POLITIK
Ayo, Jangan Mundur Pak Mahfud, Ini Pertaruhan Investasi Sikap Politik Anda
Jakarta, FNN – Siang ini, rencananya Mahfud MD bersama Sri Mulyani dan Kepala PPATK, Yustia Vandana, akan kembali melakukan rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Rapat bersama ini tentu akan menjadi momen ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang menunggu kejelasan terhadap kasus mega skandal 349 T di Kemenkeu. Rasa penasaran masyarakat semakin menjadi jadi karena kemarin Mahfud MD melakukan jumpa pers dengan Sri Mulyani dan yang lain dan menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara data yang disampaikan oleh Sri Mulyani dan Mahfud MD. Padahal, pada rapat kerja bersama Mahfud MD dengan Komisi III DPR sebelumnya, dikatakan bahwa data Mahfud MD dan data Sri Mulyani berbeda. Kondisi ini tentu membuat masyarakat menjadi bingung dan bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi. Apakah Mahfud MD sedang masuk angin atau sedang melakukan zig zag? “Kita mesti paham ada adagium bahwa orang yang berubah-ubah pikiran itu artinya sedang mencari jalan untuk menyelamatkan diri. Kira-kira begitu. Tetapi, dalil ini hanya berlaku bagi mereka yang mentalnya nggak pengecut,” demikian jawab Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (11/4/23). Tetapi, lanjut Rocky, mental Mahfud tidak pengecut sehingga kita mesti mempunyai semacam cara membaca Mahfud. Bisa jadi ini juga merupakan umpan untuk mengatakan bahwa datanya berbeda sebetulnya, tapi belum bisa dibuka sekarang perbedaannya. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan tidak mungkin Mahfud tidak menghitung, karena dia sedang berinvestasi sikap politik. “Kalau dia mencla-mencle maka kita buat bukan sekadar sahabat Mahfud, kita bilang kita bikin kuburan politik buat Mahfud,” kata Rocky. Tetapi, Rocky tetap menganggap bahwa Mahfud mampu untuk zig zag dan mampu menunjukkan kualitas dia sebagai politisi. Jangan lupa bahwa Mahfud berada di dalam wilayah yang juga rentan untuk dipermainkan secara politik. Bagaimanapun dia menteri dengan kapasitas yang cukup mumpuni di wilayah hukum dan keamanan sehingga tentu dia berhitung itu. “Tapi, di atas semua kalkulasi itu, Mahfud tetap sedang menabung politik nilai, politik integritas, untuk reputasi dia ke depan. Tetap di dalam pikiran Mahfud sebagai orang yang saya paham psikologinya, dia tahu kapan dia akan muncul dan kapan dia musti sedikit menunduk,” ungkap Rocky. Rocky menduga dalam rapat kerja bersama Komisi III hari ini, akan ada ‘pertengkaran’ baru dan kelihatannya Mahfud siap untuk itu. Nanti kita akan melihat bagaimana psikologi Mahfud di depan Sri Mulyani, yang juga bersiap-siap untuk menyelamatkan diri. “Saya bayangkan Mahfud juga berhitung, bisa-bisa ada kecelakaan politik dalam dua minggu ke depan, sehingga seluruh tahapan pemilu harus dibayangkan belum lengkap atau batal atau apa pun istilahnya, sehingga elektoral politik berhenti maka Mahfud akan masuk di dalam persaingan yang ekstra elektoral, di luar sistem elektoral, entah sebagai tokoh penyelamat bangsa atau bahkan calon independen yang tiba-tiba ada tuntutan itu,” ungkap Rocky. Sikap Mahfud yang sedang melakukan zig zag ini semakin mengonfirmasi keadaan pemerintahan Jokowi. Mestinya, orang seperti Mahfud didukung penuh oleh Jokowi, tetapi Presiden Jokowi hanya berkomentar dengan kosa kata yang terbatas. Dukungan Jokowi untuk Mahfud, kata Rocky, cuma ucapan basa-basi untuk headline karena ada pers bertanya. Tinggal Mahfud yang menentukan, dia mau teruskan pengetahuan dia atau tidak. Kalau Mahfud tidak meneruskan, dia akan dianggap bikin hoaks, dan itu artinya reputasi Mahfud juga akan menjadi hoaks di ujungnya. Jadi, jangan mundur, Pak Mahfud!(ida)
Ombudsman Menyambut Baik RUU Kesehatan
Jakarta, FNN - Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyambut baik lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan sebagai upaya dalam pembaruan undang-undang bidang kesehatan di tanah air.\"Tentu kami menyambut baik upaya perubahan atau perbaikan undang-undang di bidang kesehatan dengan pendekatan omnibus law (RUU Kesehatan) ini,\" kata Najih di Jakarta, Selasa.Dia berharap, RUU Kesehatan yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu dapat mengakomodasi suara dan pandangan masyarakat secara maksimal.\"Omnibus Kesehatan ini hadir dari DPR, maka kami harapkan itu betul-betul menjadi suara hati rakyat,\" ujarnya.Najih menggarisbawahi harmonisasi atau peleburan 10 undang-undang di bidang kesehatan dan pendidikan melalui RUU Kesehatan.Menurut dia, RUU Kesehatan perlu dibahas secara cermat agar tidak memunculkan persoalan yang lain karena dampaknya yang cukup luas.\"Ini yang sebenarnya perlu dicermati yang mendalam karena melakukan harmonisasi dan perubahan atau bahkan menyatakan tidak berlaku nanti ketika RUU ini dibahas, itu akan berdampak cukup luas,\" ucap Najih.Dia menegaskan bahwa Ombudsman RI bersedia memberi masukan kepada DPR RI dalam rangka melengkapi RUU Kesehatan tersebut.\"Masukan yang disampaikan Ombudsman RI didasarkan pada data penanganan laporan yang ditangani Ombudsman RI serta masukan yang disampaikan melalui forum-forum komunikasi Ombudsman RI yang dilakukan di kantor perwakilan di daerah,\" katanya.Sebelumnya, RUU tentang Kesehatan telah disetujui menjadi RUU Inisiatif DPR RI di dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (14/2). RUU ini terdiri dari 478 pasal akan mengubah, menghapus beberapa peraturan perundangan existing maupun menetapkan beberapa pengaturan baru.(ida/ANTARA)
Negara Memastikan Kondisi PMI di Suriah Baik
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menyatakan saat ini Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus berkomunikasi intens untuk memastikan pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Suriah dalam kondisi baik dan sehat untuk dipulangkan.\"Intinya kita memastikan negara hadir dan yang bersangkutan bisa kembali ke Indonesia dengan selamat. Utamanya mereka juga dalam keadaan sehat dan baik,\" kata Christina dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Ia menyebut bahwa dua PMI viral di media sosial karena ditempatkan secara non-prosedural sedang diupayakan untuk dipulangkan ke Tanah Air.\"Ada kasus Dede, dan ada juga Ayu dari Bontang yang saat ini kami pantau melalui KBRI dan sedang diupayakan untuk bisa dipulangkan,\" ucapnya.Menurut dia, kasus seperti Dede dan Ayu cukup banyak dihadapi banyak PMI lainnya yang saat ini ada di shelter KBRI.Dia menyebut dari penelusuran di KBRI, Indonesia memiliki tantangan tersendiri yakni proses yang lama untuk bisa mendapatkan exit permit dari otoritas Suriah sebagai konsekuensi penerapan sistem kafalah atau kewenangan seorang pekerja bisa pulang atau tidak merupakan hak majikan.\"Kami tetap mendorong agar ada solusi terbaik untuk saudara-saudara PMI kita. Kemlu kami pantau juga sedang melakukan upaya agar mereka bisa sesegera mungkin dipulangkan,\" ujarnya.Christina mengingatkan hendaknya kasus PMI seperti yang dialami Dede dan Ayu menjadi pembelajaran bagi WNI yang ingin bekerja di luar negeri, agar memahami betul kesepakatan atau kontrak dengan agen sebelum diberangkatkan.Selain itu, tambah dia, calon pekerja juga perlu memastikan kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di daerah setempat sebelum memutuskan untuk berangkat.\"Kasus di Suriah, misalnya, mereka terikat kontrak kerja sekian tahun dan manakala berhenti di tengah jalan maka harus membayar ganti rugi kepada majikannya. Resiko itu harus dipahami,\" tuturnya.Selain itu, Christina juga mendorong agar pihak KBRI responsif untuk setiap persoalan WNI yang berada di luar negeri.\"Kami juga mendorong KBRI agar apa pun persoalan atau aduan yang masuk itu ditanggapi. Jangan juga tunggu viral. Karena kami yakin kerja KBRI untuk memastikan keselamatan dan perlindungan WNI kita di luar negeri selama ini sudah berjalan dengan baik,\" kata ChristinaSebagaimana diberitakan, PMI non-prosedural asal Karawang bernama Dede Asiah mengaku dijual perusahaan penyalur tenaga kerja sebesar 12.000 dolar AS atau sekitar Rp180 juta ke Suriah.Dede Aisyah berangkat ke Damaskus awal November 2022 melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian dia berpindah-pindah bekerja ke tiga majikan yang berbeda selama berada di Suriah.(ida/ANTARA)
Siapa Kekuatan di Belakang Firli, Pasti Presiden, Tidak Ada yang Lebih Kuat dari Itu
Jakarta, FNN – Kasus pemberhentian Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro, oleh pimpinan KPK, Firli Bahuri, semakin panas. Keadaan menjadi semakin panas setelah pagi tadi akses Brigjen Endar Priantoro untuk masuk ke gedung Merah Puith benar-benar ditutup sehingga tidak bisa masuk. Selain itu, rencananya siang ini juga akan ada unjuk rasa di gedung merah putih yang dilakukan oleh sejumlah mantan pimpinan KPK serta mantan pegawai KPK yang disingkirkan lewat tes wawasan kebangsaan oleh Firli Bahuri. Menanggapi peristiwa ini, Rocky Gerung mengatakan bahwa agaknya pintu untuk perubahan besar-besaran sudah terbuka. Menurut Rocky, walaupun pintu KPK tertutup, tetapi pintu perubahannya justru terbuka karena semua orang melihat bahwa KPK adalah sarang dari pencaloan politik dari awal, sarang dari upaya untuk mendiskreditkan beberapa tokoh dari beberapa tahun lalu. “KPK ini kan sarang, sarang dari pencaloan politik dari awal, sarang dari upaya untuk mendiskreditkan beberapa tokoh dari beberapa tahun lalu. Sekarang dia jadi semacam tempat orang menumpahkan segala macam kejengkelan, karena nilai KPK itu kan tadinya betul-betul sempurna, 10, pada waktu dibuat, kita dukung sama-sama. Lalu dia mulai berubah menjadi institusi yang dipergunakan oleh beberapa partai politik untuk menjegal lawan politiknya,” ujar Rocky Gerung dalam diskusi di Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (10/4/23) bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Yang menjadi pertanyaan, kata Rocky, apakah Firli sedemikian jagoan, sedemikian hebat, dan sedemikian kuat sehingga dia bisa masuk ke segala ranah, mengacak-ngacak satu kasus dan dibuat sedemikian rupa supaya kasus itu tetap diperhatikan publik, menarik perhatian publik, tiba-tiba di ujungnya ada semacam pemberontakan moral, pemberontakan etik dari teman-teman di KPK yang merasa bahwa Firli keterlaluan. “Enough is enough dan itu yang akan membuka pintu yang lebih besar untuk mengetahui siapa sebetulnya kekuatan di belakang Pak Firli. Ya, pasti presiden dan nggak ada yang lebih kuat dari itu kan?” ungkap Rocky. Menurut Rocky, Firli sedang menjalankan satu operasi, satu strategi politik yang memanfaatkan KPK sebagai lembaga yang sangat tangguh untuk menjebak orang, menangkap, dan segala macam. Dan jika ada yang bertanya untuk apa skenario itu dilakukan maka tidak ada yang bisa dijawab kecuali jawaban final bahwa presiden memerlukan KPK untuk bermain politik. Hanya itu jalan pikirannya. Rocky juga mengatakan bahwa di mata publik, di dalam alam bawah sadar publik, KPK dianggap betul-betul menjadi lembaga yang berada di ketiak Presiden, dikendalikan oleh Presiden, bahkan undang-undangnya sudah berubah menjadi bukan lagi lembaga yang independen, tapi lembaga yang bisa dialihkan menjadi peralatan presiden. “Kita mau tuduh itu secara akademis, bukan tuduh secara politis. Karena kalau analisis yang kita buat, ya nggak ada cara lain untuk menganggap KPK ini adalah salah satu peralatan paling kuat dari Presiden saat ini. Demikian juga Kejaksaan, tapi Kejaksaan belum bisa dipengaruhi sekuat KPK,” tegas Rocky. Menurut Rocky, ketergantungan Firli pada skenario inilah yang membuat dia menjadi bingung mau berbuat apa. Tetapi, Firli juga cerdik sehingga dia masih melakukan pembelaan atau strategi zig zag meski suatu waktu dia akan terjebak dan akan ditagih sebenarnya dia bermain untuk siapa. Terkait dengan Anies Baswedan, Rocky beranggapan bahwa Anies menjadi blessing in disguise, menjadi semacam simbol untuk menentukan yang mana sebetulnya sedang bermain politik dan yang mana yang sekadar disuruh-suruh untuk menjegal Anies. Mestinya, kalau Anies ada problem, diselesaikan saja betul-betul di dalam kasusnya sendiri, yaitu formula E. Tetapi, kalau formula E ini dikaitkan dengan pencalonan Anies sebagai presiden, itu berbahaya. Kita ingin di dalam demokrasi ada persaingan antara Anies dan Ganjar, Anies dan Prabowo, atau Prabowo dan Ganjar, dan yang lain. “Jadi, biarkan lapangan politik itu diasuh oleh logika politik, jangan dipakai sebagai upaya untuk sekadar menyelamatkan seseorang dan menjebak seseorang melalui kasus hukum. Itu yang ingin kita hindari,” saran Rocky. (ida)
Di Antara Empat LPH, Kepercayaan terhadap Polri dan KPK Terendah
Jakarta, FNN - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei terbaru mengenai tren kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum (LPH), hasilnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat persentase terendah. \"Iya, tren kepercayaan terhadap Polri dan KPK terendah jika dibandingkan dengan Kejagung dan pengadilan,\" kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan ketika dihubungi di Jakarta, Senin. Adapun tren kepercayaan publik terhadap Polri pada periode April 2023 adalah 63 persen, sementara KPK mendapat 64 persen. Kendati menjadi yang terendah, Polri sejatinya mengalami peningkatan tren kepercayaan dibandingkan periode sebelumnya. Dalam data yang dipaparkan Djayadi, tren kepercayaan Polri hanya menyentuh angka 61 persen pada bulan Februari 2023. Hal ini berarti Polri mengalami peningkatan tren kepercayaan sebesar 2 persen. \"Yang sedikit mengalami kenaikan adalah Polri, dari 61 persen menjadi 63 persen,\" kata Djayadi saat menjelaskan hasil survei terbaru LSI pada hari Minggu (9/4). Djayadi menjelaskan bahwa tren kepercayaan terhadap KPK mengalami penurunan. \"Secara umum, kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum itu kalau enggak stagnan, mengalami peningkatan sedikit, kecuali KPK,\" kata Djayadi. Ia menyebutkan KPK mengalami penurunan sebesar 4 persen. Semula 68 persen pada bulan Februari 2023, kini turun ke angka 64 persen. Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi LPH dengan tren kepercayaan tertinggi, yakni sebesar 69 persen. Tren kepercayaan Kejagung, kata Djayadi, mengalami peningkatan sebesar 1 persen. Sebelumnya, Kejagung baru menyentuh angka 68 persen. Dengan tren kepercayaan 68 persen, kata dia, pengadilan menyusul di posisi kedua setelah Kejagung dalam tren kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum versi LSI. Survei LSI pada tanggal 31 Maret hingga 4 April 2023. Wawancara via telepon oleh pewawancara terhadap 1.299 responden yang dipilih melalui proses random digit dialing (RDD). Sementara itu, margin of error dari survei LSI ini lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dan asumsi simple random sampling.(sof/ANTARA)
Puluhan Mortir Sisa PD II Siap Diledakkan Brimob di Belitung
Belitung, FNN - Satbrimob Polda Bangka Belitung siap meledakkan 20 buah temuan mortir aktif sisa peninggalan Perang Dunia II di tempat pengepul barang bekas di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.\"Puluhan mortir aktif yang ditemukan akan diledakkan atau Disposal,hanya saja waktu dan tempat belum dapat dipastikan, karena masih berkoordinasi dengan berbagai pihak yang berwenang,\" kata Komandan Kompi Batalyon B Satbrimob Polda Babel, Iptu Yudi Firmansyah di Tanjung Pandan, Senin.Menurut dia, untuk saat ini ada 20 buah mortir yang diduga masih aktif tersebut yang diangkut atau diamankan ke Mako Brimob setempat.\"Sebanyak 20 mortir tersebut kami angkut ke Mako Batalyon B Satbrimob Polda Babel,\" ujarnya.Ia menjelaskan, evakuasi tersebut dilakukan guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.\"Karena ini berada di dalam lingkungan masyarakat, kami juga mengingatkan masyarakat agar tidak mendekati lokasi penemuan mortir aktif ini,\" katanya.Dia menjelaskan evakuasi juga dilakukan dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian.Sebanyak tujuh personel Batalyon B Satbrimob Polda Babel dikerahkan untuk mengevakuasi 20 mortir tersebut.Mortir tersebut diletakkan ke dalam sebuah fiber yang diisi pasir guna mengurangi adanya tekanan dan gesekan yang berlebihan karena dikhawatirkan mortir tersebut meledak.\"Alhamdulillah, proses evakuasi 20 mortir berjalan dengan aman, lancar, dan selamat,\" ujarnya.Ia mengimbau, bagi masyarakat yang menemukan mortir sisa perang dunia agar tidak diangkat ke darat karena bisa membahayakan jika tidak ditangani secara profesional.\"Jadi kami imbau bagi masyarakat yang menemukan mortir sisa perang dunia II di laut jangan diangkat karena dinilai akan membahayakan,\" katanya.(ida/ANTARA)
Pertemuan Muhaimin dan Prabowo pada Senin Membahas Koalisi Besar
Jakarta, FNN - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pertemuan antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Senin sore akan mendiskusikan kemungkinan memperbesar koalisi.\"Karena memang Gerindra dan PKB saling mencari teman untuk memperbesar koalisi yang sudah ada. Nah, pada hari ini mungkin akan diteruskan dengan diskusi-diskusi,\" kata Dasco kepada wartawan di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.Wakil Ketua DPR itu mengatakan bahwa kunjungan Muhaimin ke kediaman Prabowo, rumah Kertanegara, Jakarta Selatan, juga akan membahas perihal dinamika situasi politik terkini.\"Tentunya segala sesuatu akan dibicarakan antara Partai Gerindra dan PKB,\" ucapnya.Dasco menyebut pertemuan antara dua ketua umum partai politik itu merupakan pertemuan rutin partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).\"Pertemuan sore ini adalah pertemuan silaturahmi rutin. Saya pikir seperti biasa memang Gerindra dengan PKB itu kemudian bertemu berdiskusi karena kami \'kan sudah melakukan kerja sama politik,\" ujarnya.Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo di rumahnya, Kartanegara, Jakarta, Rabu (5/4).Pada hari Kamis (6/4), Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra juga telah menyambangi Prabowo di kediamannya.Sementara itu, pada hari Sabtu (8/4), Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan melakukan silaturahmi ke kediaman Ketum Gerindra Prabowo Subianto guna menindaklanjuti gagasan membangun koalisi besar antara KKIR dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).Sebelumnya, dalam acara \"Silaturahmi Ramadhan\" yang digelar oleh PAN di Kantor DPP PAN Jakarta, Minggu (2/4), dihadiri Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Plt. Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta para tokoh partai politik lainnya.Ada dua koalisi yang hadir dalam silaturahmi tersebut, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk sejak 4 Juni 2022 dengan anggota Golkar, PPP, dan PAN, serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri atas Partai Gerindra dan PKB.(ida/ANTARA)
Kemenag Menyiapkan Skema Layanan Jamaah Haji Ramah Lansia
Jakarta, FNN - Kementerian Agama (Kemenag) telah menyiapkan beragam skema layanan untuk jamaah haji ramah lansia tahun 1444 H/2023 M mulai dari dalam negeri, perjalanan, Arafah Mina Muzdalifah, dan safari wukuf, hingga kepulangan, serta nomenklatur layanan jamaah lansia. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Jamaah Haji Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi Slamet ST pada Bimbingan Teknik Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin.Slamet menyebutkan jumlah jamaah haji lansia tahun 1444 H/2023 M sebanyak 56.777 jamaah dan yang masuk kuota prioritas lansia sebanyak 10.166 jamaah. Untuk rincian lansia berusia 65-74 tahun mencapai 45.796 jamaah atau 68,4 persen; yang berusia 75-84 tahun sebanyak 12.912 jamaah atau 19,3 persen; berusia 85-94 tahun sebanyak 7.680 jamaah atau 11,5 persen; dan yang berusia 95 tahun ke atas ada 555 jamaah atau 0,8 persen.\"Sesuai UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh disebutkan bahwa ada prioritas kuota kepada jamaah haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 tahun dan dari total kuota 221 ribu, 66.943 di antaranya lansia. Bahkan jika mengacu WHO lansia usia 60 tahun, maka jumlah jamaah haji kita yang lansia berjumlah 93 ribu,\" katanya.Slamet menjelaskan Program Haji Ramah Lansia tersebut dilakukan karena grafik lansia dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan, apalagi masa tunggu haji paling rendah 15 tahun, bahkan ada yang masa tunggunya mencapai 46 tahun. Hal itu dikarenakan masyarakat Indonesia biasanya mulai mendaftar haji atau melakukan setoran setelah kondisi ekonominya mapan.Atas Program Jamaah Haji Ramah Lansia tersebut, lanjut Slamet, telah disiapkan 13 skema, lima skema di antaranya (dalam negeri) yakni petugas, pembentukan kloter, manasik haji, kegiatan di kabupaten/kota, dan kegiatan di Asrama Haji.\"Kami menyiapkan petugas salah satunya melalui bimbingan teknis dan pembekalan dengan muatan-muatan pelayanan bagi jemaah lansia dan membangun kepedulian terhadap sesama jamaah,\" katanya.Skema yang disiapkan mulai dari menambah standar operasional prosedur (SOP) pembentukan kloter jamaah haji lansia, memasukkan materi manasik haji ramah lansia, hingga membuat edaran pelepasan jamaah haji lansia secara singkat dan menyempurnakan SOP pelayanan one stop service dengan memprioritaskan jemaah haji lansia.Untuk skema perjalanan atau antarkota seperti di dalam pesawat, saat sampai di Madinah, menuju Mekah dengan memastikan ketersediaan kursi prioritas bagi jemaah haji lansia baik di dalam bus, membantu di area lobi hotel, serta imbauan agar tidak turun dari bus, sehingga niat ihram dilakukan di dalam bus. Selain itu, ada empat skema lainnya terkait dengan saat jamaah haji lansia tiba di Jeddah, Mekkah, saat di Arafah, Mina, dan Muzdlifah, hingga safari wukuf.\"Skema layanan jamaah haji ramah lansia tersebut dapat berjalan efektif bila terbangunnya kesadaran dan kepedulian terhadap jamaah haji lansia, serta adanya komitmen bersama untuk memberikan layanan terbaik kepada mereka,\" kata Slamet.Slamet menambahkan dari seluruh skema tersebut, output yang dihasilkan antara lain adanya panduan bagi petugas haji, manasik haji jemaah lansia, SOP layanan, panduan bagi jamaah haji dan KBIHU, surat edaran ke pemerintah daerah, Kanwil Kemenag, dan embarkasi.\"Kita semua harus peduli, karena tanpa itu, maka akan mengalami kemunduran prestasi (indeks kepuasan jamaah haji tahun 2022 sebesar 90,54,red.). Kita tidak akan mampu jika ini tidak dilakukan bersama. Oleh karena itu, harus ditanamkan kepada diri masing-masing untuk menjaga kepedulian dan bahu membahu dalam memberikan pelayanan kepada para jamaah haji lansia,\" kata Slamet.(ida/ANTARA)
Firli Hanya Operator?
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa DAHSYAT! Firli Bahuri, ketua KPK yang pernah bermasalah dengan \"buku merah\" ngotot mau tersangkakan Anies. Publik bertanya: siapa yang menyuruh Firli Bahuri ini? Siapa \"the invisible hand-nya?\" Siapa sosok di balik Firli Bahuri? Firli saat ini harus menanggung risiko sendirin. Berhadapan dengan para pegawai KPK yang tidak terima dan protes atas pemecatan terhadap sejumlah penyidik senior mereka. Firli juga dihujat publik karena dianggap ikut terlalu aktif bermain politik praktis. Hanya satu tujuan atas pemecatan terhadap para penyidik senior yaitu tersangkakan Anies melalui kasus Formula E. Vulgar, terang-terangan dan gak peduli risiko hukum dan politiknya. Nalar hukum jadi berantakan. Ketika hukum dijadikan peluru kekuasaan, ketika hukum dijadikan alat sandera, dan ketika hukum digunakan sebagai sarana untuk menghabisi langkah musuh, maka bersiap-siaplah untuk menunggu ledakan yang akan berpotensi memporak-porandakan negeri. Hanya tinggal menunggu momentum dan waktu. Itulah hukum sosial dan politik. Publik tahu siapa di balik Firli. Operasinya atas ijin dan perintah siapa. Sebab, kenekatan firli yang ngotot ingin mentersangkakan Anies akan menghadapi risiko besar. Karena itu, butuh kekuatan besar. Firli tidak akan berani ambil risiko tanpa dukungan kekuatan yang besar. Ada orang-orang besar di belakang Firli. Firli, boleh dibilang, hanya operator. Kebetulan ia adalah ketua KPK. Dalam proses menuju \"kasuisasi Formula E\" ada tim pemantau yang terus mengkalkulasi dampak sosial-politiknya. Mereka terdiri dari orang-orang terlatih yang sangat profesional membidangi ilmu \"social movement\" dan \"transformasi sosial\". Mereka hitung dengan cermat, kira-kira kalau Anies tersangka, seberapa besar ledakannya. Ini hukum menang kalah. Tidak ada lagi obyektifitas. Tidak ada lagi integritas sebagai penegak hukum. Kalkulasi politik lebih dominan. Kalau ledakan bisa dikendalikan, maka operasi Formula E dijalankan. Jika ledakan akan besar, bisa jadi operasi \"kriminalisasi\" diurungkan. Nah, situasi sosial itu dinamis. Seringkali \"unpredictable\". Tidak terduga. Dikira bisa terkendali, tapi muncul variable lain yang tidak terkalkulasi. Maka, terjadilah ledakan. Kalau menggunakan istilah Karl Marx, situasi Indonesia sedang menuju ke arah yang lebih matang untuk meledak. Mungkin ini yang disebut oleh Jonathan Turner, bahwa situasinya sedang dalam tahap kedelapan. Menuju tahap kesembilan yaitu ledakan. Ini konsekuensi ketika penguasa mengendalikan segalanya. Seperti api dalam sekam. Rakyat lelah, lalu marah. Kemarahan yang tertahan akan meledak setiap saat ketika ada trigger. Maka, sejumlah elit yang menunggu ledakan itu sedang menyusun sekenarionya. Mereka yang akan muncul, dan tampil untuk memimpin gerakan itu. Inilah hukum yang berlaku di setiap sejarah. Anies Baswedan didaulat sebagai tokoh oposisi. Penguasa sendiri yang terus mendorong dan memposisikan Anies sebagai tokoh oposisi itu. Hajar sana-sini, jegal sana-sini, semua itu telah meneguhkan posisi Anies sebagai tokoh oposisi. Maka, semua rakyat yang tidak puas dengan penguasa, bergabung dan mendukung Anies. Ratusan simpul relawan yang lahir secara suka rela adalah bentuk nyata atas dukungan itu. Anda bisa bayangkan jika Anies dikriminalisasi. Anies dipaksa jadi tersangka dengan kesalahan yang direkayasa. Terkait dengan ini, sejauhmana kesiapan para pendukung Anies? Sekuat apa mereka mengkonsolidasikan diri dalam massa besar dan melakukan perlawanan? Apakah akan berhadap-hadapan antara dua massa besar yang saling menyerang dan menikam? Semoga ini tidak pernah terjadi. Di sisi lain, ada pihak-pihak yang sedang menunggu trigger agar terjadi ledakan. Mereka sabar menunggu kapan trigger datang, lalu tinggal meledakkan. Itulah satu-satunya panggung yang tersisa bagi mereka. Negara ini telah dipertaruhkan untuk sebuah permainan kalah menang. Jika terjadi ledakan, sejarah akan mencatat yang kalah akan dihabisi, dan yang menang akan berkuasa. Korban bisa terlalu besar. Begitu juga dampaknya untuk negeri ini. Pedih! Firli hanya operator. Pemain yang sesungguhnya akan menanggung risikonya. Jika menang, maka kekuasaan akan terus melenggang. Siapapun yang kalah, nasibnya bisa mengenaskan. Kalah-menang, rakyat dan negara jadi korban. Lalu, dimana jiwa kenegarawanan itu sekarang berada? Denver Colorado USA, 7 April 2023.
Fahri Hamzah: Rekonsiliasi atau Persatuan Harus Dilembagakan, karena banyak Manfaatnya
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah memuji langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam melakukan upaya rekonsiliasi dan konsolidasi elite saat ini. \"Jika elite bersatu dalam situasi krisis saat ini, maka akan banyak manfaatnya. Tapi sebenarnya upaya rekonsiliasi dan konsolidasi elite itu, sudah dilakukan Pak Jokowi sebelum adanya Covid-19,\" kata Fahri Hamzah kepada wartawan, Minggu (9/4/2023). Menurut Fahri, upaya melakukan rekonsiliasi sudah dilakukan Jokowi ketika merevisi Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pada 2019 lalu, yang kemudian menjadi UU No.13 Tahun 2019. \"Waktu kita merevisi Undang-undang MD3, terakhir itu 2019. Presiden meminta supaya semua partai dapat kursi pimpinan DPR /MPR, dan benar itu akhirnya terjadi,\" ujar Fahri. Sebab, jika mengacu pada UU MD3 yang lama, maka tidak semua partai mendapatkan kursi pimpinan DPR/MPR, tapi hanya partai yang masuk 5 besar saja, yang mendapatkan. Namun setelah direvisi, kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019, akhirnya semua partai mendapatkan kursi Pimpinan MPR, termasuk PKS dan Partai Demokrat yang menjadi oposisi yang seharusnya tidak dapat. \"Terakhir itu, Presiden bilang kita mau masuk rekonsilisiasi, semua partai kasih pimpinan, dan dapat semua. PKS dapat, ada Hidayat Nur Wahid, Demokrat dapat ada Syarief Hasan, bahkan Arsul Sani dari PPP saja dapat, tentu juga ada DPD di situ,\" katanya. Artinya, Presiden Jokowi sudah melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi elite sebelum ada Covid-19, dimana ketika itu dunia dalam keadaan biasa-biasa dan tenang-tenang saja. \"Dan ketika kita diundang Pak Jokowi, waktu itu belum deklarasikan Partai Gelora. Pesan kita ke Pak Jokowi, teruskan rekonsiliasi yang sudah bapak rintis di UU MD3. Kemudian dalam pidatonya, Pak Jokowi ngomongnya selalu rekonsiliasi,\" katanya. Sehingga Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang merupakan rivalnya di Pilpres 2019, akhirnya ditarik masuk ke kabinet, menjadi Menteri Pertahanan dan Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif. \"Jadi sebenarnya rekonsiliasi yang dirancang Pak Jokowi sebelum krisis itu satu inisiatif yang tepat, setelah terjadi pembelahan dua kali yang keras. Tapi sayang, tiba-tiba awal 2020, Covid-19 datang,\" katanya. Terlepas adanya Covid-19, kata Fahri, sebenarnya banyak keputusan elite yang sangat diuntungkan dengan adanya rekonslidasi dan konsolidasi elite, meskipun hal itu ditolak oposisi dan sebagian masyarakat, namun dalam negara demokrasi, itu hal biasa. Apalagi akibat Covid-19 saat ini, banyak pemimpin dunia yang jatuh, karena tidak kuat menanggung dampak krisis kesehatan, krisis kesejahteraan, krisis ekonomi dan krisis politik yang melanda seluruh dunia. \"Nah sekarang ini Covid-19 sudah selesai, tetapi kan krisis politik dunia masih ada. Ada Perang Rusia-Ukraina, ada kemungkinan perang di Taiwan dan lain-lain. Kemungkinannya cukup besar, tetapi lagi-lagi sedikit banyak jika elite-nya bersatu dalam krisis, rekonsiliasi itu banyak manfaatnya,\" jelas Fahri. Karena itu, Fahri menegaskan, bahwa rekonsiliasi itu seharusnya dipandang bukan sebagai insiden, tetapi harus dianggap sebuah monumen yang harus dilembagakan. Sebab, persatuan elite itu bermanfaat bagi bangsa dan negara. \"Kita tadinya menginginkan agar rekonsiliasi dilanjutkan sampai pada pembenahan sistem pemilu dan politik secara masif. Tetapi, sayangnya tidak berani dituntaskan, misalnya soal Presidential Treshold 0 persen,\" katanya. Fahri berharap agar usia pemerintahan Presiden Jokowi yang tinggal 7 bulan lagi, tidak ada persaingan di dalam kabinet yang bisa merusak fokus dan konsentrasi kerja dari pemerintah, gara-gara sibuk memikirkan pencalonan di Pilpres 2024. Padahal pemerintahanya masih dibutuhkan oleh rakyat, karena krisis global belum selesai dan perang Rusia-Ukraina itu, telah merusak merusak supply chain global (rantai pasokan global), sehingga banyak produk yang datang ke Indonesia harganya menjadi mahal. \"Hari ini Taiwan mau diserang oleh China dan Laut Cina Selatan itu ada perbatasan kita, itu terancam. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi meminta adanya koalisi besar itu, sebagai konsolidasi terhadap kabinet menurut saya harus dihormati dan harus dipuji, karena kekuasaan kabinetnya masih berlangsung,\" jelasnya. Harusnya para menteri yang berada di kabinet, tidak boleh punya calon sendiri-sendiri, karena nanti yang bekerja untuk pemerintah tidak ada, sementara mereka masih bagian dari pemerintah. \"Kalau oposisi mau menyerang, silahkan saja. Tetapi inisiatif Pak Jokowi mengkosolidasi sisa kekuasaan sampai berakhir, itu top dan harus dipuji. Nanti, efek nya hanya satu kandidat, misalkan Prabowo terserah. Yang penting konsolidasinya top,\" tegas Fahri. Sebab, menurutnya, para menteri yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIB) seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan dan Prabowo Subianto jika memiliki calon sendiri seperti Partai Nasdem, tentu tidak akan lagi yang bekerja untuk pemerintahan Jokowi. \"Airlangga itu menterinya Pak Jokowi, Zulkifli Hasan menterinya Pak Jokowi, Prabowo menterinya Pak Jokowi, Murdiono timnya Jokowi dan Muhaimin ada beberapa menterinya disitu. Kalau Nasdem kita bahas ulang saja. Kalau semua sudah punya calon sendiri, terus yang kerja buat pemerintah Jokowi, itu siapa?\" pungkasnya. (sws)
POPULER
