POLITIK
Tidak Mudah Mengajak Koalisi KIR Bergabung Dengan PDIP
Kupang, FNN - Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Nusa Tenggara Timur, Marianus Kleden menilai tidak mudah mengajak koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) untuk bergabung dengan PDIP dalam menghadapi Pilpres 2024.\"Koalisi KIR yang terdiri atas PKB dan Gerindra tentu bisa diajak bergabung dengan PDIP tapi dengan posisi tawar yang tidak mudah,\" katanya ketika dihubungi di Kupang, Senin.Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan peluang koalisi partai politik untuk menghadapi Pilpres 2024.Marianus mengatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden bisa menawarkan posisi calon wakil presiden dari koalisi KIR yang terdiri atas Partai Gerindra dan PKB.Namun, sosok yang yang ditentukan sebagai cawapres dari KIR tidaklah mudah \"Mau dipasangkan siapa yang jadi cawapres. Yang dihitung tentu saja bukan hanya dukungan suara tetapi apakah ideologi nasional tetap dominan,\" katanya.Ia melanjutkan di sini tokoh PKB tentu diperhitungkan tetapi bagaimana dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.Lebih lanjut, Marianus mengatakan dalam menentukan cawapres untuk menggandeng Ganjar Pranowo akan mempertimbangkan dukungan yang kuat dari kalangan pemilih Islam.Ia menyebutkan selain Prabowo Subianto, ada sejumlah figur lain seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mendapat dukungan kuat dari masyarakat Jawa Barat.Jika Ganjar yang mendapat dukungan kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur dipasangkan dengan Ridwan Kamil yang mendapat dukungan kuat di Jawa Barat, maka peluang memenangkan pilpres cukup besar.Selain itu, peluang untuk memasangkan figur dari kalangan kalangan nahdliyin juga ada misalnya dengan Mahfud MD, tetapi sosok Mahfud dikenal kuat dengan prinsip bisa membuat negosiasi di tingkat elit akan sulit terjadi.Oleh sebab itu, dari kalangan ini, mungkin lebih berpeluang yaitu Erick Thohir yang juga sedang menjabat Menteri BUMN.Marianus menyebutkan figur lain yang dianggap fleksibel mendayung di antara arus nasionalis dan Islamis adalah Sandiaga Uno.\"Namun situasi masih sangat fleksibel dan beberapa tokoh itu dan lainnya memiliki peluang untuk menjadi cawapres,\" katanya.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.(ida/ANTARA)
Anggota DPR Meminta Ada Kemudahan Akses Peningkatan Kemampuan Buruh
Jakarta, FNN - Anggota Komisi IX DPR RI M. Nabil Haroen meminta Kementerian Ketenagakerjaan, pengusaha, serta pengelola perusahaan menghadirkan kemudahan bagi para buruh dan kelompok pekerja Indonesia dalam mengakses layanan peningkatan kemampuan atau keterampilan teknis.\"Saya mendorong pihak pengusaha, pengelola perusahaan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan pihak terkait untuk memudahkan buruh dan kelompok pekerja mengakses peningkatan kemampuan atau keterampilan teknis,\" kata Nabil dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Menurut dia, hal tersebut dapat membantu peningkatan kualitas pekerja Indonesia, sehingga mereka dapat bersaing dengan pekerja lintas negara.Selain itu, lanjutnya, pasar kerja pun menjadi dinamis dan terbuka peluang besar bagi pekerja Indonesia yang mempunyai kemampuan untuk mendapat kesejahteraan lebih baik. Nabil mengatakan hal itu terkait dengan peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional, Senin.Berikutnya, dia menilai harus ada dukungan penuh dari para pihak terkait dalam menyerap aspirasi buruh di Tanah Air untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.\"Harus ada dukungan penuh terhadap aspirasi buruh, terutama terkait kesejahteraan dan hak hidup yang layak,\" tambahnya.Dukungan penuh tersebut memang sudah seharusnya diberikan karena buruh merupakan bagian penting bagi bangsa ini. Bahkan, mereka layak disebut sebagai tulang punggung ekonomi bangsa.Nabil mengatakan kontribusi buruh selama ini berperan besar dalam mempercepat gerak ekonomi Indonesia, terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan pekerja di berbagai sektor.\"Kontribusi buruh juga bernilai penting untuk meningkatkan ekonomi Indonesia pada masa kini dan mendatang,\" jelasnya.Nabil juga menyampaikan bahwa dirinya bersama seluruh anggota Komisi IX DPR RI terus berupaya menciptakan regulasi terbaik bagi kesejahteraan dan aspirasi buruh, terutama soal jaminan kesehatan, keamanan kerja, serta pendidikan anak para buruh. Hal itu menjadi konsentrasi utama Komisi IX.Dia pun mengingatkan agar aspirasi-aspirasi para buruh itu juga harus sesuai dengan kenyataan di lapangan serta realitas dan persaingan perekonomian antarnegara.Nabil menilai aspirasi para buruh harus disikapi secara bijaksana oleh para pemangku kepentingan. Salah satunya, dengan membandingkan aspirasi itu dengan usulan-usulan dari berbagai pihak, seperti pelaku industri dari lintas sektor terkait kendala, tantangan, dan dinamika yang ada di lapangan pekerjaan saat ini.\"Tujuannya, untuk kebaikan kelompok pekerja serta keberlanjutan ekosistem ekonomi Indonesia agar terus bertumbuh,\" ujar Nabil.(ida/ANTARA)
Sebanyak 500 Personel Dikerahkan untuk Mengamankan Aksi Buruh di Gedung Sate
Bandung, FNN - Sebanyak 500 personel polisi dari Polrestabes Bandung dikerahkan untuk mengamankan aksi buruh dalam rangka Hari Buruh Internasional (May Day) di Gedung Sate dan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan berdasarkan informasi, aksi dari serikat buruh itu dijadwalkan digelar pada 12.00 WIB di lokasi tersebut. \"Di Gedung Sate ini disiapkan 400 orang, di DPRD 100 orang bisa bergeser. Dan personel lainnya bersiaga di Polrestabes Bandung,\" kata Budi di Gedung Sate. Dalam pengamanan aksi buru itu, Budi memerintahkan seluruh personel untuk bersikap humanis terhadap massa aksi buruh. Dia pun memastikan para buruh bisa menyampaikan pendapatnya dengan aman. \"Kami akan memberikan pelayanan maksimal secara humanis, persuasif karena ini adalah hari buruh. Silahkan para buruh yang ingin menyampaikan pendapat,\" kata dia. Untuk itu, Budi pun mengimbau para buruh menyampaikan aspirasi dengan baik. Petugas pun menurutnya akan memberikan pelayanan maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun hingga pukul 12.30 WIB, masa buruh belum terlihat berkumpul di Gedung Sate. Meski begitu, sejumlah personel polisi telah bersiaga mengamankan area Gedung Sate. Selain itu, ruas Jalan Diponegoro di depan Gedung Sate pun masih bisa dilalui oleh kendaraan. Biasanya ruas jalan itu ditutup jika ada kegiatan aksi atau semacamnya.(ida/ANTARA)
Seluruh Jajaran Pusat-Daerah Siap Menerima Pendaftaran Bakal Caleg
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan seluruh jajarannya mulai dari tingkat pusat hingga daerah siap menerima pendaftaran bakal calon legislatif (caleg) DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta calon anggota DPD untuk Pemilu 2024.\"Bukan hanya di KPU RI, di tanggal yang sama juga karena memang dilaksanakan serentak se-Indonesia, jajaran kami yang ada di KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota juga siap,\" ujar Deputi Bidang Dukungan Teknis Sekretariat Jenderal KPU RI Eberta Kawima di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin.Menurut Eberta Kawima, ada 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, semua siap-siap melaksanakan hal yang sama, semua siap menerima partai politik yang mendaftarkan bakal caleg dan calon anggota DPD.Kawima pun menyampaikan KPU di tingkat pusat dan seluruh provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia memastikan kesiapan tempat, fasilitas, dan pihak yang menerima pendaftaran bakal caleg DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta calon anggota DPD untuk Pemilu 2024.Sebelumnya, dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Minggu (30/4), KPU RI telah mengumumkan penerimaan pendaftaran bakal calon legislatif DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon anggota DPD untuk Pemilu 2024 dilaksanakan pada 1-14 Mei 2023.Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari menyatakan hal itu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024.\"Pada tanggal 1-14 Mei 2023 sesuai jadwal, yaitu pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota oleh partai politik kepada KPU, sesuai dengan tingkatannya. Demikian pula pendaftaran calon anggota DPD,\" kata Hasyim.Lebih lanjut, dia menyampaikan pendaftaran bakal calon anggota DPR RI untuk semua daerah pemilihan (dapil) akan dilakukan oleh pimpinan pusat partai politik (parpol) dengan mengunjungi Kantor KPU RI.Kemudian untuk bakal calon anggota DPRD provinsi akan didaftarkan oleh masing-masing pengurus parpol tingkat provinsi kepada KPU provinsi masing-masing dan bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota akan didaftarkan pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota di kantor KPU kabupaten/kota masing-masing.Sementara itu, untuk pendaftaran calon anggota DPD RI, Hasyim menegaskan hal tersebut hanya bisa didaftarkan oleh bakal calon yang telah memenuhi syarat dukungan yang sudah diajukan ke KPU provinsi.KPU RI sebelumnya telah menetapkan 700 bakal calon anggota DPD RI memenuhi syarat minimal dukungan pemilih dan sebaran untuk mengikuti Pemilu 2024.Hasyim mengingatkan bahwa seperti lazimnya prosedur pendaftaran tahapan pemilu terdahulu, KPU akan melayani pendaftaran bakal caleg Pemilu 2024 dengan jam operasional pukul 08.00 WIB-16.00 waktu setempat untuk tanggal 1-13 Mei 2023.\"Untuk hari terakhir, tanggal 14 Mei 2023, akan dilakukan mulai pada pukul 08.00-23.59 waktu setempat,\" kata dia.(ida/ANTARA)
Airlangga Temui SBY, Rocky Gerung: Saya Yakin Itu Andilnya Jokowi
Jakarta, FNN -- Tadi malam, Sabtu (30/04/2023) peristiwa mengejutkan terjadi di panggung perpolitikan Indonesia. Bagaimana tidak, Partai Golkar melakukan silaturahmi kepada Susilo Bambang Yudoyono di Cikeas. Menurut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono itu adalah pertemuan yang seru namun tak mungkin untuk disampaikan. \"Airlangga datang ke SBY sebenarnya adalah hal yang tidak mungkin, karena ngak mungkin Jokowi suruh Airlangga pergi ke sana, tetapi dalam keadaan yang tidak normal itu menjadi mungkin. Kalau saya melihat hal ini, tidak mungkin Airlangga seorang mentri di kabinetnya Jokowi pergi tanpa lampu hijau dari Jokowi, saya yakin ini ada andilnya Jokowi,\" kata pengamat politik Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Minggu (30/04/2023). Rocky juga mengatakan bahwa hal itu disinyalir merupakan sinyal dari Jokowi untuk PDPI karena Jokowi tidak suka PDIP mengambil Ganjar Pranowo dengan suka-sukanya, tetapi dengan Airlangga bertemu dengan SBY ini akan membuat partai PAN akan berfikir dua kali. \"Saya yakin dalam waktu dekat ini akan ada counter attack dari PDIP, karena kita tau jika ada sesuatu yang mendekat tentang SBY itu kuping Mega makin panas. Dengan mendekatnya Golkar kepada Demokrat ini memberikan sinyal bahwa Anies akan diterima sebagai kandidat ketiga,\" katanya. Lebih lanjut Rocky menyebutkan jika dalam dua minggu ini elektabilitasnya tidak naik secara normal bukan akal-akalan, maka habislah harapan Oligarki untuk menanam investasi kepada Ganjar. \"Sebenarnya yang saya sesalkan sampai hari ini yaitu Ganjar tidak pernah memberikan semacam statement pasca di umumkan sebagai capres. Dan akhirnya Ganjar itu hanya di anggap sebagai petuganya petugas. Minimal semacam pidato untuk mengomentari situasi politik seperti hari ini, tapi Ganjar tidak mempunyai kemampuan itu,\" jelas Rocky. Terakhir, Rocky mengatakan kalau Ganjar punya Integritas yang kuat, dia akan melawan saja ucapan Mega yang mengatakannya sebagai petugas partai yang dinaikkan tugasnya. \"Seharusnya Ganjar itu mengatakan kalau dia ingin mengucapkan sesuatu sebagai calon presiden, bukan sesuatu yang dari Mega, Ganjar tidak punya mental semacam itu. Sekarang kita mau melihat Ganjar disulap untuk menjadi seoarang tokoh,\" tutupnya. (far/Ida)
Berat Ngangkat Ganjar, Rocky Gerung: Jokowi Arahkan Projo Dukung Prabowo
Jakarta, FNN --- Tak ada gegap gempita yang berarti pascapencapresan ujug-ujug oleh PDIP, yang ada hanya kegamangan Tak bisa dibohongi lagi, perpecahan di tubuh moncong putih makin nyata dengan munculnya penolakan dari kader PDIP itu sendiri. Inilah benang merah yang bisa ditarik dari perbincangan antara pengamat politik Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu (29/04/2023). \"Setelah diumumkannya Ganjar Pranowo sebagai Capres oleh PDIP, sampai saat ini belum terdengar gemuruh, malah sebaliknya penolakan makin banyak terdengar di mana-mana,\" kata Rocky. Sementara pada saat yang bersamaan ada manuver Prabowo yang rajin bersilaruhrahmi dengan para Jenderal Purnawirawan, bahkan partainya dapat kekuatan baru dari kalangan milenial dan mantan Ketua PSSI Iwan Bule. Ini yang membuat binggung Jokowi harus mendukung siapa. Rocky membaca suasana batin yang terjadi di PDIP bahwa terkait dengan apa yang disampaikan oleh Panitia Musra Projo, pengusungan Ganjar Pranowo sebagai capres tidak disambut antusias para relawan Jokowi itu adalah sebuah sinyal serius. \"Beban Projo terlalu besar untuk mengangkat nama Ganjar kembali. Di semua daerah PDIP itu tidak ada yang bergairah. Oleh karena itu Puan Maharani dipaksa untuk menguraikan agar terlihat lebih bergairah dengan cepat-cepat membentuk tim sukses. Saya kira Musra ini akan secara diam-diam diajak Jokowi untuk mendukung Prabowo nantinya,\" kata Rocky. Rocky juga menegaskan terkait kegelisahan Ganjar bersama Jokowi atau Mega, Musra Projo ini nanti ujung-ujungnya akan beralih kepada Prabowo. \"Sebab Projo ini adalah duri dalam daging di dalam PDIP,\" tegasnya. \"Kalau itu terjadi, tentu kalangan PDIP akan mengusir Projo ini dan akhirnya mereka ke Prabowo. Seperti itulah sinyalnya nanti,\" paparnya. Projo ini menurut Rocky adalah peralatan yang dipakai untuk Ganjarnya Jokowi, bukan Ganjarnya Megawati. \"Sepertinya perang di balik layar antara Megawati dan Jokowi akan terus terjadi,\" kata Rocky. Rocky menyarankan agar kegelisahan tidak berlarut-larut, sebaiknya Jokowi segera lakukan survei apakah lebih menguntungkan Jokowi ke Prabowo atau Jokowi ke Mega. Fenomena ini terjadi karena tidak ada eforia yang berarti pasca Ganjar dicapreskan PDIP. \"Malah kita melihat Prabowo lebih independen dan gerakannya dua minggu terakhir kita lihat, sangat membuat lawan politiknya ketar ketir, \" tutupnya. (far, ida).
Sabtu Petang Airlangga Hartarto Silaturahim Kebangsaan ke SBY
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan melakukan silaturahim kebangsaan kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu petang, pukul 19.00 WIB.Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan silaturahim itu ini dilakukan atas permintaan Airlangga Hartarto.\"Mengingat sebelum ini, Bapak SBY sering bepergian dan berada di Pacitan, mempersiapkan pembukaan Museum SBY-Ani. Pertemuan ini baru bisa dilaksanakan malam ini, apalagi momennya masih suasana Lebaran,\" kata Herzaky dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Dalam pertemuan tersebut, SBY akan didampingi putra pertamanya sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky.Menurut Herzaky, silaturahim tersebut akan membahas seputar isu-isu kebangsaan terkini. Detail isi pertemuan akan disampaikan langsung oleh AHY dan Airlangga Hartarto usai pertemuan dalam konferensi pers bersama.Partai Demokrat berkomitmen penuh memperjuangkan perubahan dan perbaikan bersama Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Koalisi Perubahan.Herzaky menegaskan sudah menjadi keputusan di internal Partai Demokrat dan kesepakatan di Koalisi Perubahan apabila Anies Baswedan adalah bakal calon presiden (capres) yang diusung pada Pemilu 2024.Silaturahim dan komunikasi dengan berbagai elemen bangsa akan tetap dijalankan untuk kemaslahatan bangsa, tambahnya. Tidak hanya itu, kolaborasi dan komunikasi dengan berbagai elemen bangsa juga harus terus dilakukan meski saat ini tidak berada di koalisi yang sama.\"Permasalahan bangsa ini dan tantangannya ke depan makin kompleks. Butuh kerja keras dan kebersamaan seluruh elemen bangsa dalam menghadapinya,\" ujar Herzaky.Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Sebanyak 2.092 Peserta Program Mudik Gratis Tiba di Tanjung Priok
Jakarta, FNN - Sebanyak 2.092 peserta program mudik gratis yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tiba kembali di Jakarta via Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu, dengan menggunakan Kapal Motor (KM) Dobonsolo.Kedatangan mereka dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, itu disambut langsung oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Subagiyo dan Kepala Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Captain Weku F Karuntu.\"Alhamdulillah, kapal tiba dengan selamat di Pelabuhan Tanjung Priok. Program ini mendapatkan antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat dan untuk ke depannya dapat diteruskan,\" kata Subagiyo di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu.Kapal yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada Jumat (28/4), pukul 15.45 WIB, itu juga mengangkut sebanyak 847 motor milik penumpang.Menurut Subagiyo, melalui program mudik gratis itu, masyarakat bisa melakukan perjalanan pulang kampung dan kembali ke Jakarta secara gratis, lancar, dan nyaman, bahkan mengurangi risiko kecelakaan di perjalanan.Salah satu peserta mudik gratis bernama Ina, asal Pati, Jawa Tengah, mengaku senang dengan adanya program mudik gratis Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Kemenhub. Ia berharap program tersebut bisa diselenggarakan terus setiap tahunnya.\"Alhamdulillah, program mudik gratis ini membantu kami yang ingin pulang ke kampung halaman dengan lebih aman dan menghemat biaya,\" kata dia.Dia menceritakan fasilitas yang ditawarkan Kemenhub selama perjalanan cukup lengkap. Mereka bahkan mendapatkan makanan pula selama perjalanan.\"Fasilitas yang ditawarkan cukup lengkap dan mendapatkan makanan juga selama perjalanan. Saya berharap tahun depan (program) ini tetap ada,\" ujar Ina.(sof/ANTARA)
MPR Mendukung Pemerintah untuk Melakukan Tindakan Terukur pada Separatis KKB
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah pemerintah, TNI dan Polri menambah pasukan untuk melakukan tindakan tegas terukur terhadap gerakan separatis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.Dia menilai tindakan tegas terukur perlu dilakukan karena separatis KKB sering menggunakan kekerasan dan senjata mematikan melalui aksi perusakan hingga pembunuhan.“Para korban berjatuhan bukan hanya dari warga setempat maupun pendatang, namun juga aparat TNI dan Polri,” kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet di Jakarta, Sabtu.Bamsoet juga mendukung keputusan pemerintah yang telah mengategorikan KKB di Papua serta seluruh organisasi dan orang-orang yang tergabung di dalamnya serta yang mendukung gerakan tersebut sebagai teroris.Menurut dia, sikap pemerintah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.Dia juga menilai pemerintah harus untuk terus membangun dialog dengan pemerintah daerah serta para tokoh adat, suku, agama, pemuda, dan berbagai masyarakat Papua lainnya.“Dialog dengan pemda dan berbagai tokoh tersebut dengan mengedepankan kebesaran hati dari masing-masing pihak, diharapkan dapat menghasilkan solusi komprehensif tentang masa depan tanah Papua yang aman dan damai,” ujarnya.Bamsoet menjelaskan bahwa Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono telah meningkatkan status Siaga Tempur di Kabupaten Nduga, pasca-penyerangan Kelompok Separatis Teroris (KST) terhadap prajurit TNI yang terlibat dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air, yang menyebabkan lima prajurit TNI gugur.Menurut dia, masyarakat Papua tidak perlu khawatir terhadap status Siaga Tempur tersebut, karena TNI menjalankannya secara tegas, terukur dan terkendali, agar tidak ada korban lagi yang berjatuhan.Dia juga mengingatkan menjelang pertengahan tahun 2023, berbagai aksi kekerasan terus terjadi di Papua, misalnya, pada awal Februari terjadi kerusuhan di Wamena yang dilatari dugaan penculikan anak.“Kejadian itu menyebabkan 12 orang meninggal dunia dan 18 personel dari TNI-Polri dan 32 orang warga sipil terluka. Tidak hanya itu, pilot Susi Air Kapten Philips Mark Marthen, sejak 7 Februari 2023 hingga kini masih disandera oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya,” katanya.Dia menilai selain pengerahan pasukan untuk mempersempit gerakan separatis KKB, perlu dilakukan dialog terhadap masyarakat di kawasan tersebut.Langkah dialog tersebut menurut Bamsoet, akan memperkuat pendekatan kesejahteraan yang dilakukan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun memimpin Indonesia dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.“Pembangunan bukan hanya membangun infrastruktur jalan, sekolah, puskesmas, dan gedung lainnya, melainkan juga harus membangun ’jiwa’ manusia Papua, yaitu membangun berdasarkan nilai-nilai masyarakat Papua,” ujarnya.Dia menegaskan bahwa menjelang 78 tahun usia kemerdekaan Indonesia, wajah Papua yang aman dan damai harus segera diwujudkan, bukan lagi semata menjadi jargon ataupun angan-angan.Bamsoet menilai masyarakat Papua harus merasakan berkah terhadap berbagai kekayaan sumber daya alam yang mereka miliki sehingga bisa tinggal dengan damai dan penuh kesejahteraan di tanahnya sendiri, tak lagi harus berhadapan dengan KKB ataupun berbagai bentuk kekerasan lainnya.(ida/ANTARA)
Tujuan Otonomi Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Fiskal
Makassar, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa tujuan dari otonomi daerah adalah terwujudnya kemandirian fiskal agar daerah tidak lagi hanya bergantung pada Pemerintah pusat.\"Peringatan Hari Otonomi Daerah ini harus menjadi sebuah refleksi terhadap seluruh daerah,\" kata Tito saat membuka Peringatan Hari Otda di anjungan Pantai Losari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu.Apabila daerah bisa otonom dan memiliki kemampuan kewirausahaan untuk membaca peluang daerah masing-masing, kata Tito, maka pemerintah daerah (pemda) dapat meningkatkan pendapatan agar tercipta kemandirian fiskal.Mantan kepala Polri itu pun menantang para kepala daerah untuk bisa membuat terobosan dan inovasi dalam meningkatkan pendapatan agar tercipta kemandirian fiskal.\"Dengan begitu, tema \'Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul\' sekaligus membuat Indonesia menjadi negara dominan di tingkat regional hingga internasional bisa terwujud,\" jelasnya.Tito juga meminta kepala daerah agar bisa berkreasi dengan kewenangan lebih luas. Apalagi, posisi Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki ciri khas masing-masing. Oleh karena itu, tambahnya, setiap daerah tidak bisa mendapatkan perlakuan yang sama, tetapi harus sesuai dengan ciri khasnya.Selain itu, Tito Karnavian juga merasa takjub dengan konsep peringatan Hari Otda oleh Pemerintah Kota Makassar. Ia mengapresiasi upaya Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto menggelar peringatan Hari Otonomi Daerah dengan meriah.\"Saya berterima kasih, khusus kepada Wali Kota Makassar, Pak Danny Pomanto. Saya tidak menyangka acara semeriah ini. Tetapi memang, kalau Pak Danny yang buat acara, selalu ada kejutan-kejutan,\" katanya.Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII Tahun 2023 di Anjungan Pantai Losari itu merupakan salah satu acara besar yang diselenggarakan di luar ruangan.\"Sebelumnya, ada acara besar dengan Presiden RI Jokowi yang dihadiri forkopimda dan seluruh kepala daerah di Sentul (Jawa Barat). Itu salah satu acara terbesar, tetapi indoor. Outdoor-nya, inilah yang terbesar di Makassar ini,\" ujar Tito.Dalam catatannya, sekitar lebih dari 70 persen kepala daerah di seluruh Indonesia hadir dalam upacara peringatan Hari Otda itu.(ida/ANTARA)
POPULER
