POLITIK

Mengaku Tidak Melanggar Konstitusi Membicarakan Politik di Istana, di Mana Etika Publik Jokowi?

Jakarta, FNN – Meskipun sudah berkali-kali Presiden Jokowi melakukan pertemuan politik di istana dengan para ketua umum partai yang di antaranya membahas tentang koalisi dan pencapresan, Jokowi membantah bahwa dirinya ikut cawe-cawe dalam urusan pencapresan. Bahkan, Jokowi mengaku tidak ada konstitusi yang dia langgar dengan mengundang para ketua umum partai politik pendukungnya di istana. Jokowi juga mengatakan bahwa urusan capres merupakan domain partai atau gabungan partai. Namun, kalau partai mengundangnya atau sebaliknya, boleh-boleh saja, sebab selain sebagai pejabat publik dia juga merupakan pejabat politik. Apakah Jokowi tidak paham atau tidak mau paham dengan etika publik dan etika kekuasaan? Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan saat meninjau pusat perbelanjaan Sarinah, di Jalan Thamrin, Jakarta, Kamis (4/5/23, ketika ditanya oleh wartawan. \"Bukan cawe-cawe, wong itu diskusi saja kok, diskusi. Tadi kan saya sampaikan, saya ini juga pejabat politik, tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai, sudah bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka, boleh-boleh saja. Apa ada konstitusi yang dilanggar dari situ, enggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik,” kata Jokowi. \"Saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik, jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong. Ya kan. Saya berbicara berkaitan dengan pelayanan publik juga bisa dong. Memang itu tugas seorang presiden,” tambah Jokowi. Pernyataan Jokowi tersebut membuat kita bertanya-tanya apakah Jokowi tidak paham atau tidak mau paham tentang undang-undang pemilu yang di dalamnya tidak memberi peluang satu lubang jarum pun pada presiden untuk masuk ke ranah politik Pemilu/Pilpres. Dengan demikian, jika Jokowi melakukan hal tersebut, dia telah melakukan pendustaan terhadap konstitusi. Hal itu dikatakan oleh Adhie M. Massardi, dari Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, yang juga pernah menjadi juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, kepada Hersbuno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal You Tube Hersubeno Point edisi Jumat (5/5/23). \"Politik ini konteksnya kan urusan pemilu. Nah ini jauh, kesalahannya itu berlipat ganda Bung Hersu. Di dalam konstitusi kita, di dalam semua undang-undang tentang kepemiluan, tidak ada otoritas Presiden existing, itu ikut campur dalam urusan pemilu. Apalagi pencalonan-pencalonannya. Saya kemarin itu juga mengecek ke konstitusi sejumlah undang-undang, tidak ada satu lubang jarum pun peluang presiden masuk ke ranah politik Pemilu/Pilpres. Jadi, kalau dia melakukan itu, itu melakukan pendustaan terhadap konstitusi. Itu dilarang,” ujar Adhie M. Massardi. Adhie Massardi juga mengatakan bahwa harus ada yang memperingatkan kepada Presiden atas kejadian ini. Tetapi, siapa yang bisa memperingatkan soal ini sedangkan partai-partai juga menduduki posisi lembaga-lembaga negara yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Akibatnya, tidak ada kontrol demokrasi seperti yang diharapkan trias politika itu. \"Yang menarik, pelanggaran pendustaan terhadap konstitusi dilakukan secara terbuka. Ini kesalahan yang paling fatal dari apa yang kita bahas mengenai presiden memanggil tokoh partai politik untuk membicarakan Pemilu, pencalonan. Ini kejahatan konstitusinya sangat besar, bukan hanya menggunakan fasilitas negara, tapi memang dilarang presiden aktif masuk di dalam ranah Pemilu. Bahkan, mengatasnamakan petugas partai pun tidak boleh,” tambah Adhie. Selain Adhie Massardi, pendapat yang hamper sama juga disampaikan oleh wartawan senior Asyari Usman. Asyari secara tegas menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi merupakan sebuah kesalahan dan pelanggaran, \"Tentu saja tidak boleh Mas Hersu, bahwa urusan koalisi parpol, koalisi yang mendukung pemerintah, itu bukan tugas kenegaraan, bukan pekerjaan yang dilakukan untuk rakyat. Itu Istana Merdeka milik rakyat.  Tidak selayaknya, tidak seharusnya digunakan untuk membicarakan kepentingan pandangan politik Presiden Jokowi. Kalau urusannya koalisi, membicarakan bagaimana ke depannya koalisi capres itu, carilah tempat yang bukan milik rakyat, ” ujar Asyari Usman. Jika kedua pendapat tersebut mengatakan terjadi pelanggaran sementara Jokowi menyatakan tidak ada yang dia langgar secara konsitusi, kata Hersubeno Arief, saya kira kita memang sulit berharap kalau Pak Jokowi paham dengan etika publik, etika kekuasaan, yang harusnya benar-benar dipisahkan manakepentingan publik, kepentingan politik, dan kepentingan personal. \"Jokowi sebagai pejabat politik adalah sebagai presiden dan kepala negara, sehingga fasilitas-fasilitas negara seperti istana dan sebagainya adalah fasilitas yang diberikan kepada Pak Jokowi sebagai presiden dan sebagai kepala negara, bukan sebagai pejabat politik yang seperti dia sebutkan. Harusnya kalau hal-hal semacam ini tidak dilakukan di istana,” ujar Hersu.: \"Apakah Pak Jokowi ini memang tidak paham. Kalau tidak paham apakah tidak ada yang mengingatkan di lingkungannya, termasuk ketua umum partai politik yang mau juga bertemu dengan Jokowi di istana. Atau memang Pak Jokowi ini nggak mau tahu dan nggak mau paham? “Benar-benar sudah kacau sekali logika kekuasaan,” ujar Hersu.(sof)

Enam Pelaku Pembunuhan di Dekai Diburu Satgas Damai Cartenz

Jakarta, FNN - Satgas Operasi Damai Cartenz melakukan pengejaran terhadap enam dari sembilan pelaku pembunuhan dua warga di Jalan Statistik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua.Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz 2023 Kombes Pol. Faizal Ramadhani dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya telah mengantongi identitas keenam pelaku yang masih dalam pengejaran tersebut. Tiga pelaku lainnya telah ditangkap pada hari Kamis (4/5).\"Kesembilan pelaku ini merupakan anggota KKB Yahukimo. Enam orang yang masih buru berinisial EP, AS, YS, YH, dan YY. Sementara itu, tiga pelaku yang sudah ditangkap, yaitu YS alias JS, EDS, dan NM,\" kata Faizal.Para pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap dua warga pendatang asal Toraja, bernama Yonatan Arruan dan Asri Obet pada hari Minggu (30/4).Adapun peran para tersangka, kata Faizal, NM berperan melakukan penikaman terhadap korban Asri Obet menggunakan pisau, kemudian tersangka ES melakukan pembacokan terhadap korban Yonatan Arruan, dan YS alias JS bersama EDS melakukan pembacokan terehadap Yonatan menggunakan parang.\"Untuk kelima tersangka lainnya, yakni YH, YHE, YS, AS, dan EP tidak ikut melakukan pembunuhan. Akan tetapi, mereka ikut dalam video pernyataan telah melakukan aksi yang diunggah di media sosial,\" kata Faizal.Faizal yang juga Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Papua mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pengejaran terhadap enam anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Yahukimo tersebut.Untuk tiga tersangka yang telah ditangkap, kata dia, dilakukan proses hukum tegas. Dalam hal ini, pihaknya melakukan pemeriksaan mendalam.\"Kami akan melakukan rekonstruksi memberikan gambaran tentang terjadinya kasus tersebut,\" kata Faizal.Tim gabungan dari Polres Yahukimo dan Satgas Damai Cartenz 2023, Kamis (4/5), melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang diduga tempat persembunyian kelompok kriminal bersenjata (KKB).Penggerebekan di Jalan Paradiso belakang kompleks Anggruk, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Prabowo di Jayapura, Kamis, mengatakan bahwa penggerebekan pada pukul 03.00 WIT, kemudian mengamankan sembilan orang yang berada di dalamnya.Dalam penggerebekan tersebut, petugas juga mengamankan barang bukti berupa sejumlah dokumen pribadi, alat elektronik, senjata tajam berupa anak panah, kapak, parang, pisau, gunting, senapan angin, dan perkakas serta satu pucuk senjata rakitan.Adapun peristiwa pembunuhan terhadap Asri Obet dan Yonatan Arruan terjadi pada tanggal 30 April lalu berkat laporan warga setempat. Kelompok kriminal ini menyatroni rumah korban Yonatan dan Asri di Jalan Statistik Dekai, Yahukimo.Polisi dan Satgas Operasi Damai Cartenz menemukan korban Yonatan yang merupakan pekerja swasta sudah tidak bernyawa di belakang rumah. Sementara itu, korban Asri Obet yang merupakan petani ditemukan tewas di kebun belakang rumah.(sof/ANTARA)

Satgas TPPU Berkomitmen Memberikan yang Terbaik bagi Negara

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) untuk menelusuri transaksi janggal senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan siap bekerja melaksanakan tugas dan memberikan yang terbaik.\"Hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kami punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi, kata Mahfud MD dalam konferensi pers seperti dipantau di Jakarta, Jumat.Mahfud berharap Satgas TPPU dapat secara produktif mengusut kasus dugaan TPPU di Kementerian Keuangan senilai Rp349 triliun tersebut.\"Mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus, mana yang akan didahulukan, kemudian ini untuk siapa dan bagaimana caranya; sehingga semua nanti akan bisa mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kami dari tenaga ahli akan memilah temuan-temuan dan dokumentasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani,\" jelas Mahfud.Lebih lanjut, Mahfud MD mengatakan bahwa rapat pada Jumat pagi dihadiri oleh seluruh nama yang masuk dalam Satgas TPPU, baik secara fisik maupun virtual.\"Semua nama yang tercantum dalam keputusan Menkopolhukam itu semuanya sudah hadir hari ini, ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan,\" tambahnya.Sebelumnya, Pemerintah secara resmi telah membentuk satgas untuk melakukan supervisi terhadap penanganan dan penyelesaian dugaan TPPU dalam transaksi janggal senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.Pembentukan satgas tersebut sesuai hasil rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pada 10 April 2023, yang kemudian disampaikan kepada DPR RI melalui rapat dengar pendapat di Komisi III DPR RI sehari berikutnya.\"Maka, saya sampaikan bahwa hari ini, Pemerintah telah membentuk satgas yang dimaksud,\" kata Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (3/5).(ida/ANTARA)

WNA Australia yang Meludahi Imam Masjid Dideportasi Imigrasi Bandung

Bandung, FNN - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandung mendeportasi warga negara asing asal Australia, Brenton Craig Abbas Abdullah (43), yang meludahi seorang imam sebuah masjid di kawasan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Arief Hazairin Satoto mengatakan warga negara asing (WNA) itu dideportasi berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.\"Hari ini kami akan mendeportasi, rencananya deportasi melalui Bandara Soekarno Hatta malam ini sekitar jam 21.00 WIB,\" kata Arief di Kantor Imigrasi Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat.Menurut dia, Brenton terbukti bersalah setelah menjalani serangkaian pemeriksaan di Kantor Imigrasi.Sebelumnya, warga Australia itu pun ditangkap jajaran Polrestabes Bandung di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, saat hendak pulang ke negaranya.Warga Australia bernama lengkap Mchartur Brenton Craig Abas Abdullah itu kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena meludahi imam masjid di Bandung, Jawa Barat, pada Jumat, 28 April 2023.Selain dideportasi, WNA tersebut juga diberi sanksi berupa ditangkal atau dilarang masuk ke wilayah Indonesia selama enam bulan ke depan. Sanksi penangkalan itu juga bisa diperpanjang.\"Setelah enam bulan itu, setelah ditangkal, nanti akan dicek lagi jika masuk ke Indonesia, jadi bisa saja diperpanjang,\" katanya.Arief menjelaskan WNA itu pertama kali masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Kualanamu, Medan, Sumatera Utara, pada 3 Maret 2023. Dia datang ke Indonesia dengan tujuan sebagai turis.\"Terus dia perpanjang masa paspornya di sini (Bandung) sampai tanggal 29 April kemarin masa berlakunya,\" kata Arief.(ida/ANTARA)

TNI Mendapat Dukungan untuk Memberantas Praktik Jual Beli Senjata di Papua

Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mendukung penuh langkah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memberantas praktik jual beli senjata dan amunisi, khususnya di wilayah konflik Papua.   \"Praktik jual beli senjata ini miris betul dan menjadi kejahatan luar biasa. Dan memang ini menjadi salah satu penyebab rumitnya penyelesaian konflik di Papua selama ini, yaitu keberadaan rantai pasok senjata dan amunisi yang diduga melibatkan aparat TNI sendiri. Maka siapa pun pelakunya pantas dihukum berat, melalui penerapan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun\" ujar Christina dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Dia juga mendukung siapa pun prajurit TNI yang terlibat untuk dihukum seberat-beratnya.Menurutnya, pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono terkait adanya lonjakan kasus penyalahgunaan senjata dan amunisi di Kodam Cenderawasih selama satu dekade terakhir harus menjadi momentum perbaikan sungguh-sungguh di tubuh TNI dari atas sampai prajurit di lapangan.\"Artinya, jadikan ini kesempatan untuk melakukan pembenahan total, mulai dari komandan sampai prajurit di lapangan harus punya komitmen yang sama. Jangan jadikan suplai senjata kepada musuh atau yang patut diduga berhubungan dengan musuh sebagai lahan bisnis. Benar kata Panglima TNI, itu sama saja membunuh saudara sendiri. Sudah berapa prajurit TNI yang gugur di Papua? Ini menyedihkan,\" ungkap dia.Christina meyakini apabila tidak ada pasokan senjata dan amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) maka perlawanan dari mereka juga tidak akan semasif sekarang.\"Jadi, pastikan dulu praktik jahat jual senjata dan amunisi kepada musuh ini kita hentikan. Ini adalah bentuk penghianatan yang sangat pantas dan wajar jika pelakunya dihukum berat,\" tutupnya.(ida/ANTARA)

Rekonsiliasi Warga Sampang Memerlukan Kerja Sama Semua Pihak

Jakarta, FNN - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad mengatakan proses rekonsiliasi warga Sampang, Jawa Timur, sebagai korban konflik keagamaan memerlukan kerja sama dari semua pihak.\"Dibutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kerja sama semua pihak; sehingga warga Sampang yang terlibat konflik itu mau berkomunikasi sampai akhirnya mereka mau menjemput saudaranya sendiri yang dulu pernah dimusuhi,\" kata Rumadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Rumadi mengatakan hal itu berkaitan dengan penjemputan kembali 265 jiwa dari 62 kepala keluarga (KK) warga Sampang selaku penyintas korban konflik keagamaan di pengungsian Jemundo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (4/5).Dia mengatakan penjemputan kembali penyintas warga Sampang korban konflik keagamaan itu merupakan wujud komitmen Presiden Joko Widodo dalam menuntaskan penyelesaian konflik sosial keagamaan masa lalu.Menurut Rumadi, penjemputan secara bertahap terhadap penyintas warga Sampang korban konflik keagamaan menunjukkan pemerintah terus bekerja melakukan rekonsiliasi dan cipta kondisi, agar warga Sampang yang sudah 12 tahun di pengungsian bisa pulang ke kampung halamannya.\"Proses rekonsiliasi warga Sampang yang pernah terlibat konflik keagamaan, sehingga terjadi pengusiran, bukan hal yang mudah,\" tambahnya.Rumadi mengapresiasi semua pihak, baik dari unsur masyarakat, kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, serta pemerintah daerah yang berani mengambil prakarsa dan terobosan sehingga tumbuh saling percaya di antara warga yang dulu terlibat konflik.\"Tanpa prakarsa untuk menumbuhkan sikap saling percaya, proses rekonsiliasi tidak pernah terjadi,\" katanya.Dia berharap peristiwa konflik Sampang menjadi pelajaran bagi seluruh komponen bangsa agar semakin dewasa dalam menyikapi berbagai perbedaan. Sebab, lanjutnya, jika konflik pecah menjadi kekerasan, maka perlu lama untuk menyembuhkan luka sosial yang muncul.\"Keanekaragaman bangsa Indonesia harus kita jaga. Toleransi harus terus menerus kita tumbuhkan,\" ujar Rumadi.Sebagai informasi, penjemputan warga Sampang korban konflik keagamaan telah dilakukan pada tahap kedua. Sebelumnya, penjemputan pertama penyintas warga Sampang korban konflik keagamaan dilakukan pada 29 April 2022 terhadap sebanyak 53 jiwa dari 14 KK.Dengan penjemputan tahap kedua tersebut, warga Sampang yang masih tinggal di pengungsian Jemundo tersisa 25 jiwa dari lima KK.(ida/ANTARA)

Gibran Mengaku Umurnya Belum Cukup

Surakarta, FNN - Putra pertama Presiden Joko Widodo sekaligus Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming mengakui dirinya tidak memenuhi persyaratan usia untuk menjadi bakal calon presiden maupun calon wakil presiden pada Pemilu 2024.Di Kota Surakarta, Jumat, Gibran pun mengatakan hal itu guna menanggapi isu terkait rencana dirinya akan mendampingi Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.\"Umur (saya) belum cukup,\" kata Gibran.Dia menambahkan hal itu hanya merupakan rumor, sehingga tidak perlu ditanggapi secara berlebihan.\"Kan rumor, saya sudah jawab kalau umur belum cukup,\" imbuhnya.Selain itu, Gibran pun mengakui dia belum terlalu lama terjun ke dunia politik, sehingga dia merasa masih harus banyak belajar.\"Ilmunya belum cukup. Saya masih perlu banyak belajar. Baru dua tahun (jadi Wali Kota Surakarta),\" katanya.Selain itu, menurut dia, menjadi presiden maupun wakil presiden bukan merupakan tugas yang ringan.\"Itu tugas berat lho, jangan dibayangkan (mudah),\" katanya.Sebelumnya, dalam momentum Idul Fitri 1444 H lalu, Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Presiden Joko Widodo di Surakarta. Pada kesempatan tersebut, Gibran turut menyambut Prabowo yang datang dengan putranya, Didit Hediprasetyo.Meski demikian, keduanya sepakat menyampaikan bahwa pertemuan tersebut tidak membahas terkait politik.Presiden Jokowi pun telah menepis usul sejumlah kalangan yang mengajukan putranya untuk mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024.Jokowi mengatakan setidaknya ada dua alasan mengapa Gibran belum realistis untuk masuk bursa Pilpres 2024.\"Pertama, umur. Kedua, baru dua tahun jadi wali kota; yang logis sajalah,\" kata Jokowi. Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)

Ingin Bangun Dinasti Politik, Jokowi Selalu Ikut Campur Urusan Capres

Jakarta, FNN-- Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti soal perilaku kasak-kusuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pilpres 2024. Menurutnya, kasak-kusuk tersebut terlihat dari cara Jokowi melakukan endorse koalisi dan mengumpulkan elite partai politik di Istana Negara. \"Yang dilakukan Pak Jokowi ini kasak kusuk untuk mengatur keadaan politik supaya dia masih punya grip (pegangan),\" ujar Rocky saat diskusi virtual bertajuk Menakar Peluang Capres Dan Format Koalisi Parpol 2024 dalam kanal YouTube Gelora TV. Ia menduga Jokowi masih ingin ikut cawe-cawe atau ikut campur dalam urusan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2024 agar bisa membangun dinastinya sendiri setelah tak menjabat lagi sebagai presiden. Untuk apa grip itu? Ya, untuk meloloskan dinastinya. Untuk memberi jalan baru kepada oligarki masuk kepada kekuasaan baru,\" tuturnya. Oleh sebab itu, ia juga menyoroti koalisi partai politik yang berpindah-pindah baru-baru ini. Ia menilai hal tersebut disebabkan oleh Jokowi. Rocky mengatakan koalisi akan berubah jika Jokowi mengajak koalisi minum kopi, pergi ke Ibu Kota Nusantara, atau melakukan aktivitas lain. \"Jadi apa yang kita sebut koalisi sebetulnya? Selain upaya saling mengintip dan mengintai. Kan itu dasarnya. Karena itu, pada dasarnya koalisi ini barang busuk dalam demokrasi di Indonesia,\" kata dia. Menurut Rocky, tidak ada koalisi yang melakukan pengintaian di negara lain. Ia menganggap koalisi merupakan upaya untuk menghasilkan keputusan yang konkret. \"Kalau di sini, koalisi itu menunggu sinyal seseorang yang bukan anggota koalisi,\" ucapnya. Sekarang saya tanya, Jokowi anggota koalisi mana? KIB? Tapi dia endorse juga yang bukan KIB. Jadi Anda mengikuti seseorang yang bukan anggota anda jadi bagian part of no part,\" ujar Rocky. Sebelumnya, Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyebut Jokowi punya dua strategi dalam mengamankan Pilpres2024 demi mendarat aman atau soft landing usai rampung menjabat. \"Karena ingin memastikan beliau (Jokowi) akan mendarat secara aman dan nyaman,\" ucapnya, dalam keterangan tertulis, Senin (24/4). Bentuk soft landing-nya adalah program kerjanya dilanjutkan, termasuk pembangunan ibu kota Nusantara (IKN); serta aman dari kasus hukum. \"Satu, proyek Ibu Kota Negara (IKN) berlanjut. Kedua, tidak ada masalah ataupun kasus hukum yang menjerat Jokowi ataupun keluarganya,\" kata Denny, yang merupakan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY ini. Apa strateginya? Strategi pertama, kata Denny, adalah cawe-cawe alias turut campur dalam menentukan calon presiden di Pilpres2024. Ia mengutip pernyataan Pengamat Politik Erros Djarot terkait Jokowi yang mendukung beberapa capres tertentu dan tidak ikut memilih Anies. \"Target utama adalah sebisa mungkin hanya ada dua pasangan calon dalam Pilpres2024,\" kata Denny. Ia menduga Jokowi ingin dua pasangan calon yang ikut Pilpres2024 itu adalah orang dekatnya. Sebab orang yang berseberangan berpotensi tak melanjutkan warisan dan program kerja. \"Keduanya adalah all the president\'s men. Calon yang diidentifikasi berseberangan dan mungkin tidak melanjutkan legacy kepresidenannya, sebisa mungkin dieliminasi, sedari awal,\" ujar Denny. Jokowi juga mengumpulkan sejumlah petinggi partai politik di Istana Negara, Selasa (3/5) malam. Hadir di Istana Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Kendati demikian Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang merupakan partai koalisi pemerintah terlihat tidak hadir di Istana. Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyebut pertemuan Jokowi dan ketua umum partai membahas koalisi Ganjar-Prabowo. Romy, sapaan akrabnya, menyebut pertemuan akan digelar tanpa kehadiran PartaiNasDem. Pertemuan akan dibalut dalam suasana halal bihalal pascalebaran. Sebelumnya, pada akhir April, Jokowi juga memanggil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno ke Istana. Dia berkata mendapat sejumlah wejangan terkait politik dari Jokowi. Menurut Sandi, masukan-masukan dari Jokowi cukup baik. \"Pasti adalah tentang politik, itu sifatnya tertutup dan saya menyampaikan beberapa topik dan beliau menyampaikan beberapa pandangan yang menurut saya sangat-sangat strategis ya,\" ujarnya. Sebelum Sandi, Jokowi juga mengundang Prabowo, Zulhas hingga Ketua Umum Perindo Hary Tanoe di Istana Negara usai Ganjar Pranowo resmi dideklarasikan sebagai capres oleh PDIP. Restu dari Presiden Jokowi ke calon presiden tertentu dinilai berpengaruh kuat terhadap pilihan masyarakat di Pemilihan Presiden 2024. Menurut Survei Poltracking Indonesia terkini, 47,5 persen warga mempertimbangkan memilih capres yang didukung Jokowi. Pengamat politik Kunto Adi Wibowo berpendapat restu Jokowi dalam menentukan kemenangan capres sangat besar. Sebab, Jokowi memiliki basis massa yang kuat dan bisa memobilisasi pemilih. \"Pengaruh itu dianggap sebagai faktor yang bisa memenangkan Pilpres 2024. Sebagai presiden sekaligus bos ASN, dia bisa memobilisasi pemilih seperti yang terjadi pada Orde Baru,\" ujar Kunto saat dihubungi CNNIndonesia.com. Karena itu, kata dia, tak heran jika Jokowi cawe-cawe urusan pilpres. Menurutnya, Jokowi dapat mencapai dua kepentingan dengan ikut mengurusi penentuan capres, yakni melanggengkan kekuasaannya dan memastikan keberlanjutan proyek yang belum rampung di masa kepemimpinannya. Kunto berpendapat, langgengnya kekuasaan memang merupakan godaan besar. Sementara, presiden memiliki batas waktu yang diatur dalam undang-undang. \"Itu pasti jadi godaan terbesar politisi, khususnya untuk presiden yang punya batasan waktu untuk dipilih menjadi pemimpin,\" kata dia. Sementara, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul juga menilai restu dari Jokowi masih kuat dan bahkan bisa menjadi nilai jual tersendiri. Menurutnya, pendukung berat Jokowi bisa mengalihkan dukungan kepada calon yang direstui Jokowi. \"Fanatisme dari dua periodeJokowiini bisa dijual kepadasimpatisannya,\" kata Adib. Sementara itu, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menilai restu Jokowi tidak perlu jadi konsumsi publik. Dia pun menilai cawe-cawe Jokowi bisa berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan Pilpres 2024. \"Sebagai presiden, ia bisa pengaruhi keputusan penyelenggara pemilu. Sehingga tokoh-tokoh yang saat ini yang berada di pos penyelenggara akan semaksimal mungkin bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan Jokowi,\" ujar Dedi. Menurutnya, berbagai pihak yang berurusan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 akan tersandera agar posisinya tak terancam. Ia mengatakan kondisi ini bisa mengkhawatirkan. \"Yang perlu dikhawatirkan jika pilihan restu Jokowi ini mempengaruhi perilaku birokrat di tataran penyelenggara. Oleh sebab itu, restu Jokowi seharusnya tidak diumbar ke publik,\" ujar Dedi. (CNN)

Rencana Cak Imin Pengaruhi AHY Gagal

Bogor, FNN - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan ia berencana membujuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk berkoalisi, tetapi misinya itu belum berhasil karena pimpinan Demokrat dinilai tetap teguh bergabung Koalisi Perubahan.Cak Imin, saat jumpa pers selepas bersilaturahmi dengan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan melanjutkan pertemuan empat mata dengan AHY, menyampaikan dia memang berkeinginan menambah jumlah partai politik dalam koalisi.\"Memang dari awal saya punya keinginan terus mengembangkan koalisi. Salah satunya, memperbesar jumlah koalisi KKIR sama KIB. Memang salah satu agenda saya upaya mempengaruhi partai-partai, termasuk rencana saya memengaruhi Mas AHY. Tetapi setelah ketemu, ternyata imannya kuat, karena imannya kuat saya harus hati-hati ngomong-nya,\" kata Cak Imin menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di kediaman SBY Pendopo Puri Cikeas, Jakarta, Rabu malam.Walaupun demikian, dia masih berharap Demokrat dapat mempertimbangkan tawaran untuk bergabung dalam koalisi besar besutan Cak Imin dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, yang mewakili Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).\"Nanti kita tunggu saja, moga-moga sepulang saya dari sini goyah,\" ucap Cak Imin yang disambut suara riuh tawa para awak media.Menurut dia, tawaran untuk masuk dalam koalisi merupakan hal yang biasa dalam politik.\"Namanya juga koalisi harus saling menggoda, siapa tahu, memperbanyak teman apalagi kalau saling mengisi,\" ujar dia.Walaupun demikian, AHY menepis adanya manuver politik yang dilakukan PKB dan Demokrat dalam pertemuan bersama SBY, dan pertemuan antara dirinya dengan Muhaimin.\"Dalam pertemuan empat mata tadi sebetulnya tidak ada yang terlalu jauh, terlalu berlebihan untuk dianggap sebagai manuver politik yang begitu menentukan, karena sejati-nya kita terus berproses, berkomunikasi menghormati perbedaan, menghormati posisi masing-masing,\" kata Ketua Umum Demokrat.Dia menjelaskan perwakilan PKB dan Demokrat di Cikeas mengedepankan etika berpolitik dalam pertemuan, yang artinya para pihak menghormati posisi dan pilihan koalisi masing-masing.\"Kami berdua mengedepankan etika. Kami tahu kami berdua punya standing (posisi, red) saat ini. Saya di Koalisi Perubahan, PKB di KKIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya). Kami saling menghormati, dan itu menurut saya bagus sekali,\" tutur AHY.Ketua Umum PKB dan beberapa pengurus pusat mendatangi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.Jajaran elite PKB itu pun mengadakan pertemuan dengan SBY bersama Ketua Umum Demokrat AHY dan pengurus teras partai selama lebih dari 1 jam. Selepas pertemuan itu, Muhaimin dan AHY lanjut bertemu empat mata berdiskusi di antaranya mengenai isu-isu politik nasional.Dua pertemuan itu, yang ditutup dengan sesi jumpa pers berakhir pada pukul 22.00 WIB.(sof/ANTARA)

Cak Imin Upaya Terakhir Istana Membujuk Demokrat untuk Membatalkan Pencapresan Anies

Cak Imin Upaya Terakhir Istana Membujuk Demokrat untuk Membatalkan Pencapresan Anies  Jakarta, FNN – Kunjungan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) ke kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemarin, Rabu (3/5/23) ternyata membuka fakta baru bagaimana peta-peta politik makin jelas dan skenario-skenario di belakang layar yang semula dicoba untuk ditutup-tutupi terbongkar. Fakta baru tersebut terungkap dari pengakuan Cak Imin bahwa dia memang datang ke SBY bukan sekadar bersilaturahim dan bernostalgia, tetapi sempat mojok bareng AHY dan menawarkan agar AHY mau bergabung dengan koalisi yang mereka bentuk. Dari pengakuan Cak Imin juga terungkap fakta baru bahwa mereka  memang sudah berkoalisi dengan Golkar, Gerindra, dan PKB. Sebelumnya, Airlangga juga sudah bertemu SBY, tetapi tidak mengaku kalau pertemuan tersebut bertujuan memengaruhi Demokrat. Menanggapi peristiwa tersebut, dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Kamis (4/5/23) Rocky Gerung mengatakan bahwa yang paling enak sama Cak Imin itu seperti anak kecil yang diberi mainan, lalu dia gembira. Watak Cak Imin itu tidak ada beban, bercanda-canda.Tetapi, kemudian satu waktu dia menjadi politisi yang betul-betul mampu untuk berselancar dengan zig zag. “Tapi ada satu soal yang saya kira final, yaitu upaya terakhir Jokowi memakai Cak Imin. Kan sudah tidak ada lagi yang lain kan? Siapa lagi yang mau dikirim Jokowi untuk membujuk-bujuk Demokrat supaya jangan calonin Anies. Jadi, ini upaya terakhir Jokowi. Jadi, awalnya Cak Imin itu jadi messenger of good news gitu, ternyata bad news yang dia dapat,” ujar Rocky dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Jadi, kalau dia (Cak Imin-red) akhirnya ketemu AHY dan AHY bilang enggak, itu menunjukkan bahwa Nasdem juga sebetulnya akan mengucapkan hal yang sama,” tambah Rocky. Seperti kita ketahui bahwa dari awal Nasdem tidak sekadar mencalonkan Anies tunggal, tapi pada waktu itu ada tiga yang mereka sebutkan, yaitu Ganjar Pranowo, Andika, dan Anies. Kemudian Anies yang dipilih. Jadi mungkin Nasdem dibujuk dengan cara itu. Berbeda dengan Demokrat yang dari awal hanya mencalonkan Anies, bahkan SBY yang pertama kali memprotek Anies dengan melarang soal-soal DKI dikaitkan dengan soal Pilpres, kata Rocky. Saat itu SBY mau memberi sinyal bahwa akan ada permianan yang kotor dalam pilpres. Dari situ SBY menanam moral yang kuat pada Anies. Oleh karena itu, tidak mungkin jika tiba-tiba SBY mengatakan bahwa Demokrat punya calon lain. “AHY juga mungkin masih mampu untuk mengatakan tidak pada bujukan itu karena dia mesti konsisten. Kan partainya juga lagi mau diambil oleh Jokowi melalui Moeldoko. Jadi sinyal itu memperkuat posisioning Anies sebetulnya,” ujar Rocky. Kita memang menginginkan agar Anies maju saja, mau menang atau kalah, karena itu soal pilihan rakyat, ujar Rocky. Etika ini yang akhirnya ditemukan juga oleh Demokrat. Jadi, Demokrat menganggap bahwa bagaimanapun mereka harus konsisten dengan yang sudah mereka pilih. Setelah gagal membujuk Nasdem dan Demokrat, sepertinya istana belum akan berhenti. Masih ada PKS yang akan menerima kunjungan dari punakawan-punakawan Presiden Jokowi.  “Jadi, Pak Jokowi, sampai lilinnya betul-betul padam dan membakar jarinya sendiri, itu dia tidak akan berhenti. Kan sumbu lilin itu tiba-tiba memendek, tapi walaupun pendek dia bercahaya besar. Nah, orang yang nekat dia mau pegang sumbu itu. Pak Jokowi hati-hati, nanti justru jari Anda yang terbakar,” ungkap Rocky. Rocky mengingatkan agar Jokowi jangan bermain-main dengan sesuatu yang orang anggap kenapa masih terus membujuk. “Urusan pemilu kan bukan urusan Anda. Anda kan penyelenggara Pemilu. Pemerintah adalah penyelenggara Pemilu, bukan pengatur Pemilu. Ini hal yang bagi saya enggak masuk akal,” ujar Rocky. Rocky juga mempertanyakan kenapa orang-orang di sekitar Jokowi, termasuk penasihat dan LSM-LSM tidak membuat semacam surat himbauan atau surat sahabat pada Jokowi, supaya Jokowi paling tidak, tidak mengganggu. Jika ini dilakukan, mungkin bisa menjadi pikiran terakhir dari LSM yang masih ada di istana. Kalau tidak, artinya mereka kacung juga akhirnya.(ida)