POLITIK
Total DPS Pemilu 2024 Lebih 205 Juta Orang
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan total pemilih yang masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pemilu 2024, baik di dalam maupun luar negeri, mencapai 205.853.518 orang.\"Pada akhirnya, jumlah daftar pemilih sementara kita adalah 205.853.518,\" kata Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Tingkat Nasional Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.Hasyim juga menyampaikan 205.853.518 orang pemilih itu terdiri atas 102.847.040 pemilih laki-laki dan 103.006.478 pemilih perempuan.Laporan rekapitulasi DPS itu berasal dari 38 provinsi, 514 kabupaten dan kota, 7.277 kecamatan, serta 83.860 desa dan kelurahan/PPLN di dalam dan luar negeri dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di dalam dan luar negeri sebanyak 823.287.Rincian DPS itu dimuat dalam Keputusan KPU Nomor 316 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi DPS Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024.Dalam kesempatan yang sama, Hasyim menyampaikan pula jumlah pemilih dalam daftar pemilih sementara itu masih dimungkinkan mengalami perubahan.\"Perlu diketahui bahwa angka 205 juta (lebih) pemilih ini masih sangat mungkin untuk terjadi perubahan-perubahan. Namanya juga DPS sehingga dapat dilakukan koreksi-koreksi,\" jelasnya.Hasyim menyampaikan pula salinan DPS Pemilu 2024 itu, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), telah disampaikan oleh segenap jajaran KPU di tingkat kabupaten dan kota kepada para peserta pemilu, dalam hal ini partai politik.Dengan demikian, lanjut Hasyim, partai politik peserta Pemilu 2024 di tingkat nasional juga sudah memiliki salinan DPS itu.\"Salinan DPS, menurut UU Pemilu, sudah disampaikan oleh teman-teman KPU kabupaten dan kota kepada para peserta pemilu di tingkat kabupaten dan kota masing-masing sehingga sesungguhnya di tingkat nasional partai politik juga sudah memiliki itu,\" ujar Hasyim.Selain dihadiri jajaran KPU pusat maupun daerah, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Tingkat Nasional Pemilu 2024 itu dihadiri pula oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.(ida/ANTARA)
Operasi Siaga Tempur Diterapkan Panglima TNI di Daerah Rawan Papua
Jakarta, FNN - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono meningkatkan operasi militer yang mulanya menggunakan pendekatan halus (soft approach) menjadi operasi siaga tempur di beberapa daerah dianggap rawan aksi teror kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.Yudo menjelaskan peningkatan operasi militer itu bertujuan untuk memperkuat naluri tempur para prajurit, sehingga mereka selalu siaga saat berhadapan dengan KKB.\"Di daerah-daerah tertentu, kami ubah menjadi operasi siaga tempur. Di Natuna itu ada operasi siaga tempur laut, di sini ada operasi siaga tempur darat. Artinya, ditingkatkan, dari yang tadinya soft approach, dengan menghadapi serangan seperti yang terjadi pada 15 April lalu, tentunya kami tingkatkan menjadi siaga tempur,\" kata Yudo saat jumpa pers di Lanud Yohanis Kapiyau, Timika, Papua, seperti dipantau melalui siaran Pusat Penerangan TNI di Jakarta, Selasa.Meski dilakukan peningkatan operasi militer, pendekatan soft approach dan humanis yang diwujudkan dalam operasi teritorial dan komunikasi sosial di Papua terus berlanjut terutama saat para prajurit berhadapan dengan masyarakat.\"Selama ini, kami operasi teritorial, komunikasi sosial, itu tetap kami laksanakan; tetapi ketika menghadapi (serangan) seperti ini, ya harus laksanakan siaga tempur,\" jelas Yudo.Pada Sabtu (15/4), KKB menghadang dan menyerang pasukan TNI saat mereka sedang menyisir daerah Mugi, Nduga, Papua, untuk mencari pilot Susi Air Phillip Mehrtens yang disandera KKB sejak Februari 2023.\"Di jalan, (prajurit) kami dihadang oleh KST (kelompok separatis teroris) dan terjadi kontak tembak. Dari 36 pasukan (di lokasi ), ada satu yang meninggal, yaitu Pratu Miftahul Arifin,\" kata Yudo.Dari insiden itu, Yudo menyampaikan tiga prajurit terkena luka tembak dan seorang luka akibat terjatuh. Empat prajurit yang terluka saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.\"Alhamdulillah, kondisi mereka sehat semuanya, masih bisa melihat saya langsung, bilang selamat siang Panglima! berarti masih sadar. Tadi saya jemput di sana dengan Pak Kasad (Jenderal TNI Dudung Abdurachman). Ada juga yang bilang Komando! Artinya, mereka masih sadar. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka bisa sehat kembali dan pulih dari luka yang diderita,\" ujar Yudo.Yudo tiba di Timika, Papua, Senin (17/4), dan langsung mendengar paparan dari pangkogabwilhan III, pangdam XVII/Cendrawasih, komandan Koopsus TNI, pangkoarmada III, danrem 173, dan danrem 174 terkait situasi di Nduga, Papua.Di Timika, Yudo didampingi Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Pangkostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen TNI Iwan Setiawan.(ida/ANTARA)
Soal Ancaman Mogok Pengusaha Migor, Ada Rasa Keadilan yang Diabaikan
Jakarta, FNN – Akhir-akhir ini, banyak sekali terjadi pembusukan-pembusukan di berbagai sektor pemerintahan yang terbuka dan membuat rakyat menjadi paham bahkan untuk mengelola dirinya sendiri pun pemerintah sudah tidak mampu. Akibatnya terjadi berbagai kekacauan di berbagai sector. Kekacauan terakhir terjadi pada minyak goreng, yakni soal ancaman mogok jual minyak dari asosiasi pengusaha minyak goreng. Ancaman tersebut dilakukan karena sampai saat ini utang pemerintah sebesar 344 miliar belum dibayarkan. Utang ini sebenarnya adalah selisih harga pokok minyak goreng, di mana para pengusaha migor dulu dipaksa pemerintah untuk menjual dengan satu harga yaitu 14 ribu rupiah. Menanggapi masalah tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (15/4/23) mengatakan: “Saya menganggap bahwa Presiden Jokowi selalu ingin mengatur pasar. Pasar boleh diatur kalau rasional aturannya. Tapi ini kan demi pencitraan. APBN nggak mungkin mensubsidi hal-hal yang sebetulnya dengan mekanisme pasar yang jujur saja dia harganya bisa efisien. Tetapi, karena permainan kartal segala macam dan ketidakmampuan pemerintah untuk mengambil langkah cepat maka terjadilah gejolak semacam itu”. Menurut Rocky, kalau hak dari pengusaha itu dibiarkan diatur oleh pasar, tapi ada jaminan bahwa pemerintah tidak akan memberi sinyal-sinyal negatif terhadap aktivitas pasar, maka fine-fine saja. Karena ini adalah kebutuhan dasar pokok maka pemerintah bertahan untuk memberi kesan seolah-olah pemerintah bisa mengatur pasar. Tetapi, di belakang layar pemerintah tidak menghitung konsekuensi dari satu harga sehingga tagihan subsidi yang mungkin dijanjikan satu atau dua bulan sekarang membengkak. Dalam diskusi bersama Hersubeno Areif, wartawan senior FNN,itu Rocky juga mengatakan bahwa ekonomi tidak mungkin diterangkan atau dijaga terus dengan kekuatan politik. Satu waktu, ekonomi justru akan mendikte politik dan sekarang sudah mulai terjadi. Para pengusaha mulai mendikte politik dalam bentuk ancaman karena memang hak dia untuk mengancam pemerintah yang gagal membayar. “Jadi, sekali lagi ini soal efisiensi APBN. Mau dipakai untuk subsidi kebutuhan pokok atau mau dipakai untuk dagang hal-hal yang sekadar pencitraan di IKN, kereta cepat, dan segala macam?” kata Rocky. Kini, setelah data-data dibuka, masyarakat mengerti bahwa sebetulnya yang curang adalah pemerintah, kata Rocky. Harusnya, pemerintah mendahulukan minyak goreng daripada kereta cepat dan segala macam. Kalau APBN kita dipakai untuk sila kelima keadilan sosial, tidak ada masalah. Tetapi, ini APBN dipakai juga untuk biaya hal-hal yang tidak diperlukan rakyat. Rakyat tidak perlu kereta cepat sampai konsesi 50 atau 80 tahun. Rakyat menganggap itu sudah absurd. Rakyat lebih membutuhkan minyak goreng. “Jadi, kalau kita bikin refleksi, lepas dari analisis yang berkaitan dengan makro dan mikro, tetap ada rasa keadilan yang diabaikan dan itu menyebabkan emak-emak mulai membongkar bahwa ternyata begitu cara pemerintah menipu kita soal satu harga dan subsidi dan jika subsidi nggak bisa dibayar maka pajak kita dinaikkan lagi”. Sekarang pemerintah tidak lagi punya kemampuan untuk menerangkan kebohongannya yang bertumpuk-tumpuk. Rakyat pun mulai paham dan menganggap pemerintah memang bohong terus. Kini beban itu menjadi beban emak-emak. Mereka membayangkan bagaimana kalau pengusaha benar-benar memeras harga minyak goreng dengan cara menaikkan kembali harga atau tidak mau memproduksi. “Emak-emak tidak peduli Presiden Jokowi berbohong atau tidak, tetapi mereka menganggap bahwa pengusaha brengsek. Padahal, pengusaha itu menjadi brengsek hari ini karena pemerintah brengsek berkali-kali pada mereka. Jadi, kita mesti fair juga, jangan terus-menerus menganggap bahwa pengusaha ini cuma mau mengambil keuntungan. Mereka justru memberi semacam yang melegakan dirinya untuk diperas oleh pemerintah dengan harapan pemerintah balikin cepet karena ini stok kapital yang mesti diputar,” jelas Rocky.(sof)
Mengantisipasi Animo Pemudik, Terminal Pulo Gebang Menyiapkan Bus Cadangan
Jakarta, FNN - Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang Junaedi mengatakan bahwa pihaknya menyediakan bus cadangan guna mengantisipasi animo pemudik pada Lebaran 2023. \"Nanti dilihat dari animonya, ya. Biasanya kalau mereka dari pihak pemberi izin, dalam hal ini izin darat, ada juga kemarin pra ramp check terhadap calon bus-bus tambahan dari bus pariwisata. Ini disiapkan untuk itu,\" kata Junaedi di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Sabtu. Junaedi mengatakan hal itu menyusul penjualan tiket keberangkatan dari Terminal Pulo Gebang yang sudah ramai terjual. Khususnya untuk tiket kelas super, kata dia, sudah tidak bisa dipesan lagi lantaran sudah habis terjual. \"Akan tetapi, kalau yang (kelas) ekonomi itu, mungkin sebagian masih ada. Paling tidak, itu (kelas super) mereka sudah full semua. Kebanyakan dari PO (perusahaan otobus) begitu semua,\" ujar Junaedi. Bus cadangan tersebut juga sudah dilakukan uji kelaikan atau ramp check untuk memastikan kondisi kendaraan. Namun begitu, Junaedi memprediksi bus cadangan ini belum akan dioperasikan karena jumlah bus yang tersedia saat ini masih dalam kategori cukup. \"Busnya sudah cukup, 1000-an dari 101 PO yang memang mendapatkan izin boleh memulai dari Terminal Terpadu Pulo Gebang maupun yang transit,\" ujarnya. Sampai dengan sekarang, lanjut dia, bus itu sekitar 200—300 bus. Itu \'kan masih banyak banget tuh yang lainnya. Kemungkinan yang cadangannya belum dipakai. Menurut dia, sejauh ini tujuan kota yang paling diminati oleh pemudik di Terminal Terpadu Pulo Gebang adalah Kota Padang untuk Pulau Sumatera. \"Yang paling diminati masyarakat dalam mudik kali ini, kalau pagi ini, ternyata ke arah Sumatera, tadi terinfo antara Palembang sampai dengan Padang. Padang biasanya paling banyak karena mereka bisa dari Bandung, dari Tasik, dari Garut, transit di sini baru lanjut,\" katanya. Untuk Pulau Jawa, kata dia, peminatnya cukup beragam, yakni ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Barat. \"Kemudian, kalau ke Jawa itu mudik paling banyak ke arah Jawa Timur, Surabaya. Ke arah Jawa Tengah, itu ke Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Kemudian, kalau yang ke arah Jawa Barat, Cirebon dan Kuningan,\" katanya.(sof/ANTARA)
Setelah Wali Kota Kena OTT, Para Kadis dan Camat di Bandung Rapat Darurat
Bandung, FNN - Para kepala dinas (kadis) sampai pejabat di bawahnya pada lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, langsung rapat darurat setelah Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Sejak Sabtu pukul 10.00 WIB, Gedung Balai Kota Bandung didatangi oleh para kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, hingga para camat. Mereka dikumpulkan langsung oleh Sekda Kota Bandung Ema Sumarna.\"Saya tahunya pagi sekitar pukul 06.00, saya mencoba menguatkan sisi mental, sisi moral kami, apalagi melekat dengan jabatan yang saya emban, saya ambil inisiatif hari ini untuk mengumpulkan seluruh kawan-kawan, baik staf ahli, kadis, kabid, kaban, asisten, maupun para camat di Bandung,\" kata Ema Sumarna di Balai Kota Bandung, Sabtu.Ema Sumarna menjelaskan bahwa maksud tersebut untuk saling menguatkan demi menjaga psikologis aparatur negara di daerah jangan sampai turun hingga berpengaruh pada pelayanan.\"Karena apa pun yang terjadi, penyelenggaraan pemerintahan harus tetap dijalankan, dan yang paling diutamakan adalah layanan publik tidak boleh terganggu,\" kata Ema Sumarna.Selain itu, Ema juga menjelaskan bahwa rapat darurat ini juga sekaligus untuk persiapan berbagai acara dan kegiatan yang pelayanannya harus tetap berjalan.Lebaran 2023, misalnya, bagaimana pihaknya menghadapi mudik dan arus balik, kemudian bagaimana optimalisasi kesehatan dan keamanan, lalu optimalisasi pemberdayaan masyarakat, termasuk tentang ketahanan pangan di Bandung.Terkait dengan penangkapan Yana, Ema Sumarna mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu pernyataan resmi dari KPK.Diketahui bahwa Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Jumat (14/4) malam.KPK menyebut OTT tersebut dalam rangka penindakan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet.Dalam operasi tersebut, KPK juga menangkap beberapa orang lainnya secara terpisah, kemudian petugas membawa mereka ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.(sof/ANTARA)
Jumlah Pemudik di Terminal Pulo Gebang pada H-7 Lebaran, Masih Landai
Jakarta, FNN - Tujuh hari menjelang Lebaran 2023, Sabtu, jumlah pemudik yang berangkat dari Terminal Terpadu Pulo Gebang masih terbilang landai, atau belum ada lonjakan jumlah penumpang yang signifikan. Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang Junaedi menyebutkan jumlah pemudik yang terpantau berangkat pada Sabtu pagi sekitar 400 orang dari total 35 bus yang bertolak dari teriminal itu. \"Kami pantau tadi pagi dari 35 bus sampai pukul 07.00. Dari pukul 00.00, baru 400-an penumpang. Artinya, ini kondisinya masih landai. Belum begitu signifikan lonjakan jumlah penumpang,\" kata Junaedi di Terminal Keberangkatan Pulo Gebang. Junaedi memprediksi dua kali lonjakan jumlah penumpang untuk Lebaran 2023. \"Kami sebenarnya memprediksi lonjakan jumlah penumpang dua kali. Kami perkirakan pada tanggal 14, 15, dan 16 April. Ternyata kondisinya masih seperti itu,\" katanya. Untuk lonjakan pertama yang diprediksi pada hari Jumat (14/4), semula diperkirakan 2.000 penumpang. Namun, prediksi itu melenceng karena total penumpang yang berangkat dari Terminal Terpadu Pulo Gebang pada hari itu hanya 1.135 orang. Diketahui bahwa angka tersebut menurun dari satu hari sebelumnya. Pada hari Kamis (13/4), total penumpang yang berangkat dari terminal ini mencapai 1.381 orang. Untuk lonjakan jumlah pemudik yang kedua, pihak Terminal Terpadu Pulo Gebang memprediksi terjadi pada hari Selasa (18/4) dan Rabu (19/4). Hal itu karena aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri sudah mulai cuti bersama. \"Prediksi yang kedua itu saat cuti bersama mulai 18 dan 19 April. Itu nanti kita lihat. Jadi, kalau yang saat pertama ini si swasta sama anak sekolah sudah cuti. Kalau yang cuti bersama itu ASN, TNI, dan Polri \'kan mulai libur. Nanti kita lihat, mungkin pada tanggal 18 April akan lebih besar daripada yang sekarang,\" kata dia. Sementara itu, menurut data yang dibagikan Junaedi, jumlah penumpang terbanyak sepanjang April 2023 pada hari Minggu (9/4) sebanyak 1.468 orang.(sof/ANTARA)
Anies Baswedan Harus Gagal, Ini Skenarionya
Jakarta, FNN - Posisi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024, masih sangat rawan. Ia harus gagal dicapreskan. Penggagalan ini dilakukan oleh kekuatan besar yang tak ingin mantan Gubernur DKI jadi presiden. Demikian dikatakan Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani dalam sebuah diskusi di kantor relawan Anies, BroNies, Jakarta Timur, Jumat (14/04/2023). Yani menegaskan bahwa saat ini posisi ini Anies belum terdaftar di KPU, karena belum sampai pada tahapan penetapan calon presiden. Potensi Anies Baswedan untuk digagalkan dalam pencapresan tetap ada, sebab penetapan secara definitif ada di bulan Oktober 2023. Yani menegaskan bahwa sampai 19 Oktober 2023 Anies akan mendapatkan gangguan hingga ia gagal dicapreskan. Targetnya Nasdem akan mencabut pencalonan dan Demokrat kalah oleh Moeldoko. Belum lagi Moeldoko mendapat dukungan dari kelompoknya yakni Anas Urbaningrum yang baru saja keluar penjara. Fenomena Anas ini unik, kata Yani, bahwa semua orang tahu figur Anas tidak bisa di-laundry. \"Anas itu berbeda dengan Syahganda, Anton Permana atau Ustadz Alfian Tanjung. Mereka ini kasus politik, sedangkan Anas kriminal. Tapi pendukungnya gak peduli, nyatanya masih banyak,\" paparnya. Anies juga masih akan menghadapi kasus hukum yang lain jika KPK mentok memaksakan kasus Formula E. Anies, kata Yani akan dicari kasus lain selama menjabat Gubernur DKI. \"Kepala daerah paling banyak dan paling gampang dicari kasus korupsinya. Anies bisa dibidik di situ. Anies tetap bisa ditersangkakan di luar kasus Formula E. Apa sih yang tidak bisa dilakukan rezim?\" tanya Yani. Anehnya, kata Yani apapun yang dilakukan rezim, tidak akan ada perlawanan dari rakyat. Ini data survei yang tidak dipublikasikan. Sejauh ini ada pihak-pihak yang sengaja ingin mengadudomba Indonesia dengan Islam. Republik saat ini sudah rusak parah. Hukum dilanggar seenaknya, umat Islam difitnah, dan pers dikendalikan penguasa. Yani menanyakan dalam kekacauan ini bagaimana melakukan perubahan? Menurut Yani ada dua cara, pertama cara normal kedua cara abnormal. Cara normal adalah dengan ikut Pemilu. Akan tetapi Pemilu dipastikan curang. \"Kalau dulu kecurangan di akhir saat penghitungan, sekarang kecurangan di awal. Kasus Partai Prima adalah mengkonfirmasi kecurangan yang dilakukan sejak awal,\" paparnya. Menurut Yani, kecenderungan Pemilu batal adalah fifty fifty. Tapi cenderung batal. Ahmad Yani berharap sebagai politisi Pemilu tetap berjalan sesuai jadwal, tetapi sebagai pergerakan ia lebih suka batal. Mantan anggota DPR RI FPPP ini menyatakan memiliki kesamaan frekuensi dengan Ketua Umum Bro Nies, Yusuf Blegur. Blegur yang tadinya aktivis GMNI yang dianggap kekiri-kirian, lalu dia sadar dan bergabung dengan kelompok perubahan. Blegur ingin mengembalikan negara pada jalur yang benar sesuai founding father. Menyoroti penyelenggara negara yang menimbulkan banyak masalah, Ahmad Yani menilai lantaran mereka jauh dari nilai-nilai Islam. \" Puasa tak hanya ritual tapi harus dimaknai sosial kemasyarakatan. Kalau hakikat puasa betul-betul dilaksanakan, maka seharusnya terefleksi dalam pengelolaan negara. Bangsa Indonesia lahir pada bulan Ramadhan. Dimensi kebangsaan dan keislaman tidak bisa dipisahkan di Indonesia,\" kata Yani. Yani juga menyinggung Piagam Jakarta yang dianggap mampu menyelesaikan keberadaan kaum nasionalis dan agamawan, dimana Bung Karno sendiri pendukung Piagam Jakarta. \"Jadi, jika hari ini masih ada yang mendikotomi antara Islam dan Nasionalis, maka itu keliru besar. Persoalan ini sudah selesai sejak lama,\" papar Yani. Yani menegaskan ada 3 ciri yang melekat pada Bung Karno yakni nasionalis, relijius, dan PKI. Bung Karno di awal, tengah, dan ujung hidupnya berbeda-beda. \"Kiblat kita ini ada di Pembukaan UUD 1945. Hari ini cita-cita itu ditinggalkan sama sekali. Sekuler radikal jauh lebih berbahaya. Dia tidak tahu tentang Indonesia. Yani menegaskan bahwa Islam itu bukan untuk menyelamatkan umat Islam akan tetapi seluruh umat manusia. \"Islam itu sangat netral. Kalau sistem Islam berjalan maka yang memetik manfaat semua orang tak hanya umat Islam,\" tegasnya. Sementara Ustadz Alfian Tanjung menegaskan bahwa di negeri ini tidak kekurangan orang pintar dan soleh. Tidak juga kekurangan orang yang punya keberanian. Tetapi faktanya ketika ada orang yang dipenjara, solidaritas masyarakat rendah sekali. \"Kalau nanti Anies ditangkap, aspek militansi masyarakat sangat lemah,\" katanya. Pola rezim untuk represif akan terus dipakai untuk membendung kekuatan rakyat. \"Kalau nanti cuma PKS yang mendukung Anies, maka ibarat orang punya banyak duit naik kereta api tetapi tak punya tiket, ya gak bisa naik,\" tegasnya Mengapa kita perlu mendukung Anies, karena Anies satu-satunya capres yang masih punya kepedulian terhadap Islam. \"Invasi Cina sudah sangat nyata dan ini berbahaya sekali. Kasus kereta cepat Cina yang meminta garansi pakai APBN adalah kasus nyata bahwa pemerintah tak berdaya menghadapi Cina. Anies diharapkan bisa mengatasinya,\" pungkasnya. (sws)
Capres Boneka Menjadi Skenario Jokowi Jika Gagal Menunda Pemilu
Jakarta, FNN – Tampaknya, upaya penundaan Pemilu tetap akan menjadi skenario dan menjadi opsi utama yang dirancangkan oleh Presiden Jokowi. Namun, di tengah upaya penundaan pemilu, ada pernyataan dari Ketua Umum PBB,Yusril Ihsa Mahendra, tentang tidak bisa kalau dalam pilpres hanya ada calon tunggal. Seperti kita ketahui bahwa Yusril adalah tim hukum andalan Jokowi. Apakah pertemuan Yusril mengisyaratkan akan adanya calon presiden boneka? “Kalau kita lihat record Yusril Ihsa Mahendra, dia memang akademisi dan aktivis, tetapi selalu kita musti kasih semacam catatan kaki bahwa Yusril juga paham tentang cara berpolitik ala orde baru. Di ujung masa jabatan Presiden Soeharto, Yusrillah yang melakukan manuver untuk mengasuh sifat perubahan yang konstitusional. Yusril sebagai Profesor terlatih untuk melihat peluang di dalam keadaan kemacetan politik,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisiJumat (14/4/23) menganggapi fenomena Yusril. Menurut Rocky, Yusril Ihsa Mahendra adalah orang yang memang diandalkan oleh Jokowi karena Jokowi tidak mungkin minta nasihat pada orang yang paham politik negara tapi tidak tahu lika liku politik. Sedangkan Yusril punya pengetahuan yang lengkap tentang hal itu. “Jadi, kalau Yusril ucapkan sesuatu, bukan karena dia pakar hukum tata negara, tetati karena dia politisi yang memainkan dalil-dalil negara. Jadi, betul tadi bahwa tidak mungkin dan nggak bagus kalau hanya ada satu calon. Memang secara konstitusi juga kita tahu tidak mungkin hanya satu calon. Jika itu terjadi maka harus batal,” tambah Rocky. Oleh karena itu, lanjut Rocky, kita baca bahwa di balik itu Yusril tentu menginginkan tetap ada satu calon lain supaya calon itu yang menang, lalu dipasangkan dengan seorang yang dirancang juga secara konstitusional untuk menjadi boneka pendamping, seolah ada kompetisi. Jadi, selalu kita mampu untuk menduga alam pikiran seseorang kalau kita paham recordnya. “Jadi, sekali lagi, Yusril berbicara sebagai politisi dengan memanfaatkan kapasitas pengetahuan konstitusionalnya,” ujar Rocky. Dengan pernyataan Yusril di atas, kita patut menduga bahwa ada skenario untuk menggagalkan calon-calon di luar koalisi besar, dalam hal Anies tentunya. Namun, meski behadapan dengan koalis besar, koalisi perubahan yang mengusung Anies suarnya akan tetap mencukupi kalau Moeldoko tidak berhasil ‘membegal’ Demokrat. Tetapi, kalau Demokrat berhasil dibegal maka suaranya tidak mencukupi untuk mengsung Anies. Ini berarti, koalisi besar tinggal mengatur dan bagi-bagi sesuai kesepakatan. “Ya itu sebabnya. Kalau skenario itu jalan, dan saya kira skenario itu akan jalan, karena sampai hari terlihat bahwa ada keraguan bahkan di dalam koalisi besar ini, untuk menghasilkan kesepakatan, terutama di dalam soal wakil presiden,” ujar Rocky. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahkan kubu Prabowo menduga dengan kuat bahwa koalisi yang diperbesar ini justru akan dipakai untuk menyamarkan transaksi-transaksi. Karena, kalau Jokowi dari awal memang menginginkan agar Prabowo jadi presiden, mustinya bikin koalisi kecil saja yang memang efisien. Kalau koalisinya makin besar maka makin mudah berantakan. Apalagi kalau di ujungnya Megawati berubah pikiran lalu mencalon Ganjar, itu berantakan lagi, karena partai-partai yang sudah sepakat atau mungkin sudah ada perjanjian di bawah tangan pasti akan bereaksi. Sebaliknya, kata Rocky, kalau Anies dijegal habis-habisan, orang akan berhitung mampu atau tidak Anies memanfaatkan upaya penjegalan itu untuk memimpin gerakan yang bersifat masif. Ini juga akan merumitkan keadaan, karena nanti akan ada dua kubu yang betul-betul elektoral sistem dan yang non elektoral. Semua kekacauan ini, menurut Rocky, terjadi karena grip politik atau pegangan politik berantakan karena tetap berupaya untuk mencari selamat. Jokowi tidak punya grip sehingga kita lihat bahwa tukar tambah akan menjadi sangat luas dan makin lama makin luas ide supaya koalisi makin membesar, “Jadi, kalau Pak Jokowi terus begini, dia akan sewa semua pakar hukum tata negara, itu membahayakan negara justru,” ujar Rocky.(ida) .
Refly Harun: Keppres Minta Maaf ke PKI Bisa Dibatalkan di PTUN
Jakarta, FNN -- Masyarakat dikagetkan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat. Inpres ini merupakan implementasi dari Keppres No 17/2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu. Presiden juga menerbitkan Keppres No. 4 tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, menimbulkan keresahan bagi banyak pihak. Pasalnya, Keppres ini disebut-sebut sebagai Keppres minta maaf ke PKI, itu juga diperkuat oleh pidato presiden pada Januari 2023 lalu. Dari pidato presiden pengakuan dan penyesalanan tersebut memberi kesan dan pesan bahwa pelakunya adalah pihak dari ABRI (TNI dan Polri) sebalagai \'alat negara,\' dan korbannya adalah PKI. Pembenaran itu didasari oleh logika bahwa terdapat penyalahgunaan kekuatan bersenjata dari TNI dan Polri terhadap PKI sebagai pihak yang lemah dan korban. Ini jelas logika abuse of power. Menurut Inpres No 2 tahun 2023 upaya negara untuk memenuhi hak korban atau ahli warisnya dan korban terdampak dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Menteri Keuangan tugasnya di sana adalah untuk mengkoordinasikan kebijakan anggaran antar lembaga dan memberikan beasiswa pendidikan bagi korban dan anak-anak korban, memberikan bantuan perlengkapan peralatan kebudayaan, memberikan bantuan fasilitas pendidikan. Dr. Refly Harun Pakar Hukum Tata Negara mengatakan antara pelanggaran HAM masa lalu dan pelanggaran HAM biasa menurut Hukum di Indonesia itu dimulai 23 november 2000 ketika pengadilan HAM Adhoc di sahkan. Artinya 23 November 2000 kedepan adalah pelanggaran HAM biasa, dan 23 November kebelakang adalah pelanggaran HAM masa lalu. \"Dari 12 pelanggaran HAM hasil dari TPPHAM ini, Kalau pelanggaran HAM masa lalu, instrumen cara menyelesaikannya menurut Hukum yang ada, caranya ada dua yaitu Pengadilan HAM Adhoc dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), kalau pengadilan HAM dan KKR yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan ini jauh lebih ketat dan selektif, ngak kayak keranjang sampah begini,\" katanya dalam diskusi dengan tema Dendam Politik PKI di Balik Inpres No.2 Tahun 2023, Kamis 13 April 2023 di Sekretariat KAMI Jakarta. Kemudian menurut Refly, tiba-tiba sekarang kita dihadapkan dengan produk hukum Kepres, Inpres. Yang seharusnya ini diselesaikan dengan Undang-Undang ini hanya turun ke Kepres, dimana Kepres adalah produk subjektifitas Presiden. \"Yang jadi masalahnya adalah harus ada usul dari DPR, saya tidak tau ini ada rekomendasi DPR, dan rekomenasi DPR itu untuk Pengadilan HAM Adhoc saya kira ngak ada. Oleh karena itu dari sisi prosedur harusnya batal, saran saya kita mari sama-sama menuntut agar semua Kepres ini dibatalkan dan semua produknya juga dinyatakan batal demi hukum, harus ada keputusan yang membatalkan ini semua. Datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN untuk membatalkan Keppres No 17 tahun 2022. Atau kita melakukan tekanan politik,\" tutupnya. (far)
Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Cuma12 Orang, Ajaib
Jakarta, FNN -- Keluarnya Keppres No. 17 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (TPPHAM) atau \"Keppres Minta Maaf ke PKI\" mendapat penolakan masyarakat. Anehnya presiden justru mengeluarkan Inpres No.2 tahun 2023 sebagai pedoman Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat. Panglima TNI periode 2015-2017 Jend TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo menilai Keppres ini terlalu dipaksakan dan penuh keajaiban. Gatot mengaku sejak 26 Agustus 2022 dirinya sudah merenungkan Keppres ini. \"Sekarang ditindaklanjuti dengan Inpres No. 2/2023. Ini sungguh ajaib,\" kata Gatot, Kamis 13 April 2023 di Sekretariat KAMI di Jakarta. Gatot menganggap Keppres itu tak ada urgensinya karena persoalan PKI sesungguhnya sudah selesai. Apalagi proses pembentukan tim yang tidak transparan, di mana seharusnya melibatkan DPR untuk membentuk Tim Adhoc. \"UU No. 26 tahun 2000 kalau berkaitan dengan pernyataan HAM berat apabila kejadiannya terjadi sebelum di undang-undangkan, maka dengan cara pengandilan Adhoc, ini sengaja tidak dimasukan dalam landasan biar bisa dengan bebas menyatakan ham berat,\" tegasnya. \"Tim ini jumlahnya hanya 12 orang, waktunya 126 hari tetapi harus mengungkap latar belakang, sebab akibat, faktor pemicunya, identifikasi korban, dan dampak yang di timbulkan. Dari 26 Agustus smpai 31 Desember 2022. Laporan ini menghasilkan 12 Peristiwa pelanggaran HAM berat dari tahun 1965-1966 sampai dengan tahun 2003 sesuai pernyataan presiden, ini sangat aneh bin ajaib,\" kata Gatot heran. Gatot meyakini Keppres itu arahnya ABRI (TNI dan Polri) karena sampelnya tahun 1965-66. Sementara sejarah mencatat bahwa dalam peristiwa 1965 seluruh pimpinan TNI dihabisi PKI. Kemudian menurut pidato presiden pengakuan dan penyesalanan presiden tersebut memberi kesan dan pesan bahwa pelakunya adalah pihak dari ABRI (TNI dan Polri) sebalagai \'alat negara,\' dan korbannya adalah PKI. Pembenaran itu didasari oleh logika bahwa terdapat penyalahgunaan kekuatan bersenjata dari TNI dan Polri terhadap PKI sebagai pihak yang lemah dan korban. Ini logika abuse of power. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, secara prosedural Tim yang dibentuk dalam Keppres tersebut sudah batal demi hukum sebab tidak jelas obyeknya, siapa pelaku siapa korban. Refly menyarakan Keppres berikut turunannya itu dibatalkan saja. “Batalkan Keppres ini dan semua produk turunannya. Datang ke PTUN batalkan Keppres 17/2022. Atau pakai tekanan politik,” ujarnya dalam diskusi publik di Sekretariat KAMI Jakarta, Kamis (13/04/2023). Keppres No. 17 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (TPPHAM). TPPHAM sebagaimana dimaksut dalam Pasal 1 mempunyai tugas, melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian Non-Yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sampai dengan tahun 2020 dan merekomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya. Ekonom Ichsanuddin Noorsy mengingatkan bahwa temuan Komnas HAM Juni 2012 bukan alat bukti hukum. Validitas dan akurasinya tidak bisa menguji atas temuan Komnas HAM. Noorsy juga mempertanyakan apakah Tim PPHAM memiliki kapasitas seperti syarat badan resolusi konflik? Lalu tindakan 12 pelanggaran itu memakai konstitusi yang mana? Kemudian Mulyadi, dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia menduga ada dua skenario dalam kasuss PKI ini, pertama pelunasan janji terhadap pendukung Pemilu sebelumnya. Politik elektronik yang terjadi di bawah tangan, pasar gelap kekuasaan. Kedua sebagai cipta kondisi untuk 2024. “Ini harus dibawa ke DPR. Ini lebih berbahaya dari UU Pencucian uang. Ini soal nasib bangsa. Kenapa harus menunjuk 12 orang, yang sesungguhnya Komnas HAM punya anggota sendiri. DPR harus panggil mereka. Siapa mereka. Yang disasar kok hanya peristiwa 1965. Itu bukan pelanggaran HAM, itu konflik politik, maka resolusi politik. Sebelum anda katakan korban harus nyatakan pelakunya dulu. Komunisme mainannya darah dan dendam,” paparnya. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Gatot tadi, sejarawan Anhar Gonggong mengatakan bahwa sepanjang 77 tahun bangsa Indonesia membuat aturan, tapi pada saat yang sama melanggar aturan. “Yang kita sepakati bersama adalah Pancasila. Itu saja yang dijalankan. Kalau kita selalu bertengkar, kapan selesainya? Tidak ada negara yang maju ketika para pemimpinnya bertengkar terus. Peristiwa 65 adalah yang paling sensitif. Apa yang disampaikan Gatot kalau terjadi, republik bisa hilang. Mudah-mudahan gak terjadi,” tegasnya. Sementara Rum Aly jurnalis 66 menegaskan bahwa dari sisi hukum Keppres itu batal demi hukum karena tidak berdasar pada kebenaran. Rum Aly menyarankan penyelesaian secara sosiologis. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat. Inpres ini merupakan implementasi dari Keppres No 17/2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu. Presiden juga menerbitkan Kepres No. 4 tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, menimbulkan keresahan bagi banyak pihak. (far).
POPULER
