.Unsur yang terlibat dalam proses evakuasi antara lain KRI Pandrong - 801, KRI Tongkol - 813, Patkamla Satrol TNI AL, RHIB Satrol TNI AL, speed TNI Posal Bunyu, KN Seta Basarnas dan kapal Polairud SBU XXIV 2003.(ida/ANTARA)
BNPT Mengajak KPU, Bawaslu, dan Parpol Cegah Polarisasi pada Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengajak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan partai politik untuk mencegah polarisasi pada Pemilu 2024.Komitmen itu ditandai dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) BNPT, KPU, Bawaslu bersama partai politik, peserta Pemilu 2024 di Jakarta, Senin.Kegiatan itu dirangkaikan dengan dialog kebangsaan bersama partai politik dalam rangka persiapan Pemilu 2024. Hadir pula Wakil Presiden Ma\'ruf Amin bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan kegiatan itu untuk merekatkan silaturahim dan berdialog dengan perwakilan partai politik peserta pemilu dalam rangka menyamakan visi demokrasi kebangsaan untuk menyambut pesta demokrasi 2024.\"Pemilu merupakan instrumen penting dalam menilai capaian demokrasi yang berkualitas,\" katanya.Dia mengatakan dari tahun ke tahun pascareformasi, indeks demokrasi terus meningkat yang ditunjukkan partisipasi rakyat yang semakin tinggi.Menurut dia, jika kontestasi politik tidak dikelola dengan baik, maka dikhawatirkan menimbulkan polarisasi sosial dan perpecahan di masyarakat yang nantinya dapat mengganggu stabilitas nasional.\"Ancaman polarisasi akan semakin potensial terjadi, jika praktik politik identitas, politik SARA, ujaran kebencian, dan hoaks mudah bertebaran di tengah masyarakat,\" katanya.Ia mengatakan polarisasi sosial adalah sesuatu yang sangat dimungkinkan dalam pilihan politik. Namun harapannya, perbedaan dalam pilihan politik tidak melupakan semangat apa yang telah diwariskan leluhur bangsa dalam konstitusi dan Pancasila.Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi BNPT.\"Kegiatan ini untuk mengingatkan peserta pemilu, khususnya dari partai politik agar tetap waspada,\" katanya.Dia menjelaskan pentingnya kegiatan itu karena berkaitan dengan politik identitas yang dapat mengarah pada tindakan terorisme.(ida/ANTARA)
Polisi Mendalami Motif Dua WNA Memiliki KTP Indonesia di Bali
Denpasar, FNN - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Bali mendalami motif dua warga negara asing (WNA) asal Suriah dan Ukraina yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Indonesia di Bali. \"Ada agen dari warga Bali menghubungkan mencari KTP. Yang bersangkutan ingin melakukan investasi untuk mempermudah pencairan dana anggaran seperti itu,\" kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali Komisaris Besar Polisi Stefanus Satake Bayu Setianto di Denpasar, Bali, Jumat. Penyelidikan terhadap kasus dugaan pemalsuan dokumen yang melibatkan dua warga negara asing asal Suriah bernama Mohamad Zghaib bin Nizar dan warga Ukraina berinisial WN masih berjalan hingga kini. Kedua WNA tersebut ditahan imigrasi setelah terjaring razia Tim Pengawas Orang Asing beberapa waktu lalu. Selain menahan dua WNA tersebut, kini giliran Polda Bali mendalami peran saksi-saksi lain yang turut terlibat dalam pengurusan dokumen tersebut. Pasalnya, KTP yang ada pada kedua WNA tersebut resmi dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan Catatan Sipil Kota Denpasar. Beberapa orang yang diperiksa oleh Polda Bali masih berstatus sebagai saksi. \"Ada beberapa yang dilakukan pemeriksaan, yaitu kepala desa di Denpasar dan Badung, camat di Denpasar dan Badung, dukcapil (pendudukan dan catatan sipil), dan imigrasi yang mengetahui kegiatan operasi,\" kata Satake Bayu. Satake bahkan menyebutkan ada WNA di Bali yang berencana membuka bisnis dengan jalan membuat KTP Indonesia untuk menghindar dari tuntutan hukum sebagai warga negara asing. Dalam penyelidikan sementara terhadap dua WNA tersebut, penyidik menemukan ada pihak yang menjembatani pengurusan dokumen tersebut. Bahkan, pihak yang membantu pengurusan dokumen KTP bagi kedua WNA tersebut ada dugaan memiliki koneksi dengan pihak-pihak yang mengurus dokumen tersebut. \"Ada seseorang yang mengomunikasikan seperti sponsorlah. WNA ini mengomunikasikan kepada camat dan kepada pihak dukcapil. \'Kan dia ada KTP, KK, dan NPWP,\" kata Satake Bayu. Satake membantah bahwa pengurusan dokumen tersebut terkait dengan mafia tertentu. Ia menduga bahwa keterlibatan pihak lain dalam pengurusan izin penerbitan KTP bagi WNA tersebut karena bayaran yang tinggi dari orang asing itu.Kendati demikian, dia belum mendapatkan informasi yang pasti tentang dugaan keterlibatan aparat keamanan seperti yang disampaikan oleh beberapa pihak.(ida/ANTARA)
POPULER
