POLITIK
Untuk Mengamankan KTT ASEAN, Mabes TNI AU Menyiapkan Tiga Unit Pesawat Tempur
Kupang, FNN - Markas Besar TNI AU menyiapkan tiga pesawat tempur jenis F-16 untuk mendukung pengamanan wilayah udara saat pelaksanaan puncak KTT ASEAN ke-42 yang digelar di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTTKepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah dalam rilis yang diterima di Kupang, Selasa mengatakan bahwa dukungan pesawat tempur itu untuk menjaga agar pertemuan para pemimpin negara-negara ASEAN berjalan dengan aman.\"TNI AU menyiapkan operasi pengamanan VVIP/VIP di wilayah udara sekitar Labuan Bajo, NTT selama pelaksanaan KTT ASEAN,\" katanya.Dia menambahkan bahwa pergeseran sejumlah pesawat tempur tersebut, sesuai perintah Panglima TNI, yang berasal dari skuadron Udara (Skadud) 14 Lanud Iswahjudi, Magetan.Dia menambahkan skuadron Udara 14 itu ditugaskan sebagai unsur sergap dibawah kendali operasi (BKO) Mabes TNI yang tergabung dalam Satgasud, dipimpin oleh Pangkoopsud II.Kadispenau juga menambahkan, unsur sergap F-16, terbagi dalam dua home base yaitu Lanud El Tari Kupang oleh skuadron udara 14, dan Lanud Iswahjudi Magetan oleh skuadron udara 3.\"Flight pesawat F-16 skuadron 14 dipimpin Komandan skuardron 14 Mayor Pnb Anwar Sovie, bertugas melaksanakan Combat Air Patrol (CAP) di area Tambolaka. Unsur Sergap, juga akan bekerja sama dengan Satrad 226 Buraen, Kupang yang akan mencover area Selatan dan Timur,\" tambah dia.Selain melaksanakan CAP, unsur sergap skuadron 14 juga akan melaksanakan Quick Reaction Alert (QEA), yaitu kesiapsiagaan skuadron tempur untuk dapat airborne secepat mungkin apabila ada perintah melaksanakan scramble di area Lanud Eltari Kupang.Satu flight F-16 skuadron 14 melaksanakan ferry dari Lanud Iswahjudi, pada 9 Mei 2023 combine pelaksanaan operasi pengamanan udara di Tambolaka, sebelum mendarat di Lanud El Tari Kupang.(ida/ANTARA)
RI Konsisten Membawa Semangat Pancasila di ASEAN
Pangkalpinang, FNN - Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Aris Heru Utomo menyatakan sebagai salah satu negara pendiri dan negara terbesar di ASEAN, Indonesia konsisten membawa semangat Pancasila sejak pembentukan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara hingga saat ini.\"Dua tujuan yang termaktub dalam deklarasi berdirinya ASEAN sesungguhnya sesuai dengan prinsip Pancasila. Tujuan pertama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya kawasan. Tujuan kedua untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di Kawasan,\" kata Aris dalam keterangannya yang diterima di Pangkalpinang, Selasa.Pada Selasa ini hingga 11 Mei 2023 berlangsung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN 2023 di Labuan Bajo yang dihadiri oleh Kepala Negara/Pemerintahan negara-negara anggota ASEAN.Presiden Indonesia Joko Widodo sebagai Ketua ASEAN dijadwalkan akan memimpin sejumlah besar pertemuan yang akan membahas berbagai agenda di bawah tema \"ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.\" Tema tersebut terdiri dari dua elemen besar yaitu \"ASEAN Matters\" dan \"Epicentrum of Growth\".Untuk itu, Aris berharap, melalui KTT ASEAN kali ini, diharapkan banyak dihasilkan berbagai terobosan dan inovasi dalam menghadapi berbagai permasalahan dunia yang juga dihadapi kawasan, termasuk bagaimana pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN selalu bertumbuh lebih tinggi dibandingkan negara lain di luar ASEAN,\" kata Aris.Indonesia menerima estafet Keketuaan ASEAN 2023 dari Kamboja pada November 2022 dan ini bukan kali pertama Indonesia menjabat Keketuaan ASEAN. Sebelumnya, Indonesia sudah pernah menjabat sebagai ketua ASEAN sebanyak empat kali, yakni pada 1976, 1996, 2003, dan 2011.Menanggapi penyelenggaraan KTT 2023 di Labuan Bajo yang akan membahas sejumlah agenda di bawah tema \"ASEAN Matters: Epicentrum of Growth\", Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP yang juga seorang diplomat dari Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa KTT ASEAN kali ini memiliki arti penting, bukan hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi ASEAN dan dunia.\"Melalui KTT ASEAN 2023 terlihat masih penting dan relevannya ASEAN bagi rakyat, bagi kawasan, dan bagi dunia. KTT ASEAN kali ini memiliki arti penting bagi ASEAN dalam menyongsong Visi Pasca-2025,\" ujar Aris.Menurut dia, tidak mengherankan apabila Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 akan fokus pada tiga hal, yaitu pertumbuhan kawasan, konektivitas dan keunggulan baru; percepatan transformasi ekonomi digital yang inklusif dan partisipatif; serta pembangunan infrastruktur hijau dan percepatan implementasi SDGs.\"Melalui KTT ASEAN 2023, Indonesia kembali menunjukkan tekad kuatnya untuk melanjutkan dan memperkuat relevansi ASEAN dalam merespon tantangan kawasan dan global, serta memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan, untuk kemakmuran rakyat di Asia Tenggara,\" paparnya.(ida/ANTARA)
Gugatan Keempat Prima ke Bawaslu Soal Verifikasi Peserta Pemilu Ditolak
Jakarta, FNN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menolak gugatan keempat yang diajukan Partai Prima terkait dengan kegagalan partai tersebut menjadi peserta Pemilu 2024. \"Untuk (gugatan) Prima memang tidak bisa diterima,\" kata anggota Bawaslu RI Totok Hariyono, saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Selasa. Ia menyampaikan gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena Prima menggugat keputusan KPU RI yang merupakan tindak lanjut atas putusan Bawaslu sebelumnya.Gugatan keempat itu terkait dengan keputusan KPU setelah menjalankan putusan Bawaslu yang memerintahkan dilakukan verifikasi ulang terhadap Prima sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2024, usai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menyatakan KPU melakukan perbuatan melawan hukum saat memverifikasi Prima sebagai calon peserta Pemilu 2024.Bawaslu menolak gugatan keempat Prima itu merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Sengketa Proses Pemilu.Pasal tersebut mengatur bahwa keputusan KPU RI, KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota yang tidak bisa menjadi objek sengketa, di antaranya adalah keputusan yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu, Bawaslu provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota mengenai penyelesaian sengketa pemilu. Sejauh ini, Prima telah empat kali menggugat KPU RI ke Bawaslu terkait dengan kegagalannya menjadi peserta Pemilu 2024. Pertama, Prima mengajukan gugatan sengketa atas keputusan KPU RI yang menyatakan mereka tidak lolos sebagai peserta pemilu karena tidak memenuhi syarat administrasi pada awal November 2022. Dalam gugatan itu, Bawaslu memenangkan Prima dan memerintahkan KPU melakukan verifikasi administrasi ulang terhadap Prima. Akan tetapi setelah dilakukan verifikasi ulang, KPU kembali menyatakan Prima tidak memenuhi syarat administrasi untuk menjadi peserta Pemilu 2024. Prima lantas melayangkan gugatan kedua kepada KPU di Bawaslu terkait putusan tersebut. Namun, Bawaslu pada akhir November 2022 menolak gugatan itu karena objek sengketa yang diajukan Prima adalah putusan KPU RI yang merupakan hasil tindak lanjut putusan Bawaslu RI sebelumnya. Atas penolakan itu, Prima menempuh jalur hukum lain dengan menggugat KPU RI secara perdata ke PN Jakpus pada akhir tahun 2022. PN Jakpus lalu menyatakan KPU melakukan perbuatan melawan hukum saat memverifikasi Prima. Berbekal putusan PN Jakpus itu, Prima untuk ketiga kalinya menggugat KPU RI ke Bawaslu RI atas dugaan pelanggaran administrasi pada pertengahan Maret 2023. Berikutnya, Bawaslu RI menyatakan KPU terbukti melakukan pelanggaran dan memerintahkan KPU melakukan verifikasi ulang terhadap Prima. Dalam verifikasi ulang, KPU menyatakan Prima berhasil memenuhi syarat administrasi. Namun, Prima gagal lolos verifikasi faktual karena tidak memenuhi syarat keanggotaan sehingga Prima tidak bisa ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024. Lantaran kembali dinyatakan gagal menjadi peserta pemilu, Prima menggugat KPU RI ke Bawaslu RI untuk keempat kalinya pada pertengahan April 2023. Gugatan itu merupakan gugatan terbaru yang ditolak Bawaslu, sebagaimana disampaikan Totok.(ida/ANTARA)
Presidium KAMI: Etika Politik Penguasa Rendah
Jakarta, FNN - Salah satu Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Profesor Rochmat Wahab menilai etika politik yang dijalankan oleh para politisi yang berkuasa saat ini sangat rendah. Mereka bebas berbuat apa saja atas nama politik tanpa rasa malu. \'Dalam praktek berbangsa dan bernegara, di antara para pejabat publik kita masih terjebak oleh kinerja politik yang bebas nilai. Terkesan tidak ada etika politik yang melandasi perilakunya. Akibatnya tidak ada rasa malu dan rasa berdosa dalam berbuat ketidakpatutan,\" paparnya dalam acara halal bihalal KAMI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/04/2023). Jika dibiarkan, perilaku semacam ini kata Rochmat akan berdampak buruk bagi pendidikan politik ke depan. Oleh karena itu untuk bisa menjamin tegaknya bangsa dan negara, para pejabat yang melakukan penyimpangan perilaku politik harus segera ditindak oleh aparat hukum. Jika tidak, maka sanksi sosial perlu diupayakan dengan optimal, untuk menghindari kerugian sosial yang lebih tinggi. Rochmat juga melihat bahwa agenda Reformasi 1998 yang sudah memasuki usia 25 tahun nyatanya belum sepenuhnya bisa diwujudkan oleh bangsa Indonesia, terutama pemerintah yang berkuasa saat ini. Setidaknya ada 4 tuntutan yang sudah diwujudkan namun baru sebagian dan belum memenuhi harapan masyarakat luas. Sebaliknya ada dua tuntutan Reformasi yang belum sama sekali dipenuhi sebagaimana idealnya, karena menunjukkan kinerja yang lebih buruk. \"Kedua tuntutan itu berkenaan dengan penegakan supremasi hukum dan pemberantasan KKN,\" papar Rochmat di depan para presidium dan pengurus dari seluruh Indonesia. Rochmat juga menyinggung soal pengamalan Pancasila yang jauh dari ideal. Menurut Rochmat, Pancasila hanya sebagai slogan belaka. \"Terkesan selintas sudah ditangani dengan hadirnya BPIP, namun implementasi nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari secara memuaskan. Hampir semua nilai Pancasila terdistorsi sedemikian rupa, sehingga Pancasila yang ideal itu belum bisa dirasakan manfaatnya bagi sebagian besar rakyat Indonesia,\" tegasnya. Menurut Rochmat, dalam berbagai kesempatan masyarakat Indonesia baik secara personal maupun kelompok telah mampu menunjukkan prestasi yang gemilang pada tataran nasional. Namun pada kenyataannya, indeks kompetisi dunia, semakin turun dewasa ini. \"Ini secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari sistem pendidikan nasional dan kinerja sektor pendidikan masih jauh dari memuaskan,\" tegasnya. Rochmat juga menyoroti karakter bangsa menghadapi perubahan sosial-budaya. \"Karakter bangsa Indonesia sangatlah penting dalam menghadapi perubahan sosial-budaya dan sains-teknologi yang sangat penting terlebih-lebih di era disrupsi ini, di satu sisi karakter bangsa terkoyak-koyak, di sisi lain institusi tidak berjalan dengan baik akibat derasnya arus islamopobia di tanah air. Oleh karena itu sejalan dengan penegakan nilai-nilai Pancasila, maka pengamalan nilai-nilai Pancasila harus dijadikan ferakan,\" pungkasnya. (sws)
Pembahasan Pemberantasan Perdagangan Manusia Diusung RI di KTT ASEAN
Labuan Bajo, FNN - Pemerintah RI mengusung pembahasan pemberantasan perdagangan manusia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada 9-11 Mei 2023.Dalam keterangan pers di Hotel Meruorah Komodo Labuan Bajo, Senin, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara khusus menekankan pemberantasan perdagangan manusia yang berkenaan dengan penipuan daring atau online scams.\"Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah WNI (warga negara Indonesia, red.) kita,\" ujar Jokowi.Presiden menuturkan bahwa baru-baru ini Pemerintah Indonesia telah sukses melakukan penyelamatan 20 WNI yang menjadi korban perdagangan manusia dari Myanmar.\"Ini betul-betul sesuatu yang tidak mudah karena lokasinya berada di wilayah konflik,\" katanya.Selain itu, Presiden mengingatkan bahwa di antara 1.048 orang korban perdagangan manusia yang berhasil diselamatkan oleh otoritas Filipina terdapat 143 WNI.Kepala Negara menegaskan kejahatan perdagangan manusia harus diberantas secara tuntas dari hulu hingga ke hilir.\"Saya ulangi, harus diberantas tuntas sehingga dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi,\" ujar Jokowi.Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN akan berlangsung di Labuan Bajo, NTT pada 9 hingga 11 Mei 2023.Pertemuan itu rencananya dihadiri sejumlah pemimpin negara ASEAN yang akan membahas isu-isu yang menjadi kepentingan bersama di bawah Keketuaan Indonesia yang mengangkat Tema \"ASEAN Matters: Epicentrum of Growth\".Sebagai salah satu pembahasan penting dalam KTT Ke-42 ASEAN, para pejabat tinggi akan membahas rancangan Visi ASEAN Pasca 2025 menuju ASEAN 2045 yang akan diarahkan oleh para pemimpin ASEAN.Pemberian arahan dilakukan agar visi ASEAN visioner, inspiratif, komprehensif, kokoh, dan inklusif.Selain itu, pada KTT ASEAN kali ini, para pemimpin ASEAN diharapkan mensahkan ASEAN Leaders’ Statement on the Development of the ASEAN Community’s Post-2025 Vision.Melalui pengesahan pernyataan itu, proses penyusunan ASEAN Post-2025 diharapkan dapat diperkuat dan membuat visi ASEAN Pasca-2025 visioner, ambisius, adaptif, serta strategis.(sof/ANTARA)
Penghitungan Keterwakilan Perempuan Sesuai Standar Matematika
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan ketentuan penghitungan 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif yang diatur di Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2023 disesuaikan dengan standar penghitungan matematika.\"Ketika dilakukan pembulatan secara matematika murni, maka (dalam suatu angka pecahan apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai) 0 sampai 4, itu dibulatkan ke bawah dan 0,5 ataupun lebih itu dibulatkan ke atas. Itu kan standarnya, standar matematika,\" ujar anggota KPU RI Idham Holik kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin.Di samping itu, tambah Idham, ketentuan yang tepatnya diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan turunan dari Pasal 246 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).Hal tersebut disampaikan Idham terkait dengan pendapat sejumlah pihak, seperti Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan yang menilai ketentuan penghitungan 30 persen keterwakilan perempuan dalam PKPU 10/2023 terancam mematikan keterwakilan perempuan di DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.Idham menyampaikan Pasal 246 ayat (2) UU Pemilu menyebutkan setiap tiga orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 satu orang perempuan bakal calon.Selanjutnya, KPU RI menurunkan lebih detail ketentuan itu dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023. Pasal itu menyebutkan dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50 (lima puluh), maka hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah.Sementara itu, apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai 50 (lima puluh) atau lebih, maka hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.\"Jadi, ini menggunakan pendekatan matematika murni,\" kata dia.(sof/ANTARA)
Keamanan KTT ASEAN Dipastikan Sudah Baik di Semua Lini
Labuan Bajo, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memastikan bahwa pengamanan untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah baik di semua lini.\"Pertama dari teknis pengamanan KTT ASEAN. Untuk keamanan semuanya sampai saat ini berjalan baik. Baik itu persiapan darat, persiapan intelijen, dan lainnya,\" ujar Mahfud saat mengunjungi Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dr. Wahidin Sudirohusodo di Labuan Bajo, NTT, Senin.Sebagaimana diketahui, pada keketuaan kali ini Indonesia mengangkat tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth yang bermakna ASEAN relevan dan penting sebagai pusat pertumbuhan dunia.Indonesia bertujuan memperkuat kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN sehingga mampu menjawab tantangan untuk 20 tahun ke depan.Dalam kesempatan ini, Mahfud mengapresiasi adanya KRI dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai kapal bantu rumah sakit (KBRS) yang akan melakukan penanganan medis, apabila ada peserta KTT atau personel pengamanan yang sakit.“Mitigasi dan antisipasi kalau terjadi masalah dengan kesehatan yang memerlukan dokter, di RS Wahidin ini sedia seluruh peralatan- peralatan canggih yang serba digital, dan 11 dokter spesialis,” ujar Mahfud.KRI dr. Wahidin Sudirohusodo menyediakan 11 dokter spesialis, 28 tenaga perawat, satu analis laboratorium, 156 tempat tidur ruang perawatan, tiga tempat tidur ICU, dan dua tempat tidur \"high care unit\" / HCU.Selain itu, empat kamar operasi steril, satu kamar operasi nonsteril, satu apotik dan gudang farmasi, satu \"mobile hyperbaric chamber\", dua ambulans \"boat\", serta klinik rawat jalan.Sebagai informasi, Indonesia menjabat Keketuaan ASEAN pada 2023 setelah sebelumnya menerima \"tongkat estafet\" kepemimpinan dari Kamboja yang mana KTT Ke-42 ASEAN digelar di Labuan Bajo, NTT pada 9 hingga 11 Mei 2023.(sof/ANTARA)
Soal Isu Bisnis Haram di Lapas Anak Menteri Yasonna, Harus Ada Kejujuran Dalam Beropini
Jakarta, FNN – Isu mengenai anak Yassona Laoly (Menkumham) yang terlibat monopoli bisnis di dalam lembaga permasyarakatan (Lapas), masih menjadi perbincangan masyarakat. Apalagi setelah Menkopolhukam Mahfud MD ikut berkomentar dengan menyederhanakan dan menggampangkan masalah tersebut, di samping tanggapan Yasonna yang tampil memprotek anaknya. Bahkan, sekarang dibantah bahwa itu tidak betul. Apakah masalah selesai hanya dengan membantah dan menganggap sederhana? \"Ya itu sudah ada mekanisme di jalan, itu kan masalah sederhana ya. Saya enggak harus turun tangan yang begitu itu, itu bisa diselesaikan di tingkat teknis, eselon I. Itu gampang,\" kata Mahfud MD Kamis (4/5/23) di UIN Sunan Kalijaga, Sleman. Menanggapi sikap Mahfud tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (8/5/23) mengatakan: “Itu pentingnya juga Pak Mahfud betul-betul jadi tokoh etikus yang yang mata kiri kanannya ditutup aja pakai mata kuda, jangan lirik-lirik karena kenal sesama pejabat maka bahasanya disopan-sopankan. Biarkan isu itu diuji oleh lembaga independen dan jangan Mahfud yang komentari,” kata Rocky. “Apalagi kalau yang komentari bapaknya sendiri Pak Laoly. Kan itu dari awal kalau Pak Laoly ngomong itu orang sudah nggak percaya. Walaupun mungkin betul, tapi ngapain Laoly yang menerangkan bahwa anaknya nggak ikut di situ. Bagaimana seorang ayah mengucapkan sesuatu yang pasti memprotek anaknya. Di dalam kesan apapun itu buruk tuh,” lanjut Rocky. Rocky mengharapkan ada kejujuran di dalam beropini. Seseorang yang diduga dengan kuat terlibat dalam korupsi harus dinyatakan soalnya dia berpotensi untuk memanipulasi data dan memanipulasi informasi. Menurut Rocky, seorang koruptor menguasai media massa, uangnya banyak, buat pasang baliho, buat sewa headline. Padahal, kita ingin bangsa ini betul-betul bersih dari elemen-elemen itu, supaya kita bisa memperlihatkan pada generasi baru bahwa Indonesia bisa ditemukan ulang di dalam kebersihan etikanya. “Kalau Yasonna Laoly memang konsen dengan soal etika dan standar clear government, saya kira beliau mesti membentuk tim independen yang melibatkan pihak dari luar. Dengan begita nama beliau dan anaknya, kalau memang betul tidak terlibat, bisa dibersihkan,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, yang memandu diskusi tersebut. Rocky berpesan agar jangan menyewa media massa untuk menutupi kasus, jangan menyewa jurnalis untuk mengelu-elukan seseorang yang koruptor atau potensi jadi koruptor atau masih koruptor tapi menghilang, dan jangan menyewa lembaga survei untuk mengatur psikologi seseorang. “Jadi apapun dia, tetap kita anggap bahwa Indonesia membutuhkan kejujuran. Indonesia membutuhkan kesetiaan pada janji konstitusi, yaitu keadilan pada rakyat. Ini semua akan bukan sekedar menyakiti rakyat, tapi menyakiti diri sendiri,” ujar Rocky. (ida)
Surat PAW Kadernya di DPR Dikeluarkan NasDem Terkait Korupsi di Kalteng
Palangka Raya, FNN - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem mengeluarkan surat pergantian antarwaktu (PAW) terhadap salah satu kadernya yang duduk di DPR RI yakni Ary Egahni karena tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kalimantan Tengah (Kalteng).Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi Taslim dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin di Palangka Raya mengatakan PAW tersebut setelah terbit Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 261-Kpts/DPP-NasDem/V/2023 tentang penggantian antarwaktu saudari Ary Egahni sebagai anggota DPR RI dan menunjuk Ujang Iskandar sebagai PAW pada periode sisa masa jabatan 2019-2024.\"Penetapan Ujang Iskandar sebagai PAW DPR RI sesuai dengan ketentuan undang-undang yakni, perolehan suara terbanyak dalam berita acara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI),\" katanya.Dia menuturkan keputusan tersebut diambil berdasarkan fakta integritas dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ary Egahni yang menyetujui untuk mundur secara sukarela, jika terlibat tindak pidana korupsi ketika mendaftar sebagai calon anggota DPR RI dari Partai NasDem pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.Ia berharap proses administrasi PAW tersebut bisa berlangsung cepat agar Ujang Iskandar bisa segera memperkuat Fraksi NasDem di DPR RI dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat perwakilan Kalteng.\"Semoga saja pelantikan PAW yang kami usulkan segera terlaksana dengan baik dan berjalan lancar,\" ucapnya.Sementara itu adanya PAW tersebut disambut baik oleh Ujang Iskandar, bahkan dirinya menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan oleh DPP Partai NasDem dan akan bekerja secara maksimal, untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPR RI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.\"Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ketua Umum DPP Partai NasDem Bapak Surya Paloh melalui Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi Taslim beserta seluruh jajaran DPP Partai NasDem, juga Ketua DPW Partai NasDem Kalteng Faridawaty Darland Atjeh yang memproses dan berperan aktif dalam PAW ini, sehingga sampai dengan keluarnya surat keputusan DPP tersebut,\" katanya.Ujang berharap proses selanjutnya, baik di KPU RI maupun di DPR RI dapat berjalan dengan lancar, sehingga segera dapat diagendakan pelantikan karena sisa masa jabatan Periode 2019-2024 ini hanya tersisa kurang lebih 1,5 tahun.\"Harapan saya dapat memberikan kontribusi yang positif untuk pembangunan bangsa dan negara, terutama daerah pemilihan Kalteng di sisa masa jabatan ini,\" ungkapnya.Anggota DPR RI dari Partai NasDem, Ary Egahni terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan suaminya yang menjabat Bupati Kabupaten Kapuas Ben Brahim S. Bahat dan telah ditetapkan sebagai tersangka.Kini kedua tersangka itu juga ditahan oleh penyidik KPK dan pemeriksaan terus dilakukan hingga berkasnya segera dirampungkan dan segera diadili di persidangan.(ida/ANTARA)
Berkas Pendaftaran Bakal Calon DPR dari PKS Diterima KPU RI
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima berkas pendaftaran bakal calon anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu 2024.Berdasarkan pantauan di lokasi, tampak berkas diterima langsung Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari dari Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Ruang Sidang Utama, Lantai Dua, Kantor KPU RI, Jakarta, Senin.\"Terima kasih atas kehadiran Pimpinan Pusat PKS pada Senin, 8 Mei 2023, dalam rangka mendaftarkan bakal calon DPR kepada KPU. Ini (berkas pendaftaran bakal calon DPR dari PKS) akan kami proses. Langkah pertama adalah memeriksa apakah dokumennya sudah lengkap atau belum,\" ujar Hasyim usai menerima berkas pendaftaran bakal calon anggota DPR RI dari PKS itu.Status mengenai kelengkapan dokumen itu, lanjut Hasyim, akan diberitahukan oleh KPU RI kepada PKS dalam berita acara yang diupayakan agar diberikan secara langsung tim KPU pada Senin.Ia menyampaikan apabila berkas tersebut dinyatakan belum lengkap, PKS masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki hingga batas akhir pendaftaran pada Minggu (14/5), pukul 23.59 WIB.Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Ahmad Syaikhu menyampaikan ucapan terima kasih dari PKS atas penerimaan yang baik KPU.\"Alhamdulillah, hari ini saya secara resmi menyerahkan berbagai berkas terkait dengan pendaftaran bakal calon anggota DPR untuk bisa diterima Pak Ketua KPU RI. Tentu kami sangat berterima kasih atas penerimaan yang sangat baik, penuh dengan keramahan, dan kekeluargaan,\" kata dia.Ia berharap ke depan penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat berjalan damai, jujur, adil, dan semua masyarakat Indonesia merasa senang terhadap hasil pemilu.Sebelumnya, PKS diiringi karnaval budaya tiba di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin, untuk mendaftarkan bakal calon anggota DPR-nya. PKS tiba di Kantor KPU RI sekitar pukul 10.00 WIB dengan iringan karnaval budaya yang dipimpin langsung Ahmad Syaikhu didampingi Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman dan Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy.Sebelum memasuki Kantor KPU, Syaikhu dalam sambutannya di depan gedung yang didominasi berwarna putih dan hitam itu menyampaikan harapan agar pendaftaran bakal calon DPR menjadi semangat bagi PKS menyongsong Pemilu 2024.\"Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat PKS menyongsong demokrasi 2024,\" kata dia.Ke depannya, Syaikhu berharap PKS terus bekerja keras untuk kemudahan PKS menghadapi Pemilu 2024.Selain para pimpinan dan sejumlah jajaran PKS, tampak beberapa masyarakat dari kalangan pemuda, petani, buruh, dan komunitas ojek online yang mengantar PKS ke Kantor KPU RI guna mendaftarkan calon anggota DPR-nya. Mereka berjalan kaki dari Taman Suropati menuju Kantor KPU RI sambil membawa bendera PKS dan dimeriahkan penampilan marching band.(ida/ANTARA)
POPULER
