POLITIK
Batas Usia Petugas KPPS Pemilu 2024 adalah 17-55 Tahun
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membatasi usia anggota badan ad hoc, dalam hal ini petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada Pemilu 2024 menjadi minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun.\"KPU RI mengubah batasan syarat usia minimal dan maksimal bagi penyelenggara ad hoc, dalam hal ini KPPS dalam peraturan yang diterbitkan KPU mengenai tata kerja dan syarat untuk penyelenggara pemungutan suara Pemilu 2024 nanti itu 17 sampai 55 tahun,\" kata anggota KPU RI Idham Holik, kepada wartawan di Jakarta, Kamis.Pembatasan usia itu, lanjut Idham, ditujukan untuk mencegah kembali terjadinya peristiwa meninggalnya 722 orang petugas KPPS dalam Pemilu 2019.\"Peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada 17 April 2019 lalu, di mana telah wafat sebanyak 722 anggota badan ad hoc penyelenggara pemungutan suara untuk Pemilu 2019 itu menjadi pelajaran penting bagi kami (KPU) untuk memastikan ke depan peristiwa itu tidak terulang kembali,\" ucap Idham.Lebih lanjut, dia menyampaikan ketentuan batasan usia itu ditetapkan oleh KPU RI berdasarkan kajian yang telah mereka lakukan dan masukan dari berbagai pihak, seperti Kementerian Kesehatan RI, aktivis kepemiluan, dan masyarakat.Di samping itu, KPU juga mencermati riset mengenai penyebab meninggalnya petugas KPPS di Pemilu 2019 yang dilakukan oleh pihak Universitas Gadjah Mada (UGM).Idham menyampaikan pula berdasarkan hasil kajian KPU, diketahui bahwa rentang usia 17 sampai dengan 55 tahun merupakan usia seseorang memiliki imunitas atau ketahanan tubuh yang lebih baik. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tugas dengan baik, sebagaimana diatur dalam rancangan peraturan KPU mengenai pemungutan dan penghitungan suara.\"Artinya, kerja KPPS tidak terhambat karena faktor kesehatan tidak memadai,\" kata Idham.Ke depannya, Idham menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti nota kesepahaman antara KPU RI dan Kementerian Kesehatan yang telah ditandatangani pada tahun 2021 guna memastikan seluruh anggota badan ad hoc, baik KPPS, panitia pemilihan kecamatan (PPK), maupun panitia pemungutan suara (PPS) dalam keadaan sehat.\"Nanti, kami akan bertemu dengan pihak Kementerian Kesehatan untuk membahas tindak lanjut dari nota kesepahaman itu,\" ujar Idham.Berikutnya, Idham meyakini pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk memastikan adanya fasilitas pengecekan kesehatan badan ad hoc.\"Kami (KPU) juga akan memastikan badan ad hoc, dalam hal ini KPPS yang akan kami rekrut pada bulan Desember 2023 dan Januari 2024 adalah mereka yang memiliki kesehatan dan layak menyelenggarakan pemungutan suara,\" kata Idham.Sebelumnya, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu, ketentuan usia anggota badan ad hoc yang diatur hanya batas usia minimal, yakni 17 tahun.(ida/ANTARA)
Inovasi AI Bisa Dimanfaatkan untuk Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengatakan bahwa artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.\"Dalam 20 tahun profesi saya sebagai konsultan politik, sudah terjadi empat kali pilpres yang dipilih langsung. Saya ikut memenangkan keempat capres itu berturut-turut. Tahun 2024, jika saya kembali ikut memenangkan capres, ini menjadi lima kali berturut-turut dan selayaknya pada Pilpres 2024 artificial intelligence digunakan,\" ujar Denny JA dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Denny JA berpandangan, pada Pilpres 2024 di Indonesia, tak ada inovasi lebih besar dan lebih hebat dibandingkan artificial intelligence (AI). Bahkan, dia mengaku memiliki dua asisten dalam bentuk AI, yakni Midjourney yang membantu membuat lukisan dan Chat GPT yang membantu melakukan riset.Setidaknya, tutur Denny melanjutkan, ada empat hal yang bisa dilakukan AI untuk membantu dunia marketing (pemasaran) politik. Pertama, AI akan lebih cepat dan lebih akurat membuat model perilaku pemilih.Model yang menggunakan AI dapat membuat prediksi dan dapat digunakan untuk menentukan probabilitas seorang pemilih mendukung kandidat tertentu.\"Dengan menganalisis faktor-faktor seperti pola pemungutan suara, data demografis, dan preferensi isu, model ini dapat mengidentifikasi pemilih yang kemungkinan besar akan mendukung kandidat tertentu,\" tutur Denny JA.Kedua, AI akan lebih cepat dan lengkap untuk melakukan personalisasi pesan kandidat. AI dapat menyesuaikan pesan capres untuk masing-masing pemilih dengan menganalisis beberapa variabel, seperti informasi demografis, catatan pemungutan suara, dan kekhawatiran atau preferensi pemilih pada isu tertentu.\"Pendekatan ini memungkinkan kampanye politik untuk membuat pesan yang lebih terarah, emosional, dan efektif. Semakin pesan bersifat personal, sesuai dengan kebutuhan individual pemilih, semakin ia berpotensi mendapatkan dukungan pemilih itu,\" ujarnya.Ketiga, AI membantu lebih cepat dan akurat mengenali kekuatan dan kelemahan masing-masing kandidat yang bersaing. Dalam marketing politik, dikenal tradisi yang disebut opposition research. Setiap kubu yang bertarung harus meriset secara detail siapa rival-nya, terutama jejaknya yang pernah bermasalah.\"Penelitian oposisi menjadi sentral untuk kampanye politik. Ia melibatkan riset mendalam soal jejak pesaing, setidaknya jejak digital. Lebih dari yang lain, AI dapat melakukan ini lebih cepat dan lebih akurat,\" ujarnya.Keempat, AI dapat membantu lebih cepat dan lebih akurat membaca percakapan di media sosial. Apalagi, di era ini, media sosial menjadi medium yang kian hari kian merasuk ke dalam memori kolektif publik luas.AI dapat digunakan untuk tujuan menganalisis influencer, tren, dan sentimen media sosial. Ini dapat membantu capres memahami lebih baik tentang preferensi pemilih dan jangkauan media sosial.\"Maka diskusi dan topik yang relevan dapat diidentifikasi, memungkinkan kampanye politik untuk terlibat dengan pemilih secara real-time,\" tutur Denny.(ida/ANTARA)
Sejumlah Nama Potensial Bakal Cawapres
Malang, FNN - Pengamat politik Universitas Brawijaya Malang Wawan Sobari menyebut sejumlah nama potensial yang memiliki peluang untuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.Wawan menyebutkan sejumlah nama potensial yang memiliki peluang itu antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).\"Ada Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Ridwan Kamil. Setidaknya tiga nama itu. Selain itu, juga ada AHY yang berada di koalisi NasDem,\" kata Wawan di Malang, Jawa Timur, Kamis.Dia menjelaskan dari empat nama tersebut, berdasarkan hasil beberapa survei, Ridwan Kamil dinilai memiliki peluang paling menjanjikan khususnya untuk mendampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang telah diusung PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pada Pemilu 2024.Terlebih, lanjutnya, basis massa Ganjar Pranowo sudah cukup kuat untuk wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah; sedangkan Jawa Barat merupakan basis suara yang dikuasai Ridwan Kamil dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.\"Ganjar itu sudah kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sekarang yang dibutuhkan oleh Ganjar adalah bagaimana memenangkan suara di Jawa Barat,\" jelasnya.Sementara itu, terkait keberadaan Erick Thohir, lanjutnya, saat ini memang banyak dikaitkan dengan Nahdlatul Ulama (NU). Namun, Erick Thohir memang belum dipastikan akan diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).\"Erick juga banyak dikaitkan dengan NU. Erick belum punya partai, belum clear, tapi bisa saja Erick dengan PKB; sementara untuk Sandiaga Uno, itu kuat di luar Jawa,\" katanya.Saat ini, menurut dia, memang baru ada dua nama yang telah resmi ditetapkan untuk menjadi bakal capres pada Pemilu 2024, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan; sedangkan Prabowo Subianto masih belum diumumkan sebagai bakal calon presiden.\"Anies itu sudah, Ganjar sudah, tinggal Prabowo. Ini juga akan menentukan Partai Golkar akan masuk ke koalisi yang mana, ini belum jelas. Namun, Golkar akan sulit berkoalisi dengan NasDem,\" tambahnya.Dia menilai Partai Golkar sendiri saat ini posisinya sedang menunggu karena partai berlambang pohon beringin tersebut tidak memiliki figur yang kuat untuk didorong menjadi bakal capres pada Pemilu 2024.\"Karena Golkar tidak punya figur yang kuat untuk capres, kecuali cawapres, posisinya menunggu,\" ujarnya.Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Diminta Pendapatnya Soal Ganjar, Sandiaga Menyinggung Kesamaan Hobinya
Jakarta, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memilih menyinggung kesamaan hobi berlari saat diminta pendapat mengenai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang baru saja resmi diumumkan oleh PDI Perjuangan dan PPP sebagai bakal calon presiden untuk Pemilu 2024.Sandiaga, yang namanya beredar di bursa bakal calon wakil presiden, melontarkan hal itu ketika ditanya mengenai apakah dia memiliki kecocokan dengan Ganjar oleh wartawan di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.\"Kami sama-sama pelari, ya, kami pelari jarak jauh,\" ujar Sandi merujuk pada aktivitas berlari yang kerap ditampilkan sebagai hobinya maupun hobi Ganjar.Sebelum mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis siang, untuk melaporkan capaian terkini sektor pariwisata tanah air kepada Presiden RI Joko Widodo, Sandiaga juga sempat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah dan Tim Pleno Percepatan Keuangan se-Jawa Tengah bersama Ganjar di Semarang.Momen tersebut bahkan sempat diunggah Sandiaga melalui akun Instagram pribadinya, @sandiaga.uno, yang foto utamanya memperlihatkan dirinya tengah berbincang bersama Ganjar.Sandiaga melontarkan pujian kepada Ganjar yang disebutnya dekat dengan rakyat dan salah satu sosok sarat capaian yang bersaing dalam kontestasi calon presiden.\"Beliau tadi kita melihat dari segi capaian-capaiannya dan tentunya ini yang harus lebih banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia, calon-calon yang nanti akan menjadi pilihan di pemilu yang akan datang,\" katanya.Sandiaga menambahkan bahwa model kepemimpinan tersebut sangat diapresiasi oleh masyarakat.\"Sekarang ini kita harus betul-betul bisa menyerap aspirasi dan menghadirkan solusi dan harus percepat capaian-capaian ini. Jangan business as usual, tetapi harus ada thinking out of the box, ada inovasi-inovasi,\" ujarnya.Ketika kembali ditanya mengenai kesiapan apabila diberi kesempatan mendampingi Ganjar sebagai bakal calon wakil presiden, Sandiaga untuk kesekian kalinya memberi jawaban agar media dan pemerhati bersabar.\"Teman-teman sabar,\" kata Sandi, seperti ketika ditanya mengenai kepastian rencana bergabung ke PPP selepas resmi pamit dari Partai Gerindra.Seturut tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 oleh KPU, pencalonan presiden dan wakil presiden dijadwalkan mulai 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR RI atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024 harus memiliki dukungan parpol/gabungan parpol yang sedikitnya memperoleh 115 kursi di DPR RI atau parpol/gabungan parpol Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah sekurang-kurangnya 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
OPD Diingatkan Agar Tidak Sekadar Menghabiskan Anggaran
Yogyakarta, FNN - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak sekadar menghabiskan anggaran, tetapi juga harus memaksimalkan hasil dari pemanfaatan anggaran itu.\"Jangan asal anggaran habis. Menghabiskan anggaran itu mudah, tapi memaksimalkan anggaran dengan tepat itu yang tidak mudah. Yang penting bagi saya adalah hasil dari pembiayaan itu. Produk yang dihasilkan bisa berkembang juga,\" kata Sultan HB X saat dialog bersama para kepala OPD se-DIY di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Kamis.Seluruh OPD, kata Sultan, wajib saling terintegrasi dalam menangani program yang ada dengan satu leading sector dan tidak boleh ada program yang sama persis antara satu dengan lainnya.Agar penanganan bisa maksimal, menurut dia, perlu ada fokus masing-masing OPD sehingga setiap permasalahan bisa tertangani dengan baik.\"Jika hal ini dilakukan dengan baik maka kita akan lebih fokus untuk menangani suatu permasalahan. APBN nya pun bisa terpetakan dengan jelas, jadi lebih efektif. Sistem manajemen dan pertanggungjawaban harus disiapkan dengan baik. Itu tugasnya dinas atau lembaga terkait,\" kata Sri Sultan.Banyaknya program di DIY yang dibiayai oleh Dana Keistimewaan (danais) juga membuat Sri Sultan mewanti-wanti banyak hal.Menurut dia, danais wajib mamiliki rekam jejak penggunaan anggaran disertai pertanggungjawaban yang jelas.Danais yang dipakai untuk mendukung kebudayaan, menurut Sri Sultan, juga harus memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat.Sri Sultan mengaku sedang mengkaji apakah pendekatan kebudayaan mampu untuk mendukung kegiatan pertumbuhan perekonomian dan mendorong kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.Apabila tidak, menurut Sultan, maka perlu metode baru dan pola baru dalam pengelolaan anggaran.Wagub DIY KGPAA Paku Alam X menambahkan kolaborasi dan kerja sama lintas OPD perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.Jika Program dilakukan sendiri-sendiri, menurut dia, berapapun biayanya, output dan dampaknya tidak akan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi.Menurut dia, beberapa kali evaluasi atas pelaksanaan program menunjukan bahwa kerja sama dan kolaborasi memang berhasil membuat Pemda DIY mengatasi permasalahan secara maksimal.\"Kolaborasi ini tolong dijadikan penilaian kerja sama lintas sektoral. Terutama kita sekarang ini ada tiga yang harus dikejar; kemiskinan, stunting dan edukasi. Monggo silakan nanti saling meningkatkan kolaborasi antara OPD agar program kita bisa berhasil maksimal,\" ujar Paku Alam X.(ida/ANTARA)
Plt. Ketum PPP Tak Punya Legitimasi Capreskan Ganjar, Kader Partai Murka
Jakarta, FNN -- Pencapresan Ganjar oleh Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono terus mendapat penolakan di berbagai daerah. Tokoh senior PPP Habil Marati menentang keras pencapresan sepihak oleh segelintir pengurus DPP PPP. Apalagi diketahui ternyata kepengurusan Muhammad Mardiono ditolak Kementerian Kemenkumham pada 6 April 2023. Penolakan ini disebabkan oleh adanya keberatan dari pengurus yang lama. Demikian pembicaraan antara wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Ketua Forum Ka\'bah Membangun (FKM) Habil Marati, dalam kanal Youtube Hersubeno Point, Kamis (27/04/2023). Habil sejak awal sudah membaca tabiat buruk PLT Ketua Umum yang bakal jadi boneka rezim. Oleh karena itu ia membentuk organisasi sayap Forum Ka\'bah Membangun. \"Sejak awal FKM ini didirikan adalah untuk mengawal Anies Baswedan, karena konsep PPP itu 90% mendukung Anies. Sejak awal kami juga sudah mengetahui Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) itu untuk mencegal Anies,\" ujar Habil Marati. Habil menyebut keputusan DPP PPP yang mencalonkan Ganjar, bukan merupakan sesuatu yang spektakuler. Karena banyak kader sudah membaca gelagat itu, terutama PPP yang di Jawa Tengah. \"Satu hari setelah dideklarasikan, kader dan masyarakat Jawa Tengah langsung menolak. Ini akan terjadi penolakan masif, bukan hanya di pulau Jawa bahkan juga di luar Jawa,\" ujarnya. Adapun kader-kader PPP yang tersebar di seluruh indonesia, Habil mengakui bahwa dirinya diperintah oleh FKM untuk melaksanakan Muktamar Luar Biasa dengan tujuan mencari Ketua Umum PPP yang definitif. Karena PPP harus mengumumkan Anies Baswedan. Sedangkan dalam Undang-undang KPU PLT tidak memiliki hak. \"Jadi cara paling minimal dan menghindari perpecahan, kembalikan saja Suwarso Monoarfa, agar PPP memiliki legalitas yang sah. Tapi yang paling ironis menurut saya adalah surat dari Kementrian Hukum dan Ham kenapa tidak disampaikan kepada Ganjar. Kader PPP sekarang ini mementingkan legalitas partai agar bisa mengikuti Pemilu,\" katanya. Dengan surat Kemenkumham pada tanggal 6 April 2023 kader-kader PPP yang masih menjadi pengurus atau sudah diganti oleh Mardiono akan memasukkan laporan kepada PTUN. Surat Kemenkumham yang mempertanyakan keabsahan dan pengesahan PLT Mardiono memperjelas posisi pimpinan PPP. \"Mardiono tidak mempunyai Hak mengatas namakan DPP,\" tutupnya. (far)
Pimpinan PPP Capreskan Ganjar, Gerakan Pemuda Ka'bah Al Quds Purworejo - Kebumen Melawan
Jakarta, FNN - Deklarasi dukungan PPP kepada Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 mendapat penolakan dari kader dan organisasi sayap partai berlambang Ka\'bah itu. Mereka menolak dukungan sepihak yang dilakukan oleh Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, Rabu (26/04/2023). Salah satu yang keras menentang pencapresan Ganjar oleh Ketum PPP adalah Gerakan Pemuda Ka\'bah Al Quds wilayah Purworejo - Kebumen, Jawa Tengah. Dalam rilis yang diterima redaksi FNN mereka menyatakan bahwa menyikapi sikap resmi dukungan DPP PPP atas dukungan resmi terhadap capres dari PDIP yaitu Ganjar Pranowo maka kami GPK AL QUDS sebagai organisasi sayap pemuda tertua dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berbasis massa di wilayah Kebumen dan Purworejo Jawa Tengah harus mengeluarkan sikap tegas. Pertama, menolak dan menentang keputusan DPP PPP sebagaimana di atas karena bertentangan dengan prinsip PPP Partai Islam Ahlus Sunnah wal Jama\'ah yang bertekad untuk terus menerus memperjuangkan Amar Ma\'ruf Nahi Munkar sebagai pijakan para ulama istiqomah pendiri PPP. Kedua, saudara Ganjar Pranowo yang menjadi pilihan PPP terbukti banyak sekali melakukan pelanggaran syariat terhadap agama seperti suka dan bangga nonton video porno tanpa malu. Selama 2 periode memimpin Jawa Tengah belum bisa menyejahterakan rakyat terutama para petani, dan terindikasi terlibat korupsi EKTP. Ketiga, GPK AL QUDS dengan ini mengenaskan pernyataan dukungannya kepada Calon Presiden Anies Rasyid Baswedan yang kami pandang lebih pro terhadap kepentingan Umat Islam dan sesuai dengan aspirasi kalangan bawah para pemilih PPP dan terbukti berhasil memimpin Ibu Kota Jakarta meski hanya 1 periode. Dalam rilis yang ditandatangani oleh Ketua Kyai Syaifurrahim, Sekretaris Gustanto Wibowo, serta diketahui Pembina GPK AL QUDS, KH. Muhammad Luthfi Rochman (Gus Luthfi) mereka menyatakan kecintaan kepada partai, bukan kepada pengurus \"Kami cinta dan loyal kepada PPP tapi tidak kepada para pengurusnya yang menyimpang. Kami cinta kepada PPP Partai Islam ASWAJA, tapi kami lebih cinta kepada Rakyat Indonesia dan Umat Islam, katanya dalam rilis tersebut. (*)
PPP Batal Umumkan Sandi Uno Jadi Cawapres Ganjar, Diduga Mahar Belum Cair
Jakarta, FNN - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Hal ini disampaikan oleh Plt Ketua Umum PPP Mardiono dalam acara halal bi halal partai berlambang Ka\'bah, Rabu (26/04/2023) di Jakarta. Namun ada yang menarik, PPP tidak mengumumkan kader baru PPP Sandiaga Salahuddin Uno sebagai cawapres. Padahal santer tersiar kabar bahwa Ganjar harus didampingi Sandiaga Uno untuk merebut suara anak muda dan kalangan Islam. Wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Kamis (27/04/2023) merangkum beberapa isu yang berseliweran perihal batalnya pengumuman Sandi jadi cawapres. Menurut Hersu tidak disebutkannya nama Sandi oleh PPP setidaknya ada beberapa dugaan. Dugaan pertama PPP belum berkomunikasi dengan PDIP. Mereka tidak mau kalau dianggap memfaith accompli langsung menyodorkan nama Sandiaga Uno. \"Dan yang kedua bisa jadi PPP sudah berkomunikasi dengan PDIP tetapi mereka belum ada kata sepakat, karna Sandi ini memiliki elektabilitas yang rendah, mayoritas konstituen PPP ini kita lihat banyak yang mendukung Anies Baswedan. Kemudian Megawati berkeinginan wakil presiden ini nantinya tidak berpotensial maju sebagai Presiden di periode berikutnya seperti pasangan Jokowi Ma\'ruf Amin. Kemudian dugaan terakhir menurut Hersu, dirinya mendapatkan kabar dari internal PPP bahwa belum diumumkannya Sandiaga Uno sekarang itu lantaran ada persoalan yang belum clear antara PPP dengan Sandiaga Uno, ini soal mahar yang belum cair dari Sandiaga kata internal itu. \"Belum clear antara PPP dengan Sandi soal mahar, maka ditunda sampai jelas,\" kata Hersu mengutip sumber PPP. Sebagaimana kita ketahui, Sandiaga Uno sudah berpamitan dengan Partai Gerindra, namun dalam pengumumkan bakal calon presiden oleh partai PPP nama Sandiaga Uno tidak disebutkan sama sekali sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Mardiono menyebutkan akan berkomunikasi dengan Koalisi Indonesia Bersatu, PDIP dan juga Jokowi. Menurut Hersu pengumuman oleh PPP ini tidak terlalu penting bagi publik atau untuk PDIP sendiri. \"PDIP sendiri pasti bahwa gerbong PPP ini adalah gerbong kosong, namun ada keuntungan dari pengumuman capres oleh PPP kemarin, yaitunya PDIP tidak sendirian mengusungkan Ganjar Pranowo sebagai capres. PDIP berhasil memecah koalisi besar yang sebelumnya digagas oleh Presiden Jokowi,\" kata Hersu. Akhirnya, kita menunggu kelanjutanya, apakah PAN akan mengusung Erick Thohir atau mendukung sepenuhnya Ganjar Pranowo, \"Kalai mendukung ssepenuhnya Ganjar Pranowo berarti PPP dan PAN masih dikendalikan oleh bapak Jokowi, seperti yang disebutkan sebelumnya politik sandra,\" pungkasnya. (sof).
Sidak Stasiun Manggarai oleh Anggota Komisi VI DPR Soal Kepadatan Penumpang
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade inspeksi mendadak (sidak) di Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (17/4), atas keluhan masyarakat pengguna jasa kereta rel listrik (KRL) terkait keluhan kepadatan penumpang yang terjadi di stasiun ini. Andre menyebut menemukan sejumlah permasalahan usai sidak ke sejumlah titik di Stasiun Manggarai di antaranya kepadatan penumpang KRL terjadi karena minimnya eskalator dan lift sehingga penumpang harus berdesakan ketika naik dan turun tangga. \"Laporan yang saya dapatkan, eskalator dan lift yang ada sering tidak beroperasi,\" ujarnya. Dia menilai Stasiun Manggarai semakin padat setelah berlaku kebijakan yang mengharuskan penumpang transit di stasiun tersebut. Menurut dia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkesan memaksakan Stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral, padahal secara kasat mata belum begitu paripurna. \"Di Stasiun Manggarai tidak ada lahan parkir yang layak, akses jalan kecil, dan lokasi ada di daerah padat penduduk,\" ucapnya. Untuk itu, Andre menyarankan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub harus memastikan Stasiun Manggarai mampu menampung 100 ribu penumpang per hari sebelum memberlakukan kebijakan yang mengharuskan penumpang transit di stasiun tersebut. \"Jangan memaksakan semua penumpang KRL harus transit di stasiun ini. Benahi dulu sarana dan prasarananya,\" imbuhnya. Andre mengingatkan Kemenhub tidak serta merta menjadikan hasil kajian tahun 1987 yang merekomendasikan Stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral, termasuk untuk kereta jarak jauh. Penerapan pada tahun 2023 harus berkaca pada kondisi yang ada saat ini. Sebelumnya, Andre yang tiba di lokasi sekitar pukul 16.15 WIB itu mengecek jalur layang untuk KRL Tujuan Bogor-Jakarta Kota yang berada di Lantai 3, selanjutnya memantau jalur KRL yang berada di Lantai 1 Stasiun Manggarai. Pengecekan tersebut dilakukan untuk melihat langsung antrean dan kepadatan penumpang KRL yang ingin melanjutkan perjalanan dengan cara berganti kereta maupun keluar dari stasiun. Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Suryawan yang ikut mendampingi sidak tersebut mengatakan akan melakukan penambahan eskalator untuk mengantisipasi penumpukan penumpang di Stasiun Manggarai pada pekan ini sebagaimana solusi DJKA Kemenhub. \"Untuk akses tangga akan ditambah, tidak menumpuk di satu titik. Insyaallah minggu ini sudah bisa digunakan penambahan tangga di jalur tujuh, itu salah satu upaya yang sudah dilakukan pemerintah,\" ujarnya. Termasuk, lanjut dia, perbaikan terkait adanya eskalator yang tidak berfungsi karena rusak di Stasiun Manggarai. \"Eskalator tentu menjadi perhatian utama karena \'mindset-\'nya yang utama diserbu (penumpang) kan \"eskalatornya mana ini?\". Kemarin sudah kita lakukan, perbaikan-perbaikan sudah kita koordinasi dengan pihak balai,\" ucapnya. Dia menegaskan komitmen pihaknya untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka upaya optimalisasi Stasiun Manggarai. \"Menjadi evaluasi, intinya jadi pengalaman berharga di Stasiun Manggarai, kita tidak hanya fokus kepada operasional, tapi kita harus fokus kepada pelayanan,\" kata dia. Sebelumnya, Kamis, 9 Maret 2023, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan mempercepat konstruksi pembangunan lima tangga tambahan di Stasiun Manggarai, Jakarta, untuk menambah alternatif akses penumpang sehingga dapat mengurai kepadatan di stasiun itu. \"Untuk menyikapi kondisi Stasiun Manggarai yang belakangan ini terbilang padat, khususnya pada \'peak hour\', kami sudah mulai melakukan konstruksi tangga tambahan dari lantai \'concourse\' ke peron lantai dasar pada peron jalur 6 dan 7 yang akan segera disusul peron jalur 8 dan 9 di Stasiun Manggarai,\" kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (9/3).(ida/ANTARA)
Di Tengah Potensi Perbedaan Idul Fitri, Mahfud MD Mengajak untuk Membangun Kerukunan
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengajak semua pihak untuk selalu membangun kerukunan di tengah potensi perbedaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.Oleh karena itu, Mahfud menegaskan imbauan agar pemerintah daerah (pemda) mengakomodasi penggunaan fasilitas publik untuk pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi pekan ini.\"Pemerintah mengimbau fasilitas publik seperti lapangan yang dikelola pemda agar dibuka dan diizinkan untuk tempat Shalat Idul Fitri jika ada ormas atau kelompok masyarakat yang ingin menggunakannya. Pemda diminta untuk mengakomodasi. Kita harus membangun kerukunan meski berbeda waktu hari raya,\" cuit Mahfud dalam akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Selasa.Mahfud menyambung cuitannya dengan menegaskan bahwa meski terdapat perbedaan, penentuan Hari Raya Idul Fitri 1444 H sama-sama dilakukan berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW.Ia mengutip hadits yang berbunyi \"Berpuasalah kamu jika melihat hilal (bulan) dan berhari rayalah jika melihat hilal,\" sembari menambahkan bahwa proses penentuan hilal bisa dilakukan dengan dua cara, yakni rukyat dan hisab.\"Maksudnya setelah melihat hilal tanggal 1 bulan Hijriah, melihat hilal bisa dengan rukyat, bisa dengan dengan hisab,\" cuitnya.Mahfud menjelaskan bahwa rukyat adalah proses melihat hilal dengan mata telanjang dibantu teropong seperti praktik yang dilakukan semasa Nabi Muhammad SAW.Sedangkan hisab adalah proses melihat hilal dengan hitungan ilmu astronomi sembari menambahkan bahwa proses rukyat selalu didahului hisab sebelum dilajukan pengecekan secara fisik.\"NU (Nahdlatul Ulama, red.) dan Muhammadiyah sama-sama berhari raya pada tanggal 1 Syawal. Bedanya hanya dalam melihat derajat ketinggian hilal,\" cuit Mahfud lagi. Rangkaian cuitan Mahfud muncul di tengah mengemukanya kontroversi beberapa pemda menolak mengeluarkan izin penggunaan lapangan untuk Shalat Idul Fitri 1444 H yang rencananya dilakukan pada Jumat, 21 April 2023.Sebelumnya, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu\'ti pada Senin (16/4) siang mengungkapkan salinan surat jawaban Wali Kota Sukabumi, Jawa Barat, Achmad Fahmi terhadap pengajuan peminjaman Lapang Merdeka untuk pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1444 H oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sukabumi.Dalam salinan surat tersebut, Wali Kota Sukabumi menekankan bahwa pelaksanaan Shalat Idul Fitri 2023 di Lapang Merdeka akan mengikuti hasil penetapan 1 Syawal 1444 H dari Kementerian Agama RI.\"Setelah Kota Pekalongan, sekarang Sukabumi. Setelah itu mana lagi?\" cuit Mu\'ti dalam akun Twitter pribadinya, @Abe_Mukti, sembari menyematkan salinan surat Wali Kota Sukabumi tersebut.Belakangan, pada Senin (17/4) malam, Mu\'ti menyampaikan informasi terbaru bahwa Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid dan Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi akhirnya memberi izin penggunaan Lapangan Mataram dan Lapangan Merdeka di wilayah masing-masing untuk pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1444 H pada Jumat (21/4) pekan ini. Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin pada Jumat (14/4) pekan lalu telah mengimbau agar masyarakat menjunjung sikap toleransi dalam menyikapi potensi perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri 2023.\"Yang ditempuh adalah adanya sikap bisa toleransi antara dua kelompok untuk masing-masing, ya Lebaran sesuai dengan keyakinannya, dengan hitungannya. Jadi, bahasa Jawanya legowo,\" ujar Wapres di Gorontalo.(ida/ANTARA)
POPULER
