POLITIK
Penahanan Wali Kota Bandung Yana Mulyana Diperpanjang
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi Wali Kota Bandung, Jawa Barat, nonaktif Yana Mulyana (YM) selama 40 hari. \"Dengan masih diperlukannya waktu dalam proses pengumpulan alat bukti, tim penyidik memperpanjang masa penahanan tersangka YM dan kawan-kawan untuk masing-masing selama 40 hari ke depan. Penahanan lanjutan tersebut mulai 5 Mei 2023 sampai 13 Juni 2023 di Rutan KPK,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis. Ali menjelaskan dalam rentang waktu tersebut penyidik KPK akan memanggil sejumlah saksi terkait kasus tersebut untuk dimintai keterangan. \"Rencana jadwal pemanggilan dan pemeriksaan berbagai pihak sebagai saksi telah disusun tim penyidik dan kami berharap saksi-saksi yang dipanggil nantinya agar kooperatif hadir,\" ujarnya. Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (14/4) malam. Yana kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi suap dan penerimaan gratifikasi pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet untuk proyek \"Bandung Smart City\" tahun anggaran 2022-2023. Selain YM, KPK juga menetapkan lima orang lainnya sebagai tersangka, yakni Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Dadang Darmawan, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung Khairul Rijal, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) Benny, Manager PT SMA Andreas Guntoro, dan CEO PT Citra Jelajah Informatika (CIFO) Sony Setiadi. Tersangka YM diduga menerima gratifikasi untuk memenangkan PT CIFO dalam lelang proyek penyediaan jasa internet di Dishub Kota Bandung senilai Rp2,5 miliar. KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah, dolar Singapura, dolar AS, ringgit, yen, bath, serta sepatu merk Louis Vuitton tipe Cruise Charlie Sneaker 1A9JN8 warna putih, hitam, dan cokelat dengan total nilai sekitar Rp924,6 juta. Atas perbuatan memberi suap, tersangka Benny, Sony dan Andreas melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Yana, Dadang dan Khairul sebagai penerima dijerat dengan Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.(ida/ANTARA)
Identitas Pelaku TPPO 20 WNI ke Myanmar Sudah Diantong Bareskrim
Jakarta, FNN - Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri telah mengantongi identitas pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang mengirim 20 orang warga negara Indonesia sebagai pekerja migran ilegal di Myanmar.\"Sudah kami ketahui identitasnya, sementara masih kami lakukan penyelidikan,\" kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Djuhandhani Rahardjo Puro dikonfirmasi di Jakarta, Kamis. Djuhandhani menjelaskan pihaknya telah menerima laporan polisi dari keluarga korban yang masuk lewat SPKT Bareskrim Polri. \"Kami lakukan pemeriksaan,\" ujarnya.Informasi terkini terkait kasus 20 orang WNI di Myanmar, tambah dia, menyebutkan Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia sudah meneruskan laporan kasus online scam tersebut kepada KBRI Yangon untuk ditindaklanjuti.\"Dan KBRI sudah mengirim nota diplomatik ke Kemenlu Myanmar. KBRI juga sudah berkoordinasi dengan aparat setempat,\" ujarnya.Kemudian, kata Djuhandhani, KBRI Yangon telah berkoordinasi dengan para korban. Diketahui pula 20 WNI tersebut tidak tercatat dalam lalu lintas Imigrasi Myanmar. \"Mereka diduga masuk Myanmar secara ilegal,\" ujarnya.Berdasarkan informasi yang diperoleh, kata Djuhandhani, para WNI tersebut terdeteksi berada di Myawaddy, yang merupakan daerah konflik bersenjata antara militer Myanmar (Tat Ma Daw) dengan pemberontak Karen.Kondisi tersebut membuat otoritas Myanmar tidak dapat memasuki wilayah Myawaddy. \"Karena lokasi tersebut dikuasai oleh pemberontak,\" imbuhnya.Menurut Djuhadhani, pemerintah Myanmar belum dapat menindaklanjuti pengaduan dari KBRI Yangon karena situasi tersebut.Meski demikian, kata Djuhandhani, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus berupaya membantu 20 orang WNI tersebut untuk bisa keluar dari Myanmar.\"Kemenlu telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari cara agar dapat membantu para WNI tersebut,\" katanya.Beberapa upaya yang dilakukan, seperti berkoordinasi dengan Regional Support Office BALI PROCESS di Bangkok, Thailand, berkoordinasi dengan IOM serta International Justice Mission (IJM).Selain itu, pihak Kemenlu telah bertemu dan menjelaskan update penanganan, tantangan dan situasi terakhir kepada SBMI dan keluarga 20 WNI tersebut.Adapun rencana tindak lanjut dari penanganan perkara tersebut, yakni meminta data para korban atau keluarga korban, melakukan penyelidikan terkait TPPO, dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham.\"Kami terus berkoordinasi dengan Kemenlu dan KBRI Yangon untuk update penanganan para korban,\" katanya.Djuhandhani mengakui kendala lain yang dihadapi, yakni penyidik belum bisa berkomunikasi dengan para korban. Namun, pihaknya telah menindaklanjuti laporan polisi dari pihak keluarga korban.\"Belajar dari kesulitan tetap kami yakini tidak ada kejahatan yang sempurna, kewajiban kami untuk membuktikan dan mengungkap perkara ini,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Kapolda Kaltara Memastikan Penerimaan Anggota Polri 2023 Bebas KKN
Tanjung Selor, FNN - Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara) Irjen Pol. Daniel Adityajaya memastikan penerimaan calon anggota Polri 2023, baik melalui jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama bebas calo dan unsur KKN.\"Tidak ada yang namanya masuk polisi itu bayar, penerimaan Polri saya pastikan gratis dan tidak ada calo maupun KKN,” tegas Kapolda Kaltara di Tanjung Selor, Kamis.Daniel Adityajaya menegaskan dalam penerimaan Polri 2023, diharapkan masyarakat bisa langsung mengawasi langsung proses dan seluruh tahapannya.\"Semuanya proses saya pastikan terbuka dan transparan, silahkan masyarakat mengawasi langsung dalam setiap tahapan,” ujarnya.Kapolda menambahkan, dalam penerimaan polri tahun ini Polda Kaltara mendapatkan kuota lebih dari sebelumnya, yakni 350 orang. Sebab Kaltara sudah mempunyai Sekolah Polisi Negara (SPN). Kaltara mendapatkan tambahan kuota rekrutmen Polri tahun ini sekitar 350 orang, sebelumnya hanya 200 orang.Untuk diketahui, khusus jalur Bintara Polri, pendidikan tahun ini akan dilaksanakan di SPN Polda Kaltara di Kabupaten Malinau.Kapolda berharap masyarakat Kaltara bisa memanfaatkan dengan baik dengan kesempatan penerimaan Polri khususnya di Polda Kaltara tahun 2023, terutama putra dan putri terbaik Kaltara yang ingin mengabdi sebagai anggota Polri.\"Sekarang tahapan sudah berjalan, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar, jangan sampai orangtua calon peserta seleksi percaya oknum atau calo yang menawarkan diri bisa dan mampu meloloskan semua proses seleksi, dan kalau ada temuan masyarakat ada oknum atau calo yang bermain dalam proses seleksi, silakan langsung melaporkan ke saya,” tegas Kapolda.Berdasarkan catatan Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Kaltara, pada 26 April sampai 3 Mei 2023 pelaksanaan pemeriksaan administrasi awal yang dilaksanakan di Polres jajaran Polda Kaltara.Hasilnya Bintara Polisi Tugas Umum (PTU) sebanyak 1.542 orang. Yang memenuhi syarat 1.454 orang dan tidak memenuhi syarat 88 orang.Lalu Bintara Polair 32 orang pendaftar. Bintara Brimob 73 pendaftar (64 memenuhi syarat dan 9 tidak memenuhi syarat), Bintara Tenaga Kesehatan 5 pendaftar (seluruhnya memenuhi syarat).Pada 2 Mei 2023 telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan tahap satu calon taruna dan taruni Akpol dengan jumlah peserta 33 orang dan yang memenuhi syarat 28 orang, yang tidak memenuhi syarat 5 orang.Selanjutnya pada 4 sampai 14 mei 2023 akan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan tahap satu di Aula Kecamatan Tanjung Selor.Adapun tahapan administrasi meliputi pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, domisili di wilayah Kaltara minimal dua tahun, pemeriksaan KTP dan Kartu Keluarga, pemeriksaan ijazah dan rapor bagi peserta kelas XII.(ida/ANTARA)
Kapolri Berharap Satgas Pengamanan ASEAN Summit Memahami Tugasnya
Labuan Bajo, FNN - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berharap satuan tugas (satgas) pengamanan dari pihak kepolisian pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur bisa memahami tugas dan berkoordinasi untuk penyelesaian persoalan.\"Kita harapkan dengan latihan yang kita lakukan hari ini masing-masing anggota mengerti apa yang menjadi tugasnya, bagaimana berkoordinasi antar satgas dan berkomunikasi saat menerima informasi dan arahan dari para pimpinan yang berada di lapangan atau command center,\" kata Kapolri Listyo usai Tactical Floor Game (TFG) Operasi Komodo-2023 dalam rangka pengamanan KTT Ke-42 ASEAN di Aula Sekretariat Daerah Pemkab Manggarai Barat, Labuan Bajo, Kamis.Sebanyak delapan satgas pengamanan terlibat dalam Tactical Floor Game (TFG) Operasi Komodo-2023 dalam rangka pengamanan KTT Ke-42 ASEAN.Delapan satgas tersebut yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Tindak, Satgas Rolakir, Satgas Humas, Satgas Banops, Satgas Gakkum, dan Satgas Anti Teror.Kapolri mengatakan pelatihan yang dilakukan merupakan bentuk persiapan rencana pengamanan yang juga dilakukan bersama dengan TNI.Listyo menyebut ada beberapa persoalan yang disampaikan yang menjadi tugas dari satuan tugas yang telah dipersiapkan tersebut.Oleh karena itu, dengan pelatihan yang telah diberikan, dapat menjadi contoh bagi para anggota satgas untuk memahami apa yang menjadi tugas dalam menyelesaikan persoalan.\"Cara bertindak seperti apa dan bagaimana harus berkoordinasi dengan satgas lain dan berkoordinasi dengan rekan TNI yang ada di Ring 1,\" kata Kapolri.\"Secara lebih lengkap akan dilatihkan saat pelaksanaan TFG Gabungan,\" ucapnya menambahkan.Kapolri berharap masing-masing anggota bisa berkomunikasi dengan baik dengan sesama rekan baik di lapangan maupun command center.\"Ini semua tentunya bisa memberikan persiapan kita dalam pengamanan yang akan kita laksanakan beberapa hari mendatang,\" katanya menandaskan.(ida/ANTARA)
Ratusan Personel TNI AD Diberangkatkan ke Labuan Bajo
Kupang, FNN - Sebanyak 900-an personel TNI Angkatan Darat diberangkatkan menuju Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, untuk mengamankan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2023 yang berlangsung pada 9 hingga 11 Mei 2023.Kepala Staf Korem 161/Wira Sakti Kolonel Cpl. Simon Petrus Kamlasi ditemui di Dermaga Tenau Kupang, Kamis, mengatakan personel TNI AD itu diberangkatkan menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Banjarmasin-592.\"Mereka yang berangkat ini adalah personel TNI yang bertugas di Pulau Timor,\" katanya.Para personel TNI tersebut dibagi dalam dua satuan tugas, yakni satgas pengamanan wilayah dan juga satgas evakuasi. Selain itu juga terdapat personel dari satuan tempur.Dia mengatakan para personel TNI AD itu akan melakukan perjalanan laut selama sekitar 28 jam dan dijadwalkan tiba di Labuan Bajo pada Jumat (5/5) siang.Selain personel TNI AD yang naik kapal tersebut, sejumlah kendaraan TNI juga dimuat ke dalam kapal perang tersebut.\"Selain personel, kendaraan-kendaraan juga kita muat dan bawa ke Labuan Bajo untuk membantu pengamanan,\" kata Simon.Dia menambahkan bahwa sejumlah kendaraan itu sudah mulai dimuat ke KRI Banjarmasin pada Rabu (3/5) pagi hingga tengah malam.Simon menambahkan pergeseran pasukan tidak hanya dilakukan dari Pulau Timor, tetapi juga pada hari yang sama sejumlah personel TNI dari Flores Timur dan Sikka berangkat menuju Labuan Bajo dari Sikka menggunakan kapal laut.Sementara personel TNI dari Kabupaten Ngada, Ende dan sekitarnya berangkat melalui jalan darat langsung ke Labuan Bajo.(ida/ANTARA)
Ditjen Bina Pemdes Mendukung Kerja Sama Pembangunan Desa Dengan Kemendes
Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung usulan kerja sama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa antara Kemendagri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).Dukungan tersebut, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis, disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro saat menerima audiensi Kepala Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Kemendes PDTT Ivanovich Agusta di Ruang Nawasena, Kantor Ditjen Bina Pemdes, Jakarta, Rabu (3/5).Dalam kesempatan tersebut, Eko menyampaikan sejauh ini telah ada beberapa usulan dari Kemendes terkait dengan wujud kerja sama yang dapat dilakukan oleh Kemendagri dan Kemendes dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, seperti penyelenggaraan webinar dan langkah mengintegrasikan data antarlembaga.\"Di antaranya, ada beberapa usulan dari Kemendes, seperti pembuatan serial video pelatihan, sustainable development goals (SDGs), webinar, dan integrasi data aplikasi antarlembaga untuk menyatukan persepsi dalam membangun desa,\" kata Eko.Selain itu, lanjutnya, terdapat pula beberapa hal tambahan terkait dengan kebijakan satu peta dan satu data, pembuatan modul secara bersama, dan integrasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).Ada pula pelatihan dan lelang program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa (P3PD) yang saling melibatkan kedua belah pihak, pengaturan tata ruang dan wilayah pedesaan, serta langkah saling mengontrol tugas dan fungsi masing-masing.\"Dari hasil audiensi ini, kami mendapatkan banyak usulan untuk bahan kerja sama. Pertama, untuk pelatihan dapat saling berintegrasi dalam hal substansi materi, webinar secara bersama-sama yang akan diatur secara teknis pelaksanaannya,\" ujar Eko.Sementara itu, Ivanovich Agusta menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dirjen Bina Pemdes beserta jajarannya atas penerimaan kunjungan tersebut. Menurutnya, hal itu akan membuat koordinasi terkait kerja sama antara kedua belah pihak menjadi berjalan dengan baik dan lancar dalam upaya mendukung pembangunan desa dan tata ruang wilayah desa.Dalam audiensi itu, turut pula hadir sejumlah pihak, seperti Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Paudah, Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Matheos Tan, Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Mohammad Noval, dan Sekretaris BPI Kemendes Fince Decima Hasibuan.(ida/ANTARA)
Fahri Hamzah Berharap Pilpres 2024 Diikuti Prabowo, Ganjar dan Anies
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah berharap tiga nama calon presiden (Capres) yang muncul, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bisa maju semua di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. \"Karena pembicaraan tentang calon presiden yang sudah muncul ada tiga nama, Kalau bisa tiga-tiganya maju, tidak ada perubahan. Sehingga kita bisa menyaksikan figur-figur kita ini bertarung. Dan akan lebih indah tentunya pesta rakyat ini, akan semakin semarak,\" kata Fahri Hamzah dalam Gelora Talks bertajuk \'Menakar Peluang Capres & Format Koalisi Parpol 2024, Rabu (3/5/2023) sore. Dengan adanya tiga capres yang maju di Pilpres 2024, menurut Fahri, akan dilahirkan pemimpin terpilih yang sanggup memimpin beban bangsa Indonesia ke depan di tengah ketidakpastian situasi global saat ini. \"Mudah-mudahan dengan itu, pemimpin baru yang terpilih adalah mereka-mereka yang kita anggap akan sanggup memikul beban bangsa ini ke depan,\" katanya Wakil Ketua Umum Partai Nomor 7 di Pemilu 2024 ini. Namun, Fahri mengkritik cara partai politik (parpol) mencalonkan capres yang mereka dukung berdasarkan hasil survei, bukan dari pengkaderan, kecuali Prabowo Subianto. Sebab, bukan hal mustahil, jika suatu saat pencalonan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bisa batal di tengah jalan ketika tiba-tiba hasil surveinya jeblok atau ada perubahan konstelasi politik saat ini. \"Pertemuan antara Demokrat dan Golkar mengindikasikan kemungkinan adanya koalisi baru, Airlangga Hartarto berpasangan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). Anies bisa batal jadi capres, dan Koalisi Perubahan bisa bubar,\" katanya. Fahri menegaskan, hanya Partai Gerindra saja saat ini parpol yang konsisten menjalankan pengkaderan dengan mencalonkan capresnya dari internal, karena hal itu merupakan tujuan pendirian sebuah partai. \"Hanya Pak Prabowo yang mengikuti rute pengkaderan, mendirikan partai dan maju sebagai calon presiden. Kalau yang lainnya itu provokasi lembaga survei, bahkan diancam kalau nggak dijalankan ini bisa gawat, sehingga surveinya tiba-tiba gede-gede (besar-besar) semua,\" ujarnya. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menggelar debat capres mengisi kekosongan waktu hingga 6-7 bulan ke depan sebelum masa pendaftaran peserta Pilpres 2024 ini dimulai. \"Karena tidak ada perdebatan ide dan gagasan dari capres, maka wajar mereka baru minum kopi, diajak ngumpul makan bakso, makan nasi goreng. Kita akan menyaksikan akan lebih banyak lagi kuliner yang bermunculan, bukannya perdebatan. Harusnya penyelenggara Pemilu bikin aturan, dan memfasilitasi perdebatan capres saat ini,\" pungkasnya. Keadaan Dikte Koalisi Sementara itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut koalisi seharusnya mendikte keadaan, bukan keadaan yang mendikte koalisi. Maksudnya, saat ini, kata Rocky, koalisi partai malah mengikuti arus pergerakan politik, bukan koalisi yang menentukan apa keputusan yang harus diambil secara mandiri. \"Jadi apa yang kita sebut koalisi sebetulnya hanyalah upaya untuk saling mengintip, saling mengintai, kan itu dasarnya,\" ujar Rocky. Ia menyebut, koalisi partai politik saat ini terlihat plin-plan. Apalagi saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bermain dengan endorse tokoh bakal calon presiden dengan asal koalisi yang berbeda-beda. \"Jadi dari awal koalisi ini adalah barang busuk di dalam demokrasi di Indonesia, di tempat lain itu gak ada,\" katanya. Menurut Rocky, di negara lain, koalisi partai politik akan menuntun secara koheren dan konsisten tokoh politik yang diusung mereka untuk maju dalam pencalonan. Sedangkan di Indonesia, ujar Rocky, keputusan yang dihasilkan dari koalisi malah menunggu sinyal dari seseorang yang bukan anggota koalisi. \"Kalau saya tanya, Pak Jokowi anggota koalisi mana, KIB? Oh iya, tapi dia endorse juga yang bukan anggota koalisi KIB,\" ujar Rocky yang juga pengamat filsafat ini. Namun, Rocky memaafkan Jokowi karena tidak memahami dasar dari ide demokrasi, padahal Jokowi sebelumnya dipilih secara demokratis oleh rakyat dalam dua pemilu lalu. \"Pak Jokowi memang tidak paham dasar dari ide demokrasi itu. Kalau tahu, ya ngapain kita nunggu lagi Jokowi, yang katanya mampu menjadikan demokrasi. Pak Jokowi dipilih secara demokratis, tapi dia sendiri tidak paham atas pilihannya,\" tandasnya. Jaga Kekompakan Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindara Habiburokhman mengatakan, Prabowo bukan seperti politisi biasa yang mengandalkan pencitraan. Prabowo, lanjutnya, selalu mengedepankan gagasan-gagasan besar. \"Pak Prabowo punya gagasan-gagasan besar, agak susah kalau Pak Prabowo kita arahkan untuk melakukan komunikasi receh atau gaya pencitraan seperti yang lainnya,\" kata Habiburokhman. Menurut dia, apa yang dilakukan Prabowo justru sejalan dengan pemikiran Partai Gelora, bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja dan berada dalam ancaman perang nuklir, serta peningkatan ketegangan di Laut China Selatan patut diwaspadai pasca perang Rusia-Ukraina. \"Di Pilres 2019 lalu, Pak Prabowo sudah wanti-wanti akan kemungkinan terjadinya perang, dan terbukti terjadi perang sekarang. Dan ketegangan di Laut China Selatan ini melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuatan yang pegang tombol senjata. Kalau ada satu pihak yang sedikit tidak sabar, semua penghuni bumi bisa di bom seperti Heroshima. Kita terancam barang yang sangat mematikan,\" katanya. Habiburokhman mengungkapkan, banyak ahli strategi di dunia sekarang yang meramalkan terjadinya perang di Laut China Selatan, yang dipicu perang antara China-Taiwan. \"Karena itu, kita sebagai negara besar tentu harus mempertimbangkan politiknya, juga dampak dari konteks keamanan. Karena itu, kita sebagai bangsa harus menunjukkan kekompakan, karena bangsa yang bisa bertahan lama, negara yang elitnya bisa menunjukkan kekompakan,\" katanya. Kekompakan ini, kata Habiburokhman, menjadi fokus Prabowo yang menjadikan Pemilu 2024 sebagai momentum untuk menyatukan seluruh masyarakat dalam menghadapi tantangan global ke depan. \"Sehingga ketika terjadi perbedaan pilihan tidak sampai terjadi konflik. Masyarakat tidak terbelah lagi dan menganggap sebagai bagian dari demokrasi,\" ujarnya. Sedangkan Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan, pengumuman capres sejak awal agar masyarakat bisa mencermati calon-calon pemimpinnya, apakah pemimpinnya berintegritas atau tidak, dan sebagainya. \"Kami melihat bahwa pencalonan jauh lebih awal adalah sangat penting, masyarakat secara dini bisa mencermati calon pemimpin mereka seperti kualitas tentang integritas tentang apa yang mau disampaikan dan sebagainya,\" kata Sugeng. Masyarakat, lanjutnya, akan mendengar pandangan dari para capres tersebut, mengenai politik, ekonomi dan sosial budaya. \"Tetapi kita juga perlu mendengar tentang calon wakil presiden (cawapres), karena akan menjadi pasangannya. Dan tentunya keberadaan wakil presiden akan menambah energi bagi presidennya,\" katanya. Sugeng menyebut ada lima bakal Cawapes Anies Baswedan semakin mengerucut. Seluruhnya sudah diketahui oleh Anies Baswedan. \"Sekarang sudah ada lima kandidat,\" ujar Sugeng. Sugeng belum dapat membeberkan nama-nama tersebut. Sebab, hal ini merupakan bagian dari strategi kemenangan. \"Kita juga menunggu kandidat lain siapa, sehingga kita ada pertimbangan kalau menunjuk salah satu (nama),\" jelasnya. Koalisi Perubahan telah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies untuk menentukan pendampingnya. Ia meyakini Anies tidak perlu membutuhkan waktu lama untuk bakal cawapresnya. \"Kita sedang merangkum sedemikian rupa persoalan-persoalan kebangsaan ini ke depan, baik dalam dimensi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan juga ekonomi. Lantas itulah yang kita formulasikan menjadi sebuah Indonesia yang harus kita hadapi ke depan,\" ungkapnya. (*)
TNI-Polri Menggelar Pertemuan di Perbatasan NTT-Oecusse Timor Leste
Kupang, FNN - Aparat TNI-Polri yang bertugas di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Distrik Oecusse, Republic Democratic Timor Leste menggelar pertemuan guna menyamakan persepsi dan menjaga kekompakan dalam melaksanakan tugas pengamanan di wilayah perbatasan negara.Kapolres Kupang AKBP Anak Agung Gde Anom Wirata melalui Kapolsek Amfoang Timur Iptu Jemmy Sigakole, Rabu (3/5) mengatakan pertemuan yang dilakukan aparat TNI/Polri di wilayah perbatasan itu merupakan kegiatan rutin yang selalu dilakukan di wilayah perbatasan itu setiap bulan.\"Kami melaksanakan kegiatan pertemuan ini guna menjalin kekompakan dan menyamakan persepsi selama kami masih bertugas di sini,\" kata Kapolsek Amfoang Timur Iptu Jemmy Sigakole.Ia mengatakan kegiatan pertemuan yang berlangsung di Mapolsek Amfoang Timur Kecamatan AmfoangTimur Kabupaten Kupang diikuti anggota keamanan yang bertugas di kawasan perbatasan negara Indonesia-Timor Leste guna menyamakan persepsi dan menjaga kekompakan saat melaksanakan tugas di kawasan perbatasan negara.Menurut dia kegiatan rutin yang dilakukan itu diinisiasi Kapolsek Amfoang Timur Iptu Jemy Sigakole, Komandan Kompi Pengamanan Perbatasan RI RDTL Batalyon Kavaleri 10 dan Koramil 1604-03 Naikliu, serta Komandan Pos Angkatan Laut Oepoli.Jemy Sigakole mengatakan sinergitas TNI-Polri yang bertugas di wilayah perbatasan NKRI dan Distrik Oecusse RDTL selama ini berlangsung dengan baik tanpa ada gesekan atau kesalahpahaman.Dia mengatakan kegiatan pertemuan dihadiri Komandan Kompi Pamtas RI RDTL Lettu Kav Anrey Rusdyansah Str. Han, Danpos Pantai Letda Kav Einggi str. Han. Kapolsek Amfoang Utara diwakili Aipda Yulius Patidangga, Danpos AL Oepoli Serma Marten, Danramil Naikliu diwakili Serda Kristo Weo serta masing-masing personil baik dari Polsek Amfoang Timur, Koramil 1604-03 Naikliu serta Pos TNI-AL dan personil Pamtas RI RDTL.(sof/ANTARA)
KPU Memastikan Publik Mendapat Akses Dokumen Pendaftaran Caleg
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan publik dapat mengakses dokumen pendaftaran calon legislatif (caleg) DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu 2024, kecuali dokumen yang dirahasiakan. \"Kami pastikan bahwa dalam tahapan pencalonan ini sepenuhnya menggunakan digitalisasi sehingga nanti publik dapat mengaksesnya, khususnya dokumen yang tidak dikategorikan dokumen yang dirahasiakan,\" kata anggota KPU RI Idham Holik saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu. Ia menyampaikan pula dokumen yang tidak dirahasiakan atau dirahasiakan itu merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf g UU Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh publik adalah informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. Berikutnya, Pasal 17 huruf h menyebutkan informasi yang dikecualikan termasuk informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi terdiri atas riwayat dan kondisi anggota keluarga; riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; dan/atau kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. Lalu, ada pula informasi mengenai hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. Kemudian, Pasal 18 mengatur bahwa informasi yang dapat dipublikasikan adalah putusan badan peradilan; ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum; surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan; rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum; dan laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum. \"Jadi, nanti KPU merujuk ke sana (UU Keterbukaan Informasi Publik) untuk informasi yang boleh dan tidak boleh dipublikasikan,\" kata Idham.(sof/ANTARA)
Etik Perjuangan Buruh Dibatalkan Dengan Sikap Feodal Said Iqbal
Jakarta, FNN – Peringatan Mei Day, 1 Mei, lalu masih menyisakan cerita yang memiriskan. Bukan cerita tentang ekspresi-ekspresi atau tuntutan para buruh, tapi cerita tentang pertemuan ketua partai buruh dengan calon presiden Ganjar Pranowo yang nuansa politiknya sangat kental. Dan yang lebih miris lagi adalah cerita tentang adanya foto dari Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mencium tangan Ganjar Pranowo. Bagaimana mungkin seorang pimpinan partai buruh mencium tangan seorang calon presiden yang mendukung omnibuslaw? Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (3/5/23) mengatakan: “Sebelum komentar, disclaimer dulu ya: Andi Noya, Said Iqbal, Jumhur Hidayat, pemimpin gerakan partai buruh, ketiganya temen baik saya, jadi saya perlu hati-hati. Tapi, yang saya tidak perlu hati-hati adalah sikap feodal dari pemimpin buruh. Itu jelas. Dan kita tahu kalau Said Iqbal mencium tangan Ganjar, Ganjar itu adalah pro omnibuslaw. Jadi, dia pro penindasan buruh, kan itu terbalik-balik. Jadi, walaupun apa pun elemen di belakang itu, tetap omnibuslaw itu menghina buruh atau mengeksploitasi buruh.” Peristiwa tersebut juga membuat Rocky mempertanyakan di mana keploriatan partai buruh kalau akhirnya harus berkunjung pada rumah kapitalis atau borjuis. Secara ideologis, di dalam perjuangan partai buruh di mana-mana di seluruh dunia, dia mau melakukan agenda alternatif, bahkan agenda frontal dengan partai yang berkuasa atau dengan elemen-elemen yang berkuasa yang disebut sebagai oligarki. Jadi, secara ideologis fatal sebetulnya perjuangan partai buruh. Apalagi sifat partai buruh itu mesti pindah dari sifat unionis dari sekadar memperjuangkan upah, lalu pindah menjadi perjuangan struktur ekonomi itu perubahan ekonomi dan itu yang kita inginkan. “Jadi di mana keproletariatan partai buruh kalau akhirnya harus berkunjung pada rumah kapitalis, rumah borjuis. Sekarang omnibuslaw kan rumah borjuasi,” ujar Rocky. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky menyesalkan sikap Said Iqbal yang mencium tangan Ganjar Pranowo sambil membungkuk. “Saya menyesalkan betul Said Iqbal itu ada di situ dan mencium tangan sambil membungkuk pada Ganjar Pranowo. Ganjar belum jadi apa-apa. Yang orang tahu Ganjar selama jadi Gubernur Jawa Tengah itu pro omnibuslaw, yang menyebabkan banyak buruh terlantar,” tegas Rocky. Bahkan, kata Rocky, sampai sekarang kalau kita ke Jawa Tengah, para buruh masih menganggap bahwa Ganjar tidak memperhatikan nasib mereka. Apalagi soal wadah. Dan semua itu sebetulnya adanya di omnibuslaw. “Lepas dari soal-soal kepentingan sesaat, tapi etik dari perjuangan buruh itu dibatalkan dengan sikap feodal tadi,” kata Rocky. (ida)
POPULER
