POLITIK
Terkait Kasus Bupati Meranti Terkena OTT KPK, Gubernur Riau Menyurati Mendagri
Pekanbaru, FNN - Gubernur Riau Syamsuar segera mengirim surat ke Menteri Dalam Negeri meminta petunjuk terkait dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Meranti setelah Bupati Muhammad Adil terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (6/4).\"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 65 ayat (3) dan (4), ketika bupati dan wakil bupati berhalangan dilaporkan ke Mendagri,\" kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau Muhammad Firdaus di Pekanbaru, Sabtu.Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil kena OTT KPK maka gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah melaporkan kondisi bahwa telah terjadi penangkapan terhadap bupati tersebut.Oleh karena itu, kata dia, Gubernur Riau perlu mengirim surat untuk meminta petunjuk terkait dengan siapa yang bakal menjadi Pelaksana Tugas Bupati Kepulauan Meranti untuk menjalankan tugas dan kewenangan sebagai bupati.\"Surat Gubernur Provinsi Riau itu sebagai dasar Mendagri menunjukkan wakil bupati sebagai Plt. Bupati Kepulauan Meranti, dan Mendagri yang akan mengeluarkan SK Plt. Bupati Kepulauan Meranti itu,\" katanya.Akan tetapi, kata lgi, sebelum SK keluar, ketika kepala daerah berhalangan secara otomatis wakil kepala daerah yang menjabat sebagai plt. kepala daerah.Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan agar laporan keuangan daerahnya memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).\"Muhammad Adil diduga memotong anggaran organisasi perangkat daerah dan menerima fee dari travel perjalanan umrah,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada Kamis (6/4) malam tersebut, penyidik KPK mengamankan sebanyak 25 orang yang terdiri atas Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, Ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, serta sejumlah pejabat dan pihak swasta.(ida/ANTARA)
Pembentukan Koalisi Besar, Jokowi Mengkhianati Demokrasi
Jakarta, FNN – Munculnya koalisi besar yang tiba-tiba dan di dalamnya banyak kasak kusuk, membuat banyak orang bertanya-tanya sebenarnya ke mana arah koalisi besar ini. Banyak orang menduga bahwa arahnya adalah dalam rangka menghadapi Anies atau bahkan dalam rangka tetap melanggengkan kekuasaannya, dengan cara apa pun. Indikasinya, kasak kusuk itu sudah lama sekali terjadi dan tidak pernah berhenti dari ide untuk menunda Pemilu. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung berpendapat bahwa pemberian nama koalisi besar mengandung makna untuk mengurus hal besar, bukan hal kecil. “Bagi mereka, sebut saja bagi istana, yang lebih penting adalah desain dasarnya, yaitu penundaan atau perpanjangan masa jabatan. Kira-kira itu maksudnya. Kalau soal Anies atau Prabowo itu soal teknis mungkin,” kata Rocky dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (8/4/23) dalam diskusibersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Menurut Rocky, kasak kusuk itu sudah lama sekali terjadi dan tidak pernah berhenti dari ide untuk menunda Pemilu. Meski Jokowi mungkin sudah memberi restu ke Prabowo, tapi kalau masih bisa diperpanjang, dia akan perpanjang dulu, meski harus menggunakan peralatan terakhir untuk memaksakan supaya secara legal jabatannya bisa diperpanjang. “Itu yang saya kira berbahaya pada bangsa ini karena restu Jokowi adalah restu seorang politisi yang cemas di ujung masa kekuasaannya. Itu artinya, dia bisa berbalik lagi untuk memakai ilmu-ilmu terakhir atau peralatan terakhir untuk memaksakan supaya secara legal jabatan beliau bisa diperpanjang,” ungkap Rocky. Meski Jokowi juga terus-menerus mengatakan bahwa pemilu tetap akan dilakukan, kata Rocky, tetapi watak seseorang yang cemas akan menggunakan segala macam cara. Oleh karena itu, lebih baik kita bersiaga terhadap penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan karena masih terbuka upaya untuk mengubah undang-undang Pemilu atau langsung lewat sistem MPR. “Itu semuanya option yang terbuka dan dikenali betul oleh mereka yang ada di kekuasaan,” ujar Rocky mengingatkan. Rocky menduga bahwa isu utamanya adalah penundaan atau perpanjangan masa jabatan demi menyelamatkan Jokowi. Sedangkan isu keduanya baru soal persaingan Anies dan Prabowo atau dengan Ganjar sekalipun. “Jangan sampai kita ditipu seolah-olah Pemilu akan dilakukan, tetapi nggak ada semacam jaminan bahwa kekuasaan tidak lagi punya ambisi untuk menunda Pemilu atau memperpanjang kekuasaan. Tetap ambisi itu yang musti kita curigai terus,” pesan Rocky. Tampaknya kita benar-benar berada dalam bukan kecemasan, tapi gelisah terhadap masa depan Indonesia, kata Rocky, karena satu upaya untuk memulihkan demokrasi justru berantakan di akhir masa jabatan Presiden Jokowi yang dulu dianggap berasal dari masyarakat sipil. “Jadi kelihatannya Pak Jokowi enggak paham bahwa dulu dia dipilih untuk meluruskan demokrasi, sekarang dia menunggangi ambisi dia sendiri untuk menghalangi demokrasi. Jadi kira-kira itu,” ungkap Rocky. (sof)
Polri Dipersilakan Kembali Mengajukan Endar Dalam Seleksi Dir Lidik
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Polri bila ingin mengajukan kembali Brigjen Pol. Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan (Dir Lidik) KPK.\"Ya silakan, boleh saja mengajukan lagi. Nanti kan tes, tidak otomatis diterima,\" kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Sabtu.Alex mengungkapkan saat ini ada empat jabatan kosong di lembaga antirasuah tersebut, dan pihaknya telah bersurat kepada kejaksaan dan kepolisian untuk mengirimkan daftar calon untuk kemudian menjalani tes untuk mengisi posisi tersebut.\"Kita sedang berkirim surat kepada kejaksaan dan kepolisian, itu nanti ada beberapa bidding posisi yang kosong, untuk Deputi Penindakan dan Direktur penyelidikan, JPU kemudian Korwil (Koordinator Wilayah) 1,\" ujarnya.Dalam seleksi jabatan tersebut KPK akan membentuk panitia seleksi yang akan melibatkan pihak eksternal.Brigjen Pol. Endar Priantoro merupakan mantan Direktur Penyelidikan KPK yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana Surat Sekretaris Jenderal KPK tertanggal 31 Maret 2023. Surat Sekjen KPK tersebut ditujukan untuk Polri mengenai penghadapan kembali Endar Priantoro kepada institusi Polri pada tanggal 30 Maret 2023.Namun, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyurati kembali Ketua KPK Firli Bahuri terkait dengan jawaban atas pengembalian anggota Polri untuk bertugas di lingkungan KPK.Kapolri dalam surat jawaban yang teregistrasi dengan Nomor: B/2725/IV/KEP./2023 per 3 April 2023 itu mempertahankan atau menugaskan Brigjen Pol. Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK.Dalam surat balasan tersebut, Listyo Sigit menyampaikan kepada pimpinan KPK terhadap penghadapan kembali Brigjen Pol. Endar Priantoro yang melaksanakan penugasan sebagai Direktur Penyelidikan KPK.Polemik jabatan Endar Priantoro dalam lembaga antirasuah tersebut kemudian berujung dengan Endar melaporkan Sekjen dan pimpinan KPK kepada Dewan Pengawas KPK.Pihak Dewas KPK saat ini masih mempelajari laporan yang dilayangkan Endar Priantoro terkait pemberhentian nya.\"Laporannya sudah diterima. Nanti kami pelajari, tapi kami sudah terima laporannya,\" kata anggota Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Jakarta, Rabu (5/4).(sof/ANTARA)
Jokowi Menjadi Variabel Kunci Wacana Koalisi Besar Pilpres 2024
Kupang, FNN - Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Rajamuda Bataona menilai sosok Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi variabel kunci dalam wacana koalisi besar partai politik (parpol) menuju Pilpres 2024.\"Variabel kunci dari wacana gagasan koalisi besar antara KIR dan KIB dan bisa juga dengan PDI Perjuangan adalah sosok Jokowi karena kekuatan sosial politiknya, yaitu citra diri dan tingkat kecintaan rakyat kepada dirinya yang sangat tinggi,\" kata Mikhael Rajamuda Bataona ketika dihubungi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu.Mikhael menyampaikan hal itu berkaitan dengan pengaruh sosok Joko Widodo dalam urusan koalisi parpol untuk mengusung calon presiden pada Pilpres 2024.Ia mengatakan bahwa pertemuan Presiden Jokowi dengan para ketua umum parpol pendukung, antara lain, Prabowo Subianto dari Gerindra, Airlangga Hartato dari Golkar, Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, dan Mardiono selaku Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP beberapa waktu lalu mencerminkan kuatnya pengaruh Jokowi dalam urusan Pilpres 2024 yang nyata dan determinan.Pertemuan itu, kata dia, adalah langkah politik yang tidak tiba-tiba, tetapi sesuatu yang memang sudah dirancang sejak lama dan dalam hal ini variabel kunci dari ide koalisi adalah sosok Jokowi.Ia menjelaskan bahwa sosok Jokowi sangat berpengaruh pada urusan persepsi publik karena tingkat kepuasan publik (approval rating) relatif sangat tinggi.Hal ini, kata dia, yang membuat banyak ketua umum parpol mau bertemu dan menurunkan ego masing-masing untuk membicarakan kerja sama dalam menghadapi Pilpres 2024.\"Karena menggunakan citra Jokowi dan kekuatan endorsement-nya akan sangat memudahkan urusan pemenangan. Hal itu sejalan dengan kehendak mayoritas rakyat yang suka kepada Jokowi,\" katanya.Mikhael mengatakan bahwa mayoritas publik masih merindukan Jokowi, artinya pengganti presiden pada tahun 2024 haruslah figur yang profil dan kinerja sejalan dengan nilai-nilai yang dijalankan Jokowi seperti dekat dengan rakyat, bekerja keras, dan tidak diskriminatif dalam program pembangunan atau paham tentang konsep Indonesia sentris.Sebagai politikus, kata dia, para ketua umum partai politik tampak jeli membaca arah psikologi rakyat.\"Karena saat ini psikologi rakyat sangat nyaman dengan Jokowi sehingga mereka juga harus ke sana,\" katanya.Ketika arus besarnya adalah rakyat masih menghendaki figur yang bisa melanjutkan kerja-kerja Jokowi dan nilai-nilai kepemimpinan, menurut dia, pragmatisme politik yang harus dilakukan adalah mencari format koalisi yang bisa menghasilkan kesepakatan paling rasional soal sosok capres yang sesuai dengan kehendak rakyat sekaligus yang diasosiasikan sebagai penerus Jokowi.(sof/ANTARA)
Ketum PAN dan Gerindra Silaturahmi Menindaklanjuti Ide Koalisi Besar
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan akan bersilaturahmi dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti gagasan membangun koalisi besar antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).\"Menindaklanjuti pasca-silaturahmi Ramadhan bersama Presiden di Kantor PAN untuk ide dan gagasan membangun koalisi besar antara KIB dan KKIR,\" ujar Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Viva mengatakan bahwa Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, akan bersilaturahmi ke rumah Kertanegara menemui Prabowo pada hari Sabtu pukul 15.00 WIB.Ia menjelaskan bahwa silaturahmi tersebut bertujuan untuk menyamakan frekuensi dan memperbanyak titik temu agar terbangun koalisi yang sepenuh hati, satu jiwa, dan satu perjuangan.\"Hal-hal detailnya nanti akan disampaikan oleh Bang Zulhas setelah pertemuan nanti,\" ucapnya.Sebelumnya, dalam acara \"Silaturahmi Ramadhan\" yang digelar oleh PAN di Kantor DPP PAN Jakarta, Minggu (2/4), dihadiri Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Plt. Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta para tokoh partai politik lainnya.Ada dua koalisi yang hadir dalam silaturahmi tersebut, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk sejak 4 Juni 2022 dengan anggota Golkar, PPP, dan PAN, serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri atas Partai Gerindra dan PKB.Presiden RI Joko Widodo yang turut hadir dalam acara itu mengatakan bahwa para ketua umum tersebut cocok berkoalisi.\"Saya hanya bilang cocok (berkoalisi), terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik,\" kata Presiden Jokowi.(sof/ANTARA)
Koalisi Besar Pencapresan Bisa Terwujud
Depok, FNN - Dosen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Aditya Perdana mengatakan melihat perkembangan politik koalisi besar pencapresan yang menggabungkan antara Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bisa terwujud.\"Dalam kacamata para elite, kebutuhan koalisi besar ingin dilakukan atas beberapa dasar pertimbangan, pertama perlunya calon presiden dan wakil presiden yang dapat melanjutkan agenda pembangunan Pak Jokowi di periode berikutnya,\" kata Aditya Perdana di Depok, Jabar, Sabtu.Kedua adanya kebutuhan untuk dapat memenangkan pilpres dengan peluang besar yang ditopang dengan elektabilitas dari capres-cawapres yang tinggi.Sehingga, ada peluang agar pelaksanaan pilpres hanya dilakukan satu ronde saja. Argumen nya tentu terkait dengan efisiensi anggaran pemilu.Ketiga faktor capres dan cawapres dalam penentuan dan kepastian Koalisi Besar ini adalah penting. Tidak mudah mencocokkan figur capres dan cawapres dengan peluang keterpilihan yang baik berdasarkan hasil banyak survei yang ada.Misalkan, memposisikan Puan Maharani sebagai capres yang disandingkan cawapres siapa pun adalah tidak mudah untuk meningkatkan peluang kemenangan koalisi karena elektabilitas Puan relatif rendah.Hal yang sama juga terjadi dengan Airlangga Hartarto juga memiliki posisi yang tidak menguntungkan. Sementara, peluang Ganjar untuk disandingkan dengan cawapres siapa pun yang populer, tentu punya peluang bagus karena elektabilitas Ganjar tinggi.Masalahnya di dalam PDIP belum ada putusan dari kedua nama tersebut yang akan resmi dicalonkan. Padahal, PDIP juga memposisikan dirinya sebagai faktor penting nanti apabila bergabung.Keempat adalah hal yang juga menarik ada terkait dengan endorsement yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap calon tertentu dalam kerangka Koalisi Besar tersebut.Ia mengatakan memang betul berdasarkan survei Lembaga Riset dan Konsultasi Publik Algoritma terakhir, capres yang diyakini dapat melanjutkan agenda Presiden Jokowi adalah bagian dari koalisi yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.Namun, pemilih merasa endorsement yang sedang dilakukan presiden tidak serta merta akan 100 persen diikuti oleh pemilih. Mereka akan melihat juga terkait dengan kapasitas dan rekam jejak calon. Dalam konteks itu, endorsement bukan pertimbangan utama pemilih.Sehingga menurut dia Koalisi Besar dapat terwujud, namun hal itu tidak mudah di dalam koalisi karena ada banyak dinamika yang tentu harus diselesaikan.(sof/ANTARA)
Mogok Kerja Pegawai KPK, Membongkar Habis Skenario KPK Mempersangkakan Anies
Jakarta, FNN – Skenario menghadang pencapresan Anies menggunakan jalan hukum di KPK memanfaatkan gelaran formula E sudah terbongkar habis. Oleh karena itu, Firli dan beberapa pimpinan KPK yang ingin mempersangkakan Anies harus melupakan dan membatalkan rencananya. Penolakan dari berbagai elemen pun dilakukan, termasuk aksi mogok kerja oleh pegawai KPK sebagai protes atas pencopotan Endar Priantoro, meskipun berita tersebut ditepis oleh KPK. Berita terbaru tentang aksi mogok kerja para pegawai KPK tergambar dalam foto yang menunjukkan dua ruang kerja yang kosong dengan tidak ada satu orang pun pekerja di ruangan itu. Foto tersebut dimuat dalam media dengan keterangan “dokumen-istimewa” yang berarti bahwa foto itu bukan diambil sendiri oleh wartawan (detik.com), tapi foto kiriman seseorang. Dalam foto tersebut juga disebutkan bahwa foto itu diambil dari ruang kerja para penyelidik dan penyidik di lantai 9 dan lantai 11 gedung merah putih KPK. Dalam narasi foto tertulis “tetap hadir di kantor di kantor KPK mengisi absensi dan setelah itu mereka meninggalkan ruangan.” Meski hanya sebuah foto, tetapi menunjukkan bukti bahwa kasus pemecatan Endar Priantoro, Direktur Penyelidikan KPK, mendapat perlawanan dari para penyelidik dan penyidik, juga pegawai KPK lain. Para penyelidik dan penyidik dari kepolisian membuat surat terbuka kepada pimpinan KPK. Mereka mengancam akan mogok kerja. Mereka juga menyatakan bahwa mereka menghormati keputusan diambil oleh Polri dan KPK selama itu berdasarkan norma aturan dan tidak ditumpangi oleh kepentingan. Para anggota Polri di KPK ini berpesan agar KPK memperhatikan dampak moral dan psikologis dari pegawai yang dikembalikan ke institusi atau lembaga asalnya. Karena Pegawai Negeri yang Dipekerjakan bukan hanya perorangan, namun merupakan representasi dari lembaga asal. Jadi, pengembalian harus atas persetujuan dari pimpinan KPK dan pimpinan instansi asal, bukan main dikembalikan begitu saja. Mereka mengancam minta dikembalikan ke kepolisian jika KPK tetap mencopot Brigjen Endar Priantoro. Mereka juga mengancam akan melaporkan pimpinan KPK ke Dewan Pengawas KPK dan meminta dewan pengawas KPK untuk melakukan pemeriksaan dan audit terhadap pemberhentian direktur penyelidikan yang dilakukan secara sewenang-wenang. “Surat terbuka ini jelas tidak main-main dan bisa membuat KPK lumpuh. Kalau mereka rame-rame kembali ke instansi asalnya, siapa yang akan melakukan penyelidikan dan penyidikan lagi?” ujar Hersubeno Arief, wartwan senior FNN dalam Kanal You Tube Hersubeno Point edisi Kamis (5/4/23). Sementara itu, Kapolri Jendaral Listyo Sigit hanya menjawab secara normatif menanggapi aksi para anggotanya di KPK. Kapolri hanya mengatakan bahwa semua sudah ada aturannya, baik di KPK maupun di Kepolisian, jadi harus taat asas. Menurut Hersubeno, tanggapan Kaplori tersebut, meskipun bersifat normatif, tetapi jelas menunjukkan bahwa kita harus mengikuti aturan. Sedangkan apa yang dilakukan oleh ketua KPK tidak mengikuti aturan, bahkan terkesan arogan dan tidak menghormati lembaga kepolisian, karena Endar Priantoro yang jelas sudah diberikan surat penugasan oleh Kapolri, ditolak dan dikembalikan, bahkan dipecat. Belakangan diketahui bahwa alasan Kapolri mengembalikan Endar ke KPK adalah karena kalau Endar Priantoro dan Karyoto ditarik mengikuti keinginan Firli, maka akan melemahkan KPK. Kalau Firli tetap bersikukuh mempertersangkakan Anies, yang bakal kena getahnya adalah Presiden Jokowi, sebab publik akan menganggap bahwa apa yang dilakukan Firli merupakan order dari Jokowi. “Saya pikir, dengan terbukanya kasus ini ke publik, dari penolakan bahkan sampai mogok kerja, betul-betul kasus ini sudah terang benderang di mata public. Firli tidak lagi punya lagi alasan yang kuat untuk tetap ngotot mempersangkakan Anies. Dia juga tidak lagi punya back up politik untuk terus menjalankan skenario jahatnya itu. Presiden Jokowi, walaupun menyampaikan pesannya secara mendua, tapi dapat diartikan dia menegur Firli dengan menyatakan jangan membuat gaduh. Ikuti aturan atau mekanisme kerja yang ada,” ujar Hersu. Jadi, bisa dikatakan bahwa skenario menghadang Anies dengan menggunakan jalan hukum di KPK memanfaatkan gelaran formula E sudah berantakan. Firli dan beberapa pimpinan KPK yang ingin mempersangkakan Anies harus melupakan dan membatalkan rencananya. Skenario KPK menghadang Anies Baswedan sudah terbongkar habis, simpul Hersu.(ida)
KKB Kelompok Numbuk Telenggen Ditangkap Tim Gabungan TNI-Polri di Puncak
Jayapura,FNN - Tim gabungan TNI-Polri menangkap Biasa alias Yamison Murib, anggota KKB yang menjadi anak buah Numbuk Telenggen kampung Wako, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kaops Damai Cartenz Kombes Faizal Rahmadani di Jayapura, Jumat, mengatakan Yamison Murib ditangkap Rabu (5/4) setelah anggota mendapat informasi terkait keberadaannya. Saat ini tersangka yang diduga terlibat sejumlah aksi kekerasan yang dilakukan KKB ditahan di Polres Puncak. \"Yamison Murib merupakan anak buah dari pimpinan KKB Puncak, Numbuk Telenggen dan Pilanus Walker yang terlibat dalam beberapa aksi hingga menimbulkan korban jiwa baik masyarakat maupun anggota TNI-Polri, \" jelas Kombes Faizal yang juga menjabat sebagai Dir Krimum Polda Papua. Kombes Faizal menjelaskan Yamison Murib terlibat dalam aksi penembakan terhadap tukang ojek ojek yaitu Udin tanggal 14 April 2021 di Kampung Eromaga, Distrik Omukia, dengan LP / 10 / IV / 2021 / Papua / Res Puncak Tgl 15 April 2021, pembakaran tower BTS tanggal 3 Januari 2021, pembakaran helikopter UP MI815 milik PT. Ersa di Bandara Aminggaru tanggal 11 April 2021 dengan LP / 11 / IV / 2021 / I / Papua / Res Puncak tanggal 15 April 2021. \"Kemudian penembakan terhadap anggota Ops Nemangkawi di Kampung Olenki, tanggal 27 April 2021 lalu,\" kata Faizal.(ida/ANTARA)
Ramadhan Momentum Meningkatkan Kualitas Iman dan Toleransi
Jakarta, FNN - Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Darud Dakwah Wal Irsyad (PB DDI) Suaib Tahir menilai Ramadhan menjadi momentum bagi umat Islam untuk meningkatkan kualitas iman, toleransi, dan mengamalkan nilai-nilai dalam Al Qur\'an.\"Karena apa pun yang kita kerjakan di bulan suci ini memiliki pahala yang sangat besar. Bulan Ramadhan merupakan kesempatan yang paling baik bagi setiap orang untuk melakukan perbaikan yang semestinya dilakukan,\" kata Suaib dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Menurut dosen pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Quran (PTIQ) Jakarta itu, meningkatkan kualitas iman di bulan Ramadhan dapat dilakukan dengan meninggalkan kebiasaan tidak baik.Dia mencontohkan apabila suka menggunjing, menceritakan keburukan teman, malas bekerja, kikir, tidak suka bersedekah, dan sifat buruk lainnya; maka sebaiknya di bulan Ramadhan mulai belajar untuk meninggalkan semua itu.Suaib juga menilai perlu peningkatan kedewasaan bersikap sebagai Muslim di bulan Ramadhan, misalnya berpikir positif ketika melihat orang tidak berpuasa di bulan Ramadhan.Menurut dia, jangan karena melihat orang tidak berpuasa, lalu dengan mudah memvonis sebagai kafir, pembangkang, dan sebagainya; karena situasi orang berbeda-beda.\"Permasalahan akan muncul kalau kita selalu mempersamakan diri kita dengan orang lain. Hal itu yang banyak terjadi sehingga menimbulkan ketidakrukunan yang tidak diinginkan dalam agama,\" jelasnya.Dia berharap umat Islam dapat memanfaatkan bulan Ramadhan untuk meningkatkan kualitas keimanan. Menurut dia, peningkatan kualitas keimanan seorang hamba akan terlihat dari semakin baiknya hubungannya dengan Tuhan dan sesama manusia.\"Setidaknya, setiap bulan suci Ramadhan itu ada perubahan signifikan di dalam diri kita, misalnya setelah Ramadhan ini kita sudah terbiasa tidak meninggalkan salat dan terbiasa bersedekah,\" ujar Suaib.(ida/ANTARA)
Politik Rondo Ucul di Era Demokrasi Lontong Sayur
Oleh Chris Komari - Activist Democracy Activist Forum Tanah Air (FTA). PARTAI politik di zaman sekarang beda dengan partai politik zaman dulu. Para pendiri partai politik zaman dulu sangat idealistik, memiliki gagasan besar dan memiliki rasa nasionalis yang tinggi. Bung Karno dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) membawa ide kebangsaan. Bung Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri (PM) Indonesia pertama dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI) adalah arsitek di balik kemerdekaan Indonesia. Pak Natsir dengan Partai Masyumi dengan mosi integral demi menyatukan 16 negara bagian, dari sistem negara Federal Republic United States of Indonesia (USI) atau yang dikenal dengan Negara Indonesia Serikat (RIS) menjadi NKRI. Coba lihat partai politik sekarang, orientasinya politik rondo ucul. (Rondo: rumongso ora nyekel duit okeh). Demokrasinya lontong sayur. Kerjaannya cari mahar, kegiatannya serangan fajar dan kampanyenya ngibuli publik dengan baliho. Para ketua partai politik, mendirikan partai politik dan terjun ke dunia politik bukan untuk menyalurkan ide, gagasan dan ideology partai, akan tetapi mayoritas lebih untuk mencari harta, tahta dan rondo. Ketika musim pemilu datang, mereka berharap bisa menjual Rondo politik untuk mendapatkan mahar, supaya tidak mengeluarkan banyak duit untuk membiayai Pemilu. Kalau bisa justru mencari keuntungan besar di musim Pemilu dengan menjual dukungan partai untuk mendapatkan mahar politik sebesar-besarnya. Ketika tidak ada yang mau membayar mahar politik, mereka ramai-ramai bikin koalisi supaya biaya politik ditanggung bersama dan kalau berhasil menang Pemilu kue kekuasaanya juga dibagi rata. Itulah politik rondo ucul di era demokrasi lontong sayur. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) itu koalisi yang terus mencari capres semenjak dibentuk, tetapi tidak ada capres yang mampu membawa dana Pilpres dan popularitas. Sehingga KIB sebagai koalisi harus berkoalisi dengan koalisi lainnya. PDI-P juga sama, tidak punya Capres sendiri yang populer dan juga minim dana Pilpres. Mau tidak mau, PDIP harus bergabung dengan koalisi yang ada. Pilihannya hanya dua, pertama bergabung dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP), tetapi harus berhadapan dengan Nasdem dan Partai Demokrat. Kedua, bergabung dengan KIB plus KIR (Koalisi Indonesia Raya) tetapi harus berhadapan lagi dengan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dan Jokowi serta pendukungnya. Sebenarnya PDI-P masih bisa menjadi single partai untuk mengusung Capres sendiri, atau bisa berkoalisi dengan KIB. Setelah itu tinggal mencari urusan dana Pilpres yang tidak sedikit. Kendala dana Pilpres 2024 inilah yang membuat koalisi partai politik harus berkoalisi lagi koalisi lainnya. 4). KPP dan KIB plus KIR juga masih membutuhkan partner bohir bohir politik untuk membiayai Pilpres 2024. Potensi Anies Rasyid Baswedan (ARB) menjadi tersangka korupsi oleh KPK masih sangat besar. Petinggi KPK masih ngotot ingin menjadikan ARB tersangka. Kekuataan besar dibalik KPK akan terus mencari jalan untuk menggagalkan ARB maju menjadi Capres 2024. PD juga diobok-obok terus oleh Moeldoko dan kemungkinan besar, Anas Urbaningrum setelah keluar dari penjara. Kemungkinan 1 partai koalisi ditawarin Rp5 trilliun hingga Rp10 trilliun di hari akhir batas pendaftaran Pilpres supaya koalisi KPP bubar, juga masih possibility, bahkan probability. Semua kondisi politik di atas, tidak ada yang menguntungkan rakyat. Selama rakyat masih figure-oriented dan partai politik oriented, tidak akan mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi dari Pemilu. Untung di era demokrasi lontong sayur sekarang ini ada FTA (Forum Tanah Air), bukan Forum Tempe Anget. FTA tidak berorientasi pada figur seorang Capres atau politisi. FTA juga tidak berorientasi pada partai politik. FTA berorientasi pada isu, pada masalah-masalah besar, kritikal dan krusial bagi kehidupan rakyat. Politik yang terbaik bagi rakyat luas adalah menjadi \"intelligence voters\" tidak menjadi figure-oriented dan juga tidak menjadi partai politik oriented. Rakyat tetap issue-oriented dan tidak memberikan suara (vote) secara gratis kepada capres Tidak semua yang kita lihat itu benar, tidak semua yang kita dengar itu benar, karena mata dan telinga itu tidak bisa dipercaya 100%. When we expect nothing at all from the world, that is when the world reveals it\'s deep secrets. (Ketika kita tidak membutuhkan apa-apa dari kehidupan dunia ini, maka pada saat itulah dunia mulai membuka tirai-tirai rahasianya pada diri kita). Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan, semoga berkah, banyak rejeki, lancar puasanya dan dimudahkan semua urusan di dunia. (*)
POPULER
