POLITIK
Dijemput Alphard di Apron Bandara, Sri Mulyani Cari Headline
Jakarta, FNN – Belum selesai kehebohan soal kasus mega skandal 349 T di Kementerian Keuangan, kini kehebohan kembali terjadi dan masih berkaitan dengan Kementerian Keuangan. Kehebohan itu pertama kali diunggah oleh akun Instagram milik Peter Gontha yang mengungkap adanya mobil Bea Cukai mengawal Alphard masuk Apron Bandara Soetta. Belakangan terungkap bahwa Alphard tersebut ternyata menjemput Sri Mulyani, Menteri Keuangan, yang baru saja pulang dari Papua menggunakan pesawat Batik Air. Netizen heboh karena tidak semestinya mobil pribadi menteri masuk ke Apron Bandara, dan ternyata mobil mewah Alphard tersebut menjemput Sri Mulyani, menteri yang baru saja menghimbau agar anak buahnya atau pejabat tidak memamerkan kemewahan. Seperti biasa, netizen ramai-ramai ‘menghajar’ Sri Mulyani. “Jadi, kembali pada platform, platform kepercayaan publik terhadap para pejabat kita. Mungkin Sri Mulyani bisa kasih alasan, tetapi menteri-menteri yang lain juga pasti cemburu itu,” ujar Rocky Gerung dalam sebuah pembahasan di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (25/3/23). Dalam acara yang dipandu oleh Herubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan buat apa ada aturan internasional dan atas alasannya apa Bea Cukai back up di situ. Dunia internasional juga akan menilai bagaimana aturan di Indonesia hanya berlaku pada sebagian orang. Demikian juga netizen, yang juga punya pikiran yang sama. “Jadi, etis itu yang akhirnya juga berantakan lagi,” tambah Rocky. Mungkin kalau presiden masih bisa dipahami. Tetapi kalau, Sri Mulyani, seorang menteri, melakukan itu, tidak wajar. Apakah menteri-menteri lain bisa melakukan yang sama? Dalam keadaan apa pun, mestinya menteri tidak boleh melakukan hal ini. Jika alasannya hanya memburu waktu, dia bisa pakai VVIP bandara. “Jadi, apapun orang akan anggap ya banyak juga pejabat yang memang nyelonong aja begitu, berarti semua pejabat boleh lakukan itu tuh. Kalau begitu apa gunanya security di bandara. Memangnya seorang pejabat punya hak lebih tinggi dari penumpang yang lain?” ungkap Rocky. Oleh karena itu, bisa dipahami kalau para netizen kemudian ‘menghajar’ Sri Mulyani, karena negara kita adalah negara hukum. Harusnya Sri Mulyani sebagai pejabat pemerintahan memberi contoh yang sesuai aturan, sehingga kalau dia bicara soal aturan didengar oleh masyarakat. “Sri Mulyani bilang jangan mewah-mewah. Ini mewah, alphard masuk di situ. Jadi apa pentingnya eksklusivitas itu,” kata Rocky. Ini menunjukkan tidak ada sensitivitas di tengah situasi di mana para pejabat publik, khususnya di Kemneterian Keuangan, sedang banyak disorot masyarakat. “Ya mungkin Sri Mulyani menganggap sudah biasa. Dan seringkali akhirnya hal yang sudah biasa dianggap normal. Jadi, sudah berkali-kali dijemput di situ karena keistimewaan sebagai Menteri Keuangan,” ujar Rocky. “Tapi, poin kita adalah petunjuk-petunjuk moral yang hendak diajukan oleh Sri Mulyani dengan mengumpulkan tokoh-tokoh integritas, LSM, influencer yang dianggap sebagai punya pengaruh publik, akhirnya berantakan juga dengan peristiwa tadi. Jadi buat apa Sri Mulyani pamer lagi bahwa dia sudah bertemu dengan mereka yang punya etika. Dia sendiri nggak beretika gitu kan. Jadi buat apa selain buat demi headline,” ungkap Rocky. (ida)
Usai Putusan Bawaslu, KPU RI Menetapkan Hasil Verfak Minggu Ketiga April
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menargetkan menetapkan hasil verifikasi faktual (verfak) partai politik calon peserta Pemilu 2024 usai adanya putusan Bawaslu RI terkait perintah verifikasi administrasi perbaikan Partai Prima pada minggu ketiga bulan April 2023. \"Kami akan menetapkan hasil verifikasi faktual parpol (partai politik) calon peserta Pemilu 2024 pasca-Putusan Bawaslu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWS/00.00/III/2023 001/2023 itu, insyaallah pada minggu ketiga bulan April 2023,\" ujar anggota KPU RI Idham Holik dalam konferensi pers di Media Center KPU RI, Jakarta, Jumat. Hasil verifikasi faktual itu, lanjut dia, akan dimuat secara rinci oleh KPU dalam laman jdih.kpu.go.id. Meskipun begitu, Idham mengatakan target penetapan hasil verfak tersebut dapat tercapai apabila sejumlah syarat dipenuhi Partai Prima sebagai pihak yang diberi kesempatan Bawaslu untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan, di antaranya dalam masa perbaikan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 dan dokumen yang diserahkan Partai Prima dinyatakan lengkap. \"Lalu, kami melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen tersebut,\" lanjut Idham. Apabila hasil verifikasi administrasi itu dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, Idham menyampaikan KPU akan melakukan penarikan sampel. \"Sampel ini yang kami akan lakukan verifikasi, khususnya sampel keanggotaan parpol. Kami akan melakukan verifikasi faktual kepengurusan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota sebagaimana data yang disampaikan kepada kami,\" kata Idham. Pada intinya, ujar dia, metode verifikasi terhadap Prima dilakukan serupa dengan yang telah dijalani parpol calon peserta Pemilu 2024 lainnya pada bulan Oktober, November, dan Desember 2022. Sebelumnya dalam persidangan pembacaan putusan di Ruang Sidang Bawaslu RI, Jakarta, Senin (20/3), Bawaslu memerintahkan sejumlah hal kepada KPU RI usai dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu yang dilaporkan oleh Partai Prima, di antaranya KPU diperintahkan melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap Prima sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2024. Partai Prima diberi kesempatan Bawaslu untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan verifikasi administrasi, berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi sebelum perbaikan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), paling lama 10×24 jam sejak dibukanya akses Sipol bagi Prima oleh KPU RI.(ida/ANTARA)
Pekan Depan, Rapat Komisi III Dengan Komite TPPU
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengatakan bahwa Komisi III DPR akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Rabu (29/3) pekan depan.\"Benar, Insya Allah dijadwalkan Rabu 29 Maret jam 15.00,\" kata Didik dalam keterangannya ketika dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.Dalam RDP Komisi III DPR dengan Komite TPPU itu akan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD selaku Ketua Komite TPPU dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana selaku Sekretaris Komite TPPU, serta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Komite TPPU.Sedianya RDP Komisi III DPR dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kemenkeu akan digelar pada hari ini, Jumat.Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa pengunduran rapat tersebut karena alasan penyesuaian jadwal mengikuti mekanisme di DPR.\"Hari Jumat (anggota dewan) itu biasanya ke dapil (daerah pemilihan) sehingga nanti kalau kemudian dipaksakan hasilnya tidak maksimal sehingga kemudian dicari oleh komisi teknis mendapatkan tanggal 29,\" kata Dasco di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.Ia pun berharap rapat Komisi III DPR dengan Komite TPPU nantinya akan terselenggara sesuai jadwal yang telah ditetapkan tersebut.\"Dan itu kita harapkan memang berjalan seperti yang direncanakan,\" ujarnya.Dasco menyerahkan pembahasan rapat tersebut kepada Komisi III DPR selaku komisi teknis terkait. Ia mengaku belum mengetahui poin-poin spesifik yang akan dibahas dalam RDP tersebut.\"Nanti bisa dicek atau dimonitor saja di komisi teknis pada saat nanti pelaksanaan karena saya juga belum tahu persis mengenai poin-poin yang akan digali,\" ucapnya.Sebelumnya, Selasa (21/3), Komisi III DPR telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana yang membahas terkait transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kemenkeu.Adapun, Jumat (10/3), Menko Polhukam Mahfud MD sempat mengatakan bahwa temuan transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Kemenkeu periode 2009-2023 merupakan indikasi dugaan TPPU.Lebih lanjut, Senin (20/3), Menteri Keuangan Sri Mulyani pun telah memaparkan 300 surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023.(ida/ANTARA)
Menag Mengikuti Arahan Presiden Soal Buka Bersama, PBNU Sarankan Berbagi
Jakarta, FNN - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa ia beserta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju akan mengikuti arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk meniadakan kegiatan buka puasa bersama selama Ramadan 1444 Hijriah/2023 Masehi.\"Itu bukan larangan, tetapi arahan dari Presiden karena melihat kondisi situasi. Kami sebagai anak buah ya pasti akan mengikuti dong arahan Presiden,\" kata Yaqut kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.Menag juga menampik anggapan bahwa arahan itu akan membuat Presiden Jokowi dicap anti Islam.\"Enggak kok, buka bersama (saja) kok. Enggak lah, Presiden sangat concern terhadap Islam, Presiden sangat perhatian dengan umat Islam,\" katanya.Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengutarakan pendapat serupa sembari menyarankan bahwa ada baiknya kalangan Aparat Sipil Negara (ASN) menggiatkan berbagi makanan berbuka kepada yang membutuhkan ketimbang menggelar buka bersama.\"Kalau bagi-bagi ke kaum fakir miskin, itu saya kira penting. Bagi-bagi (santapan) buka untuk fakir miskin, untuk orang terjebak macet dan sebagainya. Gak usah bikin seolah-olah kita jadi pesta besar makan-makan,\" kata Yahya yang juga menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.Di sisi lain, Yahya menceritakan sudut pandang warga Nahdliyin cenderung kurang bersemangat untuk mengikuti kegiatan buka bersama, lantaran padatnya aktivitas di bulan Ramadan.\"Kalau orang NU ini sebenarnya sumpek diajak buka bersama itu. Kami itu kalau di NU kegiatan habis Shalat Maghrib itu kita sudah siap-siap Tarawih, habis Tarawih baru (bisa) kegiatan,\" katanya.Yahya bahkan berkelakar bahwa dirinya paling takut diundang acara buka puasa bersama setiap kali bulan Ramadan tiba.\"Buka bersama itu sumpek. Saya sendiri paling takut kalau puasa diundang buka puasa bersama, paling takut saya,\" ujarnya.Sebelumnya beredar surat tertanggal 21 Maret 2023 dengan kop Sekretariat Kabinet bernomor R-38/Seskab/DKK/03/2023 yang bersifat rahasia, yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Badan/Lembaga.Surat itu berisi arahan Presiden Joko Widodo yang berisi tiga poin yakni:1. Penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadhan 1444H agar ditiadakan.3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.Surat tersebut ditandatangani Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dengan tembusan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai laporan.Seskab kemudian pada Kamis (23/3) mengklarifikasi bahwa surat tersebut ditujukan hanya kepada para menteri/pejabat pemerintahan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum.(ida/ANTARA)
Melarang ASN Buka Bersama, Pemerintahan Kehilangan Kemampuan Meyakinkan Kebijakannya
Jakarta, FNN – Surat larangan buka puasa bersama bagi pejabat dan pegawai pemerintahan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, saat ini sedang menjadi sorotan masyarakat. Larangan tersebut tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama, yang diteken oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, 21 Maret 2023. Bahkan, ada ancaman sanksi dari Menpan terhadap ASN yang melakukan hal tersebut. Alasannya karena masih covid dan dilarang memamerkan hidup mewah. Kedua larangan tersebut sangat tidak masuk akal karena buka puasa bersama adalah kegiatan kultural yang dilakukan oleh umat Islam saat bulan Ramdhan, bukan pesta mewah yang melibatkan banyak orang seperti pesta perkawinan atau konser musik atau perkumpulan semacamnya. Dalam buka bersama juga tidak ada pamer bawang merah sekelas mobil Rubicon dan tas Hermes. Oleh karena itu, selain mendapat pengabaian dari masyarakat, larangan buka puasa bersama juga menuai kritik dari beberapa tokoh, termasuk tokoh pendukung Jokowi sendiri. Din Syamsudin, misalnya, mengingatkan adanya pesta besar-besaran dan mewah saat pernikahan Kaesang, yang dilakukan ketika covid masih lebih parah dibanding saat ini. Sedangkan Yusril Ihsa Mahendra yang adalah pendukung Jokowi, meminta agar surat larangan ini direvisi karena khawatir larangan buka puasa bersama ini digunakan orang untuk menjustifikasi bahwa Pak Jokowi anti-Islam dan ini isu yang sensitif. Dimintai tanggapannya mengenai hal tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (24/3/23) mengatakan: “Ya, ini satu tanda-tanda sosiologis bahwa ketidakpercayaan publik itu naik terus. Jadi, apapun yang diucapkan sebagai argumen dari Presiden Jokowi dan cecunguknya ini (artinya orang yang terus-menerus menjilat Jokowi), dengan melakukan semacam revisilah atau koreksi, klarifikasi, tetap yang disasar adalah presiden Jokowi. Karena ini soal melarang orang buka puasa bersama.” Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa secara tradisional buka puasa bersama dianggap sebagai upaya untuk mengakrabkan persahabatan dan kekeluargaan dan menjadi kegiatan kultural bagi umat Islam di bulan Ramdahan. Semua orang tahu apa yang harus dilakukan di rumah-rumah saat melakukan buka puasa bersama. Jika yang dilarang hanya para pejabat, ada juga pejabat yang betul-betul melakukan itu demi upacara kultural keluarganya. “Tetapi, argumen yang diucapkan pemerintah itu yang nggak masuk akal,” ujar Rocky. Kalau alasannya masalah covid masih bisa dimengerti. Tetapi, itu pun kontradiksi dengan pernyataan Jokowi dan Luhut bahwa sudah mulai biasa-biasa saja berkumpul di mall. Orang di mall lebih banyak dibanding ketika buka puasa bersama. Kalau alasannya pamer kemewahan? “Tidak ada orang yang akan pamer kemewahan dalam soal buka bersama. Itu kan cuman kolak semuanya di situ kan. Jadi, apa poinnya gitu. Apa orang bawa tas Hermes buat buka bersama, setelah itu dia salat berjamaah?” ungkap Rocky. “Jadi, hal-hal semacam ini yang kelihatannya pemerintah kehilangan kemampuan untuk meyakinkan kebijakan dia. Buat apa melarang sesuatu yang udah jadi tradisi kebudayaan,” lanjut Rocky. Menurut Rocky, sebetulnya pemerintah boleh membuat larangan apapun, tapi dengan argumen yang masuk akal. Jika tidak bisa membuat argumen yangg masuk akal, orang akan bertanya-tanya apa sebetulnya yang mau diucapkan dengan larangan buka puasa bersama? Buat mengetes reaksi umat Islam? Buat mengetes bahwa dukungan kebijakan Jokowi masih ada? “Jadi, tetap kita lihat ini adalah semacam tanda-tanda di mana semua hal yang dianggap berasal dari istana itu diabaikan oleh netizen atau publik secara luas. Jadi, kita balik lagi pada ketidakmampuan kekuasaan ini untuk memberi argumentasi,” ujar Rocky. Permintaan Yusril agar surat larangan itu direvisi agar jangan sampai digunakan orang utnuk menjustifikasi bahwa Pak Jokowi itu anti Islam pun tidak bisa dihindari lagi. “Saya kira itu nggak bisa dihindari lagi tuh. Walaupun Pak Yusril berupaya untuk mengingatkan dengan cara yang bijak. Karena tetap ini isu yang langsung orang anggap Jokowi nggak ngerti apa yang disebut sebagai tradisi Lebaran atau tradisi buka puasa dan segala macam tradisi yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan,” tegas Rocky. Rocky justru curiga ada orang-orang di sekitar Jokowi yang mengambil inisiatif tanpa sepengetahuan Jokowi atau tanpa memberi argumen pada Jokowi, lalu Jokowi manggut-manggut. Ini biasa di dalam kekacauan politik, perubahan politik yang sudah di depan pintu, ada saja orang yang justru menyodorkan supaya mempercepat kerusakan. “Jadi, Jokowi juga sebenarnya sudah nggak paham yang mana yang sekutu dia, yang mana yang sebetulnya disisipkan untuk mengacaukan legitimasi dia. Yusril mengerti itu. Karena itu dia kasih sinyal jangan sampai itu merugikan Jokowi,” ujar Rocky. (ida)
Korupsi di Negara Ini Sudah Gila, Pengakuan Jujur Internal Pemerintahan
Jakarta, FNN – Upaya bongkar-bongkar terus dilakukan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD. Setelah sebelumnya membongkar mega skandal 349 T di Kementerian Keuangan, kini Mahfud MD mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah gila, karena terjadi di mana-mana, baik di darat, laut, maupun di udara. Dalam sambutannya pada acara Sarasehan Isu Strategis Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan, di Jakarta, Selasa (21/3 2023), Mahfud MD mengatakan: “Gilanya korupsi di negara kita ini, saudara sekarang noleh ke mana saja ada korupsi kok. Noleh nih ke hutan, ada korupsi di hutan. Noleh ke udara pada pesawat udara, ada korupsi di Garuda. Ada asuransi, wah di asuransi. Koperasi, korupsi. Semua ada korupsinya. Nah, ini sebenarnya mengapa kita dulu melakukan reformasi.” Dalam sambutan tersebut, Mahfud juga menceritakan bahwa pada tahun 2013-2014, ada informasi dari kepala PPATK, waktu Abraham Samad ketuanya, yang mengatakan bahwa kalau saja di dunia pertambangan Indonesia kita bisa menghapus celah-celah korupsi maka setiap kepala orang Indonesia setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah dari negara, tanpa kerja apa pun. Hal itu menunjukkan betapa besarnya korupsi di dunia pertambangan sejak saat itu dan sejak sebelumnya. Hal itu juga yang melatarbelakangi reformasi. “Itu 20 juta itu baru pertambangan, belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian, apalagi lagi, gilanya korupsi di negara kita ini,” ujar Mahfud. “Jadi benar tesis yang saya sampaikan bahwa apa yang terjadi Direktorat Jenderal Pajak itu adalah fenomena gunung es dari Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan merupakan fenomena gunung es dari korupsi di pemerintahan atau di rezim pemerintahan Jokowi,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal You Tube Hersubeno Poin edisi Rabu (22/3/23). Memang, jika merujuk pada pernyataan Mahfud MD, korupsi di Indonesia telah terjadi di hampir semua sektor, baik di darat, laut, maupun di udara. Dan masalah korupsi ini juga sudah bukan rahasia lagi karena umumnya masyarakat sudah tahu dari media bahwa setiap hari ada saja berita mengenai korupsi. Namun, pernyataan Mahfud menjadi menarik karena Mahfud sendiri adalah orang yang duduk dalam pemerintahan dengan jabatan Menkopolhukam. Lazimnya, kritik disampaikan oleh oposisi atau pengamat atau kritikus pemerintahan. “Jadi, ini bisa disebut sebagai pengakuan jujur dari internal pemerintahan,” ujar Hersu. Pernyataan Mahfud MD ini, lanjut Hersu, mengingatkan kita pada janji Jokowi pada awal pemerintahannya bahwa dia akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi. Tetapi, apa yang terjadi saat ini, pada 8 tahun rezim Jokowi berkuasa, janji itu tidak direalisasikan. Yang terjadi malah lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dilemahkan dengan undang-undang yang baru. Akibatnya, seperti dikatakan oleh Mahfud MD, menoleh ke mana pun, akan menemukan korupsi, baik di darat, laut, maupun di udara. “Ini sebuah Ironi dari pemerintahan Jokowi,” pungkas Hersu.(sof)
Istana Harusnya seperti Masjid, Pintunya Selalu Terbuka, Tidak Tertutup, Anis Matta: Kita akan Bawa Ruh Masjid ke Istana
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia bertekad akan mengubah Istana Negara sebagai rumah rakyat, tidak hanya DPR RI, apabila diberikan kepercayaan atau mandat dari rakyat untuk memimpin bangsa ini. Partai Gelora, partai nomor 7 dalam Pemilu 2024 ini, akan membawa ruh masjid ke istana, sehingga pintu istana akan selalu terbuka dan siapa saja boleh masuk. Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk \'Ramadhan 1444 H di Tahun Politik, Menggelorakan Spritualitas Bangsa\', Rabu (22/3/2023) sore. \"Kita harus mengubah istana itu, sebagai rumah rakyat, jangan cuma DPR saja yang dijadikan rumah rakyat. Rumah rakyat yang paling penting itu adalah Istana,\" kata Anis Matta. Menurut Anis Matta, perbedaan antara masjid dan istana itu, terletak pada pintunya. Masjid itu, pintunya tidak pernah tutup, sementara istana pintunya selalu tertutup, penjagaanya ketat dan tidak boleh sembarangan orang masuk. \"Tetapi kenapa sebagain besar kejahatan itu, dilakukan dari istana, bukan dari masjid yang pintunya tidak pernah tertutup. Karena masjid itu punya orang kebajikan, dan orang masuk ke sana itu tujuannya untuk berbuat baik,\" katanya. Sementara orang yang masuk istana adalah untuk merebut kekuasaan, sehingga pintu tersebut langsung ditutup ketika orang itu, sudah berhasil masuk ke istana. \"Karena di dalamnya sedang terjadi proses distribusi, sedang bagi-bagi kekuasaan, yang boleh masuk temennya saja, yang lain tidak boleh masuk,\" katanya. Namun, Anis Matta mengingatkan di tengah kompetisi menuju 2024 mendatang, dunia saat ini dilanda krisis global yang sistemik dan ancaman Perang Dunia III, yang membutuhkan perhatian serius agar Indonesia tidak masuk jurang resesi. \"Daripada kita berkelai sebelum masuk istana, mendingan kita bikin janji. Partai-partai yang ada kita sepakati saja, kalau nanti ada yang masuk ke istana, pintunya jangan ditutup. Tetap dibuka seperti masjid, dan ajak orang lain masuk Istana,\" katanya. Hal itulah, kata Anis Matta, cara membawa ruh masjid ke istana, dimana antara masjid dan istana pintunya sama-sama terbuka. Sehingga simbolisasi antara istana dan masjid itu tersambung. \"Kenapa Masjid Istiqlal itu didirikan dekat Istana Negara, tidak jauh-jauh amat. Itu karena antara masjid dengan istana itu, semestinya tidak ada jarak,\" jelas Anis Matta. Anis Matta menegaskan, DNA Indonesia adalah agama, adanya yaitu penyatuan kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara menjadi republik. Sehingga antara agama dan politik tidak bisa dipisahkan, begitu pula halnya dengan masjid dan istana. \"Jadi fitrahnya Indonesia atau DNA-nya adalah agama. Tetapi, ini sekaligus ini menjadi tantangan bagi partai-partai yang membawa-bawa agama, seharusnya meningkatkan performanya, meningkatkan kualitasnya dan membawa ruh masjid ke Istana. Itulah yang akan diperjuangkan Partai Gelora,\" papar Anis Matta. Anis Matta mensyukuri kesadaran beragama masyarakat kita saat ini semakin meningkat bersamaan dengan kesadaran politiknya. Namun, hal itu saja ternyata tidak cukup, terbukti dari hasil Pemilu 2019 lalu. Dimana mobilisasi luar biasa umat Islam dalam Pilpres 2019 lalu, ternyata menyebabkan empat partai Islam di parlemen justru kehilangan lima kursi dibanding Pemilu 2014 sebelumnya. Artinya, mayoritas masyarakat setuju bahwa Indonesia yang berasaskan Pancasila, dan bisa diisi dengan nilai-nilai keIslaman, bukan berazaskan Islam. Sehingga banyak pihak yang mencegah terjadinya politisasi agama dalam berpolitik, sebagai bentuk kesadaran beragama masyarakat Indonesia. \"Jadi masyarakat sekarang sudah bisa membedakan antara performa partai-partai Islam dengan isu agama dalam politik. Kalau negaranya sekuler, maka agama tidak akan diberi ruang sama sekali, sementara DNA Indonesia adalah agama,\" ungkapnya. Jika DNA-nya Indonesia adalah agama, maka tidak yang ada memisahkan agama dan politik, namun jika performa partai Islam itu tidak bagus dan tidak bisa menjadi pemenang, itu adalah kesalahan partai Islam itu sendiri. \"Memangnya siapa yang bisa membawa bendera agama, bisa membuat Indonesia jadi lebih baik, tidak ada. Rezim di Indonesia jatuhnya juga tidak bagus seperti Bung Karno (Soekarno), Pak Harto (Soeharto), meski keduanya sangat berjasa. Mengenerasilasi itu sangat fatal, menurut saya,\" tegas Anis Matta. Namun, ia dapat menerima adanya pendapat yang mengatakan, bahwa politik identitas itu adalah stigma satu arah yang diberikan oleh kelompok tertentu. Namun, ketika ada orang berdandan religius kemudian menyerang kelompok lain dibolehkan. \"Jadi inilah sebenarnya agama hanya dijadikan alat saja,\" katanya. Anis Matta kemudian mencontohkan partai yang dianggap sekuler seperti Partai Golkar dan PDIP, yang juga memakai agama dan politik secara bersamaan. Hal itu terlihat dari organisasi sayap yang berbasis agama yang dimiliki kedua partai tersebut, maupun partai politik lainnya. \"Artinya, antara agama dan politik di Indonesia itu, tidak bisa dipisahkan, karena fitrah atau DNA-nya Indonesia adalah agama. Jadi yang perlu kita tingkatkan adalah kualitas dan performanya agar kita menjadi pemenang politik. Hal ini yang harus disadari oleh partai-partai Islam,\" pungkasnya. (Ida)
Mulai Kamis, Kemenhub Membuka Pendaftaran Mudik Gratis Motor Dengan Kapal
Jakarta, FNN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka pendaftaran mudik gratis sepeda motor dengan menggunakan kapal laut untuk periode Lebaran 2023 mulai Kamis ini.Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Hendri Ginting dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, menyebutkan pendaftaran dan registrasi mudik motor gratis akan dilakukan secara daring melalui https://mudikgratis.dephub.Pendaftaran dibuka pada 23 Maret-5 April 2023 dengan verifikasi pendaftaran akan dilakukan pada 25 Maret-7 April 2023.Sedangkan pendaftaran langsung dilakukan mulai 23 Maret 2023-16 April 2023 di Terminal Penumpang Nusantara Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Gedung Cipta lantai dasar Kemenhub Jakarta.Hendri Ginting mengatakan untuk arus mudik dilakukan pada 15 dan 17 April 2023 dengan rute Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.Sedangkan untuk arus balik juga sebanyak dua kali dengan rute Tanjung Emas-Tanjung Priok pada 25 dan 28 April 2023.\"Untuk kuota tersedia 2.500 penumpang/trip dan 1.250 motor/trip sehingga total kuota mudik adalah 5.000 orang dan 2.500 motor, sedangkan balik 5.000 orang dan 2.500 motor,\" kata Hendri.Adapun program mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut itu dalam rangka meningkatkan kelancaran lalu lintas angkutan jalan raya dan mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas pengguna jalan raya khususnya pengguna sepeda motor pada jalur pantai utara (pantura).Hendri mengatakan mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut itu juga sebagai bentuk dukungan Ditjen Perhubungan Laut mengenalkan moda transportasi alternatif untuk mudik Lebaran 2023 ini.\"Selain untuk menurunkan tingkat kepadatan di jalan raya dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan bagi pengemudi motor, mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut ini sebagai bentuk pengenalan kepada masyarakat bahwa kapal laut bisa sebagai moda alternatif untuk mudik lebaran,\" ujarnya.Pada masa angkutan Lebaran 2023, Kemenhub memprediksikan terjadi peningkatan jumlah pemudik.Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub, jumlah pemudik berjumlah 123,8 juta orang naik jika dibandingkan pada 2022 sebesar 85,5 juta orang.Kemenhub mengharapkan dengan mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut tersebut dapat menekan kepadatan mudik yang ada.\"Dengan diprediksi peningkatan jumlah pemudik pada tahun 2023 ini, kami harap dengan adanya mudik gratis ini dapat memberikan dampak yang positif,\" kata Hendri.Berikut persyaratan untuk mengikuti program mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut, yakni memiliki STNK dan SIM yang sah, kondisi motor layak jalan, tidak boleh ada modifikasi/aksesoris tambahan pada kendaraan yang dapat mengganggu proses lashing, harus ada penyangga/standar tengah (standar dua), harus dilengkapi dengan pegangan belakang.Selanjutnya, ukuran roda dan ban standar atau sesuai spesifikasi pabrik, tidak diperbolehkan adanya boks samping kiri, kanan maupun belakang, jumlah helm harus sesuai jumlah penumpang, bensin sepeda motor pada saat akan diangkut harus dalam keadaan maksimal 1 liter/motor, dan kunci motor dapat dititipkan kepada petugas/panitia pelaksana.Sementara, dokumen yang wajib dibawa pada saat pendaftaran, yaitu kartu identitas calon pemudik, STNK asli dan SIM asli.(ida/ANTARA)
Ketua Bawaslu Mengimbau Tak Manfaatkan Momen Ramadhan untuk Berkampanye
Jakarta, FNN - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengimbau seluruh pihak, terutama partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 agar tidak memanfaatkan momentum Ramadhan 1444 Hijriah dengan menyelenggarakan sejumlah kegiatan untuk berkampanye.\"(Dalam kegiatan yang diadakan di bulan Ramadhan) Tidak boleh ada ajakan mengajak (masyarakat untuk memilih peserta pemilu tertentu) pada pemungutan suara 14 Februari 2024,\" kata Bagja.Sebelumnya, imbauan senada juga telah disampaikan oleh anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty di sela-sela acara “Bincang-Bincang Bawaslu dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024” di Jakarta, Sabtu (18/3).Lolly mengingatkan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 agar tidak mencampuradukkan kebaikan selama bulan Ramadhan dengan politik sebagai upaya kampanye terselubung.\"Yang tidak boleh bagi Bawaslu, koridornya mencampuradukkan antara berbuat kesolehan, kebaikan dengan kampanye terselubung,\" kata dia.Meskipun demikian, Lolly menegaskan Bawaslu tidak dalam konteks melarang parpol peserta pemilu untuk berbuat kebaikan ketika bulan Ramadhan.\"Bawaslu tidak dalam konteks melarang orang bersedekah. Bawaslu tidak dalam konteks melarang orang untuk memberikan santunan,\" ucapnya.Namun yang dilarang, kata Lolly, adalah tindakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (UU Pemilu).\"Misalnya menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya, baik masa kampanye, masa penghitungan, maupun masa tenang,\" ujarnya.Hal tersebut, kata dia, lantaran tahapan Pemilu 2024 saat ini masih sosialisasi parpol, sedangkan masa kampanye baru akan berlangsung pada 28 November 2023.\"Yang boleh dilakukan parpol peserta Pemilu 2024 selama bulan Ramadhan di tengah tahapan sosialisasi ini adalah menyosialisasikan diri kepada masyarakat,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Lukas Enembe Mogok Minum Obat Hanya Dua Hari
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan kabar Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe mogok minum obat, namun hal itu hanya berlangsung selama dua hari, yakni pada Senin dan Selasa kemarin (20-21/3).\"Dari informasi yang kami peroleh, betul tersangka LE mogok minum obat. Namun itu hanya pada Senin dan Selasa kemarin. Selanjutnya pada Rabu dan Kamis siang ini, yang bersangkutan sudah kembali minum obat seperti biasanya,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis.Namun Ali tidak menerangkan soal alasan Lukas Enembe melakukan aksi mogok minum obat tersebut.Ali menerangkan pemberian obat dilakukan dengan pengawasan petugas Rutan untuk memastikan obat tersebut diminumnya.\"Obat yang diberikan merupakan resep dari dokter RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat),\" ujarnya.Kemudian berdasarkan laporan petugas Rutan KPK, sampai hari ini tidak ada keluhan soal kesehatan tersangka Lukas Enembe selama dalam tahanan.KPK juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan narasi yang beredar dan belum terkonfirmasi kebenarannya.\"KPK mengingatkan agar penasihat hukum kooperatif dalam melakukan pendampingan kepada tersangka, dan tidak bertindak di luar norma-norma hukum, agar perkara ini bisa segera mendapatkan kepastian hukum,\" jelas Fikri.Lukas Enembe saat ini diperpanjang masa tahanannya hingga 12 April 2023 di Rutan KPK berdasarkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Perpanjangan masa penahanan dalam rangka pengumpulan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara penyidikan. Hingga saat ini, KPK baru menetapkan dua tersangka dalam rangkaian kasus Lukas Enembe, yakni Lukas Enembe dan Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka sebagai penyuap LE. Tersangka Rijatono Lakka diduga menyerahkan uang kepada Lukas Enembe sekitar Rp1 miliar setelah terpilih mengerjakan tiga proyek infrastruktur di Pemprov Papua dengan skema pembiayaan tahun jamak, yakni proyek peningkatan Jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 miliar, proyek rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar, serta proyek penataan lingkungan arena menembak luar ruangan AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.(ida/ANTARA)
POPULER
