POLITIK
Soal Peninjauan Kembali Demokrat, Moeldoko Mengaku Tidak Tahu
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku tidak mengetahui soal upaya peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi yang dia ajukan soal Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.\"Ora ngerti (tidak tahu) aku urusannya,\" kata Moeldoko di Gedung Krida Bakti, Jakarta, Senin.Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut Moeldoko dan mantan sekretaris jenderal Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Jhonny Allen Marbun mengajukan PK terhadap putusan kasasi yang menolak gugatan Moeldoko lewat putusan Nomor 487/K/TUN 2022 pada 29 September 2022.Dalam pernyataannya, AHY menyebut Moeldoko mengajukan empat novum atau bukti baru.\"Ora ngerti aku, ora ngerti,\" kata Moeldoko.Terhadap empat novum tersebut, AHY mengatakan pihaknya siap melawan karena keempatnya sudah jadi bukti dalam sidang PTUN Jakarta dengan perkara Nomor 150/G/2021 pada 23 November 2021.\"Terserah saja,\" jawab Moeldoko saat ditanya soal kesiapan AHY melawan PK yang akan diajukannya.Sebelumnya, MA telah menolak kasasi yang diajukan Moeldoko dalam kasus KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 2021 lalu.\"Tolak kasasi,\" demikian bunyi amar putusan MA dalam laman resminya.Perkara yang diajukan oleh Moeldoko tersebut teregistrasi Nomor 487/K/TUN/2022 dengan termohon menteri hukum dan hak asasi manusia (menkumham) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Majelis hakim, yang diketuai Irfan Fachruddin dengan anggota Yodi Martono Wahyunadi dan Sudaryono, telah memutus perkara tersebut.Kisruh antara Moeldoko dengan Partai Demokrat berawal saat mantan panglima TNI itu dinyatakan terpilih sebagai ketua umum dalam KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, awal 2021.Sejumlah kader Partai Demokrat menggelar KLB dan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum. KLB Demokrat dilakukan karena beberapa kader tersebut dipecat dan dituduh terlibat dalam kudeta. Tujuan dari pengambilalihan kepengurusan partai itu disebut untuk kepentingan Pilpres 2024.AHY pun langsung mengumumkan adanya upaya kudeta partai yang dilakukan Moeldoko. Kedua kubu pun mengajukan sengketa tersebut ke jalur hukum.(ida/ANTARA)
Soal Pembentukan Koalisi Besar, PDI Perjuangan Menepis bahwa Dirinya Ditinggalkan
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menepis pihaknya tak diajak dan ditinggal soal pembentukan koalisi besar yang merupakan gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) untuk Pemilu 2024.\"Tidak ada yang meninggalkan PDI Perjuangan, karena faktanya PDI Perjuangan diundang kok. Jadi, janganlah bahasa-bahasa (seperti itu),\" kata Said di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.Dia menjelaskan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak hadir dalam acara silaturahmi Ramadhan di Kantor DPP PAN Jakarta pada Minggu (2/4) karena sedang berada di luar negeri. Sejumlah ketua umum partai politik anggota KIB dan KIR pun hadir pada acara yang digelar PAN tersebut.\"Kami tidak hadir karena memang tidak di tempat dan itu diumumkan oleh Ketua Umum (PAN Zulkfili Hasan). Kenapa kami harus bersikap minor?\" ucapnya.Menurut Said, PDI Perjuangan menilai acara silaturahmi Ramadhan itu sebagai sesuatu yang positif.\"Kami itu selalu memandang itu dengan kacamata positif. Pertemuannya positif,\" imbuhnya.Dia pun menilai rencana membentuk koalisi besar, seperti yang dibahas dalam pertemuan itu, merupakan hal baik dan wajar. Pembentukan koalisi besar itu, lanjut Said, tergantung pada jalannya dinamika dalam pertemuan tersebut.\"Pastilah, namanya pertemuan buka bersama, kemudian muncul gagasan pikiran untuk membentuk koalisi bersama. Apakah gagasan pikiran itu kemudian dijadikan sebuah konsep besar untuk menjadi sebuah koalisi besar bagi kepentingan bangsa dan negara, itu sah dan bagus sekali,\" jelasnya.Meskipun rencana koalisi besar baru mencuat belakangan ini, Said tak menampik bahwa pemikiran itu terbersit di kalangan elite parpol.\"Di pikiran semua elite memang penting membuat sebuah koalisi untuk bersama-sama mengawal bangsa ini ke depan,\" katanya.Bersamaan dengan itu, partai-partai politik pun turut melakukan pembahasan informal soal bagaimana menyatukan pandangan dan konsepsi ke depan dalam melanjutkan tampuk kepemimpinan Presiden Joko Widodo.\"Kita tahu bersama di mana titik keberhasilan Bapak Presiden Jokowi, di mana yang belum dan akan dilaksanakan oleh Bapak Presiden Jokowi, mari kita lanjutkan. Tantangannya, kira-kira ke depan seperti apa, mari kita antisipasi buat mitigasinya,\" ujar Said.Acara Silaturahmi Ramadhan yang digelar PAN di Kantor DPP PAN Jakarta, Minggu (2/4), itu dihadiri oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Plt. Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta para tokoh partai politik lainnya.(ida/ANTARA)
Ditinggalkan Jokowi, PDIP Baru Sadar Bahwa Mereka Salah Pilih
Jakarta, FNN – Hari-hari terakhir ini, tampaknya semakin jelas bahwa PDIP ditinggalkan oleh Jokowi. Kejelasan ini tergambar dari pembentukan koalisi besar yang merupakan gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar, PAN, dan PPP) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (PKB dan Gerindra). Dengan pembentukan koalisi besar ini, setidaknya saat ini ada tiga blok, yaitu blok Koalisi Perubahan untuk Persatuan, koalisi besar, dan PDIP yang sendirian. Menanggapi pembentukan koalisi besar dan PDIP yang ditinggalkan oleh Jokowi ini, Rocky Gerung, dalam sebuat diskusi yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, di Kanal You Tube Rocky Gerung Ofiicial edisi Senin (3/4/23) mengatakan: “Ya, mungkin PDIP menganggap bahwa sudah saatnya untuk kembali pada khittah, walaupun sendiri tetapi berintegritas. Jadi, saya menganggap bahwa pilihan politik PDIP memang harus begitu. Kan dia tahu bahwa dia akan di-cornering, akan dipojokkan, karena nggak mungkin dia tunduk pada keinginan Jokowi.” “Jadi, satu point sebetulnya bagus juga akhirnya PDIP tahu bahwa yang dia pilih kemarin itu adalah barang-barang bekaslah, barang yang salah pilih. Bukan kader sebetulnya, tapi sekadar pemain politik,” lanjut Rocky. Menurut Rocky, kalau Jokowi betul-betul kader maka dia harus memberi semacam sinyal bahwa PDIP tetap bermutu, walaupun mungkin menerima paksaan dari Jokowi untuk memaksakan Ganjar. Jadi, konsolidasi PDIP sebetulnya bagus juga, setelah membuat heboh dan gara-gara soal U20, kemudian dapat momentum lagi. “Jadi, nggak usah bersedih PDIP kalau dia dipojokkan. Justru, semakin terpojok PDIP semakin mengkonsolidasi diri. Kan PDIP nggak dirancang untuk sekedar 2024-2009, tapi dirancang sebagai partai yang akan mewakili bagian yang paling historis dari politik Indonesia, yaitu Soekarnoisme,” ungkap Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa Megawati akhirnya menemukan satu wisdom bahwa dia memang ditakdirkan untuk dipojokkan terus. Di zaman Orde Baru dipojokkan, di zaman reformasi juga berupaya untuk naik tapi Mega tidak pernah menjadi presiden yang terpilih, hanya menggantikan Gusdur. Jadi, betul-betul ujian itu sebetulnya lebih penting untuk membuat banteng ini makin tangguh sebetulnya. “Jadi, pastikan saja bahwa enggak akan ada perdamaian antara Megawati dan Jokowi dan itu pelajaran bagi sejarah kita, yaitu memilih seorang presiden yang sebetulnya secara ideologis tidak sepaham dengan PDIP,” ujar Rocky. Dari awal Rocky sudah menduga bahwa Jokowi tidak mungkin paham tentang Soekarnoisme. Tidak mungkin Jokowi mau melaksanakan semacam ekonomi berdikari Bung Karno atau politik bebas aktif dari Bung Karno atau masuk di dalam soal-soal yang lebih strategis, misalnya memastikan bahwa keadilan sosial itu adalah janji kemerdekaan, karena kiblat Jokowi adalah oligarki kapitalis. “Nggak mungkin, karena Jokowi nggak punya pengetahuan historis tentang siapa sebetulnya Bung Karno, apa ideologinya. Itu yang salah dihitung oleh PDIP. Kan kalau PDIP berhitung bahwa dia adalah kader nggak mungkin Jokowi itu berkelahi dengan Ibu Mega,” ujar Rocky. (ida)
Gibran Mendadak Menemui Ganjar di Semarang
Solo, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mendadak menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Senin siang, usai sempat beda pendapat terkait Piala Dunia U-20. Saat ditanya wartawan di Solo, Senin, ia mengaku tidak tahu akan ada pembicaraan apa pada pertemuan tersebut. \"Nggak tahu, mendadak,\" katanya. Semenjak muncul penolakan Ganjar Pranowo terhadap Timnas Israel untuk mengikuti Piala Dunia U-20 dan dibatalkannya ajang tersebut di Indonesia, keduanya belum pernah bertemu. Meski demikian Gibran yang sempat bersikeras agar Piala Dunia U-20 tetap diadakan di Indonesia mengaku komunikasi keduanya tidak ada masalah. Menurut dia, hubungannya dengan Ganjar baik-baik saja dan tidak ada masalah, meski beda pendapat mengenai kedatangan Tim Nasional Israel. Bahkan Gibran mengaku sempat berkomunikasi dengan Ganjar beberapa waktu yang lalu. \"Baik-baik hubungan dengan Pak Ganjar, memang kenapa?,\" ujarnya. Sementara itu saat dikonfirmasi terkait pernyataan Ketua DPC PDIP Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo yang mengatakan Gibran tak paham konstitusi menyikapi perbedaan sikapnya dengan Ganjar, Gibran enggan menjawab panjang. \"Yo wis, ngono wae (ya sudah, begitu saja),\" kata Gibran.(ida/ANTARA)
Bawaslu Diharapkan Bisa Memberi Data Detail Temuan Selama Coklit
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum RI mengharapkan Badan Pengawas Pemilu memberikan data detail mengenai temuan selama mengawasi tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih Pemilu 2024 dengan menerapkan metode uji petik.\"Terhadap hasil temuan uji petik itu, KPU berharap mendapatkan data yang detail untuk dapat dikonfirmasi lapangan kepada petugas ad hoc KPU,\" ujar anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Betty mengatakan melalui data tersebut lembaganya akan menindaklanjuti secara de jure atau berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut sejalan dengan prinsip kerja KPU dalam memutakhirkan data pemilih Pemilu 2024 yang dilakukan secara de jure.\"Kerja KPU dalam memutakhirkan data pemilih pada Pemilu 2024 dilakukan secara de jure, termasuk dalam hal menindaklanjuti pemilih yang pindah domisili, tidak memenuhi syarat (TMS) karena di bawah umur, menjadi anggota TNI/Polri, serta meninggal dunia. Perubahan pencatatan pemilih dilakukan sesuai dokumen kependudukan atau dokumen pemerintah lain yang sah,\" jelas Betty.Sebelumnya, anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menyampaikan berdasarkan uji petik yang dilakukan Bawaslu dengan mengunjungi kembali rumah pemilih yang sudah didatangi oleh petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih), ditemukan delapan kategori pemilih TMS yang masuk daftar pemilih.Delapan kategori itu meliputi pertama adalah kategori pemilih yang merupakan anggota TNI.\"Jumlah pemilih TMS yang merupakan prajurit TNI ada sebanyak 11.457 orang. Mereka tercatat di daerah Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Aceh, Jambi, dan Lampung,\" ujar Lolly.Kedua, kategori pemilih yang merupakan anggota Polri. Bawaslu menemukan sebanyak 9.198 anggota Polri dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, NTT, Sulawesi Utara, dan Maluku masuk ke daftar pemilih.Selain personel TNI/Polri, Bawaslu juga menemukan sebanyak 5.065.265 pemilih yang salah penempatan tempat pemungutan suara (TPS). Mereka berasal dari Provinsi Lampung, Jawa Barat, Sumatera Selatan, NTT, dan Sulawesi Selatan.Kategori pemilih TMS berikutnya adalah masyarakat yang telah meninggal dunia. Bawaslu menemukan sebanyak 868.545 identitas warga yang telah meninggal dunia di Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Riau, dan NTT masih dimasukkan ke daftar pemilih Pemilu 2024.Berikutnya, ada pula pemilih yang tidak dikenali. Bawaslu menemukan sebanyak 202.776 pemilih tidak dikenali dari Jawa Barat, Maluku Utara, Riau, DKI Jakarta, dan NTT.Yang keenam, Bawaslu juga menemukan kategori pemilih TMS, yakni sebanyak 145.660 orang yang telah pindah domisili dari Jawa Barat, Riau, Sulawesi Utara, NTT, dan DKI Jakarta.\"Ketujuh, ada 94.956 orang pemilih di bawah umur di Lampung, Jawa Barat, NTT, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Kedelapan, terdapat 78.365 pemilih bukan penduduk setempat di Lampung, Riau, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan,\" kata Lolly.(sof/ANTARA)
Ramadhan Momentum Membumikan Islam "Rahmatan Lil 'Alamin"
Jakarta, FNN - Wakil Direktur Eksekutif Internasional Conference of Islamic Scholar (ICIS) K.H. Khariri Makmun mengatakan Ramadhan merupakan momentum untuk membumikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil \'alamin atau menjadi rahmat bagi semesta alam.\"Dalam Islam, dikenal konsep rahmatan lil’ alamin. Ada enam prinsip di dalamnya, yaitu, al insaniyah (berperikemanusiaan), al alamiyah (mendunia atau global), as syumul (komprehensif), al waqi’iyah (realistis), as samhah, dan at taisir (toleransi dan memudahkan), serta yang terakhir al muru itu kontinuitas dan fleksibilitas,\" kata Khariri Makmun dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.Apabila keenam prinsip itu mampu dibumikan, maka keinginan dan harapan seluruh umat agar dunia menjadi damai, bahkan mampu pula memperbaiki hubungan, dapat terwujud baik ke sesama umat Islam maupun dengan non-muslim.Selanjutnya, Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menilai sebagai bangsa yang plural, masyarakat Indonesia harus mampu membangun sikap saling menghargai, menghormati, dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan yang ada.\"Dalam Islam, ada prinsip bahwa keyakinan tidak boleh dipaksakan. Keyakinan menjadi sesuatu yang harus dihargai karena itu sebuah pilihan. Seharusnya, perbedaan tidak menunjukkan friksi (gesekan) yang sangat tajam atau menimbulkan perpecahan sebagai bangsa, karena kita sudah tahu bahwa demokrasi memang membuka ruang agar kita berbeda,\" jelasnya.Dia menambahkan dalam surat Al Baqarah disebutkan la ikraha fii diini, yang artinya tidak ada paksaan di dalam beragama. Menurut dia, berbeda dalam beragama saja diperbolehkan, jadi itu tentu saja berbeda untuk yang lain, seperti berbeda paham dan berbeda dalam pilihan politik yang merupakan hal wajar.Terkait dengan hal tersebut, Khariri pun menilai para tokoh agama berperan penting dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama kepada umat Islam, terutama mengajarkan pentingnya Islam moderat serta mengajarkan pentingnya membawa Islam dengan tujuan-tujuan menyatukan masyarakat, mengharmonikan, dan mendamaikan.\"Nah, ini sangat positif sekali untuk menciptakan suasana damai di bulan suci ini agar lebih harmoni lagi tanpa provokasi, tidak ada serangan-serangan terhadap yang lain. Para tokoh agama bisa mengarahkan umat pada nilai atau materi yang membawa kesejukan, kedamaian, dan harmonis,\" kata dia.Apabila suasana seperti itu bisa dikembangkan di luar bulan Ramadhan, maka hal tersebut menjadi salah satu keberkahan Ramadhan.Khariri lalu mengingatkan umat Islam bahwa sejatinya berpuasa di bulan Ramadhan membawa kepada ketakwaan yang di dalamnya ada penghormatan dan penghargaan kepada orang lain.\"Saya kira dengan taqwa, agama menjadi perekat bagi persatuan dan kemudian mewujudkan perdamaian serta menjadi salah satu motivasi untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih besar,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
Dilema Besar Pemerintahan Jokowi, Mempertahankan atau Me-reshuffle Mahfud MD Sama-sama Berdampak Buruk
Jakarta, FNN – Tampaknya, upaya Menko Polhukam, Mahfud MD, membongkar data dana pencucian uang 349 T di Kemenkeu bakal berbuntut panjang bagi perjalanan karier politiknya. Kabar yang paling baru adalah adanya spekulasi politik bahwa kemungkinan besar Mahfud MD akan di-reshuffle. Hal ini tergambar dalam pernyataan anggota DPR RI Fraksi PDIP, Johan Budi Sapto Prabowo, saat rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI dengan Mahfud MD selaku Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Rabu (29/3). “Saya pernah di Pak Jokowi Pak, saya pernah jadi juru bicara Pak Jokowi. Pak Jokowi itu paling enggak suka sama menteri yang berdebat di luar Pak, langsung di-reshuffle sama dia. Tentu saya berdoa dan saya mengagumi Pak Mahfud, Pak Mahfud tidak di-reshuffle gara-gara ini,” ujar Johan Budi. Selain memperingatkan Mahfud agar jangan membuat kegaduhan, Johan Budi juga mengungkapkan bahwa dirinya di- WhatsApp oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan, agar rapat kerja dengan Mahfud MD diskors. “Apa hubungannya ya, kok Sri Mulyani yang minta agar rapat kerja dengan Mahfud MD ditunda dan dia memintanya melalui Johan Budi, anggota Fraksi PDIP, yang juga pernah menjadi juru bicara Pak Jokowi,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam sebuah pembahasan di Kanal You Tube Hersubeno Point edisi Jumat (31/3/23). Dalam rapat kerja bersama tersebut, Johan Budi juga mengatakan bawa semula dirinya tidak ingin bertanya, tapi karena Mahfud MD menyatakan bahwa data yang dikemukakan oleh Sri Mulyani itu salah, maka dia terpicu untuk bertanya. Menurut Johan Budi, kalau Mahfud menyatakan data Sri Mulyani salah, berarti salah satu di antara keduanya ada yang berbohong. Johan Budi juga mengusulkan agar rapat diskors dan rapat berikutnya menghadirkan Menkeu Sri Mulyani sehingga permasalahan menjadi jelas. “Selain itu, kita kan tadi bicara-bicara ngomongin soal Menkeu. Nah, kalau bisa dalam rapat berikutnya itu Menkeu kita hadirkan Pak, agar menjadi jelas gitu,” usul Johan Budi. “Ini saya barusan saya di-WA sama Menkeu ini, Pak Pacul. Di-WA saya sama Bu Sri Mulyani. Rupanya beliau saya yakin dia menyaksikan juga, karena itu saya usul Pak Roni, nanti mungkin teman-teman di Komisi III atau Pak Mahfud setuju atau tidak kita akhiri dulu,” lanjut Johan Budi. Menurut Hersu, alasan Johan Budi minta agar rapat kerja diskors sangat menarik, yaitu dia minta agar Sri Mulyani dihadirkan, kelelahan kalau rapat tetap diteruskan, dan yang paling mengagetkan adalah dia secara terbuka mengaku di-WhatsApp oleh Sri Mulyani agar sidang diskors. “Pertanyaannya, mengapa Sri Mulyani yang minta agar sidang diskors? Apakah Sri Mulyani merasa kalau sidang ini diteruskan akan sangat merugikan dia, karena pernyataan-pernyataan Pak Mahfud MD jelas menelanjangi data-data yang disampaikan oleh Sri Mulyani?” tanya Hersu. Hersu juga mempertanyakan mengapa Sri Mulyani WhatsApp Johan Budi. Padahal, kalau urusan skors tentu akan lebih tepat kalau Sri Mulyani mengontak pimpinan sidang saat itu yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3, Ahmad Syahroni, atau ke Ketua Komisi III, Bambang Pacul, yang juga hadir. Atau jangan-jangan Sri Mulyani mengontak banyak anggota Komisi III, namun hanya Johan Budi yang mengungkapkannya ke forum. “Soal inilah yang masih jadi misteri dan kita masih menunggu penjelasan dari Sri Mulyani,” ujar Hersu. Selanjutnya, apakah nasib Mahfud MD akan sama dengan Sudirman Said dan Rizal Ramli yang disingkirkan karena dianggap membuat “kegaduhan”? Hersu berpendapat bahwa yang pasti, saat ini waktu lebih berpihak pada Mahfud MD. Mau di-reshuffle atau tetap dipertahankan, dia sudah menang banyak. Sekarang dilemanya justru ada pada Jokowi. Di tengah tingkat kepercayaan publik yang sedang sangat turun terhadap pemerintahan saat ini, posisi Mahfud MD yang didukung secara luas oleh publik tentu menjadi dilema besar buat Jokowi. Kalau diteruskan ngeri-ngeri sedap, kalau di-reshuffle juga berdampak sangat buruk terhadap pemerintahan presiden Jokowi. Publik pasti akan menyimpulkan bahwa pemerintahan Jokowi tidak pro pemberantasan korupsi.(sof)
Kapolri Memimpin Sertijab Kadiv Humas Polri serta 7 Kapolda Hari Ini
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, hari ini Jumat, memimpin serah terima jabatan sejumlah pejabat utama Polri mulai dari Kadiv Humas Polri, Kabaharkam, serta tujuh kepala kepolisian daerah (kapolda). Jabatan Kadiv Humas Polri yang sebelumnya dipimpin oleh Irjen Pol. Dedi Prasetyo diestafetkan kepada Irjen Pol. Sandi Nugroho, yang memiliki latar belakang penyidik Polri. Irjen Pol. Dedi Prasetyo yang telah memimpin Divisi Humas selama satu tahun lebih dimutasi sebagai Asisten Kapolri Bidang SDM (As SDM). Kemudian jabatan Kabaharkam Polri yang tadinya dipimpin Komjen Pol. Arief Sulistyanto digantikan oleh Komjen Pol. Fadil Imran. Selanjutnya serah terima jabatan Wadankor Brimob kepada Brigjen Pol. Imam Widodo yang menggantikan dan Irjen Pol. Setyo Boedi Moempoeni Harso, kemudian Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Purwadi Arianto menggantikan Komjen Pol. Rycko Amelza Daniel yang dimutasi di luar struktur yang disiapkan sebagai Kepala BNPT menggantikan Komjen Pol. Boy Rafli Amar yang memasuki masa pensiun. Bersamaan dengan itu, Kapolri memimpin serah terima jabatan sejumlah kapolda, yakni Kapolda Metro Jaya dipimpin Irjen Pol. Karyoto, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol. Agus Nugroho, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Akhmad Wiyagus, Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika, Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Angnesta Romano Yoyol, Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol. Pipit Rismanto dan Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Irjen Pol. Setyo Boedi Moempoeni Harso. \"Upacara serah terima jabatan hari ini dipimpin oleh Kapolri langsung,\" kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan. Upacara serah terima jabatan dilaksanakan di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri pukul 10.00 WIB.(ida/ANTARA)
Mahasiswa Diminta Hadir di Tengah Masyarakat
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta mahasiswa hadir di tengah masyarakat guna memahami dan turut merasakan problematika yang ada.\"Mahasiswa memang semestinya harus dekat dan selalu berinteraksi dengan masyarakat. Ketika mahasiswa dekat berada di tengah-tengah publik, (maka) dia akan semakin memahami berbagai problematika yang ada dan dirasakan rakyat,\" kata Yandri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Yandri mengatakan hal itu dalam rangka kegiatan Syiar Ramadhan Al-Khairiyah di halaman kompleks Al-Khairiyah, Citangkil, Kota Cilegon, Banten, Kamis (30/3).Dalam program syiar Ramadhan bertema \"Ibadahku Totalitas, Ramadhanku Berkualitas, dan Belajarku Tuntas\", Universitas dan STIT Al-Khairiyah Cilegon, Banten, menggelar berbagai kegiatan mahasiswa selama bulan suci Ramadhan, seperti tausyiah agama, buka puasa, salat magrib, salat isya, dan salat tarawih bersama.\"Ini adalah program yang sangat baik juga berdampak baik dan menurut saya,\" kata Yandri.Menurut dia, kegiatan syiar memang diperlukan dalam situasi saat ini yang penuh dengan fenomena negatif, terutama melibatkan remaja.\"Seperti, mabuk-mabukan, narkoba, balap liar, tawuran; sehingga makin menjauhkan mereka dari beribadah kepada Allah,\" katanya.Berbagai fenomena tersebut sangat mengkhawatirkan, tambahnya. Oleh karena itu, apabila tidak ada yang tergerak untuk membendung fenomena tersebut, maka dikhawatirkan kualitas generasi muda Indonesia akan semakin terpuruk di masa depan.Dia menyebutkan satu fenomena lagi yang membuat miris dan harus dipahami oleh para mahasiswa Al-Khairiyah.Fenomena itu, menurut Yandri, berasal dari suatu penelitian yang dilakukan Institut Ilmu Al Qur\'an (IIQ) Jakarta tentang umat Islam dan Al Qur\'an. Dari penelitian itu, sebanyak 72 persen dari jumlah umat Islam tidak bisa membaca Al Qur\'an.\"Karena itulah, saya melihat program ini (syiar Ramadhan) merupakan ikhtiar kita semua untuk terus memastikan tanpa kenal lelah bahwa hidup dan kehidupan kita berada tetap di jalur yang benar, yaitu mencari ridho Allah subhanahu wa ta\'ala,\" jelasnya.Dia pun berharap agar mahasiswa Al-Khairiyah bisa menjalani program dengan senang dan sepenuh hati.\"Jangan sampai ada keterpaksaan dan jangan sampai ada niat-niat yang lain,\" ujar Yandri.(ida/ANTARA)
Deddy Suryadi, Mantan Ajudan Presiden Jokowi, Menjadi Danjen Kopassus
Jakarta, FNN - Ajudan Presiden Joko Widodo periode 2017-2019, Brigjen TNI Deddy Suryadi, ditunjuk menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) TNI Angkatan Darat.Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menunjuk Deddy menggantikan Mayjen TNI Iwan Setiawan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/338/III/2023 tertanggal 29 Maret 2023, yang salinannya diperoleh ANTARA di Jakarta, Jumat.Deddy Suryadi merupakan jebolan Akademi Militer (Akmil) Tahun 1996 dan pernah menjadi lulusan terbaik pendidikan reguler XLVIII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) pada 2010.Sebelum diangkat menjadi Danjen Kopassus, Deddy merupakan Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) IV/Diponegoro, jabatan yang selanjutnya akan diduduki Brigjen TNI Ujang Darwis eks Danrem 045/Gaya (Bangka Belitung) Kodam II/Sriwijaya.Sementara itu, Iwan diangkat menjadi Panglima Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura menggantikan Mayjen Sulaiman Agusto yang selanjutnya menjabat sebagai Perwira Staf Ahli Tingkat III Kepala Staf TNI AD (Kasad) Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan.Secara keseluruhan, dalam Surat Keputusan Panglima TNI Kep/338/III/2023 itu tercantum mutasi yang melibatkan sedikitnya 219 perwira TNI.Beberapa mutasi lain yang tercantum dalam surat keputusan tersebut adalah penunjukan Marsda TNI M. Tawakal S. Sidik sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI menggantikan Marsda TNI Jemi Trisonjaya, yang selanjutnya akan menjabat Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau).Kemudian, Laksma TNI Julius Widjojono meninggalkan jabatan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) untuk diangkat menjadi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI.Julius menggantikan Laksda TNI Kisdiyanto, yang selanjutnya menjadi Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Politik Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Mayjen TNI (Mar) Bambang Sutrisno, yang sebelumnya menjadi Pejabat Tenaga Ahli Pengkaji Bidan Politik Lemhannas, akan memasuki masa pensiun.Selanjutnya, jabatan Kadispenal akan diduduki oleh Kolonel Laut (P) I Made Wira Hady Arsanta, yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala Operasi Pengajaran Sekolah Staf dan Komando AL (Kaopsjar Seskoal).(ida/ANTARA)
POPULER
