POLITIK
Ratusan Personel TNI AD Diberangkatkan ke Labuan Bajo
Kupang, FNN - Sebanyak 900-an personel TNI Angkatan Darat diberangkatkan menuju Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, untuk mengamankan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2023 yang berlangsung pada 9 hingga 11 Mei 2023.Kepala Staf Korem 161/Wira Sakti Kolonel Cpl. Simon Petrus Kamlasi ditemui di Dermaga Tenau Kupang, Kamis, mengatakan personel TNI AD itu diberangkatkan menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Banjarmasin-592.\"Mereka yang berangkat ini adalah personel TNI yang bertugas di Pulau Timor,\" katanya.Para personel TNI tersebut dibagi dalam dua satuan tugas, yakni satgas pengamanan wilayah dan juga satgas evakuasi. Selain itu juga terdapat personel dari satuan tempur.Dia mengatakan para personel TNI AD itu akan melakukan perjalanan laut selama sekitar 28 jam dan dijadwalkan tiba di Labuan Bajo pada Jumat (5/5) siang.Selain personel TNI AD yang naik kapal tersebut, sejumlah kendaraan TNI juga dimuat ke dalam kapal perang tersebut.\"Selain personel, kendaraan-kendaraan juga kita muat dan bawa ke Labuan Bajo untuk membantu pengamanan,\" kata Simon.Dia menambahkan bahwa sejumlah kendaraan itu sudah mulai dimuat ke KRI Banjarmasin pada Rabu (3/5) pagi hingga tengah malam.Simon menambahkan pergeseran pasukan tidak hanya dilakukan dari Pulau Timor, tetapi juga pada hari yang sama sejumlah personel TNI dari Flores Timur dan Sikka berangkat menuju Labuan Bajo dari Sikka menggunakan kapal laut.Sementara personel TNI dari Kabupaten Ngada, Ende dan sekitarnya berangkat melalui jalan darat langsung ke Labuan Bajo.(ida/ANTARA)
Ditjen Bina Pemdes Mendukung Kerja Sama Pembangunan Desa Dengan Kemendes
Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung usulan kerja sama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa antara Kemendagri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).Dukungan tersebut, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis, disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro saat menerima audiensi Kepala Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Kemendes PDTT Ivanovich Agusta di Ruang Nawasena, Kantor Ditjen Bina Pemdes, Jakarta, Rabu (3/5).Dalam kesempatan tersebut, Eko menyampaikan sejauh ini telah ada beberapa usulan dari Kemendes terkait dengan wujud kerja sama yang dapat dilakukan oleh Kemendagri dan Kemendes dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, seperti penyelenggaraan webinar dan langkah mengintegrasikan data antarlembaga.\"Di antaranya, ada beberapa usulan dari Kemendes, seperti pembuatan serial video pelatihan, sustainable development goals (SDGs), webinar, dan integrasi data aplikasi antarlembaga untuk menyatukan persepsi dalam membangun desa,\" kata Eko.Selain itu, lanjutnya, terdapat pula beberapa hal tambahan terkait dengan kebijakan satu peta dan satu data, pembuatan modul secara bersama, dan integrasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).Ada pula pelatihan dan lelang program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa (P3PD) yang saling melibatkan kedua belah pihak, pengaturan tata ruang dan wilayah pedesaan, serta langkah saling mengontrol tugas dan fungsi masing-masing.\"Dari hasil audiensi ini, kami mendapatkan banyak usulan untuk bahan kerja sama. Pertama, untuk pelatihan dapat saling berintegrasi dalam hal substansi materi, webinar secara bersama-sama yang akan diatur secara teknis pelaksanaannya,\" ujar Eko.Sementara itu, Ivanovich Agusta menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dirjen Bina Pemdes beserta jajarannya atas penerimaan kunjungan tersebut. Menurutnya, hal itu akan membuat koordinasi terkait kerja sama antara kedua belah pihak menjadi berjalan dengan baik dan lancar dalam upaya mendukung pembangunan desa dan tata ruang wilayah desa.Dalam audiensi itu, turut pula hadir sejumlah pihak, seperti Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Paudah, Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Matheos Tan, Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Mohammad Noval, dan Sekretaris BPI Kemendes Fince Decima Hasibuan.(ida/ANTARA)
Fahri Hamzah Berharap Pilpres 2024 Diikuti Prabowo, Ganjar dan Anies
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah berharap tiga nama calon presiden (Capres) yang muncul, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bisa maju semua di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. \"Karena pembicaraan tentang calon presiden yang sudah muncul ada tiga nama, Kalau bisa tiga-tiganya maju, tidak ada perubahan. Sehingga kita bisa menyaksikan figur-figur kita ini bertarung. Dan akan lebih indah tentunya pesta rakyat ini, akan semakin semarak,\" kata Fahri Hamzah dalam Gelora Talks bertajuk \'Menakar Peluang Capres & Format Koalisi Parpol 2024, Rabu (3/5/2023) sore. Dengan adanya tiga capres yang maju di Pilpres 2024, menurut Fahri, akan dilahirkan pemimpin terpilih yang sanggup memimpin beban bangsa Indonesia ke depan di tengah ketidakpastian situasi global saat ini. \"Mudah-mudahan dengan itu, pemimpin baru yang terpilih adalah mereka-mereka yang kita anggap akan sanggup memikul beban bangsa ini ke depan,\" katanya Wakil Ketua Umum Partai Nomor 7 di Pemilu 2024 ini. Namun, Fahri mengkritik cara partai politik (parpol) mencalonkan capres yang mereka dukung berdasarkan hasil survei, bukan dari pengkaderan, kecuali Prabowo Subianto. Sebab, bukan hal mustahil, jika suatu saat pencalonan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bisa batal di tengah jalan ketika tiba-tiba hasil surveinya jeblok atau ada perubahan konstelasi politik saat ini. \"Pertemuan antara Demokrat dan Golkar mengindikasikan kemungkinan adanya koalisi baru, Airlangga Hartarto berpasangan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). Anies bisa batal jadi capres, dan Koalisi Perubahan bisa bubar,\" katanya. Fahri menegaskan, hanya Partai Gerindra saja saat ini parpol yang konsisten menjalankan pengkaderan dengan mencalonkan capresnya dari internal, karena hal itu merupakan tujuan pendirian sebuah partai. \"Hanya Pak Prabowo yang mengikuti rute pengkaderan, mendirikan partai dan maju sebagai calon presiden. Kalau yang lainnya itu provokasi lembaga survei, bahkan diancam kalau nggak dijalankan ini bisa gawat, sehingga surveinya tiba-tiba gede-gede (besar-besar) semua,\" ujarnya. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menggelar debat capres mengisi kekosongan waktu hingga 6-7 bulan ke depan sebelum masa pendaftaran peserta Pilpres 2024 ini dimulai. \"Karena tidak ada perdebatan ide dan gagasan dari capres, maka wajar mereka baru minum kopi, diajak ngumpul makan bakso, makan nasi goreng. Kita akan menyaksikan akan lebih banyak lagi kuliner yang bermunculan, bukannya perdebatan. Harusnya penyelenggara Pemilu bikin aturan, dan memfasilitasi perdebatan capres saat ini,\" pungkasnya. Keadaan Dikte Koalisi Sementara itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut koalisi seharusnya mendikte keadaan, bukan keadaan yang mendikte koalisi. Maksudnya, saat ini, kata Rocky, koalisi partai malah mengikuti arus pergerakan politik, bukan koalisi yang menentukan apa keputusan yang harus diambil secara mandiri. \"Jadi apa yang kita sebut koalisi sebetulnya hanyalah upaya untuk saling mengintip, saling mengintai, kan itu dasarnya,\" ujar Rocky. Ia menyebut, koalisi partai politik saat ini terlihat plin-plan. Apalagi saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bermain dengan endorse tokoh bakal calon presiden dengan asal koalisi yang berbeda-beda. \"Jadi dari awal koalisi ini adalah barang busuk di dalam demokrasi di Indonesia, di tempat lain itu gak ada,\" katanya. Menurut Rocky, di negara lain, koalisi partai politik akan menuntun secara koheren dan konsisten tokoh politik yang diusung mereka untuk maju dalam pencalonan. Sedangkan di Indonesia, ujar Rocky, keputusan yang dihasilkan dari koalisi malah menunggu sinyal dari seseorang yang bukan anggota koalisi. \"Kalau saya tanya, Pak Jokowi anggota koalisi mana, KIB? Oh iya, tapi dia endorse juga yang bukan anggota koalisi KIB,\" ujar Rocky yang juga pengamat filsafat ini. Namun, Rocky memaafkan Jokowi karena tidak memahami dasar dari ide demokrasi, padahal Jokowi sebelumnya dipilih secara demokratis oleh rakyat dalam dua pemilu lalu. \"Pak Jokowi memang tidak paham dasar dari ide demokrasi itu. Kalau tahu, ya ngapain kita nunggu lagi Jokowi, yang katanya mampu menjadikan demokrasi. Pak Jokowi dipilih secara demokratis, tapi dia sendiri tidak paham atas pilihannya,\" tandasnya. Jaga Kekompakan Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindara Habiburokhman mengatakan, Prabowo bukan seperti politisi biasa yang mengandalkan pencitraan. Prabowo, lanjutnya, selalu mengedepankan gagasan-gagasan besar. \"Pak Prabowo punya gagasan-gagasan besar, agak susah kalau Pak Prabowo kita arahkan untuk melakukan komunikasi receh atau gaya pencitraan seperti yang lainnya,\" kata Habiburokhman. Menurut dia, apa yang dilakukan Prabowo justru sejalan dengan pemikiran Partai Gelora, bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja dan berada dalam ancaman perang nuklir, serta peningkatan ketegangan di Laut China Selatan patut diwaspadai pasca perang Rusia-Ukraina. \"Di Pilres 2019 lalu, Pak Prabowo sudah wanti-wanti akan kemungkinan terjadinya perang, dan terbukti terjadi perang sekarang. Dan ketegangan di Laut China Selatan ini melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuatan yang pegang tombol senjata. Kalau ada satu pihak yang sedikit tidak sabar, semua penghuni bumi bisa di bom seperti Heroshima. Kita terancam barang yang sangat mematikan,\" katanya. Habiburokhman mengungkapkan, banyak ahli strategi di dunia sekarang yang meramalkan terjadinya perang di Laut China Selatan, yang dipicu perang antara China-Taiwan. \"Karena itu, kita sebagai negara besar tentu harus mempertimbangkan politiknya, juga dampak dari konteks keamanan. Karena itu, kita sebagai bangsa harus menunjukkan kekompakan, karena bangsa yang bisa bertahan lama, negara yang elitnya bisa menunjukkan kekompakan,\" katanya. Kekompakan ini, kata Habiburokhman, menjadi fokus Prabowo yang menjadikan Pemilu 2024 sebagai momentum untuk menyatukan seluruh masyarakat dalam menghadapi tantangan global ke depan. \"Sehingga ketika terjadi perbedaan pilihan tidak sampai terjadi konflik. Masyarakat tidak terbelah lagi dan menganggap sebagai bagian dari demokrasi,\" ujarnya. Sedangkan Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan, pengumuman capres sejak awal agar masyarakat bisa mencermati calon-calon pemimpinnya, apakah pemimpinnya berintegritas atau tidak, dan sebagainya. \"Kami melihat bahwa pencalonan jauh lebih awal adalah sangat penting, masyarakat secara dini bisa mencermati calon pemimpin mereka seperti kualitas tentang integritas tentang apa yang mau disampaikan dan sebagainya,\" kata Sugeng. Masyarakat, lanjutnya, akan mendengar pandangan dari para capres tersebut, mengenai politik, ekonomi dan sosial budaya. \"Tetapi kita juga perlu mendengar tentang calon wakil presiden (cawapres), karena akan menjadi pasangannya. Dan tentunya keberadaan wakil presiden akan menambah energi bagi presidennya,\" katanya. Sugeng menyebut ada lima bakal Cawapes Anies Baswedan semakin mengerucut. Seluruhnya sudah diketahui oleh Anies Baswedan. \"Sekarang sudah ada lima kandidat,\" ujar Sugeng. Sugeng belum dapat membeberkan nama-nama tersebut. Sebab, hal ini merupakan bagian dari strategi kemenangan. \"Kita juga menunggu kandidat lain siapa, sehingga kita ada pertimbangan kalau menunjuk salah satu (nama),\" jelasnya. Koalisi Perubahan telah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies untuk menentukan pendampingnya. Ia meyakini Anies tidak perlu membutuhkan waktu lama untuk bakal cawapresnya. \"Kita sedang merangkum sedemikian rupa persoalan-persoalan kebangsaan ini ke depan, baik dalam dimensi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan juga ekonomi. Lantas itulah yang kita formulasikan menjadi sebuah Indonesia yang harus kita hadapi ke depan,\" ungkapnya. (*)
TNI-Polri Menggelar Pertemuan di Perbatasan NTT-Oecusse Timor Leste
Kupang, FNN - Aparat TNI-Polri yang bertugas di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Distrik Oecusse, Republic Democratic Timor Leste menggelar pertemuan guna menyamakan persepsi dan menjaga kekompakan dalam melaksanakan tugas pengamanan di wilayah perbatasan negara.Kapolres Kupang AKBP Anak Agung Gde Anom Wirata melalui Kapolsek Amfoang Timur Iptu Jemmy Sigakole, Rabu (3/5) mengatakan pertemuan yang dilakukan aparat TNI/Polri di wilayah perbatasan itu merupakan kegiatan rutin yang selalu dilakukan di wilayah perbatasan itu setiap bulan.\"Kami melaksanakan kegiatan pertemuan ini guna menjalin kekompakan dan menyamakan persepsi selama kami masih bertugas di sini,\" kata Kapolsek Amfoang Timur Iptu Jemmy Sigakole.Ia mengatakan kegiatan pertemuan yang berlangsung di Mapolsek Amfoang Timur Kecamatan AmfoangTimur Kabupaten Kupang diikuti anggota keamanan yang bertugas di kawasan perbatasan negara Indonesia-Timor Leste guna menyamakan persepsi dan menjaga kekompakan saat melaksanakan tugas di kawasan perbatasan negara.Menurut dia kegiatan rutin yang dilakukan itu diinisiasi Kapolsek Amfoang Timur Iptu Jemy Sigakole, Komandan Kompi Pengamanan Perbatasan RI RDTL Batalyon Kavaleri 10 dan Koramil 1604-03 Naikliu, serta Komandan Pos Angkatan Laut Oepoli.Jemy Sigakole mengatakan sinergitas TNI-Polri yang bertugas di wilayah perbatasan NKRI dan Distrik Oecusse RDTL selama ini berlangsung dengan baik tanpa ada gesekan atau kesalahpahaman.Dia mengatakan kegiatan pertemuan dihadiri Komandan Kompi Pamtas RI RDTL Lettu Kav Anrey Rusdyansah Str. Han, Danpos Pantai Letda Kav Einggi str. Han. Kapolsek Amfoang Utara diwakili Aipda Yulius Patidangga, Danpos AL Oepoli Serma Marten, Danramil Naikliu diwakili Serda Kristo Weo serta masing-masing personil baik dari Polsek Amfoang Timur, Koramil 1604-03 Naikliu serta Pos TNI-AL dan personil Pamtas RI RDTL.(sof/ANTARA)
KPU Memastikan Publik Mendapat Akses Dokumen Pendaftaran Caleg
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan publik dapat mengakses dokumen pendaftaran calon legislatif (caleg) DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu 2024, kecuali dokumen yang dirahasiakan. \"Kami pastikan bahwa dalam tahapan pencalonan ini sepenuhnya menggunakan digitalisasi sehingga nanti publik dapat mengaksesnya, khususnya dokumen yang tidak dikategorikan dokumen yang dirahasiakan,\" kata anggota KPU RI Idham Holik saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu. Ia menyampaikan pula dokumen yang tidak dirahasiakan atau dirahasiakan itu merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf g UU Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh publik adalah informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. Berikutnya, Pasal 17 huruf h menyebutkan informasi yang dikecualikan termasuk informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi terdiri atas riwayat dan kondisi anggota keluarga; riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; dan/atau kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. Lalu, ada pula informasi mengenai hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. Kemudian, Pasal 18 mengatur bahwa informasi yang dapat dipublikasikan adalah putusan badan peradilan; ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum; surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan; rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum; dan laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum. \"Jadi, nanti KPU merujuk ke sana (UU Keterbukaan Informasi Publik) untuk informasi yang boleh dan tidak boleh dipublikasikan,\" kata Idham.(sof/ANTARA)
Etik Perjuangan Buruh Dibatalkan Dengan Sikap Feodal Said Iqbal
Jakarta, FNN – Peringatan Mei Day, 1 Mei, lalu masih menyisakan cerita yang memiriskan. Bukan cerita tentang ekspresi-ekspresi atau tuntutan para buruh, tapi cerita tentang pertemuan ketua partai buruh dengan calon presiden Ganjar Pranowo yang nuansa politiknya sangat kental. Dan yang lebih miris lagi adalah cerita tentang adanya foto dari Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mencium tangan Ganjar Pranowo. Bagaimana mungkin seorang pimpinan partai buruh mencium tangan seorang calon presiden yang mendukung omnibuslaw? Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (3/5/23) mengatakan: “Sebelum komentar, disclaimer dulu ya: Andi Noya, Said Iqbal, Jumhur Hidayat, pemimpin gerakan partai buruh, ketiganya temen baik saya, jadi saya perlu hati-hati. Tapi, yang saya tidak perlu hati-hati adalah sikap feodal dari pemimpin buruh. Itu jelas. Dan kita tahu kalau Said Iqbal mencium tangan Ganjar, Ganjar itu adalah pro omnibuslaw. Jadi, dia pro penindasan buruh, kan itu terbalik-balik. Jadi, walaupun apa pun elemen di belakang itu, tetap omnibuslaw itu menghina buruh atau mengeksploitasi buruh.” Peristiwa tersebut juga membuat Rocky mempertanyakan di mana keploriatan partai buruh kalau akhirnya harus berkunjung pada rumah kapitalis atau borjuis. Secara ideologis, di dalam perjuangan partai buruh di mana-mana di seluruh dunia, dia mau melakukan agenda alternatif, bahkan agenda frontal dengan partai yang berkuasa atau dengan elemen-elemen yang berkuasa yang disebut sebagai oligarki. Jadi, secara ideologis fatal sebetulnya perjuangan partai buruh. Apalagi sifat partai buruh itu mesti pindah dari sifat unionis dari sekadar memperjuangkan upah, lalu pindah menjadi perjuangan struktur ekonomi itu perubahan ekonomi dan itu yang kita inginkan. “Jadi di mana keproletariatan partai buruh kalau akhirnya harus berkunjung pada rumah kapitalis, rumah borjuis. Sekarang omnibuslaw kan rumah borjuasi,” ujar Rocky. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky menyesalkan sikap Said Iqbal yang mencium tangan Ganjar Pranowo sambil membungkuk. “Saya menyesalkan betul Said Iqbal itu ada di situ dan mencium tangan sambil membungkuk pada Ganjar Pranowo. Ganjar belum jadi apa-apa. Yang orang tahu Ganjar selama jadi Gubernur Jawa Tengah itu pro omnibuslaw, yang menyebabkan banyak buruh terlantar,” tegas Rocky. Bahkan, kata Rocky, sampai sekarang kalau kita ke Jawa Tengah, para buruh masih menganggap bahwa Ganjar tidak memperhatikan nasib mereka. Apalagi soal wadah. Dan semua itu sebetulnya adanya di omnibuslaw. “Lepas dari soal-soal kepentingan sesaat, tapi etik dari perjuangan buruh itu dibatalkan dengan sikap feodal tadi,” kata Rocky. (ida)
Muhaimin Akan Bertemu SBY di Cikeas, Rabu Malam
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid akan melangsungkan pertemuan dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu malam.\"Betul, jam 19.30 Gus Imin (Muhaimin) akan bertemu Pak SBY di Cikeas dalam rangka Lebaran, Idul Fitri,\" kata Jazilul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Selain dalam rangka Lebaran, Jazilul mengatakan pertemuan itu juga untuk bersilaturahim sekaligus berdiskusi kebangsaan.\"Silaturahim saja, sambil diskusi. Pak SBY pemikirannya diperlukan untuk generasi bangsa ini,\" tambahnya.Namun, Jazilul belum dapat memastikan apakah pertemuan Muhaimin dengan SBY, selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu, akan membahas pula soal koalisi partai politik menjelang Pemilu 2024.\"Urusan koalisi dan pilpres, sudah ada tempatnya masing-masing,\" ucapnya.Sebelum menyambangi kediaman SBY di Cikeas, rencananya Muhaimin akan bertemu terlebih dahulu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Rabu siang.\"Rabu, 3 Mei, jam 13.00 WIB, di Resto Plataran Senayan (Muhaimin bertemu Airlangga),\" katanya.Agenda pertemuan antara Muhaimin dan Airlangga itu juga dalam rangka halalbihalal dan membahas perihal dinamika politik terkini.\"Agendanya di (Plataran Senayan) halalbihalal sekaligus tukar pikiran terkait update perkembangan politik,\" kata Jazilul.Hal senada juga telah dikonfirmasi langsung oleh Airlangga bahwa Partai Golkar akan melangsungkan pertemuan dengan PKB pada Rabu siang.\"Tunggu, ada halalbihalal Golkar dan PKB di Plataran (Senayan) jam 1 (siang),\" kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam (2/5).(ida/ANTARA)
KPU Sumsel Memastikan Rekrut KPPS Tidak Memiliki Riwayat Penyakit Bawaan
Palembang, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatra Selatan memastikan pihaknya merekrut petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) yang tidak memiliki riwayat penyakit bawaan.“Kami pastikan akan merekrut petugas KPPS itu tidak memiliki riwayat penyakit bawaan, seperti darah tinggi, diabetes dan sebagai,” kata Ketua KPU Sumsel Amrah Muslimin di Palembang, Minggu.Ia mengatakan hal itu dilakukan untuk mencegah kejadian pada Pemilu 2019, yakni banyaknya petugas KPPS yang meninggal pada saat melakukan penghitungan suara.KPU Sumsel akan merekrut petugas KPPS pada bulan Desember 2023 hingga Januari 2024 sedangkan petugas KPPS yang dibutuh untuk wilayah Sumsel sebanyak 225.000 orang petugas.“Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menganggarkan dana BPJS jaminan keselamatan kesehatan kerja itu bagi seluruh petugas penyelenggara Pemilu di wilayah Sumatra Selatan,” ujarnya.KPU Sumsel juga mengajak masyarakat berperan aktif mengikuti tahapan Pemilu 2024.“Keterlibatan dan berperan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pemilu 2024 agar tercipta kualitas pemilihan umum yang lebih baik lagi,” ucapnya.Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam tahapan pemilu ini, katanya, pada tahapan pemutakhiran data pemilih agar mengecek data dirinya pada aplikasi khusus KPU RI yaitu Info Pemilu.Dengan memasukkan nama dan nomor induk kependudukan (NIK) pada aplikasi tersebut untuk memastikan bahwa dirinya masuk ke dalam daftar pemilih.Apabila dirinya tidak termasuk dalam daftar pemilih untuk segera melaporkan hal tersebut ke KPU Sumsel agar dapat diperbaiki.\"Sehingga pada penetapan daftar pemilih tetap (DPT) menjadi lebih akurat,\"katanya.Selain itu, pada tahapan perhitungan suara itu masyarakat ikut menyaksikan proses pemungutan dan perhitungan suara dan apabila adanya kecurangan mereka dapat langsung melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.“Kami memberi ruang terbuka untuk masyarakat melihat proses pemungutan dan perhitungan, jadi masyarakat jika melihat adanya kecurangan, maka dia dapat melaporkannya ke petugas Bawaslu,” katanya.(ida/ANTARA)
Diduga Limbah Minyak di Batam Berasal dari Kapal Terbakar di Perairan Malaysia
Batam, FNN - Direktur Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau Kombes Pol Nasriadi mengatakan, limbah minyak hitam yang mencemari Pantai Kampung Melayu Kota Batam diduga berasal dari Kapal MT Pablo dengan destinasi China-Singapura yang terbakar di Perairan Malaysia.“Dari laporan yang kami terima dari pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) bahwa, limbah minyak hitam tersebut diduga berasal dari Kapal MT Pablo dengan destinasi China-Singapura dengan kapal berbendera Gabon yang terbakar di Perairan Malaysia dua hari lalu, Senin (1/5),” ujarnya saat dihubungi di Batam Kepulauan Riau, Rabu (3/5).Selain itu kata dia, laporan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam bahwa, dilihat dari hasil Satelit Print pada tanggal 30 April 2023 ada tiga lokasi tumpahan minyak yang berada di OPL (out port limit) timur dengan luas estimasi tumpah 13,70 Kilometer.“Menurut perkiraan kejadian cemaran di garis Pantai Kampung Melayu ini, punya hubungan dengan tumpahan yang terjadi di OPL timur,” kata dia.Tidak hanya di sana, diduga limbah minyak hitam tersebut ada juga di temukan di daerah labuh jangkar Perairan Batu Ampar dan Tanjung Uncang.Dia menyebutkan, untuk saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait seperti KSOP dan DLH untuk melakukan penanggulangan sementara dan mencari tau asal usul limbah tersebut.“Tadi dari pihak KSOP melakukan penanggulangan sementara dengan menggunakan alat Absorbent Pad yang tujuannya untuk menyerap tumpahan minyak,” ucapnya.(ida/ANTARA)
Panglima Mutasi 172 Perwira Termasuk Pangkogabwilhan III, Danpuspom
Jakarta, FNN - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memutasi dan memberikan promosi jabatan kepada 172 perwira TNI, di antaranya Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih, dan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI.Mutasi dan promosi ratusan perwira itu tercantum dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/426/IV/2023 yang diteken oleh Laksamana Yudo pada 27 April 2023 sebagaimana dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda (Laksda) TNI Julius Widjojono saat dihubungi di Jakarta, Rabu.“Penetapan sesuai tanggal (ditekennya) surat keputusan,” kata Laksda Julius di Jakarta, Rabu.Dalam SKEP itu, dua jenderal bintang tiga yaitu Letjen TNI I Nyoman Cantiasa dimutasi dari Pangkogabwilhan III menjadi Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kepala Staf TNI Angkatan Darat, sementara Letjen TNI Ignatius Yogo Triyono yang sebelumnya Koorsahli Kasad dipindah menjadi perwira tinggi Mabes TNI AD.Posisi Pangkogabwilhan III pun diisi oleh Mayjen TNI Agus Suhardi, yang mendapatkan promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI.Di jajaran jenderal bintang dua lainnya, Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa dimutasi dari Pangdam XVII/Cenderawasih menjadi Perwira Staf Ahli Tingkat III Kasad Bidang Sosial, Budaya, Hukum, HAM, dan Narkoba. Posisi Pangdam XVII/Cenderawasih saat ini diisi oleh Mayjen TNI Izak Pangemanan, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf (Kas) Kogabwilhan III.Di jajaran perwira TNI Angkatan Laut, Laksda TNI Edwin juga kena rotasi dari Danpuspom TNI menjadi Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil).Oleh karena itu, Laksda TNI Yayan Sofiyan, yang sebelumnya menjabat Pangkolinlamil, saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal).Posisi Danpuspom TNI pun diisi oleh Marsekal Muda (Marsda) TNI R. Agung Handoko yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI AU (Irjenau).Posisi Irjenau diisi oleh Marsda TNI Eko D. Indarto, yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Udara (AAU).Marsekal Pertama (Marsma) TNI Wayan Superman mendapatkan promosi menjadi Gubernur AAU dari jabatannya semula sebagai Wakil Asisten Operasi (Waasops) Kasau.Mayjen TNI Legowo W. R. Jatmiko ikut kena mutasi dari jabatannya sebagai Gubernur Akademi Militer (Akmil) TNI AD menjadi Perwira Staf Ahli Tingkat III Kasad Bidang Intekmil dan Siber.Brigjen TNI Erwin Djatniko, yang sebelumnya menjabat Wakil Gubernur Akmil mendapat promosi sebagai Gubernur Akmil.Kemudian, Laksda TNI Agus Hariadi juga kena mutasi menjadi staf khusus Kasal dari jabatannya semula Pangkoarmada III. Posisi Pangkoarmada III diisi oleh Laksda TNI Rachmad Jayadi, yang sebelumnya menjabat Wakil Komandan Kodiklat TNI Angkatan Laut.Beberapa perwira tinggi TNI di Papua yang ikut kena kebijakan rotasi Panglima, antara lain Brigjen TNI Juinta Omboh Sembiring, yang sebelumnya menjabat Danrem 172/Pwy (Abepura) menjadi Perwira Staf Ahli Tingkat II Kasad Bidang Sosial dan Budaya.Posisi Danrem 172/Pwy pun diisi oleh Kolonel Inf Dedi Hardono, yang mendapatkan promosi dari jabatan sebelumnya perwira menengah Denmabesad.Jabatan Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau), yang sebelumnya diisi oleh Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah saat ini dipegang oleh Kolonel Pnb R. Agung Sasongkojati. Marsma Indan saat ini bertugas sebagai staf khusus Kasau dalam rangka pendidikan PPSA XXIV Lemhannas.(ida/ANTARA)
POPULER
