POLITIK
DPR Menyetujui Perpanjangan Pembahasan Revisi UU ASN
Jakarta, FNN - Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, menyetujui perpanjangan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).\"Apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tersebut di atas sampai dengan Masa Persidangan V yang akan datang,\" kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna di Komplek Parlemen, Jakarta.Setelah itu, seluruh anggota DPR RI yang hadir menyatakan setuju perpanjangan waktu pembahasan RUU ASN tersebut.Puan menjelaskan bahwa pimpinan Komisi II DPR meminta perpanjangan waktu pembahasan kedua RUU tersebut dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI pada Selasa (14/3).\"Meminta perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sampai dengan Masa Persidangan ke-V yang akan datang,\" kata dia.Rapat Paripurna tersebut dihadiri 75 orang wakil rakyat secara fisik dan sebanyak 210 anggota DPR RI lainnya mengikuti rapat secara virtual, adapun 95 anggota DPR RI lainnya menyatakan izin, sehingga berjumlah 380 orang.Hadir pula dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 itu para Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus, Rachmat Gobel, dan Sufmi Dasco Ahmad.(ida/ANTARA)
Ceramah Politik Kebangsaan Boleh Dilakukan di Rumah Ibadah
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD berpendapat ceramah politik inspiratif, seperti politik kebangsaan, kenegaraan, kemanusiaan, dan kerakyatan boleh dilakukan di rumah ibadah dan tempat pendidikan. \"Saya katakan tadi, berceramah agama, berceramah politik di masjid atau di gereja atau di pesantren boleh apa tidak? Boleh, asal politik kebangsaan, politik kenegaraan, politik kemanusiaan, dan kerakyatan,\" ujar Mahfud kepada wartawan usai menghadiri simposium nasional bertajuk \"Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama\", di Sekolah Partai PDI Perjuangan (PDIP) di Jakarta, Selasa. Sebaliknya, lanjut Mahfud, hal yang tidak boleh dilakukan di rumah ibadah dan tempat pendidikan adalah politik praktis, yakni politik yang mengarahkan massa untuk memilih, mendukung, atau berpihak pada sosok tertentu. \"Kalau politik praktis, jangan di masjid, jangan di pesantren, jangan di gereja karena politik praktis pilihan yang beda-beda di antara setiap orang. Kalau dikampanyekan di masjid, gereja, dan sebagainya menimbulkan perpecahan. Tapi kalau ceramah politik yang baik di gereja, masjid, itu boleh,\" kata dia. Dalam kesempatan yang sama, Mahfud menyampaikan pandangannya mengenai simposium nasional yang digelar DPP PDI Perjuangan (PDIP) melalui salah satu sayap organisasinya, yakni Baitul Muslimin Indonesia. Menurutnya, penyelenggaraan simposium tersebut dapat bermanfaat membangun kesadaran politik yang inklusif terhadap para peserta guna menyongsong pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan konstitusi tanpa benturan dan politisasi agama. Dalam simposium itu, Mahfud telah menyampaikan segenap bangsa Indonesia harus mencamkan atau memperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa pemilu merupakan proses bagi suatu bangsa untuk mencari pemimpin yang baik. \"Harus dicamkan, pemilu adalah proses mencari pemimpin dan wakil rakyat yang baik,\" ujarnya. Dengan demikian, lanjut dia, penyelenggaraan pemilu bukan ditujukan untuk mengalahkan pihak tertentu. Ia mengatakan pemilu di Tanah Air sudah seharusnya diselenggarakan secara damai.(ida/ANTARA)
Perppu Cipta Kerja Disahkan, Ada Tiga Tanda Bahaya Mengintai
Jakarta, FNN - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengambil keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kini Perppu Cipta Kerja telah disahkan menjadi undang-undang. Rapat digelar di gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Pengesahan Peropu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang di tengah protes buruh akademisi, mahasiswa, petani, nelayan dan masyarakat lainnya mendapat kritikan dari analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun. \"Pengesahan Undang-Undang di tengah banyaknya protes masyarakat sesungguhnya menunjukkan tiga hal penting sebagai tanda bahaya,\" katanya kepada FNN, Selasa (21/03/2023). Pertama, menunjukan DPR dan Presiden lebih mengutamakan kepentingan oligarki dibanding kepentingan rakyat banyak. Ini maknanya DPR tidak memiliki kecerdasan sosial yang baik. Tidak memiliki empati terhadap rakyat kecil. Sebab pasal-pasal didalam undang-undang tersebut lebih banyak menguntungkan oligarki, misalnya pasal terkait upah buruh, pasal outsourching dan pasal tentang cuti panjang bagi buruh perempuan. Termasuk juga pasal-pasal yang terkait perizinan tambang dan lain-lain Kedua, keputusan pengesahan Perpu Ciptaker menjadi undang-undang ini menunjukan semacam Arogansi Kekuasaan. Kesombongan kekuasaan. DPR merasa mereka didukung mayoritas partai (80%) bersama Presiden boleh membuat undang-undang apapun. Suatu kesombongan yang mengabaikan fungsi substantif anggota DPR dan produknya. Ketiga, menunjukan telah terjadi episode otocratic legalism di Indonesia. Suatu episode pemerintahan otoriter tetapi dibungkus melalui produk legal undang- undang. Dengan undang-undang yang dibuat itulah mereka kemudian bisa membuat peraturan dibawahnya secara sewenang-wenang berbungkus dasar undang-undang. Rapat paripurna dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Dasco, Lodewijk F Paulus, dan Rachmat Gobel. Terlihat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut hadir di ruang sidang paripurna. (*)
Mahfud Mengajak Seluruh Pihak Taat Konstitusi Dalam Berdemokrasi
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengajak seluruh pihak menaati konstitusi dalam berdemokrasi, sebagaimana kerap diserukan oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.\"Saudara harus meneriakkan, Bu Mega selalu meneriakkan, pokoknya siapa pun harus taat konstitusi, mau pemilu atau apa, kata Mahfud dalam simposium nasional bertajuk \"Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama\" di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa.Menurut Mahfud, apabila bangsa Indonesia tidak menaati konstitusi, maka hal tersebut akan menimbulkan kekacauan dalam hidup berbangsa dan bernegara.Dalam kesempatan yang sama, dia juga menyinggung soal amanat konstitusi yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dilakukan secara berkala, yaitu setiap lima tahun sekali. Dengan demikian, lanjutnya, pelaksanaan pesta demokrasi itu tidak boleh ditunda.\"Waktunya fix, lima tahun. Jangan lalu diperpendek, enggak boleh. Diperpanjang juga enggak boleh, kecuali melalui perubahan konstitusi. Itu prinsip-prinsip dalam bernegara yang tunduk ketentuan konstitusi,\" tegasnya.Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun menyampaikan segenap bangsa Indonesia harus mencamkan atau memperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa pemilu merupakan proses bagi suatu bangsa untuk mencari pemimpin yang baik.\"Harus dicamkan pemilu adalah proses mencari pemimpin dan wakil rakyat yang baik,\" tambahnya.Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu bukan ditujukan untuk mengalahkan pihak tertentu.Dia mengatakan pemilu di Tanah Air sudah seharusnya diselenggarakan secara damai. Untuk menghasilkan pesta demokrasi yang damai, pemilu harus dilangsungkan dengan mengedepankan sejumlah asas, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).Selain itu, hasil pemilu juga harus diterima oleh segenap bangsa Indonesia sebagai keputusan rakyat.\"Hasilnya, harus diterima bersama sebagai keputusan rakyat,\" ujar Mahfud MD.(ida/ANTARA)
Meski Menyebut Transaksi Mencurigakan Lebih dari 300 T, Mahfud Bersepakat dengan Sri Mulyani Menyelesaikan Kasus Ini
Jakarta, FNN - Akhirnya, Menkopolhukam, Mahfud MD, bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, terkait isu transaksi mencurigakan Rp 300 triliun. Pertemuan tersebut digelar di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023). Setelah pertemuan tersebut, mereka memberikan penjelasan kepada publik dan media mengenai simpang siur informasi yang terjadi terkait dengan isu pencucian uang sebesar 300 T. Mengawali penjelasannya, Mahfud mengatakan, “Kami tegaskan bahwa yang kami laporkan itu, laporan hasil analisa tentang dugaan tindak pidana pencucian uang. Berkali-kali saya katakan, ini bukan laporan korupsi, tapi laporan tentang dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan,” ujar Mahfud MD. Ternyata, Mahfud juga menyampaikan informasi bahwa besaran transaksi yang mencurigakan itu tidak hanya 300 T melainkan 349 T. \"Yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan, saya waktu itu sebut Rp 300 T, sesudah diteliti lagi, transaksi mencurigakan itu lebih dari itu, Rp 349 T, mencurigakan,\" ujarnya.Mahfud juga mengatakan bahwa tindak pidana pencucian uang itu sering menjadi besar karena itu menyangkut kerja intelijen keuangan. Uang yang sama mungkin berputar 10 kali secara aneh, tapi dihitungnya hanya dua atau tiga kali, padahal perputarannya sepuluh kali. Mahfud juga menegaskan bahwa hal itu bukan dugaan korupsi. Oleh karena itu, dia berharap agar semua pihak memahami hal tersebut.\"Itu tindak pidana pencucian uang. Jadi jangan berasumsi bahwa Kementerian Keuangan korupsi Rp 349 T, ndak. Ini transaksi mencurigakan dan itu banyak melibatkan dunia luar, orang yang banyak melibatkan sentuhan-sentuhan dengan mungkin orang Kementerian Keuangan,\" ujarnya. Mahfud juga kembali menegaskan bahwa TPPU lebih berbahaya daripada korupsi karena susah dilacak serta berkamuflase sebagai badan usaha.\"Pencucian uang itu lebih bahaya, kalau saya korupsi menerima suap Rp 1 miliar, dipenjara selesai itu, gampang. Tapi bagaimana uang yang masuk ke istri saya? Itu mencurigakan, dilacak oleh PPATK. Bagaimana perusahaan atas namanya itu tidak beroperasi, misalnya warung makan tidak beroperasi tapi omzetnya Rp 100 miliar, padahal tidak ada yang beli, tidak ada yang jaga juga, hanya ada nama,\" ujarnya.\"Nah, itu yang disebut diduga, saya katakan sejak awal diduga, ini pencucian uang bukan korupsi. Tapi pencucian uang dalam dugaan,\" tambahnya.Mahfud juga menyampaikan kesepahaman bersama bahwa yang disampaikan oleh dirinya, Sri Mulyani, dan Ivan Yustiavandana mengomentari dan menjawab bahwa ini adalah laporan pencucian uang, laporan tindak pidana pencucian uang yang jumlahnya memang besar menyangkut orang luar. Untuk itu, mereka bersepakat bahwa Kementerian Keuangan akan melanjutkan untuk menyelesaikan semua LHA (laporan hasil analisis) yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang dari PPATK, baik yang menyangkut pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan maupun pihak lain. “Kesepatan berikutnya, apabila nanti dari laporan pencucian uang itu ditemukan alat bukti terjadinya tindak pidana maka LHA tersebut akan ditindaklanjuti dengan proses hukum oleh Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal atau disidik oleh Kementerian Keuangan sebagai penyidik PPNS, penyidik di bidang pajak dan kepabeanan. Atau mungkin saja nanti diserahkan ke aparat penegak hukum lainnya, penyidik lainnya, yaitu polisi atau jaksa atau KPK. Itu kesepakatannya,” kata Mahfud. \"Nah, kita membuat undang-undang tindak pidana pencucian uang itu dalam rangka itu, mencari yang lebih besar dari korupsi. Karena itu sebenarnya lebih besar kalau diburu, bisa lebih besar dari pidana korupsi pokoknya,\" ujar Mahfud.\"Ini bagian dari yang dilakukan oleh PPATK sesuai dengan tugas undang-undang, saya ketua komite, Bu Sri Mulyani anggota, Pak Airlangga Hartarto juga wakil dan seterusnya, semuanya berkewajiban melaksanakan ini,\" tambahnya. “Saudara, komite koordinasi nasional pencegahan dan pemberantasan tindaknya pencucian uang akan melakukan evaluasi terhadap LHA yang diduga TPPU dan telah dikirim oleh PPATK kepada aparat penegak hukum untuk mengoptimalkan penerapan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencegahan tindak pidana pencucian uang,” lanjut Mahfud.(ida)
DPR RI Menggelar Rapat Paripurna untuk Mengambil Keputusan Perpu Ciptaker
Jakarta, FNN - DPR RI menggelar Rapat Paripurna Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, Selasa, beragendakan mengambil keputusan beberapa rancangan undang-undang (RUU), seperti Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan pukul 09.30 WIB tersebut akan melakukan Pembicaraan Tingkat Il atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang.Dalam Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI pada Rabu (15/2) menyetujui untuk membawa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna agar selanjutnya dapat disahkan menjadi undang-undang.Rapat Paripurna DPR RI hari ini mengagendakan mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang dilanjutkan Pengambilan Keputusan menjadi RUU usul DPR RI.Dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI, Selasa (14/3), memutuskan RUU PPRT untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI terdekat untuk disahkan menjadi RUU usul DPR RI.Selain itu, Rapat Paripurna DPR RI mengagendakan persetujuan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Agenda selanjutnya adalah persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Kemudian agenda Rapat Paripurna DPR mengagendakan laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan (\"fit and proper test\") calon Gubernur Bank Indonesia yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.(ida/ANTARA)
Komisi III Rapat Dengan PPATK pada Selasa
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Komisi III DPR akan menggelar rapat kerja dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana terkait dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa (21/3).Sementara, lanjut dia, rapat kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk membahas agenda yang sama akan dilakukan pada Jumat (24/3).\"Dengan PPATK besok, dan Menkopolhukam rencananya Jumat,\" kata Dasco di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin.Dasco mengatakan bahwa alasan rapat kerja Komisi III DPR dengan PPATK dan Menkopolhukam yang sedianya digelar pada hari ini menjadi diundur karena mencocokkan jadwal kedua pimpinan tersebut.Adapun, lanjut dia, akan ada hari libur nasional yakni Hari Raya Nyepi 2023 dan cuti bersama yang jatuh pada 22 dan 23 Maret.\"Jadi sebenarnya tidak ada isu dan ini hanya mencocokkan waktu,\" ujarnya.Dasco enggan membeberkan pendalaman yang akan dilakukan terhadap PPATK dan Menkopolhukam, dan menyerahkan kepada Komisi III DPR selaku komisi terkait.\"Biar komisi teknis yang akan mendalami mengenai isu tersebut,\" ucapnya.Sebelumnya, Jumat (10/3), Menkopolhukam Mahfud MD sempat mengatakan bahwa temuan transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Kemenkeu periode 2009-2023 merupakan indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).\"Jadi tidak benar kalau isu berkembang di Kemenkeu ada korupsi Rp300 triliun. Bukan korupsi, pencucian uang. Pencucian uang itu lebih besar dari korupsi, tapi tidak ngambil uang negara,\" kata Mahfud dalam jumpa pers yang disiarkan kanal YouTube resmi Kemenkopolhukam, Jumat.TPPU itu melibatkan sekira 467 pegawai di tubuh Kemenkeu dalam rentang waktu 2009-2023 berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Selasa (14/3) menyampaikan bahwa transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun tersebut merupakan angka terkait pidana asal kepabeanan maupun perpajakan yang ditangani Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal.Dia mengklarifikasi bahwa dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bukan merupakan korupsi pegawai Kemenkeu.\"Ini lebih kepada kasus-kasus yang kami sampaikan ke Kemenkeu sebagai penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010,\" ungkap Ivan di Jakarta, Selasa.(sof/ANTARA)
Perpu Ciptaker Disahkan Pekan Ini
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya akan mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar pekan ini. \"Ya, Ciptaker itu kalau menurut agenda kalau saya tidak salah, akan diketok hari Kamis, ya? Tanggal berapa itu, ya? 23. Kamis tanggal 23 Maret 2023,\" kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin. Dasco menyebut bahwa pengesahan undang-undang tersebut akan dilakukan berbarengan dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). \"Iya, sekalian (RUU PPRT),\" ujarnya. Sebelumnya, Selasa (14/3), Dasco meluruskan bahwa pihaknya bukan menunda RUU PPRT dan Perpu Ciptaker untuk disahkan pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 melainkan disepakati akan dibahas pada masa sidang kali ini. \"Jadi kita tegaskan, bukan mau menunda tapi kita sepakat membahas di masa sidang yang akan datang,\" ujarnya usai Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Jakarta. Badan Legislasi DPR RI, Rabu (15/2), telah menyetujui untuk membawa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna agar selanjutnya dapat disahkan menjadi undang-undang. \"Apakah hasil pembahasan terhadap RUU tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat disetujui untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat dua?\" kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI M. Nurdin yang dijawab setuju oleh mayoritas perwakilan fraksi pada rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil pembahasan Perpu Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta. Adapun Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI, Selasa (14/3), memutuskan RUU PPRT untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI terdekat untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR RI. \"Keputusan ini tidak hanya menjadi kabar baik bagi pekerja domestik di Tanah Air, akan tetapi juga bagi pekerja migran kita di luar neger,” kata Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PPRT Willy Aditya usai mengikuti Rapat Bamus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).(sof/ANTARA)
Hadir Bersama Luhut di Acara Mobilisasi Kepala Desa, Megawati Dijebak?
Jakarta, FNN – Minggu (19/3/2023) Megawati Soekarno Putri menghadiri acara Peringatan HUT ke-9 Undang-undang Desa di GBK. Kehadiran Megawati disebut bukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PDIP, melainkan sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ada hal menarik yang perlu disoroti dalam hal ini, yaitu bahwa moment ini adalah untuk pertama kalinya Megawati duduk satu panggung bersama dengan Luhut, sama-sama berbicara dalam satu forum. Tak berlebihan jika publik bertanya-tanya, ada pembicaraan apa di balik itu? “Ya, seringkali kita membaca politik Indonesia dengan menganalisis bahasa tubuh, lalu kita seolah merasa bahwa penampilan publik mereka itu juga sejajar dengan kesepakatan-kesepakatan di belakang layar. Itu yang mau kita duga,” jawab Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (20/3/23) dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan seniot FNN. Tetapi, tambah Rocky, kalau kita mau kembali pada prinsip dasar untuk menganalisis psikologi politik, kita bisa temukan dua fakta di situ. Pertama, Megawati tetap tidak nyaman dengan Luhut karena soal-soal yang panjang. Kalau kita menganggap bahwa itu adalah pertemuan yang seolah akrab, kita mesti memberi catatan apakah keakraban itu muncul karena ada semacam toleransi atau rekonsiliasi? Jika iya, apa tanda-tandanya bahwa tiba-tiba rekonsiliasi dan persahabatan kembali itu. “Kalau kita pahami bahwa Pak Luhut adalah proksinya Pak Jokowi dalam urusan politik kasak kusuk maka kita bisa menduga kuat juga bahwa Ibu Mega mengerti sinyal yang dikirimkan oleh Pak Jokowi melaui Pak Luhut. Tapi itu baru sinyal,” kata Rocky. Apakah berarti Megawati melemah dalam tuntutannya agar pemilu tetap terjadi pada 2024, misalnya. Apakah Megawati melemah karena ada tekanan agar Ganjar diajukan sebagai Presiden melalui PDIP? Tapi, kalau melihat konteksnya, acara tersebut adalah upaya untuk mengkonsolidasi desa melalui berbagai macam regulasi, jelas Rocky. Jika kita mengingat zaman pemerintahan Soeharto, menurut Rocky, maka ada istilah massa mengambang, massa yang tidak boleh disentuh oleh partai-partai kecuali Golkar. Massa mengambang itu sepertinya saat ini akan dimanfaatkan oleh Jokowi. Dengan sangat taktis Jokowi ingin memanfaatkan potensi desa itu untuk mendukung calon presiden yang direstuinya. “Jadi mungkin ada pembicaraan dengan Megawati bahwa masyarakat desa ini dipegang melalui Kementerian Dalam Negeri.Itu artinya, Pak Jokowi punya power untuk mendesakkan seseorang supaya dipilih oleh Ibu Mega karena konstituennya sudah ada, pemilihnya sudah ada di desa,” ungkap Rocky. “Jadi kita mau lihat sebetulnya Ibu Mega dijebak di dalam soal itu, melalui “pemalsuan” kedudukan desa sebagai komponen yang paling strategis pada saat pengumpulan suara nanti,” ujar Rocky. Biasanya, forum Apdesi menggunakan Jokowi, tapi kemaren tiba-tiba ini diserahkan kepada Megawati dan di situ ada Luhut. Ini tentu bukan suatu kebetulan karena sebelumnya Megawati juga bertemu dengan Jokowi di istana yang menurut Sekjen PDIP HastoKristianto di antaranya membahas berbagai hal penting terkait Pemilu 2024. “Iya tetap saya menganggap upaya kasak kusuk ini juga akan mentok akhirnya karena soal stabilitas politik, itu nggak mungkin itu bisa dikendalikan sepenuhnya. Kekuatan politik Islam juga sedang melakukan konsolidasi melalui partai Umat, misalnya. Itu jangan dianggap enteng bahwa Amien Rais masuk kembali di situ sebagai pemimpin moral,” ujar Rocky. (ida)
Anwar Usman dan Saldi Isra Ditetapkan Sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK
Jakarta, FNN - Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Saldi Isra sah ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023 hingga 2028.Penetapan itu dilakukan dalam Sidang Pleno Khusus Mahkamah Konstitusi untuk Pengucapan Sumpah Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 di Gedung MK, Jakarta, Senin.\"Pengucapan sumpah atau janji di hadapan Mahkamah Konstitusi berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 tahun 2003,\" kata pimpinan sidang Anwar Usman sekaligus Ketua MK terpilih.Anwar Usman diangkat berdasarkan petikan keputusan MK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ketua MK yang menetapkan Anwar Usman sebagai Ketua MK masa jabatan 2023 hingga 2028.Sementara Sadli Isra diangkat berdasarkan petikan keputusan MK Nomor 5 Tahun 2023 tentang pengangkatan Wakil Ketua MK yang menetapkan Sadli Isra sebagai Wakil Ketua MK masa jabatan 2023-2028.Pemilihan ketua dan wakil ketua MK telah dilaksanakan dam rapat pleno hakim konstitusi pada pemilihan ketua MK dan wakil ketua MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 15 Maret 2023.Pemilihan itu diikuti oleh sembilan hakim konstitusi yakni Anwar Usman, Suhartoyo, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, M. Guntur Hamzah, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.Sidang Pleno Khusus Pengambilan Sumpah Ketua dan Wakil Ketua MK 2023-2028 dihadiri Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri kabinet Indonesia maju.(ida/ANTARA)
POPULER
