POLITIK
Parpol Diingatkan Agar Mengakses "Helpdesk" Konsultasi Pendaftaran Caleg
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 di tingkat nasional mengakses meja bantu atau helpdesk di Kantor KPU RI di Jakarta untuk berkonsultasi terkait pendaftaran bakal calon legislatif (caleg) DPR RI.\"Kami, sebagai lembaga layanan, sebagaimana biasa yang sudah kami tradisikan, kami menyiapkan helpdesk dan komunikasi intensif dengan naradamping parpol dalam rangka layanan untuk pendaftaran bakal calon DPR RI,\" kata Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.Layanan serupa juga disediakan KPU di tingkat provinsi serta kabupaten dan kota untuk partai politik di tingkat daerah yang hendak berkonsultasi mengenai pendaftaran bakal caleg DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten dan kota.Sebelumnya, Anggota KPU RI Idham Holik telah menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada partai politik peserta pemilu beserta bakal caleg DPR RI dalam tahap pendaftaran untuk Pemilu 2024.\"Kami berkomitmen akan memberikan pelayanan terbaik bagi parpol beserta bakal calon anggota DPR-nya, baik dari sisi literasi, regulasi, teknis, maupun sisi pelayanan Silon (Sistem Informasi Pencalonan),\" kata Idham.Menurut dia, layanan bantuan KPU tersebut berfungsi dengan baik.\"Helpdesk ini berfungsi dengan baik, terbukti ada beberapa parpol yang datang ke helpdesk untuk berkonsultasi atas permasalahan yang dihadapi secara teknis mengenai Silon dan ada beberapa caleg yang bertanya mengenai mekanisme pengajuan daftar bakal calon beserta persyaratan,\" jelasnya.Dia juga menyampaikan komitmen serupa berlaku pula untuk pendaftaran bakal caleg DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, serta pendaftaran caleg DPD RI.Pendaftaran bakal caleg DPR RI untuk semua daerah pemilihan (dapil) akan dilakukan oleh pengurus pimpinan pusat partai politik dengan mengunjungi Kantor KPU Pusat di Jakarta.Kemudian, untuk bakal caleg anggota DPRD provinsi didaftarkan oleh pengurus parpol tingkat provinsi kepada KPU provinsi masing-masing dan bakal calon anggota DPRD kabupaten dan kota akan didaftarkan pengurus partai politik di tingkat kabupaten dan kota di kantor KPU kabupaten dan kota masing-masing.Sementara itu, untuk pendaftaran calon anggota DPD RI hanya bisa didaftarkan oleh bakal calon yang telah memenuhi syarat dukungan ke KPU provinsi. KPU telah menetapkan 700 bakal calon caleg DPD RI memenuhi syarat minimal dukungan pemilih dan sebaran untuk mengikuti Pemilu 2024.KPU melayani pendaftaran bakal caleg Pemilu 2024 dengan jam operasional pukul 08.00-16.00 waktu setempat untuk tanggal 1-13 Mei 2023 dan pukul 08.00-23.59 di hari terakhir pendaftaran pada 14 Mei 2023.(ida/ANTARA)
Pendaftaran 580 Bakal Caleg NasDem Diterima KPU RI
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima secara resmi berkas pendaftaran sebanyak 580 bakal calon legislatif (caleg) untuk DPR RI pada Pemilu 2024 dari Partai NasDem.Pewarta ANTARA di Kantor KPU RI melaporkan berkas tersebut diterima langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari dari Ketua Koordinator Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Partai Nasdem Prananda Surya Paloh di Ruang Sidang Utama, Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis, sekitar pukul 12.10 WIB.\"Pada hari Kamis, 11 Mei 2023, hadir di sini Pimpinan Pusat Partai NasDem untuk menyerahkan atau mendaftarkan bakal calon DPR RI,\" ujar Hasyim sebelum menerima berkas pendaftaran bakal caleg DPR RI dari Partai NasDem itu.Dalam tahapan penyerahan berkas tersebut, kata Hasyim, setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim teknis KPU, akan diberitahukan status kelengkapan berkas pendaftaran bakal calon legislatif untuk DPR RI dari Partai NasDem oleh KPU RI.Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Prananda menyampaikan NasDem telah menyiapkan dokumen lengkap persyaratan pendaftaran bakal caleg DPR RI.\"Kami telah menyiapkan perlengkapan (pendaftaran bakal caleg DPR) 100 persen tanpa kekurangan apa pun dan yang menjadi catatan cukup menggembirakan, kurang lebih 33 persen kuota perempuan terpenuhi,\" ujar dia.Dalam kesempatan itu, Prananda juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja segenap jajaran KPU sejauh ini dalam menyiapkan dan melaksanakan sejumlah tahapan Pemilu 2024.Hingga Kamis, sejak pendaftaran bakal caleg DPR RI dibuka pada Senin (1/5), terdapat empat partai politik yang telah mendaftarkan bakal caleg DPR, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hanura, PDI Perjuangan (PDIP), dan NasDem.Pendaftaran bakal caleg DPR RI di Kantor KPU RI masih akan berlangsung hingga Minggu (14/5) pukul 23.59 WIB. KPU telah mengimbau seluruh partai politik di tingkat nasional yang menjadi peserta Pemilu 2024 agar menyampaikan surat pemberitahuan paling lambat satu hari sebelum pendaftaran dilakukan.Anggota KPU RI Idham Holik menambahkan pemberitahuan itu bertujuan agar KPU dapat melakukan pelayanan terbaik saat pengurus partai politik mendaftarkan bakal caleg.(ida/ANTARA)
Apresiasi dari Pangdam untuk TNI-Polri yang Berhasil Mengamankan Senjata dan Amunisi KKB
Jayapura, FNN - Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa mengapresiasi anggota TNI-Polri yang berhasil mengamankan senjata dan amunisi dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).Selain senjata api dan amunisi juga diamankan berbagai peralatan komunikasi seperti HT, radio SSB, handphone dan alat komunikasi lainnya.\"Berbagai peralatan komunikasi, senjata api dan amunisi itu diamankan dari KKB selama pencarian pilot Susi Air dan penegakan hukum,\" kata Pangdam Cenderawasih Mayjen TNI Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jayapura, Rabu.Sebelumnya Pangdam XVII Cenderawasih juga mengatakan upaya pencarian dan pembebasan pilot Philip terus dilakukan dengan mengedepankan negosiasi.Proses negosiasi mengalami naik turun karena ada dari pihak KKB yang mendukung upaya tersebut tetapi ada juga yg tidak sehingga diharapkan dengan bantuan tokoh agama dan tokoh adat hal itu bisa diselesaikan.\"Pendekatan negosiasi tetap dikedepankan dengan menjunjung tinggi kemanusiaan sehingga dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara terukur dan terpilih karena tidak semua masyarakat di daerah rawan mendukung keberadaan KKB,\" kata Pangdam Mayjen TNI Saleh.Pilot Philip ditawan KKB pimpinan Egianus Kogoya sejak tanggal 7 Pebruari sesaat setelah mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.(sof/ANTARA)
PKB Mengusung Prabowo Subianto Menjadi Capres
Jakarta, FNN - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Riza menegaskan bahwa partainya mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024.\"PKB mengusung Prabowo sebagai capres. Itu harus dicatat,\" kata Faisol di Jakarta, Rabu.Dukungan itu, kata dia, diberikan setelah PKB intens melakukan komunikasi dengan Partai Golkar dalam rangka membentuk Koalisi Besar. Rencananya, koalisi ini menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).Faisol tidak menampik jika Golkar masih berpegang pada keputusan Munas Golkar untuk mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai capres. PKB memutuskan mengusung Prabowo bersama Gerindra.\"PKB dan Gerindra memutuskan mengusung Prabowo sebagai capres. Ini dalam proses supaya tuntas pembicaraan di awal, memang sangat penting dan krusial,\" katanya menegaskan.Menurut dia, kesepakatan mendukung Prabowo sebagai capres diputuskan dengan pertimbangan yang matang. \"Kami dari awal sudah berbicara hati ke hati usung Prabowo sebagai capres, saat ini lagi dibahas, nanti keputusannya oleh para petinggi partai,\" katanya menegaskan.Sebagai informasi, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dibuka mulai 19 Oktober 2023 s.d. 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Sandiaga Uno Masih Berkomunikasi Intensif dengan Ganjar
Jakarta, FNN - Juru bicara Sandiaga Uno bidang politik Denny Suryo Prabowo mengemukakan bahwa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut masih menjalin komunikasi intensif dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.\"Sandiaga Uno saat ini masih intens dan mesra-mesra saja dengan Mas Ganjar,\" kata Denny dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Menurut dia, merupakan hal yang aneh apabila ada sebagian pihak menganggap Sandiaga kehilangan peluang menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar.Denny lantas meminta publik bersabar dan menunggu proses komunikasi politik menuju penentuan cawapres yang mendampingi Ganjar. Bahkan, dia mengatakan Sandiaga bisa saja memberi kejutan ke depannya terkait dengan hal tersebut.\"Tunggulah proses komunikasi politik ini selesai hingga menemukan bentuknya,\" ucap Denny yang juga merupakan pendiri sekaligus Sekretaris Jenderal Rumah SandiUno (RSI) itu.Hal senada disampaikan pula oleh juru bicara Sandiaga lainnya, yakni Taufan Rahmadi. Dewan Pengawas RSI itu mengimbau beberapa pihak tidak terlalu dini menyimpulkan Sandiaga kehilangan peluang menjadi cawapres Ganjar.\"Politik masih terus berproses, jangan terlalu dini menyimpulkan. Kami masih punya banyak senjata rahasia yang tidak diungkapkan di hadapan publik,\" kata dia.Berikutnya, Taufan memastikan silaturahmi ke berbagai tokoh politik merupakan kelebihan dari Sandiaga, termasuk pilihannya menghadiri acara resmi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).\"Kekuatan personal dan rendah hati dalam bersikap serta kesantunan dalam berkomunikasi merupakan jati diri Sandiaga Uno. Ini yang mendasari kenapa Sandi melakukan silaturahmi kepada siapa pun, baik mereka yang pro ataupun kontra terhadap dirinya,\" kata dia.Menurut Taufan, silaturahmi Sandiaga ke PKS dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) beberapa waktu lalu bukan berarti dirinya menjauh dari Ganjar Pranowo. Safari ke berbagai tokoh merupakan hal biasa dalam politik.\"Kunjungan Sandiaga ke tokoh-tokoh politik, ketua partai ataupun para kiai adalah hal biasa yang dilakukannya dalam rangka menjalin silaturahmi dan mendengar masukan terkait persoalan-persoalan bangsa yang terjadi saat ini,\" kata dia.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Cak Imin Mengunjungi Wapres ke-9 RI, Hamzah Haz
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar berencana mengunjungi Wakil Presiden ke-9 RI sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama Hamzah Haz pada Kamis (11/5) pukul 09.30 WIB di Jalan Tegalan Nomor 27, Jakarta Timur, untuk membahas dinamika Pemilu 2024.Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bidang Komunikasi dan Informasi Ahmad Iman Sukri mengatakan bahwa Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, ingin meminta nasihat politik dari Hamzah Haz yang pernah menduduki posisi wakil presiden.\"Cak Imin minta nasihat politik dari mantan Wapres Pak Hamzah Haz karena Pak Hamzah Haz ini mantan Ketua Umum PPP yang fenomenal pernah jadi wapres, politisi reformasi Islam-lah,\" ujar Ahmad kepada ANTARA di Jakarta, Rabu malam.Menurut dia, Cak Imin merasa perlu mendapatkan masukan sekaligus menimba pengalaman dari Hamzah Haz. Mereka juga akan berdiskusi terkait perkembangan politik saat ini, terutama menjelang Pemilihan Umum 2024.\"Nasihat-nasihat politik biar intinya juga nanti pileg dan pilpres berjalan secara damai dan demokratis,\" katanya.Hal ini mengingat beberapa lembaga survei menyebut Cak Imin merupakan bakal calon wakil presiden (cawapres) paling potensial.Salah satunya hasil survei terbaru PolMark Research Center (PRC)-PolMark Indonesia yang menempatkan Cak Imin berjejer di urutan kelima sebagai kandidat calon presiden (capres) secara nasional dengan perolehan 4,8 persen di bawah Ridwan Kamil yang mendapatkan 5,2 persen.\"Tentu terkait juga dengan cawapres. Cak Imin terakhir survei PolMark di Jawa Timur sebagai cawapres yang paling tinggi,\" jelas dia.Untuk di wilayah Jawa Timur, Cak Imin menempati posisi teratas dengan 11,5 persen, mengungguli Khofifah Indar Parawansa dengan 5,8 persen, Ridwan Kamil 1,9 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 1,8 persen, Puan Maharani 1,5 persen, dan sejumlah nama lainnya di bawah 1 persen.\"Jadi, memang perhitungan Cak Imin ini, pertama, karena ketua umum partai politik. Kedua, representasi NU,\" tambah Ahmad.Sebelumnya, Cak Imin juga sudah bertemu politisi senior Partai Golkar Jusuf Kalla pada Sabtu (6/5) malam dalam rangka melakukan silaturahmi Lebaran 2023. Pertemuan itu digelar di kediaman JK di Jalan Brawijaya Raya Nomor 6, Jakarta Selatan.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
RUU Perampasan Aset Bisa Merampas Tanpa Putusan Pidana
Jakarta, FNN - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memungkinkan perampasan aset tanpa berdasarkan pada putusan pidana pelaku tindak pidana.\"Dalam Pasal 2 rancangan undang-undang tersebut berbunyi perampasan aset berdasarkan undang-undang ini tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana,\" kata Edward dalam diskusi publik \"Akselerasi Reformasi Hukum dengan Penyusunan UU Perampasan Aset\" seperti dipantau di Jakarta, Rabu.Artinya, lanjut Edward, perampasan aset dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana tanpa menunggu putusan pidana. Aturan tersebut belum pernah diatur di dalam undang-undang sebelumnya.Sementara itu, terkait dengan perampasan aset yang harus ada putusan pidana, dia mengatakan aturan tersebut sudah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan beberapa undang-undang lain.\"Oleh karena itu, dalam rancangan undang-undang yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR, ini betul-betul sesuatu yang belum diatur sama sekali,\" tambahnya.Dia menggarisbawahi bahwa RUU Perampasan Aset tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi.RUU tersebut juga berkaitan dengan tindak pidana lain, seperti tindak pidana yang melibatkan aset dengan nilai paling sedikit Rp100 juta serta aset terkait tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal empat tahun.Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 6 draf RUU Perampasan Aset yang diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR.\"Mengapa kami menentukan empat tahun? Karena ada beberapa kejahatan yang sebetulnya dari sisi pidana penjara ringan, tetapi merupakan kejahatan yang berdampak terhadap ekonomi, keuangan,\" ujar Edward.Sebelumnya, Senin (8/5), Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa Surat Presiden (Surpres) soal RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana telah diterima oleh DPR RI pada Kamis (4/5).\"Iya betul, DPR sudah menerima surpres tersebut tanggal 4 Mei,\" kata Indra.(ida/ANTARA)
Pemerintah Mendorong Revisi PKPU 10/2023
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan, selain koalisi masyarakat sipil dan lembaga penyelenggara pemilu, Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga mendorong KPU RI untuk merevisi Peraturan KPU (PKPU) 10/2023.\"Dorongan ini (revisi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) juga datang dari Pemerintah,\" ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu.Kementerian PPPA menyampaikan bahwa KPU perlu merevisi PKPU 10/2023, terutama Pasal 8 ayat (2) mengenai penghitungan jumlah 30 persen keterwakilan bakal calon legislatif (caleg) DPR dan DPRD karena dalam kegiatan pemerintahan, pemerintah menargetkan adanya aspek pemberdayaan perempuan.Menurut Hasyim, KPU, Bawaslu, dan DKPP telah sepakat melakukan revisi terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023, khususnya Pasal 8 ayat (2) setelah menggelar forum tripartit atau tiga pihak di Kantor DKPP RI, Jakarta, Selasa (9/5) malam.\"Saat ini, Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 mengatur bahwa jika dalam penghitungan 30 persen bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil) menghasilkan angka pecahan dengan dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50 (lima puluh), maka hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah,\" katanya.Ketiga lembaga penyelenggara pemilu itu sepakat untuk merevisi ketentuan tersebut menjadi pembulatan ke atas jika dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan.Berikutnya, KPU juga akan menambahkan Pasal 94 A ayat (1) dan (2) dalam PKPU tersebut. Ayat (1) mengatur bahwa bagi partai politik (parpol) peserta pemilu, yang sudah mengajukan daftar bakal calon sebelum berlakunya revisi peraturan KPU tersebut, dapat melakukan perbaikan daftar calon sampai batas akhir masa pengajuan bakal calon pada 14 Mei 2023.\"Kemudian, ayat (2) mengatur dalam hal parpol peserta pemilu tidak dapat melakukan perbaikan daftar bakal calon sampai dengan batas akhir pendaftaran, maka melakukan perbaikan daftar calon pada tahapan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon,\" kata Hasyim.Ia juga menyampaikan KPU akan segera mengonsultasikan draf revisi PKPU itu kepada DPR RI, dalam hal ini Komisi II, dan Pemerintah.(ida/ANTARA)
PDIP, NasDem, dan Partai Ummat Mendaftarkan Bakal Caleg Besok
Jakarta, FNN - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menyampaikan PDI Perjuangan, Partai NasDem, dan Partai Ummat akan mendaftarkan bakal calon anggota DPR RI di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (11/5). \"Besok, PDI Perjuangan (mendaftarkan bakal caleg ke Kantor KPU RI) pukul 10.00 WIB, NasDem pukul 11.00 WIB, dan Partai Ummat pada pukul 14.30 WIB,\" ujar Idham kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu. Jadwal kedatangan itu disampaikan oleh ketiga partai tersebut melalui surat pemberitahuan resmi yang mereka kirimkan ke KPU RI. Sebelumnya, Idham mengatakan bahwa KPU RI mengharapkan partai-partai politik peserta Pemilu 2024 segera mendaftarkan bakal calon anggota legislatif, terutama DPR RI, sebelum batas akhir pendaftaran pada hari Minggu (14/5) pukul 23.59 WIB. \"Kami ingin menyampaikan kepada parpol peserta Pemilu 2024 yang belum mendaftarkan atau mengajukan daftar calon anggota DPR RI, mudah-mudahan dapat segera mengajukan, tidak mesti menunggu batas akhir,\" kata dia. Hal tersebut, menurut dia, perlu dilakukan oleh parpol peserta Pemilu 2024 agar KPU RI dapat memberikan pelayanan terbaik. Idham juga mengingatkan agar partai-partai politik itu menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon anggota DPR yang lengkap. Hingga Rabu, sejak pendaftaran bakal calon anggota DPR RI dibuka pada hari Senin (1/5), terdapat dua partai politik yang telah mendaftarkan bakal caleg-nya, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Hanura. PKS mendaftarkan bakal calon anggota DPR ke Kantor KPU, Senin (8/5), sedangkan Hanura mendaftarkan bakal calegnya pada hari Rabu. \"Masih ada 16 partai politik lagi yang belum menyerahkan berkas daftar bakal calon anggota DPR,\" ujar Idham. Pendaftaran bakal calon anggota DPR RI di Kantor KPU RI masih akan berlangsung hingga Minggu (14/5) pukul 23.59 WIB.KPU telah mengimbau seluruh partai politik di tingkat nasional yang menjadi peserta Pemilu 2024 agar menyampaikan surat pemberitahuan paling lambat 1 hari sebelum pendaftaran. Menurut Idham, pemberitahuan itu juga bertujuan agar KPU dapat melakukan pelayanan terbaik saat pengurus partai politik mendaftarkan bakal caleg.(ida/ANTARA)
Perseteruan Surya Paloh - Jokowi: Memastikan bahwa Anies Tidak Boleh Dibatalkan oleh Istana
Jakarta, FNN – Politik dalam negeri masih akan bergejolak dan berubah-berubah di tahun politik ini. Bahkan, ada bagian-bagian yang di hari-hari ini mencemaskan kita, yaitu duel yang makin seru antara Surya Paloh dan Jokowi sebagai Presiden. Duel ini menguji konsistensi apakah Surya Paloh konsisten terhadap Anies Baswedan yang dia deklarasikan sehingga menimbulkan harapan bahwa Indonesia bisa diatur ulang melalui kompetisi yang sehat. Demikian pengantar pembahasan Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (9/5/23) dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Demikian sebaliknya, dari Jokowi juga ada ujian radikal kenapa musti terus intervensi dalam politik sipil, di dalam kompetisi politik 2024. “Kita ingin lihat ujungnya apa. Kalau betul-betul Pak Surya Paloh punya determinasi untuk menentukan sikap maka determinasi pertama dia mundur dari kabinet. Pak Jokowi mungkin juga berpikir begitu, kenapa sih tidak mundur saja,” ujar Rocky Gerung. Menurut Rocky, ini kebiasaan kita menunda persoalan hanya untuk mengukur referensi berikutnya apa. Jadi, Surya Paloh mau cari referensi berikutnya karena jelas Anies posisioningnya ada di dalam kacamata publik. Demikian juga Pak Jokowi, posisioningnya juga ada, tetapi justru Jokowi yang endorsement powernya melemah. “Dengan kata lain, Surya Paloh membaca semakin endorsement power Jokowi melemah, semakin dia akan maju lebih kuat atau memperlihatkan postur yang lebih kuat di dalam memastikan bahwa Anies tidak boleh dibatalkan oleh istana,” tambah Rocky. Posisioning Surya Paloh menguat dengan berani ofensif terhadap Jokowi. Ini menunjukkan konsistensinya bahwa dia tetap komit mendukung Anies, sehingga apapun yang terjadi tidak akan mundur lagi untuk mendukung Anies. Politik harusnya memang seperti itu, tidak hanya pragmatis tapi ada idealisme yang harus diusung. Rocky menilai dari segi itu bagus kalau Surya Paloh memberi kesan bahwa dia tidak mundur dari komitmennya. Anies pun akan mengatakan pada relawannya bahwa dia akan maju terus kendati soal wapres masih dicari-cari. Yang penting ada ketegasan bahwa Surya Paloh akan back up Anies. Bahwa di belakang itu ada masalah hukum dengan Johnny Plate, itu urusan lain. Tetapi, jangan sampai moral yang sudah diberikan oleh Surya Paloh membatalkan niat Anies untuk mencalonkan diri. Rocky juga mengatakan bahwa dirinya belum sampai pada memihak siapa. Jadi, biarkan saja Anies maju, Prabowo maju, dan Ganjar maju. Kita anggap bahwa persaingan itu akan dibuktikan nanti setelah masing-masing capres ini mendaftarkan diri lengkap dengan cawapresnya. Kalau sekarang belum ada cawapresnya, sedangkan konstitusi mengatakan bahwa Presiden itu artinya presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, masa sekarang sampai September nanti, masih bisa berubah–ubah. Sifat ketidakpastian itu ada dalam kasus pemilu 2024 karena Jokowi cawe-cawe terus. “Ini gara-gara Presidential threshold 20% itu dipermainkan sebagai pintu masuk. Itu akibatnya, di dalam pintu yang kecil itu mereka saling amputasi, ”ujar Rocky.(sof)
POPULER
