POLITIK
Jokowi Anak Durhaka
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) SAYA bayangkan hari-hari ini Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri teronggok di rumah penuh penyesalan. Belum pernah kondisi mentalnya terganggu seperti sekarang ini. Mood-nya rusak. Tak ada lagi semangat hidupnya. Ia tak menyangka anak yang ia pungut dari pinggir jalan di Solo kini berlaku \"kurang ajar\" kepadanya. Dulu, Mega mengusung tukang mebel itu sebagai capres karena wajahnya menyerupai wong cilik. Ia tak menyangka Jokowi punya orientasi politik yang berbeda. Juga ideologinya. Ternyata dia kapitalis ambisius. Penyesalan Mega dipicu sikap permusuhan petugas partai itu. Lihat, sejak jauh hari Mega telah meminta Jokowi mempertimbangkan kembali posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 yang pasti akan menggebrak seluruh rakyat. Pasalnya, timnas Israel akan berpartisipasi di dalamnya. Dengan begitu, bendera Israel akan dikibarkan dan lagu nasionalnya akan didendangkan di negeri ini. Padahal, Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan penjajah Palestina itu, sehingga atribut-atribut negara Zionis itu akan terlihat seperti mengejek tuan rumah. Lalu, ia merasa akan mengkhianati legacy politik ayahnya, Bung Karno, yang dua kali menolak Israel dalam event olahraga yang mempertemukan tim Indonesia dengan tim negara itu. Juga karena alasan konstitusi kita tak membenarkannya. Di pihak lain, ia tak ingin ajang bergengsi Piala Dunia itu gagal digelar di negeri ini. Apalagi, sebelumnya, rilis lembaga survei yang kredibel mengungkapkan bahwa lebih dari 70% koresponden menolak keikutsertaan timnas Israel dalam ajang ini. BIN juga telah memperingatkan akan ada demo besar bila timnas Israel ikut serta. Dus, Mega menawarkan beberapa opsi kepada Jokowi. Di antaranya, bendera Israel tak dikibarkan, lagu nasionalnya tak dinyanyikan, dan tak ada liputan serta penonton tiap kali timnas Israel bertanding. Tapi Jokowi tak menggubris. Mungkin karena ia telah dapat jaminan dukungan dari Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf yang memang dikenal dekat dengan Israel. Lagi pula, Jokowi secara keliru hendak menaikkan pamornya di pentas nasional maupun internasional bila ajang ini berhasil dilaksanakan tanpa diskriminasi terhadap Israel sebagaimana keinginan FIFA. Karena sikap meremehkan dirinya oleh Jokowi inilah yang mendorong Mega memerintahkan Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk menolak pagelaran itu. Harapannya, PDI-P juga akan meraih simpati kaum Muslim yang tentunya berguna dalam konteks Pemilu mendatang. Namun, tampaknya ekspektasi itu tak tercapai. Bahkan, mungkin pemilih PDI-P merosot karena kasus ini. Sesal Mega pada Jokowi bertambah jadinya. Sebelumnya, Mega telah kecewa pada mantan walikota Solo ini karena tergiur pada gagasan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk memperpanjang masa jabatannya. Lagi-lagi permintaan Mega agar wacana itu dihentikan, disepelekan Jokowi. Mega kesal bukan main karena ternyata Jokowi lebih mendengar Luhut daripada dirinya. Hal ini bisa dipahami lantaran Jokowi memang tidak berbagi ideologi dengan PDI-P. Wong cilik malah diperlakukan secara hina dengan melemparkan sembako dari jendela kaca mobil. Tujuannya bukan membantu mereka yang terpinggirkan, melainkan keperluan pencitraan. Sikap Jokowi memuja harta dan kekuasaan terlihat dari pembiarannya terhadap ambisi anak-anaknya mengumpulkan kekayaan dengan cara-cara yang tidak elegan. Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep yang masih ingusan tiba-tiba menjadi kaya raya setelah berkolusi dengan oligarki yang bermasalah. Jokowi juga secara tidak langsung memfasilitasi Gibran dan menantunya (Bobby Nasution) merebut kekuasaan di daerah. Kini Kaesang diplot menjadi calon Walikota Depok. Lebih daripada Soeharto, Jokowi ingin membangun dinasti politik. Mungkin hal ini tak terlalu merisaukan Mega, toh PDI-P yang mengusung mereka berkontestasi di Pilkot Solo dan Medan. Yang paling mengecewakan Mega hari ini adalah upaya Jokowi mengisolasi PDI-P, partai yang berjasa membawa Jokowi -- dgn kapasitas moral dan intelektual yang terbatas -- ke kursi presiden. Dua hari lalu, dengan sangat arogan ia menghimpun lima parpol (Golkar, Gerindra, PKB, PAN, PPP) untuk membangun koalisi besar. Nyaris pasti koalisi ini akan menjagokan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto sebagai pasangan bakal capres-cawapres. Dengan begitu -- kalau koalisi ini tidak berubah -- PDI-P dibiarkan sendirian setelah Koalisi Perubahan untuk Persatuan (Nasdem, Demokrat, PKS) terbentuk dengan Anies Baswedan sebagai bacapres. Memang PDI-P bisa mengusung capres sendirian tanpa perlu berkoalisi dengan parpol lain. Namun, peluang menangnya kecil kalau Puan Maharani adalah bacapresnya mengingat elektabilitasnya rendah. Ganjar Pranowo lebih menjanjikan. Tapi apakah PDI-P telah berdamai dengannya? Kalaupun Ganjar yang diusung, tanpa berkoalisi dengan partai lain propspek kemenangannya tetap kecil. Apalagi Ganjar kini dilihat sebagai musuh Jokowi setelah ia menolak timnas Israel. Sikap PDI-P terkait Israel inilah yg membuat Jokowi, yang merasa dipermakukan PDI-P, menantang Mega dengan membentuk koalisi besar tanpa Ganjar. Padahal, salah satu variabel penting yang menempatkan Ganjar di tiga besar bakal capres bersama Prabowo dan Anies adalah politik asosiasinya dengan figur Jokowi. Jokowi terpaksa meninggalkannya karena ia telah berubah menjadi Brutus sebagaimana Jokowi menjadi Brutus bagi Mega. Terlebih, elektabilitas Ganjar diprediksi merosot terkena getah Israel. Alhasil, posisi PDI-P kini tak menguntungkan. Partai itu juga tak dapat berharap dari coattail effect (efek ekor jas) Jokowi. Jokowi kini telah menjadi anak durhaka. Kesalahan Mega yang utama adalah kegagalannya melihat watak asli Jokowi. Padahal, watak itu telah diperlihatkan Jokowi dengan jelas pada 2014. Sebagaimana diketahui, setelah Prabowo membawanya dari Solo untuk bersaing dengan gubernur petahana DKI Jakarta Fauzi Bowo, Jokowi berjanji tak akan ikut Pilpres 2014 di mana Prabowo adalah salah satu capres. Nyatanya, Jokowi mengingkari janjinya itu. Kini giliran Mega merasakan pengkhianatan Jokowi. Mungkin ini merupakan tulah Prabowo. Pada 2009, Mega menandatangi Perjanjian Batutulis dengan Prabowo di mana ia berjanji akan mengusung Prabowo pada Pilpres 2014. Nyatanya ia ingkari dengan mengusung Jokowi. Bagaimanapun, masih tersedia jalan keluar bagi Mega. Di depan matanya ada Menko Polhukam Mahfud MD yang kini popularitasnya melejit sebagai efek dari pembongkaran mega skandal transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Bisa jadi juga pembongkaran kasus ini -- kalau memang ini inisiatifnya sendiri -- terkait ambisinya menjadi capres atau cawapres dalam pilpres menadatang. Kalau Mahfud berhasil membongkar kasus ini hingga tuntas yang memuaskan publik maka, dalam konteks pilpres, tidak ada figur bacapres yang lebih populer daripada Mahfud saat ini. Apalagi kalau nanti ia dipecat Jokowi dalam rencana reshuffle mendatang. Tapi kalau kasus megaskandal itu gagal dituntaskan, Mahfud akan kembali ke titik nol. Sebaliknya, kalau dituntaskan -- apalagi kalau usul Mahfud agar dibuat UU penyitaan harta koruptor terwujud -- bukan tidak mungkin orang-orang PDI-P juga akan terseret. Situasi politik tak menentu inilah yg membuat Mega teronggok di rumah. Mungkin ia tak mau percaya lagi pada siapa pun. Wajah dan penampilan sederhana seperti Jokowi memang sering mengecoh. Tangsel, 4 April 2023.
Dito Ariotedjo Akan Dilantik Sebagai Menpora
Jakarta, FNN - Politisi muda Golkar Dito Ariotedjo akan dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin sore.Dito tiba di Istana Negara sekitar pukul 15.05 WIB. Ia datang bersama istrinya, Niena Kirana Riskyana dan sang putri, Sadia Kiera Nadashana, serta orang tua dan mertua.Ia terlihat mengenakan pakaian jas hitam dengan dasi merah, sedangkan sang istri memakai kebaya putih.Dito menceritakan dirinya mendapat informasi untuk mengisi jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga pada Minggu (2/4) via telepon.\"Baru kemarin. Ditelepon,\" kata Dito saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.Dito mengakui dirinya sudah memanfaatkan waktu bersama keluarga sebelum resmi dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.\"Banyak doa, banyak...kemarin sudah sama keluarga puas-puasin karena mungkin insyaallah habis dilantik kita udah fokus buat negara,\" kata Dito.Adapun Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik dua pejabat pada Senin pukul 16.00 WIB, yaitu pelantikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).Dito Ariotedjo menggantikan Zainudin Amali yang telah mengajukan surat pengunduran diri selaku Menpora sejak 9 Maret 2023.Dito Ariotedjo merupakan Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Periode 2017-2022, organisasi kepemudaan yang berada di bawah Partai Golkar. Dito diketahui menjadi Ketua Panitia HUT Ke-58 Golkar pada tahun lalu.Pria kelahiran Jakarta, 25 September 1990 itu adalah pengusaha yang pada 2021 bekerja sama dengan Raffi Ahmad dan CEO Prestige Motor untuk membentuk Rans Sport.Di bidang olahraga, Dito pernah pernah menjadi Chef de Mission Kontingen Indonesia ke Youth Olympic 2018 Argentina dan menjadi pengurus Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) DKI Jakarta.Ia kini menjabat sebagai Chairman Rans Nusantara FC yang berlaga di Liga 1 2022/2023 dan bagian dari Rans PIK Basketball di Indonesia Basketball League (IBL).Sejak April 2022, Dito masuk ke dalam jajaran Tim Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia.(ida/ANTARA)
Gibran Mengaku Tidak Ada Masalah Dengan Ganjar
Semarang, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak ada permasalahan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pascaperbedaan pendapat terkait Piala Dunia U-20.“Semuanya clear kok tenang aja,” kata Gibran usai bertemu dengan Ganjar di Rumah Dinas Gubernur Jateng, Semarang, Senin.Putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga mengaku tidak membahas mengenai batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.Menurut Gibran, persoalan mengenai Piala Dunia U20 tidak perlu dibahas lebih panjang lagi.“Gak, gak bahas itu. (Komunikasinya lancar ya mas?) Iya pokoknya saya sebagai bawahan siap untuk menjalankan perintah dari atasan, Pak Gubernur udah itu aja,” ujarnya.Gibran menjelaskan bahwa dirinya bertemu Ganjar untuk bersilaturahmi serta melaporkan perkembangan dan kendala pekerjaan Single Elevated Railway.“Itukan kolaborasi antara pusat, provinsi dan pemkot. Sayakan harus laporan kendala-kendala di lapangan seperti apa dan lain-lain, itu saja,” katanya.Gubernur Jateng Ganjar Pranowo membenarkan apa yang disampaikan Gibran.Dirinya memberi perhatian pada soal inflasi sebab Kota Surakarta menjadi satu dari tujuh sampel dengan tingkat inflasi paling dinamis.“Itu yang coba kita sampaikan. Ya Mas Wali menyampaikanlah program PSN gede-gede, rencana beberapa program dari pemerintah kota yang sebagian besar industri kreatifnya mau kita dorong,” ujarnya.Mantan anggota DPR RI itu juga mengatakan, dalam pertemuannya Gibran memaparkan sejumlah kegiatan yang akan digelar di Kota Surakarta dan dirinya menegaskan siap mendukung,“Ya mungkin banyak event lagi yang mau digelar karena kemarin seni ada, olahraga ada, industri kreatif ada, pokoknya kita dukung,” katanya.(ida/ANTARA)
Soal Peninjauan Kembali Demokrat, Moeldoko Mengaku Tidak Tahu
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku tidak mengetahui soal upaya peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi yang dia ajukan soal Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.\"Ora ngerti (tidak tahu) aku urusannya,\" kata Moeldoko di Gedung Krida Bakti, Jakarta, Senin.Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut Moeldoko dan mantan sekretaris jenderal Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Jhonny Allen Marbun mengajukan PK terhadap putusan kasasi yang menolak gugatan Moeldoko lewat putusan Nomor 487/K/TUN 2022 pada 29 September 2022.Dalam pernyataannya, AHY menyebut Moeldoko mengajukan empat novum atau bukti baru.\"Ora ngerti aku, ora ngerti,\" kata Moeldoko.Terhadap empat novum tersebut, AHY mengatakan pihaknya siap melawan karena keempatnya sudah jadi bukti dalam sidang PTUN Jakarta dengan perkara Nomor 150/G/2021 pada 23 November 2021.\"Terserah saja,\" jawab Moeldoko saat ditanya soal kesiapan AHY melawan PK yang akan diajukannya.Sebelumnya, MA telah menolak kasasi yang diajukan Moeldoko dalam kasus KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 2021 lalu.\"Tolak kasasi,\" demikian bunyi amar putusan MA dalam laman resminya.Perkara yang diajukan oleh Moeldoko tersebut teregistrasi Nomor 487/K/TUN/2022 dengan termohon menteri hukum dan hak asasi manusia (menkumham) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Majelis hakim, yang diketuai Irfan Fachruddin dengan anggota Yodi Martono Wahyunadi dan Sudaryono, telah memutus perkara tersebut.Kisruh antara Moeldoko dengan Partai Demokrat berawal saat mantan panglima TNI itu dinyatakan terpilih sebagai ketua umum dalam KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, awal 2021.Sejumlah kader Partai Demokrat menggelar KLB dan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum. KLB Demokrat dilakukan karena beberapa kader tersebut dipecat dan dituduh terlibat dalam kudeta. Tujuan dari pengambilalihan kepengurusan partai itu disebut untuk kepentingan Pilpres 2024.AHY pun langsung mengumumkan adanya upaya kudeta partai yang dilakukan Moeldoko. Kedua kubu pun mengajukan sengketa tersebut ke jalur hukum.(ida/ANTARA)
Soal Pembentukan Koalisi Besar, PDI Perjuangan Menepis bahwa Dirinya Ditinggalkan
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menepis pihaknya tak diajak dan ditinggal soal pembentukan koalisi besar yang merupakan gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) untuk Pemilu 2024.\"Tidak ada yang meninggalkan PDI Perjuangan, karena faktanya PDI Perjuangan diundang kok. Jadi, janganlah bahasa-bahasa (seperti itu),\" kata Said di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.Dia menjelaskan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak hadir dalam acara silaturahmi Ramadhan di Kantor DPP PAN Jakarta pada Minggu (2/4) karena sedang berada di luar negeri. Sejumlah ketua umum partai politik anggota KIB dan KIR pun hadir pada acara yang digelar PAN tersebut.\"Kami tidak hadir karena memang tidak di tempat dan itu diumumkan oleh Ketua Umum (PAN Zulkfili Hasan). Kenapa kami harus bersikap minor?\" ucapnya.Menurut Said, PDI Perjuangan menilai acara silaturahmi Ramadhan itu sebagai sesuatu yang positif.\"Kami itu selalu memandang itu dengan kacamata positif. Pertemuannya positif,\" imbuhnya.Dia pun menilai rencana membentuk koalisi besar, seperti yang dibahas dalam pertemuan itu, merupakan hal baik dan wajar. Pembentukan koalisi besar itu, lanjut Said, tergantung pada jalannya dinamika dalam pertemuan tersebut.\"Pastilah, namanya pertemuan buka bersama, kemudian muncul gagasan pikiran untuk membentuk koalisi bersama. Apakah gagasan pikiran itu kemudian dijadikan sebuah konsep besar untuk menjadi sebuah koalisi besar bagi kepentingan bangsa dan negara, itu sah dan bagus sekali,\" jelasnya.Meskipun rencana koalisi besar baru mencuat belakangan ini, Said tak menampik bahwa pemikiran itu terbersit di kalangan elite parpol.\"Di pikiran semua elite memang penting membuat sebuah koalisi untuk bersama-sama mengawal bangsa ini ke depan,\" katanya.Bersamaan dengan itu, partai-partai politik pun turut melakukan pembahasan informal soal bagaimana menyatukan pandangan dan konsepsi ke depan dalam melanjutkan tampuk kepemimpinan Presiden Joko Widodo.\"Kita tahu bersama di mana titik keberhasilan Bapak Presiden Jokowi, di mana yang belum dan akan dilaksanakan oleh Bapak Presiden Jokowi, mari kita lanjutkan. Tantangannya, kira-kira ke depan seperti apa, mari kita antisipasi buat mitigasinya,\" ujar Said.Acara Silaturahmi Ramadhan yang digelar PAN di Kantor DPP PAN Jakarta, Minggu (2/4), itu dihadiri oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Plt. Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta para tokoh partai politik lainnya.(ida/ANTARA)
Ditinggalkan Jokowi, PDIP Baru Sadar Bahwa Mereka Salah Pilih
Jakarta, FNN – Hari-hari terakhir ini, tampaknya semakin jelas bahwa PDIP ditinggalkan oleh Jokowi. Kejelasan ini tergambar dari pembentukan koalisi besar yang merupakan gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar, PAN, dan PPP) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (PKB dan Gerindra). Dengan pembentukan koalisi besar ini, setidaknya saat ini ada tiga blok, yaitu blok Koalisi Perubahan untuk Persatuan, koalisi besar, dan PDIP yang sendirian. Menanggapi pembentukan koalisi besar dan PDIP yang ditinggalkan oleh Jokowi ini, Rocky Gerung, dalam sebuat diskusi yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, di Kanal You Tube Rocky Gerung Ofiicial edisi Senin (3/4/23) mengatakan: “Ya, mungkin PDIP menganggap bahwa sudah saatnya untuk kembali pada khittah, walaupun sendiri tetapi berintegritas. Jadi, saya menganggap bahwa pilihan politik PDIP memang harus begitu. Kan dia tahu bahwa dia akan di-cornering, akan dipojokkan, karena nggak mungkin dia tunduk pada keinginan Jokowi.” “Jadi, satu point sebetulnya bagus juga akhirnya PDIP tahu bahwa yang dia pilih kemarin itu adalah barang-barang bekaslah, barang yang salah pilih. Bukan kader sebetulnya, tapi sekadar pemain politik,” lanjut Rocky. Menurut Rocky, kalau Jokowi betul-betul kader maka dia harus memberi semacam sinyal bahwa PDIP tetap bermutu, walaupun mungkin menerima paksaan dari Jokowi untuk memaksakan Ganjar. Jadi, konsolidasi PDIP sebetulnya bagus juga, setelah membuat heboh dan gara-gara soal U20, kemudian dapat momentum lagi. “Jadi, nggak usah bersedih PDIP kalau dia dipojokkan. Justru, semakin terpojok PDIP semakin mengkonsolidasi diri. Kan PDIP nggak dirancang untuk sekedar 2024-2009, tapi dirancang sebagai partai yang akan mewakili bagian yang paling historis dari politik Indonesia, yaitu Soekarnoisme,” ungkap Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa Megawati akhirnya menemukan satu wisdom bahwa dia memang ditakdirkan untuk dipojokkan terus. Di zaman Orde Baru dipojokkan, di zaman reformasi juga berupaya untuk naik tapi Mega tidak pernah menjadi presiden yang terpilih, hanya menggantikan Gusdur. Jadi, betul-betul ujian itu sebetulnya lebih penting untuk membuat banteng ini makin tangguh sebetulnya. “Jadi, pastikan saja bahwa enggak akan ada perdamaian antara Megawati dan Jokowi dan itu pelajaran bagi sejarah kita, yaitu memilih seorang presiden yang sebetulnya secara ideologis tidak sepaham dengan PDIP,” ujar Rocky. Dari awal Rocky sudah menduga bahwa Jokowi tidak mungkin paham tentang Soekarnoisme. Tidak mungkin Jokowi mau melaksanakan semacam ekonomi berdikari Bung Karno atau politik bebas aktif dari Bung Karno atau masuk di dalam soal-soal yang lebih strategis, misalnya memastikan bahwa keadilan sosial itu adalah janji kemerdekaan, karena kiblat Jokowi adalah oligarki kapitalis. “Nggak mungkin, karena Jokowi nggak punya pengetahuan historis tentang siapa sebetulnya Bung Karno, apa ideologinya. Itu yang salah dihitung oleh PDIP. Kan kalau PDIP berhitung bahwa dia adalah kader nggak mungkin Jokowi itu berkelahi dengan Ibu Mega,” ujar Rocky. (ida)
Gibran Mendadak Menemui Ganjar di Semarang
Solo, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mendadak menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Senin siang, usai sempat beda pendapat terkait Piala Dunia U-20. Saat ditanya wartawan di Solo, Senin, ia mengaku tidak tahu akan ada pembicaraan apa pada pertemuan tersebut. \"Nggak tahu, mendadak,\" katanya. Semenjak muncul penolakan Ganjar Pranowo terhadap Timnas Israel untuk mengikuti Piala Dunia U-20 dan dibatalkannya ajang tersebut di Indonesia, keduanya belum pernah bertemu. Meski demikian Gibran yang sempat bersikeras agar Piala Dunia U-20 tetap diadakan di Indonesia mengaku komunikasi keduanya tidak ada masalah. Menurut dia, hubungannya dengan Ganjar baik-baik saja dan tidak ada masalah, meski beda pendapat mengenai kedatangan Tim Nasional Israel. Bahkan Gibran mengaku sempat berkomunikasi dengan Ganjar beberapa waktu yang lalu. \"Baik-baik hubungan dengan Pak Ganjar, memang kenapa?,\" ujarnya. Sementara itu saat dikonfirmasi terkait pernyataan Ketua DPC PDIP Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo yang mengatakan Gibran tak paham konstitusi menyikapi perbedaan sikapnya dengan Ganjar, Gibran enggan menjawab panjang. \"Yo wis, ngono wae (ya sudah, begitu saja),\" kata Gibran.(ida/ANTARA)
Bawaslu Diharapkan Bisa Memberi Data Detail Temuan Selama Coklit
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum RI mengharapkan Badan Pengawas Pemilu memberikan data detail mengenai temuan selama mengawasi tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih Pemilu 2024 dengan menerapkan metode uji petik.\"Terhadap hasil temuan uji petik itu, KPU berharap mendapatkan data yang detail untuk dapat dikonfirmasi lapangan kepada petugas ad hoc KPU,\" ujar anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Betty mengatakan melalui data tersebut lembaganya akan menindaklanjuti secara de jure atau berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut sejalan dengan prinsip kerja KPU dalam memutakhirkan data pemilih Pemilu 2024 yang dilakukan secara de jure.\"Kerja KPU dalam memutakhirkan data pemilih pada Pemilu 2024 dilakukan secara de jure, termasuk dalam hal menindaklanjuti pemilih yang pindah domisili, tidak memenuhi syarat (TMS) karena di bawah umur, menjadi anggota TNI/Polri, serta meninggal dunia. Perubahan pencatatan pemilih dilakukan sesuai dokumen kependudukan atau dokumen pemerintah lain yang sah,\" jelas Betty.Sebelumnya, anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menyampaikan berdasarkan uji petik yang dilakukan Bawaslu dengan mengunjungi kembali rumah pemilih yang sudah didatangi oleh petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih), ditemukan delapan kategori pemilih TMS yang masuk daftar pemilih.Delapan kategori itu meliputi pertama adalah kategori pemilih yang merupakan anggota TNI.\"Jumlah pemilih TMS yang merupakan prajurit TNI ada sebanyak 11.457 orang. Mereka tercatat di daerah Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Aceh, Jambi, dan Lampung,\" ujar Lolly.Kedua, kategori pemilih yang merupakan anggota Polri. Bawaslu menemukan sebanyak 9.198 anggota Polri dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, NTT, Sulawesi Utara, dan Maluku masuk ke daftar pemilih.Selain personel TNI/Polri, Bawaslu juga menemukan sebanyak 5.065.265 pemilih yang salah penempatan tempat pemungutan suara (TPS). Mereka berasal dari Provinsi Lampung, Jawa Barat, Sumatera Selatan, NTT, dan Sulawesi Selatan.Kategori pemilih TMS berikutnya adalah masyarakat yang telah meninggal dunia. Bawaslu menemukan sebanyak 868.545 identitas warga yang telah meninggal dunia di Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Riau, dan NTT masih dimasukkan ke daftar pemilih Pemilu 2024.Berikutnya, ada pula pemilih yang tidak dikenali. Bawaslu menemukan sebanyak 202.776 pemilih tidak dikenali dari Jawa Barat, Maluku Utara, Riau, DKI Jakarta, dan NTT.Yang keenam, Bawaslu juga menemukan kategori pemilih TMS, yakni sebanyak 145.660 orang yang telah pindah domisili dari Jawa Barat, Riau, Sulawesi Utara, NTT, dan DKI Jakarta.\"Ketujuh, ada 94.956 orang pemilih di bawah umur di Lampung, Jawa Barat, NTT, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Kedelapan, terdapat 78.365 pemilih bukan penduduk setempat di Lampung, Riau, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan,\" kata Lolly.(sof/ANTARA)
Ramadhan Momentum Membumikan Islam "Rahmatan Lil 'Alamin"
Jakarta, FNN - Wakil Direktur Eksekutif Internasional Conference of Islamic Scholar (ICIS) K.H. Khariri Makmun mengatakan Ramadhan merupakan momentum untuk membumikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil \'alamin atau menjadi rahmat bagi semesta alam.\"Dalam Islam, dikenal konsep rahmatan lil’ alamin. Ada enam prinsip di dalamnya, yaitu, al insaniyah (berperikemanusiaan), al alamiyah (mendunia atau global), as syumul (komprehensif), al waqi’iyah (realistis), as samhah, dan at taisir (toleransi dan memudahkan), serta yang terakhir al muru itu kontinuitas dan fleksibilitas,\" kata Khariri Makmun dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.Apabila keenam prinsip itu mampu dibumikan, maka keinginan dan harapan seluruh umat agar dunia menjadi damai, bahkan mampu pula memperbaiki hubungan, dapat terwujud baik ke sesama umat Islam maupun dengan non-muslim.Selanjutnya, Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menilai sebagai bangsa yang plural, masyarakat Indonesia harus mampu membangun sikap saling menghargai, menghormati, dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan yang ada.\"Dalam Islam, ada prinsip bahwa keyakinan tidak boleh dipaksakan. Keyakinan menjadi sesuatu yang harus dihargai karena itu sebuah pilihan. Seharusnya, perbedaan tidak menunjukkan friksi (gesekan) yang sangat tajam atau menimbulkan perpecahan sebagai bangsa, karena kita sudah tahu bahwa demokrasi memang membuka ruang agar kita berbeda,\" jelasnya.Dia menambahkan dalam surat Al Baqarah disebutkan la ikraha fii diini, yang artinya tidak ada paksaan di dalam beragama. Menurut dia, berbeda dalam beragama saja diperbolehkan, jadi itu tentu saja berbeda untuk yang lain, seperti berbeda paham dan berbeda dalam pilihan politik yang merupakan hal wajar.Terkait dengan hal tersebut, Khariri pun menilai para tokoh agama berperan penting dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama kepada umat Islam, terutama mengajarkan pentingnya Islam moderat serta mengajarkan pentingnya membawa Islam dengan tujuan-tujuan menyatukan masyarakat, mengharmonikan, dan mendamaikan.\"Nah, ini sangat positif sekali untuk menciptakan suasana damai di bulan suci ini agar lebih harmoni lagi tanpa provokasi, tidak ada serangan-serangan terhadap yang lain. Para tokoh agama bisa mengarahkan umat pada nilai atau materi yang membawa kesejukan, kedamaian, dan harmonis,\" kata dia.Apabila suasana seperti itu bisa dikembangkan di luar bulan Ramadhan, maka hal tersebut menjadi salah satu keberkahan Ramadhan.Khariri lalu mengingatkan umat Islam bahwa sejatinya berpuasa di bulan Ramadhan membawa kepada ketakwaan yang di dalamnya ada penghormatan dan penghargaan kepada orang lain.\"Saya kira dengan taqwa, agama menjadi perekat bagi persatuan dan kemudian mewujudkan perdamaian serta menjadi salah satu motivasi untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih besar,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
Dilema Besar Pemerintahan Jokowi, Mempertahankan atau Me-reshuffle Mahfud MD Sama-sama Berdampak Buruk
Jakarta, FNN – Tampaknya, upaya Menko Polhukam, Mahfud MD, membongkar data dana pencucian uang 349 T di Kemenkeu bakal berbuntut panjang bagi perjalanan karier politiknya. Kabar yang paling baru adalah adanya spekulasi politik bahwa kemungkinan besar Mahfud MD akan di-reshuffle. Hal ini tergambar dalam pernyataan anggota DPR RI Fraksi PDIP, Johan Budi Sapto Prabowo, saat rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI dengan Mahfud MD selaku Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Rabu (29/3). “Saya pernah di Pak Jokowi Pak, saya pernah jadi juru bicara Pak Jokowi. Pak Jokowi itu paling enggak suka sama menteri yang berdebat di luar Pak, langsung di-reshuffle sama dia. Tentu saya berdoa dan saya mengagumi Pak Mahfud, Pak Mahfud tidak di-reshuffle gara-gara ini,” ujar Johan Budi. Selain memperingatkan Mahfud agar jangan membuat kegaduhan, Johan Budi juga mengungkapkan bahwa dirinya di- WhatsApp oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan, agar rapat kerja dengan Mahfud MD diskors. “Apa hubungannya ya, kok Sri Mulyani yang minta agar rapat kerja dengan Mahfud MD ditunda dan dia memintanya melalui Johan Budi, anggota Fraksi PDIP, yang juga pernah menjadi juru bicara Pak Jokowi,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam sebuah pembahasan di Kanal You Tube Hersubeno Point edisi Jumat (31/3/23). Dalam rapat kerja bersama tersebut, Johan Budi juga mengatakan bawa semula dirinya tidak ingin bertanya, tapi karena Mahfud MD menyatakan bahwa data yang dikemukakan oleh Sri Mulyani itu salah, maka dia terpicu untuk bertanya. Menurut Johan Budi, kalau Mahfud menyatakan data Sri Mulyani salah, berarti salah satu di antara keduanya ada yang berbohong. Johan Budi juga mengusulkan agar rapat diskors dan rapat berikutnya menghadirkan Menkeu Sri Mulyani sehingga permasalahan menjadi jelas. “Selain itu, kita kan tadi bicara-bicara ngomongin soal Menkeu. Nah, kalau bisa dalam rapat berikutnya itu Menkeu kita hadirkan Pak, agar menjadi jelas gitu,” usul Johan Budi. “Ini saya barusan saya di-WA sama Menkeu ini, Pak Pacul. Di-WA saya sama Bu Sri Mulyani. Rupanya beliau saya yakin dia menyaksikan juga, karena itu saya usul Pak Roni, nanti mungkin teman-teman di Komisi III atau Pak Mahfud setuju atau tidak kita akhiri dulu,” lanjut Johan Budi. Menurut Hersu, alasan Johan Budi minta agar rapat kerja diskors sangat menarik, yaitu dia minta agar Sri Mulyani dihadirkan, kelelahan kalau rapat tetap diteruskan, dan yang paling mengagetkan adalah dia secara terbuka mengaku di-WhatsApp oleh Sri Mulyani agar sidang diskors. “Pertanyaannya, mengapa Sri Mulyani yang minta agar sidang diskors? Apakah Sri Mulyani merasa kalau sidang ini diteruskan akan sangat merugikan dia, karena pernyataan-pernyataan Pak Mahfud MD jelas menelanjangi data-data yang disampaikan oleh Sri Mulyani?” tanya Hersu. Hersu juga mempertanyakan mengapa Sri Mulyani WhatsApp Johan Budi. Padahal, kalau urusan skors tentu akan lebih tepat kalau Sri Mulyani mengontak pimpinan sidang saat itu yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3, Ahmad Syahroni, atau ke Ketua Komisi III, Bambang Pacul, yang juga hadir. Atau jangan-jangan Sri Mulyani mengontak banyak anggota Komisi III, namun hanya Johan Budi yang mengungkapkannya ke forum. “Soal inilah yang masih jadi misteri dan kita masih menunggu penjelasan dari Sri Mulyani,” ujar Hersu. Selanjutnya, apakah nasib Mahfud MD akan sama dengan Sudirman Said dan Rizal Ramli yang disingkirkan karena dianggap membuat “kegaduhan”? Hersu berpendapat bahwa yang pasti, saat ini waktu lebih berpihak pada Mahfud MD. Mau di-reshuffle atau tetap dipertahankan, dia sudah menang banyak. Sekarang dilemanya justru ada pada Jokowi. Di tengah tingkat kepercayaan publik yang sedang sangat turun terhadap pemerintahan saat ini, posisi Mahfud MD yang didukung secara luas oleh publik tentu menjadi dilema besar buat Jokowi. Kalau diteruskan ngeri-ngeri sedap, kalau di-reshuffle juga berdampak sangat buruk terhadap pemerintahan presiden Jokowi. Publik pasti akan menyimpulkan bahwa pemerintahan Jokowi tidak pro pemberantasan korupsi.(sof)
POPULER
