POLITIK
Menteri PPN Memastikan HGU 190 Tahun di IKN Bukan Permintaan Investor
Jakarta, FNN - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan regulasi pemberian hak guna usaha atau HGU hingga 190 tahun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan atas permintaan investor.Menurut Menteri PPN regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di IKN tersebut guna mengikuti kepentingan masyarakat yang lebih luas.\"Ini bukan keinginan investor sebenarnya. Ini lebih banyak kita mengikuti kepentingan dari masyarakat yang lebih luas, terutama dalam hal ini masyarakat-masyarakat yang ingin memiliki lahan di sana,\" kata Suharso kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.Suharso menyampaikan bahwa peluang untuk memiliki lahan hak milik di IKN memang terbatas.Ia mencontohkan ada kemungkinan masyarakat yang sudah pindah ke IKN hanya mendapatkan hak dengan durasi 30 tahun atau 60 tahun, dan pemerintah memberi perhatian untuk memperpanjang masa izin tersebut.\"Kita sekarang mau memudahkan, jadi pada intinya berapa tahunnya dia bukan hak milik,\" kata Suharso.Keputusan memperpanjang durasi HGU hingga 190 tahun tersebut, lanjut Suharso, juga dihadirkan untuk mengantisipasi tindakan spekulasi pembelian tanah di sekitar IKN karena di ibu kota baru tersebut memang tidak ada lahan yang bisa dikenai hak milik.\"Nah, kita tidak mau ada spekulasi seperti itu. Kita sekarang melihat kemungkinan-kemungkinan untuk menarik minat masyarakat untuk bisa mau tinggal di IKN,\" katanya.Suharso bahkan menyebutkan bahwa ketentuan serupa mungkin saja berlaku tidak hanya di IKN.\"Tapi, ini memerlukan perubahan undang-undang,\" ujarnya menambahkan.Berkenaan dengan kritik yang menilai regulasi HGU hingga 190 tahun di IKN berpotensi menimbulkan eksploitasi, Suharso mengajak agar semua kalangan dapat bersikap optimistis.\"Jangan dilihat dari sisi itu dong, ini harus dilihat dari sisi yang optimistik dong. Harus dilihat juga dari sisi masyarakat yang punya kepentingan. Kalau investor kan hanya mencoba menyediakan, membeli, membayar awal, membangun dan yang memiliki kan masyarakat, individu,\" ujar Suharso.Dalam Pasal 17 PP 12/2023 tanah yang dialokasikan oleh Otoritas IKN kepada pelaku usaha dapat diberikan Hak atas Tanah (HAT) berupa HGU, Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai, yang jaminan kepastian jangka waktu ketiganya dimuat dalam perjanjian.HGU bisa diberikan dengan jangka waktu paling lama 95 tahun untuk satu siklus pertama dan dapat diajukan permohonan kembali untuk siklus kedua 10 tahun sebelum siklus pertama berakhir.(sof/ANTARA)
KPU RI Berkomitmen Pemilu 2024 Tetap Berjalan
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy\'ari menegaskan pihaknya berkomitmen bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 tetap berjalan, terutama setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. \"Penegasan dari kami, sikap KPU terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst., kami berkomitmen dan punya sikap bahwa pemilu tetap berjalan,\" ujar Hasyim dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI beserta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu. Lebih lanjut, dia menyampaikan sampai dengan saat ini KPU RI dan seluruh jajaran KPU di tingkat provinsi serta kabupaten/kota tetap menyelenggarakan beragam tahapan Pemilu 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024. Hasyim lalu memaparkan sejumlah tahapan Pemilu 2024 yang telah selenggarakan KPU RI sejak awal tahun 2023. Di antaranya, pada 9 Februari 2023, KPU telah menetapkan Peraturan KPU tentang Daerah Pemilihan (Dapil) Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPRD kabupaten/kota. \"Yang kedua, untuk kegiatan penyerahan dukungan bakal calon DPD, verifikasi, sampai dengan saat ini adalah untuk perbaikan penyerahan dukungan bakal calon DPD. Nanti selanjutnya, akan diverifikasi faktual terhadap hasil perbaikan,\" ujarnya. Berikutnya, ia juga menyampaikan bahwa KPU di tahun 2023 ini melakukan seleksi anggota KPU provinsi serta kabupaten/kota untuk menggantikan anggota yang masa jabatannya habis pada Mei 2023. Di samping itu, KPU pun telah selesai melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih Pemilu 2024 yang dilaksanakan mulai dari 12 Februari hingga 14 Maret 2023. \"Pada hari Selasa kemarin adalah hari terakhir coklit. Hasil coklit dijadikan bahan untuk menyusun daftar pemilih sementara. KPU sekarang juga sedang menyiapkan draf PKPU tentang logistik pemilu atau perlengkapan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dan PKPU tentang pencalonan anggota DPR, DPRD, DPD, yang nanti kami akan ajukan permohonan untuk RDP dengan Komisi II,\" ujar Hasyim. Dengan demikian, ia menekankan rangkaian kegiatan tahapan Pemilu 2024 tetap dilaksanakan oleh KPU. \"Intinya, rangkaian-rangkaian kegiatan dalam tahapan Pemilu 2024 tetap dilaksanakan oleh KPU,\" kata dia.(sof/ANTARA)
Gibran Lebih Berambisi pada Hasil Kerja daripada Jabatan
Surakarta, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengakui lebih berambisi pada hasil kerja daripada pada jabatan, karena menurutnya program pembangunan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.Gibran menyampaikan hal itu di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) pada acara Demi Indonesia Goes to Campus di Auditorium UNS, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu. Oleh karena itu, jika ditanya terkait dengan langkah politiknya ke depan, maka Gibran mengaku tidak tahu pasti.\"Kalau ditanya mau ke mana, ya nggak tahu. Kalau warga menginginkan saya tetap di Solo, ya saya di Solo. Kalau kerja kurang baik, ya saya bisa kembali ke pekerjaan lama. Nothing to lose aja, sesuai keinginan warga,\" kata Gibran.Terkait dengan kondisi Kota Surakarta, menurut Gibran saat ini situasi di kota tersebut sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya.\"Intinya, apa yang sudah dilakukan bersama tahun lalu sudah benar. Banyakin event, genjot pembangunan fisik yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,\" tambahnya.Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Rektor UNS Jamal Wiwoho mengapresiasi kinerja Gibran sebagai Wali Kota Surakarta.\"Sebagai wali kota muda, Solo tidak hanya dikelola dengan cara biasa. Meloncat, melenting tinggi ke angkasa. Bahkan, dari tahun 2019 dengan tingkat pertumbuhan minus menjadi 6,2 persen saat ini, itu luar biasa,\" kata Jamal.Menurut Jamal, Kota Surakarta yang hanya terdiri atas lima kecamatan merupakan daerah kecil jika dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya.\"Ibaratnya, Solo kayak Singapura, berkeliling satu jam saja selesai. Bayangkan dengan Wonogiri, yang sehari saja nggak selesai,\" imbuhnya.Oleh karena itu, dia mengatakan kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Surakarta memang harus berbeda.\"Misalnya, pemberdayaan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Saya setuju dengan event setiap Sabtu dan Minggu. Dengan begitu, UMKM gerak, hotel gerak, transportasi gerak. Saya juga sangat setuju banyak pemimpin muda di Indonesia. Dalam hal ini, UNS menyiapkan kader terbaik,\" ujar Jamal.(ida/ANTARA)
Bisa Dipastikan Ada Negosiasi Antara Meneruskan Anies atau Meneruskan Kasus Johnny G. Plate di Balik Makan Siang Surya Paloh dan Luhut
Jakarta, FNN – Rencananya, hari ini Menkominfo, Johnny G. Plate, akan kembali dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Ini merupakan panggilan yang kedua kalinya terhadap menteri dari Nasdem tersebut. Sedangkan adiknya yang juga terkait dalam kasus tersebut sudah dua kali diperiksa, bahkan sudah mengembalikan dana sebesar 500 juta. Itu artinya, ada pengakuan bahwa dia menerima dana. Tetapi, ada yang menarik di balik rencana pemanggilan kembali Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung tersebut, yaitu pertemuan antara Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh di Nasdem Tower dan makan siang bersama. Meski mereka mengatakan bahwa itu pertemuan biasa atau silaturahmi kenegaraan, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa momen-momen pertemuan penting Pak Surya Paloh sering berdekatan waktunya dengan event-event penting. Pertemuan dua tokoh politik Pak Luhut dan Surya Paloh yang dianggap sebagai pertemuan biasa itu mengingatkan kita pada adagium dari Franklin D. Roosevelt yang mengatakan bahwa in politics, nothing happens by accident ‘dalam politik tidak ada bagian yang tidak direncanakan’. Jadi, hampir bisa dipastikan bahwa pertemuan keduanya bukan pertemuan biasa. “Betul itu, di dalam politik, urutan peristiwa itu menentukan isi peristiwa. Kira-kira begitu. Kita tahu urutan-urutannya sehingga dengan mudah kita baca bahwa konteks dari pertemuan itu sudah pasti tentang Johnny G. Plate,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (15/3/23), dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Rocky juga mengatakan bahwa pemanggilan kembali Johnny Plate untuk yang kedua kalinya merupakan hal yang ajaib. Artinya, memang ada hal yang serius di situ. Kemungkinan dia dipanggil untuk menentukan apakah dia terlibat pada kasus yang melibatkan adiknya. Sementara adiknya sudah jelas mengembalikan dana sebesar 500 juta. Mengembalikan artinya ada sesuatu yang berlangsung, ada sesuatu yang sebetulnya karena jadi causa celebra, karena jadi kasus yang kemudian diselebrasikan maka dia harus kembalikan. Kalau tidak, tidak akan dikembalikan. Pertanyaannya, tambah Rocky, conflict of interest-nya ada di mana? Apakah adik Johnny G. Plate itu bebas sangat independen sehingga bisa berbisnis di wilayah yang dikuasai oleh abangnya yang adalah menteri, yang adalah juga pengurus Nasdem? “Saya kira kalau kita hitung dari awal, Surya Paloh kelihatannya memang mulai mendua, karena dia mesti hitung daya lawan dia terhadap Jokowi seberapa besar. Itu saya kira yang dikenali oleh Pak Luhut. Pak Luhut kan punya kemampuan juga untuk mengukur kekuatan lawannya. Jadi, kira-kira itu sinyalnya. Jadi, bisa dipastikan bahwa ada negosiasi antara meneruskan Anies atau meneruskan kasus Jhonny Plate. Kira-kira begitu,” ungkap Rocky. Betul prinsip dari Franklin D. Roosevelt yang mengatakan bahwa dalam politik tidak ada bagian yang tidak direncanakan. Bahkan, kalaupun pertemuan antara Pak Luhut dengan Surya Paloh dinyatakan sebagai pertemuan biasa-biasa saja, itu pun pasti direncanakan.(ida)
Komisi VI DPR Minta Hentikan Politisasi Kasus Depo Plumpang
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung meminta semua pihak untuk menghentikan politisasi terhadap insiden kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, pada 3 Maret 2023. \"Saya minta kepada semua pihak, please stop (tolong hentikan) politisasi supaya kami bisa ambil keputusan yang terbaik,\" ujar Martin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Menurut dia, politisasi terhadap kasus tersebut hanya membuat situasi menjadi lebih rumit sehingga para pihak terkait pun menjadi sulit mengambil keputusan-keputusan terbaik berdasarkan pertimbangan yang objektif. \"Hal-hal seperti ini ketika dipolitisasi tentu akan menjadi runyam, mengaburkan masalah, dan akhirnya tidak bisa mengambil keputusan-keputusan yang penting, yang harus diambil karena (pertimbangannya), kemudian menjadi populis atau tidak,\" ujar dia. Menurut dia, persoalan permukiman masyarakat yang berada di dekat lokasi Depo Pertamina Plumpang telah berlangsung lama, bahkan berpuluh-puluh tahun. Semua pihak mengetahui adanya risiko yang mengancam keselamatan masyarakat yang bermukim di sekitarnya, seperti potensi terjadi kebakaran. \"Hal itu karena memang dekat sekali risikonya terhadap sumber bahaya itu. Nah, keputusan-keputusan yang benar walaupun pahit, tidak bisa diambil karena menjadi politis,\" katanya. Diungkapkan pula bahwa dari peta yang disampaikan oleh PT Pertamina, sejak 1986 sudah ada masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi Depo Pertamina Plumpang. Selain itu, ada informasi di berbagai pemberitaan bahwa sudah ada masyarakat yang bermukim di sana dan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) sejak 1986. Martin lantas meminta Pertamina untuk melakukan audit atau kajian terhadap keamanan dari seluruh fasilitas yang mereka miliki, khususnya kilang, depo BBM, dan sejenisnya.Dengan demikian, kata dia, Pertama dapat mengetahui fasilitas yang berisiko tinggi, sedang, dan aman, terutama untuk keselamatan masyarakat di sekitarnya. Setelah itu, mereka bisa mencari solusi untuk mengatasi risiko bahaya yang ada. Meskipun mengakui langkah-langkah seperti itu memiliki konsekuensi biaya yang tinggi, Martin menekankan hal tersebut tetap perlu agar kejadian seperti kebakaran di Depo Pertamina Plumpang tidak terulang. \"Ada konsekuensi-konsekuensi yang terjadi, tetapi selesai masalahnya daripada kemudian ini terus-menerus secara populis dan tidak menyelesaikan masalah,” kata Ia pun mengajak seluruh pihak terkait untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan di sekitar Depo Pertamina Plumpang. \"Jadi, ayo kita hadapi, ayo kita atasi, dan juga kami minta seluruh lembaga terkait untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini,\" ucapnya.(ida/ANTARA)
Untuk Menekan Angka Kecelakaan, BUMN Menyediakan 65 Ribu Kuota Mudik Gratis
Bandung, FNN - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyediakan 65 ribu lebih kuota mudik gratis dalam program \"Mudik Gratis bersama BUMN\" di bawah koordinasi PT Jasa Raharja untuk menekan angka kecelakaan pada momen mudik Idul Fitri 2023 atau 1444 Hijriah.Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono di Bandung, Jawa Barat, Rabu, mengatakan kuota mudik gratis itu bertambah dari program serupa sebelumnya di 2022 yang sebanyak 40 ribu.\"Ini akan kami siapkan seluruhnya dan lebih dari 60 BUMN nantinya bersama-sama berkolaborasi,\" kata Rivan di Bandung, Jawa Barat, Rabu.Dia menyebutkan kuota mudik gratis sebanyak 65 ribu lebih itu rinciannya 46.523 penumpang dengan 1.009 bus, 15.658 penumpang dengan 30 rangkaian kereta api, serta 2.562 penumpang dengan tujuh kapal laut.Penambahan kuota mudik gratis dari 40 ribu menjadi 65 ribu itu disesuaikan dengan prediksi jumlah pemudik di 2023 yang melonjak 123 juta orang dari 85 juta orang di 2022.Guna memitigasi risiko kecelakaan lalu lintas, Rivan mengimbau masyarakat yang mudik, khususnya dengan kendaraan roda dua, agar dapat memanfaatkan program \"Mudik Gratis bersama BUMN\" ini supaya lebih aman dan nyaman.Dia menambahkan sebagian besar kendaraan yang terlibat kecelakaan pada mudik Idul Fitri 2022 ialah kendaraan roda dua atau sepeda motor, yakni sebesar 77,4 persen.\"Kalau ingin memaksakan kehendak, mengendarai sepeda motor lebih dari enam jam tentu tidak baik, apalagi sama keluarga,\" jelas Rivan.Dalam program mudik gratis oleh BUMN itu, tambahnya, setiap satu keluarga bisa mendaftarkan maksimal empat orang. Titik keberangkatan pun akan terpusat di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, serta sejumlah wilayah lainnya.Selain program mudik gratis itu, Jasa Raharja juga terlibat dengan berbagai kegiatan persiapan mudik, salah satunya ialah meminimalkan kendaraan jenis truk melintasi jalan raya saat momen mudik.\"Maka, lebaran nanti jalur truk harus dibebaskan dari jalur masyarakat. Itu rekomendasi Jasa Raharja karena kita punya data kecelakaan,\" katanya.Sementara itu, Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kementerian BUMN Edi Eko Cahyono mengatakan pendaftaran Mudik Bersama BUMN Tahun 2023 mulai dibuka secara daring pada Rabu. Mekanisme pendaftaran dapat dilihat di kanal resmi Kementerian BUMN.\"Masyarakat dapat terus meng-update informasi melalui saluran website dan berbagai media sosial resmi Kementerian BUMN,\" ujar Edi.(ida/ANTARA)
Menkopolhukam Mengajak Australia Meningkatkan Komitmen Keamanan Maritim
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengajak Australia untuk meningkatkan komitmen kerja sama dalam menjaga keamanan maritim.Mahfud menyampaikan hal itu dalam sesi pembahasan keamanan maritim di Pertemuan Dewan Kementerian Australia-Indonesia (MCM) Ke-9 di Melbourne, Australia, berdasarkan keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu.\"Luasnya wilayah perairan laut selain memberikan keuntungan, juga menghadirkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, termasuk berbagai kejahatan transnasional yang memanfaatkan jalur laut, eksploitasi ilegal sumber daya alam, dan aktivitas pihak-pihak yang menjadi ancaman kedaulatan, dan keamanan maritim,\" ujar Mahfud dalam pertemuan yang berlangsung Selasa (14/3).Mahfud menyampaikan Indonesia menaruh perhatian terhadap dua isu utama tantangan keamanan maritim secara domestik dan kawasan.Pertama, pergerakan orang yang tidak teratur atau irregular movement of people yang memanfaatkan perairan Indonesia, khususnya gelombang pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut pada 2022-2023.Hal itu sempat dibahas dalam Bali Process Ministerial Conference Ke-8 di Adelaide, Australia, Februari 2023 yang menyebut gelombang tersebut merupakan bentuk pergerakan kedua dengan indikasi penyelundupan orang.Kedua, aktivitas perikanan yang tidak teratur, tidak terlapor, dan tidak teregulasi (IUU Fishing). Aktivitas tersebut dinilai mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta mengurangi penghasilan nelayan pesisir yang mata pencariannya sangat bergantung kepada kekayaan laut.Aktivitas IUU Fishing diyakini sangat erat berkaitan dan banyak dikendalikan sindikat organisasi kejahatan lintas negara atau transnasional.\"Saya mengapresiasi kesepakatan Indonesia dan Australia untuk meningkatkan kerja sama keamanan maritim, khususnya dalam upaya menjaga serta menciptakan stabilitas keamanan di kawasan,\" kata Mahfud yang memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut.Indonesia-Australia telah memiliki berbagai kerja sama bilateral baik melalui forum dialog, pendidikan, pelatihan, dan latihan bersama terkait isu keamanan maritim dengan memanfaatkan berbagai mekanisme baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.Mahfud menyatakan dukungannya atas kelanjutan kerja sama konkret antara kementerian dan lembaga pemerintah (K/L) kedua negara di bidang kemaritiman.\"Tidak hanya di bawah koordinasi Badan Keamanan Laut RI, namun antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia, dan kementerian/lembaga terkait bidang kemaritiman lainnya dengan counterpart (mitra, red.) masing-masing di Australia,\" katanya.Mahfud menekankan pentingnya komitmen bersama kedua negara dalam memerangi IUU Fishing sesuai kesepakatan Rencana Aksi Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Australia 2020-2024.Mahfud mengapresiasi dukungan Australia terhadap Indonesia selaku pemimpin bersama untuk pembahasan isu pergerakan orang yang tidak teratur dalam konteks pengungsi Rohingya di Forum Bali Process.Mahfud menekankan bahwa Indonesia berkomitmen dan berharap Australia terus mendukung prinsip burden-sharing and shared responsibility atau berbagi beban dan tanggung jawab bersama serta perlunya kerja sama yang erat di antara negara asal, transit, dan tujuan migrasi ireguler.Dalam pertemuan tersebut, Delegasi Australia Dipimpin Menteri Dalam Negeri sekaligus Menteri Keamanan Siber Clare O\'Neil.(ida/ANTARA)
Pemda Diminta Segera Menyelesaikan Penetapan Batas Desa
Jakarta, FNN - Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan penetapan batas desa dan melaporkan kepada Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes).Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan penyelesaian batas desa itu dapat memberikan kepastian hukum terhadap desa-desa di daerah.\"Penyelesaian batas desa akan memberikan kepastian hukum kepada desa-desa,\" kata Eko saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penyelesaian Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Jakarta, Selasa (14/3).Dia menyebutkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah memberikan 304 kode desa kepada desa pemekaran.Oleh karena itu, Eko meminta para bupati dan wali kota yang telah menerima kode desa itu segera melakukan penegasan batas pada desa-desa tersebut dan melaporkan kepada tim PPBDes tingkat provinsi, untuk kemudian disampaikan kepada Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri.Eko menjelaskan visi Indonesia dalam hal pembangunan salah satunya ialah pembangunan administrasi desa. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.\"Dalam rapat ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama sebagai bentuk tindak lanjut pelaksanaan dua tahun Peraturan Presiden tentang Kebijakan Satu Peta, khususnya terkait kondisi peta batas desa,\" katanya.Dia berharap kegiatan itu mampu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penyelesaian batas desa. Selain itu, dia juga berharap kapasitas aparatur desa dalam pelaksanaan penyelesaian batas desa meningkat.Dengan demikian, hal itu akan memberikan kepastian hukum dan status suatu wilayah desa, serta terlaksananya penegasan batas desa dengan penggunaan metode kartometrik sesuai tahapan yang diatur di Permendagri Nomor 45 Tahun 2016.\"Melalui forum Rapat Koordinasi Nasional ini, maka sebagai langkah percepatan penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa diharapkan menghasilkan rekomendasi, rencana tindak lanjut, serta komitmen bersama dalam rangka percepatan penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa,\" ujar Eko.(ida/ANTARA)
Mengangkat Mantan Napi Bebas Bersyarat Menjadi Stafsus, Risma Miskin Akal dan Moral
Jakarta, FNN – Setelah selama beberapa pekan kita dihebohkan oleh perilaku kontras yang luar biasa di masyarakat tentang kemiskinan dan gaya hidup mewah para pejabat, kini masyarakat dihebohkan oleh berita tentang Menteri Sosial,Tri Risma Harini, yang mengangkat seorang mantan napi yang baru keluar penjara dengan status bebas bersyarat, untuk menjadi staf khusus urusan pengentasan kemiskinan. Mantan napi tersebut adalah Tasdi, mantan Bupati Purbalingga yang menjadi koruptor dana pembangunan Islamic Center. Bagaimana mungkin ini dilakukan oleh Ibu Risma? Mengapa fungsi Irjen tidak bekerja? Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (14/3/23) mengatakan bahwa Ibu Risma miskin akal dan miskin moral. “Jadi kelihatan, Ibu Risma miskin akal dan miskin moral,” ujar Rocky. Menurut Rocky, dalam asas bernegara di seluruh dunia, koruptor adalah extra ordinary crime, bahkan dianggap sebagai kemaksiatan utama manusia yang punya jabatan tapi masih korupsi. Napi koruptor berbeda dengan tahanan politik. Mantan Bupati Purbalingga ini adalah koruptor, seorang perampok, tiba-tiba ditampung di Kementerian yang sifatnya sosial yang juga pernah dirampok oleh menterinya. Bisa-bisa Kemneterian Sosial dianggap sebagai Departemen penampung para rampok. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartwan senior FNN, itu Rocky Gerung juga mengatakan bahwa mestinya sinyal itu sudah ada, minimal Irjennya Ibu Mensos berusaha memberi tahu bahwahal itu tidak boleh terjadi. Karena fungsi dari Irjen di Kementerian atau Departemen adalah memberitahu dua hal: pertama, potensi conflict of interest; kedua, kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi di wilayah mana pun supaya Irjen tahu bahwa ini bahaya, lalu dilaporkan ke kantornya. “Jadi, sebetulnya ini kasus yang biasa kita dengar di mana-mana, masa Bu Risma tidak mengerti. Jadi bahaya juga ini Ibu Risma, memimpin dengan fasilitas yang miskin moral dan miskin akal,” kata Rocky. Saat ini, kasus seperti itu juga terjadi di mana-mana. Banyak menteri baru dan tokoh politik terlibat kasus, tiba-tiba dielu-elukan kembali. Padahal, sebetulnya sejarah itu yang mestinya menjadi record bahwa ini hal ini tidak boleh terjadi. Ini sungguh ironis dengan yang terjadi pada tahanan politik seperti Habib Riziq, yang sudah mendapat hukuman penjara, masih mendapat hukuman sosial pula, tidak boleh ke mana-mana. Sampai saat ini, Habib Rizieq masih menjadi tahanan kota. Padahal, dia tidak melakukan korupsi. Dia hanya melakukan perlawanan politik sebagai oposisi. “Jadi beda antara oposisi dan korupsi. Korupsi itu artinya merampok hak rakyat untuk sejahtera, sementara oposisi justru mengingatkan bahwa negara itu bisa merampok hak rakyat untuk memperoleh keadilan,” ujar Rocky. Koruptor sebenarnya adalah maling, tapi malingg yang rakus. Menurut Rocky, dalam etika Aritotles ada prinsip bahwa maling itu harus kita hormati karena motif maling karena dia lapar, tapi kalau koruptor karena dia kenyang tapi masih merampok. Jadi, bahkan di dalam kejahatan, ada yang harus kita hormati, yaitu kejahatan yang datang dari kebutuhan. Kalau koruptor, dia tidak butuh apa-apa tapi masih merampok. Perut koruptor sudah gendut, anak istrinya juga sudah menenteng tas mewah,tetapi masih mengambil uang negara. “Jadi apa sebetulnya alasan Bu Risma? Dari segi akal saja dia tidak punya, masa Ibu Risma masih mengiyakan itu. Ibu Risma berarti enggak punya akal juga,” ujar Rocky. (ida)
AHY Ingatkan Pentingnya Good Governance Sebagai Solusi
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance sebagai solusi dalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi dan kesejahteraan.AHY mengatakan bahwa transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip di dalam mewujudkan good governance.\"Jangan diabaikan. Jika kita fokus melakukan itu dengan baik berbagai persoalan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dapat ditemukan solusinya,\" kata AHY saat memberikan pidato politik di Tenis Indoor, Senayan, Jakarta, Selasa.Ia mencermati bahwa tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik ditandai dengan banyak program pemerintah yang dilakukan secara \"grasa-grusu\", terburu-buru, dan kurang penghitungan.AHY juga menyebut kurang baiknya tata kelola pemerintahan tercermin dari lahirnya aturan perundang-undangan yang keluar dari norma hukum.Untuk itu, AHY menegaskan bahwa lemahnya good governance akan memicu terjadinya ketidakpastian hukum.Di mana, ketidakpastian hukum berimplikasi pada kepercayaan dunia usaha serta para investor nasional maupun luar negeri kepada pemerintah dalam menanamkan investasi di Tanah Air.\"Tidak sedikit yang akhirnya membatalkan investasinya, padahal kita sangat membutuhkan investasi itu untuk perbaikan dan pertumbuhan ekonomi nasional,\" tuturnya.AHY menegaskan bahwa good governance penting diwujudkan karena merupakan indikator kemajuan sebuah bangsa.\"Di mata dunia good governance adalah indikator kemajuan sebuah bangsa,\" kata AHY.Pada kesempatan itu, AHY mengingatkan para aparat penegak hukum untuk mengedepankan integritas, sekaligus mengapresiasi kepada aparat penegak hukum yang senantiasa menjaga amanah dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.Ia berharap penegakan hukum yang seadil-adilnya menjadi komitmen seluruh aparat penegak hukum di Indonesia.\"Kita ingin aparat penegak hukum terus menjaga integritasnya. Tidak tebang pilih; tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah, dan tidak tumpul ke kawan, tajam ke lawan,\" pesannya.(sof/ANTARA)
POPULER
