POLITIK
Plt. Ketum PPP Tak Punya Legitimasi Capreskan Ganjar, Kader Partai Murka
Jakarta, FNN -- Pencapresan Ganjar oleh Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono terus mendapat penolakan di berbagai daerah. Tokoh senior PPP Habil Marati menentang keras pencapresan sepihak oleh segelintir pengurus DPP PPP. Apalagi diketahui ternyata kepengurusan Muhammad Mardiono ditolak Kementerian Kemenkumham pada 6 April 2023. Penolakan ini disebabkan oleh adanya keberatan dari pengurus yang lama. Demikian pembicaraan antara wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Ketua Forum Ka\'bah Membangun (FKM) Habil Marati, dalam kanal Youtube Hersubeno Point, Kamis (27/04/2023). Habil sejak awal sudah membaca tabiat buruk PLT Ketua Umum yang bakal jadi boneka rezim. Oleh karena itu ia membentuk organisasi sayap Forum Ka\'bah Membangun. \"Sejak awal FKM ini didirikan adalah untuk mengawal Anies Baswedan, karena konsep PPP itu 90% mendukung Anies. Sejak awal kami juga sudah mengetahui Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) itu untuk mencegal Anies,\" ujar Habil Marati. Habil menyebut keputusan DPP PPP yang mencalonkan Ganjar, bukan merupakan sesuatu yang spektakuler. Karena banyak kader sudah membaca gelagat itu, terutama PPP yang di Jawa Tengah. \"Satu hari setelah dideklarasikan, kader dan masyarakat Jawa Tengah langsung menolak. Ini akan terjadi penolakan masif, bukan hanya di pulau Jawa bahkan juga di luar Jawa,\" ujarnya. Adapun kader-kader PPP yang tersebar di seluruh indonesia, Habil mengakui bahwa dirinya diperintah oleh FKM untuk melaksanakan Muktamar Luar Biasa dengan tujuan mencari Ketua Umum PPP yang definitif. Karena PPP harus mengumumkan Anies Baswedan. Sedangkan dalam Undang-undang KPU PLT tidak memiliki hak. \"Jadi cara paling minimal dan menghindari perpecahan, kembalikan saja Suwarso Monoarfa, agar PPP memiliki legalitas yang sah. Tapi yang paling ironis menurut saya adalah surat dari Kementrian Hukum dan Ham kenapa tidak disampaikan kepada Ganjar. Kader PPP sekarang ini mementingkan legalitas partai agar bisa mengikuti Pemilu,\" katanya. Dengan surat Kemenkumham pada tanggal 6 April 2023 kader-kader PPP yang masih menjadi pengurus atau sudah diganti oleh Mardiono akan memasukkan laporan kepada PTUN. Surat Kemenkumham yang mempertanyakan keabsahan dan pengesahan PLT Mardiono memperjelas posisi pimpinan PPP. \"Mardiono tidak mempunyai Hak mengatas namakan DPP,\" tutupnya. (far)
Pimpinan PPP Capreskan Ganjar, Gerakan Pemuda Ka'bah Al Quds Purworejo - Kebumen Melawan
Jakarta, FNN - Deklarasi dukungan PPP kepada Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 mendapat penolakan dari kader dan organisasi sayap partai berlambang Ka\'bah itu. Mereka menolak dukungan sepihak yang dilakukan oleh Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, Rabu (26/04/2023). Salah satu yang keras menentang pencapresan Ganjar oleh Ketum PPP adalah Gerakan Pemuda Ka\'bah Al Quds wilayah Purworejo - Kebumen, Jawa Tengah. Dalam rilis yang diterima redaksi FNN mereka menyatakan bahwa menyikapi sikap resmi dukungan DPP PPP atas dukungan resmi terhadap capres dari PDIP yaitu Ganjar Pranowo maka kami GPK AL QUDS sebagai organisasi sayap pemuda tertua dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berbasis massa di wilayah Kebumen dan Purworejo Jawa Tengah harus mengeluarkan sikap tegas. Pertama, menolak dan menentang keputusan DPP PPP sebagaimana di atas karena bertentangan dengan prinsip PPP Partai Islam Ahlus Sunnah wal Jama\'ah yang bertekad untuk terus menerus memperjuangkan Amar Ma\'ruf Nahi Munkar sebagai pijakan para ulama istiqomah pendiri PPP. Kedua, saudara Ganjar Pranowo yang menjadi pilihan PPP terbukti banyak sekali melakukan pelanggaran syariat terhadap agama seperti suka dan bangga nonton video porno tanpa malu. Selama 2 periode memimpin Jawa Tengah belum bisa menyejahterakan rakyat terutama para petani, dan terindikasi terlibat korupsi EKTP. Ketiga, GPK AL QUDS dengan ini mengenaskan pernyataan dukungannya kepada Calon Presiden Anies Rasyid Baswedan yang kami pandang lebih pro terhadap kepentingan Umat Islam dan sesuai dengan aspirasi kalangan bawah para pemilih PPP dan terbukti berhasil memimpin Ibu Kota Jakarta meski hanya 1 periode. Dalam rilis yang ditandatangani oleh Ketua Kyai Syaifurrahim, Sekretaris Gustanto Wibowo, serta diketahui Pembina GPK AL QUDS, KH. Muhammad Luthfi Rochman (Gus Luthfi) mereka menyatakan kecintaan kepada partai, bukan kepada pengurus \"Kami cinta dan loyal kepada PPP tapi tidak kepada para pengurusnya yang menyimpang. Kami cinta kepada PPP Partai Islam ASWAJA, tapi kami lebih cinta kepada Rakyat Indonesia dan Umat Islam, katanya dalam rilis tersebut. (*)
PPP Batal Umumkan Sandi Uno Jadi Cawapres Ganjar, Diduga Mahar Belum Cair
Jakarta, FNN - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Hal ini disampaikan oleh Plt Ketua Umum PPP Mardiono dalam acara halal bi halal partai berlambang Ka\'bah, Rabu (26/04/2023) di Jakarta. Namun ada yang menarik, PPP tidak mengumumkan kader baru PPP Sandiaga Salahuddin Uno sebagai cawapres. Padahal santer tersiar kabar bahwa Ganjar harus didampingi Sandiaga Uno untuk merebut suara anak muda dan kalangan Islam. Wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Kamis (27/04/2023) merangkum beberapa isu yang berseliweran perihal batalnya pengumuman Sandi jadi cawapres. Menurut Hersu tidak disebutkannya nama Sandi oleh PPP setidaknya ada beberapa dugaan. Dugaan pertama PPP belum berkomunikasi dengan PDIP. Mereka tidak mau kalau dianggap memfaith accompli langsung menyodorkan nama Sandiaga Uno. \"Dan yang kedua bisa jadi PPP sudah berkomunikasi dengan PDIP tetapi mereka belum ada kata sepakat, karna Sandi ini memiliki elektabilitas yang rendah, mayoritas konstituen PPP ini kita lihat banyak yang mendukung Anies Baswedan. Kemudian Megawati berkeinginan wakil presiden ini nantinya tidak berpotensial maju sebagai Presiden di periode berikutnya seperti pasangan Jokowi Ma\'ruf Amin. Kemudian dugaan terakhir menurut Hersu, dirinya mendapatkan kabar dari internal PPP bahwa belum diumumkannya Sandiaga Uno sekarang itu lantaran ada persoalan yang belum clear antara PPP dengan Sandiaga Uno, ini soal mahar yang belum cair dari Sandiaga kata internal itu. \"Belum clear antara PPP dengan Sandi soal mahar, maka ditunda sampai jelas,\" kata Hersu mengutip sumber PPP. Sebagaimana kita ketahui, Sandiaga Uno sudah berpamitan dengan Partai Gerindra, namun dalam pengumumkan bakal calon presiden oleh partai PPP nama Sandiaga Uno tidak disebutkan sama sekali sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Mardiono menyebutkan akan berkomunikasi dengan Koalisi Indonesia Bersatu, PDIP dan juga Jokowi. Menurut Hersu pengumuman oleh PPP ini tidak terlalu penting bagi publik atau untuk PDIP sendiri. \"PDIP sendiri pasti bahwa gerbong PPP ini adalah gerbong kosong, namun ada keuntungan dari pengumuman capres oleh PPP kemarin, yaitunya PDIP tidak sendirian mengusungkan Ganjar Pranowo sebagai capres. PDIP berhasil memecah koalisi besar yang sebelumnya digagas oleh Presiden Jokowi,\" kata Hersu. Akhirnya, kita menunggu kelanjutanya, apakah PAN akan mengusung Erick Thohir atau mendukung sepenuhnya Ganjar Pranowo, \"Kalai mendukung ssepenuhnya Ganjar Pranowo berarti PPP dan PAN masih dikendalikan oleh bapak Jokowi, seperti yang disebutkan sebelumnya politik sandra,\" pungkasnya. (sof).
Sidak Stasiun Manggarai oleh Anggota Komisi VI DPR Soal Kepadatan Penumpang
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade inspeksi mendadak (sidak) di Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (17/4), atas keluhan masyarakat pengguna jasa kereta rel listrik (KRL) terkait keluhan kepadatan penumpang yang terjadi di stasiun ini. Andre menyebut menemukan sejumlah permasalahan usai sidak ke sejumlah titik di Stasiun Manggarai di antaranya kepadatan penumpang KRL terjadi karena minimnya eskalator dan lift sehingga penumpang harus berdesakan ketika naik dan turun tangga. \"Laporan yang saya dapatkan, eskalator dan lift yang ada sering tidak beroperasi,\" ujarnya. Dia menilai Stasiun Manggarai semakin padat setelah berlaku kebijakan yang mengharuskan penumpang transit di stasiun tersebut. Menurut dia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkesan memaksakan Stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral, padahal secara kasat mata belum begitu paripurna. \"Di Stasiun Manggarai tidak ada lahan parkir yang layak, akses jalan kecil, dan lokasi ada di daerah padat penduduk,\" ucapnya. Untuk itu, Andre menyarankan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub harus memastikan Stasiun Manggarai mampu menampung 100 ribu penumpang per hari sebelum memberlakukan kebijakan yang mengharuskan penumpang transit di stasiun tersebut. \"Jangan memaksakan semua penumpang KRL harus transit di stasiun ini. Benahi dulu sarana dan prasarananya,\" imbuhnya. Andre mengingatkan Kemenhub tidak serta merta menjadikan hasil kajian tahun 1987 yang merekomendasikan Stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral, termasuk untuk kereta jarak jauh. Penerapan pada tahun 2023 harus berkaca pada kondisi yang ada saat ini. Sebelumnya, Andre yang tiba di lokasi sekitar pukul 16.15 WIB itu mengecek jalur layang untuk KRL Tujuan Bogor-Jakarta Kota yang berada di Lantai 3, selanjutnya memantau jalur KRL yang berada di Lantai 1 Stasiun Manggarai. Pengecekan tersebut dilakukan untuk melihat langsung antrean dan kepadatan penumpang KRL yang ingin melanjutkan perjalanan dengan cara berganti kereta maupun keluar dari stasiun. Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Suryawan yang ikut mendampingi sidak tersebut mengatakan akan melakukan penambahan eskalator untuk mengantisipasi penumpukan penumpang di Stasiun Manggarai pada pekan ini sebagaimana solusi DJKA Kemenhub. \"Untuk akses tangga akan ditambah, tidak menumpuk di satu titik. Insyaallah minggu ini sudah bisa digunakan penambahan tangga di jalur tujuh, itu salah satu upaya yang sudah dilakukan pemerintah,\" ujarnya. Termasuk, lanjut dia, perbaikan terkait adanya eskalator yang tidak berfungsi karena rusak di Stasiun Manggarai. \"Eskalator tentu menjadi perhatian utama karena \'mindset-\'nya yang utama diserbu (penumpang) kan \"eskalatornya mana ini?\". Kemarin sudah kita lakukan, perbaikan-perbaikan sudah kita koordinasi dengan pihak balai,\" ucapnya. Dia menegaskan komitmen pihaknya untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka upaya optimalisasi Stasiun Manggarai. \"Menjadi evaluasi, intinya jadi pengalaman berharga di Stasiun Manggarai, kita tidak hanya fokus kepada operasional, tapi kita harus fokus kepada pelayanan,\" kata dia. Sebelumnya, Kamis, 9 Maret 2023, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan mempercepat konstruksi pembangunan lima tangga tambahan di Stasiun Manggarai, Jakarta, untuk menambah alternatif akses penumpang sehingga dapat mengurai kepadatan di stasiun itu. \"Untuk menyikapi kondisi Stasiun Manggarai yang belakangan ini terbilang padat, khususnya pada \'peak hour\', kami sudah mulai melakukan konstruksi tangga tambahan dari lantai \'concourse\' ke peron lantai dasar pada peron jalur 6 dan 7 yang akan segera disusul peron jalur 8 dan 9 di Stasiun Manggarai,\" kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (9/3).(ida/ANTARA)
Di Tengah Potensi Perbedaan Idul Fitri, Mahfud MD Mengajak untuk Membangun Kerukunan
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengajak semua pihak untuk selalu membangun kerukunan di tengah potensi perbedaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.Oleh karena itu, Mahfud menegaskan imbauan agar pemerintah daerah (pemda) mengakomodasi penggunaan fasilitas publik untuk pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi pekan ini.\"Pemerintah mengimbau fasilitas publik seperti lapangan yang dikelola pemda agar dibuka dan diizinkan untuk tempat Shalat Idul Fitri jika ada ormas atau kelompok masyarakat yang ingin menggunakannya. Pemda diminta untuk mengakomodasi. Kita harus membangun kerukunan meski berbeda waktu hari raya,\" cuit Mahfud dalam akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Selasa.Mahfud menyambung cuitannya dengan menegaskan bahwa meski terdapat perbedaan, penentuan Hari Raya Idul Fitri 1444 H sama-sama dilakukan berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW.Ia mengutip hadits yang berbunyi \"Berpuasalah kamu jika melihat hilal (bulan) dan berhari rayalah jika melihat hilal,\" sembari menambahkan bahwa proses penentuan hilal bisa dilakukan dengan dua cara, yakni rukyat dan hisab.\"Maksudnya setelah melihat hilal tanggal 1 bulan Hijriah, melihat hilal bisa dengan rukyat, bisa dengan dengan hisab,\" cuitnya.Mahfud menjelaskan bahwa rukyat adalah proses melihat hilal dengan mata telanjang dibantu teropong seperti praktik yang dilakukan semasa Nabi Muhammad SAW.Sedangkan hisab adalah proses melihat hilal dengan hitungan ilmu astronomi sembari menambahkan bahwa proses rukyat selalu didahului hisab sebelum dilajukan pengecekan secara fisik.\"NU (Nahdlatul Ulama, red.) dan Muhammadiyah sama-sama berhari raya pada tanggal 1 Syawal. Bedanya hanya dalam melihat derajat ketinggian hilal,\" cuit Mahfud lagi. Rangkaian cuitan Mahfud muncul di tengah mengemukanya kontroversi beberapa pemda menolak mengeluarkan izin penggunaan lapangan untuk Shalat Idul Fitri 1444 H yang rencananya dilakukan pada Jumat, 21 April 2023.Sebelumnya, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu\'ti pada Senin (16/4) siang mengungkapkan salinan surat jawaban Wali Kota Sukabumi, Jawa Barat, Achmad Fahmi terhadap pengajuan peminjaman Lapang Merdeka untuk pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1444 H oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sukabumi.Dalam salinan surat tersebut, Wali Kota Sukabumi menekankan bahwa pelaksanaan Shalat Idul Fitri 2023 di Lapang Merdeka akan mengikuti hasil penetapan 1 Syawal 1444 H dari Kementerian Agama RI.\"Setelah Kota Pekalongan, sekarang Sukabumi. Setelah itu mana lagi?\" cuit Mu\'ti dalam akun Twitter pribadinya, @Abe_Mukti, sembari menyematkan salinan surat Wali Kota Sukabumi tersebut.Belakangan, pada Senin (17/4) malam, Mu\'ti menyampaikan informasi terbaru bahwa Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid dan Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi akhirnya memberi izin penggunaan Lapangan Mataram dan Lapangan Merdeka di wilayah masing-masing untuk pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1444 H pada Jumat (21/4) pekan ini. Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin pada Jumat (14/4) pekan lalu telah mengimbau agar masyarakat menjunjung sikap toleransi dalam menyikapi potensi perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri 2023.\"Yang ditempuh adalah adanya sikap bisa toleransi antara dua kelompok untuk masing-masing, ya Lebaran sesuai dengan keyakinannya, dengan hitungannya. Jadi, bahasa Jawanya legowo,\" ujar Wapres di Gorontalo.(ida/ANTARA)
Total DPS Pemilu 2024 Lebih 205 Juta Orang
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan total pemilih yang masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pemilu 2024, baik di dalam maupun luar negeri, mencapai 205.853.518 orang.\"Pada akhirnya, jumlah daftar pemilih sementara kita adalah 205.853.518,\" kata Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Tingkat Nasional Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.Hasyim juga menyampaikan 205.853.518 orang pemilih itu terdiri atas 102.847.040 pemilih laki-laki dan 103.006.478 pemilih perempuan.Laporan rekapitulasi DPS itu berasal dari 38 provinsi, 514 kabupaten dan kota, 7.277 kecamatan, serta 83.860 desa dan kelurahan/PPLN di dalam dan luar negeri dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di dalam dan luar negeri sebanyak 823.287.Rincian DPS itu dimuat dalam Keputusan KPU Nomor 316 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi DPS Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024.Dalam kesempatan yang sama, Hasyim menyampaikan pula jumlah pemilih dalam daftar pemilih sementara itu masih dimungkinkan mengalami perubahan.\"Perlu diketahui bahwa angka 205 juta (lebih) pemilih ini masih sangat mungkin untuk terjadi perubahan-perubahan. Namanya juga DPS sehingga dapat dilakukan koreksi-koreksi,\" jelasnya.Hasyim menyampaikan pula salinan DPS Pemilu 2024 itu, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), telah disampaikan oleh segenap jajaran KPU di tingkat kabupaten dan kota kepada para peserta pemilu, dalam hal ini partai politik.Dengan demikian, lanjut Hasyim, partai politik peserta Pemilu 2024 di tingkat nasional juga sudah memiliki salinan DPS itu.\"Salinan DPS, menurut UU Pemilu, sudah disampaikan oleh teman-teman KPU kabupaten dan kota kepada para peserta pemilu di tingkat kabupaten dan kota masing-masing sehingga sesungguhnya di tingkat nasional partai politik juga sudah memiliki itu,\" ujar Hasyim.Selain dihadiri jajaran KPU pusat maupun daerah, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Tingkat Nasional Pemilu 2024 itu dihadiri pula oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.(ida/ANTARA)
Operasi Siaga Tempur Diterapkan Panglima TNI di Daerah Rawan Papua
Jakarta, FNN - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono meningkatkan operasi militer yang mulanya menggunakan pendekatan halus (soft approach) menjadi operasi siaga tempur di beberapa daerah dianggap rawan aksi teror kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.Yudo menjelaskan peningkatan operasi militer itu bertujuan untuk memperkuat naluri tempur para prajurit, sehingga mereka selalu siaga saat berhadapan dengan KKB.\"Di daerah-daerah tertentu, kami ubah menjadi operasi siaga tempur. Di Natuna itu ada operasi siaga tempur laut, di sini ada operasi siaga tempur darat. Artinya, ditingkatkan, dari yang tadinya soft approach, dengan menghadapi serangan seperti yang terjadi pada 15 April lalu, tentunya kami tingkatkan menjadi siaga tempur,\" kata Yudo saat jumpa pers di Lanud Yohanis Kapiyau, Timika, Papua, seperti dipantau melalui siaran Pusat Penerangan TNI di Jakarta, Selasa.Meski dilakukan peningkatan operasi militer, pendekatan soft approach dan humanis yang diwujudkan dalam operasi teritorial dan komunikasi sosial di Papua terus berlanjut terutama saat para prajurit berhadapan dengan masyarakat.\"Selama ini, kami operasi teritorial, komunikasi sosial, itu tetap kami laksanakan; tetapi ketika menghadapi (serangan) seperti ini, ya harus laksanakan siaga tempur,\" jelas Yudo.Pada Sabtu (15/4), KKB menghadang dan menyerang pasukan TNI saat mereka sedang menyisir daerah Mugi, Nduga, Papua, untuk mencari pilot Susi Air Phillip Mehrtens yang disandera KKB sejak Februari 2023.\"Di jalan, (prajurit) kami dihadang oleh KST (kelompok separatis teroris) dan terjadi kontak tembak. Dari 36 pasukan (di lokasi ), ada satu yang meninggal, yaitu Pratu Miftahul Arifin,\" kata Yudo.Dari insiden itu, Yudo menyampaikan tiga prajurit terkena luka tembak dan seorang luka akibat terjatuh. Empat prajurit yang terluka saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.\"Alhamdulillah, kondisi mereka sehat semuanya, masih bisa melihat saya langsung, bilang selamat siang Panglima! berarti masih sadar. Tadi saya jemput di sana dengan Pak Kasad (Jenderal TNI Dudung Abdurachman). Ada juga yang bilang Komando! Artinya, mereka masih sadar. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka bisa sehat kembali dan pulih dari luka yang diderita,\" ujar Yudo.Yudo tiba di Timika, Papua, Senin (17/4), dan langsung mendengar paparan dari pangkogabwilhan III, pangdam XVII/Cendrawasih, komandan Koopsus TNI, pangkoarmada III, danrem 173, dan danrem 174 terkait situasi di Nduga, Papua.Di Timika, Yudo didampingi Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Pangkostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen TNI Iwan Setiawan.(ida/ANTARA)
Soal Ancaman Mogok Pengusaha Migor, Ada Rasa Keadilan yang Diabaikan
Jakarta, FNN – Akhir-akhir ini, banyak sekali terjadi pembusukan-pembusukan di berbagai sektor pemerintahan yang terbuka dan membuat rakyat menjadi paham bahkan untuk mengelola dirinya sendiri pun pemerintah sudah tidak mampu. Akibatnya terjadi berbagai kekacauan di berbagai sector. Kekacauan terakhir terjadi pada minyak goreng, yakni soal ancaman mogok jual minyak dari asosiasi pengusaha minyak goreng. Ancaman tersebut dilakukan karena sampai saat ini utang pemerintah sebesar 344 miliar belum dibayarkan. Utang ini sebenarnya adalah selisih harga pokok minyak goreng, di mana para pengusaha migor dulu dipaksa pemerintah untuk menjual dengan satu harga yaitu 14 ribu rupiah. Menanggapi masalah tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (15/4/23) mengatakan: “Saya menganggap bahwa Presiden Jokowi selalu ingin mengatur pasar. Pasar boleh diatur kalau rasional aturannya. Tapi ini kan demi pencitraan. APBN nggak mungkin mensubsidi hal-hal yang sebetulnya dengan mekanisme pasar yang jujur saja dia harganya bisa efisien. Tetapi, karena permainan kartal segala macam dan ketidakmampuan pemerintah untuk mengambil langkah cepat maka terjadilah gejolak semacam itu”. Menurut Rocky, kalau hak dari pengusaha itu dibiarkan diatur oleh pasar, tapi ada jaminan bahwa pemerintah tidak akan memberi sinyal-sinyal negatif terhadap aktivitas pasar, maka fine-fine saja. Karena ini adalah kebutuhan dasar pokok maka pemerintah bertahan untuk memberi kesan seolah-olah pemerintah bisa mengatur pasar. Tetapi, di belakang layar pemerintah tidak menghitung konsekuensi dari satu harga sehingga tagihan subsidi yang mungkin dijanjikan satu atau dua bulan sekarang membengkak. Dalam diskusi bersama Hersubeno Areif, wartawan senior FNN,itu Rocky juga mengatakan bahwa ekonomi tidak mungkin diterangkan atau dijaga terus dengan kekuatan politik. Satu waktu, ekonomi justru akan mendikte politik dan sekarang sudah mulai terjadi. Para pengusaha mulai mendikte politik dalam bentuk ancaman karena memang hak dia untuk mengancam pemerintah yang gagal membayar. “Jadi, sekali lagi ini soal efisiensi APBN. Mau dipakai untuk subsidi kebutuhan pokok atau mau dipakai untuk dagang hal-hal yang sekadar pencitraan di IKN, kereta cepat, dan segala macam?” kata Rocky. Kini, setelah data-data dibuka, masyarakat mengerti bahwa sebetulnya yang curang adalah pemerintah, kata Rocky. Harusnya, pemerintah mendahulukan minyak goreng daripada kereta cepat dan segala macam. Kalau APBN kita dipakai untuk sila kelima keadilan sosial, tidak ada masalah. Tetapi, ini APBN dipakai juga untuk biaya hal-hal yang tidak diperlukan rakyat. Rakyat tidak perlu kereta cepat sampai konsesi 50 atau 80 tahun. Rakyat menganggap itu sudah absurd. Rakyat lebih membutuhkan minyak goreng. “Jadi, kalau kita bikin refleksi, lepas dari analisis yang berkaitan dengan makro dan mikro, tetap ada rasa keadilan yang diabaikan dan itu menyebabkan emak-emak mulai membongkar bahwa ternyata begitu cara pemerintah menipu kita soal satu harga dan subsidi dan jika subsidi nggak bisa dibayar maka pajak kita dinaikkan lagi”. Sekarang pemerintah tidak lagi punya kemampuan untuk menerangkan kebohongannya yang bertumpuk-tumpuk. Rakyat pun mulai paham dan menganggap pemerintah memang bohong terus. Kini beban itu menjadi beban emak-emak. Mereka membayangkan bagaimana kalau pengusaha benar-benar memeras harga minyak goreng dengan cara menaikkan kembali harga atau tidak mau memproduksi. “Emak-emak tidak peduli Presiden Jokowi berbohong atau tidak, tetapi mereka menganggap bahwa pengusaha brengsek. Padahal, pengusaha itu menjadi brengsek hari ini karena pemerintah brengsek berkali-kali pada mereka. Jadi, kita mesti fair juga, jangan terus-menerus menganggap bahwa pengusaha ini cuma mau mengambil keuntungan. Mereka justru memberi semacam yang melegakan dirinya untuk diperas oleh pemerintah dengan harapan pemerintah balikin cepet karena ini stok kapital yang mesti diputar,” jelas Rocky.(sof)
Mengantisipasi Animo Pemudik, Terminal Pulo Gebang Menyiapkan Bus Cadangan
Jakarta, FNN - Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang Junaedi mengatakan bahwa pihaknya menyediakan bus cadangan guna mengantisipasi animo pemudik pada Lebaran 2023. \"Nanti dilihat dari animonya, ya. Biasanya kalau mereka dari pihak pemberi izin, dalam hal ini izin darat, ada juga kemarin pra ramp check terhadap calon bus-bus tambahan dari bus pariwisata. Ini disiapkan untuk itu,\" kata Junaedi di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Sabtu. Junaedi mengatakan hal itu menyusul penjualan tiket keberangkatan dari Terminal Pulo Gebang yang sudah ramai terjual. Khususnya untuk tiket kelas super, kata dia, sudah tidak bisa dipesan lagi lantaran sudah habis terjual. \"Akan tetapi, kalau yang (kelas) ekonomi itu, mungkin sebagian masih ada. Paling tidak, itu (kelas super) mereka sudah full semua. Kebanyakan dari PO (perusahaan otobus) begitu semua,\" ujar Junaedi. Bus cadangan tersebut juga sudah dilakukan uji kelaikan atau ramp check untuk memastikan kondisi kendaraan. Namun begitu, Junaedi memprediksi bus cadangan ini belum akan dioperasikan karena jumlah bus yang tersedia saat ini masih dalam kategori cukup. \"Busnya sudah cukup, 1000-an dari 101 PO yang memang mendapatkan izin boleh memulai dari Terminal Terpadu Pulo Gebang maupun yang transit,\" ujarnya. Sampai dengan sekarang, lanjut dia, bus itu sekitar 200—300 bus. Itu \'kan masih banyak banget tuh yang lainnya. Kemungkinan yang cadangannya belum dipakai. Menurut dia, sejauh ini tujuan kota yang paling diminati oleh pemudik di Terminal Terpadu Pulo Gebang adalah Kota Padang untuk Pulau Sumatera. \"Yang paling diminati masyarakat dalam mudik kali ini, kalau pagi ini, ternyata ke arah Sumatera, tadi terinfo antara Palembang sampai dengan Padang. Padang biasanya paling banyak karena mereka bisa dari Bandung, dari Tasik, dari Garut, transit di sini baru lanjut,\" katanya. Untuk Pulau Jawa, kata dia, peminatnya cukup beragam, yakni ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Barat. \"Kemudian, kalau ke Jawa itu mudik paling banyak ke arah Jawa Timur, Surabaya. Ke arah Jawa Tengah, itu ke Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Kemudian, kalau yang ke arah Jawa Barat, Cirebon dan Kuningan,\" katanya.(sof/ANTARA)
Setelah Wali Kota Kena OTT, Para Kadis dan Camat di Bandung Rapat Darurat
Bandung, FNN - Para kepala dinas (kadis) sampai pejabat di bawahnya pada lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, langsung rapat darurat setelah Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Sejak Sabtu pukul 10.00 WIB, Gedung Balai Kota Bandung didatangi oleh para kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, hingga para camat. Mereka dikumpulkan langsung oleh Sekda Kota Bandung Ema Sumarna.\"Saya tahunya pagi sekitar pukul 06.00, saya mencoba menguatkan sisi mental, sisi moral kami, apalagi melekat dengan jabatan yang saya emban, saya ambil inisiatif hari ini untuk mengumpulkan seluruh kawan-kawan, baik staf ahli, kadis, kabid, kaban, asisten, maupun para camat di Bandung,\" kata Ema Sumarna di Balai Kota Bandung, Sabtu.Ema Sumarna menjelaskan bahwa maksud tersebut untuk saling menguatkan demi menjaga psikologis aparatur negara di daerah jangan sampai turun hingga berpengaruh pada pelayanan.\"Karena apa pun yang terjadi, penyelenggaraan pemerintahan harus tetap dijalankan, dan yang paling diutamakan adalah layanan publik tidak boleh terganggu,\" kata Ema Sumarna.Selain itu, Ema juga menjelaskan bahwa rapat darurat ini juga sekaligus untuk persiapan berbagai acara dan kegiatan yang pelayanannya harus tetap berjalan.Lebaran 2023, misalnya, bagaimana pihaknya menghadapi mudik dan arus balik, kemudian bagaimana optimalisasi kesehatan dan keamanan, lalu optimalisasi pemberdayaan masyarakat, termasuk tentang ketahanan pangan di Bandung.Terkait dengan penangkapan Yana, Ema Sumarna mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu pernyataan resmi dari KPK.Diketahui bahwa Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Jumat (14/4) malam.KPK menyebut OTT tersebut dalam rangka penindakan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet.Dalam operasi tersebut, KPK juga menangkap beberapa orang lainnya secara terpisah, kemudian petugas membawa mereka ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.(sof/ANTARA)
POPULER
