POLITIK
Presidium KAMI: Etika Politik Penguasa Rendah
Jakarta, FNN - Salah satu Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Profesor Rochmat Wahab menilai etika politik yang dijalankan oleh para politisi yang berkuasa saat ini sangat rendah. Mereka bebas berbuat apa saja atas nama politik tanpa rasa malu. \'Dalam praktek berbangsa dan bernegara, di antara para pejabat publik kita masih terjebak oleh kinerja politik yang bebas nilai. Terkesan tidak ada etika politik yang melandasi perilakunya. Akibatnya tidak ada rasa malu dan rasa berdosa dalam berbuat ketidakpatutan,\" paparnya dalam acara halal bihalal KAMI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/04/2023). Jika dibiarkan, perilaku semacam ini kata Rochmat akan berdampak buruk bagi pendidikan politik ke depan. Oleh karena itu untuk bisa menjamin tegaknya bangsa dan negara, para pejabat yang melakukan penyimpangan perilaku politik harus segera ditindak oleh aparat hukum. Jika tidak, maka sanksi sosial perlu diupayakan dengan optimal, untuk menghindari kerugian sosial yang lebih tinggi. Rochmat juga melihat bahwa agenda Reformasi 1998 yang sudah memasuki usia 25 tahun nyatanya belum sepenuhnya bisa diwujudkan oleh bangsa Indonesia, terutama pemerintah yang berkuasa saat ini. Setidaknya ada 4 tuntutan yang sudah diwujudkan namun baru sebagian dan belum memenuhi harapan masyarakat luas. Sebaliknya ada dua tuntutan Reformasi yang belum sama sekali dipenuhi sebagaimana idealnya, karena menunjukkan kinerja yang lebih buruk. \"Kedua tuntutan itu berkenaan dengan penegakan supremasi hukum dan pemberantasan KKN,\" papar Rochmat di depan para presidium dan pengurus dari seluruh Indonesia. Rochmat juga menyinggung soal pengamalan Pancasila yang jauh dari ideal. Menurut Rochmat, Pancasila hanya sebagai slogan belaka. \"Terkesan selintas sudah ditangani dengan hadirnya BPIP, namun implementasi nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari secara memuaskan. Hampir semua nilai Pancasila terdistorsi sedemikian rupa, sehingga Pancasila yang ideal itu belum bisa dirasakan manfaatnya bagi sebagian besar rakyat Indonesia,\" tegasnya. Menurut Rochmat, dalam berbagai kesempatan masyarakat Indonesia baik secara personal maupun kelompok telah mampu menunjukkan prestasi yang gemilang pada tataran nasional. Namun pada kenyataannya, indeks kompetisi dunia, semakin turun dewasa ini. \"Ini secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari sistem pendidikan nasional dan kinerja sektor pendidikan masih jauh dari memuaskan,\" tegasnya. Rochmat juga menyoroti karakter bangsa menghadapi perubahan sosial-budaya. \"Karakter bangsa Indonesia sangatlah penting dalam menghadapi perubahan sosial-budaya dan sains-teknologi yang sangat penting terlebih-lebih di era disrupsi ini, di satu sisi karakter bangsa terkoyak-koyak, di sisi lain institusi tidak berjalan dengan baik akibat derasnya arus islamopobia di tanah air. Oleh karena itu sejalan dengan penegakan nilai-nilai Pancasila, maka pengamalan nilai-nilai Pancasila harus dijadikan ferakan,\" pungkasnya. (sws)
Pembahasan Pemberantasan Perdagangan Manusia Diusung RI di KTT ASEAN
Labuan Bajo, FNN - Pemerintah RI mengusung pembahasan pemberantasan perdagangan manusia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada 9-11 Mei 2023.Dalam keterangan pers di Hotel Meruorah Komodo Labuan Bajo, Senin, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara khusus menekankan pemberantasan perdagangan manusia yang berkenaan dengan penipuan daring atau online scams.\"Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah WNI (warga negara Indonesia, red.) kita,\" ujar Jokowi.Presiden menuturkan bahwa baru-baru ini Pemerintah Indonesia telah sukses melakukan penyelamatan 20 WNI yang menjadi korban perdagangan manusia dari Myanmar.\"Ini betul-betul sesuatu yang tidak mudah karena lokasinya berada di wilayah konflik,\" katanya.Selain itu, Presiden mengingatkan bahwa di antara 1.048 orang korban perdagangan manusia yang berhasil diselamatkan oleh otoritas Filipina terdapat 143 WNI.Kepala Negara menegaskan kejahatan perdagangan manusia harus diberantas secara tuntas dari hulu hingga ke hilir.\"Saya ulangi, harus diberantas tuntas sehingga dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi,\" ujar Jokowi.Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN akan berlangsung di Labuan Bajo, NTT pada 9 hingga 11 Mei 2023.Pertemuan itu rencananya dihadiri sejumlah pemimpin negara ASEAN yang akan membahas isu-isu yang menjadi kepentingan bersama di bawah Keketuaan Indonesia yang mengangkat Tema \"ASEAN Matters: Epicentrum of Growth\".Sebagai salah satu pembahasan penting dalam KTT Ke-42 ASEAN, para pejabat tinggi akan membahas rancangan Visi ASEAN Pasca 2025 menuju ASEAN 2045 yang akan diarahkan oleh para pemimpin ASEAN.Pemberian arahan dilakukan agar visi ASEAN visioner, inspiratif, komprehensif, kokoh, dan inklusif.Selain itu, pada KTT ASEAN kali ini, para pemimpin ASEAN diharapkan mensahkan ASEAN Leaders’ Statement on the Development of the ASEAN Community’s Post-2025 Vision.Melalui pengesahan pernyataan itu, proses penyusunan ASEAN Post-2025 diharapkan dapat diperkuat dan membuat visi ASEAN Pasca-2025 visioner, ambisius, adaptif, serta strategis.(sof/ANTARA)
Penghitungan Keterwakilan Perempuan Sesuai Standar Matematika
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan ketentuan penghitungan 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif yang diatur di Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2023 disesuaikan dengan standar penghitungan matematika.\"Ketika dilakukan pembulatan secara matematika murni, maka (dalam suatu angka pecahan apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai) 0 sampai 4, itu dibulatkan ke bawah dan 0,5 ataupun lebih itu dibulatkan ke atas. Itu kan standarnya, standar matematika,\" ujar anggota KPU RI Idham Holik kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin.Di samping itu, tambah Idham, ketentuan yang tepatnya diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan turunan dari Pasal 246 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).Hal tersebut disampaikan Idham terkait dengan pendapat sejumlah pihak, seperti Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan yang menilai ketentuan penghitungan 30 persen keterwakilan perempuan dalam PKPU 10/2023 terancam mematikan keterwakilan perempuan di DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.Idham menyampaikan Pasal 246 ayat (2) UU Pemilu menyebutkan setiap tiga orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 satu orang perempuan bakal calon.Selanjutnya, KPU RI menurunkan lebih detail ketentuan itu dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023. Pasal itu menyebutkan dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50 (lima puluh), maka hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah.Sementara itu, apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai 50 (lima puluh) atau lebih, maka hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.\"Jadi, ini menggunakan pendekatan matematika murni,\" kata dia.(sof/ANTARA)
Keamanan KTT ASEAN Dipastikan Sudah Baik di Semua Lini
Labuan Bajo, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memastikan bahwa pengamanan untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah baik di semua lini.\"Pertama dari teknis pengamanan KTT ASEAN. Untuk keamanan semuanya sampai saat ini berjalan baik. Baik itu persiapan darat, persiapan intelijen, dan lainnya,\" ujar Mahfud saat mengunjungi Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dr. Wahidin Sudirohusodo di Labuan Bajo, NTT, Senin.Sebagaimana diketahui, pada keketuaan kali ini Indonesia mengangkat tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth yang bermakna ASEAN relevan dan penting sebagai pusat pertumbuhan dunia.Indonesia bertujuan memperkuat kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN sehingga mampu menjawab tantangan untuk 20 tahun ke depan.Dalam kesempatan ini, Mahfud mengapresiasi adanya KRI dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai kapal bantu rumah sakit (KBRS) yang akan melakukan penanganan medis, apabila ada peserta KTT atau personel pengamanan yang sakit.“Mitigasi dan antisipasi kalau terjadi masalah dengan kesehatan yang memerlukan dokter, di RS Wahidin ini sedia seluruh peralatan- peralatan canggih yang serba digital, dan 11 dokter spesialis,” ujar Mahfud.KRI dr. Wahidin Sudirohusodo menyediakan 11 dokter spesialis, 28 tenaga perawat, satu analis laboratorium, 156 tempat tidur ruang perawatan, tiga tempat tidur ICU, dan dua tempat tidur \"high care unit\" / HCU.Selain itu, empat kamar operasi steril, satu kamar operasi nonsteril, satu apotik dan gudang farmasi, satu \"mobile hyperbaric chamber\", dua ambulans \"boat\", serta klinik rawat jalan.Sebagai informasi, Indonesia menjabat Keketuaan ASEAN pada 2023 setelah sebelumnya menerima \"tongkat estafet\" kepemimpinan dari Kamboja yang mana KTT Ke-42 ASEAN digelar di Labuan Bajo, NTT pada 9 hingga 11 Mei 2023.(sof/ANTARA)
Soal Isu Bisnis Haram di Lapas Anak Menteri Yasonna, Harus Ada Kejujuran Dalam Beropini
Jakarta, FNN – Isu mengenai anak Yassona Laoly (Menkumham) yang terlibat monopoli bisnis di dalam lembaga permasyarakatan (Lapas), masih menjadi perbincangan masyarakat. Apalagi setelah Menkopolhukam Mahfud MD ikut berkomentar dengan menyederhanakan dan menggampangkan masalah tersebut, di samping tanggapan Yasonna yang tampil memprotek anaknya. Bahkan, sekarang dibantah bahwa itu tidak betul. Apakah masalah selesai hanya dengan membantah dan menganggap sederhana? \"Ya itu sudah ada mekanisme di jalan, itu kan masalah sederhana ya. Saya enggak harus turun tangan yang begitu itu, itu bisa diselesaikan di tingkat teknis, eselon I. Itu gampang,\" kata Mahfud MD Kamis (4/5/23) di UIN Sunan Kalijaga, Sleman. Menanggapi sikap Mahfud tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (8/5/23) mengatakan: “Itu pentingnya juga Pak Mahfud betul-betul jadi tokoh etikus yang yang mata kiri kanannya ditutup aja pakai mata kuda, jangan lirik-lirik karena kenal sesama pejabat maka bahasanya disopan-sopankan. Biarkan isu itu diuji oleh lembaga independen dan jangan Mahfud yang komentari,” kata Rocky. “Apalagi kalau yang komentari bapaknya sendiri Pak Laoly. Kan itu dari awal kalau Pak Laoly ngomong itu orang sudah nggak percaya. Walaupun mungkin betul, tapi ngapain Laoly yang menerangkan bahwa anaknya nggak ikut di situ. Bagaimana seorang ayah mengucapkan sesuatu yang pasti memprotek anaknya. Di dalam kesan apapun itu buruk tuh,” lanjut Rocky. Rocky mengharapkan ada kejujuran di dalam beropini. Seseorang yang diduga dengan kuat terlibat dalam korupsi harus dinyatakan soalnya dia berpotensi untuk memanipulasi data dan memanipulasi informasi. Menurut Rocky, seorang koruptor menguasai media massa, uangnya banyak, buat pasang baliho, buat sewa headline. Padahal, kita ingin bangsa ini betul-betul bersih dari elemen-elemen itu, supaya kita bisa memperlihatkan pada generasi baru bahwa Indonesia bisa ditemukan ulang di dalam kebersihan etikanya. “Kalau Yasonna Laoly memang konsen dengan soal etika dan standar clear government, saya kira beliau mesti membentuk tim independen yang melibatkan pihak dari luar. Dengan begita nama beliau dan anaknya, kalau memang betul tidak terlibat, bisa dibersihkan,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, yang memandu diskusi tersebut. Rocky berpesan agar jangan menyewa media massa untuk menutupi kasus, jangan menyewa jurnalis untuk mengelu-elukan seseorang yang koruptor atau potensi jadi koruptor atau masih koruptor tapi menghilang, dan jangan menyewa lembaga survei untuk mengatur psikologi seseorang. “Jadi apapun dia, tetap kita anggap bahwa Indonesia membutuhkan kejujuran. Indonesia membutuhkan kesetiaan pada janji konstitusi, yaitu keadilan pada rakyat. Ini semua akan bukan sekedar menyakiti rakyat, tapi menyakiti diri sendiri,” ujar Rocky. (ida)
Surat PAW Kadernya di DPR Dikeluarkan NasDem Terkait Korupsi di Kalteng
Palangka Raya, FNN - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem mengeluarkan surat pergantian antarwaktu (PAW) terhadap salah satu kadernya yang duduk di DPR RI yakni Ary Egahni karena tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kalimantan Tengah (Kalteng).Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi Taslim dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin di Palangka Raya mengatakan PAW tersebut setelah terbit Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 261-Kpts/DPP-NasDem/V/2023 tentang penggantian antarwaktu saudari Ary Egahni sebagai anggota DPR RI dan menunjuk Ujang Iskandar sebagai PAW pada periode sisa masa jabatan 2019-2024.\"Penetapan Ujang Iskandar sebagai PAW DPR RI sesuai dengan ketentuan undang-undang yakni, perolehan suara terbanyak dalam berita acara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI),\" katanya.Dia menuturkan keputusan tersebut diambil berdasarkan fakta integritas dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ary Egahni yang menyetujui untuk mundur secara sukarela, jika terlibat tindak pidana korupsi ketika mendaftar sebagai calon anggota DPR RI dari Partai NasDem pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.Ia berharap proses administrasi PAW tersebut bisa berlangsung cepat agar Ujang Iskandar bisa segera memperkuat Fraksi NasDem di DPR RI dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat perwakilan Kalteng.\"Semoga saja pelantikan PAW yang kami usulkan segera terlaksana dengan baik dan berjalan lancar,\" ucapnya.Sementara itu adanya PAW tersebut disambut baik oleh Ujang Iskandar, bahkan dirinya menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan oleh DPP Partai NasDem dan akan bekerja secara maksimal, untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPR RI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.\"Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ketua Umum DPP Partai NasDem Bapak Surya Paloh melalui Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi Taslim beserta seluruh jajaran DPP Partai NasDem, juga Ketua DPW Partai NasDem Kalteng Faridawaty Darland Atjeh yang memproses dan berperan aktif dalam PAW ini, sehingga sampai dengan keluarnya surat keputusan DPP tersebut,\" katanya.Ujang berharap proses selanjutnya, baik di KPU RI maupun di DPR RI dapat berjalan dengan lancar, sehingga segera dapat diagendakan pelantikan karena sisa masa jabatan Periode 2019-2024 ini hanya tersisa kurang lebih 1,5 tahun.\"Harapan saya dapat memberikan kontribusi yang positif untuk pembangunan bangsa dan negara, terutama daerah pemilihan Kalteng di sisa masa jabatan ini,\" ungkapnya.Anggota DPR RI dari Partai NasDem, Ary Egahni terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan suaminya yang menjabat Bupati Kabupaten Kapuas Ben Brahim S. Bahat dan telah ditetapkan sebagai tersangka.Kini kedua tersangka itu juga ditahan oleh penyidik KPK dan pemeriksaan terus dilakukan hingga berkasnya segera dirampungkan dan segera diadili di persidangan.(ida/ANTARA)
Berkas Pendaftaran Bakal Calon DPR dari PKS Diterima KPU RI
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima berkas pendaftaran bakal calon anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu 2024.Berdasarkan pantauan di lokasi, tampak berkas diterima langsung Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari dari Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Ruang Sidang Utama, Lantai Dua, Kantor KPU RI, Jakarta, Senin.\"Terima kasih atas kehadiran Pimpinan Pusat PKS pada Senin, 8 Mei 2023, dalam rangka mendaftarkan bakal calon DPR kepada KPU. Ini (berkas pendaftaran bakal calon DPR dari PKS) akan kami proses. Langkah pertama adalah memeriksa apakah dokumennya sudah lengkap atau belum,\" ujar Hasyim usai menerima berkas pendaftaran bakal calon anggota DPR RI dari PKS itu.Status mengenai kelengkapan dokumen itu, lanjut Hasyim, akan diberitahukan oleh KPU RI kepada PKS dalam berita acara yang diupayakan agar diberikan secara langsung tim KPU pada Senin.Ia menyampaikan apabila berkas tersebut dinyatakan belum lengkap, PKS masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki hingga batas akhir pendaftaran pada Minggu (14/5), pukul 23.59 WIB.Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Ahmad Syaikhu menyampaikan ucapan terima kasih dari PKS atas penerimaan yang baik KPU.\"Alhamdulillah, hari ini saya secara resmi menyerahkan berbagai berkas terkait dengan pendaftaran bakal calon anggota DPR untuk bisa diterima Pak Ketua KPU RI. Tentu kami sangat berterima kasih atas penerimaan yang sangat baik, penuh dengan keramahan, dan kekeluargaan,\" kata dia.Ia berharap ke depan penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat berjalan damai, jujur, adil, dan semua masyarakat Indonesia merasa senang terhadap hasil pemilu.Sebelumnya, PKS diiringi karnaval budaya tiba di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin, untuk mendaftarkan bakal calon anggota DPR-nya. PKS tiba di Kantor KPU RI sekitar pukul 10.00 WIB dengan iringan karnaval budaya yang dipimpin langsung Ahmad Syaikhu didampingi Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman dan Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy.Sebelum memasuki Kantor KPU, Syaikhu dalam sambutannya di depan gedung yang didominasi berwarna putih dan hitam itu menyampaikan harapan agar pendaftaran bakal calon DPR menjadi semangat bagi PKS menyongsong Pemilu 2024.\"Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat PKS menyongsong demokrasi 2024,\" kata dia.Ke depannya, Syaikhu berharap PKS terus bekerja keras untuk kemudahan PKS menghadapi Pemilu 2024.Selain para pimpinan dan sejumlah jajaran PKS, tampak beberapa masyarakat dari kalangan pemuda, petani, buruh, dan komunitas ojek online yang mengantar PKS ke Kantor KPU RI guna mendaftarkan calon anggota DPR-nya. Mereka berjalan kaki dari Taman Suropati menuju Kantor KPU RI sambil membawa bendera PKS dan dimeriahkan penampilan marching band.(ida/ANTARA)
Deklarasi Relawan Anies Tidak Ada Sangkut Pautnya dengan PAN
Jakarta, FNN - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay memastikan perihal kader partainya yang ikut dalam deklarasi Relawan Amanat Indonesia (Anies) tidak ada sangkut paut dengan partai politik tersebut karena tidak diketahui oleh DPP PAN.“Dipastikan deklarasi tersebut tidak diketahui oleh DPP PAN. Tidak ada laporan sama sekali dari deklarator karena kegiatan (deklarasi) itu tidak ada sangkut paut dengan PAN dan seluruh jaringannya,” kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Saleh pun menegaskan bahwa sampai hari ini PAN belum memutuskan untuk mendukung salah seorang bakal calon presiden (capres). “Kalaupun ada menyebut kata amanat, itu hanya klaim sepihak,” imbuhnya.Hal tersebut, kata dia, juga telah dikonfirmasikan kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, yang menuturkan bahwa Menteri Perdagangan RI itu tidak mengetahui soal deklarasi Relawan Anies tersebut.\"Saya sudah tanya Ketua Umum, beliau mengatakan tidak tahu menahu soal deklarasi itu. Itu adalah kegiatan sekelompok orang yang mengait-ngaitkan dengan PAN,” ujarnya.Dia menekankan bahwa DPP PAN dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan masih melakukan penjajakan dan pendalaman, termasuk mempersiapkan proses pendaftaran bakal calon legislatif (caleg) yang tengah berlangsung.“Kader PAN saat ini sedang menunggu perkembangan dan informasi. Tidak terpancing dengan deklarasi-deklarasi seperti ini. Pada saatnya, insya Allah semua akan bersama-sama mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres yang disepakati,” tuturnya.Saleh menegaskan bahwa nama-nama kader partainya yang ikut dalam deklarasi Relawan Anies tersebut tidak aktif di kepengurusan DPP PAN.“Sahrin Hamid bahkan bertahun-tahun hampir tidak pernah kelihatan di PAN. Begitu juga nama-nama yang mengaku sebagai deklarator dari PAN,” ucapnya.Atas sejumlah nama deklarator terkait partai politik tersebut, Saleh pun menyebut pihaknya akan membicarakannya di internal partai berlambang matahari putih tersebut.“Tentu akan dibicarakan di internal PAN, tetapi dari gelagatnya, tidak banyak yang pernah berkiprah di PAN. Sisanya, mungkin massa lain yang diorganisir untuk kegiatan tersebut,” kata Ketua Fraksi PAN DPR RI itu.Deklarasi Relawan Amanat Indonesia (Anies) digelar di Tenis Indoor Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (7/5). Acara yang dihadiri sekitar 4.000 relawan dan jajaran petinggi partai-partai politik Koalisi Perubahan tersebut bertujuan mendukung pemenangan Anies Baswedan sebagai Presiden Indonesia periode 2024-2029.Dalam acara deklarasi Relawan Anies tersebut turut hadir mantan Ketua DPP PAN Sahrin Hamid yang menjadi Ketua Koordinator Nasional Relawan Anies tersebut, dan beberapa nama lainnya yang terkait dengan PAN.(ida/ANTARA)
KPU Jabar Mulai Menerima Pengajukan Bacaleg dari Parpol untuk Pemilu 2024
Bandung, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat mulai menerima partai politik yang mengajukan bakal calon legislatif (bacaleg) untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) di Jawa Barat pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024, Senin.Ketua KPU Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok mengatakan sejak tanggal 1 Mei 2023, pihaknya telah membuka pengajuan bacaleg itu. Namun hingga Senin ini, pihaknya baru menerima satu partai politik yang mengajukan bacaleg itu yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).\"Dan kemungkinan setelah hari ini, berikutnya tanggal 9-14 ada beberapa parpol yang sudah konfirmasi akan mengajukan bakal calon legislatifnya,\" kata Rifqi di Kantor KPU Jawa Barat, Kota Bandung, Senin.Dia menyebut setiap harinya hingga tanggal 14 Mei 2023 bakal ada sejumlah partai politik yang mengajukan bacaleg tersebut. Yang paling banyak, menurutnya sejumlah partai politik itu bakal mengajukan bacaleg di tanggal 13 Mei 2023.Untuk itu, dia pun mengimbau kepada pengurus berbagai partai politik di Jawa Barat agar bisa secepat mungkin menyelesaikan proses administratif melalui Sistem Informasi Pencalon (Silon).Sehingga menurutnya ketika partai politik itu mengajukan nama-nama bacaleg, tidak ada lagi yang harus dilakukan perbaikan administrasi.Saat ini petugas pendamping dari KPU atau Liaison Officer (LO) untuk partai politik pun menurutnya terus mengimbau agar para partai segera mengajukan nama bacaleg.\"Jangan sampai di akhir, karena kalau di akhir nanti ada beberapa dokumen yang tidak lengkap kemudian harus diperbaiki, sementara waktunya tidak ada kan dikhawatirkan akan menghambat pengajuan calon,\" kata dia.Setiap proses pengajuan bacaleg oleh partai politik, menurutnya diprediksi memakan waktu sekitar tiga jam. Maka menurutnya petugas dari KPU pun dibagi ke dalam lima tim untuk menerima pengajuan nama-nama bacaleg itu.\"Jadi jangan injury time, karena nanti akan berdampak pada proses administrasi yang harus kami lakukan,\" kata Rifqi.(ida/ANTARA)
Kapolri Memerintahkan Personel Menjaga Kenyamanan Warga Saat ASEAN Summit
Labuan Bajo, FNN - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan para personel untuk memperhatikan kenyamanan masyarakat selama pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN/ASEAN Summit di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.\"Perlu saya tekankan dalam menjamin keamanan KTT ASEAN 2023 kita juga harus memperhatikan kenyamanan masyarakat sekitar,\" kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Sabtu.Hal itu Kapolri Sigit sampaikan berkaitan dengan pengalihan jalur, rekayasa lalu lintas, dan rumah warga yang dimanfaatkan sebagai tempat menginap para personel.Sigit menegaskan agar para personel membaur dan melakukan penguatan komunikasi publik.Lewat komunikasi yang baik tersebut maka masyarakat dapat mendukung penuh proses pengamanan KTT ke-42 ASEAN yang dijalankan oleh TNI dan Polri.\"Karena KTT ASEAN 2023 ini sangat penting dalam memberikan keputusan strategis dan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN dan tentunya memberi multiplayer effect di Labuan Bajo, NTT, dan secara umum Indonesia,\" ucapnya optimis.Lebih lanjut Sigit memerintahkan personel untuk menjauhi segala bentuk penyimpangan dan hindari hal-hal yang dapat merusak nama baik institusi.\"Senantiasa tampilkan sosok yang dekat serta dicintai masyarakat,\" katanya menegaskan.TNI dan Polri telah melakukan apel gelar pasukan pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN.Pengamanan akan dilakukan mulai tanggal 7 Mei sampai 13 Mei 2023.Dalam pengamanan tersebut, Polri akan melakukan rekayasa lalu lintas berupa lawan arus pada beberapa titik untuk memperlancar akses transportasi bagi para kepala negara ASEAN dan tamu delegasi selama kegiatan internasional tersebut.Polri pun mengerahkan 2.627 personel untuk melakukan pengamanan selama KTT ke-42 ASEAN.(ida/ANTARA)
POPULER
