POLITIK
Sabtu Petang Airlangga Hartarto Silaturahim Kebangsaan ke SBY
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan melakukan silaturahim kebangsaan kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu petang, pukul 19.00 WIB.Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan silaturahim itu ini dilakukan atas permintaan Airlangga Hartarto.\"Mengingat sebelum ini, Bapak SBY sering bepergian dan berada di Pacitan, mempersiapkan pembukaan Museum SBY-Ani. Pertemuan ini baru bisa dilaksanakan malam ini, apalagi momennya masih suasana Lebaran,\" kata Herzaky dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Dalam pertemuan tersebut, SBY akan didampingi putra pertamanya sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky.Menurut Herzaky, silaturahim tersebut akan membahas seputar isu-isu kebangsaan terkini. Detail isi pertemuan akan disampaikan langsung oleh AHY dan Airlangga Hartarto usai pertemuan dalam konferensi pers bersama.Partai Demokrat berkomitmen penuh memperjuangkan perubahan dan perbaikan bersama Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Koalisi Perubahan.Herzaky menegaskan sudah menjadi keputusan di internal Partai Demokrat dan kesepakatan di Koalisi Perubahan apabila Anies Baswedan adalah bakal calon presiden (capres) yang diusung pada Pemilu 2024.Silaturahim dan komunikasi dengan berbagai elemen bangsa akan tetap dijalankan untuk kemaslahatan bangsa, tambahnya. Tidak hanya itu, kolaborasi dan komunikasi dengan berbagai elemen bangsa juga harus terus dilakukan meski saat ini tidak berada di koalisi yang sama.\"Permasalahan bangsa ini dan tantangannya ke depan makin kompleks. Butuh kerja keras dan kebersamaan seluruh elemen bangsa dalam menghadapinya,\" ujar Herzaky.Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Sebanyak 2.092 Peserta Program Mudik Gratis Tiba di Tanjung Priok
Jakarta, FNN - Sebanyak 2.092 peserta program mudik gratis yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tiba kembali di Jakarta via Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu, dengan menggunakan Kapal Motor (KM) Dobonsolo.Kedatangan mereka dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, itu disambut langsung oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Subagiyo dan Kepala Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Captain Weku F Karuntu.\"Alhamdulillah, kapal tiba dengan selamat di Pelabuhan Tanjung Priok. Program ini mendapatkan antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat dan untuk ke depannya dapat diteruskan,\" kata Subagiyo di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu.Kapal yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada Jumat (28/4), pukul 15.45 WIB, itu juga mengangkut sebanyak 847 motor milik penumpang.Menurut Subagiyo, melalui program mudik gratis itu, masyarakat bisa melakukan perjalanan pulang kampung dan kembali ke Jakarta secara gratis, lancar, dan nyaman, bahkan mengurangi risiko kecelakaan di perjalanan.Salah satu peserta mudik gratis bernama Ina, asal Pati, Jawa Tengah, mengaku senang dengan adanya program mudik gratis Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Kemenhub. Ia berharap program tersebut bisa diselenggarakan terus setiap tahunnya.\"Alhamdulillah, program mudik gratis ini membantu kami yang ingin pulang ke kampung halaman dengan lebih aman dan menghemat biaya,\" kata dia.Dia menceritakan fasilitas yang ditawarkan Kemenhub selama perjalanan cukup lengkap. Mereka bahkan mendapatkan makanan pula selama perjalanan.\"Fasilitas yang ditawarkan cukup lengkap dan mendapatkan makanan juga selama perjalanan. Saya berharap tahun depan (program) ini tetap ada,\" ujar Ina.(sof/ANTARA)
MPR Mendukung Pemerintah untuk Melakukan Tindakan Terukur pada Separatis KKB
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah pemerintah, TNI dan Polri menambah pasukan untuk melakukan tindakan tegas terukur terhadap gerakan separatis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.Dia menilai tindakan tegas terukur perlu dilakukan karena separatis KKB sering menggunakan kekerasan dan senjata mematikan melalui aksi perusakan hingga pembunuhan.“Para korban berjatuhan bukan hanya dari warga setempat maupun pendatang, namun juga aparat TNI dan Polri,” kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet di Jakarta, Sabtu.Bamsoet juga mendukung keputusan pemerintah yang telah mengategorikan KKB di Papua serta seluruh organisasi dan orang-orang yang tergabung di dalamnya serta yang mendukung gerakan tersebut sebagai teroris.Menurut dia, sikap pemerintah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.Dia juga menilai pemerintah harus untuk terus membangun dialog dengan pemerintah daerah serta para tokoh adat, suku, agama, pemuda, dan berbagai masyarakat Papua lainnya.“Dialog dengan pemda dan berbagai tokoh tersebut dengan mengedepankan kebesaran hati dari masing-masing pihak, diharapkan dapat menghasilkan solusi komprehensif tentang masa depan tanah Papua yang aman dan damai,” ujarnya.Bamsoet menjelaskan bahwa Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono telah meningkatkan status Siaga Tempur di Kabupaten Nduga, pasca-penyerangan Kelompok Separatis Teroris (KST) terhadap prajurit TNI yang terlibat dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air, yang menyebabkan lima prajurit TNI gugur.Menurut dia, masyarakat Papua tidak perlu khawatir terhadap status Siaga Tempur tersebut, karena TNI menjalankannya secara tegas, terukur dan terkendali, agar tidak ada korban lagi yang berjatuhan.Dia juga mengingatkan menjelang pertengahan tahun 2023, berbagai aksi kekerasan terus terjadi di Papua, misalnya, pada awal Februari terjadi kerusuhan di Wamena yang dilatari dugaan penculikan anak.“Kejadian itu menyebabkan 12 orang meninggal dunia dan 18 personel dari TNI-Polri dan 32 orang warga sipil terluka. Tidak hanya itu, pilot Susi Air Kapten Philips Mark Marthen, sejak 7 Februari 2023 hingga kini masih disandera oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya,” katanya.Dia menilai selain pengerahan pasukan untuk mempersempit gerakan separatis KKB, perlu dilakukan dialog terhadap masyarakat di kawasan tersebut.Langkah dialog tersebut menurut Bamsoet, akan memperkuat pendekatan kesejahteraan yang dilakukan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun memimpin Indonesia dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.“Pembangunan bukan hanya membangun infrastruktur jalan, sekolah, puskesmas, dan gedung lainnya, melainkan juga harus membangun ’jiwa’ manusia Papua, yaitu membangun berdasarkan nilai-nilai masyarakat Papua,” ujarnya.Dia menegaskan bahwa menjelang 78 tahun usia kemerdekaan Indonesia, wajah Papua yang aman dan damai harus segera diwujudkan, bukan lagi semata menjadi jargon ataupun angan-angan.Bamsoet menilai masyarakat Papua harus merasakan berkah terhadap berbagai kekayaan sumber daya alam yang mereka miliki sehingga bisa tinggal dengan damai dan penuh kesejahteraan di tanahnya sendiri, tak lagi harus berhadapan dengan KKB ataupun berbagai bentuk kekerasan lainnya.(ida/ANTARA)
Tujuan Otonomi Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Fiskal
Makassar, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa tujuan dari otonomi daerah adalah terwujudnya kemandirian fiskal agar daerah tidak lagi hanya bergantung pada Pemerintah pusat.\"Peringatan Hari Otonomi Daerah ini harus menjadi sebuah refleksi terhadap seluruh daerah,\" kata Tito saat membuka Peringatan Hari Otda di anjungan Pantai Losari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu.Apabila daerah bisa otonom dan memiliki kemampuan kewirausahaan untuk membaca peluang daerah masing-masing, kata Tito, maka pemerintah daerah (pemda) dapat meningkatkan pendapatan agar tercipta kemandirian fiskal.Mantan kepala Polri itu pun menantang para kepala daerah untuk bisa membuat terobosan dan inovasi dalam meningkatkan pendapatan agar tercipta kemandirian fiskal.\"Dengan begitu, tema \'Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul\' sekaligus membuat Indonesia menjadi negara dominan di tingkat regional hingga internasional bisa terwujud,\" jelasnya.Tito juga meminta kepala daerah agar bisa berkreasi dengan kewenangan lebih luas. Apalagi, posisi Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki ciri khas masing-masing. Oleh karena itu, tambahnya, setiap daerah tidak bisa mendapatkan perlakuan yang sama, tetapi harus sesuai dengan ciri khasnya.Selain itu, Tito Karnavian juga merasa takjub dengan konsep peringatan Hari Otda oleh Pemerintah Kota Makassar. Ia mengapresiasi upaya Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto menggelar peringatan Hari Otonomi Daerah dengan meriah.\"Saya berterima kasih, khusus kepada Wali Kota Makassar, Pak Danny Pomanto. Saya tidak menyangka acara semeriah ini. Tetapi memang, kalau Pak Danny yang buat acara, selalu ada kejutan-kejutan,\" katanya.Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII Tahun 2023 di Anjungan Pantai Losari itu merupakan salah satu acara besar yang diselenggarakan di luar ruangan.\"Sebelumnya, ada acara besar dengan Presiden RI Jokowi yang dihadiri forkopimda dan seluruh kepala daerah di Sentul (Jawa Barat). Itu salah satu acara terbesar, tetapi indoor. Outdoor-nya, inilah yang terbesar di Makassar ini,\" ujar Tito.Dalam catatannya, sekitar lebih dari 70 persen kepala daerah di seluruh Indonesia hadir dalam upacara peringatan Hari Otda itu.(ida/ANTARA)
Pimpinan KKB Joni Botak Tewas Dibunuh Saingannya
Jayapura, FNN - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri membenarkan laporan tentang tewasnya Joni Botak yang merupakan salah satu pimpinan KKB di wilayah Tembagapura-Intan Jaya, Papua Tengah.Memang video yang beredar dimana Joni Botak dianiaya dan ditembak, termasuk dua orang anak buahnya.\"Joni Botak ditangkap, dianiaya dan ditembak kelompok KKB lainnya Senin (24/4) di Intan Jaya karena dituduh mata-mata,\" kata Kapolda Irjen Pol Fakhiri kepada Antara, Sabtu di Jayapura.Diakui, Joni Botak merupakan salah satu pimpinan KKB yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) karena aksinya yang membunuh warga sipil dan aparta keamanan.Wilayah operasi Joni Botak di sekitar Tembagapura, yang merupakan daerah penambangan PT. Freeport hingga ke Intan Jaya.Sebelum dibunuh, Joni Botak sempat dilaporkan berupaya masuk ke Tembagapura, namun aparat keamanan sudah terlebih dahulu membangun pos-pos dititik yang diduga merupakan jalan setapak yang digunakan KKB masuk ke Tembagapura.\"Aparat keamanan sudah menutup akses masuk ke Tembagapura sehingga Joni Botak kembali ke Intan Jaya yang kemudian dibunuh oleh kelompok KKB pimpinan Lewis Kogoya, \" kata Kapolda Irjen Pol Fakhiri.Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri membenarkan laporan tentang tewasnya Joni Botak yang merupakan salah satu pimpinan KKB di wilayah Tembagapura-Intan Jaya, Papua Tengah.Memang video yang beredar dimana Joni Botak dianiaya dan ditembak, termasuk dua orang anak buahnya.Joni Botak ditangkap, dianiaya dan ditembak kelompok KKB lainnya Senin (24/4) di Intan Jaya karena dituduh mata-mata, kata Kapolda Irjen Pol Fakhiri kepada Antara, Sabtu di Jayapura.Diakui, Joni Botak merupakan salah satu pimpinan KKB yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) karena aksinya yang membunuh warga sipil dan aparta keamanan.Wilayah operasi Joni Botak di sekitar Tembagapura, yang merupakan daerah penambangan PT. Freeport hingga ke Intan Jaya.Sebelum dibunuh, Joni Botak sempat dilaporkan berupaya masuk ke Tembagapura, namun aparat keamanan sudah terlebih dahulu membangun pos-pos dititik yang diduga merupakan jalan setapak yang digunakan KKB masuk ke Tembagapura.\"Aparat keamanan sudah menutup akses masuk ke Tembagapura sehingga Joni Botak kembali ke Intan Jaya yang kemudian dibunuh oleh kelompok KKB pimpinan Lewis Kogoya, \" kata Kapolda Irjen Pol Fakhiri.Joni Botak baru muncul setelah terjadi kontak senjata di Jipabera, sekitar Kampung Aroanop pada 28 Februari 2020 dan terlibat penembakan yang menewaskan Bharatu Doni Priyanto serta penembakan terhadap Polsek Tembagapura.(ida/ANTARA)
Tiga Persoalan Serius Pasca Pencapresan Ganjar
Jakarta, FNN - Pencapresan misterius Ganjar Pranowo oleh PDIP untuk Pilpres 2024 menimbulkan dampak serius bagi partai yang mengklaim pembela wong cilik itu. Hal ini dikemukakan oleh ahli filsafat yang juga pengamat politik Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (29/04/2023). Rocky mencatat ada tiga persoalan serius di PDIP pasca pencapresan Ganjar Pertama terjadi oposisi di tubuh PDIP itu sendiri, kedua KIB bentukan Jokowi porak-poranda, dan ketiga suramnya masa depan Puan Maharani mengamankan trah Sukarno. Dengan adanya perpecahan di tubuh koalisi penguasa, Rocky menyebut ada dua Ganjar dalam situasi saat ini. \"Ada dua Ganjar, yakni Ganjar yang sedang dipromosikan Mega, dan Ganjar yang tetap ingin ditempeli oleh Jokowi. Uniknya di dalam keterbelahan Ganjar itu, ada makhluk-makhluk politik di sekitar Jokowi yang berupaya mengirim calon wakil presidennya,\" kata Rocky. Menurut Rocky hal ini terjadi karena sesungguhnya ada persoalan amplop, apakah Ganjar akan ditempeli amplop Sandi atau amplop dari Erick Thohir. \"Kalau Jokowi kumpulin KIB lagi, pasti pembicaraannya seputaran (amplop) itu,\" tegasnya. \"Soal transaksi, sampai saat ini koalisi itu (KIB.red) belum bisa disebut utuh atau bahkan bisa pontensi untuk pecah lagi, jadi tawar menawar adalah ciri utama ketika Ganjar terpilih,\" tambah Rocky. Hersu juga menanyakan kepada Rocky, mustinya kalau Ganjar itu memang diasuh oleh Jokowi mungkin PDIP sudah tahu cara main dengan Jokowi, akan tetapi ketika urusannya dengan PDIP para pemodalnya pasti juga mikir-mikir karena ini soal biaya yang besar untuk pemilu. \"Iya, kalau memang Ganjar diasuh oleh Jokowi oligarki sudah tahu berapa yang harus keluar, tapi kalau diasuh oleh PDIP akan ada dua faksi yang akan meras dengan caranya masing-masing. Jadi oligarki bingung. Jokowi berupaya memberi kesan kalau Ganjar itu dalam pengaruh dia, tapi PDIP merasa kalau memang dalam pengaruh Jokowi tentunya kemampuan Ganjar untuk dikendalikan Mega jadi berkurang,\" kata Rocky. Lebih lanjut Rocky menegaskan bahwa posisioning Ganjar itu semakin lemah pasca diumumkan sebagai Capres. Ganjar dihadapkan pada pilihan dilematis, di satu sisi dia tahu kalau tiket itu hanya milik Megawati, akan tetapi kalau Ganjar sepenuhnya untuk Megawati, maka dia tidak akan mendapat limpahan suara dari Jokowi. \"Dalam pengertian itu, oposisi PDIP dari dalam terhadap Ganjar semakin besar sekarang, karena bagi PDIP Ganjar itu dianggap faktor yang akan merusak. Keputusan Ganjar adalah keputusan yang konyol, kita mau kasih semangat kepada Mbak Puan, memang sejarah itu nggak boleh lepas dari Puan. Memang elektabilitasnya menurun, tetapi orang mengasih harapan kepada Puan Maharani. Jadi untuk sementara saya mendukung Puan,\" ujar Rocky Gerung. Terakhir Rocky mempertanyakan tentang masa depan PDIP. Presiden akal sehat itu menyatakan kekhawatirannya ketika Ganjar menguasai PDIP, partai itu akan hancur, walaupun 20% di situ, ditambah faksi Jokowi, ditambah faksi Sandi ataupun Erick itu akan sama. \"Lalu Sukarnoismenya di mana? Kalau kampanye nanti jadi susah mereka ini disatukan. Ganjar dengan Erick adalah dua makhluk yang tidak boleh tidur seranjang, begitu pun dengan Sandi. Lebih baik PDIP revitalisasi pikiran Sukarno dari pada kasak-kusuk cari capres yang akan membatalkan ide Sukarno untuk menghasilkan keadilan sosial,\" tutupnya. (far/ida)
Di Tengah Manuver Jokowi, Sandi dan Erick Sama-sama Untung
Jakarta, FNN - Pertemuan antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, Kamis (27/04/2023) dikaitkan oleh banyak orang sebagai sinyal bakal Capres dan Cawapres 2024. Apalagi pertemuan juga dilakukan antara Zulkifli Hasan dengan Jokowi dan antara Sandiaga Uno dengan Jokowi. Orang membaca bahwa wajah Sandiaga sumringah setelah bertemu Jokowi. Mengomentari peristiwa tersebut, Rocky Gerung dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Rocky Gerung Official edisi Jumat (28/4/23) mengatakan: “Jadi tetap Jokowi paham jalan pikiran dari partai-partai kecil ini. Dia tetap tahu bahwa ada rahasia-rahasia politik, rahasia-rahasia bisnis yang diketahui oleh Jokowi. Itu mungkin yang dianggap oleh Jokowi masih bisa dia kendalikan.” Tetapi, lanjut Rocky, orang semacam Sandi memiliki pragmatisme yang luar biasa. Karena waktu Sandi misalnya memastikan untuk keluar dari Gerindra, tentu dia tahu bahwa konsekuensinya akan ada, sebut saja permusuhan dengan Prabowo. Karena di atas segala prestasi Sandi, Sandi dimunculkan justru oleh Prabowo sehingga menjadi seorang tokoh politik. Sebelumnya Sandi hanya seorang tokoh bisnis yang dikenal di kalangan bisnis. Sandi mendapat keuntungan dari posisi itu. Bagaimanapun, waktu Sandi dinyatakan sebagai calon wakil presiden, pasti pasar bergairah juga. Pasar menganggap bahwa ekonomi Indonesia akan dipimpin oleh wakil presiden yang paham tentang ekonomi. Sebagai pebisnis, menurut Rocky, Sandi tentu akan kapitalistis pada waktu itu. Hal yang sama juga berlaku sekarang. Saat ini mungkin Sandi menganggap bahwa dengan memiliki status sebagai calon wakil presiden dari Ganjar, pasar tentu mulai menduga kalau dia menang regulasinya lebih baik buat market. “Dan itu yang saya anggap bahwa ya lebih baik buat market, tapi buruk buat ide keadilan sosial dari Soekarno. Tetapi, orang semacam Sandi mungkin nggak peduli itu tuh. Sangat mungkin Sandi sudah berhitung sekarang. Begitu dideklarasikan Ganjar dan Sandi, itu saham-saham strategis yang dimiliki Sandi langsung melonjak, kira-kira begitu,” ujar Rocky. “Itu yang kita harus juga kaitkan antara siasat bisnis dan kedudukan politik seseorang. Lain kalau Sandi nggak punya perusahaan, mungkin dia nggak peduli itu,” lanjutnya. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa mungkin Sandi tidak pernah rugi sebetulnya, karena dia selalu ada dalam posisi membaca sinyal pasar, bukan sinyal politik sebetulnya dibaca oleh Sandi. Sinyal politik dipakai untuk memengaruhi sinyal pasar. Hal yang sama juga terjadi pada Erick Thohir meski posisinya saat ini berada di belakang Sandi. Padahal, investasi Erick Thohir lebih kuat dibandingkan Sandi, karena selain di PAN Erick Thohir juga berada di NU, terutama di Ansor. Bahkan, Sekjen PBNU, Saefuloh Yusuf, dan Ketua GP Ansor, Yakut Cholil Qoumas, mengampanyekan dan secara terbuka mendukung Erick Thohir. “Jadi kita mulai mencoba untuk menganalisis politik bukan dari basis ideologi sebetulnya, tapi dari apa yang disebut sebagai daily politic di Amerika. Seseorang akan masuk di dalam pertarungan politik dengan kalkulasi pasar bereaksi apa,” ujar Rocky. Erickt Thohir, tambah Rocky, juga melakukan hal yang sama sebetulnya. Bagi ErickThohir, NU bukan sumber dukungan politik, tapi market. Jadi, dia anggap bahwa ini konsumen semua yang bisa dibaca oleh bigdata, diterjemahkan oleh artifisial intelijen (AI), dan selalu berimplikasi pada saham-saham Erick Thohir. “Erick Thohir adalah orang yang terlatih untuk memanfaatkan sentimen pasar yang akan ditentukan oleh sentimen politik. Sentimen politik itu yang paling bagus mengarahkan sentimen pasar. Kita juga musti mulai memanfaatkan tata cara berpikir itu, apalagi kalau kita tahu Sandi dan Erick Thohir sudah terlatih dalam financial engineering,” ujar Rocky. Dengan demikian, menurut Rocky, kita tetap mesti menduga dengan kuat bahwa Erick juga sudah mengkalkulasi untung ruginya di situ. Mungkin kapitalisasi beberapa perusahaan Erick secara diam-diam naik sebetulnya. Orang bangga Erick ada di dalam lingkaran kekuasaan sehingga bisa memengaruhi regulasi.(sof)
Tidak Ada Penjegalan Terhadap Pencalonan Anies Baswedan
Purwokerto, FNN - Pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Indaru Setyo Nurprojo menilai tidak ada upaya penjegalan terhadap pencalonan Anies Baswedan sebagai salah satu bakal calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.\"Saya pikir ini (Pemilu 2024, red.) menarik, ya, karena secara garis besar terbelah menjadi dua bagian, yaitu capres yang akan melanjutkan kebijakan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo, red.) dan capres yang dianggap tidak akan melanjutkan kebijakan Pak Jokowi,\" katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat.Dua dari tiga nama capres yang telah muncul, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang diketahui dekat dengan presiden ke-7 RI diasumsikan akan bisa melanjutkan kerja-kerja Jokowi ke depan.Capres lainnya, yakni Anies Baswedan yang secara representasi mendapat dukungan Partai NasDem yang sebelumnya masuk koalisi pendukung Jokowi dianggap tidak bisa melanjutkan kebijakan Joko Widodo.Dalam hal ini, kebijakan-kebijakan Jokowi dan Basuki Tjahja Purnama selama memimpin Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak berkelanjutan pada masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.\"Itu makin jelas tentang posisi itu (capres yang bisa melanjutkan kebijakan Jokowi, red.). Secara umum seperti itu, tinggal bagaimana kompetisi ke depan,\" tegas Dosen FISIP Unsoed itu.Kendati demikian, dia mengaku curiga Pemilu 2024 akan seperti Pemilu 2019 yang berakhir gembira (happy ending) meskipun kompetisi tetap berlangsung.Menurut dia, kecurigaan tersebut muncul karena kepentingan Ibu Kota Negara (IKN) lebih mengemuka dan menjadi agenda semua partai lantaran semuanya juga berkepentingan terhadap IKN.Menyinggung mengenai pertemuan pimpinan dari tiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Jakarta, Kamis (27/4) malam, Indaru mengatakan bahwa bagaimanapun koalisi besar tetap diperlukan dalam Pemilu 2024 meskipun PPP sebagai salah satu anggota KIB mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres.Dua parpol lainnya dalam KIB, yakni Partai Golkar dan PAN belum memastikan arah dukungannya meskipun ada dugaan akan memberikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.\"Saya tidak mengatakan ini (KIB, red.) bubar, ini bagian dari desain. Jadi, mereka akan bersaing secara fair dan musuh bersamanya itu adalah koalisinya Mas Anies (Anies Baswedan, red.),\" tegasnya.Ia mengaku tidak melihat kemunculan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sebagai upaya penjegalan terhadap pencapresan Anies Baswedan karena dari sisi kekuatan, kubu pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu diperkirakan sama kuat jika melawan capres yang diusung PDIP.Akan tetapi, kalau kemudian Ganjar bergabung dengan Prabowo, dia memperkirakan hal itu akan menjadi sesuatu yang cukup berat bagi kubu Anies.Di sisi lain, PDIP ingin mengusung capres sendiri, pun dengan Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PKB ingin mengusung capresnya sendiri.\"Pilpres itu sangat menentukan terhadap perolehan (suara) partai khususnya di daerah dan sebagainya. Kita lihat kemarin beberapa partai yang mengusung Pak Jokowi itu secara tidak langsung juga terangkat, PKB itu yang paling nyata,\" jelasnya.Menurut dia, hal itu penting menjadi catatan ketika partai A, B, dan C mengusung capres, mereka akan berhitung terhadap perolehan suaranya nanti dan hal itu signifikan.Oleh karena itu, dia mengaku melihat ada tiga capres yang akan tampil pada Pemilu 2024, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.\"Kalau cuma dua calon, yakni Mas Ganjar dan Pak Prabowo, itu hanya sekadar pemilu-pemiluan,\" kata Indaru.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijawalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Pada Pemilu 2024, KPU Merancang Metode Penghitungan Suara Dua Panel
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merancang metode dua panel penghitungan suara untuk Pemilu 2024 guna mencegah insiden banyaknya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) meninggal dunia seperti pada Pemilu 2019.\"Kami merancang kebijakan penghitungan suara dengan metode panel, di mana pelaksanaan penghitungan suara itu dibagi dalam dua panel,\" kata Anggota KPU RI Idham Holik kepada wartawan di Jakarta, Jumat.Dua panel itu terdiri atas panel A dan B. Dengan metode dua panel itu, menurut Idham, KPPS yang beranggotakan tujuh orang dapat dibagi menjadi dua kelompok.Panel A dapat bertugas menghitung perolehan suara pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota DPD RI. Panel B dapat menghitung suara pemilihan anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten dan kota.Sementara pada Pemilu 2019, KPU hanya menggunakan metode satu panel dalam penghitungan suara.Ketentuan penerapan metode panel itu pun akan dimuat dalam rancangan peraturan KPU (PKPU) tentang pemungutan dan penghitungan suara.KPU pun telah mulai melakukan simulasi penghitungan suara dengan metode dua panel tersebut, seperti di Kota Palembang, Sumatera Selatan, pada Kamis (27/4).Selain merancang metode penghitungan suara yang baru, KPU juga membatasi usia petugas KPPS menjadi minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun untuk mencegah terjadinya peristiwa kematian petugas KPPS seperti pada Pemilu 2019.\"Peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada 17 April 2019 lalu, di mana telah wafat sebanyak 722 anggota badan ad hoc penyelenggara pemungutan suara untuk Pemilu 2019 itu, menjadi pelajaran penting bagi kami untuk memastikan ke depan peristiwa itu tidak terulang kembali,\" jelasnya.Lebih lanjut, dia menyampaikan ketentuan batasan usia itu ditetapkan berdasarkan kajian yang telah dilakukan KPU serta masukan dari berbagai pihak, seperti Kementerian Kesehatan, aktivis pemilu, dan masyarakat. KPU juga mencermati riset Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mengenai usia ideal petugas KPPS.Berdasarkan hasil kajian KPU, diketahui bahwa rentang usia 17-55 tahun merupakan usia seseorang memiliki imunitas atau ketahanan tubuh lebih baik. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tugas dengan baik sebagaimana diatur dalam rancang PKPU mengenai pemungutan dan penghitungan suara.\"Artinya, kerja KPPS tidak terhambat karena faktor kesehatan tidak memadai,\" ujar Idham.(sof/ANTARA)
Penerapan UU ITE Perlu Dikaji untuk Mencegah Polarisasi
Bengkulu, FNN - Pakar politik sekaligus akademisi Universitas Bengkulu Dr. Panji Suminar menyebutkan penerapan Undang-undang ITE perlu dikaji dan jadi pertimbangan untuk mencegah polarisasi dalam Pilpres 2024. \"Capres-capres yang maju mereka menonjolkan citra diri bahwa mereka berkompeten, bukan melakukan politik primordial dan membuat polarisasi. Namun, yang menjadi masalah kan simpatisan dan buzzer yang menggoreng isu, kampanye negatif bahkan kampanye hitam,\" kata Dr. Panji Suminar di Bengkulu, Jumat. Saluran yang dimanfaatkan simpatisan serta buzzer untuk berkampanye negatif bahkan kampanye hitam itu lewat media sosial atau ruang digital. Etika dan aturan di ruang digital itu lah yang perlu dikelola agar benih-benih polarisasi yang berawal dari kampanye hitam bisa dicegah. \"Makanya perlu dikaji penerapan UU ITE, harus keras dan tegas terhadap buzzer yang berkampanye hitam dan penyebar hoaks. Tegas dengan menggunakan UU ITE bukan untuk menutup saluran berekspresi, namun menjaga konten-konten yang diberikan konten memecah belah bangsa,\" tuturnya. Untuk kampanye negatif sebenarnya menurut Panji secara etika politik masih bisa \"diterima\" karena hal itu merupakan fakta, namun fakta yang disuguhkan adalah fakta yang negatif. Tetapi, lanjut dia sangat tidak bisa diterima kampanye yang dilakukan merupakan kampanye hitam, menyebarkan kebohongan ke ruang publik, membuat rakyat terbelah dan membahayakan bangsa. \"Kalau kampanye negatif itu berasal dari fakta negatif dari sosok yang di munculkan, masih dapat diterima walaupun secara etika tidak lah elok menyerang seperti itu. Tapi kalau kampanye hitam itu adalah kebohongan, memfitnah, atau tindakan lainnya yang sebenarnya tidak dilakukan oleh calon yang ingin dijatuhkan,\" ucapnya. Dia menyarankan sebaiknya elite politik dan peserta pemilu memberikan contoh yang baik dengan berkampanye menonjolkan program, visi dan misi, bukan malah sibuk mencari kesalahan lawan saing. \"Dan perlu mengontrol para buzzer, baik kontrol dari peserta pemilu, KPU sebagai penyelenggara, maupun pemangku kebijakan, dan penegak hukum. Kalau mereka menggunakan politik identitas, kampanye hitam membuat polarisasi, tindak tegas, hukum berlaku,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
POPULER
