POLITIK
Anwar Usman Diharapkan Dapat Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap MK
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin berharap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terpilih Anwar Usman dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tersebut.\"Harapannya ke depan tentu kita semua lebih baik, lebih adil, sesuai dengan harapan masyarakat. Kita ingin membangun kepercayaan masyarakat dan kita membangun integritas sehingga memang ke depan harus kita upayakan dua hal itu, bagaimana membangun integritas dan membangun kepercayaan masyarakat,\" kata Wapres Ma\'ruf Amin di Lombok Timur, Jumat.Wapres Ma\'ruf menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai menghadiri Tasyakuran Hari Jadi Ke-70 Nahdlatul Wathan di Auditorium Majlis Dakwah Hamzanwadi II, Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW, Selong, kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).Hakim konstitusi Anwar Usman terpilih kembali sebagai Ketua MK untuk masa jabatan 2023--2028 berdasarkan rapat pleno hakim konstitusi pada pemilihan ketua dan wakil ketua MK pada Rabu (15/3) sedangkan sebagai Wakil Ketua MK adalah hakim konstitusi Saldi Isra.\"Pak Anwar Usman, ini orang NTB juga nih, orang Bima kan? Sekampung dengan Pak Gubernur (NTB) nih. (Pemilihan) itu saya kira itu internal MK ya, ini kan dipilih secara langsung dan mengikuti prosedur,\" tambah Wapres.Karenanya, siapa pun yang terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK, maka Wapres mengatakan harus diterima oleh semua pihak.\"Jadi bagi kita tentu dari eksekutif tidak bisa berbuat banyak karena memang aturan main-nya begitu. Kita harapkan nanti tata cara itu DPR bisa melihat kembali apa yang mesti diperbaiki, mungkin DPR bisa melihatnya,\" ungkap Wapres.Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat dalam rapat pleno hakim yang tertutup untuk umum.Pemilihan ketua MK pada Rabu (15/3) terpantau cukup alot hingga masuk pada tiga putaran pemilihan. Pada putaran pertama, Anwar Usman dan Arief Hidayat masing-masing mendapatkan empat suara untuk jabatan ketua MK, sementara satu suara hakim konstitusi dianggap tidak sah.Sedangkan untuk jabatan wakil ketua MK, Saldi Isra mendapatkan lima suara, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh mendapatkan tiga suara, dan satu suara dinyatakan tidak sah, sehingga rapat pleno memutuskan hakim konstitusi Saldi Isra sebagai Wakil Ketua MK untuk masa jabatan 2023 hingga 2028.Pada putaran kedua, posisi imbang terjadi kembali, yakni Anwar Usman dan Arief Hidayat masing-masing mendapatkan empat suara, sementara satu suara dinyatakan tidak sah.Pemilihan dilanjutkan kembali pada putaran ketiga dengan hasil akhir Anwar Usman mendapatkan lima suara dan Arief Hidayat mendapatkan empat suara.Anwar Usman, lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat, 31 Desember 1956. Dia menjabat sebagai Ketua MK sejak 2 April 2018.Agenda selanjutnya, berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan MK, ketua dan wakil ketua terpilih melakukan pengucapan sumpah yang dilaksanakan dalam sidang pleno khusus MK.Sidang itu dijadwalkan pada Senin, 20 Maret 2023, pukul 11.00 WIB di Ruang Sidang Pleno Lantai II Gedung MK.(sof/ANTARA)
Pembenahan Keterbukaan Informasi Publik Harus Struktural
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Arya Sandhiyudha mengingatkan pembenahan aspek keterbukaan informasi publik oleh kementerian maupun badan publik seyogianya tidak hanya untuk memperbaiki citra, melainkan harus dibangun secara struktural dan kultural.Hal tersebut disampaikannya merespons langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membenahi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam aspek keterbukaan informasi publik, menyusul mencuatnya kasus pejabat di Kemenkeu yang kerap pamer harta di media sosial.\"Tidak boleh hanya personal, pencitraan personal, contoh pembenahan parsial artifisial itu misalnya hanya dengan tidak pamer kekayaan di akun media sosial dan hal semisal,\" kata Arya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Menurut dia, pembenahannya harus dari standard layanan informasi publik dari kementerian, performa transparansi akuntabilitas program, dan komitmen pejabat publik secara administratif untuk terbuka.\"Sebab, kalau hanya itu (tidak pamer di media sosial) tentu sangat personal dan bukan fundamental tujuan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,\" ujarnya.Arya lantas menyebutkan beberapa contoh detail standard layanan informasi publik yang perlu diperhatikan di Kemenkeu maupun badan publik lainnya, seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan profil pejabat publik.\"Yang meski proses daftarnya di KPK, tanggung jawab publikasinya itu ranah Komisi Informasi Pusat untuk kembali mengingatkan dalam momentum ini,\" katanya.Dia menambahkan keterbukaan informasi menyangkut pula pengadaan barang dan jasa, sebagaimana bagian yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standard Layanan Informasi Publik.Terkait hal tersebut Arya mengatakan meski undang-undang dan Komisi Informasi tidak bisa memberikan sanksi secara langsung, namun pihaknya mengajak masyarakat untuk mulai proaktif mengetahui hak informasi dan memintanya terhadap kementerian dan/atau badan publik.\"Ini juga momen masyarakat informasi diperkuat dengan lebih proaktif meminta informasi terkait kebijakan dan ragam informasi publik yang ada di kementerian dan/atau badan publik,\" katanya.Menurut dia, masyarakat informasi yang baik itu adalah yang mengetahui dan menggunakan hak informasinya dengan meminta ke badan publik.\"(Serta) memperjuangkan haknya ketika tidak terpenuhi dengan cara meminta penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi daerah masing-masing,\" tambahnya.Arya pun mengapresiasi gerak cepat Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membenahi Kemenkeu dalam aspek keterbukaan informasi publik yang dinilainya sangat positif.Dia pun optimistis apabila jajaran Kemenkeu peka, patuh, dan disiplin terhadap arahan Menkeu Sri Mulyani maka dapat menjadi inspirasi bagi seluruh kementerian lain.\"Saya optimistis bukan hanya Kemenkeu tapi seluruh kementerian lain akan mengambil inspirasi keterbukaan informasi publik ini,\" kata Arya.Sebelumnya, Kamis (2/3), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar aparatur sipil negara dapat memberikan pelayanan yang baik kepada rakyat, menjauhi sikap pamer harta, dan kuasa.“Kita perbaiki sesuai arahan Bapak Presiden,” kata Sri Mulyani singkat kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, setelah Sidang Kabinet Paripurna, di Jakarta.(ida/ANTARA)
Anies Baswedan Mengajak Simpatisan di Jatim Mengawal Kelancaran Pemilu 2024
Surabaya, FNN - Bakal calon Presiden RI Anies Baswedan mengajak seluruh simpatisan di Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, terus mengawal kelancaran jalannya setiap agenda persiapan hingga pelaksanaan Pemilu 2024.\"Semua menyongsong pemilu dengan luar biasa dan dengan penuh harapan,\" kata Anies seusai acara Simfoni Kebangsaan di Surabaya, Jumat.Menurut dia, agenda tahun politik tidak sepatutnya dibalut dengan nuansa kegaduhan, sebab antusiasme masyarakat harus diimbangi dengan nuansa guyub, terutama dari elemen Koalisi Kebangsaan.Tak itu saja, kata Anies, pemilu juga harus dibarengi munculnya suasana suka cita, sebab dinamika pada agenda politik menjadi langkah menentukan masa depan bangsa di masa depan.\"Ini kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan sikap,\" ujarnya.Instruksi Anies kepada seluruh simpatisannya mengacu pada latar belakang Kota Surabaya yang mempunyai sejarah perjuangan hebat pada pertempuran 10 November, di samping itu, Kota Surabaya juga melahirkan banyak sosok pahlawan besar.\"Kota ini melahirkan orang-orang hebat yang mewarnai perjuangan bangsa, mulai Haji Oemar Said Tjokroaminoto, Bung Karno, Dokter Soetomo, dan banyak yang lain. Mereka adalah orang-orang yang membawa perjalanan bangsa ini menjadi lebih baik,\" katanya.Oleh karena itu, Anies mengatakan melalui acara Simfoni Kebangsaan, simpatisan di Kota Surabaya harus senantiasa menunjukkan semangat persatuan demi menyukseskan Pemilu 2024.\"Ketika bersatu membentuk Simfoni Kebangsaan, ketika itu juga persatuan memunculkan sesuatu hal yang indah,\" ucapnya.Bakal calon Presiden RI yang diusung oleh Partai NasDem, Demokrat, dan PKS ini turut mengapresiasi penyelenggaraan acara Simfoni Kebangsaan untuk memperkuat simpul simpatisan di Jawa Timur.\"Saya sampaikan apresiasi kepada NasDem Jawa Timur yang dipimpin oleh Bu Janet yang telah menyiapkan acara luar biasa. Kami menyaksikan sebuah harmoni yang hebat, ada PKS, Demokrat, dan NasDem, kemudian seiring dan sejalan bersama semua relawan,\" ujarnya.Proses pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan mulai bergulir pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Kepercayaan Wajib Pajak Diharapkan Terus Terjaga
Jakarta, FNN - Kantor Staf Presiden (KS) berharap kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak terus terjaga guna memberikan dampak positif bagi penerimaan negara dari pajak.\"Kita berharap kepercayaan tersebut bisa terus dijaga sehingga pada gilirannya hal itu memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara dari pajak,” kata Deputi III KSP Edy Priyono dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.Edy menyampaikan di tengah sorotan publik kepada aparat perpajakan, wajib pajak masih memiliki kepercayaan dan kepatuhan untuk melaporkan pembayaran pajak dan hartanya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak.Hal itu terbukti dari jumlah pelaporan SPT Pajak yang terus mengalami peningkatan.Melansir keterangan Kementerian Keuangan, sampai dengan tanggal 13 Maret 2023 sudah ada 7,1 juta SPT yang dilaporkan wajib pajak orang pribadi dan badan.Edy mengatakan jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022.Menurutnya, peningkatan pelaporan SPT Pajak tersebut merupakan indikasi positif karena mencerminkan kepercayaan serta kepatuhan wajib pajak.Deputi Bidang Perekonomian KSP tersebut menekankan pada era sekarang penerimaan negara dari pajak memegang peranan yang jauh lebih penting dibandingkan masa lalu, di mana pada masa lalu penerimaan negara didominasi pendapatan nonpajak, yakni khususnya penerimaan dari migas yang terbukti rentan ketika terjadi gejolak harga dunia.Untuk itu, dia menegaskan penerimaan pajak dan rasio pajak harus bisa terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi.“Ini sangat penting untuk menjaga kesehatan negara khususnya untuk mengurangi beban utang,” jelasnya.(ida/ANTARA)
Tes CASN dan PPPK 2023 Fokus Tenaga Pendidik dan Kesehatan
Kota Bengkulu, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyebutkan bahwa tes calon aparatur sipil negara (CASN) dan PPPK 2023 difokuskan untuk formasi tenaga kesehatan dan pendidik. \"Arahan Presiden RI tenaga pendidikan dan kesehatan akan menjadi prioritas yang harus diselesaikan Kemenpan RB. Pada 2022 telah disiapkan 700 ribu formasi tetapi baru diserap daerah 400 ribu sehingga akan kita buka lagi pada 2023,\" kata dia di Kota Bengkulu, Jumat. Dengan adanya pelaksanaan tes CASN dan PPPK untuk dua formasi tersebut, kata dia, dapat diselesaikan bersama-sama oleh pemerintah pusat dan daerah. Kemudian, katanya, untuk formasi PPPK di daerah harus didiskusikan ulang oleh gubernur dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan daerah dan harapan masyarakat. Terkait anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). \"Untuk anggaran penggajian PPPK tersebut akan berbagi antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun ada beberapa daerah yang tidak mengusulkan secara maksimal karena keterbatasan anggaran,\" katanya. Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mengatakan bahwa daerah ini tidak melaksanakan tes CASN dan PPPK 2023. Hal tersebut, papar dia, disebabkan penggunaan APBD 2023 untuk belanja pegawai Provinsi Bengkulu pada 2023 sudah mencapai 40 persen. \"Penggunaan APBD 2023 untuk belanja pegawai Provinsi Bengkulu sudah mencapai 40 persen dan sesuai aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) penggunaan APBD idealnya 30 persen,\" ujarnya. Oleh karena itu, ujar dia, pada tahun ini tes CASN dan PPPK di Provinsi Bengkulu tidak dapat dilaksanakan meskipun pemerintah membutuhkan tenaga guru, kesehatan dan lainnya. Namun, katanya, jika pemerintah pusat memberikan tambahan anggaran belanja pegawai untuk Provinsi Bengkulu maka pelaksanaan tes CASN dan PPPK 2023 akan dilaksanakan.(ida/ANTARA)
Pemilu Ajang Mencari Wakil Rakyat Bernurani-Paradigma Etis
Jakarta, FNN - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun mengatakan bahwa Pemilu 2024 merupakan ajang kontestasi untuk mencari wakil rakyat yang bernurani dan berparadigma etis.\"Kiranya Pemilu 2004 merupakan ajang mencari wakil rakyat yang bernurani dan berparadigma etis,\" kata Adang saat memberikan pidato sambutan dalam seminar MKD DPR RI \"Menyongsong Kontestasi Demokrasi; Mencari Wakil Rakyat yang Bervisi, Bernurani dan Berparadigma Etis\" di Jakarta, Jumat.Menurut dia, wakil rakyat bukan sekadar jabatan belaka, namun dalam konteks paradigma etis terkandung pula nilai di dalamnya.\"Tapi juga dibaluti visi-misi dan nurani, mereka yang terpilih diharapkan sekaligus menjadi figur dengan sekujur tubuh yang merakyat serta perilaku etis yang menunjukkan bahwa mereka terhubung dan berbicara tentang rakyat dan nurani,\" ujarnya.Pemilu, kata dia, bukan hanya tentang memilih calon wakil rakyat yang disajikan partai politik, melainkan memilih calon wakil rakyat yang mampu memahami arti dan makna rakyat itu sendiri.\"Termasuk, memilih calon yang dianggap mampu mendefinisikan dirinya sebagai bagian daripada rakyat,\" ucapnya.Untuk itu, Adang menyebut MKD DPR RI menggelar seminar hari ini dengan materi bagaimana mencari calon wakil rakyat yang memiliki visi-misi, nurani, dan etika sebagai salah satu program lembaganya yang bertugas menjaga kehormatan atau muruah anggota dewan.\"Karena kita mengharapkan sekali bahwa kita sebagai anggota DPR adalah orang-orang yang terpilih oleh rakyat. Oleh karena itu, tanggung jawab seorang anggota DPR kepada rakyat yang memilihnya itu harus jelas,\" tuturnya.Adang menyebut materi yang dibahas dalam seminar menyinggung pula persoalan etika oleh Ahli Filsafat Romo Franz Magnis Suseno, yang dapat berkolerasi dengan fenomena pejabat bergaya hidup mewah yang belakangan ini mencuat di publik.\"Romo bicara bagaimana aplikasi penerapan tentang Pancasila yang beliau harapkan tidak hanya bagian dari kata-kata, tapi aplikasinya harus betul-betul dilakukan terutama oleh para pejabat pemerintah yang ada saat ini,\" ucapnya.Menurut dia, fenomena pejabat bergaya hidup mewah yang menampilkan ke publik tidak tepat di tengah kondisi rakyat yang masih memerlukan perhatian.\"Karena apa pun sebagai pemimpin atau sebagai anggota dewan harus mampu untuk bersama rakyat yang situasinya masih seperti ini,\" kata dia.Dalam seminar tersebut turut hadir sejumlah narasumber di antaranya anggota DKPP RI J. Kristiadi,aAnggota KPU RI Yulianto Sudrajat, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, hingga ahli hukum Abdul Chair Ramadhan.(ida/ANTARA)
Biar Tak Dicap Cari Panggung Mahfud Harus Membongkar Tuntas Mega Skandal 300 T
Jakarta, FNN – Penyataan Ketua PPATK bahwa mega skandal 300 T di Departemen Keuangan bukan soal pencucian uang, membuat masyarakat terus bertanya-tanya. Apalagi orang pertama yang membongkar masalah tersebut adalah Menkopolhukan, Mahfud MD, yang sumbernya adalah PPATK. Jika tidak ada klarifikasi dari Mahfud MD, bisa-bisa rusak reputasinya. Untuk itu, Mahfud harus didorong agar punya keberanian menuntaskan masalah ini, jangan sampai mundur. Menanggapi masalah tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal YouTube Rocky Gerung Official edisi Kamis (16/3/23) mengatakan, “Ya, kita bikin satu kelompok namanya Mahfud Amikus ‘kawan-kawan Mahfud’ supaya ada backup moral kepada Pak Mahfud”. Bagaimanapun, kata Rocky, soal mega skandal 300 T di Departemen Keuangan ini, Mahfudlah yang mulai memunculkan ke publik. Oleh karena itu, kalau dia tidak menuntaskan masalah ini, orang akan menganggap bahwa Mahfud sekadar menyebar isu untuk kepentingan sendiri, atau mungkin ada tekanan yang lebih kuat dari dia. Dalam diskusi rutin yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky menyarankan agar ada penelitian atau investigasi terhadap masalah ini untuk mencegah asumsi publik bahwa di belakang ini ada uang-uang yang masuk ke dalam permainan politik, terutama partai-partai politik yang mungkin punya kepentingan dengan uang itu. Karena, bagaimanapun juga isu ini sudah masuk ke wilayah yang sangat politis, sudah terjadi sejak lama, dan dibiarkan. “Jadi, setiap kali pembiaran itu menunjukkan bahwa ada kekuatan yang masih menghendaki supaya kasus semacam ini jangan dipublis habis-habisan. Jadi, kelihatannya Mahfud mau dicegah untuk membuka semua ini lebih jauh,” ujar Rocky. Masalahnya, kasus ini sudah masuk ke wilayah publik sehingga netizen akan menuntut terus. “Jadi, Pak Mahfud kembali dari Australia kita jemput sama-sama di airport, terus kita minta dia bikin konferensi pers tentang apa ujung dari soal 300 triliun ini,” ajak Rocky. Ketika pertama kali kasus ini muncul di publik, Mahfud menyampaikan dengan sangat jelas, bahkan menyebut transaksi mencurigakan ini melibatkan 467 orang, terbanyak di Dirjen Pajak dan Bea Cukai. Mahfud juga mengatakan dengan jelas bahwa itu laporan yang sudah lama berlangsung, yakni antara tahun 2009 sampai 2023, dan tidak ada kemajuan informasi. Bagaimana tidak membingungkan jika tiba-tiba menguap begitu saja. “Ini keadaan yang serba tidak menentu. Kasus-kasus yang semacam ini kan bisa bergandengan dengan posisi Pak Jokowi yang makin lama makin lemah, lalu ada kasus-kasus baru yang makin lama makin dikedepankan. Jadi setiap kali atau setiap langkah yang ingin dilakukan Mahfud itu pasti diintai juga oleh lawan-lawan politik Jokowi. Itu berarti, Mahfud sebetulnya berupaya untuk menjadi semacam whistleblower, tetapi orang sekitar Jokowi merasa kalau kejauhan ini bisa sampai ke keluarga Pak Jokowi juga,” ungkap Rocky. Rocky juga menjelaskan bahwa transaksi mencurigakan adalah istilah kriminal. Oleh karena itu, walaupun PPATK bagian dari eksekutif, tapi dia mempunyai tugas etis untuk memberitahu bila terjadi sesuatu yang mencurigakan tadi, yang secara etis tidak boleh terjadi. “Jadi, sekali lagi kita dorong ini demi kepentingan transparansi aja, nggak ada soal-soal ingin jeblosin seseorang, karena Mahfud sendiri mengatakan bahwa ini lebih lebih gila dari korupsi sebetulnya, karena ini soal manipulasi uang negara dan melibatkan pejabat negara yang mungkin berlapis-lapis cara menyembunyikan kejahatan itu,” kata Rocky. Rocky berharap agar sepulang dari luar negeri Mahfud langsung mempanggil Kapolri atau Bareskrim untuk membuat konferensi pers bersama supaya tidak ada lagi peluang kasus ini ditutup atau diendapkan atau dipetieskan. Dengan demikian, Mahfud tidak hanya mendapat headline atau sekadar mencari sensasi. “Jadi hal ini yang mesti kita dorong, lepas dari Ibu Sri Mulyani mungkin merasa lebih kuat kedudukannya dibandingkan dengan PPATK, tapi tetap Pak Mahfud ini orang yang secara akademis kita percaya integritasnya,” ujar Rocky. (ida)
KKB Kembali Membakar Sekolah di Dekai
Jayapura, FNN - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Kamis dini hari sekitar pukul 01.25 WIT, kembali membakar SMPN 2 Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Sebelumnya Minggu (12/3) dini hari, mereka membakar gedung SD YPK Metanoia Dekai. Kapolres Yahukimo AKBP Arief Kristanto di Jayapura, Kamis, mengatakan saat ini pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut Sebelum kejadian sekitar Rabu malam sekitar pukul 21.30 WIT, anggota TNI-Polri sempat melaksanakan patroli mengelilingi kota Dekai dan setelahnya kembali ke Mako Polres Yahukimo untuk konsolidasi. \"Kamis dini hari terdengar laporan melalui handie talkie (HT) dari personel Brimob Polda Papua yang memberitahukan adanya api yang cukup besar membakar SMPN 2 Dekai,” jelas Arief Kristanto. Dia mengatakan setelah mendengar laporan tersebut, personel kemudian langsung bergerak untuk merespon ke TKP untuk melakukan pengamanan serta pemadaman api. Api terus membesar dan karena kurangnya fasilitas, sehingga upaya pemadaman sulit dilakukan menyebabkan seluruh bangunan hangus beserta isinya. Saat ini dua orang diamankan untuk dimintai keterangannya terkait kejadian tersebut yakni MW (26) dan EM (14). “Kasus ini masih dilakukan penyelidikan dan berdasarkan keterangan pihak sekolah, kerugian diduga mencapai kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- ,\" jelas Arief Kristanto. Sebelumnya Rabu (1/3) terjadi kontak tembak antara KKB dengan prajurit Kodim 1715 Yahukimo di Dekai menyebabkan seorang prajurit gugur yaitu Pratu LW, dan tiga terluka tembak yakni Pratu NS, Sertu RS dan Komandan Kodim 1715 Letkol Inf Yohanes Tethool. Sabtu (11/3) KKB menembak pesawat Trigana yang membawa penumpang 66 orang dari Dekai tujuan Jayapura. Kemudian Minggu malam (12/3) membakar SD YPK Metanoia dan Kamis dini hari membakar SMPN 2 Dekai.(sof/ANTARA)
Kursi Menpora Jatah Golkar
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) adalah jatah Partai Golkar.\"Menpora sudah pasti, jabatan diisi oleh Partai Golkar,\" katanya di Jakarta, Kamis.Hal itu disampaikan Muhaimin, ketika ditanyakan apakah kursi Menpora akan berpindah ke partai lain setelah Presiden Joko Widodo memanggil Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang di Istana negara, Rabu (15/3).Muhaimin menegaskan sampai saat ini belum ada komunikasi dengan presiden, terkait reshuffle atau pun pengisian jabatan menteri.Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyodorkan tiga nama pengganti Zainudin Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) kepada Presiden RI Joko Widodo.\"Ketua Umum kita sudah memberikan ke Presiden. Kita tinggal tunggu Presiden milih yang mana dari tiga calon yang diusulkan,\" kata Lodewijk di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Pemuda dan Olahraga selepas pengunduran diri Zainudin Amali.(sof/ANTARA)
Muhaimin dan Yusril Bertemu Empat Mata
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar bertemu empat mata, dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.Pertemuan berdua itu, dilakukan di sela-sela kunjungan elit PBB di kantor DPP PKB Jakarta, Kamis petang.Yusril tiba bersama belasan elit PBB sekitar pukul 15.30 WIB. Dia diterima Muhaimin dan elit PKB di ruangan pertemuan lantai dasar kantor PKB.Beberapa menit kemudian, Muhaimin mengajak Yusril berbincang di salah satu ruangan lain di kantor tersebut.\"Reuni khusus, karena pernah menjadikan Gus Dur sebagai presiden,\" ungkap Muhaimin.Selain itu, kata Muhaimin, Yusril juga pernah menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden.\"Saya ingin cek kesaktian beliau, siapa yang menang di 2024,\" katanya berkelakar.Sementara itu, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengakui kedekatannya dengan PKB sejak tahun 1998, pada masa kepemimpinan almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur).\"Persahabatan yang luar biasa dan susah untuk dilupakan selama-lamanya,\" katanya menegaskan.Yusril juga menceritakan pengalamannya pada tahun 1999, saat mengusung Gus Dur jadi calon presiden.\"Pada waktu itu saya diminta mundur. Saya pun berpidato singkat di MPR, saya mengundurkan diri dan memberi kesempatan kepada saudara saya, Abdurrahman Wahid,\" ungkap Yusril.(sof/ANTARA)
POPULER
