POLITIK
Hari Pertama Pendaftaran Calon DPD, 14 Bacalon Mendaftar
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan terdapat total 14 bakal calon (bacalon) anggota DPD yang mendaftar di hari pertama pendaftaran calon anggota DPD RI untuk Pemilu 2024 (1/5).\"Berdasarkan laporan rekap penerimaan pendaftaran calon anggota DPD, Senin, 1 Mei 2023 pukul 16.00 WIB, total pendaftaran diterima adalah 14 bacalon,\" kata anggota KPU RI Idham Holik, kepada wartawan di Jakarta, Selasa.Idham menjelaskan pula data tersebut diambil oleh KPU RI berdasarkan data yang dimuat dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon).Dia merinci 14 bakal calon anggota DPD itu mendaftarkan diri di Komisi Independen Pemilih Aceh (1 orang), KPU Provinsi Banten (1 orang), Gorontalo (1 orang), Kalimantan Barat (1 orang), Kalimantan Selatan (1 orang), Kepulauan Bangka Belitung (1 orang), Nusa Tenggara Barat (1 orang), Riau (1 orang), Sulawesi Tenggara (1 orang), Bengkulu (2 orang), dan Sumatera Utara (3 orang).Dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Minggu (30/4), KPU RI telah mengumumkan penerimaan pendaftaran calon anggota DPD RI dilakukan serentak dengan pendaftaran bakal calon legislatif DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota pada 1-14 Mei 2023.Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari menyampaikan pendaftaran calon anggota DPD RI hanya bisa didaftarkan oleh bakal calon yang telah memenuhi syarat dukungan yang sudah diajukan ke KPU provinsi.KPU RI sebelumnya telah menetapkan 700 bakal calon anggota DPD RI memenuhi syarat minimal dukungan pemilih dan sebaran untuk mengikuti Pemilu 2024.Mereka dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD RI di kantor KPU provinsi sesuai dengan daerah pemilihannya atau di Kantor Komisi Independen Pemilih (KIP) Aceh.(ida/ANTARA)
KPU Menjanjikan Layanan Terbaik Dalam Pendaftaran Bakal Calon DPR
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berkomitmen dan menjanjikan pelayanan terbaik kepada partai politik (parpol) peserta pemilu beserta bakal calon anggota DPR RI dalam pendaftaran bakal caleg DPR RI untuk Pemilu 2024.\"Kami berkomitmen akan memberikan pelayanan terbaik bagi parpol beserta bakal calon anggota DPR-nya, baik dari sisi literasi, regulasi, teknis, maupun sisi pelayanan Silon (Sistem Informasi Pencalonan),\" ujar anggota KPU RI Idham Holik kepada wartawan di Jakarta, Selasa.Komitmen tersebut, lanjut Idham, dapat dilihat dari langkah KPU menghadirkan layanan bantuan atau helpdesk di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat. Menurutnya, layanan bantuan itu berfungsi dengan baik.\"Helpdesk ini berfungsi dengan baik, terbukti ada beberapa parpol yang datang ke helpdesk untuk berkonsultasi atas permasalahan yang dihadapi secara teknis mengenai Silon dan ada beberapa caleg yang bertanya mengenai mekanisme pengajuan daftar bakal calon beserta persyaratan,\" jelas Idham.Ia juga menyampaikan komitmen serupa berlaku pula untuk pendaftaran bakal calon anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan pendaftaran calon anggota DPD RI.Berikutnya, Idham mengingatkan kembali, sebagaimana yang telah disampaikan oleh pihaknya dalam surat yang dikirim kepada partai-partai politik di tingkat pusat, para pimpinan parpol diharapkan menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPU satu hari sebelum mendaftarkan bakal calon anggota DPR-nya.\"Kami juga ingin mengingatkan kembali kepada pimpinan parpol agar satu hari sebelum pengajuan bakal calon anggota DPR RI, dapat sampaikan surat pemberitahuan kepada kami,\" katanya.Dengan demikian, lanjutnya, KPU RI dapat memberikan pelayanan terbaik kepada parpol yang datang ke Kantor KPU RI untuk mengajukan daftar bakal calon anggota DPR-nya.Dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Minggu (30/4), KPU RI telah mengumumkan penerimaan pendaftaran bakal calon legislatif DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon anggota DPD untuk Pemilu 2024 dilaksanakan pada 1-14 Mei 2023.Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari menyampaikan pendaftaran bakal calon anggota DPR RI untuk semua daerah pemilihan (dapil) akan dilakukan oleh pimpinan pusat partai politik dengan mengunjungi Kantor KPU RI.Kemudian untuk bakal calon anggota DPRD provinsi, akan didaftarkan oleh masing-masing pengurus parpol tingkat provinsi kepada KPU provinsi masing-masing dan bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota akan didaftarkan pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota di kantor KPU kabupaten/kota masing-masing.Sementara itu, untuk pendaftaran calon anggota DPD RI, Hasyim menegaskan hal tersebut hanya bisa didaftarkan oleh bakal calon yang telah memenuhi syarat dukungan yang sudah diajukan ke KPU provinsi. Mereka dapat mendaftarkan diri di kantor KPU provinsi berdasarkan dapil atau Kantor Komisi Independen Pemilih (KIP) Aceh.Hasyim mengingatkan, seperti lazimnya prosedur pendaftaran tahapan pemilu terdahulu, KPU akan melayani pendaftaran bakal caleg Pemilu 2024 dengan jam operasional pukul 08.00-16.00 waktu setempat untuk tanggal 1-13 Mei 2023.\"Untuk hari terakhir, tanggal 14 Mei 2023, akan dilakukan mulai pada pukul 08.00-23.59 waktu setempat,\" kata dia.(ida/ANTARA)
KPU Jawa Barat Mengajak Warga Mengecek Nama di DPS
Bandung, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat warga untuk mengecek namanya apakah telah terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. \"Pengumuman resmi dari KPU agar semua WNI memeriksa apakah namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS),\" kata Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat Undang Suryatna Undang Suryatna ketika dihubungi, Senin. Pemeriksaan atau pengecekan dapat dilakukan melalui tautan di bawah ini: https://cekdptonline.kpu.go.id/. \"Batas waktunya hingga tanggal *2 Mei 2023. Semangat ber-kobar-kobar untuk memilih calon yang pantas menjadi pemimpin bangsa akan percuma jika nama kita belum terdaftar sebagai pemilih. Ayo segera di-cek, hanya butuh 1 menit saja kok,\" kata dia. Sebelumnya, KPU Jawa Barat telah merilis jumlah daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada pertengahan April 2023. Adapun hasil rekapitulasi DPS tingkat provinsi, jumlah DPS di Jabar yaitu 35.910.407 pemilih. Jumlah total tersebut berasal dari 27 kota kabupaten, 627 kecamatan, 5.957 desa/kelurahan, dan 140.472 TPS. Jumlah DPS terdiri dari 18.061.626 pemilih laki-laki dan 17.848.781 pemilih perempuan. Data-data tersebut telah mengakomodir masukan data dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat Undang Suryatna Undang Suryatna mengatakan, data pemilih sementara telah disebar di tempat strategis oleh KPU Kabupaten Kota atau dapat dicek langsung melalui laman https://cekdptonline.kpu.go.id/ \"Ini masih dalam masa tanggap hingga 2 Mei mendatang sehingga calon pemilih diharapkan partisipasinya turut memastikan keikutsertaannya pada Pemilu 2024 nanti,\" ujar Undang.(sof/ANTARA)
Belum Ada Parpol yang Menyeahkan Daftar Bakal Calon DPR di Hari Pertama
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan belum ada partai politik (parpol) peserta pemilu yang menyerahkan daftar bakal calon anggota DPR RI pada hari pertama pendaftaran di Jakarta, Senin.\"Hari ini, belum ada partai politik tingkat pusat yang menyerahkan daftar bakal calon anggota DPR RI kepada KPU RI,\" kata Anggota KPU RI Idham Holik kepada wartawan di Jakarta, Senin.Sejak pukul 08.00 hingga 16.00 WIB, Senin, KPU RI telah membuka pendaftaran bakal calon anggota DPR RI di Ruang Sidang Utama, KPU RI, Jakarta.Masyarakat pun dapat memantau pendaftaran tersebut secara daring melalui kanal YouTube KPU RI. Namun, hingga pukul 16.00 WIB, tidak ada satu pun partai politik tampak hadir di Ruang Sidang Utama KPU RI yang berada di lantai dua itu.Deputi Bidang Dukungan Teknis Sekretariat Jenderal KPU RI Eberta Kawima telah menyampaikan seluruh jajaran KPU mulai dari tingkat pusat hingga daerah siap menerima pendaftaran bakal caleg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, serta calon anggota DPD untuk Pemilu 2024.\"Bukan hanya di KPU RI, di tanggal yang sama juga karena memang dilaksanakan serentak se-Indonesia, jajaran kami yang ada di KPU provinsi dan KPU kabupaten dan kota, ada 38 provinsi dan 514 kabupaten dan kota. Semua siap-siap melaksanakan hal yang sama, semua siap menerima tamu (partai politik yang akan mendaftar),\" kata Eberta.Dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Minggu (30/4), KPU RI telah mengumumkan penerimaan pendaftaran bakal calon legislatif DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, serta calon anggota DPD untuk Pemilu 2024 dilaksanakan pada 1-14 Mei 2023.Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari menyatakan hal itu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024.\"Pada tanggal 1-14 Mei 2023 sesuai jadwal, yaitu pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota oleh partai politik kepada KPU, sesuai dengan tingkatannya. Demikian pula pendaftaran calon anggota DPD,\" kata Hasyim.Pendaftaran bakal calon anggota DPR RI untuk semua daerah pemilihan (dapil) akan dilakukan oleh pimpinan pusat partai politik (parpol) dengan mengunjungi Kantor KPU RI.Kemudian, untuk bakal calon anggota DPRD provinsi, akan didaftarkan oleh pengurus parpol tingkat provinsi kepada KPU provinsi masing-masing dan bakal calon anggota DPRD kabupaten dan kota akan didaftarkan pengurus partai politik di tingkat kabupaten dan kota di kantor KPU kabupaten dan kota masing-masing.Sementara itu, untuk pendaftaran calon anggota DPD RI, Hasyim menegaskan hal tersebut hanya bisa didaftarkan oleh bakal calon yang telah memenuhi syarat dukungan yang sudah diajukan ke KPU provinsi.KPU RI sebelumnya telah menetapkan 700 bakal calon anggota DPD RI memenuhi syarat minimal dukungan pemilih dan sebaran untuk mengikuti Pemilu 2024.Hasyim mengingatkan seperti lazimnya prosedur pendaftaran tahapan pemilu terdahulu, KPU akan melayani pendaftaran bakal caleg Pemilu 2024 dengan jam operasional pukul 08.00-16.00 waktu setempat untuk tanggal 1-13 Mei 2023.\"Untuk hari terakhir, tanggal 14 Mei 2023, akan dilakukan mulai pada pukul 08.00-23.59 waktu setempat,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
TNI Berikan Peringatan Jika Pilpres 2024 Curang, Rocky Gerung: Kemampuan TNI Lebih Tenang Dalam Membaca Situasi
Jakarta, FNN --- Mayjen TNI Kunto Arif Wibowo menulis artikel tentang situasi sekarang ini, dengan judul Etika Menuju 2024. Kunto waswas dengan para politisi yang belum bisa mendidik masyarakat dalam berpolitik. \"Alih-alih berharap akan bisa mendewasakan atau mendidik publik dalam berpolitik, justru kekhawatiran “tongkat membawa rebah” yang diperlihatkan,\" kata Kunto dalam artikel tersebut. Semestinya lanjut Kunto cukup dengan kembali ke Pancasila, melihat sisi-sisi yang diharuskan. Keharusan menjaga persatuan kesatuan, keberadaban, dan keadilan serta etika, itu sudah cukup. \"Kita sepertinya membutuhkan Pancasila dalam politik sekarang ini, karena sedang tidak baik-baik saja,\" katanya. Akan tetapi, lanjut Kunto andai ketidakpedulian tetap terjadi dan semakin menguat, maka demi alasan pertahanan dan keamanan, TNI agaknya harus sedikit maju mengambil posisi. Artikel itu menarik perhatian wartawan senior FNN Hersubeno Arief untuk mengulasnya bersama pengamat politik Rocky Gerung dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Ahad (30/04/2023). \"Seorang Jenderal menulis di Kompas dan menerangkan dengan bagus sekali keadaan bangsa ini. Ini artinya TNI selalu peka terhadap situasi kecil yang membuat ke arah yang tidak pasti. Jadi kalau kita lihat Pangdam Siliwangi itu menulis, kita tahu Siliwangi itu kaya akan pikiran intelektual,\" tegas Rocky. Rocky juga mengatakan, ketegangan-keteganan yang terjadi hari ini, termaksud yang terjadi antara Polisi dan Militer, ketidak pastian Capres dan Wapres ini semuanya dibaca dengan teliti oleh Pangdam Siliwangi. \"Ini menunjukkan bahwa TNI ini walaupun bukan partai, tetapi ia berpolitik, yaitu politik keadilan dan kesejahteraan. Siliwangi kita tahu bahwa ia mempunyai hak sejarah untuk menegur bangsa ini,\" ujar Rocky. Rocky juga meyakini, kemampuan TNI untuk mengantisipasi lebih tenang dari pada partai politik, partai politik mengevaluasi untuk kepentingannya sendiri, kalau TNI mengevaluasi bukan untuk kepentingannya tetapi untuk kepentingan bangsa. \"TNI mengerti masalah pada intinya kalau saya liat, kalau kita liat keadaan dengan situasi pencapresan ini, kita akan melihat akan ada regrub antara para perwira TNI, seperti SBY dia punya kekuatan itu, dan ngerti TNI harus pro aktif. Dan akhirnya ada kesepahaman tentang keadaan, dan ini yang tidak dimiliki oleh Jokowi,\" terang Rocky. Terakhir, Rocky mengatakan ada kegelisahan di TNI bahkan juga perwira-perwira mudanya. Mereka memantau secara perlahan untuk menentukan sikap pada hak sejarah. Dari situ kita mengetahui ada teguran dari TNI terhadap politik sipil. \"Itu mengingatkan kita pada posisi TNI itu, mereka punya posisioning paper, dan juga sekaligus bukan sekadar teguran refleksi yang diminta oleh TNI terhadap politisi-politisi ini, yang gagal menghasilkan kesepakatan intelektual untuk memikirkan nasib bangsa, jernih seperti kristal yang ditulis oleh Mayjend Kunto,\" tutup Rocky. (far/ida)
Tidak Mudah Mengajak Koalisi KIR Bergabung Dengan PDIP
Kupang, FNN - Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Nusa Tenggara Timur, Marianus Kleden menilai tidak mudah mengajak koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) untuk bergabung dengan PDIP dalam menghadapi Pilpres 2024.\"Koalisi KIR yang terdiri atas PKB dan Gerindra tentu bisa diajak bergabung dengan PDIP tapi dengan posisi tawar yang tidak mudah,\" katanya ketika dihubungi di Kupang, Senin.Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan peluang koalisi partai politik untuk menghadapi Pilpres 2024.Marianus mengatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden bisa menawarkan posisi calon wakil presiden dari koalisi KIR yang terdiri atas Partai Gerindra dan PKB.Namun, sosok yang yang ditentukan sebagai cawapres dari KIR tidaklah mudah \"Mau dipasangkan siapa yang jadi cawapres. Yang dihitung tentu saja bukan hanya dukungan suara tetapi apakah ideologi nasional tetap dominan,\" katanya.Ia melanjutkan di sini tokoh PKB tentu diperhitungkan tetapi bagaimana dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.Lebih lanjut, Marianus mengatakan dalam menentukan cawapres untuk menggandeng Ganjar Pranowo akan mempertimbangkan dukungan yang kuat dari kalangan pemilih Islam.Ia menyebutkan selain Prabowo Subianto, ada sejumlah figur lain seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mendapat dukungan kuat dari masyarakat Jawa Barat.Jika Ganjar yang mendapat dukungan kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur dipasangkan dengan Ridwan Kamil yang mendapat dukungan kuat di Jawa Barat, maka peluang memenangkan pilpres cukup besar.Selain itu, peluang untuk memasangkan figur dari kalangan kalangan nahdliyin juga ada misalnya dengan Mahfud MD, tetapi sosok Mahfud dikenal kuat dengan prinsip bisa membuat negosiasi di tingkat elit akan sulit terjadi.Oleh sebab itu, dari kalangan ini, mungkin lebih berpeluang yaitu Erick Thohir yang juga sedang menjabat Menteri BUMN.Marianus menyebutkan figur lain yang dianggap fleksibel mendayung di antara arus nasionalis dan Islamis adalah Sandiaga Uno.\"Namun situasi masih sangat fleksibel dan beberapa tokoh itu dan lainnya memiliki peluang untuk menjadi cawapres,\" katanya.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.(ida/ANTARA)
Anggota DPR Meminta Ada Kemudahan Akses Peningkatan Kemampuan Buruh
Jakarta, FNN - Anggota Komisi IX DPR RI M. Nabil Haroen meminta Kementerian Ketenagakerjaan, pengusaha, serta pengelola perusahaan menghadirkan kemudahan bagi para buruh dan kelompok pekerja Indonesia dalam mengakses layanan peningkatan kemampuan atau keterampilan teknis.\"Saya mendorong pihak pengusaha, pengelola perusahaan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan pihak terkait untuk memudahkan buruh dan kelompok pekerja mengakses peningkatan kemampuan atau keterampilan teknis,\" kata Nabil dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Menurut dia, hal tersebut dapat membantu peningkatan kualitas pekerja Indonesia, sehingga mereka dapat bersaing dengan pekerja lintas negara.Selain itu, lanjutnya, pasar kerja pun menjadi dinamis dan terbuka peluang besar bagi pekerja Indonesia yang mempunyai kemampuan untuk mendapat kesejahteraan lebih baik. Nabil mengatakan hal itu terkait dengan peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional, Senin.Berikutnya, dia menilai harus ada dukungan penuh dari para pihak terkait dalam menyerap aspirasi buruh di Tanah Air untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.\"Harus ada dukungan penuh terhadap aspirasi buruh, terutama terkait kesejahteraan dan hak hidup yang layak,\" tambahnya.Dukungan penuh tersebut memang sudah seharusnya diberikan karena buruh merupakan bagian penting bagi bangsa ini. Bahkan, mereka layak disebut sebagai tulang punggung ekonomi bangsa.Nabil mengatakan kontribusi buruh selama ini berperan besar dalam mempercepat gerak ekonomi Indonesia, terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan pekerja di berbagai sektor.\"Kontribusi buruh juga bernilai penting untuk meningkatkan ekonomi Indonesia pada masa kini dan mendatang,\" jelasnya.Nabil juga menyampaikan bahwa dirinya bersama seluruh anggota Komisi IX DPR RI terus berupaya menciptakan regulasi terbaik bagi kesejahteraan dan aspirasi buruh, terutama soal jaminan kesehatan, keamanan kerja, serta pendidikan anak para buruh. Hal itu menjadi konsentrasi utama Komisi IX.Dia pun mengingatkan agar aspirasi-aspirasi para buruh itu juga harus sesuai dengan kenyataan di lapangan serta realitas dan persaingan perekonomian antarnegara.Nabil menilai aspirasi para buruh harus disikapi secara bijaksana oleh para pemangku kepentingan. Salah satunya, dengan membandingkan aspirasi itu dengan usulan-usulan dari berbagai pihak, seperti pelaku industri dari lintas sektor terkait kendala, tantangan, dan dinamika yang ada di lapangan pekerjaan saat ini.\"Tujuannya, untuk kebaikan kelompok pekerja serta keberlanjutan ekosistem ekonomi Indonesia agar terus bertumbuh,\" ujar Nabil.(ida/ANTARA)
Sebanyak 500 Personel Dikerahkan untuk Mengamankan Aksi Buruh di Gedung Sate
Bandung, FNN - Sebanyak 500 personel polisi dari Polrestabes Bandung dikerahkan untuk mengamankan aksi buruh dalam rangka Hari Buruh Internasional (May Day) di Gedung Sate dan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan berdasarkan informasi, aksi dari serikat buruh itu dijadwalkan digelar pada 12.00 WIB di lokasi tersebut. \"Di Gedung Sate ini disiapkan 400 orang, di DPRD 100 orang bisa bergeser. Dan personel lainnya bersiaga di Polrestabes Bandung,\" kata Budi di Gedung Sate. Dalam pengamanan aksi buru itu, Budi memerintahkan seluruh personel untuk bersikap humanis terhadap massa aksi buruh. Dia pun memastikan para buruh bisa menyampaikan pendapatnya dengan aman. \"Kami akan memberikan pelayanan maksimal secara humanis, persuasif karena ini adalah hari buruh. Silahkan para buruh yang ingin menyampaikan pendapat,\" kata dia. Untuk itu, Budi pun mengimbau para buruh menyampaikan aspirasi dengan baik. Petugas pun menurutnya akan memberikan pelayanan maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun hingga pukul 12.30 WIB, masa buruh belum terlihat berkumpul di Gedung Sate. Meski begitu, sejumlah personel polisi telah bersiaga mengamankan area Gedung Sate. Selain itu, ruas Jalan Diponegoro di depan Gedung Sate pun masih bisa dilalui oleh kendaraan. Biasanya ruas jalan itu ditutup jika ada kegiatan aksi atau semacamnya.(ida/ANTARA)
Seluruh Jajaran Pusat-Daerah Siap Menerima Pendaftaran Bakal Caleg
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan seluruh jajarannya mulai dari tingkat pusat hingga daerah siap menerima pendaftaran bakal calon legislatif (caleg) DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta calon anggota DPD untuk Pemilu 2024.\"Bukan hanya di KPU RI, di tanggal yang sama juga karena memang dilaksanakan serentak se-Indonesia, jajaran kami yang ada di KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota juga siap,\" ujar Deputi Bidang Dukungan Teknis Sekretariat Jenderal KPU RI Eberta Kawima di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin.Menurut Eberta Kawima, ada 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, semua siap-siap melaksanakan hal yang sama, semua siap menerima partai politik yang mendaftarkan bakal caleg dan calon anggota DPD.Kawima pun menyampaikan KPU di tingkat pusat dan seluruh provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia memastikan kesiapan tempat, fasilitas, dan pihak yang menerima pendaftaran bakal caleg DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta calon anggota DPD untuk Pemilu 2024.Sebelumnya, dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Minggu (30/4), KPU RI telah mengumumkan penerimaan pendaftaran bakal calon legislatif DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon anggota DPD untuk Pemilu 2024 dilaksanakan pada 1-14 Mei 2023.Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari menyatakan hal itu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024.\"Pada tanggal 1-14 Mei 2023 sesuai jadwal, yaitu pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota oleh partai politik kepada KPU, sesuai dengan tingkatannya. Demikian pula pendaftaran calon anggota DPD,\" kata Hasyim.Lebih lanjut, dia menyampaikan pendaftaran bakal calon anggota DPR RI untuk semua daerah pemilihan (dapil) akan dilakukan oleh pimpinan pusat partai politik (parpol) dengan mengunjungi Kantor KPU RI.Kemudian untuk bakal calon anggota DPRD provinsi akan didaftarkan oleh masing-masing pengurus parpol tingkat provinsi kepada KPU provinsi masing-masing dan bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota akan didaftarkan pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota di kantor KPU kabupaten/kota masing-masing.Sementara itu, untuk pendaftaran calon anggota DPD RI, Hasyim menegaskan hal tersebut hanya bisa didaftarkan oleh bakal calon yang telah memenuhi syarat dukungan yang sudah diajukan ke KPU provinsi.KPU RI sebelumnya telah menetapkan 700 bakal calon anggota DPD RI memenuhi syarat minimal dukungan pemilih dan sebaran untuk mengikuti Pemilu 2024.Hasyim mengingatkan bahwa seperti lazimnya prosedur pendaftaran tahapan pemilu terdahulu, KPU akan melayani pendaftaran bakal caleg Pemilu 2024 dengan jam operasional pukul 08.00 WIB-16.00 waktu setempat untuk tanggal 1-13 Mei 2023.\"Untuk hari terakhir, tanggal 14 Mei 2023, akan dilakukan mulai pada pukul 08.00-23.59 waktu setempat,\" kata dia.(ida/ANTARA)
Airlangga Temui SBY, Rocky Gerung: Saya Yakin Itu Andilnya Jokowi
Jakarta, FNN -- Tadi malam, Sabtu (30/04/2023) peristiwa mengejutkan terjadi di panggung perpolitikan Indonesia. Bagaimana tidak, Partai Golkar melakukan silaturahmi kepada Susilo Bambang Yudoyono di Cikeas. Menurut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono itu adalah pertemuan yang seru namun tak mungkin untuk disampaikan. \"Airlangga datang ke SBY sebenarnya adalah hal yang tidak mungkin, karena ngak mungkin Jokowi suruh Airlangga pergi ke sana, tetapi dalam keadaan yang tidak normal itu menjadi mungkin. Kalau saya melihat hal ini, tidak mungkin Airlangga seorang mentri di kabinetnya Jokowi pergi tanpa lampu hijau dari Jokowi, saya yakin ini ada andilnya Jokowi,\" kata pengamat politik Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Minggu (30/04/2023). Rocky juga mengatakan bahwa hal itu disinyalir merupakan sinyal dari Jokowi untuk PDPI karena Jokowi tidak suka PDIP mengambil Ganjar Pranowo dengan suka-sukanya, tetapi dengan Airlangga bertemu dengan SBY ini akan membuat partai PAN akan berfikir dua kali. \"Saya yakin dalam waktu dekat ini akan ada counter attack dari PDIP, karena kita tau jika ada sesuatu yang mendekat tentang SBY itu kuping Mega makin panas. Dengan mendekatnya Golkar kepada Demokrat ini memberikan sinyal bahwa Anies akan diterima sebagai kandidat ketiga,\" katanya. Lebih lanjut Rocky menyebutkan jika dalam dua minggu ini elektabilitasnya tidak naik secara normal bukan akal-akalan, maka habislah harapan Oligarki untuk menanam investasi kepada Ganjar. \"Sebenarnya yang saya sesalkan sampai hari ini yaitu Ganjar tidak pernah memberikan semacam statement pasca di umumkan sebagai capres. Dan akhirnya Ganjar itu hanya di anggap sebagai petuganya petugas. Minimal semacam pidato untuk mengomentari situasi politik seperti hari ini, tapi Ganjar tidak mempunyai kemampuan itu,\" jelas Rocky. Terakhir, Rocky mengatakan kalau Ganjar punya Integritas yang kuat, dia akan melawan saja ucapan Mega yang mengatakannya sebagai petugas partai yang dinaikkan tugasnya. \"Seharusnya Ganjar itu mengatakan kalau dia ingin mengucapkan sesuatu sebagai calon presiden, bukan sesuatu yang dari Mega, Ganjar tidak punya mental semacam itu. Sekarang kita mau melihat Ganjar disulap untuk menjadi seoarang tokoh,\" tutupnya. (far/Ida)
POPULER
