POLITIK
Jokowi Menjadi Variabel Kunci Wacana Koalisi Besar Pilpres 2024
Kupang, FNN - Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Rajamuda Bataona menilai sosok Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi variabel kunci dalam wacana koalisi besar partai politik (parpol) menuju Pilpres 2024.\"Variabel kunci dari wacana gagasan koalisi besar antara KIR dan KIB dan bisa juga dengan PDI Perjuangan adalah sosok Jokowi karena kekuatan sosial politiknya, yaitu citra diri dan tingkat kecintaan rakyat kepada dirinya yang sangat tinggi,\" kata Mikhael Rajamuda Bataona ketika dihubungi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu.Mikhael menyampaikan hal itu berkaitan dengan pengaruh sosok Joko Widodo dalam urusan koalisi parpol untuk mengusung calon presiden pada Pilpres 2024.Ia mengatakan bahwa pertemuan Presiden Jokowi dengan para ketua umum parpol pendukung, antara lain, Prabowo Subianto dari Gerindra, Airlangga Hartato dari Golkar, Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, dan Mardiono selaku Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP beberapa waktu lalu mencerminkan kuatnya pengaruh Jokowi dalam urusan Pilpres 2024 yang nyata dan determinan.Pertemuan itu, kata dia, adalah langkah politik yang tidak tiba-tiba, tetapi sesuatu yang memang sudah dirancang sejak lama dan dalam hal ini variabel kunci dari ide koalisi adalah sosok Jokowi.Ia menjelaskan bahwa sosok Jokowi sangat berpengaruh pada urusan persepsi publik karena tingkat kepuasan publik (approval rating) relatif sangat tinggi.Hal ini, kata dia, yang membuat banyak ketua umum parpol mau bertemu dan menurunkan ego masing-masing untuk membicarakan kerja sama dalam menghadapi Pilpres 2024.\"Karena menggunakan citra Jokowi dan kekuatan endorsement-nya akan sangat memudahkan urusan pemenangan. Hal itu sejalan dengan kehendak mayoritas rakyat yang suka kepada Jokowi,\" katanya.Mikhael mengatakan bahwa mayoritas publik masih merindukan Jokowi, artinya pengganti presiden pada tahun 2024 haruslah figur yang profil dan kinerja sejalan dengan nilai-nilai yang dijalankan Jokowi seperti dekat dengan rakyat, bekerja keras, dan tidak diskriminatif dalam program pembangunan atau paham tentang konsep Indonesia sentris.Sebagai politikus, kata dia, para ketua umum partai politik tampak jeli membaca arah psikologi rakyat.\"Karena saat ini psikologi rakyat sangat nyaman dengan Jokowi sehingga mereka juga harus ke sana,\" katanya.Ketika arus besarnya adalah rakyat masih menghendaki figur yang bisa melanjutkan kerja-kerja Jokowi dan nilai-nilai kepemimpinan, menurut dia, pragmatisme politik yang harus dilakukan adalah mencari format koalisi yang bisa menghasilkan kesepakatan paling rasional soal sosok capres yang sesuai dengan kehendak rakyat sekaligus yang diasosiasikan sebagai penerus Jokowi.(sof/ANTARA)
Ketum PAN dan Gerindra Silaturahmi Menindaklanjuti Ide Koalisi Besar
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan akan bersilaturahmi dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti gagasan membangun koalisi besar antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).\"Menindaklanjuti pasca-silaturahmi Ramadhan bersama Presiden di Kantor PAN untuk ide dan gagasan membangun koalisi besar antara KIB dan KKIR,\" ujar Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Viva mengatakan bahwa Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, akan bersilaturahmi ke rumah Kertanegara menemui Prabowo pada hari Sabtu pukul 15.00 WIB.Ia menjelaskan bahwa silaturahmi tersebut bertujuan untuk menyamakan frekuensi dan memperbanyak titik temu agar terbangun koalisi yang sepenuh hati, satu jiwa, dan satu perjuangan.\"Hal-hal detailnya nanti akan disampaikan oleh Bang Zulhas setelah pertemuan nanti,\" ucapnya.Sebelumnya, dalam acara \"Silaturahmi Ramadhan\" yang digelar oleh PAN di Kantor DPP PAN Jakarta, Minggu (2/4), dihadiri Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Plt. Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta para tokoh partai politik lainnya.Ada dua koalisi yang hadir dalam silaturahmi tersebut, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk sejak 4 Juni 2022 dengan anggota Golkar, PPP, dan PAN, serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri atas Partai Gerindra dan PKB.Presiden RI Joko Widodo yang turut hadir dalam acara itu mengatakan bahwa para ketua umum tersebut cocok berkoalisi.\"Saya hanya bilang cocok (berkoalisi), terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik,\" kata Presiden Jokowi.(sof/ANTARA)
Koalisi Besar Pencapresan Bisa Terwujud
Depok, FNN - Dosen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Aditya Perdana mengatakan melihat perkembangan politik koalisi besar pencapresan yang menggabungkan antara Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bisa terwujud.\"Dalam kacamata para elite, kebutuhan koalisi besar ingin dilakukan atas beberapa dasar pertimbangan, pertama perlunya calon presiden dan wakil presiden yang dapat melanjutkan agenda pembangunan Pak Jokowi di periode berikutnya,\" kata Aditya Perdana di Depok, Jabar, Sabtu.Kedua adanya kebutuhan untuk dapat memenangkan pilpres dengan peluang besar yang ditopang dengan elektabilitas dari capres-cawapres yang tinggi.Sehingga, ada peluang agar pelaksanaan pilpres hanya dilakukan satu ronde saja. Argumen nya tentu terkait dengan efisiensi anggaran pemilu.Ketiga faktor capres dan cawapres dalam penentuan dan kepastian Koalisi Besar ini adalah penting. Tidak mudah mencocokkan figur capres dan cawapres dengan peluang keterpilihan yang baik berdasarkan hasil banyak survei yang ada.Misalkan, memposisikan Puan Maharani sebagai capres yang disandingkan cawapres siapa pun adalah tidak mudah untuk meningkatkan peluang kemenangan koalisi karena elektabilitas Puan relatif rendah.Hal yang sama juga terjadi dengan Airlangga Hartarto juga memiliki posisi yang tidak menguntungkan. Sementara, peluang Ganjar untuk disandingkan dengan cawapres siapa pun yang populer, tentu punya peluang bagus karena elektabilitas Ganjar tinggi.Masalahnya di dalam PDIP belum ada putusan dari kedua nama tersebut yang akan resmi dicalonkan. Padahal, PDIP juga memposisikan dirinya sebagai faktor penting nanti apabila bergabung.Keempat adalah hal yang juga menarik ada terkait dengan endorsement yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap calon tertentu dalam kerangka Koalisi Besar tersebut.Ia mengatakan memang betul berdasarkan survei Lembaga Riset dan Konsultasi Publik Algoritma terakhir, capres yang diyakini dapat melanjutkan agenda Presiden Jokowi adalah bagian dari koalisi yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.Namun, pemilih merasa endorsement yang sedang dilakukan presiden tidak serta merta akan 100 persen diikuti oleh pemilih. Mereka akan melihat juga terkait dengan kapasitas dan rekam jejak calon. Dalam konteks itu, endorsement bukan pertimbangan utama pemilih.Sehingga menurut dia Koalisi Besar dapat terwujud, namun hal itu tidak mudah di dalam koalisi karena ada banyak dinamika yang tentu harus diselesaikan.(sof/ANTARA)
Mogok Kerja Pegawai KPK, Membongkar Habis Skenario KPK Mempersangkakan Anies
Jakarta, FNN – Skenario menghadang pencapresan Anies menggunakan jalan hukum di KPK memanfaatkan gelaran formula E sudah terbongkar habis. Oleh karena itu, Firli dan beberapa pimpinan KPK yang ingin mempersangkakan Anies harus melupakan dan membatalkan rencananya. Penolakan dari berbagai elemen pun dilakukan, termasuk aksi mogok kerja oleh pegawai KPK sebagai protes atas pencopotan Endar Priantoro, meskipun berita tersebut ditepis oleh KPK. Berita terbaru tentang aksi mogok kerja para pegawai KPK tergambar dalam foto yang menunjukkan dua ruang kerja yang kosong dengan tidak ada satu orang pun pekerja di ruangan itu. Foto tersebut dimuat dalam media dengan keterangan “dokumen-istimewa” yang berarti bahwa foto itu bukan diambil sendiri oleh wartawan (detik.com), tapi foto kiriman seseorang. Dalam foto tersebut juga disebutkan bahwa foto itu diambil dari ruang kerja para penyelidik dan penyidik di lantai 9 dan lantai 11 gedung merah putih KPK. Dalam narasi foto tertulis “tetap hadir di kantor di kantor KPK mengisi absensi dan setelah itu mereka meninggalkan ruangan.” Meski hanya sebuah foto, tetapi menunjukkan bukti bahwa kasus pemecatan Endar Priantoro, Direktur Penyelidikan KPK, mendapat perlawanan dari para penyelidik dan penyidik, juga pegawai KPK lain. Para penyelidik dan penyidik dari kepolisian membuat surat terbuka kepada pimpinan KPK. Mereka mengancam akan mogok kerja. Mereka juga menyatakan bahwa mereka menghormati keputusan diambil oleh Polri dan KPK selama itu berdasarkan norma aturan dan tidak ditumpangi oleh kepentingan. Para anggota Polri di KPK ini berpesan agar KPK memperhatikan dampak moral dan psikologis dari pegawai yang dikembalikan ke institusi atau lembaga asalnya. Karena Pegawai Negeri yang Dipekerjakan bukan hanya perorangan, namun merupakan representasi dari lembaga asal. Jadi, pengembalian harus atas persetujuan dari pimpinan KPK dan pimpinan instansi asal, bukan main dikembalikan begitu saja. Mereka mengancam minta dikembalikan ke kepolisian jika KPK tetap mencopot Brigjen Endar Priantoro. Mereka juga mengancam akan melaporkan pimpinan KPK ke Dewan Pengawas KPK dan meminta dewan pengawas KPK untuk melakukan pemeriksaan dan audit terhadap pemberhentian direktur penyelidikan yang dilakukan secara sewenang-wenang. “Surat terbuka ini jelas tidak main-main dan bisa membuat KPK lumpuh. Kalau mereka rame-rame kembali ke instansi asalnya, siapa yang akan melakukan penyelidikan dan penyidikan lagi?” ujar Hersubeno Arief, wartwan senior FNN dalam Kanal You Tube Hersubeno Point edisi Kamis (5/4/23). Sementara itu, Kapolri Jendaral Listyo Sigit hanya menjawab secara normatif menanggapi aksi para anggotanya di KPK. Kapolri hanya mengatakan bahwa semua sudah ada aturannya, baik di KPK maupun di Kepolisian, jadi harus taat asas. Menurut Hersubeno, tanggapan Kaplori tersebut, meskipun bersifat normatif, tetapi jelas menunjukkan bahwa kita harus mengikuti aturan. Sedangkan apa yang dilakukan oleh ketua KPK tidak mengikuti aturan, bahkan terkesan arogan dan tidak menghormati lembaga kepolisian, karena Endar Priantoro yang jelas sudah diberikan surat penugasan oleh Kapolri, ditolak dan dikembalikan, bahkan dipecat. Belakangan diketahui bahwa alasan Kapolri mengembalikan Endar ke KPK adalah karena kalau Endar Priantoro dan Karyoto ditarik mengikuti keinginan Firli, maka akan melemahkan KPK. Kalau Firli tetap bersikukuh mempertersangkakan Anies, yang bakal kena getahnya adalah Presiden Jokowi, sebab publik akan menganggap bahwa apa yang dilakukan Firli merupakan order dari Jokowi. “Saya pikir, dengan terbukanya kasus ini ke publik, dari penolakan bahkan sampai mogok kerja, betul-betul kasus ini sudah terang benderang di mata public. Firli tidak lagi punya lagi alasan yang kuat untuk tetap ngotot mempersangkakan Anies. Dia juga tidak lagi punya back up politik untuk terus menjalankan skenario jahatnya itu. Presiden Jokowi, walaupun menyampaikan pesannya secara mendua, tapi dapat diartikan dia menegur Firli dengan menyatakan jangan membuat gaduh. Ikuti aturan atau mekanisme kerja yang ada,” ujar Hersu. Jadi, bisa dikatakan bahwa skenario menghadang Anies dengan menggunakan jalan hukum di KPK memanfaatkan gelaran formula E sudah berantakan. Firli dan beberapa pimpinan KPK yang ingin mempersangkakan Anies harus melupakan dan membatalkan rencananya. Skenario KPK menghadang Anies Baswedan sudah terbongkar habis, simpul Hersu.(ida)
KKB Kelompok Numbuk Telenggen Ditangkap Tim Gabungan TNI-Polri di Puncak
Jayapura,FNN - Tim gabungan TNI-Polri menangkap Biasa alias Yamison Murib, anggota KKB yang menjadi anak buah Numbuk Telenggen kampung Wako, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kaops Damai Cartenz Kombes Faizal Rahmadani di Jayapura, Jumat, mengatakan Yamison Murib ditangkap Rabu (5/4) setelah anggota mendapat informasi terkait keberadaannya. Saat ini tersangka yang diduga terlibat sejumlah aksi kekerasan yang dilakukan KKB ditahan di Polres Puncak. \"Yamison Murib merupakan anak buah dari pimpinan KKB Puncak, Numbuk Telenggen dan Pilanus Walker yang terlibat dalam beberapa aksi hingga menimbulkan korban jiwa baik masyarakat maupun anggota TNI-Polri, \" jelas Kombes Faizal yang juga menjabat sebagai Dir Krimum Polda Papua. Kombes Faizal menjelaskan Yamison Murib terlibat dalam aksi penembakan terhadap tukang ojek ojek yaitu Udin tanggal 14 April 2021 di Kampung Eromaga, Distrik Omukia, dengan LP / 10 / IV / 2021 / Papua / Res Puncak Tgl 15 April 2021, pembakaran tower BTS tanggal 3 Januari 2021, pembakaran helikopter UP MI815 milik PT. Ersa di Bandara Aminggaru tanggal 11 April 2021 dengan LP / 11 / IV / 2021 / I / Papua / Res Puncak tanggal 15 April 2021. \"Kemudian penembakan terhadap anggota Ops Nemangkawi di Kampung Olenki, tanggal 27 April 2021 lalu,\" kata Faizal.(ida/ANTARA)
Ramadhan Momentum Meningkatkan Kualitas Iman dan Toleransi
Jakarta, FNN - Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Darud Dakwah Wal Irsyad (PB DDI) Suaib Tahir menilai Ramadhan menjadi momentum bagi umat Islam untuk meningkatkan kualitas iman, toleransi, dan mengamalkan nilai-nilai dalam Al Qur\'an.\"Karena apa pun yang kita kerjakan di bulan suci ini memiliki pahala yang sangat besar. Bulan Ramadhan merupakan kesempatan yang paling baik bagi setiap orang untuk melakukan perbaikan yang semestinya dilakukan,\" kata Suaib dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Menurut dosen pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Quran (PTIQ) Jakarta itu, meningkatkan kualitas iman di bulan Ramadhan dapat dilakukan dengan meninggalkan kebiasaan tidak baik.Dia mencontohkan apabila suka menggunjing, menceritakan keburukan teman, malas bekerja, kikir, tidak suka bersedekah, dan sifat buruk lainnya; maka sebaiknya di bulan Ramadhan mulai belajar untuk meninggalkan semua itu.Suaib juga menilai perlu peningkatan kedewasaan bersikap sebagai Muslim di bulan Ramadhan, misalnya berpikir positif ketika melihat orang tidak berpuasa di bulan Ramadhan.Menurut dia, jangan karena melihat orang tidak berpuasa, lalu dengan mudah memvonis sebagai kafir, pembangkang, dan sebagainya; karena situasi orang berbeda-beda.\"Permasalahan akan muncul kalau kita selalu mempersamakan diri kita dengan orang lain. Hal itu yang banyak terjadi sehingga menimbulkan ketidakrukunan yang tidak diinginkan dalam agama,\" jelasnya.Dia berharap umat Islam dapat memanfaatkan bulan Ramadhan untuk meningkatkan kualitas keimanan. Menurut dia, peningkatan kualitas keimanan seorang hamba akan terlihat dari semakin baiknya hubungannya dengan Tuhan dan sesama manusia.\"Setidaknya, setiap bulan suci Ramadhan itu ada perubahan signifikan di dalam diri kita, misalnya setelah Ramadhan ini kita sudah terbiasa tidak meninggalkan salat dan terbiasa bersedekah,\" ujar Suaib.(ida/ANTARA)
Politik Rondo Ucul di Era Demokrasi Lontong Sayur
Oleh Chris Komari - Activist Democracy Activist Forum Tanah Air (FTA). PARTAI politik di zaman sekarang beda dengan partai politik zaman dulu. Para pendiri partai politik zaman dulu sangat idealistik, memiliki gagasan besar dan memiliki rasa nasionalis yang tinggi. Bung Karno dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) membawa ide kebangsaan. Bung Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri (PM) Indonesia pertama dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI) adalah arsitek di balik kemerdekaan Indonesia. Pak Natsir dengan Partai Masyumi dengan mosi integral demi menyatukan 16 negara bagian, dari sistem negara Federal Republic United States of Indonesia (USI) atau yang dikenal dengan Negara Indonesia Serikat (RIS) menjadi NKRI. Coba lihat partai politik sekarang, orientasinya politik rondo ucul. (Rondo: rumongso ora nyekel duit okeh). Demokrasinya lontong sayur. Kerjaannya cari mahar, kegiatannya serangan fajar dan kampanyenya ngibuli publik dengan baliho. Para ketua partai politik, mendirikan partai politik dan terjun ke dunia politik bukan untuk menyalurkan ide, gagasan dan ideology partai, akan tetapi mayoritas lebih untuk mencari harta, tahta dan rondo. Ketika musim pemilu datang, mereka berharap bisa menjual Rondo politik untuk mendapatkan mahar, supaya tidak mengeluarkan banyak duit untuk membiayai Pemilu. Kalau bisa justru mencari keuntungan besar di musim Pemilu dengan menjual dukungan partai untuk mendapatkan mahar politik sebesar-besarnya. Ketika tidak ada yang mau membayar mahar politik, mereka ramai-ramai bikin koalisi supaya biaya politik ditanggung bersama dan kalau berhasil menang Pemilu kue kekuasaanya juga dibagi rata. Itulah politik rondo ucul di era demokrasi lontong sayur. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) itu koalisi yang terus mencari capres semenjak dibentuk, tetapi tidak ada capres yang mampu membawa dana Pilpres dan popularitas. Sehingga KIB sebagai koalisi harus berkoalisi dengan koalisi lainnya. PDI-P juga sama, tidak punya Capres sendiri yang populer dan juga minim dana Pilpres. Mau tidak mau, PDIP harus bergabung dengan koalisi yang ada. Pilihannya hanya dua, pertama bergabung dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP), tetapi harus berhadapan dengan Nasdem dan Partai Demokrat. Kedua, bergabung dengan KIB plus KIR (Koalisi Indonesia Raya) tetapi harus berhadapan lagi dengan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dan Jokowi serta pendukungnya. Sebenarnya PDI-P masih bisa menjadi single partai untuk mengusung Capres sendiri, atau bisa berkoalisi dengan KIB. Setelah itu tinggal mencari urusan dana Pilpres yang tidak sedikit. Kendala dana Pilpres 2024 inilah yang membuat koalisi partai politik harus berkoalisi lagi koalisi lainnya. 4). KPP dan KIB plus KIR juga masih membutuhkan partner bohir bohir politik untuk membiayai Pilpres 2024. Potensi Anies Rasyid Baswedan (ARB) menjadi tersangka korupsi oleh KPK masih sangat besar. Petinggi KPK masih ngotot ingin menjadikan ARB tersangka. Kekuataan besar dibalik KPK akan terus mencari jalan untuk menggagalkan ARB maju menjadi Capres 2024. PD juga diobok-obok terus oleh Moeldoko dan kemungkinan besar, Anas Urbaningrum setelah keluar dari penjara. Kemungkinan 1 partai koalisi ditawarin Rp5 trilliun hingga Rp10 trilliun di hari akhir batas pendaftaran Pilpres supaya koalisi KPP bubar, juga masih possibility, bahkan probability. Semua kondisi politik di atas, tidak ada yang menguntungkan rakyat. Selama rakyat masih figure-oriented dan partai politik oriented, tidak akan mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi dari Pemilu. Untung di era demokrasi lontong sayur sekarang ini ada FTA (Forum Tanah Air), bukan Forum Tempe Anget. FTA tidak berorientasi pada figur seorang Capres atau politisi. FTA juga tidak berorientasi pada partai politik. FTA berorientasi pada isu, pada masalah-masalah besar, kritikal dan krusial bagi kehidupan rakyat. Politik yang terbaik bagi rakyat luas adalah menjadi \"intelligence voters\" tidak menjadi figure-oriented dan juga tidak menjadi partai politik oriented. Rakyat tetap issue-oriented dan tidak memberikan suara (vote) secara gratis kepada capres Tidak semua yang kita lihat itu benar, tidak semua yang kita dengar itu benar, karena mata dan telinga itu tidak bisa dipercaya 100%. When we expect nothing at all from the world, that is when the world reveals it\'s deep secrets. (Ketika kita tidak membutuhkan apa-apa dari kehidupan dunia ini, maka pada saat itulah dunia mulai membuka tirai-tirai rahasianya pada diri kita). Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan, semoga berkah, banyak rejeki, lancar puasanya dan dimudahkan semua urusan di dunia. (*)
Jokowi Menegur Firli, Kekuatan di Belakang Firli Masih Misteri
Jakarta, FNN - Pengembalian secara paksa Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Pol Endar Priantoro, ke Mabes Polri oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri, bahkan diikuti dengan pemecatan terhadapnya menjadi blunder besar. Akibatnya, Firli tidak hanya harus berhadapan dengan Kapolri, tapi juga dilawan oleh para penyidik Polri di KPK, dikecam oleh berbagai elemen masyarakat sipil, dan akhirnya ditegur secara keras oleh Presiden Jokowi agar jangan bikin gaduh. Demikian juga dengan pernyataan-pernyataan Dewan Pengawas KPK yang juga tidak berpihak ke Firli. Firli kini tengah menuai badai kecaman akibat ulahnya melawan arus. Bahkan, Presiden sampai harus turun tangan dan menegur Firli. “Bila presiden hanya mendiamkan berarti Presiden Jokowi memang merestui, bahkan memerintahkan manuver Firli. Jelas ini tidak menguntungkan bagi presiden Jokowi,” ujar Hersubeno Arief kanal Youtube Hersubeno Point edisi Kamis (6/4/23). Langkah Firli yang terlalu berani tersebut dikaitkan dengan kekuatan besar di belakangnya yang ingin mentersangkakan Anies dalam kasus formula E dan membatalkan pencapresannya. Logika publik tentu mengarah pada kepentingan istana. Tetapi, faktanya Jokowi malah menegur Firli. Ini menunjukkan bahwa Jokowi secara tidak langsung berpihak kepada Kapolri. Teguran Jokowi terhadap Firli juga menunjukkan kepada publik bahwa dia tidak terlibat dalam skenario culas mempersangkakan Anies. Sebaliknya, sama seperti Kapolri, Jokowi tetap ingin memperkuat KPK dan mendukung penegakan hukum dalam koridor yang benar. Bila Jokowi saja sudah menegur Firli maka bisa diperkirakan nasib Firli selanjutnya. Apalagi Dewan Pengawas akan memproses laporan Endar Priantoro terhadap Sekjen KPK dan Firli Bahuri. Sepertinya Jokowi tidak mau citranya makin jeblok dan tidak mau dituduh menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Karena itu, dia memilih berpihak pada Kapolri. Sedangkan untuk KPK, Hersubeno sementara menyimpulkan bahwa KPK saat ini menjadi lembaga yang nuansa politiknya lebih kuat ketimbang soal penegakan hukum junto pemberantasan korupsi. Jika kondisinya terus seperti ini maka mimpi kita untuk melihat negara Indonesia ini bersih dari korupsi semakin jauh dari kenyataan. “Sayang sekali ya lembaga yang tadinya diharapkan menjadi salah satu senjata untuk menghabisi praktik-praktik korupsi tapi kemudian jatuh terjerembab ke dalam lumpur dan hanya menjadi alat kekuasaan,” ujar Hersu. (sof)
Prajurit Kopasgat Jatuh Terjun Payung, TNI AU Membentuk Tim Investigasi
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo telah membentuk tim investigasi kasus kecelakaan dua orang prajurit Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) saat latihan terjun payung di Landasan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Rabu (5/3).\"Sekarang sedang dibentuk tim investigasi untuk mencari penyebab kenapa terjadinya kecelakaan tersebut,\" ujar Fadjar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.Insiden kecelakaan tersebut terjadi saat anggota Kopasgat lainnya melaksanakan latihan terjun payung di kawasan Halim Perdanakusuma, Rabu (5/4) dan menyebabkan Sertu Agung Dwano Karisma meninggal dunia. Latihan bersama digelar dalam rangka gladi kotor menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma.\"Kemarin kami berduka, karena salah satu prajurit terbaik kami gugur dalam melaksanakan penerjunan dalam rangka HUT,\" kata Fadjar.Ia memperkirakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi saat melakukan terjun lenting (bungee jumping) yang mengakibatkan tabrakan di udara. Menurutnya, kejadian tersebut tidak dapat dihindari, sehingga menimbulkan korban jiwa.\"Dan jenazah [Sertu Agung] sudah dimakamkan di kampung halamannya di Soreang dengan upacara kemiliteran,\" ujar Fadjar.Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah menjelaskan bahwa Sertu Agung sempat dibawa ke rumah sakit, namun beberapa jam kemudian meninggal dunia. Sementara satu anggota Kopasgat lainnya masih dalam proses pemulihan dan sedang dirawat di Rumah Sakit Udara dr. Esnawan Antariksa.Ia juga meminta kepada masyarakat apabila menemukan video dan foto terkait kecelakaan ini agar tidak disebarluaskan. Hal ini untuk menjaga perasaan keluarga yang ditinggalkan.\"Mohon kita jaga keluarga ya, kalau menemukan foto-foto yang kira-kira kurang pantes dilihat simpan saja,\" katanya.Selain itu, Indan mengaku salut terhadap anggota Kopasgat yang tetap semangat melaksanakan tugas terjun payung dengan baik di tengah kehilangan rekannya.\"Saya kira moril mereka luar biasa. Saya sesama angkatan udara salut sama mereka,\" tuturnya.Akibat kecelakaan ini, sambung Indan, jumlah penerjun diubah dari yang tadinya menggunakan dua pesawat kini menjadi satu pesawat dan jumlahnya tidak lagi sebanyak 77 orang, namun menjadi 18 orang.(sof/ANTARA)
Pengelolaan SDA Membutuhkan Strategi Jangka Panjang
Palangka Raya, FNN - Anggota DPD RI Agustin Teras Narang sepakat bahwa pengelolaan sumber daya alam (SDA) membutuhkan strategi jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan nasional dan tidak merugikan daerah.\"SDA di sektor energi mesti didesain dari hulu hingga hilir agar pengelolaannya benar-benar memberikan dampak besar bagi kepentingan rakyat sesuai amanah konstitusi,\" kata Teras Narang melalui keterangan tertulis diterima di Palangka Raya, Kamis.Menurut dia, paling penting pengelolaan SDA pascaberakhirnya izin usaha suatu perusahaan tidak meninggalkan masalah baru bagi daerah. Sebaliknya, harus mampu meninggalkan kemandirian ekonomi bagi masyarakat daerah penghasil SDA.Pernyataan ini disampaikan Senator asal Kalimantan Tengah ini setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat Panitia Perancang Undang-Undang DPDR RI bersama para pakar energi, termasuk mantan Menteri ESDM Archandra Tahar di Jakarta, Rabu (4/4).Teras menyebut peran penting daerah, khususnya yang memiliki ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi penting untuk mengawal rancangan undang-undang untuk pengelolaan SDA ini.\"Termasuk, memastikan bahwa pengelolaan SDA akan memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah dan kesejahteraannya,\" kata dia.Dia mengemukakan bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPD RI itu, Arcandra Tahar menyampaikan empat hal penting yang perlu dilihat dalam mengelola SDA NKRI. Di mana keempat hal penting itu selaras dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sekaligus cita-cita ideal.Adapun keempat hal penting itu, yakni pengelolaan SDA wajib dikelola putra putri terbaik bangsa Indonesia, teknologi yang digunakan merupakan ciptaan sendiri, pendanaan berasal dari dalam negeri, serta pemanfaatan SDA pertama-tama harus mengutamakan kebutuhan dalam negeri.\"Menurut saya, keempat hal penting yang mesti dimasukkan dalam rancangan undang-undang pengelolaan SDA yang sedang kami garap di DPD RI. Berbagai upaya mesti dilakukan untuk mengurangi jarak yang terjadi atas empat hal penting ini,\" kata Teras.Selain hal itu, mantan Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu sepakat dengan apa yang disampaikan akademisi dari Departemen Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Dr Teguh Kurniawan, yang menekankan pentingnya aspek berkelanjutan dan keadilan dalam pengelolaan SDA.Di mana, katanya, aspek tata kelola lingkungan daerah sebagai konsep politik pelibatan masyarakat sipil lokal dalam masalah lingkungan serta peran penting pemerintah daerah tak kalah penting, termasuk sebagai salah satu upaya pengurangan kemiskinan.Apalagi, lanjut dia, khusus untuk sektor pertambangan menurutnya beberapa tantangan perlu dijawab, seperti re-sentralisasi kewenangan, ekspor ilegal, kepatuhan pemegang izin, lemahnya pengawasan, dampak lingkungan, isu tenaga kerja asing, reinkarnasi Izin Usaha Pertambangan, kontribusi bagi ekonomi lokal, konflik sosial, hingga penambangan ilegal.\"Inilah yang saya maksudkan, pengelolaan SDA membutuhkan strategi jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan nasional dan penting untuk dikawal pembahasan UU yang berkaitan dengan pengelolaan SDA,\" jelas Teras.(sof/ANTARA)
POPULER
