POLITIK
Ibu Cinta Maju Jadi Bakal Caleg
Bandung, FNN - Atalia Praratya Kamil, istri Gubernur Jawa Barat, M Ridwan Kamil memutuskan untuk terjun ke dunia politik dengan daftar menjadi bakal calon anggota DPR RI pada Pemilu 2024, dari Partai Golkar. \"Bu Atalia memiliki kapasitas sendiri, pintar, pendidikannya lebih tinggi dari saya, gelar doktor, aktivis, jadi memiliki kapasitas sendiri. Dan selama ini memberikan hidupnya untuk masyarakat dan kemanusiaan,\" kata Ridwan Kamil, saat ditemui di Masjid Raya Al Jabbar, Kota Bandung, Sabtu. Atalia Praratya yang akrab disapa Bu Cinta ini mendaftarkan diri sebagai bakal calom anggota DPR RI untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Satu Jawa Barat, yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi. Ridwan Kamil mengatakan salah satu tujuan Atalia terjun ke dunia politik ialah agar hidupnya lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. \"Jadi masuk partai itu memiliki sebuah cita-cita untuk membawa kebermanfaatannya di level kebijakan nasional. Sehingga memilih ingin mengabdikan pemikirannya di level Nasional. Sehingga yang paling pas sebagai anggota DPR,\" katanya. Gubernur Ridwan Kamil menegaskan jika alasan Atalia memilih Partai Golkar sebagai kendaraan politiknya bukan atas perintah atau dipengaruhi dirinya \"Dan saya tidak pernah ngarahin, hanya memberikan plus minus dari keinginannya. Saya tidak maksa, tidak mengarahkan terlalu jauh. Dan saya tidak ikut karena saya fokus eksekutif jadi tidak ada konflik kepentingan,\" katanya. Menurut Ridwan Kamil, sang istri Atalia telah melalui proses berpikir yang panjang, sebelum akhirnya memutuskan untuk maju sebagai mencalonkan diri sebagai legislatif. \"Kalau tidak salah sudah satu tahun berpikir, cuma menjelang pengumuman lebih intens saja,\" katanya. Sebagai seorang suami dan telah lebih dulu turun ke dunia politik, Ridwan Kamil juga telah memberikan gambaran kepada istrinya tentang bagaimana menjadi seorang politisi. \"Kalau mau jadi politik praktis itu jadi makhluk panggung, pasti dikomentarin, jadi sudah siap. Bukan makhluk panggung juga, suka dan tidak suka mah ada saja,\" kata dia. \"Saya support tapi tidak mengarahkan, ada paksaan. Itu sudah hidupnya sendiri cuma kan harus ada rido suami,\" lanjut Ridwan Kamil.(ida/ANTARA)
KKB Minta Uang Tembusan untuk Empat Sandera
Tanah Merah, FNN - Kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyandera empat pekerja pembangunan tower BTS di Okbab minta uang tembusan Rp500 juta.\"Memang benar KKB yang menyandera para pekerja pembangunan tower BTS di Okbab (bukan Okbibab, red.) itu meminta uang tembusan Rp500 juta sebagai syarat untuk membebaskan para sandera,\" kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Prabowo kepada ANTARA di Tanah Merah, Kabupaten Boven Digul, Papua Selatan, Sabtu.Empat karyawan yang disandera, yaitu Asmar dan Fery karyawan PT Inti Bangun Sejahtera (IBS), keduanya dilaporkan mengalami luka-luka, kemudian Peas Kulka (staf Distrik Okbab) dan Senus Lepitalem Distrik Borme.Dari laporan yang diterima, terungkap awalnya enam pekerja BTS didampingi Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pegunungan Bintang Alverus Sanuari, Jumat (12/5), berangkat dari Oksibil menuju Distrik Okbab menggunakan pesawat Elang Air.Setibanya di Lapangan Terbang Okbab, tiba-tiba didatangi anggota KKB yang membawa senjata tajam dan melakukan kekerasan terhadap tiga orang pekerja.Dua orang yang terluka adalah Alverus Sanuari dan Benyamin Sembiring. Mereka dibebaskan bersama Kadis Infokom, kemudian kembali ke Oksibil untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit atas luka yang mereka alami.\"Berbagai upaya saat ini untuk membebaskan keempat sandera, \" kata Kombes Pol. Benny.(sof/ANTARA)
Indonesia Dibangun Berdasarkan Negara Kebangsaan Religius
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun berdasarkan negara kebangsaan religius atau religion nation state.\"Indonesia dibangun berdasarkan religion nation state atau negara kebangsaan yang religius atau negara kebangsaan yang berketuhanan, bukan Islamic nation state,\" kata Mahfud di Jakarta, Jumat malam.Hal itu disampaikan Mahfud saat menyampaikan pidato pada acara Halalbihalal Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan silaturahmi tokoh bangsa.\"Tuhan kita berbeda-beda antarpemeluk agama, tetapi dipersatukan dalam keberbedaan,\" katanya menegaskan.Mahfud menjelaskan ciri religion nation state adalah toleransi, yakni toleran akan perbedaan dan menganggap perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan.Adapun dalilnya dalam firman Allah SWT yang bunyinya: wa lau sya\'a allahu laja\'alakum ummatan wahidatan, wa lakil liyabluwakum fi ma atakum, fastabiqul khairaat.Menurut dia, jika Allah mau, semua dijadikan satu suku saja, tetapi Allah tidak mau menjadikan sama, termasuk agama.\"Tetapi, sengaja diciptakan berbeda agar berlomba untuk berbuat baik,\" ujarnya.Selain itu, ciri religion nation state adalah kosmopolitan atau mempunyai sikap kesewargaan. Pemahaman bahwa berbeda dalam berbagai hal, tetapi dalam kehidupan bersama merasa sewarganegaraan.\"Itu dicontohkan Nabi Muhammad SAW saat memproklamasikan negara Madinah, yang isinya sama dengan proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia,\" jelasnya.Menurut Mahfud, Piagam Madinah ada 47 pasal, dengan 24 pasal berisi tentang perlindungan terhadap mereka yang berbeda suku, ras dan agama yang mendiami Madinah.\"Jadi, Islam itu inklusif kosmopolitan dalam kehidupan bernegara,\" ujarnya.Dia juga mengingatkan umat Islam sebagai mayoritas tidak boleh sewenang-wenang terhadap kaum minoritas.Dalam hubungan kebangsaan di dunia ini, tambah Mahfud, dapat bekerja sama, maju bersama dalam kerangka lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku.(sof/ANTARA)
ASEAN Perlu Berpikir Komprehensif Menyelesaikan Masalah LCS
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menilai negara-negara anggota ASEAN perlu berpikir komprehensif dalam menyelesaikan persoalan di Laut China Selatan (LCS) karena persoalan ini bukan hanya isu regional namun global.“Bukan hanya ASEAN dan China, namun Amerika punya kebijakan terkait Laut China Selatan. Karena itu, ASEAN perlu berpikir komprehensif menyelesaikan masalah ini,” kata Mardani kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.Dia menilai untuk menyelesaikan persoalan di LCS perlu dibuat kebijakan dasar yang mengikat namun memberi kelenturan bagi setiap negara secara bilateral menyelesaikan masalah.Mardani mencontohkan ASEAN perlu memiliki sikap dasar menghargai kebijakan teritori setiap negara anggotanya namun dipersilakan jika ada negara yang ingin membangun komunikasi bilateral.“Untuk mengatasi persoalan di LCS, maka ASEAN perlu menggunakan semua modal politik dan sosial dengan mengajak para pihak lain untuk memperkuat posisi ASEAN,” ujarnya.Dia menilai terkait posisi Ketua ASEAN 2023, Indonesia perlu lebih aktif mengajukan proposal dengan ASEAN (tingkat regional) dalam menyelesaikan masalah di LCS dan secara bilateral dengan negara terkait.Negara ASEAN menyambut inisiatif untuk mempercepat perundingan panduan tata perilaku (code of conduct/CoC) di Laut China Selatan (LCS) yang diharapkan bisa mencegah konflik di perairan strategis itu.Dalam Chair’s Statement yang dirilis usai KTT Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (11/5), para pemimpin ASEAN menekankan pentingnya menjaga situasi yang kondusif selama perundingan CoC dan mendorong langkah-langkah yang bisa mengurangi ketegangan, kesalahpahaman, dan salah perhitungan.“Kami menegaskan kembali perlunya meningkatkan rasa saling percaya, menahan diri dalam melakukan aktivitas yang akan memperumit atau meningkatkan perselisihan, memengaruhi perdamaian, stabilitas, dan menghindari tindakan yang dapat semakin memperumit situasi,” demikian bunyi pernyataan tersebut.Empat negara anggota ASEAN, yakni Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Vietnam -terlibat sengketa klaim atas perairan LCS dengan China.Untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade itu, ASEAN melibatkan China dalam menyusun CoC yang akan menjadi pedoman perilaku negara-negara di LCS.Proses perundingan rancangan teks perundingan CoC (Single Draft COC Negotiating Text/SDNT) mencatat kemajuan melalui penyelenggaraan Pertemuan Ke-38 Kelompok Kerja Bersama ASEAN-China tentang Implementasi Deklarasi Perilaku (JWG-DOC) pada 8-10 Maret 2023 di Jakarta.Selanjutnya, ASEAN menantikan upaya berkelanjutan untuk memperkuat kerja sama dengan China menuju kesimpulan awal CoC yang efektif dan substantif sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982).“Kami menegaskan kembali pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, keselamatan, dan kebebasan navigasi di Laut China Selatan,” kata para pemimpin ASEAN.Selama bertahun-tahun, Beijing mengklaim kepemilikan hampir seluruh wilayah LCS berdasarkan \"nine-dash line\" atau sembilan garis putus-putus yang membentang sejauh 2.000 km dari daratan hingga mencapai perairan di dekat Indonesia dan Malaysia.Dengan klaim tersebut, China membangun fasilitas militer, pulau buatan, dan mengomandi kapal-kapal perang berlayar di perairan LCS.Tindakan itu memicu protes dari banyak negara tetangganya, termasuk anggota ASEAN yang merasa wilayahnya diakui secara ilegal oleh China.China tetap bersikeras mempertahankan klaimnya atas LCS meskipun Pengadilan Arbitrase Internasional menolak klaim Beijing pada 2016.(ida/ANTARA)
Empat Pekerja Pembangunan BTS Disandera KKB di Okbab
Merauke, FNN - Kelompok kriminal bersenjata (KKB) saat ini masih menyandera empat pekerja pembangunan base transceiver station (BTS) milik Bakti Kominfo di Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.Danrem 172/PWY Brigjen TNI J.O. Sembiring, Sabtu, mengakui adanya insiden itu, bahkan dua orang mengalami luka-luka akibat dianiaya para pelaku.Insiden terjadi pada hari Jumat (12/5) yang dilakukan lima orang saat petugas dari Bakti Kominfo didampingi Kadis Kominfo Pegubin ke Okbab meninjau lokasi pembangunan BTS.Tiba-tiba lima orang datang dan menyerang mereka serta menyandera empat orang lainnya.Disebutkan bahwa yang terluka bersama Kadis Infokom Pegunungan Bintang kembali ke Oksibil.Ia menambahkan saat ini Kadistrik Okbab sedang menuju TKP. Korban akan dievakuasi ke Jayapura.\"Dua korban yang alami luka-luka saat ini dalam perjalanan ke Jayapura untuk mendapat perawatan,\" kata Danrem Brigjen TNI J.O. Sembiring ketika dihubungi dari Merauke.(sof)
Murad Ismail Doakan Megawati Diberikan Kesehatan oleh Allah SWT
Ambon FNN – Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Maluku priode 2019-2024 Murad Ismail menyatakan siap dan terima kasih menerima keputusan DPP PDIP yang memberhentikan dirinya dari jabatan tersebut. Bahkan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum DPP PDIP yang terhormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri. Setelah dibebastugaskan sebagai Ketua DPD PDIP periode 2019-2024, Murad Ismail malah mendo’akan Megawati Soekarnoputri. “Harapan saya semoga Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri dan keluarga selalu dikarunia kesehatan oleh Allah SWT, “ujar Murad Ismail dalam keterangan pers yang dibuat dan ditandatangani sendiri Kamis 11 Mei 2023 kemarin. Murad Ismail menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, yang telah menugaskan dan memperyakan dirinya memimpin DPD PDIP Provinsi Maluku selama tiga tahun sepuluh bulan. “Saya telah memimpin DPD PDIP Provinsi Maluku selama tiga tahun sepuluh bulan. Sejak bulan Juli tahun 2019 sampai dengan Mei 2023, “tambah Murad Ismail. Dijelaskan Murad Ismail, sebagai mantan seorang prajurit (mantan Komandan Brimob Polri) sejak awal, dirinya hanya mau menerima jabatan sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku kalau diperintah saya oleh yang terhormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDIP. Alasannya, karena Murad Ismail tidak mau, dan tidak akan melamar atau mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik manapun. “Sejak awal saya bersikap untuk tidak mau dan tidak akan melamar atau mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Politik manapun. Saya bersedia menerima, melaksanakan tugas dan perintah dari terhormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan saya kepada yang terhaormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, “tambah Murad Ismail. Menurut Murad Ismail, yang terhormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri pernah menjabat Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia. Pada hakekatnya semua putra-putri terbaik bangsa yang pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah atasan dari setiap prajurit, sehingga harus tetap dihargai dan dihormati sampai kapanpun. “Sebagai mantan prajurit, saya hanya bisa menyatakan siap kalau diperintah oleh atasan dan mantan atasan untuk mengemban setiap tugas dan jabatan. Apapun tugas dan jabatan yang dipercayakan dan ditugaskan di pundak saya. Termasuk menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku, “kata Murad Ismail. Sebagai konsekwensinya kata Murad Ismail, saya juga harus selalu siap untuk dibehentikan dari jabatan sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku oleh Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri kapan saja. Bila diberhebntikan, maka Murad Ismail hanya menyatakan siap dan terima kasih. Berkaitan dengan telah keluarnya Surat Keputusan DPP PDIP tentang pemberhentian dirinya sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku, maka Murad ismail menyatakan siap. Malah Murad Ismail juga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri yang telah menugaskan dan mempercarayakan dirinya untuk memimpin DPD PDIP Provinsi Maluku sejak bulan Juli 2019 sampai dengan Mei 2023 ini. “Harapan saya semoga Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri selalu dikarunia kesehatan oleh Allah Allah Subhaanahu Wata’ala, “pinta Murad Ismail. (BN)
Masih Tetap Cawe-Cawe Politik, Jokowi Addicted to Power
Jakarta, FNN – Tampaknya, upaya-upaya dari Presiden Jokowi untuk terus cawe-cawe dalam politik akhirnya terkonfirmasi dari lingkaran internal sendiri. Adalah mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy yang belakangan membongkar skenario all the President men’s, yaitu upaya mendorong calon presiden (capres) boneka pada Pilpres 2024. Sepertinya Jokowi hanya mau ada dua pasang calon presiden dan semuanya all the President men’s. Ini tentu berkaitan dengan ambisi Jokowi untuk meneruskan legasinya, proyek-proyeknya, mulai dari kereta api cepat, IKN, Esemka, dan sebagainya. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam diskusi rutin bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (12/5/23) mengatakan bahwa tampaknya Jokowi ketagihan pada nikmatnya berkuasa. \"Kelihatannya Pak Jokowi itu addicted pada power, ketagihan pada kekuasaan, lalu berupaya. Tetapi, orang yang ketagihan itu, kayak ketagihan narkotik, itu kalau dia punya uang tidak ada soal disuplai terus. Tapi, dalam soal seseorang tidak punya kapasitas padahal dia ketagihan, dia akan melakukan hal-hal yang kriminal,\" papar Rocky. Rocky juga mengatakan kalau Ibu Mega ketagihan kekuasaan masuk akal, dia punya partai, dia berpikir tentang dinastinya. Demikian juga SBY, lanjut Rocky bahwa dia punya partai. Sedangkan Pak Jokowi tidak punya partai. Jadi kenapa mesti ketagihan? \"Jadi kita lihat dalam sejarah bahwa seseorang yang punya ambisi dia justru harus membangun infrastruktur yang dia kendalikan sendiri. Sekarang Jokowi mengendalikan apa? Mending kita anjurkan pada Pak Jokowi untuk melakukan refleksi, bahwa itu ambisi orang yang ketagihan, bukan ambisi orang yang berpikir tentang bangsa. Dia berpikir tentang dirinya sendiri,” tambah Rocky. Saat ini, kasak-kusuk itu terus berlangsung, kata Rocky, dan Jokowi akhirnya makin lama makin dangkal, sementara ambisinya makin lama makin dalam. Jadi Jokowi berbeda sekali dengan para founding person kita yang ingin mempunyai kader, lalu dididik dalam sistem berpikir akademis. Kalau kita lihat, misalnya, M. Natsir masih kader dan sampai sekarang masih ada, yaitu Yusril Ihza Mahendra, karena yang diwariskan adalah pikirannya. Demikian juga Sultan Syahrir, masih punya kader, yaitu anak-anak muda yang membentuk semacam solidaritas demokrasi dan berbasis pada pikiran-pikiran Sutan Syahrir. Pengikut Kartosuwiryo juga masih ada. \"Jadi, ada pewarisan, yang kita sebut legacy itu, tumbuh karena ide, bukan karena ambisi Jadi gila betul. Jadi Presiden Jokowi mau berambisi buat apa. Apa pikiran Jokowi pada bangsa ini, itu yang ditunggu,” ujar Rocky. Rocky menyarankan agar Jokowi membuat seri orasi publik atau seri kuliah publik. Tidak harus Jokowi, bisa juga orang-orang yang dipercaya Jokowi. Lalu Jokowi membuka sesi pertama, diikuti oleh yang lain untuk mengucapkan pikiran. Jika itu dilakukan, baru mungkin orang percaya bahwa cawe-cawe Jokowi itu demi ide. \"Kalau sekarang cawe-cawe-nya demi apa? Ya demi tukar tambah kepentingan yang makin lama orang tahu bahwa berarti Jokowi itu menyimpan banyak ‘kejahatan’. Dalam filosofi Jawa, kata Rocky, kita bisa pahami orang yang mampu membuat refleksi, pasti sudah tahu bahwa ada yang sudah hilang dalam dirinya. Pulung hilang, sabdo pandhito ratu tidak dia punyai, tapa bratanya sudah tidak direstui alam, tanda-tanda alam muncul sebagai protes terhadap ambisi kekuasaan. Jadi, sebetulnya ada moral yang masih bisa dipertahankan Pak Jokowi, apa sih jati diri ide kekuasaan dari Jokowi, yang mungkin kita sebutnya itu semacam ide di dalam politik Jawa. Tetapi, politik Jawa itu juga ada dua, ada yang jadi sabdo pandhito ratu, ada yang melakukan sabdo pandhito ratu beneran, ada yang melakukan kebusukan politik. Dan itu di dalam sejarah Ken Arok, Tunggul Ametung, dia berupaya mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang licik. “Pelajaran politik bangsa ini adalah kembalikan etika di dalam kehidupan bernegara,” ujar Rocky. (sof)
Pencak Silat Menjadi Kekuatan Diplomasi Indonesia
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI M Nabil Haroen menyatakan olahraga pencak silat dapat menjadi kekuatan diplomasi lunak (\"soft power diplomacy\") Indonesia.\"Pencak silat menjadi bagian tradisi yang bermanfaat untuk diplomasi Indonesia,\" katanya dihubungi di Jakarta, Jumat.Hal itu disampaikan Nabil terkait keberhasilan Indonesia sebagai Juara Umum Pencak Silat SEA Games 2023 di Kamboja.\"Pencak silat Indonesia punya potensi luar biasa, tidak hanya dalam konteks prestasi dan tradisi, tapi juga dalam relasi antarnegara,\" jelasnya.Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) itu mengungkapkan pihaknya sudah memiliki rumusan terkait pengembangan olahraga itu.\"Sedang dikomunikasikan dengan antarpihak. Setiap tahun, ada banyak orang dari negeri lain yang datang ke Indonesia untuk belajar silat,\" ungkapnya.Dia berharap pencak silat Indonesia harus didukung terus agar kualitasnya semakin meningkat. Gus Nabil mencontohkan pada pertandingan, mereka telah menyiapkan \"digital scoring\" dan penggunaan pendekatan \"sport science\" untuk peningkatan kualitas ketahanan diri atlet.\"Ada ajang pertandingan prestasi berjenjang, dari daerah hingga nasional. Ini cara mencetak atlet terbaik Indonesia,\" katanya.Selain itu, dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha swasta, dan organisasi masyarakat/publik menjadi penting.\"Harus ada skema berkelanjutan agar pencak silat Indonesia terus berprestasi di level dunia,\" harapnya.Gus Nabil mengucapkan selamat kepada semua atlet yang bertanding, jajaran pelatih, manajer, dan ofisial tim. Bagi dia, semua atlet Indonesia itu juara. Baik yang sekarang mendapatkan medali atau belum.\"Saya menyampaikan bahwa yang tahun ini belum juara, itu hanya belum dapat medali. Saya yakin, tahun-tahun selanjutnya atau di ajang lain, mereka juara,\" katanya.Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu mengakui melihat bagaimana seleksi atlet serta proses pelatihan yang luar biasa.\"Para atlet ini merupakan generasi bangsa yang hebat. Punya kecerdasan, dedikasi, gairah bertanding, dan kecintaan mengabdi untuk Indonesia yang luar biasa,\" ungkapnya.Gus Nabil mendorong agar generasi muda mencintai pencak silat dengan cara yang mudah dipahami, menyenangkan, dan dibutuhkan.\"Kami dorong konten-konten pencak silat agar bisa masuk ke generasi Y dan Z dan bahkan generasi setelahnya. Selain itu, dorongan agar pencak silat \'trending\' di media sosial, terutama TikTok dan Instagram agar terhubung dengan para anak muda,\" katanya.(ida/ANTARA)
KPU Jawa Barat Menerima Pendaftaran Bakal Caleg DPRD dari PAN
Bandung, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menerima pendaftaran 120 bakal calon legislatif (caleg) untuk DPRD provinsi setempat pada Pemilu 2024 dari DPW PAN di Kantor KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat.Pendaftaran ratusan bakal caleg tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat Desy Ratnasari dan diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok.Tampak pula kader selebritis partai tersebut yang hadir mendaftarkan diri sebagai bakal caleg untuk DPRD Jawa Barat, seperti Eksanti, Ivan Fadilla, Selvi Kitty, Atep Rizal, dan Richie \"Five Minutes\".Rifki Ali Mubarok menjelaskan hingga Jumat, pukul 11.00 WIB, baru satu partai politik yang mendaftarkan bakal caleg ke KPU Jawa Barat, yakni PAN. Parpol lain yang sudah menginformasikan ke KPU Jawa Barat untuk mendaftarkan bakal caleg ialah Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).Sementara itu, politikus sekaligus artis nasional Desy Ratnasari menambahkan alasan pihaknya mendaftarkan bakal caleg pada Jumat ialah sesuai dengan perintah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan serta nomor urut partai.\"Kami, dari DPW PAN Jawa Barat, melaksanakan pendaftaran ke KPU Jawa Barat. Sesungguhnya ini adalah perintah langsung ketum PAN bahwa di seluruh Indonesia harus hari ini mendaftarkan, yakni pada tanggal 12 (Mei), karena sesuai dengan nomor urut partai yakni PAN, 12, pas,\" kata Desy.Dia menambahkan pendaftaran tersebut berlangsung lancar tanpa ada hambatan tertentu.\"Alhamdulillah Allah Swt memudahkan tadi, tidak lama kami ngobrol di ruangan KPU Jawa Barat. Lalu, kemudian diselesaikan semua pemeriksaan berkas oleh KPU,\" jelasnya.Sebelum tiba di Kantor KPU Jawa Barat, Desy mengatakan rombongan bakal caleg dari PAN berkeliling Kota Bandung dengan menggunakan Bus Bandros (Bandung Tour on Bus).\"Jadi, supaya ada suasana ceria, kami tadi konvoi pakai Bandros karena itu ciri khas Kota Bandung. Kami apresiasi Pemprov Jabar punya Bandros. Lalu, ada penari jaipong, Shalawat Badar. Kami mixed and matched dunia akhirat, supaya Allah Swt memberikan keberkahan kepada langkah kami,\" ujar Desy Ratnasari.(ida/ANTARA)
KPU Diminta Memastikan Pengawasan Terhadap Petugas KPPS
Jakarta, FNN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pengawasan kesehatan terhadap petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada Pemilu Serentak 2024.\"Kenapa Komnas HAM memberi perhatian soal ini? Karena salah satu hak warga negara adalah hak atas kesehatan, hak hidup; dan itu bukan hanya warga secara umum, tapi juga termasuk penyelenggara pemilu,\" kata Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi di Jakarta, Jumat.Menurut mantan anggota KPU RI itu, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus menjamin kesehatan petugas di tempat pemungutan suara (TPS) karena hal itu merupakan hak asasi yang perlu dipenuhi.\"Penyelenggara pemilu yang bertugas pada saat pemilu itu memiliki hak atas kesehatan, yang itu harus dijamin oleh KPU sebagai regulatornya, sebagai yang merekrutnya, maupun Kementerian Kesehatan yang memang punya fasilitas dan infrastruktur kesehatan,\" tambahnya.Pramono menambahkan pihaknya telah mengkoordinasikan hal tersebut kepada KPU. Menurut dia, KPU sudah melakukan setidaknya tiga langkah inisiatif untuk memastikan pengawasan terhadap petugas KPPS.Langkah pertama adalah mengenai penetapan batas maksimal usia petugas KPPS. Diketahui, KPU menetapkan usia tertinggi untuk menjadi petugas KPPS pada Pemilu 2024 adalah 55 tahun.\"Kalau (Pemilu) 2019 dulu nggak ada batasannya,\" imbuhnya.Selain itu, KPU juga memperketat syarat kesehatan calon petugas KPPS dengan melampirkan surat keterangan sehat dari pihak yang berwenang.\"Kalau dulu, hanya surat pernyataan bahwa \'saya sehat\', sekarang harus dengan surat keterangan sehat yang lebih otoritatif,\" tuturnya.KPU pun akan mengurangi beban kerja para petugas KPPS dengan membagi proses penghitungan suara menjadi dua panel, sehingga durasi penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dapat optimal.Pramono menilai langkah inisiatif KPU tersebut dapat mengurangi potensi terjadinya kecelakaan kerja seperti pada Pemilu 2019.\"Dengan mengurangi beban pekerjaan, tingkat stres petugas itu potensinya akan berkurang. Dengan demikian, diharapkan peluang atau potensi terjadinya sakit maupun meninggal itu jauh lebih kecil,\" katanya.Lebih lanjut, Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah menambahkan KPU perlu memastikan ketersediaan obat-obatan atau infrastruktur pendukung kesehatan lainnya di tiap-tiap TPS.\"Terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari akses (fasilitas kesehatan), ya, (seperti) kepulauan dan pedalaman. Sehingga, ini perlu afirmasi bagaimana layanan kesehatan di tempat untuk para petugas KPPS,\" kata Anis.Selain itu, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Saurlin P. Siagian menyebutkan Komnas HAM juga merekomendasikan KPU untuk memastikan adanya asuransi kesehatan untuk petugas yang terlibat Pemilu Serentak 2024.\"Kami ingin pastikan seluruh penyelenggara itu punya asuransi, itu paling penting juga; dan ketika ada sakit, harus memastikan ada asuransi yang di-cover oleh KPU. Itu bagian dari yang kami rekomendasikan,\" ujar Saurlin.(ida/ANTARA)
POPULER
