POLITIK
Puluhan Mortir Sisa PD II Siap Diledakkan Brimob di Belitung
Belitung, FNN - Satbrimob Polda Bangka Belitung siap meledakkan 20 buah temuan mortir aktif sisa peninggalan Perang Dunia II di tempat pengepul barang bekas di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.\"Puluhan mortir aktif yang ditemukan akan diledakkan atau Disposal,hanya saja waktu dan tempat belum dapat dipastikan, karena masih berkoordinasi dengan berbagai pihak yang berwenang,\" kata Komandan Kompi Batalyon B Satbrimob Polda Babel, Iptu Yudi Firmansyah di Tanjung Pandan, Senin.Menurut dia, untuk saat ini ada 20 buah mortir yang diduga masih aktif tersebut yang diangkut atau diamankan ke Mako Brimob setempat.\"Sebanyak 20 mortir tersebut kami angkut ke Mako Batalyon B Satbrimob Polda Babel,\" ujarnya.Ia menjelaskan, evakuasi tersebut dilakukan guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.\"Karena ini berada di dalam lingkungan masyarakat, kami juga mengingatkan masyarakat agar tidak mendekati lokasi penemuan mortir aktif ini,\" katanya.Dia menjelaskan evakuasi juga dilakukan dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian.Sebanyak tujuh personel Batalyon B Satbrimob Polda Babel dikerahkan untuk mengevakuasi 20 mortir tersebut.Mortir tersebut diletakkan ke dalam sebuah fiber yang diisi pasir guna mengurangi adanya tekanan dan gesekan yang berlebihan karena dikhawatirkan mortir tersebut meledak.\"Alhamdulillah, proses evakuasi 20 mortir berjalan dengan aman, lancar, dan selamat,\" ujarnya.Ia mengimbau, bagi masyarakat yang menemukan mortir sisa perang dunia agar tidak diangkat ke darat karena bisa membahayakan jika tidak ditangani secara profesional.\"Jadi kami imbau bagi masyarakat yang menemukan mortir sisa perang dunia II di laut jangan diangkat karena dinilai akan membahayakan,\" katanya.(ida/ANTARA)
Pertemuan Muhaimin dan Prabowo pada Senin Membahas Koalisi Besar
Jakarta, FNN - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pertemuan antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Senin sore akan mendiskusikan kemungkinan memperbesar koalisi.\"Karena memang Gerindra dan PKB saling mencari teman untuk memperbesar koalisi yang sudah ada. Nah, pada hari ini mungkin akan diteruskan dengan diskusi-diskusi,\" kata Dasco kepada wartawan di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.Wakil Ketua DPR itu mengatakan bahwa kunjungan Muhaimin ke kediaman Prabowo, rumah Kertanegara, Jakarta Selatan, juga akan membahas perihal dinamika situasi politik terkini.\"Tentunya segala sesuatu akan dibicarakan antara Partai Gerindra dan PKB,\" ucapnya.Dasco menyebut pertemuan antara dua ketua umum partai politik itu merupakan pertemuan rutin partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).\"Pertemuan sore ini adalah pertemuan silaturahmi rutin. Saya pikir seperti biasa memang Gerindra dengan PKB itu kemudian bertemu berdiskusi karena kami \'kan sudah melakukan kerja sama politik,\" ujarnya.Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo di rumahnya, Kartanegara, Jakarta, Rabu (5/4).Pada hari Kamis (6/4), Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra juga telah menyambangi Prabowo di kediamannya.Sementara itu, pada hari Sabtu (8/4), Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan melakukan silaturahmi ke kediaman Ketum Gerindra Prabowo Subianto guna menindaklanjuti gagasan membangun koalisi besar antara KKIR dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).Sebelumnya, dalam acara \"Silaturahmi Ramadhan\" yang digelar oleh PAN di Kantor DPP PAN Jakarta, Minggu (2/4), dihadiri Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Plt. Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta para tokoh partai politik lainnya.Ada dua koalisi yang hadir dalam silaturahmi tersebut, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk sejak 4 Juni 2022 dengan anggota Golkar, PPP, dan PAN, serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri atas Partai Gerindra dan PKB.(ida/ANTARA)
Kemenag Menyiapkan Skema Layanan Jamaah Haji Ramah Lansia
Jakarta, FNN - Kementerian Agama (Kemenag) telah menyiapkan beragam skema layanan untuk jamaah haji ramah lansia tahun 1444 H/2023 M mulai dari dalam negeri, perjalanan, Arafah Mina Muzdalifah, dan safari wukuf, hingga kepulangan, serta nomenklatur layanan jamaah lansia. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Jamaah Haji Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi Slamet ST pada Bimbingan Teknik Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin.Slamet menyebutkan jumlah jamaah haji lansia tahun 1444 H/2023 M sebanyak 56.777 jamaah dan yang masuk kuota prioritas lansia sebanyak 10.166 jamaah. Untuk rincian lansia berusia 65-74 tahun mencapai 45.796 jamaah atau 68,4 persen; yang berusia 75-84 tahun sebanyak 12.912 jamaah atau 19,3 persen; berusia 85-94 tahun sebanyak 7.680 jamaah atau 11,5 persen; dan yang berusia 95 tahun ke atas ada 555 jamaah atau 0,8 persen.\"Sesuai UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh disebutkan bahwa ada prioritas kuota kepada jamaah haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 tahun dan dari total kuota 221 ribu, 66.943 di antaranya lansia. Bahkan jika mengacu WHO lansia usia 60 tahun, maka jumlah jamaah haji kita yang lansia berjumlah 93 ribu,\" katanya.Slamet menjelaskan Program Haji Ramah Lansia tersebut dilakukan karena grafik lansia dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan, apalagi masa tunggu haji paling rendah 15 tahun, bahkan ada yang masa tunggunya mencapai 46 tahun. Hal itu dikarenakan masyarakat Indonesia biasanya mulai mendaftar haji atau melakukan setoran setelah kondisi ekonominya mapan.Atas Program Jamaah Haji Ramah Lansia tersebut, lanjut Slamet, telah disiapkan 13 skema, lima skema di antaranya (dalam negeri) yakni petugas, pembentukan kloter, manasik haji, kegiatan di kabupaten/kota, dan kegiatan di Asrama Haji.\"Kami menyiapkan petugas salah satunya melalui bimbingan teknis dan pembekalan dengan muatan-muatan pelayanan bagi jemaah lansia dan membangun kepedulian terhadap sesama jamaah,\" katanya.Skema yang disiapkan mulai dari menambah standar operasional prosedur (SOP) pembentukan kloter jamaah haji lansia, memasukkan materi manasik haji ramah lansia, hingga membuat edaran pelepasan jamaah haji lansia secara singkat dan menyempurnakan SOP pelayanan one stop service dengan memprioritaskan jemaah haji lansia.Untuk skema perjalanan atau antarkota seperti di dalam pesawat, saat sampai di Madinah, menuju Mekah dengan memastikan ketersediaan kursi prioritas bagi jemaah haji lansia baik di dalam bus, membantu di area lobi hotel, serta imbauan agar tidak turun dari bus, sehingga niat ihram dilakukan di dalam bus. Selain itu, ada empat skema lainnya terkait dengan saat jamaah haji lansia tiba di Jeddah, Mekkah, saat di Arafah, Mina, dan Muzdlifah, hingga safari wukuf.\"Skema layanan jamaah haji ramah lansia tersebut dapat berjalan efektif bila terbangunnya kesadaran dan kepedulian terhadap jamaah haji lansia, serta adanya komitmen bersama untuk memberikan layanan terbaik kepada mereka,\" kata Slamet.Slamet menambahkan dari seluruh skema tersebut, output yang dihasilkan antara lain adanya panduan bagi petugas haji, manasik haji jemaah lansia, SOP layanan, panduan bagi jamaah haji dan KBIHU, surat edaran ke pemerintah daerah, Kanwil Kemenag, dan embarkasi.\"Kita semua harus peduli, karena tanpa itu, maka akan mengalami kemunduran prestasi (indeks kepuasan jamaah haji tahun 2022 sebesar 90,54,red.). Kita tidak akan mampu jika ini tidak dilakukan bersama. Oleh karena itu, harus ditanamkan kepada diri masing-masing untuk menjaga kepedulian dan bahu membahu dalam memberikan pelayanan kepada para jamaah haji lansia,\" kata Slamet.(ida/ANTARA)
Firli Hanya Operator?
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa DAHSYAT! Firli Bahuri, ketua KPK yang pernah bermasalah dengan \"buku merah\" ngotot mau tersangkakan Anies. Publik bertanya: siapa yang menyuruh Firli Bahuri ini? Siapa \"the invisible hand-nya?\" Siapa sosok di balik Firli Bahuri? Firli saat ini harus menanggung risiko sendirin. Berhadapan dengan para pegawai KPK yang tidak terima dan protes atas pemecatan terhadap sejumlah penyidik senior mereka. Firli juga dihujat publik karena dianggap ikut terlalu aktif bermain politik praktis. Hanya satu tujuan atas pemecatan terhadap para penyidik senior yaitu tersangkakan Anies melalui kasus Formula E. Vulgar, terang-terangan dan gak peduli risiko hukum dan politiknya. Nalar hukum jadi berantakan. Ketika hukum dijadikan peluru kekuasaan, ketika hukum dijadikan alat sandera, dan ketika hukum digunakan sebagai sarana untuk menghabisi langkah musuh, maka bersiap-siaplah untuk menunggu ledakan yang akan berpotensi memporak-porandakan negeri. Hanya tinggal menunggu momentum dan waktu. Itulah hukum sosial dan politik. Publik tahu siapa di balik Firli. Operasinya atas ijin dan perintah siapa. Sebab, kenekatan firli yang ngotot ingin mentersangkakan Anies akan menghadapi risiko besar. Karena itu, butuh kekuatan besar. Firli tidak akan berani ambil risiko tanpa dukungan kekuatan yang besar. Ada orang-orang besar di belakang Firli. Firli, boleh dibilang, hanya operator. Kebetulan ia adalah ketua KPK. Dalam proses menuju \"kasuisasi Formula E\" ada tim pemantau yang terus mengkalkulasi dampak sosial-politiknya. Mereka terdiri dari orang-orang terlatih yang sangat profesional membidangi ilmu \"social movement\" dan \"transformasi sosial\". Mereka hitung dengan cermat, kira-kira kalau Anies tersangka, seberapa besar ledakannya. Ini hukum menang kalah. Tidak ada lagi obyektifitas. Tidak ada lagi integritas sebagai penegak hukum. Kalkulasi politik lebih dominan. Kalau ledakan bisa dikendalikan, maka operasi Formula E dijalankan. Jika ledakan akan besar, bisa jadi operasi \"kriminalisasi\" diurungkan. Nah, situasi sosial itu dinamis. Seringkali \"unpredictable\". Tidak terduga. Dikira bisa terkendali, tapi muncul variable lain yang tidak terkalkulasi. Maka, terjadilah ledakan. Kalau menggunakan istilah Karl Marx, situasi Indonesia sedang menuju ke arah yang lebih matang untuk meledak. Mungkin ini yang disebut oleh Jonathan Turner, bahwa situasinya sedang dalam tahap kedelapan. Menuju tahap kesembilan yaitu ledakan. Ini konsekuensi ketika penguasa mengendalikan segalanya. Seperti api dalam sekam. Rakyat lelah, lalu marah. Kemarahan yang tertahan akan meledak setiap saat ketika ada trigger. Maka, sejumlah elit yang menunggu ledakan itu sedang menyusun sekenarionya. Mereka yang akan muncul, dan tampil untuk memimpin gerakan itu. Inilah hukum yang berlaku di setiap sejarah. Anies Baswedan didaulat sebagai tokoh oposisi. Penguasa sendiri yang terus mendorong dan memposisikan Anies sebagai tokoh oposisi itu. Hajar sana-sini, jegal sana-sini, semua itu telah meneguhkan posisi Anies sebagai tokoh oposisi. Maka, semua rakyat yang tidak puas dengan penguasa, bergabung dan mendukung Anies. Ratusan simpul relawan yang lahir secara suka rela adalah bentuk nyata atas dukungan itu. Anda bisa bayangkan jika Anies dikriminalisasi. Anies dipaksa jadi tersangka dengan kesalahan yang direkayasa. Terkait dengan ini, sejauhmana kesiapan para pendukung Anies? Sekuat apa mereka mengkonsolidasikan diri dalam massa besar dan melakukan perlawanan? Apakah akan berhadap-hadapan antara dua massa besar yang saling menyerang dan menikam? Semoga ini tidak pernah terjadi. Di sisi lain, ada pihak-pihak yang sedang menunggu trigger agar terjadi ledakan. Mereka sabar menunggu kapan trigger datang, lalu tinggal meledakkan. Itulah satu-satunya panggung yang tersisa bagi mereka. Negara ini telah dipertaruhkan untuk sebuah permainan kalah menang. Jika terjadi ledakan, sejarah akan mencatat yang kalah akan dihabisi, dan yang menang akan berkuasa. Korban bisa terlalu besar. Begitu juga dampaknya untuk negeri ini. Pedih! Firli hanya operator. Pemain yang sesungguhnya akan menanggung risikonya. Jika menang, maka kekuasaan akan terus melenggang. Siapapun yang kalah, nasibnya bisa mengenaskan. Kalah-menang, rakyat dan negara jadi korban. Lalu, dimana jiwa kenegarawanan itu sekarang berada? Denver Colorado USA, 7 April 2023.
Fahri Hamzah: Rekonsiliasi atau Persatuan Harus Dilembagakan, karena banyak Manfaatnya
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah memuji langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam melakukan upaya rekonsiliasi dan konsolidasi elite saat ini. \"Jika elite bersatu dalam situasi krisis saat ini, maka akan banyak manfaatnya. Tapi sebenarnya upaya rekonsiliasi dan konsolidasi elite itu, sudah dilakukan Pak Jokowi sebelum adanya Covid-19,\" kata Fahri Hamzah kepada wartawan, Minggu (9/4/2023). Menurut Fahri, upaya melakukan rekonsiliasi sudah dilakukan Jokowi ketika merevisi Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pada 2019 lalu, yang kemudian menjadi UU No.13 Tahun 2019. \"Waktu kita merevisi Undang-undang MD3, terakhir itu 2019. Presiden meminta supaya semua partai dapat kursi pimpinan DPR /MPR, dan benar itu akhirnya terjadi,\" ujar Fahri. Sebab, jika mengacu pada UU MD3 yang lama, maka tidak semua partai mendapatkan kursi pimpinan DPR/MPR, tapi hanya partai yang masuk 5 besar saja, yang mendapatkan. Namun setelah direvisi, kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019, akhirnya semua partai mendapatkan kursi Pimpinan MPR, termasuk PKS dan Partai Demokrat yang menjadi oposisi yang seharusnya tidak dapat. \"Terakhir itu, Presiden bilang kita mau masuk rekonsilisiasi, semua partai kasih pimpinan, dan dapat semua. PKS dapat, ada Hidayat Nur Wahid, Demokrat dapat ada Syarief Hasan, bahkan Arsul Sani dari PPP saja dapat, tentu juga ada DPD di situ,\" katanya. Artinya, Presiden Jokowi sudah melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi elite sebelum ada Covid-19, dimana ketika itu dunia dalam keadaan biasa-biasa dan tenang-tenang saja. \"Dan ketika kita diundang Pak Jokowi, waktu itu belum deklarasikan Partai Gelora. Pesan kita ke Pak Jokowi, teruskan rekonsiliasi yang sudah bapak rintis di UU MD3. Kemudian dalam pidatonya, Pak Jokowi ngomongnya selalu rekonsiliasi,\" katanya. Sehingga Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang merupakan rivalnya di Pilpres 2019, akhirnya ditarik masuk ke kabinet, menjadi Menteri Pertahanan dan Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif. \"Jadi sebenarnya rekonsiliasi yang dirancang Pak Jokowi sebelum krisis itu satu inisiatif yang tepat, setelah terjadi pembelahan dua kali yang keras. Tapi sayang, tiba-tiba awal 2020, Covid-19 datang,\" katanya. Terlepas adanya Covid-19, kata Fahri, sebenarnya banyak keputusan elite yang sangat diuntungkan dengan adanya rekonslidasi dan konsolidasi elite, meskipun hal itu ditolak oposisi dan sebagian masyarakat, namun dalam negara demokrasi, itu hal biasa. Apalagi akibat Covid-19 saat ini, banyak pemimpin dunia yang jatuh, karena tidak kuat menanggung dampak krisis kesehatan, krisis kesejahteraan, krisis ekonomi dan krisis politik yang melanda seluruh dunia. \"Nah sekarang ini Covid-19 sudah selesai, tetapi kan krisis politik dunia masih ada. Ada Perang Rusia-Ukraina, ada kemungkinan perang di Taiwan dan lain-lain. Kemungkinannya cukup besar, tetapi lagi-lagi sedikit banyak jika elite-nya bersatu dalam krisis, rekonsiliasi itu banyak manfaatnya,\" jelas Fahri. Karena itu, Fahri menegaskan, bahwa rekonsiliasi itu seharusnya dipandang bukan sebagai insiden, tetapi harus dianggap sebuah monumen yang harus dilembagakan. Sebab, persatuan elite itu bermanfaat bagi bangsa dan negara. \"Kita tadinya menginginkan agar rekonsiliasi dilanjutkan sampai pada pembenahan sistem pemilu dan politik secara masif. Tetapi, sayangnya tidak berani dituntaskan, misalnya soal Presidential Treshold 0 persen,\" katanya. Fahri berharap agar usia pemerintahan Presiden Jokowi yang tinggal 7 bulan lagi, tidak ada persaingan di dalam kabinet yang bisa merusak fokus dan konsentrasi kerja dari pemerintah, gara-gara sibuk memikirkan pencalonan di Pilpres 2024. Padahal pemerintahanya masih dibutuhkan oleh rakyat, karena krisis global belum selesai dan perang Rusia-Ukraina itu, telah merusak merusak supply chain global (rantai pasokan global), sehingga banyak produk yang datang ke Indonesia harganya menjadi mahal. \"Hari ini Taiwan mau diserang oleh China dan Laut Cina Selatan itu ada perbatasan kita, itu terancam. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi meminta adanya koalisi besar itu, sebagai konsolidasi terhadap kabinet menurut saya harus dihormati dan harus dipuji, karena kekuasaan kabinetnya masih berlangsung,\" jelasnya. Harusnya para menteri yang berada di kabinet, tidak boleh punya calon sendiri-sendiri, karena nanti yang bekerja untuk pemerintah tidak ada, sementara mereka masih bagian dari pemerintah. \"Kalau oposisi mau menyerang, silahkan saja. Tetapi inisiatif Pak Jokowi mengkosolidasi sisa kekuasaan sampai berakhir, itu top dan harus dipuji. Nanti, efek nya hanya satu kandidat, misalkan Prabowo terserah. Yang penting konsolidasinya top,\" tegas Fahri. Sebab, menurutnya, para menteri yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIB) seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan dan Prabowo Subianto jika memiliki calon sendiri seperti Partai Nasdem, tentu tidak akan lagi yang bekerja untuk pemerintahan Jokowi. \"Airlangga itu menterinya Pak Jokowi, Zulkifli Hasan menterinya Pak Jokowi, Prabowo menterinya Pak Jokowi, Murdiono timnya Jokowi dan Muhaimin ada beberapa menterinya disitu. Kalau Nasdem kita bahas ulang saja. Kalau semua sudah punya calon sendiri, terus yang kerja buat pemerintah Jokowi, itu siapa?\" pungkasnya. (sws)
Terkait Kasus Bupati Meranti Terkena OTT KPK, Gubernur Riau Menyurati Mendagri
Pekanbaru, FNN - Gubernur Riau Syamsuar segera mengirim surat ke Menteri Dalam Negeri meminta petunjuk terkait dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Meranti setelah Bupati Muhammad Adil terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (6/4).\"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 65 ayat (3) dan (4), ketika bupati dan wakil bupati berhalangan dilaporkan ke Mendagri,\" kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau Muhammad Firdaus di Pekanbaru, Sabtu.Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil kena OTT KPK maka gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah melaporkan kondisi bahwa telah terjadi penangkapan terhadap bupati tersebut.Oleh karena itu, kata dia, Gubernur Riau perlu mengirim surat untuk meminta petunjuk terkait dengan siapa yang bakal menjadi Pelaksana Tugas Bupati Kepulauan Meranti untuk menjalankan tugas dan kewenangan sebagai bupati.\"Surat Gubernur Provinsi Riau itu sebagai dasar Mendagri menunjukkan wakil bupati sebagai Plt. Bupati Kepulauan Meranti, dan Mendagri yang akan mengeluarkan SK Plt. Bupati Kepulauan Meranti itu,\" katanya.Akan tetapi, kata lgi, sebelum SK keluar, ketika kepala daerah berhalangan secara otomatis wakil kepala daerah yang menjabat sebagai plt. kepala daerah.Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan agar laporan keuangan daerahnya memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).\"Muhammad Adil diduga memotong anggaran organisasi perangkat daerah dan menerima fee dari travel perjalanan umrah,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada Kamis (6/4) malam tersebut, penyidik KPK mengamankan sebanyak 25 orang yang terdiri atas Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, Ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, serta sejumlah pejabat dan pihak swasta.(ida/ANTARA)
Pembentukan Koalisi Besar, Jokowi Mengkhianati Demokrasi
Jakarta, FNN – Munculnya koalisi besar yang tiba-tiba dan di dalamnya banyak kasak kusuk, membuat banyak orang bertanya-tanya sebenarnya ke mana arah koalisi besar ini. Banyak orang menduga bahwa arahnya adalah dalam rangka menghadapi Anies atau bahkan dalam rangka tetap melanggengkan kekuasaannya, dengan cara apa pun. Indikasinya, kasak kusuk itu sudah lama sekali terjadi dan tidak pernah berhenti dari ide untuk menunda Pemilu. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung berpendapat bahwa pemberian nama koalisi besar mengandung makna untuk mengurus hal besar, bukan hal kecil. “Bagi mereka, sebut saja bagi istana, yang lebih penting adalah desain dasarnya, yaitu penundaan atau perpanjangan masa jabatan. Kira-kira itu maksudnya. Kalau soal Anies atau Prabowo itu soal teknis mungkin,” kata Rocky dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (8/4/23) dalam diskusibersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Menurut Rocky, kasak kusuk itu sudah lama sekali terjadi dan tidak pernah berhenti dari ide untuk menunda Pemilu. Meski Jokowi mungkin sudah memberi restu ke Prabowo, tapi kalau masih bisa diperpanjang, dia akan perpanjang dulu, meski harus menggunakan peralatan terakhir untuk memaksakan supaya secara legal jabatannya bisa diperpanjang. “Itu yang saya kira berbahaya pada bangsa ini karena restu Jokowi adalah restu seorang politisi yang cemas di ujung masa kekuasaannya. Itu artinya, dia bisa berbalik lagi untuk memakai ilmu-ilmu terakhir atau peralatan terakhir untuk memaksakan supaya secara legal jabatan beliau bisa diperpanjang,” ungkap Rocky. Meski Jokowi juga terus-menerus mengatakan bahwa pemilu tetap akan dilakukan, kata Rocky, tetapi watak seseorang yang cemas akan menggunakan segala macam cara. Oleh karena itu, lebih baik kita bersiaga terhadap penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan karena masih terbuka upaya untuk mengubah undang-undang Pemilu atau langsung lewat sistem MPR. “Itu semuanya option yang terbuka dan dikenali betul oleh mereka yang ada di kekuasaan,” ujar Rocky mengingatkan. Rocky menduga bahwa isu utamanya adalah penundaan atau perpanjangan masa jabatan demi menyelamatkan Jokowi. Sedangkan isu keduanya baru soal persaingan Anies dan Prabowo atau dengan Ganjar sekalipun. “Jangan sampai kita ditipu seolah-olah Pemilu akan dilakukan, tetapi nggak ada semacam jaminan bahwa kekuasaan tidak lagi punya ambisi untuk menunda Pemilu atau memperpanjang kekuasaan. Tetap ambisi itu yang musti kita curigai terus,” pesan Rocky. Tampaknya kita benar-benar berada dalam bukan kecemasan, tapi gelisah terhadap masa depan Indonesia, kata Rocky, karena satu upaya untuk memulihkan demokrasi justru berantakan di akhir masa jabatan Presiden Jokowi yang dulu dianggap berasal dari masyarakat sipil. “Jadi kelihatannya Pak Jokowi enggak paham bahwa dulu dia dipilih untuk meluruskan demokrasi, sekarang dia menunggangi ambisi dia sendiri untuk menghalangi demokrasi. Jadi kira-kira itu,” ungkap Rocky. (sof)
Polri Dipersilakan Kembali Mengajukan Endar Dalam Seleksi Dir Lidik
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Polri bila ingin mengajukan kembali Brigjen Pol. Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan (Dir Lidik) KPK.\"Ya silakan, boleh saja mengajukan lagi. Nanti kan tes, tidak otomatis diterima,\" kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Sabtu.Alex mengungkapkan saat ini ada empat jabatan kosong di lembaga antirasuah tersebut, dan pihaknya telah bersurat kepada kejaksaan dan kepolisian untuk mengirimkan daftar calon untuk kemudian menjalani tes untuk mengisi posisi tersebut.\"Kita sedang berkirim surat kepada kejaksaan dan kepolisian, itu nanti ada beberapa bidding posisi yang kosong, untuk Deputi Penindakan dan Direktur penyelidikan, JPU kemudian Korwil (Koordinator Wilayah) 1,\" ujarnya.Dalam seleksi jabatan tersebut KPK akan membentuk panitia seleksi yang akan melibatkan pihak eksternal.Brigjen Pol. Endar Priantoro merupakan mantan Direktur Penyelidikan KPK yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana Surat Sekretaris Jenderal KPK tertanggal 31 Maret 2023. Surat Sekjen KPK tersebut ditujukan untuk Polri mengenai penghadapan kembali Endar Priantoro kepada institusi Polri pada tanggal 30 Maret 2023.Namun, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyurati kembali Ketua KPK Firli Bahuri terkait dengan jawaban atas pengembalian anggota Polri untuk bertugas di lingkungan KPK.Kapolri dalam surat jawaban yang teregistrasi dengan Nomor: B/2725/IV/KEP./2023 per 3 April 2023 itu mempertahankan atau menugaskan Brigjen Pol. Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK.Dalam surat balasan tersebut, Listyo Sigit menyampaikan kepada pimpinan KPK terhadap penghadapan kembali Brigjen Pol. Endar Priantoro yang melaksanakan penugasan sebagai Direktur Penyelidikan KPK.Polemik jabatan Endar Priantoro dalam lembaga antirasuah tersebut kemudian berujung dengan Endar melaporkan Sekjen dan pimpinan KPK kepada Dewan Pengawas KPK.Pihak Dewas KPK saat ini masih mempelajari laporan yang dilayangkan Endar Priantoro terkait pemberhentian nya.\"Laporannya sudah diterima. Nanti kami pelajari, tapi kami sudah terima laporannya,\" kata anggota Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Jakarta, Rabu (5/4).(sof/ANTARA)
Jokowi Menjadi Variabel Kunci Wacana Koalisi Besar Pilpres 2024
Kupang, FNN - Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Rajamuda Bataona menilai sosok Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi variabel kunci dalam wacana koalisi besar partai politik (parpol) menuju Pilpres 2024.\"Variabel kunci dari wacana gagasan koalisi besar antara KIR dan KIB dan bisa juga dengan PDI Perjuangan adalah sosok Jokowi karena kekuatan sosial politiknya, yaitu citra diri dan tingkat kecintaan rakyat kepada dirinya yang sangat tinggi,\" kata Mikhael Rajamuda Bataona ketika dihubungi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu.Mikhael menyampaikan hal itu berkaitan dengan pengaruh sosok Joko Widodo dalam urusan koalisi parpol untuk mengusung calon presiden pada Pilpres 2024.Ia mengatakan bahwa pertemuan Presiden Jokowi dengan para ketua umum parpol pendukung, antara lain, Prabowo Subianto dari Gerindra, Airlangga Hartato dari Golkar, Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, dan Mardiono selaku Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP beberapa waktu lalu mencerminkan kuatnya pengaruh Jokowi dalam urusan Pilpres 2024 yang nyata dan determinan.Pertemuan itu, kata dia, adalah langkah politik yang tidak tiba-tiba, tetapi sesuatu yang memang sudah dirancang sejak lama dan dalam hal ini variabel kunci dari ide koalisi adalah sosok Jokowi.Ia menjelaskan bahwa sosok Jokowi sangat berpengaruh pada urusan persepsi publik karena tingkat kepuasan publik (approval rating) relatif sangat tinggi.Hal ini, kata dia, yang membuat banyak ketua umum parpol mau bertemu dan menurunkan ego masing-masing untuk membicarakan kerja sama dalam menghadapi Pilpres 2024.\"Karena menggunakan citra Jokowi dan kekuatan endorsement-nya akan sangat memudahkan urusan pemenangan. Hal itu sejalan dengan kehendak mayoritas rakyat yang suka kepada Jokowi,\" katanya.Mikhael mengatakan bahwa mayoritas publik masih merindukan Jokowi, artinya pengganti presiden pada tahun 2024 haruslah figur yang profil dan kinerja sejalan dengan nilai-nilai yang dijalankan Jokowi seperti dekat dengan rakyat, bekerja keras, dan tidak diskriminatif dalam program pembangunan atau paham tentang konsep Indonesia sentris.Sebagai politikus, kata dia, para ketua umum partai politik tampak jeli membaca arah psikologi rakyat.\"Karena saat ini psikologi rakyat sangat nyaman dengan Jokowi sehingga mereka juga harus ke sana,\" katanya.Ketika arus besarnya adalah rakyat masih menghendaki figur yang bisa melanjutkan kerja-kerja Jokowi dan nilai-nilai kepemimpinan, menurut dia, pragmatisme politik yang harus dilakukan adalah mencari format koalisi yang bisa menghasilkan kesepakatan paling rasional soal sosok capres yang sesuai dengan kehendak rakyat sekaligus yang diasosiasikan sebagai penerus Jokowi.(sof/ANTARA)
Ketum PAN dan Gerindra Silaturahmi Menindaklanjuti Ide Koalisi Besar
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan akan bersilaturahmi dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti gagasan membangun koalisi besar antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).\"Menindaklanjuti pasca-silaturahmi Ramadhan bersama Presiden di Kantor PAN untuk ide dan gagasan membangun koalisi besar antara KIB dan KKIR,\" ujar Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Viva mengatakan bahwa Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, akan bersilaturahmi ke rumah Kertanegara menemui Prabowo pada hari Sabtu pukul 15.00 WIB.Ia menjelaskan bahwa silaturahmi tersebut bertujuan untuk menyamakan frekuensi dan memperbanyak titik temu agar terbangun koalisi yang sepenuh hati, satu jiwa, dan satu perjuangan.\"Hal-hal detailnya nanti akan disampaikan oleh Bang Zulhas setelah pertemuan nanti,\" ucapnya.Sebelumnya, dalam acara \"Silaturahmi Ramadhan\" yang digelar oleh PAN di Kantor DPP PAN Jakarta, Minggu (2/4), dihadiri Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Plt. Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta para tokoh partai politik lainnya.Ada dua koalisi yang hadir dalam silaturahmi tersebut, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk sejak 4 Juni 2022 dengan anggota Golkar, PPP, dan PAN, serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri atas Partai Gerindra dan PKB.Presiden RI Joko Widodo yang turut hadir dalam acara itu mengatakan bahwa para ketua umum tersebut cocok berkoalisi.\"Saya hanya bilang cocok (berkoalisi), terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik,\" kata Presiden Jokowi.(sof/ANTARA)
POPULER
